Archive for June, 2012

June 19, 2012

Dahlan Ancam Copot Bos BUMN yang Tak Lapor Kekayaan

SELASA, 19 JUNI 2012 | 10:52 WIB
Dahlan Ancam Copot Bos BUMN yang Tak Lapor Kekayaan
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengancam akan memberhentikan pimpinan perusahaan BUMN yang tidak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kalau dia tidak mau melaporkan, berarti dia tidak mau jadi pimpinan,” kata Dahlan di kantor KPK, Selasa, 19 Juni 2012. Dahlan belum mengetahui ada tidaknya anak buahnya di perusahaan pelat merah yang tidak taat melaporkan harta kekayaan. Untuk itu, dia mendatangi kantor KPK guna bertemu Direktur LHKPN Cahya Hardianto Harefa. Tujuannya, mencari tahu informasi mengenai mereka.

“Saya ke sini untuk mencari tahu ada enggak yang masih belum disiplin,” katanya. Ketika dia menemukan ada pimpinan BUMN yang belum disiplin, Dahlan berjanji akan mendisiplinkannya. “Kalau belum disiplin (melaporkan LHKPN), ya disiplinkan,”

Dahlan mendatangi kantor KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Dia datang ditemani ajudannya. Pemilik media Jawa Pos Grup ini mengenakan kemeja putih dan jeans biru. Dahlan tidak lupa memakai sepatu kets dengan tiga garis putih di sampingnya. Ini adalah sepatu buatan lokal merek “Dahlan Iskan”.

June 19, 2012

Train 2 Blok Masela dibangun di daratan

Diunduh dari Kontan online

Train 2 Blok Masela dibangun di daratan
Oleh Fitri Nur Arifenie – Selasa, 19 Juni 2012 | 08:08 WIB

KomentarTelah dibaca sebanyak 158 kaliKomentar

JAKARTA. Pemerintah menginginkan kilang train kedua untuk pengolahan liquefied natural gas (LNG) dari gas yang berasal dari Blok Masela dibangun di wilayah daratan. Alasan pemerintah agar masyarakat di Maluku lebih merasakan dampak ekonomi atas proyek gas di laut Arafuru tersebut.
Sebelumnya, Inpex Corporation, pengelola gas di Lapangan Abadi, Blok Masela, telah memperoleh persetujuan dari pemerintah untuk membangun kilang pertama pada 2011 lalu.
Sesuai persetujuan pemerintah juga, kilang ini nantinya akan dibangun terapung (floating). Untuk membangun kilang pertama ini Inpex mengeluarkan ongkos hingga sebesar US$ 5 miliar.
Kalau tak ada aral melintang, kilang yang mampu memproduksi LNG sebanyak 2,5 juta ton per tahun ini, akan selesai pada 2017 nanti.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo mengatakan, Inpex juga telah mengajukan izin pembangunan kilang kedua. Saat ini kilang kedua ini masih dalam tahap studi kelayakan.
Namun untuk kilang kedua ini, pemerintah meminta dibangun di Pulau Saumlaki tyang masuk wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat. “Kalau dibangun di darat akan memberikan dampak besar bagi masyarakat sekitar,” katanya, Senin (18/6).
Untuk kilang kedua ini, Inpex menargetkan mampu memproduksi LNG sebanyak 1,5 juta hingga 2 juta ton per tahun. Target ini sesuai dengan ketersediaan cadangan gas di lapangan Abadi tersebut.
Sekadar informasi, Blok Masela diperkirakan memiliki cadangan gas sebesar 6,05 triliun kaki kubik (TCF). Untuk total investasi proyek tersebut bisa menelan biaya hingga US$ 19 miliar.
Dia bilang nantinya seluruh produksi di LNG Masela akan diupayakan untuk memasok kebutuhan di dalam negeri. Tentu saja, pasokan itu tetap mempertimbangkan nilai keekonomian harga gas dan ketersediaan infrastrukturnya.
Saat ini Inpex Corporation menguasai 60% saham di Blok Masela. Sedangkan Shell dan PT Energi Mega persada, masing-masing menguasai saham sebesar 30% dan 10%.

June 19, 2012

Cuma di Indonesia, Punya Kartu Kredit Dibatasi

Cuma di Indonesia, Punya Kartu Kredit Dibatasi
Herdaru Purnomo – detikfinance
Selasa, 19/06/2012 13:18 WIB

Foto: Bank Indonesia
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mewajibkan nasabah kartu kredit hanya dapat memegang kartu dari dua penerbit saja. Hal ini menuai keberatan dari kalangan penerbit kartu kredit.

General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengatakan hanya di Indonesia yang membatasi jumlah kepemilikan kartu kredit seseorang.

“Cuma di Indonesia yang dibatasi ini. Kartu kredit hanya boleh dari dua penerbit. Ini susah penerapannya,” kata Steve ketika berbincang dengan detikFinance, Selasa (19/5/2012).

Menurut Steve, saat ini pemegang kartu kredit tercatat sebanyak 14,8 juta. Dengan rata-rata seseorang memegang 2 sampai 3 kartu kredit.

“Nah itu bisa saja 2 penerbit bahkan lebih maka hal ini perlu dilakukan indentifikasi,” kata Steve.

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP yang baru, bank sentral membatasi jumlah kartu kredit setiap orang. Jumlah penerbit kartu kredit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit kepada seorang pemegang Kartu adalah maksimum hanya 2 (dua) penerbit kartu kredit.

Ketentuan pembatasan tersebut hanya berlaku untuk calon pemegang dan pemegang Kartu Kredit yang memiliki minimum pendapatan tiap bulan sebesar Rp 3 juta sampai Rp 10 juta.

Misalnya saja seseorang memiliki 3 kartu kredit yakni dari BCA, BNI, dan Bank Mandiri dengan pendapatan Rp 5 juta per bulan. Maka nasabah ini terkena aturan pembatasan tersebut dimana harus mengembalikan satu kartu kreditnya kepada bank.

“Nanti kita lakukan identifikasi siapa saja nasabah yang memiliki kartu kredit lebih dari 2 penerbit. Nah itu membingungkan, siapa yang harus menutup apakah nasabah yang memilih atau bank yang memaksa menutup. Lalu apakah penerbit tersebut mau untuk menutupnya, dan bagaimana pembayarannya jika masih ada cicilan,” papar Steve.

Lebih jauh Steve mengatakan jika melihat negara lain seperti Singapura dan Malaysia rata-rata pemegang kartu memang melebihi di Indonesia. Bahkan di Korea Selatan itu bisa mencapai 5 sampai 6 kartu setiap orangnya.

“Jadi ini baru pertama kali di RI dibatasi,” tutup Steve.

+++++++++++++++++++++++

Ingat! Pendapatan Minimal Pemegang Kartu Kredit Harus Rp 3 Juta/Bulan
Herdaru Purnomo – detikfinance
Selasa, 12/06/2012 12:17 WIB

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengeluarkan surat edaran mengenai alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Surat edaran ini merupakan peraturan pelaksana dari PBI No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.

Surat edaran BI ini diperlukan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan aspek peningkatan
standar keamanan teknologi APMK.

Surat Edaran bernomor 14/17/DASP tentang perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dimana resmi berlaku mulai 7 Juni 2012.

Kepala Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran BI Boedi Armanto dalam surat edaran tersebut menjelaskan materi dalam perubahan SE ini menyangkut perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, standar keamanan kartu, kerjasama penyelenggara APMK dengan pihal lain, serta penyampaian laporan.

Berikut poin-poin surat edaran BI terkait APMK seperti dikutip detikFinance, Selasa (12/6/2012) :

Dalam rangka penerapan prinsip perlindungan nasabah, Penerbit APMK diwajibkan:
Menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon b. Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu; dan
Menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Penerbit.
Bunga Kartu Kredit yang paling kurang meliputi:
Besarnya suku bunga Kartu Kredit, baik suku bunga bulanan maupun suku bunga tahunan
Pola, tata cara dan komponen penghitungan bunga Kartu Kredit
Tata cara serta persyaratan permohonan penghapusan bunga jika terdapat kesalahan dalam pembebanan bunga Kartu Kredit

Informasi tata cara dan dasar penghitungan bunga Kartu Kredit harus dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi yang mudah dipahami oleh Pemegang Kartu Kredit. Besarnya suku bunga Kartu Kredit tidak boleh melampaui suku bunga maksimum yang diditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tata cara dan persyaratan bagi Pemegang Kartu Kredit untuk mengakhiri dan/atau menutup fasilitas Kartu Kredit, yang paling kurang memuat informasi:
Persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit;
Mekanisme pengajuan permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit;
Jangka waktu penanganan oleh Penerbit Kartu Kredit terhadap permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit.

Ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit yang mencakup informasi transaksi Pemegang Kartu Kredit selama satu tahun berjalan dihitung sejak bulan mulai berlakunya Kartu Kredit, yang paling kurang memuat informasi:
Total transaksi pembelanjaan selama satu tahun
Total transaksi tarik tunai selama satu tahun
Total bunga selama satu tahun
Total biaya selama satu tahun
Total denda selama satu tahun
Performa pembayaran Pemegang Kartu Kredit atas tagihan Kartu Kredit selama satu tahun
Kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit posisi terakhir.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kartu Kredit Penerbit Kartu Kredit diwajibkan menerapkan manajemen risiko kredit yaitu:
Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit
Kartu Kredit utama adalah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin
Kartu Kredit tambahan adalah 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
Batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulan
Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit secara kumulatif kepada 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah sebesar 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan
Batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit untuk 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit
Persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan. Pembatasan pada huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan.

Pembayaran Pemegang Kartu Kredit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan atau lebih tetapi tidak penuh, harus dialokasikan oleh Penerbit Kartu Kredit untuk pembayaran biaya dan denda apabila ada, dan sisanya paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemenuhan kewajiban pokok transaksi.

Sebagai upaya peningkatan keamanan transaksi Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit diwajibkan mengimplementasikan:
PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana verifikasi dan autentikasi
Transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit dengan menggunakan teknologi layanan pesan singkat (short message service/sms) atau sarana lainnya berdasarkan pilihan Pemegang Kartu Kredit

Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK.

Dalam rangka mendukung kajian Bank Indonesia untuk penetapan suku bunga maksimum Kartu Kredit, Penerbit diwajibkan menyampaikan Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit. Laporan ini wajib disampaikan Penerbit Kartu Kredit kepada Bank indoensia secara berkala, yaitu triwulanan.

Pemberlakuan secara efektif ketentuan dalam SEBI APMK ini diatur sebagai berikut:
Ketentuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian seperti minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit, minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum perolehan Kartu Kredit, maksimum suku bunga Kartu Kredit, dan penyampaian transaction alert, diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2013
Ketentuan mengenai migrasi teknologi tanda-tangan menjadi PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk transakasi Kartu Kredit wajib diselesaikan paling lambat 31 Desember 2014. Dengan demikian per 1 Januari 2015 penggunaan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk transaksi Kartu Kredit sudah wajib diimplementasikan secara penuh; dan
Ketentuan-ketentuan lainnya diberlakukan sejak tanggal perubahan SEBI APMK ini diterbitkan

++++++++++++++++++++++

June 19, 2012

Neneng: Anas Urbaningrum Pemilik PT Anugrah

SENIN, 18 JUNI 2012 | 17:23 WIB
Neneng: Anas Urbaningrum Pemilik PT Anugrah
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Neneng Sri Wahyuni, istri eks Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin, diperiksa selama enam jam ihwal keterlibatannya dalam Grup Permai. Ia menyatakan pemilik PT Anugrah Nusantara, anak perusahaan Permai Grup, adalah suaminya dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. “Yang memiliki PT Anugrah adalah Pak Nazar dan Pak Anas. Tapi Pak Nazar menjual sebagian saham ke Pak Anas,” kata Neneng seperti yang ditirukan Junimart, pengacara Neneng, seusai pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 18 Juni.

Meski demikian, Neneng mengaku tak tahu sepak terjang Anas di PT Anugrah. Neneng juga tak mengetahui soal proyek-proyek yang digarap oleh Permai Grup, termasuk gedung olahraga di Bukit Hambalang, Bogor. “Beliau hanya membantu suami di perusahaan tersebut,” ucapnya tak menjelaskan bentuk bantuan yang diberikan Neneng. Soal dugaan keterlibatan Anas di Hambalang, Neneng belum menjelaskan karena belum ditanyai tentang hal ini oleh penyidik.

Rufinus Hutauruk, pengacara Neneng, lainnya mengatakan prosentase pengalihan saham PT Anugrah dari Nazar ke Anas itu mencapai 30 persen. Jumlah saham itu adalah total milik terpidana suap Wisma Atlet SEA Games, Palembang, itu. “Semua saham Nazar sudah dialihkan ke Anas, itu dibuktikan dengan pembaliknamaan aset PT Anugrah ke Pak Anas,” ucapnya.

Namun ia menegaskan kliennya tak mengetahui peran Anas pada sejumlah proyek Permai Grup, baik itu Wisma Atlet maupun Hambalang. “Dia tidak pernah tahu, tak mengerti, dan tidak paham,” kata Rufinus.

Rufinus membantah Neneng pernah menjabat Direktur Keuangan Permai Grup. “Beliau sudah menjelaskan (ke penyidik) bahwa tidak pernah bekerja di PT Anugrah. Beliau tidak berhubungan dalam struktur perusahaan dan tidak digaji,” ucapnya.

Adapun Neneng seusai diperiksa menolak menanggapi ihwal kasus maupun keterlibatannya di PT Anugrah. Ia hanya membantah kedatangannya ke Indonesia bakal memboyong aset senilai Rp 1 triliun ke Malaysia. Neneng diperiksa KPK mulai pukul 10.00 WIB. Ia dikembalikan ke selnya di parkiran KPK dengan menggunakan mobil tahanan pukul 14.46 WIB.

+++++++++++++++++++++

SELASA, 19 JUNI 2012 | 07:49 WIB
Perusahaan Nazar-Anas Rugikan Negara Rp 600 M?
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta -
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi penyelewengan dalam proyek vaksin flu burung oleh sejumlah pihak. “Para pihak yang diduga terlibat itu adalah Kementerian Kesehatan, PT Anugrah Nusantara, Bio Farma, dan Universitas Airlangga,” kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri melalui pesan pendek Senin 18 Juni 2012 kemarin.

Dia menjelaskan BPK melalui Wakil Ketua BPK Rizal Djalil telah menyerahkan hasil audit lembaganya ke Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan pertama Juni 2012 lalu. Dari audit yang dilakukan, BPK menemukan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 693,2 miliar. BPK, dia melanjutkan, sedang menunggu sikap DPR untuk menindaklanjuti audit atas proyek sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan senilai Rp 1,3 triliun itu. Menurut dia, jika diminta, BPK siap melakukan investigasi lebih dalam.

Proyek vaksin flu burung digarap pada tahun anggaran 2008-2011. Proyek itu dikerjakan PT Anugrah Nusantara, salah satu perusahaan milik M. Nazaruddin, bekas Bendahara Partai Demokrat, yang divonis 4 tahun 10 bulan penjara dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games.

Dalam berbagai kesempatan, Nazaruddin menyebutkan PT Anugrah juga dimiliki Anas Urbaningrum, Ketua Umum Demokrat. Pada 1 Maret 2007, Nazaruddin menjual 30 persen sahamnya kepada Anas.

Ihwal kepemilikan perusahaan itu, Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin, menyatakan pemilik Anugrah adalah suaminya dan Anas. “Pemilik PT Anugrah adalah Pak Nazar dan Pak Anas,” kata Junimart Girsang, pengacara Neneng, mengutip keterangan kliennya.

Senin 18 Juni 2012 kemarin Neneng diperiksa KPK selama enam jam terkait dengan keterlibatannya di Permai Group. Menurut Junimart, Permai Group dimiliki Nazaruddin dan Anas. “Anas adalah komando di perusahaan itu.” Hebatnya, Junimart mengatakan, Anas tidak terlibat langsung dalam proyek flu burung. Dia meminta adik Nazar, Mujahidin Nur Hasim, membantu mengurus proyek vaksin.

Adapun Firman Wijaya, pengacara Anas, menegaskan, kliennya tidak punya keterkaitan dengan PT Anugrah. Dia sudah mengecek kepemilikan 30 persen saham Anas di Anugrah. “Itu tidak otentik karena tidak ada kausa halalnya alias tidak memenuhi syarat perjanjian,” katanya.

Menurut Firman, kepemilikan saham Anas di PT Anugrah hanyalah akal-akalan kubu Nazaruddin. Karena itu, Firman heran jika kliennya dituding terlibat dalam kasus proyek vaksin flu burung. “Proyek apa itu dan bagaimana hubungannya dengan klien kami?” ujarnya.

M ANDI P | TRI S | ISTMAN MP | SNL

++++++++++++++

in your dream, Bung Anas

SENIN, 18 JUNI 2012 | 15:56 WIB
Anas Yakin Demokrat Akan Bangkit
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak khawatir elektabilitas partainya merosot, berdasarkan hasil beberapa lembaga survei. Anas yakin, dengan kerja keras, kepercayaan publik akan kembali naik.

Menurut Anas, survei beberapa lembaga yang menyatakan penurunan suara Demokrat akan jadi motivasi kader dan pengurus untuk menaikkan elektabilitas. “Jika hasil survei turun, kami harus makin rajin bekerja,” kata Anas melalui siaran pers yang dikirim pada Senin, 18 Juni 2012.

Untuk mengembalikan hasil survei itu, menurut Anas, partainya akan memprioritaskan kerja politik. “Kegiatan yang bermanfaat untuk rakyat lebih penting lagi.” Ia yakin, menjelang Pemilu 2014, partainya masih punya cukup waktu untuk mengembalikan citra partai dan meningkatkan angka elektabilitas.

Tingkat keterpilihan Partai Demokrat berdasarkan survei sejumlah lembaga terus mengalami kemunduran. Lingkaran Survei Indonesia mencatat Demokrat hanya dipilih 11,3 persen pemilih, berdasar survei pada 2-14 Juni. Sebelumnya survei Soegeng Sarjadi Syndicate pada Mei mencatat dukungan untuk Demokrat hanya 10,7 persen atau tertinggi ketiga. Ini turun drastis dibanding perolehan Demokrat pada Pemilu 2009 yang mencapai 21 persen.

Menurut Anas, untuk mengembalikan suara Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat akan mendorong terlaksananya program-program pemerintah yang dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. “Kepuasan masyarakat yang memadai atas kinerja pemerintah adalah basis utama keberhasilan partai pemerintah,” kata Anas.

DPP juga akan menjaga soliditas dan kekompakan internal partai. Menurut Anas, kekompakan akan menjadi dasar bagi kerja partai yang lebih baik. “Jadi yang dilihat masyarakat bukan partai yang berkonflik.” Anas sama sekali tak memberikan respons terhadap desakan sejumlah kader dan anggota Dewan Pembina untuk mundur dari jabatan ketua umum.

Anas yakin suara Demokrat bisa terdongkrak dengan kerja keras DPP untuk mensosialisasikan capaian serta kinerja pemerintah dan partai kepada masyarakat luas. DPP juga akan mendorong peningkatan prestasi partai di daerah dengan memenangi kompetisi politik lokal melalui pilkada. “Makin banyak kader PD berhasil di dalam pilkada, basis dan jaringan politik di daerah akan makin kokoh.”

IRA GUSLINA SUFA

June 19, 2012

Impor Kapal Bekas Rugikan Industri Galangan Lokal

BUMN kok hobby mengimport barang bekas .Mirip PT KAI yang hobby mengimport kereta bekas Jepang, Akibatnya dari “hobby” buruk ini industri dalam negeri jadi hancur dan lemah. Pak Dahlan, t

Investor daily 19 Juni 2012

JAKARTA – Langkah PT Angkutan
Sungai, Danau, dan Penyeberangan
(ASDP) Indonesia Ferry membeli kapal
feri bekas dari Inggris dinilai tidak
adil bagi industri galangan domestik.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas
Brawijaya Ahmad Erani Yustika
mengatakan, kebijakan tersebut
menunjukkan industri domestik justru
tidak diberi kesempatan untuk
bersaing dan berkembang di dalam
negeri
“Hal itu jelas melukai perasaan rakyat
Indonesia yang mengelola industri
dalam negeri,” kata Erani di Jakarta,
Senin (18/6).
Menurut Erani, kebijakan impor tidak
hanya diterapkan untuk produk
kapal, melainkan juga buah-buahan
dan produk-produk asing lain yang sebenarnya
bisa diproduksi di dalam
negeri.
Kebijakan ASDP membeli kapal feri
bekas dari Inggris diyakini hanya
menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Sebab, impor kapal bekas membuka
ruang besar bagi praktik penawaran
fee sebagai imbalan pemberian izin
impor.
Di sisi lain, Direktur Utama ASDP
Danang S Baskoro mengatakan, pihaknya
siap mendatangkan kapal feri
bekas sebanyak enam unit. Selain itu,
perseroan akan membangun dua kapal
baru.
“Total dana yang dibutuhkan untuk
mendatangkan enam kapal feri bekas
dan dua kapal baru itu sekitar Rp 1,8
triliun. Pendanaannya sekitar 25% dari
kantong sendiri dan sisanya berasal
dari pinjaman bank,” jelas dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator
Perekonomian Hatta Rajasa mendesak
Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) melaksanakan asas
cabotage, dengan mengutamakan produk
dalam negeri bagi kepentingan
nasional. Hal itu untuk mendorong
perekonomian nasional dalam menghadapi
berbagai gejolak global.
“Kalau dari sisi kebijakan, kami
membuat kapal di dalam negeri, karena
ada Inpres 5/2005 tentang Asas
Cabotage. Aturan itu menyebutkan,
galangan kapal kita sendiri yang
digunakan untuk membangun kapal,”
kata dia.
Hatta optimistis pelaksanaan asas
cabotage mampu meningkatkan perekonomian
dan daya saing industri
nasional. Saat ini, terdapat empat galangan
kapal domestik yang 100%
sahamnya dikuasai negara yaitu PT
PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan
Surabaya, PT Dok Kodja Bahari,
dan PT IKI Makassar.
“BUMN seharusnya menerapkan
prinsip BUMN incorporated. PT PAL
itu juga merupakan BUMN sehingga
seharusnya digunakan untuk memproduksi
kapal bagi kepentingan dalam
negeri,” jelas dia. ™

June 19, 2012

Sampoerna Agro Investasi Rp 1,1 T

 

Oleh Harso Kurniawan

 

Investordaily 19 Juni 2012

 

 

JAKARTA – PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO)

menginvestasikan dana sebesar Rp 1,1 triliun

tahun ini. Dana itu digunakan untuk penambahan

luas lahan tertanam kelapa sawit dan sagu.

 

 

harga Rp 4.100. Trimegah menilai,

penurunan kinerja keuangan perseroan

pada kuartal I-2012 dipicu koreksi

ASP dan penurunan produksi

TBS di kebun Sumatera.

Sejauh ini, outlook Trimegah terhadap

saham SGRO masih cukup

positif. Perluasan kebun inti di Kalimantan

akan mendorong performa

keuangan dan operasional unit usaha

Grup Sampoerna dalam beberapa

tahun ke depan. Dalam perdagangan

kemarin, saham SGRO naik

Rp 75 (2,7%) ke level Rp 2.825.

 

 

 

 

Sumber dananya berasal dari kas

internal dan pinjaman bank. Kami

masih memiliki standby loan sekitar

Rp 1 triliun dari Bank Mandiri,

BRI, UOB, dan DBS,” ujar Head of

Investor Relations Sampoerna Agro

Michael Kesuma di Jakarta, Senin

(18/6).

Menurut Michael, investasi sebesar

itu diambil dari belanja modal

(capital expenditure/capex) tahun

ini. Per Maret 2012, perseroan telah

menghabiskan dana capex sekitar

Rp 200 miliar.

Dia menambahkan, perseroan

menargetkan luas lahan tertanam

kelapa sawit tahun ini bertambah 5-

10 ribu hektare (ha) dan sagu 2 ribu

ha. Per Maret 2012, luas lahan tertanam

kelapa sawit bertambah 900

ha. Penanaman dilakukan di Kalimantan

dan Sumatera. Adapun luas

lahan tertanam perseroan termasuk

plasma mencapai 109 ribu ha. Dari

jumlah itu, luas lahan menghasilkan

mencapai 92 ribu ha.

Selain ekspansi lahan tertanam,

dia menuturkan, perseroan juga

gencar mengakuisisi lahan. Sampai

saat ini, perseroan telah mengakuisisi

lahan green field seluas 40 ribu

ha di Kalimantan Barat. Nilai akuisisi

per ha kurang dari Rp 5 juta.

“Angka pastinya tidak bisa saya

sebutkan. Yang jelas, dananya di

luar capex tahun ini,” kata Michael.

Dia menuturkan, cadangan lahan

(land bank) perseroan saat ini mencapai

200 ribu ha, yang tersebar di

Kalimantan dan Sumatera. Perseroan

membuka opsi untuk terus

mengakuisisi lahan, selama penawaran

yang masuk menarik.

Perseroan, tandas dia, juga berencana

membangun pabrik pengolahan

minyak sawit mentah (crude

palm oil/CPO) di Kalimantan Barat

tahun ini atau tahun depan. Dengan

kapasitas 30-60 ton per jam, nilai investasinya

sekitar Rp 100-140 miliar.

Konstruksi pabrik diperkirakan

memakan waktu sekitar 1-1,5 tahun.

Selain memacu bisnis sawit,

Michael menegaskan, perseroan

juga mendiversifikasi usaha ke sektor

perkebunan sagu dan karet. Bisnis

karet digarap perseroan pada

2007 dan sagu pada 2010. Ke depannya,

perseroan juga akan mencoba

masuk ke bisnis hilir minyak sawit

mentah CPO.

“Tapi, untuk saat ini kami fokus

ke tiga sektor itu dulu. Setelah itu,

baru kami akan mengembangkan

produk turunan, seperti bahan bakar

nabati (BBN). Itu program jangka

panjang,” papar dia.

Untuk bisnis sagu, produk sagu

perseroan, Prima Starch, berhasil

melewati uji keamanan pangan dari

Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM). Selanjutnya pada 14

April 2012, produk itu mendapatkan

sertifikasi halal dari Majelis Ulama

Indonesia.

Pada kuartal I-2012, penjualan

perseroan turun 10% menjadi Rp 683

miliar. Penjualan CPO naik 1,5%

menjadi Rp 612 miliar. Namun, penjualan

inti sawit terpangkas 58%

menjadi Rp 50,7 miliar. Harga jual

rata-rata (average selling price/

ASP) CPO turun 8% menjadi Rp

7.676 per kg. Laba bersih turun 67%

menjadi Rp 62 miliar. “Kami targetkan

produksi CPO tahun ini tumbuh

5-10%,” kata dia.

Dividen 2011

Sementara itu, rapat umum pemegang

saham tahunan (RUPST)

Sampoerna Agro menyepakati dividen

tunai Rp 165 miliar atau Rp 87

per saham untuk tahun buku 2011.

Jumlah itu setara 30% dari laba bersih

tahun lalu sebesar Rp 540 miliar.

“Dividen akan dibayarkan pada 20

Juli 2012. Sisa laba bersih Rp 10 miliar

dialokasikan sebagai cadangan

wajib dan sisanya sebagai laba ditahan

dan sumbangan ke Putra Sampoerna

Foundation,” papar Michael.

Sementara itu, Trimegah Securities

mempertahankan rekomendasi

buy saham SGRO dengan target

June 19, 2012

TNI Angkatan Laut Memperkuat Armada Udara

Selasa,19 Juni 2012
PERTAHANAN
TNI Angkatan Laut Memperkuat Armada Udara
Sidoarjo, Kompas – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut meningkatkan pengamanan laut dengan memperkuat armada udara. Hal ini dilakukan dengan membangun pangkalan udara di Biak, Papua, dan di Grati, Pasuruan, Jawa Timur. TNI AL juga akan mendapat tambahan 10 helikopter dan tiga pesawat terbang patroli maritim baru.

”Helikopter dan pesawat terbang menjadi mata, tangan, dan kaki kapal perang sehingga sangat dibutuhkan,” kata Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno seusai memimpin upacara Hari Penerbangan Ke-56 TNI AL di Pangkalan Udara AL Juanda, Sidoarjo, Jatim, Senin (18/6).

Soeparno mengatakan, dengan adanya pangkalan udara di Biak, armada udara TNI AL dapat mengoptimalkan operasional kapal perang yang berpatroli di perairan Papua. Lapangan udara di Grati untuk pelatihan penerbangan pesawat kecil. Pembangunan lapangan udara ini ditargetkan selesai pada 2014.

Dari segi penambahan armada baru, Pusat Penerbangan TNI AL Juanda, Rabu pekan lalu, menerima tiga helikopter jenis Bell-412 EP yang dibeli dari PT Dirgantara Indonesia. Kini, armada udara milik TNI AL berjumlah 65 unit.

Soeparno mengatakan, sebanyak 10 helikopter baru yang akan dimiliki TNI AL mempunyai kemampuan anti kapal selam dan anti kapal permukaan. Helikopter dengan kemampuan itu diharapkan dapat efektif mendeteksi dan melumpuhkan kapal-kapal asing yang mengancam keamanan perairan RI.

Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Sugianto pada pekan lalu mengatakan, semua armada udara yang akan dipakai TNI AL dilengkapi peralatan maritim canggih di PT DI terlebih dahulu. Tiga pesawat patroli maritim CN-235, misalnya, sedang dipasangi radar dan alat tambahan untuk berkomunikasi dengan kapal. (DEN)

June 19, 2012

Virus Kebijakan Populis

Kebijakan untuk membatasi impor, pada level implementasi kok menjadi mencla mencle…

Selasa,19 Juni 2012
IMPOR BUAH
Virus Kebijakan Populis
Pemerintah untuk kedua kali menunda pelaksanaan kebijakan pengetatan impor buah dan sayur dengan sistem kuota, pengurangan pintu masuk, ataupun hambatan nontarif lainnya. Kebijakan awalnya akan berlaku 19 Maret 2012, tetapi diundur 15 Juni, lalu ditunda lagi 28 September.

Alasan pertama, importir belum siap. Kedua, aturannya belum sinkron antara Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Ketiga, terkait dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Kesan publik, pemerintah bersandiwara. Tidak serius mewujudkan tujuan awal mengangkat martabat buah dan sayur domestik. Yang pada akhirnya mengangkat kesejahteraan petani.

Kebijakan yang maju-mundur mengindikasikan ad hoc. Sekadar penangkis ”serangan” publik yang waktu itu menuding pemerintah gagal melepas ketergantungan impor buah dan sayur.

Tiap tahun uang negara yang bersumber dari pajak rakyat dan hasil bumi Indonesia dikuras Rp 17 triliun untuk memborong buah dan sayur impor. Andai uang itu bisa dinikmati petani dan warga desa, mereka akan hidup lebih baik.

Disebut kebijakan ad hoc karena seperti tanpa perencanaan, atau terasa punya kepentingan. Tidak perlu para profesor, doktor, atau sarjana. Masyarakat berpendidikan rendah tahu bagaimana kesiapan produksi dalam negeri.

Kenyataannya, anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian hanya Rp 580 miliar tahun ini. Lebih rendah daripada anggaran Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta.

Total anggaran Kementerian Pertanian 2012 yang mencapai Rp 17,8 triliun banyak untuk belanja sosial. Ketidakefektifan pengelolaan anggaran pernah menjadi sorotan Wakil Presiden Boediono.

Masyarakat juga tahu. Dalam kerangka perdagangan global ada aturan WTO. Selayaknya pula ada negosiator-negosiator ulung yang bisa menjelaskan kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia juga punya tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menyejahterakan rakyatnya.

Singapura, Thailand, Jepang, Vietnam, dan Malaysia yang notabene negara-negara kecil saja punya taring di WTO. Kenapa kita tidak? Kesalahan bukan pada rakyat, melainkan pada pemimpin yang memerintah.

Terkait dengan alasan perlunya memberi kesempatan importir berbenah, pertanyaannya: pemerintah sejatinya mau melindungi buah dan sayur domestik atau impor?

Kita sedih. Rakyat, dalam hal ini petani, terus dipermainkan. Ketika tarik-ulur terus terjadi, pada saat yang sama di seantero negeri, konsumen sudah harus membeli buah dan sayur dengan harga selangit. Petani terus berharap dalam kemiskinan.

Ketika pemerintah gemar menerapkan kebijakan populis, itu masih bisa dimengerti. Namun, ketika virus kebijakan populis itu kian merajalela dan bermetamorfosis menjadi sekadar ”harapan populis”, sejatinya itu kebohongan yang menyakitkan. Dan, kebijakan seperti ini kian kasatmata.

(HERMAS E PRABOWO)

June 19, 2012

Legislator: Usulkan Chinook Jadi Alutsista TNI

Dapet “komisi” brp yach dari agen Chinook ??

Monday, June 18, 2012
Legislator: Usulkan Chinook Jadi Alutsista TNI

18 Juni 2012, Senayan: Kementerian Pertahanan diharapkan mempertimbangkan bahkan mengkaji pengadaan alat angkut bagi TNI mengingat pesawat yang ada saat ini seperti Hercules sudah tua sehingga perlu peremajaan bahkan bila perlu pembelian baru.

“Komisi I tertarik dan mengusulkan pesawat angkut jenis Chinook,” ujar anggota Komisi I DPR Muhammad Najib pada Jurnalparlemen.com di Jakarta, Minggu (17/6).

Menurut dia, helikopter jenis Chinook memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya, punya kapasitas angkut yang besar, baik untuk personil maupun logistik selain sewaktu-waktu bisa digunakan sebagai pesawat penyerang.

“Kami melihat kebutuhan utama untuk TNI saat ini memang pesawat angkut. Sebab, yang dimiliki TNI sekarang ini jumlahnya terbatas dan sudah tua,” ujarnya. Mengingat Indonesia rawan bencana alam, terutama gempa bumi, lanjut M Najib, helikopter canggih semacam yang mampu mengangkut peralatan berat ke daerah terisolir sangat dibutuhkan.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke AS, rombongan Komisi I dipimpin ketuanya Mahfudz Siddiq sempat bertemu produsen Helikopter Chinook. “Mereka memberi lampu hijau bagi Indonesia. Tapi, dalam pengadaan peralatan militer dari AS memang tidak mudah,” tutur M Najib.

Sumber: Jurnal Parlemen
Posted by rhsukarsa at 6/1

June 18, 2012

Dahsyat kelakuan Bakrie :Hampir 4 Tahun Bakrie Life Umbar Janji ke Nasabah

Hampir 4 Tahun Bakrie Life Umbar Janji ke Nasabah
Whery Enggo Prayogi – detikfinance
Senin, 18/06/2012 19:39 WIB

Jakarta – Kasus gagal bayar produk Diamond Investa milik PT Asuransi Jiwa Bakrie sudah berlangsung sejak akhir tahun 2008 hingga kini perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut belum melunasi dana para nasabahnya. Bakrie Life baru melunasi dana pokok nasabah kurang lebih hanya sebesar 15%, total utang Bakrie Life tercatat Rp 360 miliar.

Ketua Bapepam-LK, Nurhaida meminta manajemen PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) segera melunasi kewajibannya kepada nasabah. “Bapepam-LK minta segera lunasi. Dana-dana nasabah dari broker minta diselesaikan,” kata Nurhaida di Jakarta, Senin (18/6/2012).

Selama ini Bapepam-LK mengaku tidak tinggal diam. Wasit pasar modal ini melakukan mediasi antara manajeman Bakrie Life dengan nasabah.

“Selama ini pada waktu dilakukan pertemuan antara nasabah dengan Bakrie Life, dimediasi dengan Bapepam-LK. Itu diproses. Supaya terjadi kesepakatan. Bahwa belum ada kesepakatan,” ucap Nurhaida.

“Pertemuan sudah sering. Kalau butuh mediasi lagi, kami akan panggil. Saya rasa sudah disebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirut Bakrie Life Timoer Sutanto menjanjikan pada Mei lalu pembayaran dana bisa dilakukan. Namun pembayaran hanya fokus kepada bunga nasabah.

“Sementara kami bertahap akan bayar bunga dahulu sampai ada kesepakatan baru. Meskinya pekan lalu namun mundur tapi diusahakan grup bulan ini,” tutur Timoer melalui pesan singkatnya.

Bakrie Life memang hanya mengumbar janji-janji palsunya. Dana pokok nasabah Diamond Investa yang direncanakan dicicil 25% per tahun tidak juga dibayar padahal sudah memasuki 2012.

Selama 2011 berarti Bakrie Life tidak mencicil sama sekali.Bakrie Life baru membayar 2,5 kali dana pokok yaitu Maret 2010, Juni 2010, dan September 2010. Total sisa cicilan pokok dan bunga Diamond Investa Bakrie Life yang belum dibayar yaitu per September 2010 sampai dengan Januari 2012.

(wep/hen)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 84 other followers