BPN Siap Bagikan 13 Ribu Ha


Investor daily 30 July 2012

 

Oleh Novy Lumanauw dan Alina Musta’idah

 

JAKARTA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera

mendistribusikan lahan telantar seluas 13 ribu ha kepada

petani, sebagai bagian program reformasi agraria. Lahan itu

bagian dari 7,2 juta ha lahan terindikasi dan potensi telantar

yang status hukumnya sudah clear and clean.

 

 

 

Kepala BPN Hendarman Supandji menjelaskan,

land reform atau reformasi agraria sebenarnya

sudah dijalankan pemerintah. Yang

belum direalisasikan adalah pembagian tanah

telantar untuk petani. “Nah, tanah yang

indikasi dan potensi telantar ada sekitar 7,2

juta ha. Ini masih potensi, belum dinyatakan

telantar. Yang punya potensi telantar 4,8 juta

ha. Apakah ini sudah didistribusikan kepada

petani? Belum,” ujar Hendarman kepada Investor

Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pada 2012, BPN sudah memetakan lebih kurang

149.000 bidang tanah untuk diredistribusikan

kepada para petani dan meliputi

luas sekitar 179.000 ha. BPN sudah menyatakan

lahan telantar seluas 37 ribu ha yang terdiri

atas 19 surat keputusan. Dari jumlah itu

ada enam surat keputusan yang digugat. “Jadi

masih ada sisa yang tidak digugat yaitu 13 ribu

ha. Ini rencananya akan kami redistribusikan

kepada rakyat,” tutur Hendarman.

Pada 2013, Hendarman menyatakan sudah

memiliki jadwal yang lebih besar dari tahun

ini. Semua jajaran BPN bertekad untuk

melaksanakan redistribusi tanah.

Dia mengakui, lahan 13 ribu ha itu belum tentu

cocok untuk tanaman pangan seperti kedelai,

padi, jagung, atau pun tebu. Untuk itu, pihaknya

bersama menteri pertanian sedang

menginventarisasi lahan tersebut. “Kemudian,

kalau itu baik untuk tanaman pangan, bagaimana

rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang

ada di kabupaten atau provinsi itu,” kata dia.

Selain itu, kata dia, BPN belum bisa mendistribusikan

lahan ke petani karena payung

hukum yang secara jelas mengatur distribusi

lahan belum ada. “Sekarang dalam proses,

dulu memang pernah ada tetapi belum ada

keputusan politik dari pemerintah,” ujarnya.

Namun, menurut Hendarman, konsep reformasi

agraria yang ditawarkan pemerintah adalah

menggunakan sistem kemitraan inti-plasma.

Setiap petani akan mendapat lahan dua

hektare (ha). “Ini masih dalam proses diskusi.

Tapi tujuannya supaya petani sejahtera. Tanah

diberikan kepada petani, petani bisa menguasai,

tetapi pupuk dan distribusinya diserahkan

kepada inti,” papar dia.

Pemerintah juga akan memfasilitasi akses

petani terhadap sumber pendanaan, seperti

bank dan koperasi. “Pendekatan bank selama

ini hanya kepada usaha kecil menengah

(UKM), kepada petani kan belum,” kata

Hendarman.

Selain petani, menurut dia, pemerintah memprioritaskan

industri kecil untuk memperoleh

lahan. “Saya sudah menandatangani MoU.

UKM diberikan tanah dan dibiayai,” tuturnya.

Hendarman menjelaskan, reformasi agraria

adalah pendistribusian tanah kepada rakyat

khususnya petani, kemudian dimanfaatkan

untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Tanah itu tidak boleh dijual. Tanah harus

dimanfaatkan sampai kakek nenek,” tuturnya.

Yang sedang diprioritaskan pemerintah saat

ini, menurut dia, land reform untuk tanah telantar.

Pelaksanaan land reform tersebut mengacu

pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

24 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menambahkan,

Kementerian Pertanian dan BPN

berkomitmen dalam satu bulan mendatang

untuk menyisir lahan telantar 13 ribu ha yang

bisa dimanfaatkan untuk para petani. “Empat

hari yang lalu saya bertemu dengan kepala

BPN untuk mencari solusi lahan yang dapat

dimanfaatkan para petani,” kata dia.

Bersama BPN, menurut Mentan, pihaknya

juga mendiskusikan soal hak guna usaha

(HGU) para pemilik tanah telantar dan soal

pola inti-plasma dalam pelaksanaan reformasi

agraria.

Kuasai 87% Lahan Pertanian

Sumber Investor Daily di pemerintahan

menyatakan, saat ini ada 13% pemilik lahan

yang menguasai 87% dari total lahan yang

berpotensi untuk pertanian. Pemilik lahan

tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar

di bawah grup Sinarmas, Murdaya, dan Bakrie

dengan modal kuat. “Kalau rakyat mau buka

kebun 10 ha susahnya bukan main. Kalau

mereka 10 ribu ha nggak masalah,” kata dia.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan yang

sudah memegang hak guna usaha (HGU)

tersebut menguasai lahan untuk perkebunan

atau mereka sudah mengetahui potensi yang

ada di bawahnya yaitu tambang.

 

Jika tidak dimanfaatkan, lahanlahan

tersebut umumnya digunakan

sebagai land bank. “Pemerintah

seharusnya mengambil alih lahan

tersebut,” ujar dia.

Praktik yang paling parah adalah

saat HGU habis karena pihak yang

mengetahuinya adalah BPN. Jika

masyarakat mengetahui HGU, misal

milik PTPN sudah habis, bisa terjadi

penyerobotan. Untuk itu, PTPN

menservis BPN agar saat HGU habis,

informasi tersebut tidak sampai

keluar. “Kalau sampai ada penyerobotan,

berarti ada oknum yang juga

punya kepentingan dengan HGU

tersebut,” papar sumber tersebut.

Menurut dia, perusahaan swasta

juga melakukan permainan dalam

memperoleh HGU. Mereka tidak

hanya menyuap pejabat BPN, tetapi

juga bupati dan dinas kehutanan.

Konsorsium Pembaruan Agraria

(KPA) memperkirakan, saat ini ada

lebih 25 juta ha lahan dikuasai pemegang

Hak Pengusahaan Hutan

(HPH), 8 juta ha dikuasai investor

hutan tanaman industri (HTI), dan

12 juta ha dikuasai perkebunan besar

sawit. Sementara itu, 85% petani

RI merupakan petani gurem yang

memiliki lahan sangat sempit.

Deputi Sekjen Bidang Kajian dan

Kampanye KPA Iwan Nurdin menilai,

pelaksanaan reformasi agraria di

Indonesia berjalan lambat karena

tidak ada komitmen dari pemerintah.

“Seharusnya setelah pada level

discourse, presiden harus menurunkannya

pada level aksi,” ujar dia.

Presiden bisa langsung mengoordinasikan

para menteri dan badan

terkait untuk menyiapkan payung hukum,

apakah peraturan pemerintah

(PP) maupun perpres tentang mekanisme

pelaksanaan reforma agraria.

“Presiden bisa mengumpulkan

menteri kehutanan, kepala BPN, menteri

pertanian, kementerian PU, dan

menteri dalam negeri untuk membahas

masalah tersebut,” ujar Iwan.

Sebab, menurut Iwan, reformasi

agraria tidak sekadar program bagibagi

tanah kepada petani. Tapi redistribusi

tanah yang diikuti dengan

penyiapan lahan dan irigasi,

penyediaan benih, pasar, serta akses

terhadap kredit. “Kalau hanya redistribusi

lahan, petani akan menjual

lahannya dan akhirnya mereka tetap

tidak sejahtera. Sebab itu, kita lebih

sebut land reform plus,” ucap dia.

Menurut Iwan, pemerintah saat ini

sebenarnya sudah menerbitkan PP

No 36/198 dan PP No 11/2011 tentang

Penertiban dan Pendayagunaan

 

Kawasan Lingkar Barat

Sementara itu, fly over Rawa

Buaya panjangnya 929,56 m. Jalan

layang itu merupakan akses alternatif

yang menghubungkan Bandara

Internasional Soekarno-

Hatta, dengan wilayah Jalan Daan

Mogot ke arah Tangerang dan

sebaliknya.

Dirjen Bina Marga Kementerian

Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murjanto

mengatakan, pembangunan

jalan layang tersebut diharapkan

bisa mengurai kemacetan di kawasan

Lingkar Barat Jakarta. Konstruksi

jembatan itu yang mulai dibangun

Oktober 2010 itu selesai Juni

2012 dan mulai dioperasikan Juli.

Proyek itu digarap kontraktor

nasional PT Jaya Konstruksi MP

dan pengawas PT Kerabat Inti Pratama.

Proyek senilai Rp 139, 65

miliar itu dikerjakan selama 600 hari

dan masa pemeliharaan 720 hari.

Lahan Telantar. Setelah itu masuk

fase notifikasi lahan telantar dan

akhirnya pemerintah menetapkan

suatu tanah sebagai tanah telantar.

“Ketika sudah ditetapkan sebagai

tanah telantar, status hukum dan hakhak

pemilik lama dicabut,” tuturnya.

Masalahnya saat ini, kata Iwan, para

pemilik lahan telantar itu mengajukan

gugatan balik ke BPN, setelah badan

tersebut menetapkan suatu lahan

sebagai lahan telantar. Sebab itu, luas

lahan telantar dilaporkan BPN

berbeda-beda tiap tahun. “Tahun

2011, dilaporkan ada 850 ribu ha, sekarang

120 ribu ha,” tuturnya.

Di samping tanah telantar, menurut

Iwan, sebenarnya pemerintah

memiliki tanah negara bebas yang

luasnya mencapai ratusan juta ha.

Namun, tanah-tanah tersebut saat

ini masih dibebani oleh izin-izin usaha

baik untuk HTI atau HPH.

“Ketika ada rakyat ingin menguasai

tanah itu, pemerintah tidak memperkuat

dengan sertifikat, tapi malah

mengusirnya. Ini yang banyak

memicu sengketa lahan,” tuturnya .

Menurut Iwan, luas tanah negara

yang bebas di Jawa saja saat ini ada

600 ribu ha yang dikuasai oleh PT

Perkebunan Negara (PTPN) dan 2,7

juta ha dikuasai oleh Perhutani. Bila

pemerintah memiliki komitmen terhadap

reformasi agraria, lahan-lahan

tersebut bisa dikelola oleh buruh

tani, sedangkan BUMN diarahkan

pada industri pengolah hasil

pertanian petani.

Iwan juga menyoroti pengembangan

kawasan perkebunan tanaman

pangan berskala luas (food estate)

yang pelaku utamanya adalah korporasi,

bukan petani. Terlebih lagi,

jika investor food estate adalah asing

yang sengaja mencari lahan pertanian

untuk memperkuat cadangan

pangan dalam negeri mereka. “Itu

harus kita tolak,” tuturnya.

Untuk mendorong peningkatan

produksi pangan dalam negeri, pemerintah

tidak perlu mengembangkan

food estate, tapi cukup menyediakan

lahan untuk petani dengan

infrastruktur. Mereka juga perlu

difasilitasi kredit murah.

“Kalau tujuan food estate untuk

alih teknologi, tidak ada transfer teknologi

tinggi di dunia pertanian,”

ujar Iwan.

Pemerintah perlu mencontoh reformasi

agraria yang berhasil dilakukan

di Jepang dan Korsel, yang

kemudian ditiru oleh Tiongkok dan

Vietnam. (m01/na)

 

 

++++++++++++++++++++

 

Sudah ditagih sekian lama.., kelihatannya masih akan sulit terwujud

Investor daily 30 Juli 2012

Menagih Janji Reforma Agraria

Oleh Lilis Mulyani*

 

Reforma agraria menjadi

salah satu misi

Pemerintahan Susilo

Bambang Yudhoyono yang

dijalankan sejak tahun 2007.

Hal itu dinyatakan dalam

pidato awal tahun Presiden

SBY pada 31 Januari 2007,

diulang lagi dalam pidato peringatan

50 tahun Undang-

Undang Pokok Agraria

(UUPA) pada 21 Oktober 2010, serta pada

sejumlah kesempatan lainnya.

Keinginan dan komitmen ini tidak

terlepas dari kenyataan bahwa laju ketimpangan

penguasaan lahan di Indonesia

memang semakin mengkhawatirkan. Sensus

Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS)

tentang luas penguasaan lahan selama

periode 1983 – 2003 menunjukkan, petani

gurem memiliki lahan kurang dari 0,50

hektare. Di sisi lain, jumlah dan luasan perkebunan

besar justru semakin meningkat,

demikian juga pemilikan lahan oleh

perorangan baik dalam rangka investasi

maupun dalam rangka spekulasi.

Ketimpangan ini sangat berisiko karena

bisa menimbulkan kerawanan sosial baru.

Pada 1998 hingga 2000-an, tak sedikit kasus

masyarakat lokal yang mengokupansi tanahtanah

telantar maupun produktif,

baik milik perorangan,

swasta ataupun perusahaan-

perusahaan perkebunan

dan kehutanan di sekitar

tempat tinggal mereka.

Rakyat terpaksa menggarap

tanah-tanah yang secara legal-

formal bukan milik

mereka karena terdorong

oleh pemenuhan kebutuhan

pangan yang saat itu terlalu

mahal untuk dibeli.

Meskipun demikian, kita

tidak bisa melihat kasus-kasus tersebut

peristiwa yang berdiri sendiri. Konflik

pertanahan harus ditempatkan dalam

rangkaian kejadian yang riwayatnya perlu

ditelusuri jauh ke belakang. Sejarah

pengambilalihan tanah dalam konflik

agraria di Indonesia memang terkait erat

dengan sejarah penerapan kebijakan yang

tidak pernah berpihak pada rakyat. Implementasi

kebijakan selalu saja menyimpang

dan itulah yang menyebabkan rakyat selalu

terusir dari tanah-tanah mereka.

Karena itulah, visi dan misi Presiden SBY

tentang Reforma Agraria menjadi tonggak

penting dalam perkembangan sejarah

agraria di Indonesia.

 

 

Setelah sekian lama isu land reform atau reforma

agraria dipetieskan di era Orde Baru, wacana

ini kembali muncul, meskipun hanya dalam

bentuk sebuah program, yaitu Reforma Agraria.

Bukan Bagi-bagi Tanah

Reforma Agraria merupakan salah satu upaya

yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan

penguasaan lahan dan meningkatkan

akses masyarakat miskin pada lahan. Inti program

Reforma Agraria adalah redistribusi tanah

dan juga kepastian penguasaan hak atas

tanah. Disebut sebagai program lintas sektoral,

karena objek tanah Reforma Agraria tidak hanya

tanah-tanah di bawah yuridiksi Badan Pertanahan

Nasional (BPN), seperti tanah yang

hak guna usaha (HGU), tapi juga tanah-tanah

yang ada di dalam pengelolaan Kementerian

Kehutanan, seperti tanah eks-HPH yang habis

masa berlakunya (tanah hutan konversi).

Dalam Rencana Strategis BPN tahun 2010

disebutkan bahwa BPN telah ‘berhasil’ meredistribusi

tanah seluas 367.701 hektare lahan

kepada 72.991 kepala keluarga. Namun, hasil

penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI, 2011) menemukan, sebagian besar

tanah yang berhasil disertifikasi melalui

skema program Reforma Agraria banyak pula

yang merupakan Tanah Obyek Landreform

(TOL) yang telah ditetapkan sejak 1960 –1980-

an. Ada juga tanah-tanah eks-konflik yang

telah berhasil dimediasi. Jadi, tanah-tanah itu

sebagian besarnya memang telah dikuasai oleh

masyarakat penerima manfaat.

Namun, kita tentunya juga tidak bisa mengecilkan

prestasi BPN dalam redistribusi

tanah. Dibandingkan dengan periode-periode

sebelumnya, BPN telah berhasil meningkatkan

secara signifikan jumlah penerima redistribusi

tanah, yaitu dari sebanyak 34.195 kepala

keluarga selama 1961-2004 (43 tahun);

menjadi 72.991 hanya dalam kurun waktu

2005-2008 (3 tahun).

Hanya harus diingat bahwa Reforma Agraria

bukan semata-mata bertujuan membagibagi

tanah kemudian melegalisasinya melalui

proses sertifikasi. Jika hanya itu yang dilakukan,

kemungkinan tanah-tanah ini dijual kembali

kepada pengumpul tanah dan mereka

akan semakin kuat. Ini pada akhirnya hanya

akan memunculkan tuan-tuan tanah baru.

Hal yang justru jauh lebih penting adalah

membangun keterikatan penerima program

dengan tanahnya sebagai sumber penghidupan

yang utama.

Pada awalnya, program Reforma Agraria ini

dirancang sebagai sebuah kombinasi penerapan

konsep reformasi aset ala Hernando de

Soto (2000) dan reformasi akses ala Amartya

Sen (1999). Jadi Reforma Agraria tidak sekadar

meredistribusi tanah, dan melegalisasinya

sebagaimana konsep yang dipopulerkan oleh

Hernando de Soto. Program ini harus juga

bisa membuka akses masyarakat penerima

dan masyarakat sekitarnya pada sistem ekonomi

yang lebih luas dalam rangka meningkatkan

produktivitas mereka. Hal ini bisa dilakukan

dengan membuka akses melalui pembangunan

infrastruktur yang memadai, juga

dengan membuka akses modal dan pasar.

Paradoks Kebijakan Ekonomi

Menjalankan Reforma Agraria dalam

kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidaklah

mudah. Kebijakan pembangunan ekonomi

saat ini secara eksplisit lebih memihak perkebunan

besar, pembangunan infrastruktur besar-

besaran, budidaya agrikultur besar-besaran,

serta bentuk-bentuk pembangunan ekonomi

yang “rakus lahan”. Reforma Agraria pada

akhirnya bagaikan sebuah paradoks di dalam

arah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini.

Beberapa permasalahan juga diindikasikan

menjadi penghambat utama terlaksananya

Reforma Agraria. Ini bisa kita lihat, apakah Kementerian

Kehutanan telah bersedia melepaskan

hutan produksi yang dapat dikonversi

(HPKv) seluas sekitar 8,15 juta hektare di 17

provinsi? Atau, apakah pemegang hak di tanahtanah

yang telantar seluas sekitar 7,3 juta hektare

di seluruh wilayah Indonesia akan dengan

begitu saja melepaskan tanahnya tanpa menggugat

kebijakan BPN yang telah memberikan

hak kemudian mengambilnya kembali?

Lalu, mekanisme apa yang harus ditempuh

untuk melepaskan hak-hak tersebut tanpa merugikan

pemegang hak? Pertanyaan-pertanyaan

ini seolah menandai kegamangan BPN selaku

institusi pelaksana dan pemerintahan SBY sendiri

dalam melaksanakan Reforma Agraria.

Wacana resistensi sektor-sektor terkait juga

diindikasikan menguat, khususnya ketika

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma

Agraria yang telah disusun sejak tahun

2010 belum juga jelas nasibnya hingga kini.

Saat ini, praktis aturan yang dijadikan dasar

pelaksanaan Reforma Agraria adalah TAP

MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria

dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

UUPA Tahun 1960.

Ada juga beberapa aturan pelaksana

UUPA, seperti PP No 224 Tahun 1961 tentang

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian

Ganti Kerugian. Dari sisi logika hukum

terjadi kerancuan karena konteks kelembagaan

maupun arah kebijakan pembangunan

ekonomi tahun 1960-an sangat jauh berbeda

dengan kondisi Indonesia saat ini.

Reforma Agraria saat ini baru merupakan

janji yang implementasinya masih dilakukan

secara sporadis. Pada level negara, meskipun

political will dan political commitment cukup

tinggi, political power untuk program ini terbukti

masih mandul.

Seandainya hendak dijadikan sebuah agenda

nasional yang berkesinambungan, Reforma

Agraria bisa menjadi salah satu jawaban

untuk mencegah dan menangani konflik

agraria. Ini sekaligus menjamin kepastian

pengusahaan lahan oleh para investor. Sayangnya,

kita masih harus menunggu, padahal

masa pemerintahan Presiden SBY dua tahun

lagi berakhir. Kita tidak tahu apakah pemerintahan

selanjutnya akan memiliki perhatian

yang sama pada Reforma Agraria. q

Lilis Mulyani, peneliti bidang hukum pada

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

(PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers

%d bloggers like this: