Si ratu korup Ratu Atut Dilaporkan ke KPK


Besar Kecil Normal

Bagikan229
0

Ratu Atut Dilaporkan ke KPK
Selasa, 23 Agustus 2011 | 11:59 WIB
Besar Kecil Normal
foto

Atut Chosiyah (kiri ke-3). ANTARA/Muhammad Deffa

Berita terkait

Gerindra Tengarai APBN Bocor Hingga 55 Persen
Pemprov NTT Kembalikan Temuan Kerugian Negara Rp 13 Miliar
DPR Nilai Pemangkasan Belanja Negara Realistis
Kementerian BUMN Tidak Minta Tambahan Anggaran
Gedung DPR Paling Rakus Anggaran

TEMPO Interaktif, Tangerang – Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) berencana melaporkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa, 23 Agustus 2011. Atut dianggap bertanggung jawab atas penggunaan dana sebesar hampir Rp 340,5 miliar dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2011 untuk kepentingan hibah.

Uday Suhada, juru bicara ALIPP, mengatakan kalau dana itu dibagi-bagikan kepada 221 lembaga/ organisasi di luar program-program bantuan sosial. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan pos yang sama dua tahun lalu senilai Rp 14 miliar dan Rp 239,27 miliar pada 2010.

“Berdasarkan kajian dan analisis terhadap nama organisasi penerima bantuan hibah dan bantuan sosial, realisasi dan nilai yang dihibahkan, kami menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Uday.

Menurutnya, penyaluran dana hibah dilakukan tidak transparan. Bahkan, kata Uday, di antara 221 penerimanya ada sejumlah nama lembaga/organisasi yang terkait dengan anak, kerabat, dan kolega Atut. Mereka di antaranya adalah PMI Provinsi Banten yang diketuai Ratu Tatu Chasanah, adik Ratu Atut. Organisasi ini mendapat kucuran senilai Rp 900 juta.

Kemudian, KNPI Provinsi Banten diketuai Aden Abdul Khalik, adik tiri Atut, penerima Rp 1,5 miliar, Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) diketuai Ade Rossi–menantu Ratu Atut Chosiyah–mendapat jatah Rp 3,5 miliar. Tagana Provinsi Banten, diketuai Andhika Hazrumi–anak Ratu Atut Chosiyah–menerima Rp 1.75 miliar. Selanjutnya GP Anshor Kota Tangerang mendapat Rp 400 juta, diketuai Tanto W. Arban, menantu Atut.

Dana bantuan hibah lainnya yang dianggap tidak jelas nama organisasinya di antaranya TPHD/UMROH yang menghabiskan dana Rp 7,5 miliar, juga ada Safari Ramadan yang menelan biaya Rp 3,6 miliar.

Hasil analisis lainnya juga ditemukan kejanggalan, disebutkan sejumlah forum birokrasi seperti Forum RW (Rp 7.845.905.800); Forum Camat (Rp 930.000.000); Asosiasi Kepala Desa (APDESI) Prov. Banten dan Kab/Kota (Rp 600.000.000); Badan Pusat Statistik (BPS) Banten (Rp 600.000.000)

Dalam daftar penerima bantuan hibah tercantum seluruh Perhimpunan Istri Aparat Penegak Hukum di Provinsi Banten, seperti Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Polda, Polres, Polair, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri Agama, Denpom, Kodim, Batalyon, Pusdiklatpur, Lanud, Lanal, hingga Danrudal.

Dalam daftar penerima bantuan sosial sebesar Rp 51.000.000.000 (51 milyar rupiah) disebutkan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya. “Namun, 128 dari 160 nama organisasi penerima hanya tertulis ”Bantuan Sosial Daftar Terlampir”, akan tetapi pemerintah Provinsi Banten tidak melampirkannya.”

“Kami menduga adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 88.022.000.000 dan dana bantuan sosial sebesar Rp 49.460.146.000. Oleh karenanya, kami melapor ke KPK,” kata Uday.

ALIPP, kata Uday, juga mendapatkan informasi dana hibah kini tinggal tersisa Rp 5 juta.

Padahal, per tanggal 3 Agustus 2011 tertulis dana hibah sudah terdistribusikan sebesar Rp 207. 016 miliar dan semestinya masih tersisa Rp 133.446.105.800.

“Dalam rapat tertutup 12 Agustus 2011 ternyata hanya tersisa Rp 5.000.000 di tangan Bendahara Husen Fadilah. Kami mendesak KPK, setelah menerima laporan ini, agar segera melakukan proses hukum atas dugaan korupsi yang terjadi di Pemprov Banten ini,” kata Uday.

Pihaknya juga merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi tentang regulasi yang mengatur tentang bantuan hibah dan bantuan sosial yang menjadi kewenangan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota.

AYU CIPTA

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers

%d bloggers like this: