Archive for May, 2010

May 10, 2010

Bahaya Terselubung dari Mundurnya Sri Mulyani

ANALISIS EKONOMI
Bahaya Terselubung dari Mundurnya Sri Mulyani
Senin, 10 Mei 2010 | 04:58 WIB

FAISAL BASRI

Paruh kedua pekan lalu, pasar keuangan Indonesia tertekan. Setelah muncul berita pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, nilai tukar rupiah turun hampir Rp 300 atau sekitar 3 persen terhadap dollar AS. Kemerosotan lebih tajam terjadi di pasar saham. Indeks harga saham gabungan melorot 7,4 persen. Reaksi seketika juga terlihat dari peningkatan imbal hasil obligasi negara.

Pada waktu yang bersamaan, pasar keuangan dunia juga bergejolak. Mendung di Eropa yang dipicu oleh krisis utang Yunani mengempaskan Indeks Dow Jones, yang mengalami kemerosotan mingguan paling tajam sejak Maret 2009.

Kita yakin reformasi telah membuat pelaku pasar domestik kian matang. Pasar tak bereaksi berlebihan. Kita telah cukup berhasil melalui masa-masa sulit.

Yang kita harus lebih peduli adalah bagaimana mempercepat penguatan landasan untuk lebih kokoh lagi menghadapi gejolak, meredam guncangan eksternal, dan mendorong reformasi yang lebih terstruktur dan menyeluruh.

Jika tidak, negara-negara tetangga yang sudah lebih maju akan kian meninggalkan kita, sedangkan negara-negara tetangga yang masih tertinggal akan segera menyalib kita. Lebih baik saja tak cukup!

Di sinilah peran Sri Mulyani sangat menonjol. Yang paling mencolok adalah determinasinya dalam memutuskan saat masa-masa genting, konsistensinya mengawal reformasi birokrasi di kementerian vital yang sarat dengan praktik-praktik kotor, serta keteguhan hatinya mengatakan tidak kepada kekuatan-kekuatan yang kerap merongrong.

Pengakuan internasional terhadap sosok Sri Mulyani sangat tinggi, hampir tanpa cela. Tengok saja pemberitaan media massa asing minggu kemarin. The Wall Sreet Journal menjulukinya ”Top Reformer” dan ”Respected Finance Minister”, Financial Times menyebutnya ”Reform Champion”.

International Herald Tribune menilai kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia dengan kalimat: ”..could be a major setback for a crackdown on graft and tax evasion in Indonesian country, which has the biggest economy of Southeast Asia.”

Dua koran Singapura menurunkan berita yang senada. Bahkan, The Straits Times memuat artikel dengan judul agak provokatif: ”Sri Mulyani: World’s gain, Jakarta’s loss”.

Boleh jadi posisi sebagai salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia cukup prestisius dan sekaligus penghargaan ataupun kepercayaan kepada pribadi Sri Mulyani dan Indonesia.

Namun, sejauh pengenalan penulis atas sosok Sri Mulyani, mengemban tugas negara di negeri sendiri merupakan pilihan pertama baginya.

Bukan merupakan kelaziman kalau pejabat aktif setingkat menteri menyeberang ke lembaga internasional. Yang lazim, justru sebaliknya. Bagaimanapun, bagi seorang nasionalis sejati, seperti juga Sri Mulyani, mengabdi kepada negara adalah yang utama. Setelah teruji sukses di negaranya, barulah setelah pensiun ditarik ke lembaga-lembaga internasional untuk berbagi maslahat dengan komunitas dunia.

Oleh karena itu, terasa kontradiktif dan ganjil membaca penggalan berita utama Kompas (6 Mei 2010) berikut: ”Meski menilai Sri Mulyani salah satu menteri terbaik dalam kabinet yang ia pimpin, Presiden Yudhoyono mengizinkan pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Presiden berharap di posisi barunya Sri Mulyani dapat memperkuat hubungan Bank Dunia dengan negara-negara berkembang”.

Jika Presiden yakin bahwa Sri Mulyani adalah aset berharga bagi bangsa, mengapa Presiden tidak menolak seketika permohonan pengunduran diri Sri Mulyani. Kalaupun ditolak, kita agaknya yakin Sri Mulyani tak akan ”mutung”. Justru ia bangga dan semakin teguh melanjutkan pengabdian karena beroleh penguatan komitmen dukungan dari atasannya.

Akan tetapi, kalau pertimbangan politik yang dominan, benar adanya ucapan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mengakui bahwa mundurnya Menkeu bisa menjadi faktor penyejuk politik nasional (Kompas, 6 Mei 2010).

Mengabulkan permohonan mundur Sri Mulyani bisa pula merupakan sinyal kurang teguhnya pemimpin tertinggi menghadapi tekanan politik kelompok-kelompok kepentingan yang terganggu kekuatan reformis dan gelombang keniscayaan perubahan. Mereka yang terancam dari comfort zone.

Memang, kita tak memiliki kemewahan untuk menarik garis pemisah yang tegas antara masa otoritarianisme Orde Baru dan masa Reformasi. Akibatnya, kekuatan-kekuatan lama dengan mudah menyusup terang-terangan ke relung-relung kekuasaan. Mereka dengan cepat mengonsolidasikan diri, menghimpun kembali kekuatan. Bahkan, kekuatan mereka sekarang telah berlipat ganda.

Tumpukan utang berganti dengan limpahan kekayaan yang dihimpun dari praktik dwifungsi bentuk baru: penguasa-pengusaha, yang tak lagi berjarak. Dwifungsi yang lebih ”bengis” daripada dwifungsi ABRI.


Site Meter

May 9, 2010

Ical Naik, Hatta Gagal

09/05/2010 – 05:25

Ical Naik, Hatta Gagal
Windi Widia Ningsih
Burhanuddin Muhtadi
(inilah.com/Agung Rajasa)
INILAH.COM, Jakarta – Munculnya nama Aburizal Bakrie menjadi Ketua Harian Sekertariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi SBY-Boediono dinilai sebagai kegagalan Hatta Radjasa yang selama ini menjadi koordinator koalisi.
“Jelas Hatta dianggap gagal sebagai koordinator koalisi. Setidaknya 6 bulan pertama pemerintahan SBY-Boediono,” kata pengamat LSI Burhanuddin Muhtadi usai dialog ‘Ketika Jeng Sri Pergi’ di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (8/5).
Namun, tutur Burhan, SBY merupakan orang yang memiliki tipikal ingin membuat semua menjadi senang. “Jadi, SBY akan mencarikan posisi lain untuk Hatta,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebelum Setgab terbentuk, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa merupakan orang yang dipercaya SBY sebagai perekat koalisi. Namun, tugas itu kini diemban Ical sebagai Ketua Harian Setgab. [Win/ims]


Site Meter

May 9, 2010

Menhan RI Jajaki Kerjasama Pertahanan Dengan Singapura

Menhan RI Jajaki Kerjasama Pertahanan Dengan Singapura
SINGAPURA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro melakukan rangkaian kunjungan kehormatan ke Singapura selama dua hari, Jumat dan Sabtu (6-7/5). Kunjungan Menhan kali ini dimaksudkan dalam rangka untuk mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama RI dengan Singapura khususnya kerjasama di bidang pertahanan.

Dalam kunjungannya ke Singapura, Menhan RI melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri Singapura Shanmugam Jayakumar, dilanjutkan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden Singapura SR Nathan, Jum’at (7/5) di Istana Kepresidenan Singapura.

Turut mendampingi Menhan RI antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Syarifudin Tippe, S.Ip, M.Si, Staf Ahli Menhan Bidang Indtek Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc, Dirkersin Ditjen Stahan Kemhan Brigjen TNI (Mar) Ir. Syaiful Anwar, M.Bus, MA dan Athan RI di Singapura.

Sebelumnya pada hari Kamis (6/5) Menhan RI juga melakukan kunjungan dan peninjauan ke Singapore Technologies Kinetics (ST Kinetics). ST Kinetics adalah salah satu perusahaan terkemuka di Asia yang memproduksi kendaraan khusus untuk pertahanan. Selain itu Menhan RI juga melakukan kunjungan dan peninjauan ke Pangkalan Udara Paya Lebar.

Hubungan pertahanan antara RI dengan Singapura telah dirintis sejak lama melalui kunjungan para pejabat, pertukaran siswa, pendidikan dan latihan, operasi oleh ketiga angkatan, namun saat kedua negara belum memiliki MoU sebagai payung dalam bidang pertahanan.

Melalui kunjungan ini diharapkan kerjasama pertahanan yang terjalin selama ini antara kedua negara dapat terus ditingkatkan. Kerjasama di bidang pertahanan yang perlu ditingkatkan diantaranya bidang patroli maritim bersama keamanan di perbatasan kedua negara, patroli terkoordinasi khususnya di Selat Malaka, baik patroli laut maupun udara dan kerjasama di bidang pendidikan antara Angkatan Bersenjata dari kedua negara.


Site Meter

May 9, 2010

Merukh akuisisi Avocet Mining US$250 juta

Merukh akuisisi Avocet Mining US$250 juta
Minggu, 09/05/2010 13:26:16 WIBOleh: Nurbaiti
JAKARTA (Bisnis.com): PT Lebong Tandai, anak perusahaan Merukh Enterprises Inc akhirnya menguasai 100% saham Avocet Mining Plc untuk proyek tambang emas Lanut, Sulawesi Utara dan Penjom, Kesultanan Pahang, Malaysia, melalui kontrak jual-beli senilai US$250 juta.
PT Lebong Tandai dan Avocet Mining Plc sebelumnya membentuk perusahaan patungan PT Avocet Bolaang Mongondow (PT ABM) untuk mengelola tambang emas Lanut di Sulawesi Utara, dengan komposisi kepemilikan Avocet Mining Plc menguasai 80% saham, sedangkan PT Lebong Tandai sekitar 20% saham.
President dan CEO Merukh Enterprises Rudy Merukh mengungkapkan kesepakatan perjanjian jual-beli saham itu disepakati melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang berlangsung pada 26 April lalu.
“Avocet Mining Plc telah memutuskan untuk menjual saham tambangnya di Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia kepada Merukh Enterprises. Pembelian seluruh saham tambang emas [Avocet] di Indonesia dan Malaysia senilai US$250 juta itu sudah disepakati dalam RUPS 26 April ini,” kata dia kepada Bisnis, hari ini.
Dia menjelaskan tambang emas Penjom, Malaysia yang merupakan aset Avocet Mining yang beroperasi sejak 1996, dengan cadangan emas mencapai 223.000 ons tersebut sudah berproduksi sekitar 100.000 ons emas per tahun.
Sementara itu, lanjut dia, aset Avocet Mining Plc di Indonesia untuk tambang emas Lanut, Sulawesi Utara dengan luas lahan sekitar 53.000 hektar, berupa lahan eksploitasi dan sudah berproduksi dengan kapasitas yang sama.
Menurut dia, pelepasan saham yang dilakukan Avocet Mining Plc sejalan dengan rencana perusahaan tambang emas dengan aset pertambangan yang tersebar di Asia Tenggara tersebut untuk berkonsentrasi mengembangkan aset tambang yang dimilikinya di Afrika Barat.
“Kami [Merukh Enterprises] berhasil memiliki saham Avocet di Indonesia dan Malaysia, setelah melalui tahap uji tuntas [due diligence] dan persetujuan kedua pihak,” tutur Rudi.
Di sisi lain, President Direktur PT Lebong Tandai Lucky Merukh mengungkapkan Merukh Enterprises berencana mengkonsolidasikan semua aset Avocet yang dikuasai tersebut untuk ditawarkan kepada perusahaan asing melalui penawaran terbuka di pasar modal Hongkong.
“Setelah menandatangani perjanjian jual beli saham Avocet Mining Plc di Malaysia dan di Indonesia, PT ABM akan merestrukturisasi saham PT Lebong Tandai menjadi 55% pada Kontrak Karya PT ABM. Sisanya, 45% saham konsolidasi itu akan ditawarkan melalui penawaran terbuka di pasar modal Hongkong,” kata dia, melalui siaran pers.

Menurut dia, sekitar 45% saham yang akan ditawarkan tersebut merupakan jatah saham perusahaan asing sebagai konsekuensi pembentukan perusahaan patungan, sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya.
“Kami taat pada Kontrak Karya dan menawarkan jatah saham perusahaan asing itu melalui penawaran terbuka. Dana yang diperoleh dari penawaran terbuka akan digunakan untuk mengembangkan aset tambang yang sudah dikuasai secara penuh itu dan aset tambang Merukh Enterprises lainnya di Indonesia.”
Menurut Lucky, pihaknya sejak lama sudah beritikad menjadikan PT Lebong Tandai sebagai induk perusahaan di Indonesia yang memiliki dan menguasai semua saham Avocet Mining Plc di Indonesia.
Avocet Mining Plc merupakan perusahaan tambang emas yang terdaftar di lantai bursa London Stock Exchange dan memiliki sejumlah konsesi tambang di kawasan Asia Tenggara dan Afrika Barat, di antaranya di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Myanmar.
Sampai saat ini, tambang emas Penjom di Malaysia telah menghasilkan lebih dari satu juta ons emas dan masih memiliki sekitar satu juta cadangan emas lagi. Dalam tiga tahun terakhir, produksi Penjom berkisar antara 65.000 sampai 100.000 ons per tahun. (htr)

+++++


Site Meter

May 9, 2010

Survei Sudah Mengukuhkan Pemenang

Hmm… mirip di Indonesia

++++
PEMILU FILIPINA
Survei Sudah Mengukuhkan Pemenang
Minggu, 9 Mei 2010 | 04:44 WIB

Oleh Bestian Nainggolan

Langkah Senator Benigno Simeon Aquino III mengikuti jejak ibunya, Corazon Aquino, menjadi orang nomor satu di Filipina tampak sulit terbendung. Ia paling potensial menang pemilu presiden, Senin, 10 Mei 2010.

Prediksi kemenangan calon presiden dari Partai Liberal ini tersirat dari hasil sejumlah survei prapemilu di Filipina yang dilakukan secara periodik semenjak awal Desember 2009. Setidaknya, dua lembaga penyelenggara survei opini publik prestisius di negara ini, Social Weather Station (SWS) dan Pulse Asia, kerap menempatkan putra satu-satunya Aquino ini dalam posisi atas setiap survei mereka.

Memang, setiap kali hasil survei dipublikasikan, kendatipun Aquino III dalam posisi teratas, kedua lembaga ini tidak pernah memberikan jaminan bahwa kemenangan dengan sendirinya diraih. Klaim hasil survei dinilai terbatas pada saat survei itu diselenggarakan. Tecermin pula pada rangkaian pertanyaan survei yang pada intinya bertanya mengenai pilihan responden terhadap kandidat presiden ”apabila pemilu dilakukan hari ini”, atau hari di mana responden ditanyakan. Selepas itu, masih terbuka lebar peluang bagi para responden untuk mengubah pilihan.

Namun, tidak salah pula apabila hasil survei itu dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kemenangan. Dalam hal ini, dengan mencermati rekaman panjang hasil survei yang dilakukan, peluang kemenangan Aquino III besar terjadi.

Kemenangan merata

SWS, lembaga survei nonprofit, memulai survei periodiknya pada awal Desember 2009 yang kala itu menempatkan Aquino III di posisi teratas dengan dukungan 46 persen responden. Pesaing terdekatnya, Senator Manuel Villar Jr, calon presiden dari Partai Nasionalis, didukung 27 persen responden. Mantan presiden Joseph M Estrada, yang masih saja berniat menjadi presiden, membuntuti dengan dukungan 16 persen responden.

Sekalipun proporsi dukungan tampak dinamis dari masa ke masa dan sempat pula terjadi penguatan dukungan yang signifikan kepada Villar pada Februari 2010, urutan posisi setiap kandidat tampaknya tidak berubah. Bahkan, pada minggu-minggu akhir menjelang pemilu, semakin besar selisih perbedaan dukungan di antara kedua kandidat posisi teratas (lihat Grafik).

Tidak berbeda jauh terhadap apa yang dipublikasikan oleh Pulse Asia. Lembaga survei partikelir yang diawaki oleh para peneliti sosial University of Philippines ini juga menempatkan Aquino III dalam posisi teratas dalam setiap survei mereka.

Lebih meyakinkan lagi, dukungan terhadap Aquino III tersebar merata di setiap wilayah ataupun kelas sosial ekonomi masyarakat. Dari sisi wilayah, misalnya, baik mereka yang bermukim di kawasan utara, Luzon; wilayah tengah, Visayas; dan selatan, Mindanao, ataupun kawasan ibu kota pemerintahan, Manila, sama-sama menempatkan Aquino III sebagai yang paling populer. Begitupun dari sisi kelas sosial ekonomi, kalangan bawah, menengah, ataupun atas terpola sama, dukungan terkuat diberikan kepada Aquino III. Singkat kata, hanya peristiwa luar biasa dan dahsyat saja yang mampu membalikkan situasi ini.

Persoalannya kini, apakah semua pihak menerima hasil survei yang seolah telah memvonis ajang kontestasi politik yang belum berlangsung ini?

Tidak semua sepakat dengan hasil survei. Joseph Estrada, misalnya, tidak memercayai hasil survei, terlebih hasil yang menempatkan dirinya dalam urutan ketiga. Ia lebih memercayai survei yang dilakukan oleh Ronaldo Puno, yang menempatkan dirinya pada posisi kedua mengalahkan Manuel Villar Jr. Ia juga menampik kebenaran survei SWS dengan merujuk pada Pemilu 2004, saat SWS keliru menilai kemenangan Gloria Macapagal-Arroyo di wilayah Metro Manila.

Pengalaman kelam

Penyelenggaraan survei, dengan segenap konsekuensi pro maupun kontranya, dalam ajang pemilu di Filipina tampaknya sudah berurat-akar. Tahun 1948, atau dua tahun setelah kemerdekaan Filipina, lembaga survei pertama, Robot Statistics, berdiri. Semenjak Pemilu 1953, saat kandidat populer Ramon Magsaysay dari Partai Nacionalista berhadapan dengan calon Partai Liberal, Elpidio Quirino yang juga merupakan presiden Filipina saat itu, survei mampu memprediksi kemenangan Magsaysay.

Setelah keberhasilan ini, tidak ada satu pun pemilu yang terlewatkan survei. Demikian pula, tidak ada satu pun kandidat presiden yang tidak memanfaatkan hasil survei untuk mengukur kadar popularitas mereka. Sampai pada tahap demikian, tidak terhindarkan pula survei menjadi bagian dari alat propaganda penguasa guna melegitimasikan kuasa yang dimilikinya. Sebaliknya, mereka yang mengincar kuasa itu pun tidak segan pula memanfaatkan survei guna mendelegitimasikan lawan politiknya.

Survei-survei kontroversial pun bermunculan. Pemilu 1961, saat Presiden Carlos Garcia berhadapan dengan Diasdado Macapagal, survei yang dilakukan Philippine News Agency dan NARRA, misalnya, memenangkan Presiden Garcia. Sementara itu, survei-survei yang diselenggarakan Robot Statistics dan Statistical Center of UPI justru memenangkan Macapagal. Saat hasil pemilu diumumkan, Macapagal menjadi pemenang.

Menariknya, periode pemilu berikutnya pun kontroversi dan mis-prediksi survei tetap terjadi. Pemilu 1965, Macapagal yang berupaya mempertahankan kekuasaannya meyakini benar hasil survei Robot-Gallup, yang menginformasikan popularitasnya masih unggul atas penantangnya, Ferdinand Marcos. Terlebih, survei tersebut diikuti pula oleh hasil survei beberapa surat kabar, seperti The Weekly Nation dan Tagumpay. Namun, kenyataan justru menunjukkan Marcos sebagai pemenang.

Masa kepemimpinan Marcos, kekelaman survei semakin nyata. Uniknya, periode awal kepemimpinannya (1965-1969), Marcos gemar merujuk hasil survei dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Tampaknya ia percaya benar dengan hasil survei. Namun, ia pula yang ”membunuh” setiap penyelenggaraan survei melalui pemberlakuan martial law, 21 September 1972, yang secara drastis membalikkan kondisi politik negara ini ke arah pemerintahan otoritarian.

Menuai kontroversi

Runtuhnya otoritarian Marcos pada tahun 1986 membangkitkan kembali gairah penyelenggaraan survei. Lembaga survei sontak bermunculan, baik atas prakarsa lembaga swadaya masyarakat, universitas, media massa, maupun kalangan swasta dan individu yang mencium peluang bisnis survei. Hasil survei pun marak terpublikasikan. Terlebih dalam berbagai ajang pemilu, yaitu Pemilu 1992, 1995, dan 1998, survei mampu memprediksi kemenangan presiden, wakil presiden, ataupun para senator dengan baik.

Namun, lagi-lagi kontroversi survei muncul. Tudingan survei yang dianggap partisan, survei pesanan, kerap terlontar. Kondisi demikian memuncak sejalan dengan ketidakakuratan survei SWS dalam pada Pemilu 2004. Saat itu, sekalipun secara keseluruhan hasil exit poll SWS tergolong benar menempatkan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo di posisi pertama, namun dinilai kurang akurat dalam proporsi (selisih 5 persen) serta keliru pada 3 dari 16 wilayah, yaitu Metro Manila, Mindanao Selatan, dan wilayah otonomi Muslim Mindanao.

Untuk ukuran survei di Indonesia, bisa jadi kekeliruan semacam ini termaafkan. Bahkan, mungkin sedapat mungkin disembunyikan. Namun, tidak di Filipina. Mahar Mangahas, pimpinan SWS, harus menjelaskan secara terbuka kekeliruan ini di forum terbuka University of the Philippines, Manila. Dalam medan survei, kondisi demikian sekalipun kecil kemungkinan terjadi kembali, dapat saja terulang dalam Pemilu 2010 kali ini. (Litbang Kompas)


Site Meter

May 9, 2010

Hutan di Kampar perlu jadi kawasan konservasi

Minggu, 09/05/2010 15:47:37 WIB
Hutan di Kampar perlu jadi kawasan konservasi
Oleh: Erwin Tambunan
JAKARTA (Bisnis.com): Pengamat dan pemerhati lingkungan Petrus Gunarso mengusulkan agar pengelolaan kawasan hutan alam di kawasan hutan gambut di Semenanjung Kampar, Riau, diubah menjadi kawasan konservasi dan hutan lindung.

“Kementerian kehutanan bisa memanggil dan mengajak empat pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu hutan alam [IUPHHK-HA/HPH] di zona hulu sungai kawasan gambut Kampar agar mengubah izin konsesinya menjadi IUPHHK Restorasi Alam,” ujar Direktur Programe Tropenbos Internasional Indonesia, Petrus Gunarso, hari ini.

Keempat perusahaan yang mengelola hutan di tengah Semenanjung Kampar seluas 280.000 hektare (ha), katanya, bisa memanfaatkan kawasan hutan alamnya untuk memperoleh potensi pendapatan dari perdagangan karbon.

“Apalagi, keempat unit manajemen pemegang izin konsesi IUPHHK-HA tersebut kini sudah tidak aktif lagi menjalankan operasi HPH-nya.”

Di sisi lain, lebih dari 20 perusahaan yang kini mengusahakan perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan agroindustri harus mau berkolaborasi untuk menerapkan teknologi pengelolaan kawasan gambut yang ramah lingkungan dan lestari (eco-hydro), ungkapnya.

Saat ini, ada lebih dari 25 unit manajemen, di antaranya perusahaan di kelompok usaha Sinar Mas, Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Pertamina, dan perusahaan perkebunan, yang telah mengantongi izin usaha di kawasan gambut tersebut.

Namun yang pasti, menurut dia, kondisi lahan gambut di Kampar yang luasnya mencapai 700.000 ha masih lebih baik dari pada kawasan satu juta hektare gambut di Kalteng yang dibuka untuk areal pertanian pada masa Orde Baru.“Kondisi Kampar dengan lahan gambut di Kalteng sangat beda. Kampar lebih baik karena belum sepenuhnya terdegradasi.”

Sementara keinginan kalangan LSM menjadikan seluruh Semenanjung Kampar sebagai kawasan konservasi juga tidak semudah yang dikatakan.

“Siapa yang bisa memastikan kawasan seluas 700.000 ha bebas dari perambahan dan pembalakan liar. Apalagi sudah ada kanal-kanal untuk kegiatan pembalakan liar [illegal logging] yang menembus jauh ke hulu sungai kawasan Kampar. Tahu sendiri bagaimana para pembalak liar [illegal logger].”

Petrus melontarkan usulannya itu berkaitan dengan hasil “rapid assessment” yang dilakukan Tropenbos Internasional Indonesia di kawasan gambut tersebut.

“Tropenbos pada awalnya memang diminta untuk mengkaji kawasan RAPP, tetapi akhirnya kajian dilakukan untuk seluruh kawasan karena tidak ada gunanya jika penelitian hanya dilaksanakan di kawasan milik perusahaan itu.”

Perusahaan ini juga berkomitmen melakukan identifikasi dan pengelolaan area yang memiliki nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) sebagai habitat alam untuk jenis-jenis endemik yang langka, situs sejarah dan tempat suci, atau sumber mata pencaharian masyarakat lokal.

Tropenbos dalam kajiannya yang melibatkan 21 peneliti, 20 asisten peneliti, dan 40 asisten lokal merekomendasikan pengembangan lembaga kolaboratif Pengelolaan Semenanjung Kampar dalam kerangka pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Untuk itu, opsi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Kolaboratif atau menyerahkan pembangunan lembaga kolaboratif kepada aktor kunci pembangunan di Semenanjung Kampar.

Selain itu, kementerian kehutanan juga harus memantau dan mengevaluasi secara ketat pengelolaan HTI berdasarkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan tanaman lestari, termasuk penerapan eco-hydro buffer oleh seluruh pelaku pembangunan di Semenanjung Kampar.

Sementara swasta yang mengelola usahanya di kawasan ini harus menerapkan “ecohydro buffer” pada seluruh areal hutan tanaman yang dikelolanya, menyusun program pengelolaan habitat Harimau Sumatera di areal konsesinya, menegosiasikan penetapan ruang kelola masyarakat, menyusun program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi sumber daya alam, dan dan mewujudkan pengelolaan hutan tanaman lestari yang dapat dibuktikan dengan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). (ts)


Site Meter

May 9, 2010

Imam’s Path From Condemning Terror to Preaching Jihad

Juniornya Abubakar Baasyir :

IHT May 8, 2010
Imam’s Path From Condemning Terror to Preaching Jihad
By SCOTT SHANE and SOUAD MEKHENNET
WASHINGTON — In the weeks after the Sept. 11 attacks, the eloquent 30-year-old imam of a mosque outside Washington became a go-to Muslim cleric for reporters scrambling to explain Islam. He condemned the mass murder, invited television crews to follow him around and patiently explained the rituals of his religion.

“We came here to build, not to destroy,” the cleric, Anwar al-Awlaki, said in a sermon. “We are the bridge between Americans and one billion Muslims worldwide.”

At first glance, it seemed plausible that this lanky, ambitious man, with the scholarly wire-rims and equal command of English and Arabic, could indeed be such a bridge. CD sets of his engaging lectures on the Prophet Muhammad were in thousands of Muslim homes. American-born, he had a sense of humor, loved deep-sea fishing, had dabbled in get-rich-quick investment schemes and dropped references to “Joe Sixpack” into his sermons. A few weeks before the attacks he had preached in the United States Capitol.

Nine years later, from his hide-out in Yemen, Mr. Awlaki has declared war on the United States.

“America as a whole has turned into a nation of evil,” he said in a statement posted on extremist Web sites in March. Though he had spent 21 of his 39 years in the United States, he added, “I eventually came to the conclusion that jihad against America is binding upon myself, just as it is binding on every other able Muslim.”

His mix of scripture and vitriol has helped lure young Muslims into a dozen plots. He cheered on the Fort Hood gunman and had a role in prompting the attempted airliner bombing on Dec. 25, intelligence officials say. And last week, Faisal Shahzad, who is charged in the attempted bombing in Times Square, told investigators that Mr. Awlaki’s prolific online lectures urging jihad as a religious duty helped inspire him to act.

At a time of new concern about the attraction of Western Muslims to violent extremism, there is no figure more central than Mr. Awlaki, who has harnessed the Internet for the goals of Al Qaeda. Counterterrorism officials are gravely concerned about his powerful appeal for many others who are following his path to radicalization.

“He’s a magnetic character,” said Philip Mudd, a veteran of the C.I.A.’s Counterterrorism Center who just stepped down after nearly five years as a top F.B.I. intelligence adviser. “He’s a powerful orator in a revolutionary movement.”

Convinced that he is a lethal threat, the United States government has responded in kind. This year Mr. Awlaki became the first American citizen on the C.I.A.’s list of terrorists approved as a target for killing, a designation that has only enhanced his status with admirers like Shahidur Rahman, 27, a British Muslim of Bangladeshi descent who studied with Mr. Awlaki in London in 2003.

Other clerics equivocated about whether terrorist violence could be reconciled with Islam, Mr. Rahman said, but even seven years ago Mr. Awlaki made clear that he had few such qualms.

“He said suicide is not allowed in Islam,” Mr. Rahman said in an interview, “but self-sacrifice is different.”

There are two conventional narratives of Mr. Awlaki’s path to jihad. The first is his own: He was a nonviolent moderate until the United States attacked Muslims openly in Afghanistan and Iraq, covertly in Pakistan and Yemen, and even at home, by making targets of Muslims for raids and arrests. He merely followed the religious obligation to defend his faith, he said.

“What am I accused of?” he asks in a recent video bearing the imprint of Al Qaeda in the Arabian Peninsula. “Of calling for the truth? Of calling for jihad for the sake of Allah? Of calling to defend the causes of the Islamic nation?”

A contrasting version of Mr. Awlaki’s story, explored though never confirmed by the national Sept. 11 commission, maintains that he was a secret agent of Al Qaeda starting well before the attacks, when three of the hijackers turned up at his mosques. By this account, all that has changed since then is that Mr. Awlaki has stopped hiding his true views.

The tale that emerges from visits to his mosques, and interviews with two dozen people who knew him, is more complex and elusive. A product both of Yemen’s deeply conservative religious culture and freewheeling American ways, he hesitated to shake hands with women but patronized prostitutes. He was first enthralled with jihad as a teenager — but the cause he embraced, the defeat of Soviet troops in Afghanistan, was then America’s cause too. After a summer visit to the land of the victorious mujahedeen, he brought back an Afghan hat and wore it proudly around the Colorado State campus in Fort Collins where he studied engineering.

Later, Mr. Awlaki seems to have tried out multiple personas: the representative of a tolerant Islam in a multicultural United States (starring in a WashingtonPost.com video explaining Ramadan); the fiery American activist talking about Muslims’ constitutional rights (and citing both Malcolm X and H. Rap Brown); the conspiracy theorist who publicly doubted the Muslim role in the Sept. 11 attacks. (The F.B.I., he wrote a few days afterward, simply blamed passengers with Muslim names.)

All along he remained a conservative, fundamentalist preacher who invariably started with a scriptural story from the seventh century and drew its personal or political lessons for today, a tradition called salafism, for the Salafs, or ancestors, the leaders of the earliest generations of Islam.

Finally, after the Yemeni authorities, under American pressure, imprisoned him in 2006 and 2007, Mr. Awlaki seems to have hardened into a fully committed ideologist of jihad, condemning non-Muslims and cheerleading for slaughter. His message has become indistinguishable from that of Osama bin Laden — except for his excellent English and his cultural familiarity with the United States and Britain. Those traits make him especially dangerous, counterterrorism officials fear, and he flaunts them.

“Jihad,” Mr. Awlaki said in a March statement, “is becoming as American as apple pie and as British as afternoon tea.”

‘Skinny Teenager With Brains’

Twenty years ago, long before the Sept. 11 attacks and the wars that followed, a shy freshman named Anwar turned up at the little mosque in a converted church a short walk from the Colorado State campus. His American accent was misleading: born in New Mexico in 1971, when his father was studying agriculture there, he had lived in the United States until the age of 7.

But he had spent his adolescence in Yemen, where memorizing the Koran was a matter of course for an educated young man, and women were largely excluded from public life.

His father, Nasser, was a prominent figure who would serve as agriculture minister and chancellor of two universities and who was close to President Ali Abdullah Saleh, the country’s authoritarian leader. Anwar was sent to Azal Modern School, among the country’s most prestigious private schools.

“I recall Anwar as a skinny teenager with brains,” said Walid al-Saqaf, a neighbor in the 1980s in Sana, the Yemeni capital. For boys of their generation, Afghanistan and its fight to oust the godless Soviet Army was the greatest cause.

“There was constant talk of the heroes who were leaving Yemen to join the fight and become martyrs and go to paradise,” recalled Mr. Saqaf, now a doctoral student in Sweden. In the Awlakis’ neighborhood, families would gather to watch the latest videotapes of the mujahedeen, he said.

But Nasser al-Awlaki had other ideas for his son, who studied civil engineering in Colorado in preparation for the kind of technocratic career his father had pursued. There was one odd note, given the family’s relative wealth: just after arriving, Anwar applied for a Social Security number and claimed falsely he had been born in Yemen, evidently to qualify for scholarship money reserved for foreign citizens.

Yusuf Siddiqui, a fellow student who was active with Mr. Awlaki in the mosque and the Muslim Student Association, said there were regular reminders of his Yemeni upbringing.

“If you made some pop culture reference, he might not recognize it,” Mr. Siddiqui said. Once, Anwar astonished his Americanized friends by climbing a nearby mountain barefoot. “He just said, ‘That’s how we do it in Yemen,’” Mr. Siddiqui recalled.

Accustomed to Yemeni mores, he was not comfortable interacting with women. Once, when a female American student stopped by the Muslim Student Association to ask for help with math homework, “He said to me in a low tone of voice, ‘Why don’t you do it?’” Mr. Siddiqui said.

Still, Mr. Awlaki was neither among the most conservative Muslim students nor among the libertines who tossed aside religious restrictions on drinking and sex. He ran successfully for president of the Muslim Student Association against a Saudi student who was far stricter.

“I remember Anwar saying, ‘He would want your mom to cover her face. I’m not like that,’” Mr. Siddiqui said.

His vacation trip to Afghanistan, around the time the Soviet-backed Communist government fell from power, appears to have brought a new interest in the nexus of politics and religion. He wore an Eritrean T-shirt and the Afghan hat and quoted Abdullah Azzam, a prominent Palestinian scholar who provided theological justification for the Afghan jihad and was later known as a mentor to Osama bin Laden.

Meanwhile, at the Islamic Center of Fort Collins, the little mosque where volunteers took turns giving the Friday sermon, Mr. Awlaki discovered a knack for preaching. If he could boast of no deep scholarship, he knew the Koran and the sayings of the prophet, spoke fluent English and had a light touch.

“He was very knowledgeable,” said Mumtaz Hussain, 71, a Pakistani immigrant active in the mosque for two decades. “He was an excellent person — very nice, dedicated to religion.”

He expressed no anti-American sentiments, said Mr. Hussain, whose son served in the National Guard. “This is our motherland now. People would not tolerate sermons of that kind,” he said.

Years later, on his blog, Mr. Awlaki would compare Thomas Gradgrind, Charles Dickens’s notoriously utilitarian headmaster in “Hard Times,” “to some Muslim parents who are programmed to think that only medicine or engineering are worthy professions for their children.”

It sounds like a hint at his own experience, and some family acquaintances say there was tension between Anwar and his father over career choices. But in 1994, Mr. Awlaki married a cousin from Yemen — whom by custom he did not introduce to his male friends — left behind engineering, and took a part-time job as imam at the Denver Islamic Society.

‘He Had a Beautiful Tongue’

Like many an evangelical Christian pastor, Mr. Awlaki preached against vice and sin, lauded family values and parsed the scripture, winning fans and rising to successively larger mosques.

In Denver, however, there was an episode that might have been an omen. A Saudi student at the University of Denver told an elder that he had decided, with Mr. Awlaki’s encouragement, to travel to Chechnya to join the jihad against the Russians. The elder, a Palestinian American in his 60s, thought it ill advised and confronted Mr. Awlaki in a loud argument.

“He had a beautiful tongue,” recalled the elder, who asked not to be named. “But I told him: ‘Don’t talk to my people about jihad.’ He left two weeks later.”

At 25, he landed for five years at Arribat al-Islami, a stucco building with blue-green tile under a towering palm tree at the edge of San Diego. “He lit up when he was with the youth,” said Jamal Ali, 40, an airport driver. He played soccer with younger children and took teenagers paintballing. “I saw him evolving in trying to understand where he fit into Islam,” Mr. Ali said.

Lincoln W. Higgie III, 71, an art dealer who lived across quiet Saranac Street from the mosque and the small adjoining house where Mr. Awlaki lived with his wife and two toddlers, recalls an engaging neighbor who apologized about parking problems that came with the flood of Friday worshipers.

On Thursdays, Mr. Higgie remembered, Mr. Awlaki liked to go fishing for albacore, and he would often bring over a sample of the catch, deliciously prepared by his wife. The Awlakis’ son and daughter would play on Mr. Higgie’s floor, chasing his pet macaw, while the men compared notes on their travels.

“I remember he was very partial to the Blue Mosque in Istanbul,” Mr. Higgie said. He detected no hostility to non-Muslims, no simmering resentment against America.

In his private life, he was not always puritanical. Even as he preached about the sanctity of marriage amid the temptations of American life (“especially in Western societies, every haram is available,” he said, using the Arabic word for the forbidden), he was picked up twice by the San Diego police for soliciting prostitutes; he was given probation.

He displayed a very American entrepreneurial streak, exploring a possible business importing Yemeni honey and attending seminars in Las Vegas focused on investing in gold and minerals (and once losing $20,000 lent by relatives). Eventually a regular at the mosque proposed a venture that would prove hugely successful: recording Mr. Awlaki’s lectures on CD.

Starting in 2000, Mr. Awlaki would record a series of highly popular boxed sets — three, totaling 53 CDs, devoted to the “Life of Muhammad” alone; others covering the lesser prophets of Islam (including Moses and Jesus), the companions of the prophet and an account of the hereafter.

The recordings appear free of obvious radicalism. (IslamicBookstore.com has added a notice to its Web listings of Mr. Awlaki’s work, saying the recording “has been reviewed and does not contain any extremist statements.”)

Shakir Muhammad, a Fort Collins engineer who is active in the mosque there, said he became a fan of the CD sets, finding them enthralling even on repeated listening. Only once did a passage give him pause; Mr. Awlaki discussed suicidal violence and did not quite condemn it.

“I thought, ‘This guy may be for it,’” Mr. Muhammad said. “It bothered me.”

A Mysterious Goodbye

One day in August 2001, Mr. Awlaki knocked at the door of Mr. Higgie, his neighbor, to say goodbye. He had moved the previous year to Virginia, becoming imam at the far bigger Dar al-Hijrah mosque, and he had returned to pick up a few things he had left behind.

As Mr. Higgie tells it, he told the imam to stop by if he was ever in the area — and got a strange response. “He said, ‘I don’t think you’ll be seeing me. I won’t be coming back to San Diego again. Later on you’ll find out why,’” Mr. Higgie said.

The next month, when Al Qaeda attacked New York and Washington, Mr. Higgie remembered the exchange and was shaken, convinced that his friendly neighbor had some advance warning of the Sept. 11 attacks.

In fact, the F.B.I. had first taken an interest in Mr. Awlaki in 1999, concerned about brushes with militants that to this day remain difficult to interpret. In 1998 and 1999, he was a vice president of a small Islamic charity that an F.B.I. agent later testified was “a front organization to funnel money to terrorists.” He had been visited by Ziyad Khaleel, a Qaeda operative who purchased a battery for Osama bin Laden’s satellite phone, as well as by an associate of Omar Abdel Rahman, the so-called Blind Sheik, who was serving a life sentence for plotting to blow up New York landmarks.

Still more disturbing was Mr. Awlaki’s links to two future Sept. 11 hijackers, Khalid al-Midhar and Nawaq Alhazmi. They prayed at his San Diego mosque and were seen in long conferences with the cleric. Mr. Alhazmi would follow the imam to his new mosque in Virginia, and 9/11 investigators would call Mr. Awlaki Mr. Alhazmi’s “spiritual adviser.”

The F.B.I., whose agents interviewed Mr. Awlaki four times in the days after the Sept. 11 attacks, concluded that his contacts with the hijackers and other radicals were random, the inevitable consequence of living in the small world of Islam in America. But records of the 9/11 commission at the National Archives make clear that not all investigators agreed.

One detective, whose name has been redacted, told the commission he believed Mr. Awlaki “was at the center of the 9/11 story.” An F.B.I. agent, also unidentified, said that “if anyone had knowledge of the plot, it would have been” the cleric, since “someone had to be in the U.S. and keep the hijackers spiritually focused.”

The 9/11 commission staff members themselves had sharp arguments about him. “Do I think he played a role in helping the hijackers here, knowing they were up to something?” said one staff member, who would speak only on condition of anonymity. “Yes. Do I think he was sent here for that purpose? I have no evidence for it.”

The separate Congressional Joint Inquiry into the attacks suspected that Mr. Awlaki might have been part of a support network for the hijackers, said Eleanor Hill, its director. “There’s no smoking gun. But we thought somebody ought to investigate him,” Ms. Hill said.

Alarmed about Mr. Awlaki’s possible Sept. 11 connections, a State Department investigator, Raymond Fournier, found a circuitous way to charge Mr. Awlaki with passport fraud, based on his false claim after entering the United States in 1990 that he had been born in Yemen.

A warrant was issued, but prosecutors in Colorado rescinded it, concluding that no criminal case could be made. Mr. Awlaki returned from a trip abroad in October 2002 — an act some colleagues say was evidence for his innocence of any 9/11 role — for what would prove to be his last stay in the United States.

During that trip, he visited Ali al-Timimi, a Virginia cleric later convicted for encouraging Muslims to join the fight against American troops in Afghanistan. Mr. Awlaki “attempted to get al-Timimi to discuss issues related to the recruitment of young Muslims,” according to a motion filed in his criminal case. Mr. Timimi wondered if Mr. Awlaki might be trying to entrap him at the F.B.I.’s instigation, his friends say.

But if Mr. Awlaki was cooperating with the government, it would have astonished his associates. As the American authorities rounded up Muslim men after 9/11, he had grown furious.

After raids in March 2002 on Muslim institutions and community leaders in Virginia, Mr. Awlaki led a chorus of outrage, noting that some of the targets were widely viewed as moderates.

“So this is not now a war on terrorism, we need to all be clear about this, this is a war on Muslims!” Mr. Awlaki declared, his voice shaking with anger. “Not only is it happening worldwide, but it’s happening right here in America that is claiming to be fighting this war for the sake of freedom.”

Around that time, Johari Abdul-Malik, a former Howard University chaplain who was joining the staff at Mr. Awlaki’s Virginia mosque, met him at a cafe. Mr. Awlaki said he planned to leave the United States.

“I tried to convince him that the atmosphere was not as bad as he thought, that it was a positive time for outreach,” Mr. Abdul-Malik recalled. But Mr. Awlaki was shaken by what he saw as an anti-Muslim backlash. And always fond of the limelight, Mr. Abdul-Malik said, Mr. Awlaki was looking for a bigger platform.

“He said he might have a TV show for the gulf,” Mr. Abdul-Malik said. “He might run for Parliament in Yemen. Or he might teach.”

‘Never Trust a Kuffar’

In a bare lecture room in London, where Mr. Awlaki moved after leaving the United States, he addressed his rapt, young followers, urging them never to believe a non-Muslim, or kuffar in Arabic.

“The important lesson to learn here is never, ever trust a kuffar,” he said, chopping the air, his lecture caught on video. “Do not trust them!”

The unbelievers are “plotting to kill this religion,” he declared. “They’re plotting night and day.”

If he had the same knowing tone and touches of humor as in earlier sermons, his message was more conspiratorial. You can’t believe CNN, the United Nations, or Amnesty International, he told his students, because they, too, were part of the war on Islam.

“We need to wisen up and not be duped,” Mr. Awlaki said. “Malcolm X said, ‘We’ve been bamboozled.’”

Many of his young British Muslim listeners, accustomed to preachers with heavy accents and an otherworldly focus, were entranced by his mix of the ancient and the contemporary, his seamless transition from the 29 battles of the Prophet Muhammad to the wars in Afghanistan and Iraq. “He was the main man who translated the jihad into English,” said Abu Yahiya, 27, a Bangladeshi-British student of Mr. Awlaki’s lectures in 2003.

At a personal level, said Mr. Rahman, one of the students who studied with Mr. Awlaki in 2003, Mr. Awlaki made it clear that they could no longer pretend to be Muslims while going clubbing at night.

“I could not be Mohammed in the morning and ‘Mo’ in the evening,” he said.

Mr. Awlaki’s demand that they make a choice, devoting themselves to a harsh, fundamentalist strain of Islam, offered clarity, he said.

“It would hit the audience automatically in their hearts and minds,” Mr. Rahman said. When others claimed the popular cleric was brainwashing them, Mr. Rahman said, “When you got a lot of dirt in your brain, you need a washing. I believe he did brainwash me.”

Mr. Awlaki’s fame grew, his CDs kept selling, and he traveled around Britain lecturing. But he had a hard time supporting himself, according to people who knew him, and in 2004 he had moved to Yemen to preach and study.

In mid-2006, after he intervened in a tribal dispute, Mr. Awlaki was imprisoned for 18 months by the Yemeni authorities. By his later account on his blog, he was in solitary confinement nearly the entire time and used it to study the Koran, to read literature (he enjoyed Dickens but disliked Shakespeare) and eventually, when it was permitted, to study Islamic scholarship.

Notably, he was enraptured by the works of Sayyid Qutb, an Egyptian whose time in the United States helped make him the father of the modern anti-Western jihadist movement in Islam.

“Because of the flowing style of Sayyid I would read between 100 and 150 pages a day,” Mr. Awlaki wrote. “I would be so immersed with the author I would feel Sayyid was with me in my cell speaking to me directly.”

Two F.B.I. agents questioned him in the Yemeni prison, and Mr. Awlaki blamed the United States for his prolonged incarceration. He was right; John D. Negroponte, then the director of national intelligence, told Yemeni officials that the United States did not object to his detention, according to American and Yemeni sources.

But by the end of 2007, American officials, some of whom were disturbed at the imprisonment without charges of a United States citizen, signaled that they no longer insisted on Mr. Awlaki’s incarceration, and he was released.

“He was different after that — harder,” said a Yemeni man who knows Mr. Awlaki well.

Mr. Awlaki started his own Web site, reaching a larger audience than ever. But finding that he was constantly followed by Yemeni security in Sana, the capital, he moved to the house of an uncle in Shabwa, the rugged southern province and his tribe’s traditional turf.

Last October, friends said, he heard the distant whine of a drone aircraft circling overhead. Worried that he was endangering his relatives, he fled to the mountains. While his role is unclear in Al Qaeda in the Arabian Peninsula, the terrorist network’s Yemeni affiliate, American officials believe he has become “operational,” plotting, not just inspiring, terrorism against the West.

From his hide-out, Mr. Awlaki sends out the occasional video message. But his reported influence on the Times Square bombing suspect, Mr. Shahzad, suggests that no matter what happens to him, his electronic legacy is secure. His message will endure in hundreds of audio and video clips that his followers have posted to the Web, a mix of religious stories and incitement, awaiting the curious and the troubled.

Mr. Awlaki’s transformation has left a trail of bewilderment, apprehension and fury among many people who knew and worshiped with him in the United States. Mr. Siddiqui, his college friend, said he was “surprised and disappointed.”

“He’s turning his back not only on the country where he was born but on his Muslim brothers and sisters in this country,” he said.

Mr. Abdul-Malik said that his former fellow imam at the Virginia mosque “is a terrorist, in my book” and that Mr. Awlaki and his like-thinkers were trying to reduce Islam to a “medieval narrative. It’s the Hatfields and the McCoys: you hit me, I hit you.”

Some Muslim families have asked whether they should keep Mr. Awlaki’s scriptural CDs, Mr. Abdul-Malik said. He tells them it is their decision, but he has advised shops not to carry even the earlier, benign Awlaki material.

Scott Shane reported from Washington, and Souad Mekhennet from London. Robert F. Worth contributed reporting from Sana, Yemen.


Site Meter

May 9, 2010

Pemerintah tak puas investasi tumbuh 24,5%

Minggu, 09/05/2010 14:01:06 WIB
Pemerintah tak puas investasi tumbuh 24,5%
Oleh: Agust Supriadi

JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah menilai realisasi investasi langsung di kuartal I/2010 belum menggembirakan meski naik 24,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Permasalahan politik di Tanah Air dan kepastian berusaha disinyalir sebagai penyebab banyak pemodal terkesan menunggu.
Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Perindustrian Kemenko Perekonomian, menuturkan investasi dan ekspor merupakan dua komponen pembentukan ekonomi yang masih mengkhawatirkan. Sepanjang kuartal I/2010 masih belum banyak modal masuk di sektor tersier (berbasis pengetahuan) dan sekunder (industri manufaktur).
” Investasi belum menggembirakan karena belum banyak yang masuk (di kuartal I/2010). Terutama di sektor tertier sama sekunder. Itu masih belum masuk. Ada masalah-masalah domestik yang membuat investor masih menuggu, sepeti kondisi politik dan pelaksanaan Pilkada yang diundur bebarengan,” ujar Edy di kantornya, pekan ini.
Selain itu, lanjut Edy, yang menjadi perhatian investor adalah masalah kepastian berusaha meskipun dampaknya tidak signifikan. Misalnya, ketersediaan listrik dan gas bagi industri yang membuat para pelaku usaha dan calon investor khawatir akan ekspansi usahanya kelak.
“Yang paling menakuti mereka kemarin itu isu [defisit] gas. Itu banyak sekali pemerintah ditanyakan,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Erlangga Mantik. Pasalnya, upaya menghapus hal yang menghambat investasi tidak bisa dirasakan segera hasilnya meski semua kompoenen pemerintah sudah berupaya keras.
“Memang investasi [belum memuaskan]. Kita kan baru memulai program-program dalam rangka memperbaiki iklim investasi, debotlencking dan sebagainya. Mungkin tidak instan hasilnya,” tuturnya.
Seperti diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang kuartal I/2010 mencapai Rp42,1 triliun, naik 24,56% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu Rp33,8 triliun. Nilai tersebut tersebut merupakan realisasi 574 proyek yang terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp6,7 triliun (150 proyek) dan penanaman modal asing (PMA) sebesar US$3,8 miliar atau Rp35,4 triliun (424 proyek).


Site Meter

May 9, 2010

Boediono siap imbangi koalisi

Perkembangan politik Indonesia sulit diprediksi, apalagi presidennya menjalankan politik lraja mataram.
Politik Mataraman adalah politik kekuasaan telanjang, siapa yang menggenggam kekuasaan (power) akan selalu digandeng. Sedangkan loyalitas, integritas dan idealisme menjadi hal yang tidak relevan..

_
Koran Tempo 9 Mei 2010
Agar kebijakan tidak untuk kepentingan elite politik saja.

Wakil Presiden Boe diono menyatakan siap mengimbangi gerak para politikus partai setelah ada perubahan konsep koalisi. Juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengatakan, dalam struktur baru koalisi, Boediono akan memainkan peran sebagai penyeimbang kebijakan.
“Pak Boediono, sebagai teknokrat yang tidak berpartai, akan memberikan masukan berupa kebijakan yang obyektif,” kata Yopie saat dihubungi kemarin.

Menurut Yopie, kebijakan yang diusulkan partai koalisi kemungkinan besar bersifat politis. Karena itu, perlu ada penyeimbang agar kebijakan pemerintah tetap mementingkan rakyat banyak.”Tidak untuk kepentingan elite politiknya saja,”ujar Yopie.

Kamis lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan para ketua partai koalisi di rumah pribadinya di Puri Cikeas, Bogor. Pertemuan itu menyepakati sejumlah hal, termasuk perubahan konsep koalisi. Dalam konsep se belumnya, partai koa lisi hanya bertu gas meng amankan kebijakan pemerintah. Sedangkan dalam konsep baru, partai koalisi turut merumuskan kebijakan pemerintah. Untuk memperkukuh koalisi, dibentuk Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie diangkat menjadi Ketua Harian Sekretariat Gabungan.

Pertemuan itu tak melibatkan Wakil Presiden Boediono.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum, forum itu merupakan pertemuan antarpartai koalisi. “Pak Boediono kan bukan orang partai,” ujar Anas kemarin.

Meski tidak diundang, Boediono tidak merasa ditinggalkan. Soalnya, kata Yopie, sebelum struktur koalisi diubah, Boediono tentu sudah diajak bicara oleh Presiden.
“Sebagai wakil, Boediono mendukung,” ujarnya. Boediono, menurut Yopie, juga tidak mempersoalkan keterlibatan lebih jauh partai koalisi dalam pembuatan kebijakan. “Jangan langsung alergi dengan yang berbau partai,” ujar Yopie. “Kebijakan pemerintah memang berasal dari partai pemenang pemilu.” Partai Amanat Nasional, salah satu anggota koalisi, mengatakan kebijakan yang akan diusulkan partai koalisi tidak akan melenceng dari agenda utama pemerintah Yudhoyono.
“Misalnya yang terkait dengan janji-janji kampanye,” ujar Ketua Fraksi PAN Asman Abnun. Melalui Sekretariat Gabungan, menurut Asman, pada saat pembuatan kebijakan, semua partai koalisi akan dimintai masukan. “Jika ada perbedaan, solusinya akan didiskusikan bersama,” kata Asman. RENNY FITRIA SARI | ARYANI KRISTANTI Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menegaskan, pertemuan di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Kamis malam lalu, tak membahas posisi Menteri Keuangan, yang ditinggalkan Sri Mulyani.

“Dipastikan tidak atau belum pernah ada pembicaraan terkait posisi Menteri Keuangan,” katanya kemarin di Cikeas kemarin.

Kamis malam lalu, Yudhoyono memang mengundang para petinggi partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Mereka merumuskan empat langkah. Tapi, kata Julian, pertemuan tersebut hanya, “Dalam rangka komunikasi politik.”

Hal serupa ditegaskan politikus Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Menurut dia, pertemuan itu tidak membahas pengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. “Pertemuan itu membahas pembentukan Sekretariat Bersama Partai Koalisi,” katanya seusai acara “Polemik”, yang diselenggarakan radio Trijaya di Warung Daun, di Jakarta.
Ihwal ketidakhadiran Wakil Presiden Boediono dalam pertemuan tersebut, Julian menambahkan, “Pak Boediono tidak diundang karena bukan dari partai koalisi.” Hal tersebut juga dibenarkan oleh oleh Anas.“Pak Boediono kan bukan orang partai,”ujarnya.

Anas menjelaskan bahwa rapat ter

sebut menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya membuat sekretariat bersama koalisi. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai ketua lembaga itu, sementara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi ketua harian.
Anas menampik anggapan bahwa Ical––panggilan Aburizal––terpilih karena hengkangnya Sri Mulyani ke Bank Dunia.“Ical terpilih karena Golkar adalah partai pemenang pemilu kedua,” ucap Anas. Jabatan baru Ical ini sebelumnya dipegang oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.“Pak Hatta tidak disingkirkan, perannya tetap ada.”


Site Meter

May 9, 2010

Kenapa Partai Oposisi Kurang Didukung Pasca Pansus Century?

Oposisi kagak ada integritas = sama saja membohongi rakyat, pantas tidak mendapatkan dukungan!

+++
Minggu, 09/05/2010 15:40 WIB
Kenapa Partai Oposisi Kurang Didukung Pasca Pansus Century?
Pradipta Nugrahanto – detikNews

Jakarta – Partai-partai oposisi cenderung mendapat dukungan lebih rendah ketimbang non oposisi. Mengapa?

Hasil survei LSI mulai Januari hingga April 2010 membuktikan masyarakat tetap percaya pada partai nonoposisi yang dinilai memiliki kinerja yang ‘baik’.

“Hasil survei untuk penilaian kinerja DPR cenderung lebih memihak pemerintah (non oposisi) ketimbang partai oposisi. Dimana dukungan terhadap pemerintah 61 persen sedangkan oposisi hanya 58 persen saja,” tutur Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi.

Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers ‘Insentif Politik Partai Oposisi: Pelajaran dari Kasus Pansus Bank Century’ di Kantor LSI Jl Lembang Terusan D-57 Menteng Jakarta Pusat, Minggu (9/5/2010).

Ditambahkan Dodi, penilaian masyarakat terhadap kinerja presiden pun cenderung lebih tinggi ketimbang partai oposisi.

“Dukungan kinerja presiden ‘baik’ untuk partai nonkoalisi mencapai 88 persen, sedangkan partai oposisi hanya 76 persen saja,” imbuhnya.

Menurut Dodi, gap antara partai oposisi dan nonoposisi sudah terjadi dalam waktu yang lama. Oposisi dalam kasus Century dinilai tidak akan mampu merubah gap ini menjadi lebih kecil atau hilang.

“Oposisi yang berarti di tingkat massa kekuatan oposisi harus lebih kredibel dibanding pemerintah di mata pemilih. Termasuk tokoh-tokoh utama di balik oposisi itu. Bila tidak, oposisi tidak akan memiliki nilai politik yang berarti di mata pemilih,” paparnya.

Lebih lanjut Dodi menuturkan, oposisi yang digerakkan kekuatan partai yang kurang kredibel di mata pemilih cenderung membunuh eksistensi oposisi.

“Kalau kekuatan partai atau tokoh partainya kurang kredibel, ya pasti kurang diperhatikan pemilih. Makanya yang kita butuhkan oposisi yang kredibel bukan asal oposisi,” tandas Dodi.

(dip/anw)


Site Meter

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 82 other followers