Mafia di Gerbang KPK


RABU,Tempointeraktif  09 maret 2010
Mafia di Gerbang KPK

Ini kisah tentang sejumlah makelar perkara yang berupaya melilit para tersangka—bahkan calon tersangka—Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka giat menebar janji bahwa kebebasan bisa diperjualbelikan bahkan di sebuah benteng antikorupsi. Bermodal info sahih hasil penyidikan, mereka menawarkan bantuan bertarif hingga Rp 20 miliar.

Dari satu kasus korupsi di PLN muncul sejumlah nama: dua pemain kakap, beberapa aktivis organisasi yang berafiliasi dengan lingkaran Istana, juga putra seorang petinggi lembaga itu. Modus permainan diatur dengan mengalirkan dana ke ”orang dalam di kantor Komisi”—yang dibarter dengan pemindahan tahanan. Lapis pengamanan kasus di KPK, kita tahu, amatlah ketat. Tapi, mengutip seorang petinggi lembaga itu, ”mafia adalah orang pintar”.

DUA hari menjadi tersangka korupsi, Hariadi Sadono dikejutkan tamu tak diundang. Direktur Perusahaan Listrik Negara Luar Jawa-Bali-Madura itu didatangi Joseph Kapoyos, yang dikenalnya sebagai aktivis Lumbung Informasi Rakyat, organisasi yang berafiliasi dengan lingkaran dekat Istana Presiden.

Joseph menyampaikan simpati. Pada 5 Mei 2009, Hariadi menjadi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan peranti lunak sistem manajemen pelanggan PLN Distribusi Jawa Timur 2004-2008. Pada periode itu, Hariadi menjabat General Manager PLN Surabaya. Komisi Pemberantasan Korupsi menuduh laki-laki 58 tahun ini merugikan negara Rp 80 miliar melalui proyek itu.

Basa-basi sejenak, Joseph mengenalkan seorang laki-laki muda yang dibawanya. ”Ini Yudi Prianto, putra Bibit Samad Rianto,” katanya. Menurut Hariadi, Joseph menyatakan Yudi bisa membantu mengurus kasus yang menjeratnya. Bibit Samad Rianto yang disebut Joseph tak lain Wakil Ketua Komisi. ”Saya tak mau bicara lebih jauh. Saya minta mereka menemui Agung,” kata Hariadi kepada Tempo awal Februari lalu. Agung Hendradi Kuswarjanto adalah orang kepercayaannya.

Mereka datang lagi dua hari kemudian dan bertemu dengan Agung. Yudi mengatakan Hariadi sedang dizalimi. Menurut Agung, Yudi berkata, ”Nanti saya bicara dengan Bapak. Kebetulan Deputi Penindakan KPK, Pak Ade Rahardja, itu orangnya Bapak.” Syaratnya, Hariadi memakai pengacara yang disiapkan Yudi.

Agung minta waktu membicarakannya dengan Hariadi. Sejak itu, Yudi kerap menelepon menanyakan keputusan. Hariadi akhirnya setuju memakai tawaran Yudi. Agung dan Yudi bertemu kembali di Es Teler 77 Blok M, Jakarta Selatan, tak jauh dari kantor PLN. Yudi membawa Edison van Bullo, pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta, yang dikenalkannya sebagai ”orangnya Bapak”. Adapun Agung didampingi Sunaryo dari Corporate Legal PLN.

Saat itu Agung baru tahu ternyata Yudi belum lulus kuliah. Kepada Tempo, pertengahan bulan lalu, Yudi mengatakan Edison adalah dosen pembimbingnya yang diajukan sebagai pengacara Hariadi. ”Harganya berapa?” tanya Agung. ”Satu setengah miliar,” kata Yudi. ”Oh, tidak, tidak. Kalau untuk saya, satu saja,” Edison cepat menimpali. ”Itu baru untuk saya. Untuk orang dalam KPK lain lagi.”

Pertemuan bubar tanpa kesepakatan. Sebabnya, Yudi tak bisa menjamin Hariadi bisa bebas. Tapi ia tetap menjalin kontak dengan Agung, melalui telepon atau pesan pendek. Sesuai dengan tawaran Agung, Yudi berusaha meminta Edison menurunkan harga menjadi Rp 500 juta. Tapi Edison menolak.

Dimintai konfirmasi, Joseph mengaku tak pernah menawarkan bantuan kepada Hariadi. ”Saya ke sana untuk menyampaikan simpati. Kebetulan saya sedang jalan bersama Yudi,” tuturnya. Adapun Edison mengatakan kesepakatan bantuan hukum tak tercapai karena orang-orang Hariadi ”minta bantuan lebih”.

Setumpuk Uang di Tas Mont Blanc

BERGEPOK-GEPOK duit lima puluh ribu dan seratus ribuan ditumpuk di atas meja. Ruang rapat kecil di lantai tiga gedung Altelindo Karyamandiri di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, beraroma uang pada Jumat, 24 Juli tahun lalu. ”Semua ada Rp 2,14 miliar,” Abdul Malik, karyawan Altelindo yang mengangkut uang itu, bertutur kepada Tempo, awal Februari lalu.

Abdul dan sepupunya, Amir, dua hari sebelumnya sibuk ke sana-kemari. Diperintah Saleh Abdul Malik, bos Altelindo yang juga paman mereka, keduanya mendatangi sanak famili buat mengumpulkan pinjaman. Bank tak bisa melayani penarikan tunai dengan cepat dalam jumlah besar. Padahal ”misi” harus segera dilakukan: membebaskan Saleh dari jerat tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adalah Amoriza Harmonianto yang berjanji menjadi juru selamat. Pria 53 tahun yang dipanggil Obi ini mengatakan bisa menyelesaikan kasus Saleh. Untuk itu, ia mematok biaya Rp 8 miliar. Penyerahan duit di kantor Altelindo siang itu adalah yang ketiga. Menurut Abdul Malik, Obi ikut menghitung tumpukan uang di meja. Seperempat jam kelar, duit dimasukkan ke tas travel kulit merah Mont Blanc. ”Itu tas saya, yang ada di kantor untuk keperluan pergi mendadak,” kata Ricky Rezani, Presiden Direktur Altelindo.

Ricky mengingat, Obi selalu datang siang hari. ”Beberapa kali ia salat zuhur di musala kantor kami,” ujarnya. Pada penyerahan pertama, 9 Juli, Saleh menyetor Rp 1 miliar. Esok harinya, ia kembali memberikan Rp 750 juta. Ditambah penyerahan 24 Juli, Saleh telah mengucurkan Rp 3,89 miliar. Obi menandatangani tiga lembar kuitansi.

Transaksi gelap ini berawal pada Mei 2009, ketika Obi menghubungi Ricky. Mereka berjanji bertemu di kafe Coffee Bean, Cilandak Town Square. Obi datang bersama istrinya, yang mengenalkan diri sebagai Oni. ”Istrinya datang duluan, mengajak saya ngobrol. Beberapa waktu kemudian, baru Obi datang. Sepertinya profesional,” kata Ricky.

Kepada Ricky, Obi menyampaikan kabar buruk: Saleh Abdul Malik akan menjadi tersangka kasus korupsi Rp 130 miliar dana proyek jasa manajemen konsumen Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur. Sebulan sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah kantor Altelindo. Namun Saleh menganggap angin lalu informasi yang disampaikan melalui Ricky itu. Sebagai komisaris, ia yakin tak terseret kasus perusahaannya.

Saleh mulai panik ketika Fathoni Zakaria, Direktur Altelindo yang baru diperiksa Komisi, menyampaikan kabar serupa. Saleh pun bersedia menerima Obi di kantornya pada Juni 2009. ”Ia menyampaikan detail kasus ini,” kata Saleh, yang ditemui di sel Kepolisian Daerah Metro Jaya. Obi menawarkan jasa penyelesaian kasus secara ”formal” dan ”informal”. Buat membicarakannya, Saleh kembali bertemu dengan Obi di Birdcage Café, Panglima Polim.

Pada pertemuan ini, Obi mengajukan pengacara Tri Harnoko Singgih, putra mantan Jaksa Agung Singgih, sebagai kuasa hukum buat penyelesaian ”jalur formal”. Harnoko dibayar Rp 750 juta dalam dua tahap. Harnoko dan Obi kolega lama. ”Dia sering kemari, meminta bantuan surat perjanjian jual-beli,” kata Harnoko kepada Tempo di kantornya, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Menurut Harnoko, permintaan Obi agar dia menjadi kuasa hukum perkara di Komisi merupakan yang pertama.

Untuk jalur ”informal”, Obi menyorongkan satu nama: Ary Muladi. Kepada Saleh, Obi bercerita baru bertemu dengan Ary dan ”orang dalam KPK” di Jalan Panjang, Jakarta Barat. Obi lalu menyebutkan Rp 8 miliar agar perkara bisa diselesaikan lewat pintu belakang. ”Dia menyodorkan daftar pejabat KPK yang perlu disetor,” kata Ricky. Obi melempar janji surga. ”Dia bilang, jangankan tersangka, dipanggil sebagai saksi pun tidak akan,” Ricky menirukan kata-kata Obi.

Pada Agustus, setelah meledak ”Cicak versus Buaya”, Obi mendatangi kantor Altelindo. Di depan Saleh, ia menelepon Ary Muladi. ”Ary bilang saya akan aman karena ada orang dalam KPK,” kata Saleh. ”Dia lalu minta saya mentransfer sisanya.” Saleh menolak dan berjanji menyetor sisa pembayaran setelah benar-benar bebas.

Selang beberapa hari, Saleh justru menerima surat panggilan pemeriksaan. Ia pun meminta Harnoko menemui Obi dan Ary Muladi. Mereka bertemu dua kali membahas soal ini. Kepada Tempo, Harnoko membenarkan bertemu dengan Ary dan Obi di sebuah kafe di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Menurut dia, Ary pada pertemuan itu menjamin Saleh hanya akan menjadi saksi.

Sejak itu, Obi sulit dihubungi. Baru pada Oktober, dalam pertemuan di Hotel Gran Melia, Jakarta, ia minta Saleh melunasi sisa pembayaran. Ia mengancam, bila pembayaran tak segera lunas, Saleh akan menjadi tersangka. Sepekan kemudian, pada 2 November, Saleh diperiksa sebagai tersangka dan langsung ditahan.

Obi, yang ditemui Tempo tiga kali di rumahnya, menolak bicara. Ia juga tak bersedia menjawab pertanyaan tertulis yang diserahkan kepadanya. ”Saya sudah membacanya, tapi saya tak mau berkomentar,” kata Obi, yang oleh tetangganya dipanggil ”Pak Haji”.

Ary Muladi, yang diwawancarai secara terpisah, membant

ah terlibat. ”Masak, tiap ada kasus uang saya disebut terlibat? Sugih bener saya.”

+++++

Setumpuk Uang di Tas Mont Blanc

BERGEPOK-GEPOK duit lima puluh ribu dan seratus ribuan ditumpuk di atas meja. Ruang rapat kecil di lantai tiga gedung Altelindo Karyamandiri di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, beraroma uang pada Jumat, 24 Juli tahun lalu. ”Semua ada Rp 2,14 miliar,” Abdul Malik, karyawan Altelindo yang mengangkut uang itu, bertutur kepada Tempo, awal Februari lalu.

Abdul dan sepupunya, Amir, dua hari sebelumnya sibuk ke sana-kemari. Diperintah Saleh Abdul Malik, bos Altelindo yang juga paman mereka, keduanya mendatangi sanak famili buat mengumpulkan pinjaman. Bank tak bisa melayani penarikan tunai dengan cepat dalam jumlah besar. Padahal ”misi” harus segera dilakukan: membebaskan Saleh dari jerat tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adalah Amoriza Harmonianto yang berjanji menjadi juru selamat. Pria 53 tahun yang dipanggil Obi ini mengatakan bisa menyelesaikan kasus Saleh. Untuk itu, ia mematok biaya Rp 8 miliar. Penyerahan duit di kantor Altelindo siang itu adalah yang ketiga. Menurut Abdul Malik, Obi ikut menghitung tumpukan uang di meja. Seperempat jam kelar, duit dimasukkan ke tas travel kulit merah Mont Blanc. ”Itu tas saya, yang ada di kantor untuk keperluan pergi mendadak,” kata Ricky Rezani, Presiden Direktur Altelindo.

Ricky mengingat, Obi selalu datang siang hari. ”Beberapa kali ia salat zuhur di musala kantor kami,” ujarnya. Pada penyerahan pertama, 9 Juli, Saleh menyetor Rp 1 miliar. Esok harinya, ia kembali memberikan Rp 750 juta. Ditambah penyerahan 24 Juli, Saleh telah mengucurkan Rp 3,89 miliar. Obi menandatangani tiga lembar kuitansi.

Transaksi gelap ini berawal pada Mei 2009, ketika Obi menghubungi Ricky. Mereka berjanji bertemu di kafe Coffee Bean, Cilandak Town Square. Obi datang bersama istrinya, yang mengenalkan diri sebagai Oni. ”Istrinya datang duluan, mengajak saya ngobrol. Beberapa waktu kemudian, baru Obi datang. Sepertinya profesional,” kata Ricky.

Kepada Ricky, Obi menyampaikan kabar buruk: Saleh Abdul Malik akan menjadi tersangka kasus korupsi Rp 130 miliar dana proyek jasa manajemen konsumen Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur. Sebulan sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah kantor Altelindo. Namun Saleh menganggap angin lalu informasi yang disampaikan melalui Ricky itu. Sebagai komisaris, ia yakin tak terseret kasus perusahaannya.

Saleh mulai panik ketika Fathoni Zakaria, Direktur Altelindo yang baru diperiksa Komisi, menyampaikan kabar serupa. Saleh pun bersedia menerima Obi di kantornya pada Juni 2009. ”Ia menyampaikan detail kasus ini,” kata Saleh, yang ditemui di sel Kepolisian Daerah Metro Jaya. Obi menawarkan jasa penyelesaian kasus secara ”formal” dan ”informal”. Buat membicarakannya, Saleh kembali bertemu dengan Obi di Birdcage Café, Panglima Polim.

Pada pertemuan ini, Obi mengajukan pengacara Tri Harnoko Singgih, putra mantan Jaksa Agung Singgih, sebagai kuasa hukum buat penyelesaian ”jalur formal”. Harnoko dibayar Rp 750 juta dalam dua tahap. Harnoko dan Obi kolega lama. ”Dia sering kemari, meminta bantuan surat perjanjian jual-beli,” kata Harnoko kepada Tempo di kantornya, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Menurut Harnoko, permintaan Obi agar dia menjadi kuasa hukum perkara di Komisi merupakan yang pertama.

Untuk jalur ”informal”, Obi menyorongkan satu nama: Ary Muladi. Kepada Saleh, Obi bercerita baru bertemu dengan Ary dan ”orang dalam KPK” di Jalan Panjang, Jakarta Barat. Obi lalu menyebutkan Rp 8 miliar agar perkara bisa diselesaikan lewat pintu belakang. ”Dia menyodorkan daftar pejabat KPK yang perlu disetor,” kata Ricky. Obi melempar janji surga. ”Dia bilang, jangankan tersangka, dipanggil sebagai saksi pun tidak akan,” Ricky menirukan kata-kata Obi.

Pada Agustus, setelah meledak ”Cicak versus Buaya”, Obi mendatangi kantor Altelindo. Di depan Saleh, ia menelepon Ary Muladi. ”Ary bilang saya akan aman karena ada orang dalam KPK,” kata Saleh. ”Dia lalu minta saya mentransfer sisanya.” Saleh menolak dan berjanji menyetor sisa pembayaran setelah benar-benar bebas.

Selang beberapa hari, Saleh justru menerima surat panggilan pemeriksaan. Ia pun meminta Harnoko menemui Obi dan Ary Muladi. Mereka bertemu dua kali membahas soal ini. Kepada Tempo, Harnoko membenarkan bertemu dengan Ary dan Obi di sebuah kafe di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Menurut dia, Ary pada pertemuan itu menjamin Saleh hanya akan menjadi saksi.

Sejak itu, Obi sulit dihubungi. Baru pada Oktober, dalam pertemuan di Hotel Gran Melia, Jakarta, ia minta Saleh melunasi sisa pembayaran. Ia mengancam, bila pembayaran tak segera lunas, Saleh akan menjadi tersangka. Sepekan kemudian, pada 2 November, Saleh diperiksa sebagai tersangka dan langsung ditahan.

Obi, yang ditemui Tempo tiga kali di rumahnya, menolak bicara. Ia juga tak bersedia menjawab pertanyaan tertulis yang diserahkan kepadanya. ”Saya sudah membacanya, tapi saya tak mau berkomentar,” kata Obi, yang oleh tetangganya dipanggil ”Pak Haji”.

Ary Muladi, yang diwawancarai secara terpisah, membantah terlibat. ”Masak, tiap ada kasus uang saya disebut terlibat? Sugih bener saya.”

++++++++

Kejar Aku Jika Mampu

UNTUK urusan tinggi badan, Ary Muladi bisa lemah ingatan. Terutama ketika pengusaha asal Surabaya ini harus menyebutkan ciri-ciri Yulianto, yang ia katakan sebagai perantara suap ke para petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia bisa memberikan keterangan yang jauh berbeda hanya dalam hitungan jam.

Pada 6 November 2009, kepada Koran Tempo, Ary mengatakan tinggi Yulianto sebahunya. Kulitnya kuning, badan gempal, alis agak lurus dengan ujung melengkung ke atas, berlogat Surabaya. Sehari berikutnya, setelah dimintai keterangan oleh Tim Delapan— yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—Ary menyebut Yulianto lima sentimeter lebih tinggi darinya. ”Kulitnya agak gelap tapi bersih,” kata Ary ketika itu.

Ciri itu berubah lagi ketika Ary diwawancarai Tempo di Jakarta, pertengahan Februari lalu. Pengusaha 53 tahun ini menyatakan Yulianto ”seperti orang Tionghoa, perlente, atletis, umurnya sekitar 40, belahan rambutnya sangat jelas ketika tertiup angin”.

Ia menyatakan Yulianto benar-benar ada—bukan tokoh rekaannya. Pada Maret 2009, kata dia, Yulianto menginap di Hotel Crowne, Jakarta. Ia mengaku bertemu dengan sang kolega di lobi hotel. Menurut dia, polisi telah meminta konfirmasi dari pengelola hotel dan memastikan informasi ini benar. ”Polisi mendapatkan bukti
pesanan hotel atas nama Yulianto,” ujarnya.

Manajer Komunikasi Marketing Hotel Crowne Plaza Dwiretno Nani Yogiastuti membenarkan polisi datang untuk melacak Yulianto pada September tahun lalu. Penyidik kasus dugaan suap ke petinggi KPK itu menyatakan Yulianto menginap pada Januari-Februari 2009. Manajemen lalu mengecek daftar tamu. Tak ditemukan nama Yulianto di data komputer.

Pencarian dilanjutkan dengan membuka arsip. Sebagian data tamu Crowne masih berbentuk lembaran kertas—bukan digital. Yulianto tak juga ditemukan. ”Nama Yulianto tidak pernah terdaftar menginap di sini,” kata Dwiretno kepada Tempo, Februari lalu.

AWALNYA adalah jasa penyelesaian kasus Ary Muladi untuk Anggodo Widjojo, pengusaha asal Surabaya kenalan lamanya. Kakak Anggodo, Anggoro Widjojo, terjerat kasus korupsi pengadaan alat komunikasi di Kementerian Kehutanan yang sedang disidik KPK. Untuk keperluan itu, Ary menerima Rp 5,1 miliar dari Anggodo, yang diserahkan dalam beberapa tahap.

Kepada penyidik kepolisian yang mengusut kasus ini, pada 18 Juli tahun lalu, Ary mengatakan duit disetorkan langsung kepada Ade Rahardja, Direktur Penyidikan KPK. Penyerahan dilakukan di Pasar Festival dan Mal Bellagio, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dengan alasan keterangan itu telah disiapkan oleh Anggodo, pada Agustus 2009, Ary mencabutnya. Ia memberikan pernyataan baru: duit Rp 5,1 miliar diserahkan kepada Yulianto—yang kemudian meneruskannya ke pimpinan KPK.

Kepada Tempo, pertengahan bulan lalu, Ary mengatakan Yulianto adalah kenalan lamanya di Surabaya. Yulianto, kata dia, memiliki koneksi kuat di kepolisian, dan sering mondar-mandir di kantor Perusahaan Daerah Air Minum Surabaya. Pada suatu ketika, Ary dan koleganya sesama rekanan PDAM, Haji Labib Syaifuddin, mengerjakan pemasangan pipa. Proyek semacam ini kerap melintasi jalan raya dan mengundang kedatangan polisi buat menanyakan ”ini-itu”. ”Tapi, dengan bantuan Yulianto, polisi sama sekali tak pernah datang,” ujarnya.

Suatu ketika, kata Ary, Yulianto berkata, ”Kalau Bapak punya urusan dengan kepolisian atau kejaksaan, hubungi saya saja.” Itu sebabnya, ketika Anggodo menanyakan apakah bisa membantu kasus kakaknya di KPK, Ary segera teringat Yulianto. Saat itu ia minta waktu kepada Anggodo dan segera menghubungi Yulianto. ”Begitu dia bilang punya koneksi di KPK, saya segera menyatakan sanggup membantu kepada Anggodo,” katanya.

Ary berkisah, duit Rp 5,1 miliar dari Anggodo langsung diserahkan kepada Yulianto. Menurut dia, Yulianto memastikan duit telah diserahkan ke petinggi KPK. Tatkala Tempo menanyakan apakah dia pernah mempertemukan Anggodo dengan Yulianto, dia menjawab, ”Ya, enggak. Kalau Anggodo tahu saya berhubungan dengan Yulianto, tidak langsung ke KPK, turun dong gengsi saya.”

+++++++++++++++++++++

Pintar Mafia Meramu Data

PERTEMUAN di Restoran Dapoer, Bulungan, Jakarta Selatan, itu berlangsung setahun lalu. Tapi Indra Kusuma, staf pemasaran PT Altelindo Karyamandiri, perusahaan teknologi informasi, masih jelas mengingatnya. Sore itu, ia tiba lebih dulu, disusul Ciputra dan seorang putra pemilik perusahaan penerbitan terkemuka. Mereka mengambil meja di sisi kanan restoran itu.

Eddy Sumarsono, wartawan yang dikenal dekat dengan sejumlah pejabat kejaksaan, datang kemudian. ”Ia membawa tas dan menenteng berkas bersampul kuning bertuliskan ’Customer Management System’,” kata Indra kepada Tempo, pertengahan Februari lalu.

Seperempat jam kemudian, Saleh Abdul Malik, bos Indra di Altelindo, tiba. Pertemuan dilakukan atas permintaan Saleh melalui temannya yang juga kawan Eddy. Saleh mulai diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus proyek sistem manajemen pelanggan di PLN Distribusi Jawa Timur. Eddy dianggapnya memiliki akses ke Komisi. Ia tambah yakin ketika Eddy menunjukkan pesan di teleponnya yang dikirim seorang petinggi lembaga itu. ”Ia juga menunjukkan hasil ekspose kasus saya,” tutur Saleh.

Eddy dan Ciputra, yang mengaku pedagang mobil, membenarkan pertemuan itu. Tapi, menurut Eddy, pertemuan sama sekali tak membahas kasus Saleh. Menjelang akhir pertemuan, menurut Eddy, Saleh mengungkapkan kasus yang menimpanya. ”Tapi ia bilang kawannya yang punya persoalan, bukan dia,” katanya.

Saleh menuturkan, melalui Ciputra, Eddy memberitahukan biaya pengurusan kasus Rp 20 miliar. Saleh dijanjikan lepas dari perkara. Karena menilai terlalu mahal, Saleh menolak. Keterangan Saleh ini dibantah Eddy. ”Kenapa dia tak bilang sekalian Rp 100 miliar?” Tak lama kemudian, tawaran bantuan datang ke ayah Saleh, Abdul Malik M. Aliun. Kali ini dari Djamal Aziz, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Hanura. Djamal mengatakan punya teman yang bisa membantu.

Dialah Rizal M., Deputi Direktur Generasi Indonesia Digital, perusahaan yang juga bergerak di bidang teknologi informasi. Aliun dan Djamal sepakat bertemu dengan Rizal di restoran Fish and Co, Cilandak Town Square. Ternyata Rizal tak sendiri. Ia datang bersama Eddy Sumarsono! Lagi-lagi, ia berjanji bisa membantu dengan biaya Rp 20 miliar. Aliun menganggap terlalu mahal. Kesepakatan batal.

Kepada Tempo, Eddy, Rizal, dan Djamal mengakui pertemuan itu. Rizal mengatakan kenal Eddy sekitar dua tahun lalu, ketika bekerja sama di tabloid Investigasi. Namun ia membantah Eddy minta duit Rp 20 miliar. Adapun Djamal mengaku ragu. ”Restorannya rame,” katanya.

Aliun dan Saleh yakin dengan kebenaran informasi yang dipegang Eddy. Sebab, menurut Aliun, datanya sangat akurat, termasuk hasil ekspose kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. ”Dia bahkan tahu kekayaan saya, misalnya soal tanah saya di Lampung,” ujarnya.

Mungkinkah ada kebocoran informasi di Komisi, yang kemudian dijadikan senjata oleh ”para pencari tersangka”? Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua Komisi, mengatakan selalu ada kemungkinan bocor. ”Tapi, di mana bocornya, you tidak bisa mengandai-andai,” katanya.

Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Panggabean mengatakan lembaganya memiliki standar keamanan amat ketat. Pengawasannya berlapis. Setiap pengaduan dipelajari Direktorat Pengaduan Masyarakat. Jika dinilai layak diselidik, kasus diusulkan ke pimpinan. Bila disetujui, satuan tugas ditunjuk. Hasilnya dilaporkan kembali ke pimpinan.

Jika bukti cukup, statusnya ke penyidikan. Tersangka pun ditetapkan. Lalu masuk penuntutan. Gelar perkara digeber setiap pekan, dihadiri pimpinan, direktur, dan deputi direktur. ”Jadi, pimpinan tahu setiap kasus,” kata Tumpak. Para ketua bisa menyaksikan setiap pemeriksaan di lantai tujuh dan delapan melalui kamera pengawas.

Dengan alur seperti itu, menurut Tumpak, amat tipis terjadi kebocoran. Semua data keras yang keluar dari gedung Komisi terpantau. Berkas gelar perkara pun tak boleh dibawa pulang. Soal kemungkinan orang luar menerima informasi dari dalam, Tumpak hanya menyatakan, ”Mafia itu kan orang pintar.”

About these ads
Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 82 other followers

%d bloggers like this: