Kasus Gedung baru DPR


Niat DPR RI untuk mendapat gedung baru, bukan sekedar aspirasi untuk memperoleh kantor yang nyaman dan mewah, tapi sudah menjadi pertaruhan pamor
kekuasaan. Keadaan jadi sem makin menjadi riuh, segerombolan politisi Senayan yang diwakili oleh
Ketua DPR Marzuki Alie yang dengan sombong dan penuh arogansi merendahkan rakyatnya dengan menggunakan argumen yang sukar diterima oleh akal sehat
Sekarang orang jadi bertanya tanya, apa ada dibalik kegigihan gerombolan politisi (kampungan) Senayan untuk terus melanjutkan pembangunan. Kegigihan Politisi Senayan sekarang mesti menghadapi kritik hingga caci maki dari segala penjuru angin. Presiden SBY sendiri menghimbau kepada DPR untuk mempelajari lagi niat DPR untuk membangun gedung baru, tapi sekali lagi himbauan presiden yang separtai dengan Marzuki Alie juga tidak digubris sama sekali.
Marjuki si bloon Alie

Kabar terakhir : pimpinan DPR khawatir disangka Korupsi, karena uang pembahasan untuk membuat gedung baru sampai Rp 9 M (?).. Sudah pasti banyak amplop amplop dari kontraktor yang beredar .. KPK harusnya sudah mulai melacak bau korupsi di project Gedung” SPA” DPR ini . Pimpinan DPR (Marzuki Alie , sudah harus diturunkan segera !)

++++++++++++++++++
Kompas
13 April 2011

Rabu,
13 April 2011
GEDUNG DPR
Pimpinan Khawatir Disangka Korupsi
Jakarta, Kompas – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat khawatir dituduh melakukan tindak pidana korupsi jika rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,138 triliun dibatalkan. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban dana sekitar Rp 9 miliar yang sudah dikeluarkan dalam persiapan pembangunan gedung tersebut.

Hal itu diungkapkan Romahurmuziy, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Selasa (12/4) di Jakarta. Ia mengungkapkan, dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), pimpinan DPR sempat mempertanyakan, jika rencana pembangunan gedung DPR dibatalkan atau diulang dengan sayembara, bagaimana mempertanggungjawabkan uang sekitar Rp 9 miliar yang telah dikeluarkan.

”Dalam administrasi kenegaraan, jika uang sudah dikeluarkan, tetapi rencana dibatalkan, pengeluaran itu dapat disebut sebagai korupsi. Ini yang dikhawatirkan,” kata Romahurmuziy.

Secara terpisah, Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang justru prihatin terhadap munculnya rumor yang mengarah pada pembunuhan karakter pimpinan DPR, pimpinan BURT, dan Sekretaris Jenderal DPR. Rumor itu adalah pemberian suap sehingga DPR tetap memutuskan melanjutkan pembangunan gedung DPR. Bahkan, ada tanda jadi yang sudah dibagikan kepada fraksi-fraksi di DPR.

”Mendengar saja, saya ngeri. Itu semua fitnah,” kata Pius dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR, Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Amanat Nasional menolak rencana pembangunan gedung DPR itu dilanjutkan.

Menurut Pius, ada sejumlah pihak yang menghalalkan segala cara untuk menggagalkan pembangunan gedung baru DPR. Saat desakan melalui media dan politik adu domba tak berhasil, sekarang dijalankan fitnah. Namun, ia menolak menyebutkan pihak yang diduga menghalalkan segala cara tersebut.

Sebaliknya, Selasa, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Gedung DPR kembali mendatangi gedung DPR untuk menyerahkan sekitar 75 lembar somasi dari masyarakat. Somasi pertama, sekitar 500 lembar, dikirimkan kepada DPR pada 7 April lalu. Melalui somasi itu, DPR diminta membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPR dan meminta maaf kepada masyarakat.

Kurnia Palma dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menuturkan, jika somasi ini tidak ditanggapi hingga 19 April 2011, akan dilakukan penyelesaian secara hukum. Koalisi akan mengajukan citizen lawsuit (gugatan oleh warga negara terhadap penyelenggara negara) sedikitnya di 15 daerah. Gugatan itu ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Marzuki Alie, pimpinan DPR, anggota BURT DPR, dan Sekretaris Jenderal DPR.

KPK diminta menyelidiki

Secara terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprioritaskan menyelidiki laporan penggunaan anggaran rencana pembangunan gedung baru DPR. Alasannya, pembangunan gedung baru DPR mendapat eskalasi penolakan dan kemarahan publik serta meresahkan masyarakat. ”Dengan adanya laporan dari masyarakat, KPK harus cepat dan memprioritaskan menyelidiki laporan itu,” katanya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Zainuddin Maliki, Selasa di Surabaya, menyatakan, sikap DPR yang bersikukuh melanjutkan pembangunan gedung baru, kendati ditolak rakyat, dipertanyakan banyak pihak. Karena itu, KPK harus turun tangan menyelidiki dana yang sudah dipakai DPR. (nwo/fer/ina)

+++++
Kompas 12 April 2011
ANALISIS POLITIK
Batu Nisan Gedung DPR
J KRISTIADI

”Kita jangan aneh-aneh membandingkan dengan rakyat yang susah. Itu jelas berbeda. Apa kita harus tinggal di gubuk reot juga, becek-becekan, kita harus realistis.”

Kalau para pentolan DPR masih mempunyai sisa sedikit kerendahan hati dan sejumput kesadaran bahwa status mereka hanya wakil rakyat, mereka seharusnya dapat merasakan badai penolakan pembangunan gedung DPR adalah manifestasi ketidakpercayaan rakyat kepada lembaga tersebut. Defisit kredibilitas lembaga perwakilan rakyat sudah sampai kepada titik yang nyaris absolut sehingga tidak mudah untuk dipulihkan. Berbagai kritik masyarakat karena perilaku mereka yang korup, tunaempati, prestasi hampir nihil, perilaku tidak senonoh, serta kedap terhadap jeritan dan penderitaan rakyat seakan lenyap ditelan oleh gelombang nafsu kekuasaan yang nikmat dan memabukkan. Dari hari ke hari intensitas wakil rakyat menggerus modal sosial mereka sendiri semakin melaju berlipat-lipat secepat deret ukur.

Menista rakyat

Alih-alih mereka bersikap asketis menerima kritik rakyat, justru beberapa tokohnya menista rakyat secara terbuka. Dedengkot satunya lebih kurang mengatakan, jangan samakan anggota DPR dengan rakyat yang susah. Pentolan lain tanpa risi menganjurkan agar rakyat tidak dilibatkan dalam memperdebatkan pembangunan gedung DPR karena pembangunan gedung DPR adalah urusan orang-orang pintar. Benggolan lainnya lagi dengan geram mengatakan jangan membandingkan gedung DPR dengan gedung sekolah dasar. Ungkapan-ungkapan yang memamerkan rendahnya kadar kualitas mereka sebagai wakil rakyat. Oleh sebab itu, protes sementara anggota DPR yang mungkin berniat baik agar pembangunan gedung DPR ditunda atau dibatalkan pun diragukan otentisitasnya. Sebagian masyarakat justru menganggap sikap mereka adalah akrobat politik, sebagaimana sering kali dipertontonkan para politisi dalam merespons berbagai isu politik lain.

Kejengkelan terhadap perilaku sesat yang dilakukan oleh sebagian wakil rakyat mengundang pula sikap geregetan dari kalangan mereka sendiri. Hal itu, antara lain, dikemukakan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah dalam bukunya, Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat, yang menunjukkan keprihatinannya: ”Tatkala rakyat menjerit didera kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, para wakil rakyat justru sibuk mengusulkan kenaikan gaji dan menuntut fasilitas yang lebih istimewa untuk diri sendiri”. Di bagian lain,

”Para elite partai yang mayoritas dan berpikir pragmatis menjadikan partai sebagai alat meniti karier, alat cari makan dan jabatan.” Ungkapan itu menunjukkan bahwa di DPR masih terdapat unsur-unsur yang dapat diajak untuk bergandengan tangan memperbaiki institusi tersebut.

Memaksakan pembangunan gedung DPR tanpa terlebih dahulu menempa karakter dan meningkatkan kinerja penghuninya, bangunan hanya akan menjadi simbol kepongahan dan keangkuhan kekuasaan yang antirakyat. Kemegahan dan kenyamanan mungkin dirasakan bagi penghuninya, tetapi bagi rakyat gedung tersebut adalah batu nisan yang menandai para wakil rakyat telah mengubur harapan dan suara hati nurani rakyat yang merupakan roh kehidupan demokrasi. Bangunan pasti bukan menjadi monumen kebanggaan masyarakat, melainkan tempat yang angker dan sangar karena membunuh benih-benih peradaban dan budaya politik yang hendak dibangun. Tragisnya, semangat membangun simbol dan kebanggaan palsu juga menjalar ke sejumlah daerah. Tantangan yang tidak ringan untuk membangun kehidupan politik yang bermartabat.

Dalam berbagai kajian mengenai kelahiran, perkembangan, dan keruntuhan peradaban, hampir selalu muncul fenomena sikap dan perilaku barbar yang tak hanya mengganggu, tetapi juga dapat melenyapkan peradaban. Buku A Study of History, Arnold J Toynbee, edisi ringkas: Abridgement Vol l-Vl; oleh DC Somerwell, 1974, dengan jelas menceritakan betapa perilaku barbar berpengaruh terhadap jatuh bangunnya sebuah peradaban.

Dalam konteks Indonesia, setelah lebih dari satu dekade transformasi politik, dinamika politik makin jelas menunjukkan terjadinya pertarungan antara mereka yang ingin membangun kekuasaan yang beradab dan mereka yang sengaja atau tidak berperilaku barbar. Hal itu tidak dapat dihindari karena pada dasarnya membangun demokrasi adalah mengukir peradaban, menanamkan nilai-nilai yang dapat membangun karakter bangsa, terutama watak para pemegang kekuasaan. Upaya yang benar-benar sangat membutuhkan keuletan bangsa Indonesia.

Maka, ada baiknya selalu mengingat piweling dari Arnold J Toynbee yang lebih kurang mengatakan, ”Sejarah mengajarkan kepada kita kalau kaum barbar bertanding melawan budaya yang mandek, kaum barbar selalu meraih kemenangan” (History teaches us that when a barbarian race confronts a sleeping culture, the barbarian always wins).

Pertarungan bangsa Indonesia membangun politik yang beradab akan selalu berhadapan dengan perilaku barbar yang daya rusaknya sangat dahsyat. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi semua elemen bangsa untuk mengonsolidasikan kekuatan melawan anasir-anasir yang menghancurkan peradaban bangsa.

Harapan masih selalu terbuka karena budaya dan peradaban bangsa Indonesia tidak akan pernah mandek.

J Kristiadi Peneliti Senior CSIS

+++++++++++++++++++++

DPR (Tak) Beradab?
Reza Syawawi

Siapa pun yang mendukung pembangunan gedung baru DPR adalah golongan manusia tak beradab. Demikian pernyataan yang begitu keras dilontarkan sejumlah tokoh lintas agama menyikapi polemik pembangunan gedung baru DPR (5/4). -

Namun, hal ini tak mengubah sikap DPR sama sekali. Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan ( Kompas , 8/4). Kritik keras dan penolakan publik yang begitu kuat ternyata tak meluluhkan ”kepala batu” anggota DPR. Bahkan, intervensi presiden sekalipun tak memecah kebuntuan komunikasi DPR dengan rakyat. Padahal, Presiden jelas menyatakan agar ditunda dan bahkan dibatalkan jika tidak jelas urgensinya ( Kompas , 8/4).

Di internal DPR, pembangunan gedung baru hanya menuai penolakan dari beberapa fraksi, yakni Gerindra dan PAN. Kedua fraksi ini menolak karena pembangunan tak memiliki urgensi jelas. Di pihak yang lain, fraksi PDI-P, yang awalnya menolak pembangunan gedung DPR, tiba-tiba berubah haluan dalam rapat konsultasi.

Aroma busuk persekongkolan makin tercium oleh publik. Benarkah DPR telah berubah menjadi ”segerombolan” manusia yang tidak beradab?

Permainan elite

Jika ditelisik ke belakang, tampak jelas permainan di tingkat elite untuk memuluskan pembangunan gedung baru. Tak tanggung-tanggung, baik Sekretaris Jenderal DPR, pimpinan DPR, maupun pimpinan beberapa fraksi rela ”pasang badan”. Pemufakatan jahat ini begitu rapi tersusun dan hanya diketahui oleh unsur pimpinan saja, baik pimpinan DPR maupun pimpinan alat kelengkapan, seperti badan urusan rumah tangga dan fraksi. Anggota DPR lain hanya ”melongo” dan seolah tidak bisa berbuat apa-apa.

Persekongkolan ini sangat mudah terlacak dari adanya upaya mengarahkan agar polemik pembangunan gedung DPR diputuskan hanya melalui forum rapat konsultasi terbatas. Terbatas hanya pada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Ini menyalahi prosedur pengambilan keputusan yang seharusnya mengakomodasi suara semua anggota DPR. Pasal 84 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) seyogianya hanya memberikan tugas kepada pimpinan DPR sebatas memfasilitasi anggota DPR, bukan pada tataran mewakili anggota DPR dalam pengambilan keputusan yang sifatnya strategis. Penyederhanaan pengambilan keputusan ini merupakan pelanggaran UU MD3 oleh jajaran pimpinan DPR.

Keterlibatan fraksi dalam pengambilan keputusan semacam ini juga bentuk ”pembungkaman” parpol terhadap anggotanya. Padahal, fraksi hanyalah perwakilan parpol dan bukan merepresentasikan anggota DPR sebagai wakil rakyat (Pasal 11 Ayat 1 UU MD3). Jika ini yang terjadi, parpol justru jadi bagian dari ”persekongkolan” untuk memuluskan pembangunan gedung. Hal ini makin mengukuhkan bahwa parpol telah keluar dari demarkasi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat.

Cabut mandat DPR

DPR seperti telah kehilangan akal sehat dan sudah telanjur ”tuli” untuk mendengar aspirasi masyarakat. Hal ini tecermin dalam beberapa survei Kompas yang menyebutkan 74,3 persen masyarakat menganggap DPR sudah tidak lagi mewakili kepentingannya. Jika ini yang terjadi, hampir bisa dipastikan, demokrasi dengan sistem perwakilan sudah tak mampu lagi menjalankan fungsinya. Maka, rakyat sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan) dalam sistem ini berhak menarik dukungannya.

Ketentuan perundang-undangan memang tidak mengatur hak masyarakat pemilih melakukan recall terhadap anggota DPR. Undang-undang hanya memberikan hak kepada partai politik untuk melakukan hal itu.

Pengaturan ini tentu membatasi hak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang dijamin oleh UUD (Pasal 1 Ayat 2). Dengan kondisi DPR yang begitu buruk saat ini, masyarakat pemilih yang menganggap anggota DPR sudah tak mampu lagi mewakili kepentingannya dapat menggunakan hak konstitusionalnya mencabut mandat itu.

Gerakan mencabut mandat DPR harus segera disuarakan agar masyarakat tidak perlu menunggu proses pemilu berikutnya. Pembodohan dan pembohongan yang selama ini dilakukan DPR hanya bisa dilakukan dengan penggantian rezim.

Kritik, hujatan, dan cacian terbukti tak ampuh untuk mengubah pendirian dan sikap angkuh anggota DPR. Mereka seolah telah kehilangan ”adab” sebagai wakil rakyat yang seyogianya mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Benarlah anggapan yang menyatakan bahwa DPR memang sudah tidak beradab.

Reza Syawawi Peneliti Hukum Transparency International Indonesia

++++++++++++++++

Inilah Alasan Mengapa Marzuki Alie Harus Dicopot

Ketua DPR RI Marzuki Alie – inilah.com/Agus Priatna
Oleh: Santi Andriani
Sabtu, 9 April 2011 | 22:15 WIB
TERKAIT
Inilah Alasan Mengapa Marzuki Alie Harus Dicopot
Soal Ical Dicopot, PAN Ikut Sikap Demokrat
PAN: Kebersamaan Koalisi Harus Terjaga
Kapolres Temanggung Dicopot
2 Perwira Menengah Polda Banten Ikut Dicopot
INILAH.COM, Jakarta- Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Dewan Pembina Partai Demokrat memecat kadernya, Ketua DPR RI Marzuki Alie menguak di Malang, Jawa Timur.

Bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Indonesia Corruption Watch (ICW), Malang Corruption Watch (MCW) mengemukakan setidaknya ada empat alasan, mengapa politisi Partai Demokrat itu layak dicopot dari jabatannya di DPR RI.

Inilah empat alasan mengapa SBY diminta segera menindak tegas anak buahnya itu berdasarkan rilis yang dikirimkan ICW kepada INILAH.COM melalui surat elektronik, Sabtu (9/04/2011).

Alasan pertama, Marzuki Alie dinilai telah mengabaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas instruksi SBY tentang penghematan anggaran negara yaitu agar menunda hingga membatalkan pembangunan gedung baru di lingkungan pemerintah ataupun lembaga non pemerintah jika memang sangat tidak diperlukan. Karena Marzuki tetap melanjutkan pembangunan gedung DPR senilai Rp 1,138 triliun.

Alasan kedua, Marzuki Alie sudah berulang kali membuat pernyataan yang melukai perasaan rakyat, Terakhir pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie: ”Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan
masalah itu”.

Alasan ketiga, Marzuki Alie dinilai tidak cakap, bertindak otoriter dan
diskrimintatif dalam memimpin dewan. Marzuki bahkan dituding sering tidak berkoordinasi dengan unsur pimpinan dewan lainnya menyangkut sikap atau tindakan yang mengatasnamakan DPR secara kelembagaan.

Alasan ke-empat, Tindakan Marzuki yang mendukung pembangunan gedung DPR dinilai telah keluar dari kebijakan resmi Partai Demokrat yang menyatakan sebagai partai pendukung kinerja pemerintah dan menjadikan tahun 2011-2013 sebagai tahun bekerja untuk rakyat, bukan tahun berpolitik. Dalam kasus pembangunan gedung DPR, muncul pertanyaan Marzuki Alie Bekerja untuk rakyat, diri sendiri, elit politik atau kontraktor?

“Jadi demi menjaga nama baik Partai Demokrat dimata publik, maka SBY sebagai dewan pembina sebaiknya mencopot (recall) kader Demokrat, Marzuki Alie sebagai Ketua DPR,” tandas Wakil Koordinator ICW, Emerson Juntho.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers

%d bloggers like this: