Archive for March, 2011

March 31, 2011

Ya Ampun! Bakrie Life Langgar Janji Lagi ke Nasabah

Group Bakri punya motto adalah hutang kalau bisa tidak usah atau ditunda pembayarannya.  Untuk urusan Bakrie Life, melanggar janji adalah bagian

+++++

Kamis, 31/03/2011 13:52 WIB
Ya Ampun! Bakrie Life Langgar Janji Lagi ke Nasabah
Herdaru Purnomo – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) lagi-lagi mengingkari janjinya untuk melunasi cicilan dana pokok nasabah Diamond Investa. Bakrie Life tadinya berjanji dapat mencicil dana nasabah di 31 Maret 2011.

Untuk pembayaran pokok Juni dan Desember 2010 yang sedianya akhir Maret ini, sampai kemarin sore kami belum dapat dropping dari group,” ujar Direktur Utama Bakrie Life Timoer Sutanto, kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (31/3/2011).

Menurut Timoer, pihak pemegang saham Bakrie Life yakni PT Bakrie Capital Investment menyatakan kemungkinan besar terlambatnya pembayaran sampai April 2011 nanti. “Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Group masih terus mengusahakan dan kami akan follow up terus karena sudah perintah pemegang saham,” kata Timoer.

Seperti diketahui, Bakrie Life baru membayarkan kembali tunggakan kepada nasabah Diamond Investa. Namun Bakrie Life hanya membayar bunga tertunggak pada periode Juli 2010 hingga Februari 2011 dengan jumlah Rp 17 miliar. Cicilan dana pokok nasabah yang belum dibayar dijanjikan akan dilunasi pada akhir Maret 2011.

Sebelumnya pula, manajemen menjanjikan pembayaran tunggakan bunga dari Juli 2010 sampai Desember 2010 pada 28 Januari 2011. Bakrie Life juga menyatakan akan membayarkan dana pokok nasabah Diamond Investa di akhir Maret 2011.

Bakrie Life menderita gagal bayar produk asuransi berbasis investasi dengan nama Diamond Investa sebesar Rp 360 miliar. Sesuai SKB, manajemen Bakrie Life menawarkan skema pengembalian dana pokok sebesar 25% di 2010, 25% di 2011, dan sisanya 50% di 2012.

Sebanyak 25% di 2010 dibayar empat kali setiap akhir triwulan, demikian juga di 2011, dan sisanya 50% di Januari 2012 namun nasabah kembali gigit jari karena SKB tidak diindahkan oleh manajemen.

Skema pembayaran Angsuran Pokok dana tersebut yakni Maret 2010 (6,25%), Juni 2010 (6,25%), September 2010 (6,25%), Desember 2010 (6,25%), Maret 2011 (6,25%), Juni 2011 (6,25%), September 2011 (6,25%), Desember 2011 (6.25%), dan terakhir pada Januari 2012 (50%).

Cicilan dana pokok baru dibayarkan dua kali yakni Maret 2010 dan Juni 2010. Cicilan pokok pada September 2010 belum dibayarkan berikut bunga dari Juli 2010 sampai November 2010.

Sehingga Bakrie Life masih mempunyai sisa utang kurang lebih senilai Rp 290 miliar kepada 250 nasabah Diamond Investa yang menginvestasikan dananya di atas Rp 200 juta.

(dru/dnl)

March 31, 2011

Bank Beraset di Atas Rp 10 Triliun Mulai Umbar Bunga Kredit

Kamis, 31/03/2011 16:14 WIB
Bank Beraset di Atas Rp 10 Triliun Mulai Umbar Bunga Kredit  
Herdaru Purnomo – detikFinance 


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Bank Indonesia (BI) telah mengumpulkan data-data Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang diwajibkan untuk diumumkan oleh bank tepat pada hari ini. Dari seluruh bank yang diwajibkan mengumumkan SBDK-nya yakni bank dengan aset di atas Rp 10 triliun, hanya beberapa BPD saja yang belum mengumumkannya.

Demikian disampaikan oleh Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Wimboh Santoso dalam diskusi mengenai Prime Lending Rate di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (31/3/2011).

“Sebanyak 43 bank dengan di atas 10 triliun sebagian besar sudah mengumumkan suku bunga dasar kreditnya. Namun ada beberapa BPD dan kebanyakan di luar DKI yang belum mengumumkan,” ujar Wimboh.

Dari data BI, Wimboh mengatakan suku bunga kredit korporasi tercatat yang paling rendah sebesar 7,32% Sedangkan bunga kredit korporasi yang paling tinggi sebesar 12,3%. 

“Untuk kredit ritel sebesar 9,73% tercatat paling rendah dan ada juga bank yang mencatat suku bunga kredit ritelnya sebesar 21,9%. Tetapi secara keseluruhan rata-rata bank suku bunga kredit ritelnya sebesar 13%,” tambahnya.

Untuk suku bunga KPR, Wimboh menyampaikan terdapat bank yang paling rendah menawarkan suku bunga dasar kreditnya di 8,73%. Sementara di KPR suku bunga yang paling tinggi sebesar 14,1%.

“Untuk non KPR tercatat yang paling rendah 9,72% dan tertinggi  23,6%,” kata Wimboh.

Seperti diketahui, BI mewajibkan bank untuk mengumumkan suku bunga dasar kredit yang belum termasuk premi risiko alias Prime Lending Rate. Hal ini dilakukan untuk melihat efisiensi perbankan dan mendorong transparansi industri perbankan. Aturan ini mulai diberlakukan per 31 Maret 2011.

March 31, 2011

BI Tak Larang Bank Pakai Debt Collector, Tapi Jangan Kasar

BI mesti bertanggung jawab jika ada korban berjatuhan oleh karena tingkah polah para debt collector.

++++

Kamis, 31/03/2011 18:20 WIB
BI Tak Larang Bank Pakai Debt Collector, Tapi Jangan Kasar
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengaku tidak melarang bank menyewa jasa penagih utang alias debt collector.Namun BI mengimbau debt collector yang disewa bank itu tidak menggunakan cara-cara kasar dalam penagihan kredit.

Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah ketika ditemui wartawan di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Kamis (31/3/2011).

“Kita itu sudah lama mengimbau untuk bank tidak menggunakan cara kasar atau tidak memperbolehkan debt collector menggunakan kekerasan dalam penagihan kredit,” ujar Difi.

Menurut Difi, bank harus dapat melakukan kontrol terhadap pihak ketiga yang dipakainya seperit debt collector dalam melakukan penagihan kredit. Ketika pihak ketiga tersebut, sambung Difi mengggunakan cara yang tidak sesuai maka bank harus dapat melakukan tindakan.

Lebih jauh Difi mengatakan, ketika nasabah memang mengakui tidak bisa melakukan pelunasan kredit maka sudah seharusnya lapor kepada bank yang bersangkutan sebelum debt collector yang menagih. Dan jika nasabah merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak bank maka nasabah dapat mengadukannya ke BI melalui jalur mediasi.

“Kalau bank rewel, laporkan saja ke BI,” tuturnya.

Bank sentral sendiri mengungkapkan, praktek debt collectoritu memang dihalalkan oleh BI. Dengan kata lain, sambung Difi, bank sentral tidak mengatur lebih jauh mengenai cara pelunasan kredit dari nasabah kepada masing-masing bank.

Debt Collector itu tidak diatur oleh BI, karena bank sentral memang tidak mengatur kepada operasional masing-masing bank. Jadi ya tidak dilarang memang,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa (50) tewasdalam proses pelunasan kredit kepada debt collector Citibank.Korban pada Selasa (29/3) pagi mendatangi kantor Citibank untuk melunasi tagihan kartu kreditnya yang membengkak. Menurut korban, tagihan kartu kredit Rp 48 juta. Namun pihak bank menyatakan tagihan kartu kreditnya mencapai Rp 100 juta.

Di situ, korban kemudian dibawa ke satu ruangan dan ditanya-tanya oleh 3 tersangka. Usai bertemu 3 tersangka, korban kemudian tewas di depan kantor tersebut.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Gatot Edy Pramono mengatakan, korban tewas setelah mendatangi Menara Jamsostek.

“Dia datang ke Citibank bermaksud menanyakan jumlah tagihan kartu kreditnya yang membengkak,” kata Gatot saat dihubungi wartawan, Rabu (30/3).

 

++++

 

Kamis, 31/03/2011 13:25 WIB
YLKI: Bank Harus Tanggung Jawab Soal Sepak Terjang Debt Collector
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Perilaku penagih utang alias debt collector kerap meresahkan nasabah karena terkadang menggunakan cara yang tidak manusiawi. Bank tetap harus bertanggung jawab atas berbagai perilaku debt collector tersebut.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, jika perilaku debt collector tidak sesuai dengan etika, sudah seharusnya pihak bank memberikan sanksi tegas.

“Bank tidak bisa lepas tanggung jawabnya. Kontrol dari debt collector itu sepenuhnya ada ditangan bank,” ujar Ketua YLKI Husna Zahir ketika berbincang dengandetikFinance di Jakarta, Kamis (31/3/22011).

Menurut Husna, debt collector itu merepresentasikan bank-nya sendiri dalam penagihan kredit. Bagaimana cara debt collector tersebut menagih utang tentunya sesuai dengan arahan pihak bank. “Bank harus hati-hati dan peduli juga terhadap nasabahnya, bagaimanapun perlindungan nasabah menjadi nomor satu,” tegasnya.

Lebih jauh Husna memberikan saran jika nasabah ada masalah mengenai pelunasan kredit ada baiknya langsung menghubungi pihak bank yang bersangkutan. Jadi menurutnya jangan menunggu sampai ditagih.

“Itu diperlukan untuk mencari jalan keluar, jadi jangan didiamkan saja itu akibatnya justru utang atau tagihan bertumpuk. Dan itu bisa dikejar-kejar debt collector,” tuturnya.

Oleh sebab itu, lanjut Husna begitu menyadari ada kesulitan pembayaran jangan pernah takut menghubungi bank bersangkutan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa (50) tewas dalam proses pelunasan kredit kepada debt collector Citibank.Korban pada Selasa (29/3) pagi mendatangi kantor Citibank untuk melunasi tagihan kartu kreditnya yang membengkak. Menurut korban, tagihan kartu kredit Rp 48 juta. Namun pihak bank menyatakan tagihan kartu kreditnya mencapai Rp 100 juta.

Di situ, korban kemudian dibawa ke satu ruangan dan ditanya-tanya oleh 3 tersangka. Usai bertemu 3 tersangka, korban kemudian tewas di depan kantor tersebut.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Gatot Edy Pramono mengatakan, korban tewas setelah mendatangi Menara Jamsostek.

“Dia datang ke Citibank bermaksud menanyakan jumlah tagihan kartu kreditnya yang membengkak,” kata Gatot saat dihubungi wartawan, Rabu (30/3).

March 31, 2011

Harga Minyak Naik, Energi Mega Masih Rugi Rp 62 Miliar

31/03/2011 20:16 WIB
Harga Minyak Naik, Energi Mega Masih Rugi Rp 62 Miliar
Angga Aliya – detikFinance

Jakarta -

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) membukukan rugi bersih sebesar Rp 62,31 miliar di tahun 2010, kerugian ini berkurang jika dibandingkan rugi tahun 2009 sebesar Rp 1,72 triliun. 

Berkurangnya rugi bersih anak usaha Grup Bakrie ini karena tren harga minyak dunia yang terus naik. Meski demikian, tetap saja penjualan bersih perseroan masih turun.

“Tren kenaikan harga minyak dunia memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan di tahun 2010,” kata Direktur Utama ENRG Imam Agustino dalam siaran persnya, Kamis (31/3/2011).

Penjualan bersih ENRG di tahun 2010 turun menjadi Rp 1,24 triliun, dari perolehan pendapatan tahun sebelumnya pada periode yang sama Rp 1.44 triliun.

Dengan adanya kerugian tersebut, maka rugi bersih per saham dasar pun menjadi Rp 1,67 per lembar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 120,09 per lembar.

Perseroan mencatat kenaikan aset dari tahun 2009 sebanyak Rp 10,25 triliun menjadi Rp 11,76 triliun di akhir tahun 2010.

Sepanjang tahun 2010 lalu, harga saham ENRG sudah turun 35,75% menjadi Rp 124 per lembar, dari harga di tahun 2009 Rp 193 per lembar.

Pada penutupan perdagangan hari ini, saham ENRG ditutup turun 2 poin (1,53%) ke Rp 128 per lembar. Sahamnya diperdagangkan 462 kali dengan volume 145.768 lot senilai Rp 9,34 miliar.

(ang/hen)

March 31, 2011

PPATK: Tak Ada Duit Gayus di 3 Negara

PPATK: Tak Ada Duit Gayus di 3 Negara
Headline

Gayus Tambunan – inilah.com/Agus Priatna

Oleh: Hans A Sinjal
Inilah.com Nasional – Kamis, 31 Maret 2011 | 17:36 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Terdakwa Gayus Tambunan dipastikan tidak menyimpan uangnya di tiga negara yakni Amerika Serikat, Macau, dan Malaysia.

“Soal Gayus, semua sudah menjawab Amerika, Macau, Malaysia, nggak ada duitnya,” ujar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein di kantornya, Kamis (31/3/2011).

Soal dugaan uang Gayus di Singapura masih diproses. Polri dan Kejaksaan Agung sudah mengirimkan permohonan Mutual Legal Assistance (MLA) ke Singapura. “Jawaban bisa kita tunggu karena butuh proses,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan, isu Gayus menaruh uangnya di luar negeri muncul setelah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut sering keluar dari rumah tahanan dan pergi ke luar negeri. [bar]

 

March 31, 2011

Jakarta Drifts Into Protectionism

  • OPINION ASIA Asia Wallstreet Journal MARCH 30, 2011, 1:28 P.M. ET

Jakarta Drifts Into Protectionism

Archipelagos depend on efficient shipping, and for that reason they sometimes foster world leaders in the industry—think Greece. But when government steps in to promote shipping, both the industry and the wider economy start taking on water. Now there’s a tear in Indonesia’s hull.

Our story begins in the early 2000s when the Indonesian National Shipowners Association lobbied for a cabotage law—restricting domestic trade to domestic carriers—to shield them from foreign competition. At that time, foreign-flagged vessels carried about half of the country’s internal cargo. Ironically enough, Indonesian shippers had trouble competing because of protectionism: Local shipbuilders had won a steep tax on imported ships to bolster their industry.

1indonesia

Associated PressWorkers load sacks of cement onto a cargo ship at Sunda Kelapa port in Jakarta, Indonesia.

1indonesia

1indonesia

The government’s solution was more protectionism. In 2005, President Susilo Bambang Yudhoyono issued a decree to ban foreign-owned and foreign-flagged vessels from Indonesian waters within three years. This unrealistic timetable was superceded by a law passed in 2008 that granted an additional three-year transition period. As the deadline approaches, the proportion of freight carried on locally owned ships has been rising, which has prompted some to call the policy a success.

Not so fast. The U.S. offers a lesson in the costs of cabotage. Anyone who has been to Hawaii knows how expensive ordinary goods are there. That’s due to the 1920 Jones Act that requires the ships from carrying goods between U.S. ports be built in the U.S., owned by American companies and even crewed by Americans. Unfortunately for Americans, the law was grandfathered by the World Trade Organization and is protected by domestic interests. The law also hampered the response to the oil spill in the Gulf of Mexico last year, since it encompasses vessels used to exploit offshore oil and gas.

At least Indonesia dodged that bullet earlier this month when parliament allowed an exception for the energy industry. The oil and gas companies need to move sophisticated and expensive ships such as drilling rigs, seismic vessels and cable layers in and out of the country as they are required. The uncertainty over whether these ships would have to leave as of May 7 delayed investment. Parliament only acted after a government regulator predicted late last year that 20% of the country’s gas production would be lost if the law was not amended. Other officials warned of a loss of $7 billion in revenue and $13 billion in investment.

Now that energy is safe, however, there is a danger that the even greater long-term losses from the cabotage law will be forgotten. The barrier to entry will inevitably lead to higher shipping rates. But there are other hidden shoals. It’s often forgotten that shipping is not as simple as filling the hold with goods and setting sail. The maritime industry is supported by a complex but invisible web of finance and insurance for both ships and cargo which naturally clusters in jurisdictions with low costs and a predictable rule of law. Indonesia by contrast suffers from high taxes, a corrupt bureaucracy and an underdeveloped judiciary, all of which add costs.

Indonesia’s business elite will no doubt continue to thrive nevertheless, as even more government intervention is granted to compensate for the loss of competitiveness caused by cabotage. It is consumers who will ultimately pay through reduced buying power and lower standards of living. Indonesia could use the sea to help transport its people out of poverty, but instead it is charting a course for lost growth.

 

Tags:
March 31, 2011

16 Bioskop di Jabar Bangkrut Jadi Cafe

16 Bioskop di Jabar Bangkrut Jadi Cafe
Kamis, 31 Maret 2011 | 16:02

Sumber : http://www.investor.co.id/home/16-bioskop-di-jabar-bangkrut-jadi-cafe/8819

 

BANDUNG- Sedikitnya 16 bioskop milik Pemprov Jabar yang dikelola oleh PT Jasa Kepariwisataan (Jawi) dilaporkan bangkrut dan kemungkinan akan beralih fungsi menjadi cafe atau gedung pertemuan.

“Ada 16 bioskop yang merupakan asset Pemprov Jabar yang dipisahkan dan dikelola oleh PT Jawi, kondisinya sudah tutup. Kabupaten/kota memintanya untuk dijadikan cafe atau gedung pertemuan,” kata Wagub Jawa Barat H Dede Yusuf di Bandung, Kamis (31/3).

Menurut Dede, bioskop merupakan salah satu sarana hiburan rakyat melalui pemutaran film, namun menyusul minat menonton masyarakat terhadap film menurun maka bioskop itu gulung tikar.

Hasil penjualan tiket tidak lagi mampu mencukupi biaya operasional dan pemeliharaan gedung, sehingga beberapa gedung terlantar.


“Kabupaten/kota tidak ada yang berminat untuk mengelola dan mempertahankannya sebagai bioskop, pengajuan pengelolaan rata-rata untuk dijadikan cafe atau gedung pertemuan untuk kenduri,” kata Wagub Jabar itu.

Ia memaklumi bila para pemodal kurang tertarik untuk mengelola bioskop di daerah, karena selain penontonnya kurang, juga biaya pemeliharaanya juga cukup tinggi.

Sama halnya pihak swasta, kurang berminat untuk mengelola sebagai bioskop. Mereka juga mengajukan untuk cafe atau gedung pertemuan.

“Saya kira tidak masalah gedung itu beralih fungsi menjadi cafe atau gedung pertemuan, namun diharapkan di lokasi itu tetap bisa digelar pemutaran film terutama film-film independen yang meng-expose budaya dan potensi daerah,” kata Dede.

Selain itu, dalam rangka mengembalikan kecintaan terhadap film, Dede Yusuf mengharapkan berbagai fihak untuk kembali menghidupkan pemutaran film layar tancap maupun menggelar film di mall atau ruang publik.

“Layar tancap merupakan media hiburan sekaligus media promosi dan sosialisasi. Itu perlu dihidupkan lagi, jangan jadikan film untuk konsumsi kalangan tertentu saja,” kata Wagub Jabar itu menambahkan.(ant/hrb)

 

March 31, 2011

The return of Big Brother to Indonesia?

The return of Big Brother to Indonesia?

Yanuar Nugroho, The Jakarta Post, Manchester, UK | Wed, 03/30/2011 9:07 AM | Opinion

AAA |

 

Advances in Internet technology have changed the way people live. For many it has brought the appealing promises of global community, democracy and openness.

Many others fear technological threats such as alienated individuals, anarchy, surveillance and repression. The House of Representatives’ proposed intelligence bill is a clear example of the latter.

The bill, if enacted into law, would give the authorities a free pass to monitor conversations and exchanges on the Internet.

Even worse, the bill would give legal justification to the National Intelligence Agency (BIN) to detain anyone suspected of threatening public security based on exchanges on social networking sites such as Twitter or Facebook.


While the very same social media have given birth of a new type of civic engagement globally, in Indonesia, in the eyes of the bill’s drafters, technology is a threat.

The bill is an anachronism not only in terms of our knowledge economy and information society, but also when considering the democratic progress the nation has made in the reform era.

What are the roots of this anachronism?

First is the inability of the state to comprehend the complexity of information and communication technology (ICT) and its consequences, intended or unintended. As an example, look at how the Communications and Information Technology Ministry imposed Internet blocks, despite their ineffectiveness, to ban access to pornography. It showed not only the naivety of the government, but also the fear and technical incompetence of government officials.

The intelligence bill indicates a similar level of technophobia. Restlessness voiced through social media is seen as a potential security problem, motivating the bill’s drafters to make people subject to arrest for status updates on social media websites.

Such a view is flawed. Freedom of expression is a civil right. The speech of citizens in any medium is an essential right that must be guaranteed by the state — be it in conventional media such as pamphlets or in contemporary media such as Twitter. The unique features of the Internet and social media cannot alone ensure this right.

For those unable to understand the intricacies of technological innovations, it is easy to feel trapped and see the problems and disadvantages technological progress brings to society, rather than acknowledging and taking advantage of its benefits.

The benefits are legion and unexpected. Facebook was used by civil society groups to mobilize support for Prita Mulyasari as well as Corruption Eradication Commission deputies Bibit S. Rianto and Chandra M. Hamzah. The Jalin Merapi civil society group used Twitter to mobilize aid when Mount Merapi erupted.

At the moment, hundreds – if not thousands — humanitarian and environmental “causes” are organized on Facebook, from supporters of the Lapindo mudflow to those who dislike local sinetron soap operas.

Twitter has been instrumental for new civil society movements such as Blood for Life (#BFL) which seeks blood donors, or Save Jakarta (#savejkt), which discuss ideas on improving life in the capital city.

These examples show how the Internet and social media can be used strategically to make social change.

Unfortunately, understanding the rich and nuanced ways that the Internet and social media has transformed our society may be beyond the state’s capacity.

Instead of proactively creating a regulatory framework or ensuring equal access to the telecommunications infrastructure that can help citizens reap the benefits of ICT, the government has used new technology for coercion.

For example, the government’s recent action forcing the makers of BlackBerrys to install Web filters and to build a local server network was interpreted by critics as an exercise of state power aimed at public surveillance.

Perhaps, as Evgeny Morozov said, we all have utopian ideas of the Internet. The very same technology that supports the Internet and social media are as much tools for authoritarian regimes to control or coerce populations as they are for “liberation”.

A quick reality check will show that technology has been used to repress as well as liberate nations.

If the intelligence bill is enacted there is a possibility that civil society activists (including trade unionists, rights activists and political demonstrators) will become targets of the government. The bill would give the authorities a blank check to violate Internet users’ privacy. It is no exaggeration to say that there is a great danger that online privacy may soon just be an illusion.

If we let this happen we will create a “surveillance society” in Indonesia. Orwell’s Big Brother, soon to be more powerful than ever, will come back, watching all of us.

George Washington once said, “Government is not reason. It is not eloquence. It is force. Like fire, it is a dangerous servant and a fearful master.” The quote from America’s first president reminds us of Juvenal’s question: Who watches the watchmen?

The writer is a Hallsworth research fellow in the political economy of innovation at the University of Manchester, United Kingdom.


 

March 31, 2011

Beri Wewenang, tetapi Tetap Ada Pengawasan

Kamis,
31 Maret 2011

RUU INTELIJEN

Beri Wewenang, tetapi Tetap Ada Pengawasan

Jakarta, Kompas – Rancangan Undang-Undang Intelijen diharapkan dapat memberikan wewenang agar intelijen dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Pada saat yang sama wewenang itu harus diawasi oleh parlemen.

”Penyadapan itu diperlukan intelijen. Kalau tidak, kita akan kecolongan terus,” kata Arie Sudewo, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS). Ia memaparkan, pada saat ini penyadapan tidak hanya dilakukan oleh Badan Intelijen Negara.

Menurut Arie, penyadapan yang mensyaratkan izin juga secara praktik sulit dilakukan. Jalur birokrasi untuk izin yang membutuhkan waktu, menurut dia, tidak akan bisa dapat mengatasi dinamika lapangan.

Oleh karena itu, solusi yang diajukan Arie adalah dibuatnya sistem internal. Pengaturan ini bisa dilakukan dengan membuat bagian khusus dalam intelijen yang berhak menyadap.

Secara eksternal, untuk penyadapan ini juga bisa dibuat mekanisme kontrol. Pihak yang berhak mengontrol bisa diatur di dalam UU Intelijen itu, misalnya, dibuat subkomisi khusus di dalam Komisi I DPR yang mengawasi intelijen. ”Mereka sebagai wakil rakyat yang berhak mengawasi, termasuk siapa yang disadap dan apa hasilnya,” tutur purnawirawan mayor jenderal ini.

Berkaitan dengan wewenang penangkapan, Arie mengatakan, ia lebih sepakat kalau wewenang itu adalah wewenang penahanan. Ia menjelaskan, salah satu tujuan intelijen adalah untuk mencari informasi. Berbeda dengan polisi yang harus punya bukti untuk menangkap orang karena berkaitan dengan proses hukum, intelijen mencari informasi sebelum kejadian. Dengan demikian, menurut dia, seharusnya intelijen bisa meminta orang datang dan menggali informasi dari orang itu.

Namun, menurut dia, wewenang ini pun harus diatur supaya tidak melanggar HAM. Pengaturan yang ia usulkan adalah adanya mekanisme pemberitahuan kepada pihak keluarga bahwa salah satu anggota keluarganya ditahan. Selain itu, tidak boleh ada penyiksaan fisik ataupun mental. ”Kalau ada kekerasan seperti itu, yah pidana,” ujar Arie.

Staf sipil

Direktur Program Imparsial Al Araf yang dihubungi mengatakan, keberadaan kepemimpinan dan personel sipil dalam lembaga intelijen akan memperbaiki serta mengubah kultur lembaga.

”Kita tidak setuju kewenangan menangkap dengan dalih persoalan bom seperti dikatakan Menteri Pertahanan. Ini menyederhanakan masalah dan jalan pintas yang keliru. Persoalan utama adalah kelemahan negara yang digerogoti masalah politik dan ekonomi, deteksi dini tidak berfungsi, penegakan hukum karut-marut, serta tidak ada keadilan ekonomi,” ujar Al Araf.

Untuk itu, pihaknya mendesak adanya perubahan mendasar dalam personalia organisasi intelijen sebelum merumuskan hak dan tanggung jawab lembaga perumus kebijakan strategis tersebut.

Dia mengingatkan selama ini koordinasi antarlembaga intelijen lemah, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia intelijen tidak profesional, penggunaan data intelijen oleh user tidak maksimal, tumpang tindih kewenangan, serta pengawasan lemah terhadap lembaga intelijen.

+++++++===

Menimbang RUU Intelijen Negara

Oleh Usman Hamid

Pemerintah mengusulkan agar Badan Intelijen Negara diberi wewenang menyadap dan menangkap seseorang atau badan hukum. Kewenangan yang dipercaya dapat membuat intelijen bekerja efektif itu disampaikan saat dimulai pembahasan RUU Intelijen Negara yang diajukan DPR kepada Presiden pada 23 Desember 2010.

Usulan ini hendak mencontoh intelijen M15 Inggris yang berwenang melakukan pengintaian langsung, intrusif, dan penyadapan komunikasi. Atau Center for Strategic and International Studies (CSIS) AS yang diberi wewenang memasuki tempat terbuka/tertutup, mengakses, mencari, mengambil, memindahkan, dan mengembalikan rekaman/salinan dokumen atau benda apa pun. Juga mau mencontoh intelijen Australia, Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), yang berwenang menyadap komunikasi, menggunakan pelacak dan pendengar, mengakses komputer, memeriksa surat, dan menginterogasi seseorang terkait terorisme.

Dalam diskursus keamanan nasional (baca: keamanan negara), menjadi tidak kontroversial jika wewenang itu diterapkan dalam keadaan darurat, ditujukan kepada pihak musuh asing yang secara nyata (imminent) mengancam kedaulatan dan keselamatan hidup bangsa. Ia menjadi kontroversial dalam diskursus demokrasi konstitusional karena dinilai melanggar kebebasan sipil (HAM) serta mengaburkan batas wewenang kekuasaan intelijen (eksekutif) dan yudikatif.

RUU Intelijen Negara yang kini dibahas DPR merancukan dua diskursus tersebut. RUU merumuskan fungsi intelijen dalam nomenklatur lama, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Pasal 6). Selain itu, naskah 46 pasal ini tidak sistematis dan ada istilah serta substansi yang multitafsir sehingga berpotensi disalahgunakan.

Siapa pihak lawan?

Contohnya, istilah pihak lawan dari dalam atau luar negeri pada Bab I Ketentuan Umum butir 9. Lalu, substansi fungsi pengamanan: ”…untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan/atau stabilitas nasional” (Pasal 6 Ayat 2). Sama halnya substansi fungsi penggalangan (Pasal 6 Ayat 3).

Pertanyaannya, siapa yang dimaksud pihak lawan, di dalam dan di luar negeri? Apa yang dimaksud merugikan kepentingan dan/atau stabilitas nasional? Ini membuka interpretasi seperti pada masa lalu ketika kelompokkelompok kritis, seperti serikat buruh, petani, kaum miskin kota, atau aktivis HAM dan prodemokrasi, dituduh sebagai lawan yang mengganggu kepentingan penguasa, pembangunan, dan stabilitas nasional sehingga terjadi pelanggaran HAM masif.

Istilah merugikan atau menguntungkan kepentingan dan/atau stabilitas nasional juga sebaiknya diganti melindungi keamanan nasional yang berarti keselamatan negara (bukan kekuasaan) dan keselamatan bangsa, termasuk setiap manusianya.

Keselamatan manusia juga termasuk manusia personel intelijen. Karena itu, ketentuan Pasal 16 dan 23 tentang perlindungan personel intelijen diperluas dengan mencakup jaminan kerja (kesejahteraan), keselamatan fisik diri dan keluarga, serta hak menolak perintah atasan yang dinilai menabrak hukum.

Intel juga manusia dan punya hak asasi seperti halnya warga biasa. Namun, ada bagian sumpah yang mengganjal, yaitu ”saya akan memegang teguh segala rahasia intelijen negara dalam keadaan bagaimanapun juga”.

Intelijen adalah kerja rahasia dan dibenarkan untuk menjaga kerahasiaan informasi intelijen. Namun, ini tak bersifat absolut seperti klausul dalam keadaan bagaimanapun. Dalam keadaan tertentu harus ada pengecualian, misalnya saat terjadi penyalahgunaan wewenang, seperti kasus pembunuhan Munir. Personel yang diperintahkan membunuh harus mendapat kesempatan menolak atau mempertanyakan, termasuk menerangkan di muka hukum.

Batas kerahasiaan

Keterbukaan informasi untuk keadaan semacam ini tak perlu menunggu hingga masa retensi informasi intelijen berakhir (Pasal 25). Batas kerahasiaan dan keterbukaan informasi intelijen dalam UU Keterbukaan Informasi Publik perlu diperjelas oleh RUU Intelijen, setidaknya menegaskan kewajiban BIN untuk menaati keputusan Komisi Informasi Pusat apabila terjadi sengketa informasi.

Masih seputar informasi, Pasal 31 menyatakan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga keuangan bukan bank dan lembaga jasa pengiriman uang wajib memberikan informasi kepada lembaga koordinasi intelijen negara. Ini berpotensi mengooptasi PPATK yang independen dan didirikan oleh UU guna kepentingan penegakan hukum.

Substansi lain adalah bagian kelima Pasal 31 yang berbunyi ”…intelijen negara memiliki wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat untuk membiayai terorisme, separatisme…”, yaitu menyadap telepon dan faksimile, membuka e-mail, memeriksa surat, memeriksa paket (lihat penjelasan RUU). Bagaimana menjamin perlindungan privasi?

UU No 39/1999 tentang Telekomunikasi menegaskan, penyadapan harus melalui perintah Kepala Polri dan Jaksa Agung. Jika diperluas untuk kepentingan intelijen, harus ada aturan ketat, misalnya perintah tertulis (warrant) yang menjelaskan alasan penyadapan, kapan, dan berapa lama. Jika penyadapan tak menghasilkan informasi yang diharapkan, informasi harus segera dihapus dan hanya bisa dibuka melalui pengadilan.

Selanjutnya, soal penangkapan. Wewenang menangkap untuk pemeriksaan telah dihapus. Namun, ada ketentuan lain yang bermakna penangkapan (sewenang-wenang), yaitu pemeriksaan intensif 7 x 24 jam tanpa penasihat hukum. Argumen yang sering digunakan adalah jika intel sebatas membuat laporan, teroris keburu kabur. Benarkah?

Masalahnya terletak pada kerja sama, misalnya Polri dan BIN. Jika koordinasi berjalan efektif dan tak ada persaingan untuk mendapat informasi di lapangan, tak sulit bagi intelijen untuk segera melapor sehingga penangkapan terjadi sebelum target melarikan diri. Lagi pula, menurut Pasal 26 UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, laporan intelijen sudah bisa digunakan polisi untuk menangkap. Jadi, wewenang ini harus tetap berada dalam sistem pemidanaan oleh badan penegak hukum, bukan intelijen.

Terakhir, pengawasan. Pasal 37 hanya mengatur pengawasan oleh DPR, khususnya panitia kerja yang ad hoc. Pengawasan yang efektif memerlukan pengawasan permanen dan dapat ditempuh dengan membentuk subkomisi intelijen di Komisi I DPR. Anggotanya bisa melibatkan anggota DPD yang disumpah untuk mengawasi administrasi, anggaran, dan operasi intelijen. Lebih ideal lagi ditambah pengawasan berlapis pada ranah internal badan intelijen, eksekutif (presiden atau menteri), dan pengawasan publik.

UU tentang intelijen jelas diperlukan. Masalahnya, apakah dengan substansi RUU yang demikian, reformasi intelijen mencapai harapan?

Usman Hamid Aktivis Kontras

 

 

March 31, 2011

Segera Tangani BUMN Bangkrut

Kompas 31 Maret 2011

Segera Tangani BUMN Bangkrut

Jakarta, Kompas – Pemerintah harus segera bersikap mengenai masa depan sedikitnya 15 badan usaha milik negara yang menghadapi masalah operasional. Ketegasan ini penting demi memberikan kepastian bagi nasib ribuan karyawan BUMN itu.

Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Latief Algaff di Jakarta, Rabu (30/3).

”Beberapa di antara BUMN ini secara teknis sudah bangkrut. Ada beberapa BUMN yang sudah menunggak gaji dan hak normatif karyawan,” ujarnya.

Latief mengatakan, 15 BUMN tersebut, antara lain, adalah PT Jakarta Lyod, PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, Perum Pengangkutan Djakarta (PPD), dan PT Dirgantara Indonesia. Kementerian BUMN harus secepatnya memutuskan nasib BUMN agar karyawan tidak lagi terkatung-katung.

”BUMN yang paling parah dalam masalah tunggakan penggajian adalah Jakarta Lyod. Hampir satu tahun karyawan belum menerima gaji,” ujar Latief.

Operasional sebagian besar BUMN tersebut terganggu akibat berbagai hal, antara lain, permodalan, keterbatasan bahan baku, sampai kalah bersaing.

Secara terpisah, Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan, manajemen BUMN semestinya lebih proaktif mencari jalan keluar daripada serikat karyawan. Kewenangan penyelesaian tetap berada di Kementerian BUMN sebagai pemilik saham setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

”Harus matang dulu di pemerintah, baru dibahas di DPR. Ada yang sudah dimasukkan ke DPR (untuk dibahas), seperti PT DI, PT PAL (perkapalan), Pindad (persenjataan), dan Garam. Untuk Industri Sandang Nusantara dan Kertas Leces belum dimasukkan pemerintah,” ujar Airlangga. (ham)

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers