Archive for November, 2009

November 15, 2009

Pertamina to spend big in 2010

The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 11/13/2009 2:10 PM | Business

State oil and gas company PT Pertamina plans to spend Rp 39 trillion ($4.15 billion) in capital expenditure in 2010, up by about 77 percent on this year’s estimated spending, a director said Thursday.

Ferederick ST Siahaan, Pertamina’s finance director, said the company’s capital expenditure would increase from Rp 22 trillion, which is the spending estimate for this year, up to Rp 39 trillion in 2010.

“This is our prediction, but we still need approval from the shareholder meeting,” Ferederick ST Siahaan, finance director, said.

He added that as much as $2.5 billion of the spending would be secured from loans, including from $1 billion of global (dollar-denominated) bonds and Rp 1 trillion of rupiah-denominated bonds.

“We can only issue the bonds after the financial audit for 2009 is finished. Thus, this will perhaps be in March or April next year,” said Ferederick, adding that this was also subject to shareholders’ approval.

Pertamina plans to use around Rp 26 trillion, about 66.67 percent of the planned capital expenditure in 2010, investing in upstream activities, he added.

Pertamina president director Karen Agustiawan said the company expected to boost oil production by 10.93 percent next year. The company estimates that it will produce 174,000 barrel oil per day (bopd) this year.

“We expect to increase the production target to 193,900 bopd in 2010,” Karen said.

Karen added that the Cepu block was expected to contribute significantly to the targeted oil production increase in the coming year.

“We expect that the Cepu block will start its early production of 20,000 bopd by the beginning of 2010. Of this production, Pertamina expect to get 9,000 bopd,” Karen said.

As for gas production, Pertamina expects to increase production from 1,314 million standard cubic feet per (MMSCFD) of gas, which is the 2009′ gas production estimate, to 1,370 MMSCFD in 2010.

Ferederick said that Pertamina would also use part of the planned capital spending upgrading existing refineries and on the construction of new refineries.

In the period 2012 to 2016, Pertamina plans to upgrade production capacity at the refineries in Plaju, Cilacap, Balikpapan, Dumai, and Balongan.

It also plans to construct three new refineries, namely the Blue Sky Cilacap refinery in Cilacap, Central Java; the Banten Bay refinery in Banten; and the East Java refinery.

Ferederick said these upstream projects would require investment finance of between $17 billion and 19 billion. “The finance will be prepared next year,” he added.

Pertamina has been the most profitable state owned company. This year, the company expects to book as much as Rp 15.39 trillion in profits, a major fall on the Rp 30.195 trillion booked by the firm in 2008, reflecting earlier higher oil prices.

November 14, 2009

Ongkos Gemas Luki Wanandi Pada Film Pocong

Pintu Terlarang mencoba menantang pasar: film bermutu tapi juga untung secara komersial

VIVAnews – Belum banyak diberitakan, ada nama seorang pengusaha muda di balik produksi film Pintu Terlarang. Dia lah Luki Wanandi, yang selama ini menjadi penyandang dana sinema itu, yang konon diproduksi dengan biaya tak kurang dari Rp 6 miliar.

Sebagaimana tertera pada nama keluarganya, Luki adalah putra kedua pengusaha kondang Sofjan Wanandi. Dia juga adalah suami Sheila Timothy, produser Pintu Terlarang. Luki saat ini memimpin dua kelompok usaha keluarga Wanandi, yakni Santini dan Pakarti Yoga yang bisnisnya terentang mulai dari aki Yuasa, lem Aica Aibon, hingga Hotel Atrium.

Ditemui VIVAnews saat peluncuran DVD Pintu Terlarang di Jakarta, Jumat 13 November 2009, ayah empat anak ini terbahak-bahak saat ditanya mana yang dia pilih: berinvestasi di film yang menang festival tapi nombok, atau bikin film ‘kacangan’ tapi untung.

“Kalau bisa sih bikin film bermutu dan untung, dong,” katanya.

Selain karena mendukung istrinya, Lala (begitu Sheila biasa dipanggil) yang menjadi produser film ini, Luki mengaku langkahnya ini juga didorong oleh rasa gemasnya melihat perfilman Indonesia yang didominasi film-film bertemakan seks dan horor. “Masa film-film kita cuma pocong atau kuntilanak doang,” katanya.

Karena itu ia mendukung penuh tekad istrinya untuk membuat film Indonesia yang bermutu dan bisa mengangkat nama Indonesia di dunia internasional.

Dan niat itu terbukti sudah. Film drama thriller yang dibintangi Fachry Albar dan Marsha Timothy ini berhasil merebut penghargaan film terbaik di Puchon Internasional Fantastic Festival Film di Korea Selatan pada Juli 2009 lalu.

Pintu Terlarang dibesut oleh sekelompok pekerja film terbaik di kelasnya masing-masing. Yang duduk di kursi sutradara, misalnya, adalah Joko Anwar, yang salah satu filmnya, KALA, berhasil masuk dalam daftar film terbaik dunia di tahun 2007 versi majalah Sight & Sound, Inggris. Adapun Sinematografinya digarap Ipung Rachmat Syaiful yang merupakan pemenang dua Piala Citra dan tata artistiknya dipercayakan kepada Wencislaus, art director muda yang juga pernah menyabet dua Piala Citra.

Selain itu, Pintu Terlarang juga disyut dengan menggunakan medium film 35mm dengan proses Digital Intermediate yang memungkinkan pewarnaan gambar yang lebih leluasa—sebuah metode yang masih jarang digunakan di Indonesia.

Pembuatan DVD-nya pun, kata Sheila, dibuat seistimewa mungkin. Berbeda dengan DVD film lain yang biasanya diproduksi cuma sekitar dua minggu, DVD Pintu Terlarang dipersiapkan selama 10 bulan. Hal itu karena DVD ini dilengkapi berbagai fitur seperti: adegan behind the scene, poster, kalender, deleted dan extended scenes, klip festival, dan soundtrack versi orisinil.

“Kami mengharapkan film maker Indonesia bisa membuat film yang berbeda dan sesuatu yang baru,” kata Sheila.

Menolak didikte pasar, Pintu Terlarang disebut-sebut merupakan salah satu film nasional dengan biaya produksi yang mahal. Berapa persisnya? Luki kembali hanya tergelak, “Pokoknya mahal … hahaha.”
• VIVAnews

November 14, 2009

Yogyakarta, Tujuan Wisata Terbaik

Kota Yogyakarta meraih Indonesia Tourism Award 2009 sebagai kota tujuan wisata terbaik. ”Kota Gudeg” ini terpilih berdasarkan survei dengan indeks kepuasan responden sebesar 90,96 dan parameter konsumen untuk merekomendasikan kepada masyarakat atau net promoter score (NPS) sebesar 97,8.

Sembilan kota terbaik tujuan wisata lainnya adalah Denpasar, Malang, Surabaya, Tana Toraja, Manado, Kutai Kertanegara, Badung (Bali), Solo, dan Lombok Barat. Namun, tidak semua peraih penghargaan hadir dalam ITA Award 2009 itu, Jumat (13/11) malam di Jakarta.

Penghargaan pertama kali yang diberikan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) ini atas kerja sama dengan Majalah SWA. ITA yang sepenuhnya dinilai berdasarkan hasil survei dimaksudkan untuk menggairahkan dan mendorong industri pariwisata di Indonesia.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menyoroti ketidakhadiran peraih penghargaan. ITA Award memang baru pertama kali diadakan, tetapi langkah ini akan menjadi sejarah pada masa depan.

ITA Award juga memberikan penghargaan khusus (Tourism Special Award) kepada Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Jember, Kota Purbalingga, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keunggulan dan keunikan pariwisata. (OSA)

November 14, 2009

AL Malaysia-Singapura Beli Kapal Banyuwangi

Dari Kompas
Teknisi PT Lundin Industry Invest menjelaskan pengoperasian kapal jenis sekoci cepat (rigid inflatable boat) di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Kamis (12/11). Kapal yang diproduksi di Banyuwangi, Jawa Timur, itu dibeli TNI AL dan angkatan laut negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. (Foto: KOMPAS/Benny Dwi Koetanto)

13 November 2009, Denpasar — Kapal patroli produksi PT Lundin Industry Invest di Sukowidi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diminati sejumlah negara di Asia Tenggara. Angkatan Laut Singapura dan Malaysia membeli sekitar 24 unit. Kini negosiasi tengah berlangsung dengan Brunei.

Di Indonesia, TNI AL, Badan SAR Nasional (Basarnas), dan Badan Koordinasi Keamanan Laut juga membeli kapal dari PT Lundin.

Pelatihan pengoperasian kapal patroli produksi PT Lundin digelar di perairan sekitar Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (12/11). Ada tiga kapal jenis rigid inflatable boat (RIB) atau sekoci cepat yang digunakan. Pelatihan diikuti, antara lain, oleh tim dari Basarnas, Marinir TNI AL, serta personel Angkatan Laut Malaysia dan Singapura.

Pemilik PT Lundin Industry Invest, Lizza Lundin, menyatakan, pembelian kapal oleh TNI AL dan Angkatan Laut Singapura serta Malaysia adalah bukti kepercayaan institusi itu terhadap kualitas kapal produksinya.

”Sebagai warga asli Banyuwangi jelas kita bangga. Selain mampu memproduksi, hasil karya kita dipakai oleh angkatan laut negara asing. Bagi kami, kehormatan bekerja sama dengan TNI AL,” kata Lizza yang mengembangkan PT Lundin bersama suaminya yang asal Swedia, John Lundin.

Kontrak pembelian dan kerja sama PT Lundin-TNI AL dimulai tahun 2007. Selain membeli 10 kapal RIB dan 12 kapal Catamaran, kedua pihak juga sepakat bekerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan rekayasa kapal patroli cepat, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan pembangunan fasilitas galangan untuk pembangunan kapal patroli. Kerja sama tersebut tertuang dalam piagam kesepakatan bersama yang ditandatangani Kepala Staf Angkatan Laut (waktu itu) Laksamana TNI Slamet Soebijanto dengan Lizza Lundin.

Kapal pengawas

Kepala Komando Pasukan Khusus 69 Angkatan Laut Diraja Malaysia Azizan Abdul Azis puas terhadap kualitas kapal jenis RIB produksi PT Lundin. Selain kecepatan dan kestabilan kapal, kapal PT Lundin juga menggunakan teknologi mutakhir dalam perangkat global positioning system dan radar. Dengan kecepatan mencapai 100 kilometer per jam dan daya jelajah hingga 250 mil laut, kata Azizan, kapal jenis RIB produksi PT Lundin cocok digunakan sebagai kapal pengawas maupun penyergap perompak. Angkatan Laut Malaysia telah memesan 6 kapal jenis RIB.

Selain memproduksi kapal militer, PT Lundin juga memproduksi kapal-kapal untuk keperluan sipil, seperti kapal untuk olahraga air, tamasya, dan menyelam. Jenis kapal RIB dan Catamaran juga termasuk dalam jenis kapal sipil ini.

Menurut Lizza, kapal-kapal jenis ini sudah terjual hingga Dubai (Uni Emirat Arab) dan sejumlah negara di Eropa. Produksi PT Lundin dilakukan sepenuhnya di Banyuwangi. Lizza menyatakan, sebagian besar dari total 150 karyawannya adalah warga negara Indonesia.

November 14, 2009

PT Telkom berencana meningkatkan kepemilikan saham pada Scicom Berhard Malaysia menjadi lebih dari 50%.

PT Telkom berencana meningkatkan kepemilikan saham pada Scicom Berhard Malaysia menjadi lebih dari 50%.

“Kami berminat meningkatkan porsi saham agar menjadi mayoritas di Scicom,” kata Direktur Utama Telkom, Rinaldi Firmansyah, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Rinaldi menjelaskan, saat ini jumlah saham Telkom di perusahaan yang bergerak di bidang usaha outsourcing itu sebesar 10%.

Kepemilikan 10% saham Telkom tersebut diakuisisi melalui pasar modal Kuala Lumpur pada Februari 2009 oleh PT Telekomunikasi Indonesia Internasional, anak perusahaan Telkom.

“Kalau bisa kami menjadi mayoritas hingga di atas 50 plus 1%,” tandas Rinaldi.

Untuk merealisasikan akuisisi tersebut diutarakannya, Telkom sudah melakukan pembicaraan serius dengan Scicom.

“Kami berharap terjadi kesepakatan jual beli sebelum akhir tahun 2009,” katanya.

Dari sisi pendanaan, tutur Rinaldi, tidak ada masalah. “Pembelian akan dibiayai capex (belanja modal) tahun 2009,” katanya.

Selain meningkatkan kepemilikan saham di Scicom, Telkom juga sedang mengicar dua perusahaan di dalam negeri yang bergerak di bidang TIK dan konten.

Untuk dua perusahaan tersebut perseroan menganggarkan dana sebesar Rp 500 miliar. (ant/gor)


Site Meter


My blog is worth $0.00.
How much is your blog worth?

November 14, 2009

Asing Kuasai Bisnis Spa di Indonesia

JAKARTA, INVESTOR DAILY

14/11/2009

Indonesia yang memiliki keunikan dan keanekaragaman hayati menyimpan potensi pasar yang besar bagi pebisnis spa. Kondisi ini tak luput mata pemodal asing. Dari sekitar 1.200 tempat spa papan atas yang beroperasi di negeri ini, 50% di antaranya dikuasai pemodal asing. Jumlah itu belum termasuk layanan spa oleh salon-salon kecil.
Melihat keanekaragaman hayati yang melimpah itu, para pebisnis spa dunia pun menyerbu Indonesia. Perkembangan bisnis spa di Indonesia seiring dengan tren gaya hidup sehat saat ini. Selain layanan pijat dan terapi, kekayaan alam itu menyimpan potensi yang besar bagi pengembangan industri herbal.

Spa kini menjadi ladang bisnis menggiurkan. Salon kecantikan yang sebelumnya hanya memberikan layanan luar, kini juga menawarkan fasilitas terapi dan pijat. Di Indonesia,  bisnis spa mencapai puncaknya pada 2004-2005. Sebelum 2000, jumlah spa di Indonesia baru mencapai 400.000 unit usaha, sedangkan pada 2004 menjadi 900.000 unit usaha. Dari jumlah itu, sekitar 70% bisnis spa terkonsentrasi di Jakarta dan Bali.  Bisnis ini rata-rata bertumbuh 5% per tahun.

Berdasarkan perhitungan kasar, dari 1.200 tempat spa sedikitnya menghasilkan Rp 864 miliar hingga Rp 1 triliun. Asumsinya, setiap unit spa dikunjungi 20 orang tamu per hari dan rata-rata pengeluaran Rp 100 ribu per tamu.

“Perhitungan itu baru pada layanan spa saja. Bila dihitung dari penjualan produk, makanan dan minuman kesehatan, dan tenaga terapis ke luar negeri, potensi bisnis yang didapat lebih besar lagi,” ungkap Annie Baskoro, ketua bidang usaha dan industri Asosiasi Spa Indonesia (Aspi), kepada Investor Daily, di Jakarta, Jumat (13/11).

Direktur Taman Sari Royal Heritage Spa itu mencatat, ada beberapa permasalahan yang mengadang bisnis ini. Salah satunya adalah masuknya asing di bisnis ini. Belakangan ini, pemodal asing mulai menyerbu kota-kota besar, baik di hotel berjaringan internasional maupun di luar hotel. “Kami sangat susah masuk ke hotel dengan jaringan internasional,” keluh Annie.

Dia mencontohkan, sebuah operator spa besar dan terkenal milik asing yang menguasai Bali. Melihat kondisi ini, Aspi berharap pemerintah bisa membuat aturan pembatasan bagi pemodal asing. “Dalam setiap sektor bisnis, pemodal Indonesia idealnya lebih besar dibanding asing,” jelas Annie.

Hal senada diungkapkan PublicRrelation Life Spa Adven Nugroho dan Training & Development Manager Taman Sari Royal Heritage Spa Asyhadi Selain masalah kepemilikan asing, Departemen Pariwisata hendaknya segera menerbitkan peraturan menteri (Permen) tentang standardisasi dan perizinan jasa layanan spa.

“Dengan keluarnya peraturan menteri Pariwisata yang baru, perizinan hanya dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan,” jelas Asyhadi.

Adven juga mengakui sulitnya pebisnis spa lokal masuk ke hotel berjaringan internasional. “Ada persyaratan tertentu sehingga spa lokal bisa masuk ke hotel Internasional,” ungkap dia.

Namun Adven tidak bersedia menjelaskan apa persyaratan tersebut. Yang jelas, Life Spa, spa lokal yang dimiliki oleh PT Vitindo Sehat Sempurna, sudah 20 tahun ini eksis berada di hotel-hotel berjaringan internasional, sebut saja Hotel Crown, Hotel Millenium, Hotel Kristal, dan Hotel The Park Lane. Life Spa juga berada di Hotel Sultan yang dikelola perusahaan lokal. Namun saat hotel tersebut masih berada di bawah manajemen Hilton, Life Spa sudah masuk ke sana.

Taman Sari pun menawarkan konsep waralaba. Di Indonesia, jumlah unit Taman Sari kini berjumlah sembilan outlet, yakni di Jakarta (4), Kampung Sampireun, Garut, Yogyakarta (Hotel Sheraton), Bintan, Palembang, dan Kepulauan Riau.  Hanya outlet di Jakarta dan Yogyakarta yang dikelola dan dimiliki sendiri oleh Taman Sari, lainnya dimiliki oleh pewaralaba. “Sistem waralaba kami pilih demi mempercepat tumbuhnya bisnis ini,” kata Annie.

Taman Sari mematok biaya waralaba US$ 50 ribu per 10 tahun. Biaya tersebut untuk pelatihan terapis dan tim manajemen, integrated marketing, stok produk untuk tiga bulan selama mulai operasional, desain interior tempat spa, dan sistem teknologi informasi. Di luar itu, masih ada biaya initial fee, yakni total investasi yang dibayarkan pewaralaba yang besarnya tergantung skala usaha, mulai US$120 ribu-U$150 ribu.

 

Keunggulan RI

Bila dikaitkan dengan kekayaan herbal yang dimiliki Indonesia, Annie Baskoro optimistis, industri jasa spa Indonesia bisa bersaing dengan spa negara lain. Saat ini, ada lebih dari 300 tanaman yang sudah diketahui memiliki khasiat bagi kesehatan. Tanaman itu bisa digunakan untuk aromaterapi, bahan untuk pijat, jamu, dan makanan kesehatan. “Ini bisa menjadi kekuatan spa Indonesia,” tambah Annie.

Selain spa yang bersumber dari tanaman Indonesia, Annie mengedepankan spa yang mengusung budaya Indonesia sehingga bila digabungkan lahirlah sebuah konsep natural & cultural spa. Konsep ini memadukan tanaman Indonesia dan budaya ritual perawatan kecantikan dan kesehatan tubuh. “Ini yang tidak dimiliki oleh spa dari negara lain seperti Eropa,” kata dia.

Annie memberi contoh, di Taman Sari Heritage Spa, konsep natural & cultural spa ini diwujudkan melalui beberapa jenis perawatan misalnya perawatan Ratus Royal Essencial untuk perempuan serta Kumara Raga dan Asmaragama Massage untuk pria.

Konsep tersebut sangat penting untuk membedakan spa Indonesia dengan spa negara lain. “Jadi tidak asal pijat-pijat dan berendam dalam air bunga saja, karena setiap perawatan lahir dari ritual budaya Indonesia,” jelas Annie.

Sebenarnya, Indonesia memiliki layanan spa yang sangat lengkap mengikuti siklus hidup manusia.  Indonesia, memiliki spa untuk bayi, spa remaja, pra nikah, masa pernikahan, setelah melahirkan, pre menopause dan postmenopause. “Di negara lain, tidak ada layanan spa selengkap Indonesia,” tegas Annie.

Dengan konsep tersebut, spa Indonesia bisa menembus ke mancanegara, seperti yang dilakukan Taman Sari. Saat ini, waralaba Taman Sari sudah ada di Republik Chez (2 otlet), Bulgaria (1), Kanada  (2), Jepang (1), dan Malaysia (3).

Annie mengakui, pertumbuhan bisnis spa sangat cepat. Namun itu justru menimbulkan persoalan sendiri sehingga akhirnya mendorong pengaturan khusus pada UU Pariwisata Tahun 2009 yang menjadikan spa sebagai industri sendiri, terpisah dari industri hiburan.

Dengan pemisahan ini, pajak yang diberlakukan kepada industri spa jadi lebih kecil, dari sebelumnya 20% menjadi 10%. “Dampaknya, harga layanan yang dibebankan kepada konsumen bisa lebih murah dibanding sebelumnya,” jelas perempuan cantik ini.

Aspi menerapkan standardisasi yang mengacu pada UU Pariwisata Tahun 2009. UU itu menyebutkan, spa adalah pelayanan kesehatan kecantikan dan wellness melalui perawatan kesehatan dengan menggunakan air, aromaterapi, perawatan kecantikan, dan bahan-bahan tradisional, jamu, dan makanan kesehatan.

Spa merupakan suatu tempat untuk mendapatkan kebugaran dari berbagai pelayanan jasa professional yang mendorong terwujudnya pikiran, tubuh dan jiwa yang baru.

“Prinsipnya, layanan spa harus menyentuh lima indera, yakni indera peraba melalui pijatan, indera penciuman melalui aromaterapi, indera penglihatan melalui desain interior yang indah, indera pendengaran melalui musik lembut, dan indera perasa melalui minuman dan makanan kesehatan,” jelas Annie.

Standardisasi ini perlu untuk menjaga kualitas industri jasa spa di Indonesia. Selain menerapkan standardisasi sesuai undang-undang, Aspi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Spa Nusantara (LSPSN) mendorong para pelaku spa memiliki sertifikasi untuk kompetensi tenaga ahli dan terapis spa. Lembaga ini boleh memberikan sertifikasi secara unit, apakah pijat, lulur, body masker, slimming program, atau keahlian lain di bidang spa.

Selain LSPSN, ada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Spa yang menjadi rekanan Departemen Pendidikan. Tugas lembaga ini adalah mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kepada terapis untuk kompetensi secara level.

Menurut Adven, standardisasi dan sertifikasi ini sangat penting bagi kualitas spa dan tenaga terapis spa Indonesia. Apalagi mereka bersaing dengan asing. “Karena itu, selain melakukan inhouse training, kami juga mengirimkan terapis kami ke lembaga-lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi spa,” ujar Adven. ***

November 14, 2009

new zealand pembangunan tahap 2

rencana pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW tahap II menarik perhatian New Zeland, mereka berharap bisa terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut, khususnya untuk pembangunan pembangkit listrik bertenaga panas bumi.

Demikian papar Jubir Kepresidenan Dinno Patti Djalal mengenai salah satu materi yang disinggung dalam pembicaraan bilateral Presiden SBY dengan PM John P. Key. Dua pemimpin bertemu pagi ini, di sela KTT APEC 2009, Singapura, Sabtu (14/11/2009).

“Dibahas kemungkinan kerjasama energi yang terbarukan karena Selandia Baru menaruh perhatian besar terhadap pembangunan energi yang terbarukan sebagaimana juga pemerintah Indonesia,” ujar Dinno.

Menteri Perindustrian MS Hidayat yang ditemui secara terpisah menjelaskan energi terbarukan yang menjadi perhatian New Zealand adalah pembangkit listrik bertenaga panas bumi. Sebaliknya pihak Indonesia juga tertarik dengan teknologi panas bumi New Zealand yang dikenal telah terbukti tangguh oleh dunia.

“Tadi setelah pertemuan, kita dipanggil Presiden dan beliau katakan agar kebijakan kerjasama langsung saja kepada apa yang menjadi keunggulan negara bersangkutan,” ujarnya.

Pengadaan pembangkit listrik bertenaga panas bumi akan mendapatkan porsi hingga 40% dalam proyek 10 ribu Mw tahap II. Porsi sebesar itu diberikan karena bila dibanding pembangkit bertenaga batubara di tahap I, panas jauh lebih ramah lingkungan sehingga sejalan dengan kebijakan Indonesia mencegah perubahan iklim.

“Potensinya kan juga sangat besar dan tersebar di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera,” jelas Hidayat.

November 13, 2009

Menata Kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah

Jurnal Nasional
Jakarta | Fri 13 Nov 2009
by : Fransiskus Saverius Herdiman

Cecep Effendi

Dalam waktu tujuh bulan (Juni 2010), secara berangkai 246 pemilihan umum kepala daerah akan dilaksanakan di berbagai daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dapat dipastikan, media massa akan memberitakan berbagai persoalan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pemilihan umum kepala daerah.

Persoalan seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang carut marut, pelaksanaan pra-kampanye yang dilaksanakan pejabat kepala daerah yang menggunakan kemasan program bantuan sosial dan sejenisnya, money politics, gugatan calon kepala daerah yang kalah di Mahkamah Konstitusi, dan penyalahgunaan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) oleh pejabat kepala daerah didalam kegiatan prakampanye.

Komisi Pemilihan Umum Daerah juga tidak lepas dari masalah. Konflik internal diantara anggota KPUD yang berpihak kepada salah satu pasangan calon, sehingga KPU harus turun tangan membereskan carut marut organisasnya. Siklus persoalan-persoalan ini selalu terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

Mempersoalan Kembali

Para pengambil kebijakan baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat cenderung memusatkan diri pada bagaimana menjawab persoalan-persoalan tersebut diatas. Akibatnya, para pengambil kebijakan nasional cenderung terperangkap pada upaya mencari jawaban masalah-masalah tehnis di atas. Sedangkan masalah apakah pelaksanaan pilkada telah benar-benar menghasilkan kepala daerah yang memiliki kepemimpinan berkualitas, dalam arti mampu melakukan terobosan dalam mencapai dua agenda utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun peningkatan mutu pelayanan baik, luput dari perhatian.

Masalah lainnya adalah apakah pemilihan umum kepala daerah telah berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapainya yaitu menghasilkan sistem politik di daerah dimana kepala daerah dipilih dengan derajat legitimasi yang tinggi dan keseimbangan hubungan kepala daerah dengan DPRD yang berasaskan kepada prinsip check and balances yang stabil.

Menata Kembali

Data memperlihatkan, bahwa partisipasi pemilih (voter turn-out) dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah lebih rendah dari partisipasi pemilih pada waktu pemilihan umum DPR, DPD, DPRD orovinsi maupun DPRD kota/kabupaten, lebih-lebih bila dibandingkan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pemilih tampaknya tidak terlalu percaya bahwa kepala daerah yang akan dipilihnya akan mampu memperbaiki harkat hidup warga di daerah dimana pemilihan umum kepala daerah di selenggarakan.

Sudah saatnya baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat mencoba mengkaji kembali efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Efektivitas ini dapat diukur dari beberapa indikator yang dipakai untuk mencermati tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Indikator tersebut adalah apakah pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan secara terpisah dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak memiliki dampak, antara lain menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan besarnya beban biaya anggaran yang harus dipikul oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kasus pemilihan gubernur Provinsi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu diperkirakan menghabiskan biaya tidak kurang dari Rp6 trilliun. Angka yang fantastis untuk Indonesia dengan pendapatan perkepala jauh di bawah Malaysia dan Thailand.

Sudah saatnya kita menata kembali pemilihan umum kepala daerah. Penataan tersebut dilaksanakan dalam dua pilihan kebijakan. Pilihan pertama adalah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam satu paket dengan pemilihan umum DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pilihan pertama ini dapat dikelompokkan sebagai pemilihan lokal karena pada pilihan ini berlangsung pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan umum DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang semua berlangsung pada tataran lokal.

Di sisi lain terdapat pemilihan umum nasional yang merupakan paket penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dibarengi dengan pemilihan umum DPR dan DPD. Dapat saja diproyeksikan agar baik pemilihan umum lokal maupun pemilihan umum nasional diselenggarakan dengan jeda waktu yang berlansung selama 6 (enam) bulan sehingga memungkinkan KPU maupun KPUD memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum yang berikutnya.

Pilihan kebijakan kedua adalah mengelompokkan pemilihan umum pada dua tingkatan yaitu pemilihan umum eksekutif dimana pemilihan umum presiden dan wakil presiden dibarengi dengan pemilihan umum kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pada sisi lain terdapat pemilihan umum legislatif yaitu pemilihan umum bagi anggota-anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang juga diselenggarakan secara bersamaan.

Kedua pilihan kebijakan tersebut sudah tentu memiliki persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum disepakati dipilih sebagai kebijakan baik oleh Pemerintah maupun DPR. Salah satu kendalanya adalah penyesuaian jadwal waktu pemilihan umum kepala daerah yang membutuhkan keputusan politik apakah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah sebelum masa jabatannya habis ataukah mengangkat pelaksana tugas harian yang akan mengisi jabatan gubernur/bupati/walikota yang telah habis masa jabatannya. Langkah-langkah ini berujung kepada penjadwalan pemilihan umum kepala derah yang dilaksanakan serempak dengan pemilihan umum DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan kebijakan pilihan ini, Pemerintah perlu segera menyusun cetak biru (blue-print) kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang dilengkapi dengan kegiatan penjadwalan ulang waktu penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dengan suatu pesan utama yaitu bahwa penjadwalan ulang pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pemilihan umum kepala daerah yang efisien dan mendorong peningkatan partisipasi publik dengan kualitas penyelenggaran yang lebih baik.

Deputy Team Leader/Senior Nasional Advisor German Technical Cooperation for Advisory Services Support for Decentralization, Anggota Steering Committee German-Asia Governance Sector Network dan Tim Penyusun RUU Pilkada.

Tags:
November 13, 2009

Lapan siap luncurkan roket pembawa satelit

Jurnal Nasional

LAPAN Siap Luncurkan Roket Pembawa Satelit

Fri 13 Nov 2009
Roket peluncur satelit (RPS) akan diluncurkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada tahun 2014. RPS ini akan digunakan untuk mengorbitkan satelit untuk jaringan komunikasi dan pertahanan.

Roket yang akan digunakan memiliki daya dorong tinggi hingga mencapai titik sasaran. Uji coba pemantapan terus dilakukan LAPAN terhadap RPS ini. Deputi Bidang Teknologi Dirgantara LAPAN, Soewarto Hadinata mengatakan sejak tahun lalu hingga tahun depan RPS ini terus diuji coba pengoperasiannya.

“Dari uji coba ini bisa diketahui kekurangan dan kelebihan RPS ini untuk bisa dievaluasi,” katanya kemarin (11/11) di sela-sela acara Seminar Nasional Iptek Dirgantara di Pupiptek Serpong.

RPS ini merupakan hasil riset para peneliti LAPAN. Sedangkan untuk pembuatannya akan diserahkan kepada PT Dirgantara Indonesia. Menurutnya dalam desain yang sudah dikembangkan, RPS akan meluncur membawa satelit di titik orbitnya hingga ketinggian sekitar 314 km.

“Saat di udara setelah satelit berada di titik orbitnya, bagian roket yang tidak akan digunakan akan terlepas dengan sendirinya,” ucapnya.

Untuk lokasi peluncuran LAPAN masih akan memilih beberapa wilayah alternatif wilayah timur Indonesia seperti Ternate, Biak, Maluku atau wilayah barat seperti Pulau Nias, Sumatera Utara.

“Kita cari daerah yang dekat laut lepas dan jauh dari permukiman agar tidak membahayakan penduduk,” kata Soewarto.

Sementara itu Kepala Pusat Litbang Material Departemen Pertahanan Eddy Sirait mengaku keterbatasan peralatan masih menjadi kendala proyek ini.

“Tabung pengaman untuk RPS itu belum ada,” katanya.

Tabung yang berfungsi sebagai pengaman tersebut belum diproduksi di dalam negeri.

“Butuh bantuan pemerintah, industri dalam negeri dan semua pihak untuk merealisasikan program RSP ini,” ujar Eddy.

Temu Ilmiah

Acara seminar nasional yang diadakaan LAPAN itu juga menjadi ajang temu ilmiah para peneliti, dan perekayasa yang berkarya dalam bidang iptek dirgantara. Acara ini menurut Kepala Bagian Humas LAPAN, Elly Kunjahyowati juga untuk memperingati hari ulang tahun LAPAN ke-46.

“Seminar dibagi dua kategori makalah yaitu roket dan satelit,” kata Elly.

Dari 121 makalah, 45 di antaranya diseminarkan. Sedangkan sisanya dipamerkan dalam bentuk poster yang dipajang luar ruangan. Seminar menurut Elly difokuskan pada pembuatan dan pemanfaatan roket untuk pengorbit satelit.

Tiga Ratus Roket

Sementara menurut Antara, peneliti-peneliti di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah berhasil menciptakan 300 jenis roket dan sangat penting bagi perkembangan teknologi di Indonesia.

Kepala Tim Roket Kendali LAPAN Edi Sofian, Rabu, mengutarakan, keberhasilan para peneliti Indonesia menciptakan roket menjadi hal penting guna memajukan perkembangan teknologi di Indonesia untuk bersaing dengan negara lain.

Edi mengungkapkan selama 20 tahun lebih LAPAN mengabdi para peneliti telah berhasil menciptakan 300 roket dengan berbagai kategori dengan jenis roket berbeda yang cukup spektakuler.

“Dalam satu tahun para peneliti LAPAN menciptakan 15 roket yang kemudian dilakukan uji coba dan berhasil diorbitkan dengan sukses. Itu semua merupakan hasil karya anak bangsa,” ungkap Edi di Tangerang.

Dia mengutarakan, dari ratusan roket yang berhasil diciptakan selama ini lebih banyak dihasilkan roket cuaca dan orbiter serta satelit untuk membantu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau perkembangan cuara.

Termasuk membantu pertahanan keamanan negara Indonesia dan mengawasi daerah-daerah di kawasan nusantara yang membutuhkan pemantauan ketat serta pengawasan sipil.

“Pembuatan roket merupakan instruksi negara, kita menciptakannya dan PT Dirgantara Indonesia (DI) memproduksi dan memperbanyak roket,” tutur Edi.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas LAPAN Eli Kuntjahowati menegaskan, pada dasarnya LAPAN tidak hanya menciptakan roket, terdapat beberapa hasil ciptaan LAPAN mengoptimalkan sistem propulsi roket peluncur satelit yang diproyeksikan untuk jangka panjang.

LAPAN juga merancang beberapa motor roket hibrid yang mengunakan kombinasi propelan padat dan cair. Bahkan beberapa analisis LAPAN sedang merancang roket modern yang siap bersaing dengan roket buatan luar negeri. N Suriyanto/Ant


Site Meter


My blog is worth $0.00.
How much is your blog worth?

November 13, 2009

Pemerintah Mendirikan Perusahaan Penjamin Proyek

kompas 13 November 2009 | 03:02 WIB

Pemerintah berencana mendirikan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia pada 1 Desember 2009. Pendirian perusahaan ini untuk mendukung percepatan proyek infrastruktur.

PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) akan menjamin proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah. Modal awal PII berasal dari APBN 2009 sebesar Rp 1 triliun, ditambah jaminan dari Bank Dunia.

”Perusahaan ini seperti pemberi asuransi khusus untuk infrastruktur,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, Kamis (12/11) di Singapura.

Jenis risiko yang dijamin PII akan sangat beragam, bergantung pada kontrak yang ditetapkan pemerintah dengan investor. Menurut Anggito, investor diwajibkan membayar premi kepada pemerintah sebagai bukti keikutsertaan pada program penjaminan infrastruktur. Adapun pemerintah akan membayar klaim jika salah satu atau lebih dari janji yang ditulis secara eksplisit dalam kontrak tidak ditepati.

Salah satu proyek yang ditawarkan masuk dalam mekanisme PII adalah proyek jalan tol di Jawa Tengah. Pemerintah akan memasukkan proyek tol dan pembangkit listrik dalam mekanisme penjaminan ini.

”Selain Bank Dunia, kami akan menawarkan kerja sama menambah back stop pada Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Islam. Jenisnya bukan loan (utang) melainkan back stop (semacam dana pencadangan yang hanya dialirkan jika risiko terjadi),” kata Anggito.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk perusahaan pembiayaan infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang memberikan pembiayaan pada pelaksana proyek. Untuk memperkuat modal SMI, ADB menyetujui investasi 140 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,54 triliun.

Realisasi pelaksanaan proyek infrastruktur, kata Anggito, diharapkan bisa lebih cepat dengan adanya PII. Selama ini, proses pencairan dana dari investor kerap lambat. Hal ini, antara lain, karena ada janji pemerintah yang tidak ditepati.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, 10 negara anggota ASEAN plus tiga negara (Jepang, China, dan Korea Selatan) merumuskan pembentukan dana bersama untuk pembangunan infrastruktur di Asia. ”Legal draft-nya sedang dipersiapkan,” ujarnya.(OIN)


Site Meter


My blog is worth $0.00.
How much is your blog worth?

Tags:
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers