Archive for February, 2012

February 21, 2012

Ledakan Jumlah Orang Kaya Baru di Indonesia

Ledakan Jumlah Orang Kaya Baru di Indonesia
TEMPO.CO – 23 jam yang lalu

11
Email
Cetak

Berita Lainnya

Ledakan Jumlah Orang Kaya Baru di Indonesia
Tempo – 23 jam yang lalu
Dahlan Iskan Nyatakan Sumatra Bakal Kalahkan Jawa
Antara – 10 jam yang lalu
Buruh Tuntut Sistem Outsourcing Dihapus
Liputan 6 – 10 jam yang lalu

More »

TEMPO.CO, Jakarta – Dua puluh tahun lalu tak pernah kita bayangkan ini semua terjadi. Konser artis mancanegara diserbu penonton meski tiketnya belasan juta rupiah. Ribuan orang antre panjang untuk mendapatkan BlackBerry dan iPhone terbaru. Restoran fine dining sering kekurangan tempat duduk. Pengusaha muda beramai-ramai menjadi anggota kelompok kebugaran atau klub bermain golf.

Lebih dari sekadar fenomena yang mengejutkan, satu hal yang kerap luput dari pengamatan: jumlah orang yang punya daya beli “lebih dari cukup” itu terus bertambah. Jika ukuran Bank Dunia yang dipakai, yakni bahwa kelompok ini adalah mereka yang pengeluaran per kapita per harinya US$ 2-20, maka terdapat sekurang-kurangnya 130 juta orang. Angka itu 56,5 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal, tujuh tahun sebelumnya, jumlahnya hanya 37,7 persen. (Baca juga: Kelas Pendorong Mesin Pertumbuhan)

Berminggu-minggu Tempo melakukan liputan mendalam tentang ledakan kelas konsumen baru. Tempo memotret gaya hidup sekelompok orang yang menyerbu tiket konser musik Evanescence, Roxette, Stevie Wonder, atau Dream Theater dan menghabiskan separuh penghasilannya untuk mencicil mobil terbaru. Siapa saja mereka? Apa latar belakang hidupnya, juga–jika ada–afiliasi politik mereka? Apakah mereka berpeluang menggerakkan ekonomi?

Amrullah, 33 tahun, adalah salah contoh tumbuhnya kelas konsumen baru. Pria asal Jember, Jawa Timur, itu punya hobi main baru: main golf. Ia pernah menjajal sejumlah lapangan di Jakarta, sampai ke Bali, Bintan, atau Batam. Saking gemarnya bermain golf, tahun lalu dia mendaftar sebagai anggota di Lapangan Golf Matoa, Ciganjur, Jakarta Selatan. Untuk itu, ia membayar hampir Rp 100 juta. Harga itu belum termasuk biaya tahunan Rp 6 juta.

Kata Amrul, bermain golf di Ibu Kota kini tidak seleluasa dulu. Sekarang, lapangan harus dipesan jauh-jauh hari. “Sekarang, orang main golf bertambah banyak,” ujarnya.

Sepuluh tahun lalu, kisah Amrul, ketika dia baru di tiba Jakarta, ia menumpang tidur selama satu tahun di kamar kos kakak kelasnya di Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat itu, ia baru bekerja sebagai konsultan di perusahaan milik bekas dosennya. Dua tahun setelah itu, ia membeli rumah tipe 70 dengan luas tanah 90 meter persegi di Cibubur. Harganya Rp 250 juta. Dari Cibubur, sehari-hari ia naik kendaraan umum. Baru beberapa bulan kemudian, ia membeli mobil. Tahun berganti, mobilnya pun ganti kelas dari Toyota Yaris ke Honda CRV. Rumahnya juga “naik pangkat” ke townhouse di Cilandak, Jakarta Selatan, seharga Rp 1,5 miliar. Dia juga membeli waralaba makanan cepat saji, membuka kos-kosan 15 kamar senilai Rp 600 juta, serta ruko di Cinere Rp 750 juta. (Baca juga: Mereka yang Beranjak Kaya)

Orang seperti Amrul ini kini jumlahnya berlimpah di Indonesia. Mereka bolak-balik Jakarta-Singapura untuk nonton konser atau berpatungan membeli tas Hermes biar keren. (Selanjutnya >>)

Yang berlangsung di Indonesia saat ini adalah fase yang telah dilalui banyak negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia–dengan pendapatan per kapita US$ 3.000-an pada 2010–telah mengangkat jutaan orang dari jurang kemiskinan. Sekitar 70 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh kelas konsumen baru ini. Kolom dosen ekonomi Universitas Indonesia Chatib Basri di majalah Tempo edisi ini menjelaskan secara jernih soal ini. Di negara seperti Jepang dan Korea Selatan, kelompok kelas menengah ini terbukti bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pemerintah mengabaikan peran kelompok ini.

Namun, tumbuhnya kelas konsumen baru ini tak semuanya positif. Dosen filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung menyebut mereka sebagai parasit kapitalisme. Kolomnya menjelaskan soal ini. Mereka mampu beli mobil Alphard, tapi selalu mengumpat saat macet. (Baca juga: Agar Tak Jadi Malin Kundang)

Meski kuat secara ekonomi, kelompok konsumen baru ini memiliki peran yang minim dalam politik. Kasus Prita Mulyasari, pasien yang digugat rumah sakit Omni Internasional, Tangerang, karena mengeluhkan layanan di jejaring sosial media adalah contohnya. Tiga tahun lalu dia dibela oleh jutaan orang lewat Twitter dan Facebook. Tapi, setelah itu persoalan dianggap selesai. “Saya merasa ditinggal,” kata Prita. (Baca: Sumpah Serapah Tepublik Tweeps).

Dia akhirnya dihukum enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Kini, dia sudah melayangkan peninjauan kembali. “Saya tak berani lagi mengeluh di sosial media,” katanya. “Takut mempengaruhi keputusan.”

Prita adalah contoh pembelaan kelas menengah dalam sebuah aksi yang disebut click activism–aksi yang nyaris tanpa risiko. Ya, begitulah potret kelas menengah Indonesia. Selengkapnya baca laporan utama Tempo, “Mereka yang Beranjak Kaya”.

February 20, 2012

Kalla: BUMN Jadi Lokomotif Pembangunan RI

Ngurus agar bumn tidak bangkrut ala (waskita karya atau jakarta lloyd ) sudah repot . Gmn mau jd lokomotif, pak Kalla!

Selasa,
21 Februari 2012
Kalla: BUMN Jadi Lokomotif Pembangunan RI
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Jusuf Kalla

BALIKPAPAN, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, badan usaha milik negara (BUMN) kini kembali menjadi lokomotif pembangunan di Indonesia.

Ketika berbicara dalam Forum Rembuk Nasional “Transformasi BUMN Menuju Ketahanan Ekonomi Nasional” di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (17/2/2012), Jusuf Kalla mengatakan, BUMN tetap diperlukan, terutama di bidang usaha yang memerlukan kepeloporan, modal besar, keberanian mengambil risiko tinggi, dan jaringan atau networking yang luas. “Seperti industri migas yang jadi keahlian Pertamina, itu memerlukan kepeloporan sebagai hal yang utama,” katanya.

Wakil Presiden RI (2004-2009) itu mencontohkan, dalam bisnis mencari minyak dan gas, perlu modal besar dan keberanian mengambil risiko, serta kebutuhan akan jaringan yang luas. “Itu sudah hal sehari-hari yang harus dihadapi Pertamina,” kata Kalla.

Begitu juga dengan BUMN lain, katanya, keempat hal tersebut menjadi acuan untuk selalu berkembang dan bertambah maju. “Dengan begitu, BUMN selalu bisa menjaga ketahanan ekonomi nasional,” kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla juga memaparkan peranan BUMN di negara-negara lain. Menurutnya, BUMN selalu bisa menjadi penggerak ekonomi, baik di negara besar, negara kecil, negara kaya sumber daya alam, maupun yang bahkan tidak punya sumber daya alam sama sekali. “Negara kecil itu contohnya Singapura. Penduduknya hanya empat juta orang, sumber daya terbatas, tapi di sana ada Temasek, BUMN yang menjadi induk banyak usaha,” kata Kalla.

Negara besar itu China dengan penduduk sekitar 1,4 miliar jiwa. Dalam bursa saham Shanghai, 80 persen perusahaan yang terdaftar adalah BUMN atau BUMD. Amerika Serikat dan Australia jadi contoh negara yang kaya sumber daya alam dengan BUMN yang sukses.

Negara yang miskin sumber daya alam tetapi maju luar biasa karena punya sumber daya manusia yang mumpuni adalah Jepang dan Korea Selatan. Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Korea Selatan, termasuk Malaysia, punya BUMN yang kuat selain juga swasta yang agresif.

Menurut Kalla, ketika banyak perusahaan swasta bertumbangan dalam krisis ekonomi, BUMN menjadi penyelamat.

Dalam sesi dialog, ketika ada penanya yang menyebutkan bahwa BUMN diduga menjadi bancakan atau sapi perahan, baik bagi pejabat maupun partai politik, atau juga sebagai tempat untuk balas jasa, Jusuf Kalla tidak membantah. “Terutama saat BUMN masih berada di bawah departemen-departemen sesuai jenis usahanya. Tapi sekarang kan tidak lagi. BUMN disatukan dalam kementerian tersendiri. Di bawah Dahlan, tentu tak ada katebelece dan lain sebagainya. Keadaan sekarang jauh lebih baik dan lebih terbuka,” ujar Kalla.

Menteri BUMN Dahlan Iskan sendiri batal hadir di forum tersebut. Dahlan, yang sedianya menjadi pembicara kunci atau keynote speaker, tergesa-gesa kembali ke Jakarta karena dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 11 Komentar Untuk Artikel Ini.

Yusuf
Sabtu, 18 Februari 2012 | 13:37 WIB
Dengan Merger dan Acquisition dengan mengukur potensi revenue BUMN Indonesia dapat menjadi perusahaan Top Dunia seperti China dengan Sinopec dan China National Peroleumnya. Fokus Indonesia terutama di perbankan, gas, agribusiness dengan kemitraan strategis (Strategic Partnership) dengan buy back option.

Yosef Li
Sabtu, 18 Februari 2012 | 13:17 WIB
buat lokomotif pribadi ya pak?? perasaan lokomotif Indonesia blom mampu buat sendiri pake bahasa lokomotif segala.. canggih amat

Indra Rizal
Sabtu, 18 Februari 2012 | 12:18 WIB
Keberhasilan pengusaha tdk tergantung pribumi/non-pribumi. Banyak koq pribumi yg berhasil… Jangan berwawasan cetek lah.

erman dulsaman
Sabtu, 18 Februari 2012 | 11:36 WIB
Waktu R2 yg diserahi ekonomi kemaren kok ga ngomong apa-apa sekarang menBUMN yg kasih ide kok dimanfaatka dasar JK gini mau jadi R1 ??????

frento sde
Sabtu, 18 Februari 2012 | 10:46 WIB
BUMN jadi lokomotif,,,pengusaha nonpri yg jadi juaranya? begitu?
1 2 3 »
KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal

TODAY’S NEWSPAPER

NEWS ARCHIVE

FEBRUARI 2012
Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mg
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4

TERKOMENTARI
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: cetak/right.php

Line Number: 139

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: cetak/right.php

Line Number: 139

February 20, 2012

Hashim’s new horizons

Hashim’s new horizons
Yanto Soegiarto | February 01, 2012
Jakarta globe
National businessman Hashim Djojohadikusumo is diversifying his business and setting up new ventures in mining and renewable energy. Today his business empire has interests ranging from rubber plantation, tin mining to planting aren trees. The businessman ranks 23rd on the 2011 GlobeAsia rich list.
Businessman Hashim Djojohadikusumo is diversifying his business and setting up new ventures in mining and renewable energy. In a rare interview, Hashim said he is moving into rubber plantations, tin mining, developing renewable energy derived from aren (arenga pinnata) trees and developing technology to tap the power of water.

Hashim Djojohadikusomo is no stranger to the ups and downs of business. Before the 1998 financial crisis, he was regarded as fast rising entrepreneur with close ties to the country’s political elite.

His business holdings included stakes in banks, agribusiness and energy. His brother Prabowo Subianto was Lieutenant General and a son in law of former president Suharto. Life was sweet then.

The crisis, however, upended his plans and he was forced to handover many of his assets to the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA). With the Indonesian economy facing a long bleak winter, Hashim decided to look elsewhere to rebuild his business.
He established himself in London and scoured the globe for new investment opportunities. He struck oil in Kazakhstan and that proved to be his road back to success and to Indonesia.

Today his business empire hasd an estimated turnover of $1.2 billion with interests ranging from energy, petrochmecials, cement, shipping and agribusiness.

He is also an emerging player in the country’s agriculture industry with plans to own large estates across the country.
We have been in commodities for a long time, palm oil and maize. Now rubber. We are already in the rubber business in West Java and are looking to expand to Kalimantan and Aceh,” he told GlobeAsia.

And, he adds, “My newest venture is in tin mining on Bangka island, where we are already making an acquisition.”
The plantation business will still be viable for the next 10 to 20 years, Hashim believes, and he is expanding his land bank in West Sumatra, South Sumatra and West Kalimantan.

We have been a player in maize for a long time, together with its end products like food and animal feed and now we are looking into developing maize in Sumba in eastern Indonesia and Kalimantan as well,” he adds.

He faces major competition, however, as commodities are also being hotly pursued by some of the country’s largest conglomerates such as Astra International, Sinar Mas and the Salim Group.

Bio-ethanol program

The businessman, who made a huge fortune from the sale of his Central Asian oil stake in 2006, is now spending time developing renewable energy by planting aren trees on his estates in various provinces, aiming to produce bio-ethanol.

The aren tree, with deep roots extending some six to seven meters into the sub-soil, is an effective means of preserving the ecology, helping to conserve water. It is easily grown in lowlands as well as on mountain slopes up to 1,400 meters above sea level.

The tree grows easily as a secondary species under forest cover, and in North Sulawesi, where Hashim’s aren concession is located, wild boar and deer have returned as the habitat improves and as new springs of water appear.

Unlike cassava, aren grows all year long. Each tree can produce 20 liters of nira extract of which 10% can be processed into ethanol while the remainder can be sold as palm sugar. A hectare of aren trees can produce 100 liters of ethanol a day.

We are planting the aren trees in East Kalimantan, replanting denuded forests in a biodiverse way using the aren trees and their variants. The end product is ethanol. Sizewise, it requires $30 million for initial investment and we are talking here about 400,000 hectares or a long-term investment of $350 million. Some European investor groups are interested,” Hashim states.

The program has created considerable interest in the region. Local media in East Kalimantan reported on Hashim’s visit to the area, noting that he was accompanied by potential investors from Abu Dhabi, France and the Netherlands. The reports added that the businessman would also build an ethanol plant.

Suwadji, a member of the Kutai Kartanegara regional assembly (DPRD) and a prominent community figure, welcomed the move. “This is the solution should we experience an energy crisis. Hashim has the support of the local legislative assembly and the local people,” he declared.

If he can realize his plans it will mark the awakening of the regency in providing for the welfare of the people,” said Suwadji, who also owns 35 hectares of land in the area, where he has successfully planted teak trees.

Hashim says that the intial planting will cover 5,000 hectares and if successful, the area targeted will be raised to 700,000 hectares. “Many multinational companies have committed to buy the ethanol,” he adds.

Rubber plantations

Hashim owns a modest 400 hectares of rubber plantation in West Java but is now planning some more extensive rubber estates in East Kalimantan, where he owns 21,000 hectares of land that was initially intended for oil palm plantation.

Agribusiness holding company Comexindo sees rubber as a better prospect than palm oil because of the tough competition in the oil palm and CPO business. Comexindo has put aside Rp1 trillion to open up the East Kalimantan land right through to full production.
An initial 1,200 hectares will be planted under a people’s ‘nucleus’ scheme. Later development will include a further 15,258 hectares that will be managed by smallholders in a partnership program with the company.

Production is expected to start in 2014 or 2015 with an estimated capacity of 500 tons a day, with 80% of the rubber exported.
Hashim, who also owns the PT Kertas Nusantara pulp and paper company together with brother Prabowo, said he expects to be a significant player in the rubber business.

Mining and investments

Hashim, known as one of the country’s most ‘discreet’ business operators, does admit that he recently entered the tin business with the acquisition of a tin mining company in Bangka Island, where he is looking at the prospect for its tin being used in the electronic industries.

It’s not about tin cans but as raw material used in cell phones, laptops, TV screens and other electronic components,” he stated. And, he adds, “We are also looking to invest in gold mining in Indonesia and abroad. Also coal, but we have not made any investments yet.”

When Hashim sold his Nations Energy to China’s Citic Corp. in 2006, pocketing Rp17.2 trillion, he did not leave the oil and gas business entirely. In 2008, he established Nations Petroleum, operator of the Rombengan field in Papua, the South Madura Block and the Brunei Block L field. He sold those assets to Australia’s AED Oil and then, in 2010, divested his remaining stake in his oil fields in the United States, leaving him with significant cash resources.

Hashim, who ranks 23rd on the 2011 GlobeAsia rich list with a net worth of $910 million, is blunt about his approach to business. “Basically we are opportunists. We set up new ventures as well as equity investment. If a company needs capital infusion, management, we have done that, as in Canada and in the US where we became controlling shareholders. But we would rather not make passive investments in non-public companies.”

Water power

Energy from water is another new direction for the businessman. He is developing low-cost water-power systems suitable for developing countries, including Indonesia.

It’s an invention by an Indonesian engineer, Ismun Uti Asdan, which has been patented. It’s power-generating equipment he calls Kincir Ismun or the Ismun Waterwheel, which works in perennial rivers. You don’t need rushing water or dams and it works in lowland rivers. We are developing the prototype for commercial purposes,” Hashim said,

The waterwheel can adapt to the rise and fall of the river by being mounted on a pontoon. It can be combined with wind power. Compared to a solar power plant, the Kincir Ismun power plant is cheaper and easier to handle and far easier to repair.

Many local governments from Papua and Kalimantan have already used the waterwheel and Hashim has tested it in his own plantations. Ismun is now working to meet the demand for different capacities to meet a variety of local conditions.

With Hashim interested in supporting development of the waterwheels, Ismun is working to develop several models with capacity of 2,500 watts, 3,000 kilowatts, 30,000 kilowatts and 50,000 kilowatts.

Group consolidation

Hashim’s group of companies, the Arsari Group, named after his children Aryo, Sarah (Rahayu Saraswati) and Indra Djojohadikusumo, has completed a major consolidation.

Heir apparent Aryo Djojohadikusumo, 29, who completed his studies at London University, was the force behind the consolidation process and helps his father at the helm of the group.

Aryo is now commissioner of Arsari Group and holds a strategic position in controlling the group’s subsidiaries. He is president director of PT Arsari Putra Indonesia and PT Karunia Tidar Abadi.

Arsari Group’s core businesses are in agribusiness, mining and minerals, logistics and energy. The group also runs mushroom and pearl culture businesses exporting to the US, Europe, Japan and the Middle East.

The group is also expanding in large-scale ranching in Sumatra while PT Cito Sarana Jasa Pratama is in logistics and courier services and operates warehouses.

Nor has Hashim neglected his old businesses in favor of his new projects. His oil palm plantation in West Sumatra won an award for preserving the environment by leaving some 3,000 hectares in its natural state as a tiger sanctuary.

This was his second animal conservation endeavor, after Mangkajang, Kalimantan, where he manages a 1,260-hectare green belt for native flora and fauna. This, says Hashim, provides natural habitat for 450 orangutan, 12 Sumatran elephants and 30 honey bears.
It’s about cultural heritage, which we have to preserve. Preserving our cultural heritage, not just our physical cultural heritage but also landscape, forest, wildlife, nature, environment, the reefs, the waters. Culinary traditions, food, wayang and so forth.

There is relevance between business and culture. Business should support culture and culture civilizes business. Hopefully businessmen who are influenced by culture become more civilized. I believe it: Culture civilizes businessmen,” states Hashim, a well-known art collector and who runs a number of philanthropic organizations.

These organizations aim to preserve Javanese cultural heritage in the widest sense and provide education for the needy. The Arsari Djojohadikusumo Foundation and Wadah Titian Harapan Foundation concentrate on early childhood education, providing assistance in the form of hardware and software in information technology, books, libraries and buildings. The Arjasari Library in Bandung is a learning center for teachers, students and farmers.

More than 1,200 children have enjoyed grants while scholarships are provided for post-graduate programs in collaboration with Gajah Mada University (UGM) in Yogyakarta, with an emphasis on museum curator skills, anthropology, archeology and the Javanese cultural heritage.

Hashim’s foundations also work to preserve historic buildings, the renovation of the tombs of the Javanese kings and the digitalizing of ancient texts.

Hashim has a vision to preserve cultural heritage, the tangible and the intangible. He just doesn’t want his work to be talked about,” says Professor Frank Tugwell of Pomona College in the United States, which awarded Hashim its prestigious Blaisdell Distinguished Alumni Award.

For my part, I wish there were many more businessmen who were willing to preserve our cultural heritage as part of their corporate social responsibility,” notes Hashim. “I am not the only one. Arifin Panigoro also sponsors and is active in the preservation of cultural heritage, including wildlife preservation.”

Hashim, who is also the chairman of the Indonesian Chess Association, continues to maintain business interests abroad and is currently eyeing opportunities in India and Mongolia.

Kincir Ismun, the modern waterwheel

It all started during a rainy session when little Ismun Uti Adan asked his mother if he could have one of her yarn spindles for a toy. He used the spindles to make a waterwheel and played in the water rushing along the drains around his house.

That small boy never thought that one day he would invent a smart but simple technology for a micro-hydro power plant.
In the eyes of Prof. Dr. Ir Indarto, dean of Gadjah Mada University (UGM), Ismun is a very tenacious person who won’t give up until his goal is acheved.

“Ismun and I have been very good friends since our student days at UGM. So I know him well. He is very active and creative,” Indarto told GlobeAsia’s Ardhian Novianto.

Ismun’s journey through life was much like that of other people in the interior of West Kalimantan in the 1950s, living in harmony with nature. His describes his life as just like the flowing rivers of Kalimantan. When he was accepted as student in mechanical engineering in one of the best universities in the country, he saw this as part of the natural flow of his destiny.

When Ismun graduated from high school in 1963, UGM had just opened a new department of mechanical engineering. It offered an opportunity for every high school graduate with the highest grades in each province to enter the department without a test. Ismun was one of the fortunate few.

Ismun’s idea to use the river to generate electricity was inspired by the fact that his hometown is located on the river but most people there lived without electricity.

He knew that the common technology for electricity generation is to have a conventional hydro-electric power plant, expensive to build and which damages the riverine ecosystem. Damming the river would also inevitably affect the lives of people who use the river as their traditional means of transportation.

“To build such hydro-electric plants and to build an integrated electricity network is not possible due to the economic scale. So I invented the first waterwheel applicable for small rivers with slow water flow in 1984. A waterwheel with a diameter of one meter and submerged parts succeeded in turning a car alternator to generate electricity,” he recalls.

In 1996, Ismun built a bigger waterwheel, with a diameter of five meters, with two-meter blades submerged in water. He tried the device at his home town in Kalimantan, but it did not work.

The cause of the faulure was the characteristic of water as an incompressible fluid. When the blades churned the water, the surface of the water maintained pressure on the blade and the waterwheel stopped turning.

“I felt bad, I cried. I moped for several days, frustrated. Since then, I have been thinking about how to solve the problem. One day, I looked out the window and the louvred glass window insired me. If I applied the louver window principle, it might work,” Ismun thought.

Two years later, Ismun created a waterwheel with moving blades using the louver principle. He succeded in making a 3,000-watt power generator that worked well.

At first he called his invention “moving blades waterwheel” but many micro-hydro researchers asked him just to use his own name for the invention. So the waterwheel came to be called Kincir Ismun or the Ismun waterwheel. He obtained his patent cerificate in 2002.
Many local governments in Papua and Kalimantan have already ordered the Kincir Ismun. Realizing that he needed capital to mass-produce the waterwheel, he met with businessman Hashim Djojohadikusumo last year. That was how the venture started, offering a new means of bringing power to small and isolated communities.

SHARE THIS PAGE

6 0 0 0

Post a comment
Please login to post comment

Comments
Be the first to write your opinion!

February 20, 2012

Tambang Banyak Picu Masalah

Senin,
20 Februari 2012
Tambang Banyak Picu Masalah
Untungkan Pengusaha, tetapi Merugikan Rakyat Banyak

Jakarta, Kompas – Usaha pertambangan di Tanah Air hingga saat ini lebih banyak memicu beragam masalah serius, mulai dari pelanggaran aturan dan hukum, konflik sosial dan horizontal, kerusakan lingkungan tidak terkendali, hingga ujung-ujungnya tindakan kriminal dan kekerasan. Praktik usaha ini pun belum banyak memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.

Jika berbagai persoalan itu tidak segera ditangani, termasuk evaluasi pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), permasalahan akan semakin kritis dan pada saatnya akan menimbulkan konflik sosial, perkara hukum, dan yang sudah terus terjadi adalah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Demikian benang merah masalah pertambangan dari delapan provinsi, yaitu Aceh, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat.

Kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan dilaporkan muncul dari Kabupaten Aceh Besar, yaitu rusaknya aliran Sungai Krueng Aceh dan hancurnya 10 perbukitan yang akan memicu krisis air bersih akibat eksploitasi bahan galian C.

Ada tiga lokasi pertambangan di Aceh Besar yang disoroti akibat dampak buruk lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya. Ketiga lokasi itu adalah tambang pasir besi di Lampanah, Seulimeum, tambang galian C di Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh, dan tambang bijih besi di Lhoong oleh PT Lhoong Setia Mining.

Pemimpin Kemukiman Lampanah, Aceh Besar, Idham Ahmad mengatakan, sejak PT Samana Citra Agung dan Bina Meukuta Alam masuk untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi pasir besi di Lampanah, terjadi persoalan sosial di wilayah itu. ”Dulu katanya di sini mau dibuka lapangan golf, ternyata dibuka tambang pasir besi. Kami tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba mereka masuk begitu saja. Itu yang kami resahkan. Lebih parah lagi, kami diadu domba,” kata Idham.

Pertambangan pasir besi juga merusak terumbu karang. Nelayan di Lampanah kian sulit mencari ikan. Belum lagi dampak abrasinya.

Temuan Kepolisian Resor Ketapang, Kalbar, atas 6.500 karung pasir zirkon seberat 325 ton dari sebuah gudang perusahaan tambang, membuktikan maraknya pertambangan ilegal di wilayah itu. Zirkon adalah mineral tambang sejenis pasir yang digunakan untuk bahan baku pembuatan keramik dan komponen elektronik.

Kepala Bidang Konservasi Dinas Pertambangan dan Energi Kalbar Bambang Santoso mengatakan, sejumlah negara seperti China mengolah zirkon hingga mendapatkan konsentrat ilmenit dan titan yang mengandung zat radioaktif. ”Itulah sebabnya, importir asal China berani membeli zirkon dalam jumlah berapa pun dari Indonesia,” kata Bambang.

Badan Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo mencatat, pertambangan di daerah itu telah menyebabkan pencemaran air di Paguyaman dan Bone Bolango. Luas kawasan yang dipakai 36 IUP mencakup 209.460 hektar, belum termasuk kawasan yang dipakai petambang emas ilegal. Dari 36 IUP di empat kabupaten di Gorontalo, 17 di antaranya sama sekali belum ada kegiatan.

Berdasarkan rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Samarinda, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menyetop sementara 8 pertambangan batubara dan memberikan peringatan kepada 31 pertambangan batubara akhir Januari lalu. Pertambangan itu merusak lingkungan karena tak ada reklamasi lubang bekas tambang, tidak menanam kembali, tidak memiliki areal pembuangan air limbah, dan tidak mempunyai izin limbah bahan berbahaya dan beracun. Perusahaan diberi tenggat hingga 25 Februari untuk memulihkan kerusakan lingkungan.

Pelanggaran prosedur

Menyangkut pelanggaran prosedur pengurusan izin pertambangan, Juni 2011 aktivitas pertambangan galian C di Kecamatan Darul Kamal sudah ditutup Bupati Aceh Besar, tetapi eksploitasi tetap berlangsung. ”Pada Januari 2012, izin mereka sudah selesai, tapi sampai sekarang tetap ada alat berat yang masih menggali lempung di sini,” kata Erliana, Camat Darul Kamal.

TM Zulfikar, Direktur Walhi Aceh, menilai masyarakat tidak pernah menikmati manfaat dari penambangan. Bahkan, pendapatan asli daerah juga kecil dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan. ”Usaha itu hanya menguntungkan pengusaha,” kata Zulfikar.

Di Sumba, meski IUP masih sebatas eksplorasi oleh PT Fathi Resource, hal itu sudah menimbulkan konflik. Pengeboran dilakukan di lokasi yang dianggap keramat dan di daerah tangkapan air. Total izin eksplorasi 50.000 hektar mencakup sebagian wilayah kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Lai Wanggi Wanggameti, Sumba Timur.

Koordinator Komunitas Peduli Tanah Sumba Pastor Mike Keraf CSsR mengatakan, saat ini tiga warga Sumba Tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Waikabubak, Sumba Barat, terkait kasus pembakaran alat bor tambang milik PT Fathi. Persidangan itu dipaksakan karena sebelumnya staf PT Fathi, anggota kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Waikabubak menawarkan kepada ketiga warga itu agar memberikan kesempatan kepada PT Fathi mengelola tambang.

Direktur PT Fathi Resource Acmad Chandra membantah aktivitas perusahaan ditolak warga. Mungkin ada sebagian warga menolak, tetapi itu karena diprovokasi pihak lain. ”Kami melakukan sosialisasi dan eksplorasi di lokasi yang telah diberi izin oleh pemerintah. Kami hanya melakukan pengeboran di titik lokasi yang sangat terbatas sehingga tidak mungkin merusak lingkungan sekitar seperti yang diberitakan,” kata Chandra.

Untuk mengatasi masalah itu, di Aceh Besar telah direkomendasikan penghapusan izin pertambangan di wilayah ini. Pemkab Bone Bolango berkomitmen tidak akan menerbitkan IUP baru hingga akhir 2012. Begitu juga di Kaltim. ”Jika perusahaan tambang tidak segera memperbaiki lingkungan sampai waktu yang ditentukan, maka izin usaha pertambangan akan dicabut,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Samarinda Endang Liansyah.(HAN/ENG/IRE/ZAL/KOR/APO/AHA/ILO/PRA/REN/CHE/HRD)

February 20, 2012

Saudi Aramco-Pertamina Bekerja Sama

Senin,
20 Februari 2012
KILANG MINYAK
Saudi Aramco-Pertamina Bekerja Sama
Jakarta, Kompas – Saudi Aramco Asia Company Limited, anak perusahaan Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), dan PT Pertamina (Persero) sepakat melaksanakan kajian atas rencana pembangunan proyek kilang minyak dan petrokimia terintegrasi di Tuban, Jawa Timur. Kajian ini mengenai kelayakan keekonomian.

Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman antara Saudi Aramco Asia Company Ltd dan PT Pertamina. Menindaklanjuti nota kesepahaman itu, tim pelaksana proyek akan memasuki fase selanjutnya, yaitu kajian bersama, yang termasuk di dalamnya riset pasar, analisis keekonomian, serta studi konfigurasi kilang.

Saudi Aramco Asia Company Ltd memiliki rentang bisnis luas dan mendukung layanan untuk berbagai operasi bisnis Saudi Aramco di Asia Pasifik. Adapun Saudi Aramco merupakan perusahaan migas milik Pemerintah Arab Saudi, yang mengelola cadangan minyak terbukti 260 miliar barrel atau terbesar di dunia dan cadangan gas terbesar keempat di dunia.

”Ini langkah penting pertama untuk mempererat hubungan kami dengan Pertamina. Ini juga bagian dari strategi Saudi Aramco untuk meningkatkan eksistensi bisnis hilir globalnya,” kata Wakil Presiden Pemasaran, Suplai, dan Koordinasi Joint Venture Saudi Aramco Dawood M Dawood dalam keterangan pers, Sabtu (18/2), di Jakarta.

Proyek kilang dan petrokimia itu didesain untuk mengolah minyak mentah 300.000 barrel per hari (bph) yang sebagian besar akan dipasok Saudi Aramco berdasarkan kontrak jangka panjang. Fasilitas itu juga akan memproduksi petrokimia dan bahan bakar minyak bermutu tinggi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat di Indonesia dan Asia Tenggara.

Selain itu, proyek tersebut merepresentasikan peluang bagi Saudi Aramco untuk bermitra dengan Pertamina, BUMN Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, dan untuk mengapitalisasi peluang investasi di industri hilir Indonesia yang terus tumbuh. Nota kesepahaman itu akan mempererat kerja sama antara Saudi Aramco dan Pertamina serta meningkatkan prospek bagi diversifikasi ekonomi dan industrialisasi di Indonesia.

”Kami berkomitmen untuk merancang investasi yang saling menguntungkan dengan mitra untuk proyek yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan,” kata Dawood menegaskan.(EVY)

February 20, 2012

ASTRA AGRO Produksi Minyak Sawit 98.042 Ton

ASTRA AGRO Produksi Minyak Sawit 98.042 Ton
Oleh Irvin Avriano A.
Senin, 20 Februari 2012 | 14:23 WIB

Berita Terkait

LAHAN SAWIT: Ekspansi Malaysia Terselubung, Petani Cemas
HARGA KOMODITAS: Permintaan Kakao Berpotensi Naik
HAMA TIKUS: Lahan Padi Kabupaten Malang Rusak Parah
HARGA KOMODITAS: Minyak Sawit Tembus Level Tertinggi
PENJUALAN MOBIL: Astra Dominasi Pasar Per Januari 2012
JAKARTA: PT Astra Agro Lestari Tbk membukukan kenaikan produksi minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) sebesar 6,4% menjadi 98.042 ton sepanjang Januari, dari sebanyak 92.116 ton pada Januari tahun lalu.

Produksi tersebut juga dibarengi peningkatan hasil panen tandan buah segar sawitnya (TBS) sebesar 6,6% menjadi 368.299 ton pada Januari dari sebanyak 345.448 ton pada periode yang sama tahun lalu.

Nilai produksi dan panen emiten sawit Grup Astra itu disampaikan Investor Relations Astra Agro Rudy Limardjo dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia siang ini, 20 Februari 2012.

Sayangnya, meskipun panen TBS dibukukan meningkat, tetapi imbal hasil (yield) panen TBS yang dibukukan perusahaan justru menurun sebesar 1,3% menjadi 1,55 ton per hektare pada Januari dari 1,57 ton per hektare pada Januari tahun lalu.

Hasil panen perusahaan yang dipimpin Widya Wiryawan itu disumbangkan oleh kebunnya di Sumatra sebesar 159.321 ton, Kalimantan sebanyak 137.051 ton, dan Sulawesi sebesar 71.927 ton pada Januari.

Namun, hasil panen perkebunan Astra Agro yang berada di Sumatra itu turun tipis dari panen pada Januari tahun lalu, yaitu sebesar 0,5% dari 160.134 ton.

Di sisi lain, panen dari kebun Kalimantan meningkat 5,6% dari sebelumnya 129.782 ton dan Sulawesi meningkat 29,5% dari sebelumnya 55.532 ton.

Dari jumlah tersebut, emiten sawit Grup Astra tersebut juga membukukan kenaikan minyak inti sawit (kernel) sebesar 10,9% menjadi 21.335 ton pada Januari dari sebelumnya 19.235 ton pada Januari tahun lalu.

Harga saham perusahaan yang berkode saham AALI ditutup terkoreksi 350 poin atau 1,54% ke Rp22.350 pada jeda siang, yang membentuk kapitalisasi pasarnya Rp35,2 triliun.

Posisi harga itu juga membentuk rasio harga saham terhadap laba bersihnya atau PER (price to earnings ratio) 13,28 kali. (sut)

February 20, 2012

RUU Industri Pertahanan Dibahas

RUU Industri Pertahanan Dibahas
C-295 AU Republik Ceko. TNI AU akan diperkuat sembilan C-295 yang akan dibangun di PT DI. (Foto: Airbus Military)

18 Februari 2012, Batam: Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan. Aturan tentang pendukung industri pertahanan dalam negeri akan dimasukkan di dalamnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, saat ini pemerintah masih membahas inventarisasi masalah dalam rancangan undang-undang (RUU) itu. Diharapkan dalam waktu dekat RUU itu diajukan ke DPR. ”RUU ini menjadi payung hukum pengembangan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Purnomo, Kamis (16/2), di Batam, Kepulauan Riau.

Di dalam RUU itu diatur tentang keberpihakan pemerintah kepada pelaku industri pertahanan dalam negeri. Karena masuk dalam aturan resmi, keberpihakan itu harus diwujudkan.

Belum semua kebutuhan pertahanan bisa dipenuhi industri dalam negeri. Untuk senjata yang harus diimpor, sedapat mungkin ada keterlibatan industri dalam negeri. Pemerintah juga mendorong penggunaan komponen lokal. Didorong pula kerja sama antara pabrik pembuat dan pelaku industri pertahanan dalam negeri. “Mana saja langkah yang dimungkinkan akan ditempuh,” tutur Purnomo.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, Dewan akan menbahas RUU itu mulai Maret 2012. Diharapkan tahun ini juga bisa disahkan. “Kebijakan afirmatif pada industri pertahanan ditegaskan di sana,” katanya.

Pembahasan RUU itu tidak hanya dalam pandangan kebutuhan TNI dan Kementerian Pertahanan saja. Pemakai produk industri pertahanan tak hanya TNI. “Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, misalnya, membutuhkan produksi industri pertahanan pula,” tutur Mahfudz.

DPR mengapresiasi Kementerian Pertahanan dan TNI yang menggunakan produk dalam negeri. TNI antara lain memiliki panser angkut personel buatan PT Pindad, Anoa. Selain itu, TNI juga tengah memesan kapal patroli yang dibuat galangan kapal dalam negeri.

Sebelumnya, Purnomo menginformasikan pula PT Dirgantara Indonesia (DI) membeli sembilan pesawat C-295 dengan Airbus Military. PT DI juga akan menjadi penyedia utama C-295 di Asia Tenggara.

Sumber: KOMPAS

February 20, 2012

PERMEN ESDM NO. 7/2012: Larangan Penjualan Bijih Mineral Dipertanyakan

PERMEN ESDM NO. 7/2012: Larangan Penjualan Bijih Mineral Dipertanyakan
Oleh Odie Krisno
Senin, 20 Februari 2012 | 11:20 WIB

Berita Terkait

IKLIM INVESTASI: IMA Dukung Permen Nilai Tambah Tambang
ATURAN TAMBANG: Permen Nilai Tambah Undang Pertanyaan
HARGA NIKEL: Melonjak Karena Regulasi RI Membingungkan
BATU BARA: Pemerintah Diminta Perlunak Aturan Nilai Tambah
BATU BARA: Presiden Perintahkan Awasi Ketat Kegiatan Penambangan
PONTIANAK: Kadin Kalimantan Barat mempertanyakan larangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk menjual bijih mineral ke luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.7/2012, karena meresahkan para pelaku usaha di wilayah ini.

Ketua Kadin Kalimantan Barat (Kalbar) Santyoso Tio mempertanyakan Permen ESDM No.7/2012 terutama menyangkut Pasal 21 yang melarang Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi untuk menjual bijih mineral keluar negeri paling lambat 3 bulan sejak diberlakukannya peraturan menteri tersebut per 6 Februari 2012.

“Akibat Permen ESDM tersebut meresahkan pelaku usaha yang khususnya selama ini bergerak dalam bidang pertambangan bauksit, bijih besi dan zikron khususnya yang berada di Kalbar,” ujar Santyoso kepada Bisnis, hari ini.

Dia menjelaskan apabila Permen tersebut diberlakukan, semua kegiatan tambang akan berhenti dan menimbulkan dampak yang sangat mematikan bagi pengusaha tambang. Ini terutama yang berkaitan dengan kontrak jual beli, sewa kendaraan, sewa ponton, yang juga berakibat pada masalah kredit di bank yang sedang berjalan, dan tenaga kerja.

Dalam Permen ESDM No.7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral khususnya Bab IX Pasal 21 ketentuan peralihan disebutkan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri, dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak peraturan diberlakukan.

Santyoso menjelaskan, selama ini pengusaha di sektor tambang bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam IUP operasi produksi dan sesuai dengan UU Minerba No.4/2009 yang intinya masih memperbolehkan melakukan penjualan sampai 2014.

Untuk itu, kata Santyoso, sampai saat ini pengusaha sedang berupaya atau menambah investasi dan menambah unit pengolahan dalam meningkatkan nilai tambah mineral.

“Hampir semua hasil tambang yang dihasilkan di Kalbar bukan low material lagi, tapi sudah ada peningkatan mutu dan nilai jual,” katanya.

Meski demikian, Santyoso mengakui, hasil produksi belum mencapai produk minimum yang dikehendaki dalam peraturan menteri tersebut, misal biji besi harus mencapai batas pemurnian 85% sampai 2014. Untuk mencapai batas pemurnian [pengolahan] dari saat ini sebesar 60% menjadi 85% atau bahkan 90%, lanjut Santyoso, tentu membutuhkan waktu untuk kajian investasi sesuai material yang tersedia dan nilai ekonomis yang terkait energi dan lahan.

“Kami sudah sepakati sesuai UU No.4/2009 yang diperbolehkan menjual sampai 2014, dan sesuai dengan UU tersebut tentu kami tentu mempersiapkannya hingga menjual sampai bahan tambang jadi, tetapi kenapa tiba-tiba ada peraturan menteri itu,” jelasnya.

Anehnya, kata Santyoso, bukan hanya Permen ESDM No.7/2012 itu saja yang jelas-jelas mengalahkan UU No 4/2009, tetapi Dinas ESDM di level provinsi tidak dilibatkan dalam membuat peraturan tersebut.

“Bahkan informasi adanya peraturan menteri tersebut tidak dikirimkan ke dinas dan asosiasi atau Kadin, malah kami dapat dari internet,” ujarnya.

Santyoso mengatakan dengan terbitnya Permen ESDM itu menunjukkan kurangnya eksistensi pemerintah dalam menciptakan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha.

Adanya Permen itu, kata Santyoso, Kadin Kalbar bersama 20 pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan dan Dinas Pertambangan dan Energi Kalbar akan membahasnya dan akan disampaikan ke Gubernur Kalbar untuk diteruskan ke Kementrian ESDM.(api)

February 20, 2012

Industri Baja Kesulitan

Industri Baja Kesulitan
Bahan Baku Impor Dicekal, Dinilai Mengandung B3

Jakarta, Kompas – Industri peleburan baja nasional yang tergabung dalam Indonesian Iron and Steel Industry Association kesulitan akibat kekurangan bahan baku impor. Untuk produksi billet dan slab baja 6 juta ton per tahun, diperlukan scrap atau besi tua sebesar 7,5 juta ton per tahun.

Sejauh ini, pasokan bahan baku dari dalam negeri maksimum hanya 30 persen. Sisanya masih harus dipenuhi dari impor.

Direktur Eksekutif Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Edward Pinem di Jakarta, Minggu (19/2), mengatakan, industri baja anggota IISIA sudah beroperasi lebih dari 30 tahun dan kegiatan importasi besi tua sudah rutin. Industri baja paham akan pentingnya keselamatan lingkungan sehingga tidak ada niat mengimpor bahan yang membahayakan lingkungan dan kelangsungan berusaha.

Menurut Edward, IISIA kini beranggota 50 perusahaan, dengan kapasitas produksi sekitar 6 juta ton per tahun dengan jumlah tenaga kerja 30.000 orang. Investasi sekitar Rp 9,1 triliun.

Edward mengatakan, implementasi dari pentingnya ketertiban impor besi tua telah dilakukan inspeksi pra-pengapalan oleh Sucofindo bekerja sama dengan pihak kedua di pelabuhan muat sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 untuk melindungi importir dengan memastikan kecocokan isi kontrak impor dengan material yang dimuat di pelabuhan asal barang.

”Saat ini, sekitar 2.000 lebih kontainer berisi besi tua sebagai bahan baku peleburan industri baja tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang sudah memasuki hari ke-13. Hal ini ekses dari kasus impor besi tua oleh PT HHS,” ujar Edward.

Edward meminta pemerintah memahami kegalauan perusahaan baja nasional untuk segera mempercepat pengeluaran setiap kontainer yang berisi besi tua melalui kebijakan khusus, memperbaiki pedoman importasi besi tua berkaitan dengan tingkat impurities dan cara mengambil contoh. Secara internasional, praktik importasi scrap dalam realitas tidak ada yang selalu bersih dan bebas impurities, seperti blok mesin, rantai transmisi, dan velg roda.

Selain itu, Edward juga memandang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan undang- undang lingkungan hidup banyak menyulitkan industri baja nasional, terutama bagi industri hulu baja.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo bersama Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Masnellyarti Hilman, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono, akhir Januari lalu, meninjau tumpukan peti kemas.

Kambuaya saat itu mengatakan, impor besi tua tidak dilarang asalkan bersih dan kering. ”Tetapi, seperti kita lihat, besi tua di peti kemas basah, ada tanah dan sampah,” ujarnya. Menurut dia, importir dan pemasok melanggar UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No 18/2009 tentang Sampah.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Iyan Rubiyanto, Minggu, menegaskan, pihaknya terus menahan 113 peti kemas tadi atas rekomendasi KLH. Hal ini karena peti kemas tadi berisi limbah B3. ”Kami tidak ingin negeri ini menjadi tempat pembuangan sampah,” ujarnya. (OSA/ppg)

February 17, 2012

Wuih! ‘Satpam’ Freeport Eks Marinir AS

Kamis, 16/02/2012 19:22 WIB
Wuih! ‘Satpam’ Freeport Eks Marinir AS
Ahmad Toriq – detikFinance

Jakarta – PT Freeport Indonesia (Freeport) mengaku menggunakan jasa eks marinir AS sebagai konsultan pengamanan pertambangan. Adanya pengakuan tersebut membuat Freeport mendapat kritikan keras dari para anggota DPR-RI.

“Untuk konsultan keamanan memang menggunakan tenaga asing, eks marinir AS. Kegiatan utama mereka pengamanan logistik, konvoi membawa bekal dari dataran rendah ke tinggi,” kata Presdir PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto, saat rapat kerja dengan Tim Pengawas Otonomi Khusus Papua dan Aceh di Gedung DPR, Kamis (16/2/2012).

Mendapat jawaban tersebut, Ketua Tim Pengawas Otonomi Khusus Papua dan Aceh DPR RI Priyo Budi Santoso menanggapi sinis. “Apakah tidak ada pendekar dari putra asli Papua atau mantan TNI/Polri?” tanya Priyo.

Belum sempat menjawab, Rozik sudah dicecar pertanyaan dari anggota timwas dari Fraksi Partai Golkar, Yoris Rameway. Yoris menyarankan agar Freeport menggunakan jasa orang asli Indonesia.

“Masa mesti pakai orang Amerika? Anda nggak percaya orang Indonesia? Stop itu, ikut aturan disini,” ujar Yoris.

Namun, akhirnya jawaban dari pertanyaan tersebut tidak dilakukan pada rapat tersebut. Priyo menyarankan agar dialokasikan waktu khusus untuk mendengar jawaban dari Presdir PT Freeport Indonesia.

(hen/hen)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 85 other followers