Archive for November, 2010

November 22, 2010

Beli Kapal Selam Harus Satu Paket

Beli Kapal Selam Harus Satu Paket
Kapal selam tipe 214 buatan HDW Jerman milik AL Korsel. (Foto: HDW)

22 Nopember 2010, Jakarta — Rencana pembelian kapal selam oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) hendaknya dilakukan satu paket.

Pembelian satu paket memungkinkan adanya transfer teknologi dan penyertaan industri pertahanan dalam negeri.

“Empat kapal selam yang sudah kami setujui harus dibeli dari satu negara. Perkara negara mana yang akan diajak bekerja sama, kita serahkan wewenang itu kepada Kemhan dan TNI karena mereka yang lebih paham,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/11).

Kemhan dan TNI saat ini sedang menjajaki empat negara yang diperkirakan akan bekerja sama dalam pengadaan kapal selam.

Empat negara itu ialah Jerman, Korea Selatan, Rusia, dan Prancis. Mahfudz berharap pada Januari atau Februari 2011 pemerintah sudah menetapkan akan bekerja sama dengan negara mana.

Yang jelas, politisi dari PKS ini memberi catatan agar kerja sama tersebut bisa menguntungkan Indonesia, terutama dalam rangka modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Ditanya tentang anggaran yang dialokasikan untuk pembelian empat kapal selam ini, Mahfudz mengatakan tak begitu hapal. Dari penelusuran Koran Jakarta, harga satu kapal selam standar mencapai 300 juta dollar AS atau 2,7 triliun rupiah (kurs 9.000 rupiah/dollar AS).

Kalau yang dianggarkan empat kapal selam, berarti pemerintah membutuhkan dana hingga 10,8 triliun rupiah atau hampir setara dengan alokasi anggaran untuk modernisasi alutsista pada tahun 2011. Teknologi Canggih Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Rizal Darma Putra berharap pemerintah membeli kapal selam yang baru dengan teknologi canggih.

Dari segi terknologi, Rizal melihat, Jerman terdepan dibandingkan tiga negara lain yang sedang dijajaki. “Jerman terkenal dengan pengalamannya.

Armada kapal selam yang dibentuk Hitler, U boot, sangat efektif mencegah kapal barang dan kapal perang sekutu saat Perang Dunia II,” jelasnya. Terlepas dari itu, Rizal berharap pemerintah memperhatikan keberlanjutan pemeliharaan kapal selam yang akan dibeli.

Untuk kebutuhan Indonesia, Rizal melihat bukan kapal selam dengan daya jelajah yang jauh yang dibutuhkan.

Terpenting, kapal selam yang nantinya dibeli harus mampu menjaga perairan Indonesia, terutama di selat-selat strategis yang meliputi Malaka, Lombok, Sunda, dan Makassar. “Kita membutuhkan kapal selam yang bisa menyelam secara senyap.

Bisa juga menghindar dari deteksi sonar serta penjinak antikapal selam,” katanya. Pengadaan kapal selam, tambah Rizal, amat dibutuhkan. Penambahan empat kapal selam sudah lebih dari cukup untuk menjaga perairan Indonesia.

“Asalkan bisa menggunakan anggaran dengan cermat dan akuntabel,” katanya. Dia berharap pemerintah saat ini memprioritaskan pada modernisasi alutsista dibandingkan hal lain seperti rencana pembentukan komponen cadangan.

Menurutnya, pemerintah bisa mengesampingkan pembentukan komponen cadangan agar dananya bisa dialokasikan untuk pengadaan alutsista. Saat ini Indonesia baru memiliki dua kapal selam yang diberi nama KRI Cakra dan KRI Nanggala.

Keduanya merupakan produksi Jerman dengan kelas U 209/1300 yang dibuat pada tahun 1981. Kapal selam sangat efektif dalam menjaga pertahanan perbatasan karena satu unit kapal selam bisa menandingi enam unit kapal perusak jenis frigat.

Koran Jakarta

November 22, 2010

BPPT siap dukung vendor WiMax lokal

BPPT siap dukung vendor WiMax lokal
Senin, 22/11/2010 20:41:09 WIB
Oleh: Roni Yunianto
KUALA LUMPUR: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) siap mengambil posisi dalam mengkoordinasikan dukungan bagi vendor manufaktur lokal untuk teknologi 4G WiMax.

Mohammad Mustafa Sarinanto, Kepala Bidang Sistem Elektronika Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT mengatakan vendor lokal perlu didukung dengan ekosistem yang lengkap agar mampu bersaing secara regional.

“Kami kira industri harus berada dalam ekosistem yang kompak dan pemerintah “sepatutnya memberikan dukungan. Kami tengah mengejar target untuk penyediaan fasilitas [riset dan pengembangan termasuk pengujian teknologi] yang selama ini sedikit terlambat,” ujarnya seusai MoU Exchange Ceremony, dalam acara WiMax Forum South East Asia Regional Focus 2010, hari ini.

Dia mengatakan semua peralatan teknologi (tools) tersedia sehingga pemerintah hanya tinggal dalam posisi memberikan dorongan. BPPT, tuturnya, kini mengambil posisi koordinasi.

Sarinanto menambahkan Indonesia tidak perlu malu belajar dari negara tetangga Malaysia yang sudah belajar dari negara maju dan negara barat dalam membangun ekosistem yang kuat dan sudah diterapkan termasuk jika dinilai perlu untuk mengundang konsultan asing dari negara maju.

Di sisi lain, dia berharap agar pengguna akhir (end user) dan operator lebih loyal dengan produk dalam negeri sehingga dengan sendirinya akan turut membangun ekosistem dan memberikan peluang bagi industri lokal dalam menangkap peluang bisnis dari besarnya potensi pasar dalam negeri.

Sylvia W. Sumarlin, Chief Executive Officer PT Xirka Silicon Technology, mengatakan manufaktur WiMax lokal bisa tumbuh selama ekosistem industrinya lengkap. Adapun pertukaran atau kerja sama dengan luar negeri diantaranya dengan MIMOS Berhad, badan usaha Malaysia, saling memberikan keuntungan untuk pengembangan WiMax.

“Pembelian peralatan [laboratorium pengujian] selain mahal, teknologi juga cepat berubah peralatan tidak terpakai. Jadi dalam hal ini industri sebenarnya dapat menyewa perjam atau per hari. Ini juga yang kami lakukan di Jepang,” ujarnya.

PT Xirka Silicon Technology-manufaktur chipset teknologi 4G WiMax lokal-menjalin kerja sama riset dengan MIMOS Malaysia. Kerja sama itu mencakup penyempurnaan dan pengembangan chipset WiWi (gabungan teknologi akses data WiMax dan WiFi) generasi ke-2 dan kerja sama pengembangan termasuk diantaranya penggelaran.

Sylvia secara terperinci memaparkan generasi ke-2 chipset yang dikembangkan Xirka yang juga melibatkan kerja sama dengan MIMOS memiliki kelebihan yaitu dilengkapi sensor dan kelebihan aplikasi intelligence dibandingkan generasi ke-1 yang lebih untuk pemakaian data. (gak)

November 22, 2010

Ical Curigai Ada Orang Sakti di Belakang Gayus

Siapa ya Cal.., ADA ORANG YANG LEBIH SAKTI DARI Aboerizal ???

Senin, 22/11/2010 20:22 WIB
Ical Curigai Ada Orang Sakti di Belakang Gayus
Gede Suardana – detikNews

Denpasar – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mencurigai sosok Gayus Tambunan. Diduga ada aktor intelektual dibelakang pria yang mampu pelesiran ke Bali meskipun masih berstatus tahanan kasus mafia pajak.

“Dalam sikapi Gayus kita perlu hati-hati. Dia adalah pegawai yang tidak terlalu tinggi dapatkan keistimewaan. Pertanyaannya apakah ada orang sakti di belakangnya,” kata Ical di sela-sela acara Temu Kader dan Bakti Sosial Soksi Golkar di Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali, Senin (22/11/2010).

Ical juga kembali menyangkal bertemu dengan Gayus saat menonton kejuaraan tenis di Bali. “Sudah berkali saya jelaskan tidak ada pertemuan, makanya ini sesuatu yang tidak ada diadakan dan intrik politik yang tidak baik.” Kata Ical.

Meskipun mencurigai ada orang sakti di belakang Gayus, namun Ical belum bisa menebak siapa aktor intelektualnya tersebut. “Saya belum tahu siapa dalangnya, tapi tampak sekali dari statement berbagi orang,” ujar Ical.

Ical juga menengarai adanya skenario untuk menyerang Presiden SBY, dirinya dan kepolisian terkait kasus Gayus ini. “Saya lihat ada tendensi serangan-serangan yang disusun dengan aktornya Gayus dan ditujukan pada tiga pihak, yaitu presiden yang digambarkan selama ini tidak mampu ambil kebijakan khususnya soal Gayus,” kata Ical.

Dia menjelaskan, polisi sekarang dikesankan seperti tidak bisa berbuat apa-apa lagi, padahal jasanya polisi begitu banyak. “Sebanyak 410 ribu polisi merasa tidak pernah merasa berbuat baik bagi bangsa. Seolah polisi tidak mampu lagi,” imbuh Ical.

Dan serangan kepada dirinya, adalah serangan yang menginginkan perpecahan dari koalisi. “Saya sebagai ketua koalisi merasa ada satu usaha-usaha untuk membenturkan satu partai dengan partai lain dan usaha mengadu domba antara pimpinan koalisi dan ketua harian koalisi,” tutupnya.

(gds/ndr)

November 22, 2010

“Industri Hilir Sawit Layak Diberi Insentif”

0
“Industri Hilir Sawit Layak Diberi Insentif”
SENIN, 22 NOVEMBER 2010 | 19:01 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan industri hilir kelapa sawit merupakan salah satu jenis industri yang layak untuk diberikan insentif. Pemberian insentif ini diperlukan mengingat nilai ekspor komoditas ini yang tinggi. “Orang jadi tidak tergerak untuk membangun industri hilirnya,” kata Hatta di kantornya, Jakarta Senin (22/11)

Selama ini pengusaha kelapa sawit sudah memperoleh imbal hasil yang besar dari ekspor sawit mentah. Dengan kondisi seperti itu, kata Hatta yang bergerak justru mesin-mesin industri di luar negeri. “Jadi industri hilir ini perlu dipertimbangkan untuk diberikan insentif,” katanya.

Disamping pemeberian insentif, kata Hatta perlu juga dimbangi dengan perlakuan disinsentif. Hatta mencontohkan ekspor kelapa sawit yang bila di atas US$700 per ton akan dikenakan bea keluar. Namun hal ini perlu dipertimbangkan kaitannya dengan pengelolaan APBN. “Apakah dana tersebut dimungkinkan untuk digunakan membangun kluster,” katanya.

Pemerintah saat ini sedang membahas pemberian insentif keringanan pajak (tax allowance) dan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday). Kedua fasilitas ini, kata Hatta akan dikaitkan dengan pengembangan kluster-kluster ekonomi dan kawasan industri, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Perlu ada insentif di kawasan industri khusus,” katanya.

Hatta menjelaskan kawasan industri tertentu perlu disediakan insentif untuk penanaman modal di sektor hilir. Pemberian insentif itu nantinya akan dilihat per komoditas, seperti kawasan Oleochemichal industry untuk pengembangan industri hilir.

November 22, 2010

Fraksi DPR ingin IPO Garuda ditunda

Dari Kontan online : http://klasik.kontan.co.id/nasional/news/52921/Fraksi-DPR-ingin-IPO-Garuda-ditunda
Senin, 22 November 2010 | 19:38

IPO GARUDA INDONESIA

Fraksi DPR ingin IPO Garuda ditunda

JAKARTA. Fraksi-fraksi di DPR akan mendorong DPR untuk mendesak pemerintah menunda penjualan saham perdana atau initial public offering PT Garuda Indonesia. Hal ini menyusul kisruh IPO PT Krakatau Steel. Mereka tidak ingin IPO Garuda akan menimbulkan masalah yang sama lagi.

Fraksi yang gencar mendorong hal ini adalah dari Partai Gerindra. Mereka menilai, bila rencana IPO Garuda tetap dilanjutkan maka bakal ada masalah lagi. Sebab, Garuda juga merupakan perusahaan plat merah yang strategis. “Sama seperti KS, saham Garuda akan jadi rebutan juga,” terang Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Sadar Subagyo, Senin (22/11).

Walhasil, kasus penjatahan saham KS bakal terulang lagi. Akibatnya, kasus-kasus yang sama akan terus menumpuk. “Pada akhirnya, kasus-kasus tersebut tidak akan terselesaikan,” ujar Sadar.

Sadar bilang, di Fraksi Gerindra sudah ada putusan untuk menolak IPO Garuda. Nantinya, putusan itu akan dibawa ke tim khusus DPR yang akan menyelidiki IPO KS. Ia berharap, pandangan fraksinya itu bisa didukung fraksi yang lain, sehingga bisa menjadi putusan DPR.

Sementara, Anggota Fraksi Partai Golkar, Kamarudin Syam pun sependapat. Ia berjanji, akan mendorong fraksinya untuk mendukung keputusan itu. “Kami ingin ada moratorium IPO BUMN, termasuk rencana IPO Garuda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” kata Kamarudin.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan juga ingin menunda IPO Garuda. “Kalau DPR tidak menyetujui rencana IPO itu, pemerintah tidak boleh meneruskannya,” tandas Arif.

Catatan saja, pemerintah sudah merencanakan IPO Garuda sejak lama. Bahkan, awalnya pemerintah ingin IPO tersebut tahun ini. Namun, DPR menolaknya. Diperkirakan, IPO Garuda akan berlangsung awal tahun depan.

November 22, 2010

Andalan Baru Taipan Barito

Dari Majalah Tempo : http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/11/EB/mbm.20101011.EB134799.id.html
11 OKTOBER 2010
Andalan Baru Taipan Barito
TEKAD itu dinyatakan Prajogo Pangestu tiga tahun lalu. Dalam satu pertemuan dengan Tempo, sang taipan berusia 66 tahun ini berikhtiar menyatukan semua unit bisnisnya, yang sempat tercerai-berai, agar kembali di bawah pangkuan Barito Pacific Tbk.-kerajaan bisnis yang dirintisnya sejak 1979.

Kini, satu demi satu, mimpi Prajogo tampaknya akan menjadi nyata. Tidak cuma itu. Barito malah akan menyatukan Chandra Asri dan PT Tri Polyta Indonesia, dua unit petrokimia papan atas, yang sejak dua tahun lalu menjadi tulang punggung perseroan. Jika akhirnya bermerger, kedua perusahaan itu melebur jadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Rencana merger itu berembus sejak dua pekan lalu. Tujuannya, “Supaya bisnis petrokimia kami bisa bersaing dalam skala global,” kata Agus Salim Pangestu, putra tertua Prajogo, kepada Tempo di kantornya Rabu pekan lalu. Langkah merger ini bagian dari tekad Barito bersaing dengan pemain petrokimia asing. Chandra Asri, ujar Agus, harus berekspansi menjadi pemain kelas dunia. Masalahnya, kapasitas produksi Chandra Asri saat ini 600 ribu ton per tahun. Padahal, di luar negeri, dengan produk turunan yang lengkap, kapasitas pabrik petrokimia berkisar tiga-empat juta ton. “Semakin besar kapasitas, biaya produksi semakin kecil,” kata ahli waris imperium bisnis keluarga Prajogo itu.

Dengan menjadi perusahaan terbuka, penggabungan ini sejatinya memudahkan Chandra Asri mencari alternatif pembiayaan buat melebarkan sayap. Apalagi, setelah merger, perusahaan gabungan ini berencana tancap gas. “Kami akan terlebih dulu menaikkan kapasitas pabrik Tri Polyta dari 300 ribu ton menjadi 350 ribu ton,” kata Agus. Penambahan kapasitas itu ditargetkan rampung pada kuartal pertama tahun depan. Dalam tiga tahun ke depan, perusahaan hasil merger ini akan mendiversifikasi produk turunan nafta. (Lihat “Plastik Mengalir sampai Hilir”.)

Menurut Agus, ekspansi dibutuhkan buat menyaingi derasnya impor produk petrokimia yang membanjiri pasar domestik. Meski Chandra Asri dan Tri Polyta menguasai pasar dalam negeri, tidak kurang dari 49,9 persen kebutuhan produk ethylene di Tanah Air dipenuhi melalui impor. Impor propylene dan polypropylene merangsek 31,68 persen dan 40,6 persen pangsa pasar dalam negeri. Sebaliknya, produk Chandra Asri dan Tri Polyta sulit menembus pasar negara lain karena tingginya bea masuk yang diberlakukan.

l l l
AKSI korporasi Barito Pacific mencuatkan kembali nama Prajogo Pangestu alias Phang Djun Phen, yang pernah lama tenggelam. Tonggak kebangkitan taipan yang gemar makan mi ini ditandai oleh aksi Barito mengakuisisi 62,76 persen saham Chandra Asri, berikut anak usahanya, PT Styrindo Mono Indonesia, senilai Rp 9,7 triliun pada Oktober 2007. Setahun kemudian, Barito mengakuisisi 77,93 persen saham Tri Polyta Indonesia Tbk., senilai US$ 180 juta.

Dua pabrik petrokimia itu terlepas dari genggaman Barito setelah bisnis Prajogo remuk redam digulung krisis ekonomi 1997-1998. Akibat krisis itu, beban utang Barito bengkak menjadi US$ 400 juta. Sedangkan kapitalisasi pasarnya di lantai bursa ambles dari US$ 5 miliar menjadi tinggal US$ 3 juta. Dia juga harus kehilangan hartanya berupa saham Astra International Tbk. yang bernilai US$ 150 juta.

Pada saat yang sama, ia harus menanggung utang Chandra Asri. Perusahaan yang didirikan pada 1991 di daerah Cilegon, Banten, itu punya utang US$ 250 juta ke sindikasi perbankan lokal dan US$ 1,8 miliar ke kreditor asing. Dari jumlah itu, US$ 581 juta dipinjam dari Marubeni. Jika dirupiahkan, total utang itu berkisar Rp 38 triliun. “Saya seperti menghadapi kiamat,” ujar Prajogo kepada Tempo tiga tahun lalu. “Sebab, saya tidak cuma menanggung utang jutaan dolar Amerika, tapi miliaran dolar Amerika.”

Untuk membereskan utang tersebut, kepada Marubeni, Prajogo menawarkan penukaran utang dengan kepemilikan saham. Marubeni ditawari aset Tanjung Enim Lestari dan Musi Hutan Persada. Tawaran yang diajukan pada 2003 itu baru kelar 2005. Itu pun setelah Marubeni dan Commerzbank International Trust Singapura mencapai kesepakatan penukaran utang bersama Prajogo.

Commerzbank terlibat karena menjadi pemegang surat utang yang diterbitkan Barito Pacific. Surat utang itu bisa dikonversi menjadi 40 persen saham Tanjung Enim Lestari, 39,5 persen saham Musi Hutan Persada, dan piutang US$ 80 juta. Dalam kesepakatan penukaran utang itu, saham Marubeni di Chandra Asri beralih ke Commerzbank. Sebagai gantinya, Marubeni mendapat surat utang Barito.

Setelah penyelesaian utang tersebut, perusahaan Jepang itu kini menguasai 85 persen saham Tanjung Enim dan 60 persen Musi Hutan. Prajogo sendiri, selain kehilangan dua perusahaan tadi, jadi tinggal memiliki 14,6 persen saham di Chandra Asri. “Saya tidak mau mengingat-ingat masa itu lagi,” ujar Prajogo.

Padahal Tanjung Enim salah satu perusahaan yang melambungkan namanya menjadi salah satu raja kayu di Indonesia pada 1990-an. Pabrik bubur kertas dan kertas itu didirikan Prajogo bersama Siti Hardijanti Rukmana, putri sulung bekas presiden Soeharto, serta Marubeni Corporation, Nippon Paper Industries, dan Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund. Pabrik seluas 1.250 hektare itu didirikan pada 1989 di Muara Enim, Sumatera Selatan. Mereka memodalinya dengan fulus US$ 1,29 miliar. Sebagian didanai dengan utang. Adapun Musi Hutan Persada merupakan perusahaan pengelola hutan tanaman industri seluas 220 ribu hektare yang memasok kayu buat Tanjung Enim.

l l l
PENGGABUNGAN Chandra Asri dan Tri Polyta menjadi langkah awal buat mensinergikan bisnis Barito Pacific dari hulu hingga hilir. “Pak Prajogo ingin membuat perusahaan petrokimia kelas dunia di Asia,” kata Erwin Ciputra, Presiden Direktur Chandra Asri. Apalagi setelah dia tahu semua industri petrokimia di luar negeri juga terintegrasi. Temasek Holdings menyetujui rencana ini. Perusahaan investasi milik pemerintah Singapura itu punya 30 persen saham di Chandra Asri.

Sektor usaha petrokimia memang menjadi tulang punggung pendapatan Barito. Merujuk laporan keuangan perseroan 2009, hampir 99,17 persen pendapatan Barito disumbang dari sektor ini. Adapun pendapatan dari sektor kehutanan cuma menyumbang 0,54 persen. “Bisnis kayu bukan lagi andalan Barito,” kata Agus Salim Pangestu.

Menurut Agus, Barito sudah mengurangi eksposur bisnis kayunya. Industri bubur kertas dan kertas sudah tutup buku sejak Tanjung Enim Lestari dilepas ke Marubeni. Adapun industri kayu lapis (plywood) ditutup untuk sementara waktu. “Kami tutup karena nilai ekonomisnya tidak ada,” ujarnya. Dua pabrik pengolahan kayu di Maluku Utara tidak beroperasi sejak tiga tahun lalu. Padahal, dalam portofolionya, Barito masih punya 94 ribu hektare hutan tanaman industri dan 375 ribu hektare hak pengusahaan hutan.

Tak cuma menarik kembali perusahaan yang dulu tercerai-berai, Barito melakukan ekspansi ke perkebunan kelapa sawit serta minyak dan gas. “Fokus kami ke industri padat modal,” ucap Agus. Pada Mei lalu, Barito membeli 49 persen saham PT Petrogas Pantai Madura. Badan usaha milik daerah itu punya 10 persen saham di Blok Madura Offshore. Santos, perusahaan asal Australia, menjadi operator di blok ini. Posisi Barito, kata Rudy Suparman, lebih sebagai investor keuangan. Rudy, Chief Operating Officer PT Star Energy, merupakan salah satu orang kepercayaan Prajogo.

Pada bulan yang sama, Barito-dengan menerbitkan obligasi dolar senilai US$ 25 juta-mengakuisisi PT Royal Indo Mandiri, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 100 persen sahamnya dimiliki Prajogo. Royal memiliki dua anak usaha, yakni PT Grand Utama Mandiri dan PT Tintin Boyok Sawit Makmur. Adapun Tintin punya anak usaha bernama PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua. Tiga perusahaan ini memiliki izin 29 ribu hektare lahan di Kalimantan Barat.

Royal Indo berniat membangun tiga pabrik minyak kelapa sawit: satu di Sumatera Utara, dua pabrik lain di Kalimantan Barat. Namun pembangunan pabrik di Sumatera Utara masih menunggu proses akuisisi perkebunan kelapa sawit seluas 12 ribu hektare di provinsi tersebut. Pabrik yang direncanakan memiliki kapasitas produksi 60 ton per jam itu butuh biaya Rp 120 miliar. Adapun dua pabrik di Kalimantan Barat, yang masing-masing berkapasitas 30 ton per jam, perlu investasi Rp 150 miliar.

Barito berharap minyak kelapa sawit diproduksi pada akhir 2012. Proyeksinya: sekitar tiga ton per hektare untuk satu tahun atau setara dengan 20-25 persen dari panen tandan buah segar. “Kami sadar di bisnis ini kami relatif pemain kecil,” kata Agus. Dalam lima tahun ke depan, Barito berikhtiar memiliki 250 ribu hektare lahan dengan area tertanam 100 ribu hektare.

Di mata Syaiful Adrian, penyatuan bisnis petrokimia Barito itu cuma penggabungan di atas buku. “Tidak mempengaruhi apa pun karena struktur bisnisnya sama saja,” kata analis Ciptadana Sekuritas itu. Alhasil, saham Barito di lantai bursa adem-ayem saja.

Menurut Syaiful, integrasi yang dilakukan Barito di sektor petrokimia masih setengah hati. “Akan lebih bagus bila Barito punya minyak mentah sendiri,” katanya. Selama ini, pasokan nafta buat Chandra Asri masih bergantung pada impor. Padahal tingginya fluktuasi harga dan tersendatnya pasokan nafta bisa membuat margin di bisnis petrokimia tergerus.

Terbukti, laba Barito dari bisnis petrokimia pada semester pertama tahun ini turun 94 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu. Itu sebabnya Barito harus melakukan diversifikasi, salah satunya ke sektor energi. “Atau melanjutkan integrasi vertikal lebih panjang hingga ke bawah, semisal mengakuisisi industri kemasan makanan,” ujar Syaiful.

Syaiful menduga semua perusahaan keluarga Prajogo akan ditarik, satu per satu, di bawah payung Barito-termasuk Star Energy. Star merupakan perusahaan yang 60 persen sahamnya dimiliki Prajogo. Selain mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu di Pangalengan, Bandung, perusahaan ini sudah memproduksi 8.000 barel minyak mentah per hari di Blok Kakap, Laut Natuna. (Lihat “Ambisi di Panas Bumi”.)

Prajogo pernah memberikan sinyal itu. “Semua perusahaan yang masih di luar grup itu suatu saat nanti akan disatukan,” katanya. “Tapi itu butuh waktu.”

Yandhrie Arvian, Retno Sulistyowati, Nieke Indrietta

++++++++++++

11 OKTOBER 2010
Ambisi di Panas Bumi
UNTUK urusan caplok-mencaplok saham, Prajogo Pangestu tak banyak bicara. Tiga tahun lalu, lewat Star Energy Investment Limited, Prajogo diam-diam menguasai saham Star Energy, pengembang pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu. Dana yang dirogoh ketika itu US$ 300 juta. Kini, tanpa gembar-gembor, Prajogo makin menancapkan kuku. “Pak Prajogo menambah kepemilikan sahamnya,” kata Rudy Suparman, Chief Operating Officer Star Energy, Rabu pekan lalu.

Prajogo Pangestu, raja kayu pada 1980-an dan 1990-an, semula menguasai 42 persen saham Star Energy. Kepemilikannya di Star Energy menanjak sejak dia mengambil alih saham Agus Projosasmito, mitra bisnisnya. Alhasil, sejak pertengahan tahun ini, Prajogo adalah penguasa mayoritas Star Energy dengan 60 persen saham. Sisanya dimiliki Ashmore Investment, perusahaan investasi yang berbasis di London, Inggris.

Langkah akuisisi itu kian menegaskan penetrasi Prajogo di sektor energi. Terlebih Star Energy hendak mengembangkan unit tiga pembangkit Wayang Windu berkapasitas 173 megawatt, yang targetnya beroperasi pada 2012. Sejauh ini, total kapasitas pembangkit yang sudah beroperasi 227 MW, terdiri atas 110 MW pembangkit unit satu dan 117 MW pembangkit unit dua.

Pembangkit yang terletak di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini kelak berkapasitas total 400 MW. Itu berarti Wayang Windu merupakan pembangkit panas bumi swasta terbesar di Indonesia. Listrik produksi pembangkit ini disalurkan buat memasok kebutuhan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Harga jual yang disepakati US$ 4,94 sen per kilowatt-jam (kWh).

Didirikan tujuh tahun lalu, Star Energy menguasai pembangkit panas bumi Wayang Windu setelah mencaplok saham Magma Nusantara Limited pada 2004. “Ketika kami masuk, potensi panas bumi belum banyak dilirik,” kata Rudy Suparman.

Star Energy juga melangkah ke timur. Akhir tahun lalu, Star Energy memenangi tender mengembangkan pembangkit panas bumi Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat. “Sekarang dalam tahap eksplorasi buat mengetahui seberapa besar potensi panas bumi di sana,” ujar Rudy.

Star Energy berharap potensi panas bumi di Jailolo cukup besar sehingga bisa digunakan untuk memasok listrik buat pertambangan nikel di sana. Kapasitas produksi awal pembangkit ini direncanakan 75 MW dan akan ditambah 190 MW, sehingga kapasitas totalnya 265 MW. Proyek pembangkit di Jailolo dan unit tiga Wayang Windu tadi masuk program 10 ribu MW tahap kedua.

Lima tahun ke depan, Star Energy berikhtiar mengembangkan pembangkit panas bumi hingga 600 MW. Dana yang dibutuhkan tak kurang dari US$ 400 juta. Dari mana sumber duitnya? “Kalau tidak dari pemegang saham, ya dari publik,” kata Rudy. Artinya, menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di lantai bursa merupakan salah satu opsi bagi Star Energy kelak.

Menurut Rudy, Star Energy tertarik masuk sektor panas bumi karena Prajogo punya visi yang kuat terhadap proyek infrastruktur. “Belajar dari krisis 1997, Pak Prajogo percaya bahwa penguatan sektor infrastruktur dapat mempercepat pemulihan ekonomi,” kata Rudy.

Tak cuma itu. Star Energy juga mengelola empat blok minyak dan gas, yakni Blok Sekayu di Sumatera Selatan; Blok Sebatik di Tarakan, Kalimantan Timur; Blok Banyumas di Jawa Tengah; dan Blok Kakap di Laut Natuna. Dari empat blok itu, baru Blok Kakap yang sudah berproduksi, sekitar 8.000 barel minyak per hari dan 60 juta kaki kubik gas alam. Blok lain masih dalam tahap eksplorasi. Dana yang sudah digelontorkan buat eksplorasi sekitar US$ 100 juta.

Sejak imperium bisnis kayunya remuk, Prajogo memang putar haluan. Dia kini lebih berfokus di bisnis petrokimia dan energi. Proyek panas bumi serta minyak dan gas tadi menjadi pertaruhan baru buat mewujudkan mimpinya.

Dia juga bermimpi menjadikan Barito Pacific-perusahaan yang dirintisnya sejak 1970-an-sebagai perusahaan yang bergerak di industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Itu sebabnya Barito Pacific pernah berencana mengakuisisi setidaknya 51 persen Star Energy, yang bernilai sekitar US$ 500 juta. Dengan Prajogo menjadi pemegang saham mayoritas di Star Energy, bukan tidak mungkin langkah Barito Pacific mengakuisisi Star menjadi lebih enteng.

Yandhrie Arvian
++++
11 OKTOBER 2010
Plastik Mengalir sampai Hilir
AGUS Salim Pangestu mondar-mandir dari satu ruang ke ruang rapat lain di kantor Grup Barito, Wisma Barito Pacific, di kawasan Slipi, Jakarta, Rabu sore pekan lalu. Putra mahkota Prajogo Pangestu itu memang sedang supersibuk karena ikut mempersiapkan hajatan penting: menggabungkan usaha dua perusahaan petrokimia, Tri Polyta Indonesia dan Chandra Asri.

Chandra Asri akan melebur ke dalam Tri Polyta dan berganti nama menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Mulai 1 Januari tahun depan, Chandra Asri Petrochemical akan menjadi perusahaan petrokimia terintegrasi dari hulu ke hilir, memproduksi bahan baku kimia hingga bijih plastik. “Merger dilakukan agar lebih efisien,” kata Agus kepada Tempo di Jakarta.

Tri Polyta merupakan produsen bijih plastik polypropylene dengan kapasitas produksi 360 ribu ton per tahun. Polypropylene adalah bahan baku kemasan makanan, perabot rumah tangga, komponen otomotif, dan peralatan elektronik. Barito Pacific menguasai 77,03 persen saham Tri Polyta, yang berdiri sejak 1988. Dengan pangsa pasar 46 persen, total aset Tri Polyta saat ini US$ 280 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun.

Adapun Chandra Asri merupakan perusahaan petrokimia satu-satunya yang memproduksi olefin (naphtha cracker)-cikal bakal plastik dan kemasan plastik-di Indonesia. Produk kimia yang dihasilkannya antara lain ethylene 600 ribu ton, propylene 320 ribu ton, pygas 280 ribu ton, dan C4 campuran 220 ribu ton. Sejak 13 Desember 2007, sebanyak 70 persen saham Chandra Asri dikuasai Barito Pacific. Saat ini total asetnya US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 10 triliun.

Pabrik kedua perusahaan berada dalam satu kompleks di Cilegon, Serang, Provinsi Banten. Tak aneh jika muncul niat mengawinkan kedua perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Keduanya akan bermerger secara vertikal, sehingga ada jaminan pasokan bahan baku, distribusi, fasilitas produksi, keberagaman produk, dan sumber pendapatan. Merger akan dilakukan dengan mekanisme pertukaran saham (share swap).

Niat meleburkan kedua perusahaan itu sudah dijajaki sejak beberapa tahun lalu. Tapi realisasinya terganjal mahalnya pajak merger. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, merger sama saja dengan jual-beli barang yang dikenai pajak 10 persen. Angin segar baru berembus sekitar Oktober tahun lalu, saat Dewan Perwakilan Rakyat menghapus pajak merger perusahaan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Manajemen Tri Polyta mendaftarkan rencana merger dengan Chandra Asri kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta para kreditornya, Senin dua pekan lalu. Akhir bulan ini, rapat umum pemegang saham luar biasa bakal digelar.

Presiden Direktur Chandra Asri Erwin Ciputra menjelaskan, penyatuan akan memperkuat posisi Chandra Asri dan Tri Polyta agar bisa bersaing dengan barang impor. Apalagi setelah berlakunya penerapan pasar bebas dengan bea masuk nol persen.

Merger juga akan membuat pencarian dana ekspansi lebih mudah. Apalagi, tiga tahun ke depan, kata dia, ada rencana Chandra Asri Petrochemical akan memproduksi butadiene-bahan baku ban-dan benzene dengan biaya investasi US$ 80-100 juta, serta peningkatan kapasitas produksi polyethylene dari 300 ribu menjadi 350 ribu ton pada 2011 dan menjadi 450 ribu ton pada 2012.

Mendapat restu internal bukan berarti tak ada kendala. Komisi Pengawas Persaingan Usaha khawatir bakal terjadi monopoli bila Chandra Asri dan Tri Polyta jadi kawin. Ketua Komisi Pengawas, Tresna P. Soemardi, mengingatkan rencana merger mesti dilaporkan ke lembaga antipersaingan tak sehat itu. “Kami berhak membatalkan merger jika ada potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” ujarnya.

Manajemen Tri Polyta bergerak cepat. Belum lama ini, mereka buru-buru memberikan klarifikasi kepada Komisi Pengawas. Menurut Presiden Direktur Tri Polyta Andry Setiawan, kemungkinan terjadinya monopoli sangat kecil karena persaingan di pasar petrokimia sangat ketat dengan produk impor dari Singapura, Taiwan, Malaysia, dan Thailand. Pangsa pasar Chandra Asri dan Tri Polyta juga baru mencapai 35-40 persen.

Sejauh ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tak mempermasalahkan lagi rencana tersebut. Tampaknya, rencana dua perusahaan milik Prajogo itu akan mulus, apalagi jika akhir bulan ini para pemegang saham menyetujuinya.

Nieke Indrietta, Retno Sulistyowati

November 22, 2010

Cip Lokal Sekelas Intel

Top ! tapi ingat skala ekonominya, bung..

+++++
dari Majalah Tempo : http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/08/DGT/mbm.20101108.DGT135024.id.html
08 NOVEMBER 2010
Cip Lokal Sekelas Intel
NAMA Jack Kilby sering disejajarkan dengan Thomas Edison, Wright Bersaudara, dan Henry Ford. Seperti para penemu dan pelopor lampu listrik, pesawat, dan mobil itu, pemenang Nobel Fisika dari Amerika ini mencengangkan dunia lewat gagasan teknologi mikrocip pada 1958, yakni menyatukan transistor, resistor, dan kapasitor dalam satu komponen sirkuit elektronik. Material semikonduktor dari silikon ini dikenal sebagai integrated circuit atau chip.

Gagasan itu menjadi cikal-bakal revolusi elektronik sejagat. “Saya tak pernah membayangkan akan memicu revolusi elektronik,” kata Kilby sekali waktu.

Kini cip menjelma sebagai otak perangkat elektronik. Sebelumnya, industri elektronik bergantung pada tabung hampa udara, yang berfungsi memperkuat daya. Selain rapuh, mudah pecah, boros listrik, dan mahal, ukuran transistor yang superbesar menjadi masalah. Akibatnya, inovasi produk elektronik berjalan lamban dan sederhana. Lihat saja komputer generasi pertama yang terdiri atas 18 ribu tabung hampa udara, 70 ribu resistor, dan 5 juta titik solder. Semua ini menjadikannya raksasa, seukuran ruang kamar.

Awalnya, Kilby membuat cip generasi pertama seukuran kuku ibu jari orang dewasa, yang memuat seribu transistor. Tapi hari-hari ini satu lempeng cip sebesar uang logam mampu menampung ratusan juta transistor. Para ilmuwan bahkan terus berlomba mengembangkan cip pintar seukuran atom, seperti yang dilakukan para ilmuwan IBM. Mereka berhasil menciptakan peta bumi berformat tiga dimensi berukuran seribu kali lebih kecil daripada sebutir pasir.

Temuan itu bisa diselesaikan berkat teknik terbaru menggunakan ujung silikon yang menajam, dengan ketajaman 100 ribu kali lebih kecil dibanding ujung pensil. Lahirlah pola dan struktur supermini dalam ukuran nanometer (sepersatu miliar meter). Teknik pembuatan pola seperti ini mampu membuka prospek baru untuk mengembangkan cip berukuran nano di bidang elektronik.

Hingga Kilby meninggal pada usia 81 tahun pada 2005, Indonesia masih bergantung pada cip buatan luar negeri. Padahal cip merupakan inti dari semua teknologi dalam perangkat elektronik. Keping cerdas ini selalu menemani kehidupan manusia. Benda-benda itu terselip di remote control, televisi, telepon, kamera digital, komputer, mesin cuci, mobil, pesawat tempur, wahana antariksa, bahkan mainan anak. “Bisa dibayangkan, manusia modern tidak bisa terlepas dari cip,” kata Eko Fajar Nurprasetyo, doktor ilmu komputer lulusan Universitas Kyushu, Jepang, dua pekan lalu.

Kenyataan itu membuat Eko prihatin. Setelah 17 tahun belajar, bekerja, dan turut andil memajukan perusahaan Sony di Jepang, Eko memutuskan kembali ke Indonesia pada 2006. Pria kelahiran Jakarta pada 1971 ini rela meninggalkan jabatannya sebagai distinguished engineer (posisi peneliti tertinggi) yang bertanggung jawab melakukan penelitian dan membuat rencana teknologi untuk Sony di bidang semikonduktor. Tujuannya satu: membangun industri desain cip agar Indonesia setara dengan negara-negara maju. “Indonesia harus independen dalam teknologi, khususnya semikonduktor,” kata Eko. Inilah yang membuat Eko dianugerahi B.J. Habibie Technology Award 2010, akhir September lalu.

Eko tidak bekerja sendiri. Bahu-membahu dengan rekannya, Trio Adiono, dia mengembangkan industri desain cip di Bandung. Belasan desain cip sudah dihasilkan untuk pasar luar negeri, dari cip barcode recorder hingga cip untuk mengontrol power dan alat cukur jenggot. Pada 2008, keduanya bergabung dengan Sylvia Sumarlin dan Rudy Hari di bawah bendera PT Xirka Dama Persada. Mereka bekerja sama membuat cip WiMax pertama buatan lokal dengan standar internasional. “Chipset Indonesia setara dengan cip sekelas Intel,” kata Sylvia, Chief Executive Officer PT Xirka Dama Persada.

Lahirlah Xirka generasi pertama, berupa cip broadband wireless access untuk WiMax dan mobile WiMax. WiMax adalah teknologi yang bisa menyalurkan Internet berkecepatan tinggi lewat gelombang radio sampai radius 50 kilometer. Dengan teknologi ini, pemegang telepon jinjing atau personal digital assistant (PDA) bisa mengakses Internet tanpa kabel hampir di seluruh pelosok kota. WiMax juga mampu memberikan layanan data yang kaya konten dengan kecepatan hingga 70 megabit per detik (Mbps).

Menurut Trio, Xirka WiMax mampu memberikan performa tinggi. “Mencapai 40 Mbps,” kata doktor lulusan Institut Teknologi Tokyo ini. Cip Xirka cocok digunakan di dalam USB dongle dan USB mini-card sebagai mobile station untuk komputer jinjing dan PDA atau CPE modem untuk komputer desktop. Dibutuhkan waktu antara 18 bulan dan dua tahun untuk membuat cip agar bisa diproduksi massal.

Sebelumnya, para ilmuwan Indonesia sempat berupaya melahirkan beraneka cip, tapi baru sampai tahap penelitian laboratorium. “Belum ada yang sampai memasuki tahap industri,” kata Kepala Bidang Sistem Elektronik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Mustafa Sarinanto. Bisa dikatakan Xirka adalah satu-satunya semikonduktor yang telah bisa diproduksi Indonesia. Eko menambahkan, kehadiran Xirka WiMax menjadi identitas bangsa dalam kancah semikonduktor internasional. Artinya, bangsa ini mampu membuat otak semikonduktornya sendiri. “Indonesia sudah bisa memulai untuk mandiri,” kata Eko.

Tapi, untuk benar-benar mandiri, masih butuh waktu panjang. Tantangannya, belum ada pabrik silikon, tempat cip buatan lokal itu diproduksi massal. Jadi yang dilakukan Eko selama ini adalah membuat desain cip, yang selanjutnya diproduksi di luar negeri, seperti di Jepang atau Taiwan. Setelah menguasai teknologi cip, kini tantangan Eko adalah membuat pabrik silikon. “Target saya 5-10 tahun ke depan akan lahir sebuah pabrik silikon di Depok,” katanya.

Satu industri cip saja belum cukup. Indonesia sedikitnya memerlukan 10 industri cip untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik penduduknya di masa depan. Apa pun itu, Eko, Trio, dan Mustafa Sarinanto optimistis industri semikonduktor di Indonesia akan menjadi tonggak revolusi elektronik negeri ini. “Salah satu fondasi kemajuan bangsa ada di bidang semikonduktor,” kata Eko.

Laiknya Kilby yang tak menyangka revolusi elektronik dunia lahir dari tangannya, Eko tak tahu kapan revolusi elektronik akan mengguncang Indonesia lewat tangan-tangan anak bangsa lainnya. Walau begitu, dengan yakin Eko berkata, “Tak lama lagi.” Bisa jadi kehadirannya di industri semikonduktor adalah pertanda kemajuan.

November 22, 2010

Awak Kurang, Garuda Tak Terbang

gimana sih ???
+++
Awak Kurang, Garuda Tak Terbang
Senin, 22 November 2010 | 14:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pembatalan penerbangan sejumlah pesawat milik maskapai Garuda Indonesia tujuan dalam negeri, hari ini masih berlanjut. Setidaknya, ada tiga jadwal penerbangan tujuan Jakarta-Palembang, Jakarta-Medan, dan Jakarta-Balikpapan dari pagi hingga siang ini dibatalkan.

Pembatalan ini berlangsung sejak kemarin. Akibatnya, ratusan penumpang marah. Namun menurut juru bicara PT Angkasa Pura II Andang Santosa, hari ini kondisi di bandara internasional Soekarno Hatta sudah kembali normal. “Tidak ada gerombolan penumpang seperti semalam,” ujar Andang.

Padahal, menurut petugas officer in charge, Cecep Sutardi saat dihubungi pagi ini, “dari pukul 5.45 hingga pukul 10.00 ada tiga penerbangan Garuda yang dibatalkan.”

Menurut Cecep, pihak maskapai Garuda telah menjelaskan kepada pihak OIC, bahwa dibatalkannya sejumlah jadwal penerbangan itu karena pihak Garuda masih kekurangan awak pesawat. “Untuk itu pihak maskapai Garuda menyatakan minta maaf kepada seluruh calon penumpang,” katanya.

Pembatalan penerbangan ke tiga kota besar di Indonesia itu menyebabkan penumpukan penumpang di terminal II F. Para calon penumpang masih menunggu apakah mereka akan diberangkatkan dengan pesawat lain atau menunggu keputusan dari pihak managemen Garuda.

“Pesawat saya semestinya berangkat jam 8 tapi sejak tadi selalu disampaikan penundaan-penundaan,” ujar Rohani, (40) penumpang tujuan Palembang. Hingga kini, ia masih menunggu pemberangkatan dengan pesawat lainnya. “Kami dijanjikan akan naik pesawat lain pukul 12 siang ini,” katanya.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Pilot Garuda, Stephanus Gerrardus mengatakan, rasio jumlah pesawat dengan awak Garuda saat ini dinilai tak sebanding.

Masalah itu, kata dia, disebabkan tidak sinkronnya data pada transisi sistem lama ke sistem baru sehingga tak terintegrasi. Terdapat perbedaan data yang berakibat pada keterlambatan penerbangan.

Menurutnya, sistem informasi teknologi yang baru, tidak bisa memberikan pengaturan jadwal kru secara benar. “Contohnya kemarin saya landing dari Singapura jam 11 malam lalu ditelpon lagi disuruh bawa pesawat ke Medan. Setelah saya masuk ke pesawat ternyata sudah ada kru lain,” kata Stephanus.

Stephanus mengatakan data seluruh awak harus dimonitor dengan teliti. Sehingga, manajemen mengetahui awak yang tengah terbang maupun lepas tugas. “Jangan dadakan ditugaskan. Itu melanggar undang-undang dan membahayakan keselamatan penerbangan,” ujarnya.

Menurut dia, Garuda saat ini memiliki jumlah pesawat yang berlebih. Mestinya, sejak tiga tahun lalu Garuda menambah jumlah awaknya. Penambahan rute penerbangan pun berakibat kekacauan jadwal. “Dalam keadaan normal, penambahan rute menyebabkan kekacauan. Ditutupnya operasi Bandara Adisutjipto Jogjakarta sebenarnya membantu kelancaran operasi Garuda,” katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bhakti S. Gumay meminta maskapai penerbangan Garuda Indonesia segera menyelesaikan masalah jadwal penerbangan yang kacau.

“Hari ini masih ada laporan ke saya, pembatalan dan keterlambatan beberapa penerbangan. Saya minta hari ini Garuda menyelesaikan semua
masalahnya dengan cara mengembalikan sistem TI ke manual. Kalau tidak beres juga, kami kasih peringatan,” kata Herry.

November 22, 2010

Membedah proses IPO dan rights issue BUMN

Artikel menarik, sebenarnya sangat berguna buat 13 ekonom yang mengkritisi IPO Krakatau Steel
+++
Kamis, 18/11/2010 08:39:53 WIB
Membedah proses IPO dan rights issue BUMN
Oleh: Mirza Adityaswara

Di tengah ribut-ribut tentang proses go public PT Krakatau Steel Tbk, tulisan ini mencoba melihat proses privatisasi, IPO (intial public offering) dan rights issue, tapi dengan mengesampingkan dimensi politiknya.

Walaupun pada kenyataannya kebijakan publik pasti tidak terlepas dari politik, masyarakat awam juga berhak mendapat penjelasan tentang proses privatisasi tanpa mereka harus dibingungkan dengan hiruk pikuk di sisi politiknya.

Marilah kita lihat apakah proses IPO dan rights issue badan usaha milik negara (BUMN) perlu diperbaiki atau tidak.

Apakah privatisasi dibutuhkan oleh negara ini? Jawabannya iya karena pemerintah tidak menyediakan dana APBN bagi BUMN yang memerlukan tambahan modal untuk ekspansi usaha.

Tambahan modal juga dibutuhkan oleh bank. Perbankan terikat peraturan permodalan capital adequacy ratio (CAR) yang mana peraturan Basel Committee semakin lama semakin ketat, apalagi Indonesia menjadi anggota G-20.

Setiap penambahan kredit cenderung akan menurunkan CAR. Kalau pada era 1990-an suatu bank dengan CAR 8% dianggap cukup maka sekarang setelah krisis global 2008, bank-bank besar cenderung ingin memiliki CAR di atas 12%.

Maka dari itu tidak heran jika bank BUMN seperti BNI, Bank Mandiri, serta bank swasta seperti Bukopin, BTPN, dan CIMB Niaga, ingin meningkatkan CAR-nya agar bisa tetap di atas 12%. Pada 2011-2012, BRI dan BTN kemungkinan juga perlu melakukan tambahan modal.

Bagi perusahaan yang baru pertama kali masuk bursa, maka disebut melakukan IPO seperti dilakukan oleh PT Krakatau Steel Tbk.

Sedangkan bagi perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek seperti BNI dan Bank Mandiri maka penambahan modal itu disebut rights issue yaitu menawarkan tambahan saham kepada pemilik lama.

Apabila pemilik lama tidak berminat maka haknya (rights) akan dijual kepada investor yang berminat. Inilah yang akan terjadi nanti pada saat BNI dan Bank Mandiri melakukan rights issue yaitu porsi rights pemerintah akan ditawarkan kepada investor yang berminat, karena pemerintah tidak menyediakan APBN buat tambahan modal di BNI dan Bank Mandiri.

Proses dimulai dari persetujuan oleh komite privatisasi di pemerintah dan DPR. Setelah mendapat persetujuan DPR maka proses pengurusan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dimulai sambil proses penjajakan minat oleh perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi (underwriter) dan agen penjual.

Penjajakan minat ini dilakukan oleh analis dan tenaga penjual perusahaan sekuritas kepada investor institusi di dalam negeri dan di luar negeri tanpa dihadiri oleh emiten, yaitu dalam rangka mendapat berapa kira-kira rentang harga bawah dan atas pada public expose.

Karena para investor institusi seperti reksa dana, asuransi, dana pensiun sudah mempunyai pengetahuan luas tentang valuasi berbagai perusahaan maka pendapat para investor tersebut harus diperhatikan.

Rentang harga IPO Krakatau Steel Rp800 hingga Rp1.150 dan rights issue BNI Rp2.300 hingga Rp3.700 sudah melalui proses tersebut.

Investor pasti ingin dapat untung besar sehingga pihak underwriter dan pemilik (pemerintah) juga harus jeli melihat kondisi pasar apakah sedang bullish atau sedang bearish agar rentang harga yang ditawarkan pada saat public expose tidak terlalu murah tapi juga tidak terlalu mahal.

Metode valuasi yang dipakai bukan hanya price earning ratio (PER) yang sering disebut-sebut oleh beberapa politikus. Berbagai metode dipakai, bisa metode PER, PBV (price book value), discounted cashflow, EV/Ebitda, dsb. Bisa saja suatu saham terlihat murah dari sisi PER tapi mahal dari sisi PBV, EV/Ebitda, dan discounted cashflow.

Setelah public expose maka emiten, pemilik (pemerintah), underwriter serta agen penjual melakukan roadshow di dalam negeri dan luar negeri menawarkan saham.

Biasanya ini berlangsung sekitar 7 hari sampai dengan 12 hari. Inilah periode book building untuk fixed allocation yaitu para investor utama akan menaruh minat atau tidak, di harga berapa, dan berapa banyak lembar saham.

Pada hari terakhir book building dilihat berapa banyak permintaan yang masuk dan di harga berapa. Apakah permintaan undersubscribe atau oversubscribe. Jika pasar bullish maka berapa kali oversubscribe-nya serta bagaimana kualitas investornya ini pun harus dievaluasi.

Mengapa investor harus diberi untung? karena jika investor tidak melihat prospek keuntungan maka mereka tidak akan mau menaruh modal membiayai ekspansi BUMN yang bersangkutan. Jangan lupa bahwa investor seperti Jamsostek, Taspen, dana pensiun, dan reksa dana, mengelola uang masyarakat Indonesia.

Berapakah kenaikan harga yang wajar? mohon maaf, tidak ada rumusnya. Ini tergantung dari kondisi pasar, sedang bearish atau bullish.

Di sinilah diperlukan strategi, yaitu kemampuan penjamin emisi dan pemerintah membaca pasar, berapa harga yang pantas, yaitu memberi untung kepada investor tetapi juga tidak merugikan emiten dan pemilik.

Stabilitas harga setelah IPO juga penting, jangan sampai harga naik signifikan di hari pertama tetapi kemudian turun drastis jika ternyata laporan kinerja keuangan dipublikasi 3 bulan kemudian hasilnya mengecewakan.

Agar stabilitas harga tercapai maka investor di IPO biasanya dipilih lebih banyak investor institusi. Terlalu banyak investor ritel di pasar perdana sering kali menimbulkan volatilitas yang tinggi di pasar sekunder.

Bukan ilmu pasti

Namun, perlu diingat bahwa prediksi ini semua bukan ilmu pasti karena dalam situasi pasar bullish maka investor ritel malahan akan membantu harga naik lebih tinggi daripada perkiraan.

Biasanya kenaikan yang diharapkan investor di hari pertama adalah 10% sampai dengan 25%. Tapi bukan hal yang luar biasa bagi suatu IPO kenaikan harga di hari pertama dan kedua mencapai 50% bahkan 80% terutama untuk IPO yang oversubscribe berkali-kali lipat dan kondisi pasar sedang sangat bullish.

Harga Krakatau Steel yang naik dari Rp850 ke Rp1.290, maka saat ini valuasinya sudah tidak murah, yaitu mencapai PER 15,7 dan EV/Ebitda 8,7 memakai proyeksi tahun 2011.

Bandingkan dengan Posco Korea yang hanya PER 7,8 dan EV/Ebitda 4,6. Tapi dalam hal ini pemerintah tidak dirugikan karena sekarang 80% saham pemerintah di KS nilainya juga naik 52%.

Bagaimana alokasi saham yang adil? Pada saat pasar sedang bullish sudah pasti banyak investor ingin mendapat alokasi pada periode fixed allocation.

Masa fixed allocation diperlukan karena jika penawaran saham dalam jumlah besar diserahkan kepada masa pool allocation maka risiko penawaran saham tidak terserap menjadi besar sekali karena pool allocation diperuntukkan bagi investor ritel yang lebih sulit diprediksi minatnya dibandingkan investor institusi.

Tapi prinsip tata kelola yang baik adalah para pihak terafiliasi dilarang ikut memesan saham pada fixed allocation. Para pihak terafiliasi adalah pengurus emiten, para pegawai profesi penunjang, dan pengurus pemilik.

Dalam hal privatisasi maka definisi pemilik tentunya harus mencakup para pejabat dan politisi yang mempunyai wewenang memutus privatisasi. Di sinilah mungkin aturan perlu dipertegas.
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.
Oleh Mirza Adityaswara
Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

November 22, 2010

Pemerintah Tawarkan Kembali Proyek Monorel di 2011

Begitulah… pemerintah kita.. tanpa perencanaan matang..
+++

Jakarta – Meskipun sampai saat ini proyek monorel di Jakarta terkatung-katung dan hanya meninggalkan besi bekas. Pemerintah belum kapok dan akan kembali menawarkan proyek monorel pada tahun 2011.

Namun, Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional (PPN)/Bappenas bakal memperketat pemilihan investor untuk proyek monorel sehingga tidak mengulang kegagalan pembiayaan proyek tersebut pada tahun ini. Monorel menjadi salah satu dari 11 proyek yang akan ditawarkan tahun depan.

Direktur Pengembangan Proyek PPP Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bastary Panji Indra menyatakan sebenarnya banyak sekali investor yang berminat menanamkan dananya di sektor infrastruktur seperti Korea, Jepang, Malaysia, dan Eropa.

“Jadi banyak grup dari beberapa negara, misal dari Korea, Jepang, Eropa, dan Malaysia, itu banyak sekali tapi proses PPP (Public Private Partnership) kita kan melalui pelelangan. Jadi kita tidak bisa mengikat dari satu grup atau satu negara. Proyek PPP ini harus melalui pelelangan,” ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (22/11/2010).

Menurut Bastary, pihaknya akan menawarkan sekitar 11 proyek yang setara dengan Rp 5 triliun di 2011 kepada para investor. Proyek tersebut ditawarkan kepada swasta, karena terlalu memberatkan apabila ditanggung oleh APBN.

“APBN kita sudah capai dua kali lipat dari sebelumnya, jadi ini hanya PPP saja. Kira-kira ada 11 proyek kita tawarkan 2011,” jelasnya.

Adapun kesebelas proyek tersebut antara lain proyek pembangkit listrik tenaga batubara Jawa Tengah, proyek kereta api Kalimantan Tengah, pelabuhan kapal pesiar di Bali, proyek kereta api bandara Cengkareng, serta monorel.

Nilai masing-masing proyek tersebut bervariasi. Bastary menyebutkan saat ini pihak Bappenas masih melakukan penyelesaian studi.

“Bervariasi, ada yang US$ 1 miliar, US$ 1,5 miliar, ada yang puluhan juta dolar juga. Jadi bervariasi ya. Masalahnya proyek-proyek itu masih dalam proses penyelesaian studi dan dokumen tender. Jadi nilainya masih perkiraan semua,” ujarnya.

Sedangkan yang terkait proyek monorel, lanjut Bastary, telah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta karena pemegang konsesi, PT Jakarta Monorail, kesulitan mendanai proyek tersebut.

“Untuk monorel, investor akan dicari yang baru karena yang lama sudah menyerahkan kepada Pemprov DKI,” jelasnya.

Bastary menyatakan banyak investor yang berminat terhadap proyek tersebut. Namun, dengan adanya pengalaman masa lalu, pihaknya akan memperketat seleksi investor monorel.

“Banyak, selalu banyak yang minat. Tapi kan kita harus melakukan, agar tidak terulang kembali seperti yang lalu. Nanti jangan-jangan kita sudah teken kontrak, ternyata investornya nggak mampu. Tapi kita harus selektif dalam mencari mitra swasta,” tandasnya.

Sebagai informasi, proyek monorel telah mandek sejak 2004. Jika masalah pendanaan tersebut bisa terselesaikan, Pemerintah mengharapkan, proyek ini bisa dimulai pada tahun 2014.

“Tahun 2014 paling nggak konstruksinya sudah jalan,” pungkasnya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 81 other followers