Jokowi Hapus Bansos, Inilah Sederet Pejabat yang Terlilit
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung rencana pemerintah menghapus program dana bantuan sosial di daerah ataupun di kementerian dan lembaga negara. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan hasil riset lembaganya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan pengelolaan dana bantuan sosial cenderung bermasalah.
“Program itu sudah salah sejak perencanaan yang berujung pelaksanaan yang tak terkelola dengan baik. Akibatnya, muncul masalah dalam pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan,” ujar Zulkarnain saat dihubungi Tempo, Senin, 21 Desember.
Kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah berencana menarik dana bantuan sosial. Menurut dia, penarikan dana itu merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. “Dana bansos sumber manipulasi,” kata Tjahjo di kantornya, Senin, 21 Desember. Berikut ini sebagian yang terseret kasus dana bansos:
1. Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan–Adil Patu, Mudjiburahman, Mutaqbir Sabri, dan Kahar Gani–ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan tinggi setempat. Mereka diduga terlibat penyalahgunaan dana bansos 2008 yang merugikan negara hingga Rp 8,87 miliar.
2. Bekas Wakil Gubernur Sumatera Selatan Eddy Yusuf divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Dia terbukti menilap dana bansos selama menjabat Bupati Ogan Komering Ulu pada 2005-2010. Total kerugian negara akibat perbuatannya sebesar Rp 1,6 miliar.
3. Tujuh orang pejabat Provinsi Banten menjadi tersangka kasus bansos 2011-2012 senilai Rp 7,6 miliar. Salah satunya adalah bekas Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Banten Zaenal Muttaqien.
4. Bekas Wali Kota Bandung Dada Rosada sebagai tersangka kasus suap dana bansos Pemerintah Kota Bandung. Kasus ini juga menyeret Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi. Dada telah divonis 10 tahun penjara atas kasus ini.
juga menyeret Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi. Dada telah divonis 10 tahun penjara atas kasus ini.
+++++++++++++++
dari kompasiana : http://m.kompasiana.com/post/read/713010/1/fpi-tercekik-jokowi-menghapus-bansos-.html
27 Dec 2014 | 08:00
Sumber: Presiden Jokowi (Sumber foto: Kompas.com)
Satu lagi kebijakan Jokowi yang mendapat sorotan publik adalah dihapusnya dana Bansos atau bantuan sosial. Sebenarnya tidak dihapus semua. Dana bansos untuk rumah ibadah seperti pembangunan masjid masih ada. Namun bansos untuk peruntukan yang kurang bermanfaat dihapuskan.
Efeknya sangat bagus untuk penghematan anggaran walau Jokowi dihujat sana-sini. Terutama ormas yang biasanya mendapatkan aliran bansos seperti FPI akan “lesu darah” karena tak akan mendapat transfusi dana bansos lagi. Demikian juga ormas-orams atau LSM fiktif buatan “oknum” kepala daerah akan kehilangan dana “siluman” untuk memperkaya dirinya.
Lihat saja efeknya nanti FPI tak banyak bikin demo-demo lagi di Jakarta. Puncaknya hanya demo saat mengangkat gubernur tandingan kemarin. Hal ini karena mereka tak punya dana lagi untuk membayar anggotanya yang melakukan demo-demo di Jakarta dan kota-kota lainnya.
Memang sumber dana mereka yang terbesar ya dari bansos ini. Kalau dari infaq dan sadaqah jumlahnya tak seberapa karena umat FPI tak seberapa yang mau berinfaq dan sadaqah dengan “ikhlas”. Tapi kalau dari upeti tempat hiburan malam yang akan isweeping pun sudah berkurang karena hiburan malam sudah dijaga “oknum” Polisi dan TNI.
Jadi terpaksa mau tak mau FPI harus menghemat anggaran dengan mengurangi aksi-aksi demonya. Atau biar aman mereka akan mendekati pemerintah dan pro kepada pemerintah yang dianggap “thogut” biar bisa tetap eksis di Indonesia.
Kalau bantuan dari Arab Saudi sudah lama distop karena FPI dinilai tidak berhasil. Dana Arab Saudi banyak mengalir ke pesantren-pesantren milik kaum Wahabi/Salafy. Dan ini juga banyak disalahgunakan oleh “oknum” ustadznya yang sekarang pun sudah mulai tenggelam karena ajarannya tak bisa mempengaruhi umat Islam yang rata-rata sudah memiliki dasar keislaman berbasis NU dan Muhammadiyah yang merupakan pengejawantahan Islam rahmatan lil alamin di Indonesia.
Sekarang ini aksi para “loser” hanya melalui media sosial yang gratisan agar menghemat biaya seperti yang telah dilakukan jonruwan dan jonruwati. Pemerintahan Jokowi akan “cuek bebek” terhadap mereka. Bukan nya tidak bisa ditangkap atau ditindak. Nanti kalau mereka ditangkapi sama pak Jokowi, kasihan si Fadli Zon uangnya akan habis untuk menyantuni jonruwan dan jonruwati sebesar 35 juta tiap orang.
Pemerintahan Jokowi juga tak akan membubarkan FPI, nanti juga mereka akan bubar sendiri. Lagi pula nanti pak Jokowi akan dituduh sebagai “orba jilid 2”. Lagipula memang sekenarionya mereka akan tetap menyebar fitnah sampai ditangkap sehingga ini sebagai tonggak perlawanan mereka menetang Pemerintahan Jokowi. Dan hal ini tak akan pernah terjadi.
Salam Kompasiana.
++++++++++++++++
Stop Dana Bansos, MUI Tuduh Jokowi Sengaja Hancurkan Islam
02 Jan 2015 07:33 AM
4
10
3JAKARTA, BIJAKS – Kebijakan Presiden Joko Widodo menghentikan dana bantuan sosial (bansos) rupanya membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) kebakaran jenggot. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain menilai, rezim Jokowi sengaja ingin menghancurkan Islam dari peran politik, ekonomi dan budaya.
“Islam sengaja dihancurkan dan dihilangkan. Dengan tidak mencairkan bansos jelas-jelas membunuh ormas-ormas terutama ormas Islam,” kata Tengku, di Jakarta, belum lama ini.
Upaya penghancuran Islam oleh rezim Jokowi juga terlihat dari penghancuran masjid untuk pembangunan gedung perkotaan yang jelas dimonopoli oleh budaya asing dan kapitalis.
Tengku menilai, pemerintah tidak adil terhadap umat Islam Indonesia yang notabene merupakan penduduk mayoritas. Timbulnya banyak konflik selama ini juga dianggap karena umat Muslim sebagai kaum mayoritas justru dipinggirkan.
Tengku mengingatkan, jika pemerintah tidak sungguh-sungguh memperhatikan umat Muslim sebagai mayoritas, maka konflik akan terus tersulut di 2015.
Tengku menyoroti kepedulian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap kurang berpihak kepada Islam.
“Setiap ada perayaan umat Islam tidak pernah datang. Tapi kemudian rela jauh-jauh pergi ke Papua. Ini kan secara transparan rakyat melihat pemerintah berpihak ke minoritas,” Papar Tengku. (wp/rc/tc)
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengungkapkan, ada 26 bupati yang memiliki nilai rekening lebih dari Rp 1 triliun dan 12 gubernur dengan kepemilikan duit di atas Rp 100 miliar. (ANTARA FOTO/OJT/Sigid Kurniawan)
Indonesian Companies News 