Kemenperin rilis SNI Wajib pupuk dan kabel


Kemenperin rilis SNI Wajib pupuk dan kabel
Senin, 12/04/2010 23:59:21 WIBOleh: Yusuf Waluyo Jati
JAKARTA (Bisnis.com): Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis dua ketentuan baru soal SNI Wajib bagi pupuk dan kabel pada bulan ini.

Untuk SNI Wajib pupuk, Menteri Perindustrian (Menperin) mengeluarkan Permenperin No. 37/M-IND/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Permenperin No. 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Secara Wajib.

Untuk produk kabel, Menperin merilis Permenperin No. 42/M-IND/PER/3/2010 tentang SNI Kabel Secara Wajib. Kedua peraturan tersebut mulai berlaku efektif pada September tahun ini atau enam bulan setelah tanggal ditetapkan pada 29 Maret 2010. Kedua peraturan tersebut baru dirilis Kemenperin pada 6 April.

Di dalam peraturan SNI wajib kabel, Kemenperin menetapkan 6 produk kabel di antaranya kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal hingga 450/750 volt Bagian 2 (SNI No. 04-6629.2-2006) dengan pos tarif No.9001.10.10.00.

Selain itu, ada pula produk kabel nirselubung untuk perkawatan magun (SNI No. 04-6629.3-2006) dengan nomor pos tarif yang sama.

Menurut dia, perusahaan yang memproduksi enam jenis kabel tersebut mulai September wajib menerapkan SNI yang disertai bukti Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) dan membubuhkan tanda SNI pada setiap produk kabel dengan terang dan tahan lama.

“Kabel-kabel dari hasil produksi di dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI wajib akan dimusnahkan. Adapun, kabel impor nonstandar yang masuk ke daerah pabean Indonesia akan dimusnahkan atau direekspor oleh importir terkait,” jelasnya.

Pada sisi lain, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kemenperin Benny Wachjudi mengatakan perubahan SNI wajib untuk produk pupuk ditetapkan guna memperketat pengawasan lembaga laboratorium penguji baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri. Meski demikian, lanjutnya, SNI Wajib pupuk secara substantif tidak banyak yang berubah.

“Khusus untuk perubahannya, laboratorium penguji di dalam negeri ditunjuk langsung oleh Menperin. Khusus untuk laboratorium di luar negeri, Menperin dapat menunjuk sepanjang laboratorium itu memiliki perjanjian saling pengakuan (mutual recognition arrangement/MRA),” katanya kepada Bisnis.com, hari ini.(yn)

About these ads
Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 85 other followers

%d bloggers like this: