Ada apa dengan PT Airfast Indonesia (-Updated-)

PT Airfast Indonesia  adalah satu dari empat perusahaan penerbangan yang diperbolehkan UE untuk terbang ke Eropa. Tidak banyak perusahaan yang direstui oleh otoritas penerbangan Eropa untuk masuk ke wilayahnya. Hal ini adalah suatu prestasi unik bagi suatu perusahaan penerbangan charter. Selama bertahun-tahun dipimpin oleh pendirinya, perusahaan ini menerapkan manajemen keselamatan penerbangan (Safety Management System) yang sangat baik. Selain manajemen keselamatan penerbangan yang baik, perusahaan ini juga sempat menerapkan standar gaji yang di atas rata-rata bagi semua  karyawannya,  dari pilot sampai satpam, dari manajer sampai supir.

Setelah pendiri, pemegang saham mayoritas sekaligus Direktur Utama Airfast, Frank D. Reuneker, meninggal dunia pada permulaan tahun 2008, kendali perusahaan diambil alih oleh sang istri,  irma Irma Reuneker.

Sejak dipimpin oleh Irma Reuneker perusahaan ini banyak mengalami perubahan, baik secara positif maupun negatif. Tetapi perubahan-perubahan tersebut luput dari perhatian publik kecuali bagi pihak-pihak atau orang-orang yang bersinggungan langsung. Perusahaan in memang jarang sekali diiliput oleh media. Salah satu alasannya adalah karena Airfast mempunyai hubungan intim dengan perusahaan tambang internasional (MNC) yang  paling  kontroversial di bumi Indonesia sehingga harus mengambil sikap low profile. Klien utama Airfast adalah PT Freeport Mc Moran (sudah lebih dari 20 tahun). Hubungan Freeport dengan Airfast memang lebih dari sekedar hubungan client-principal. Airfast bukan sekedar client-partner tetapi, lebih dari itu, juga merupakan kepanjangan tangan Freeport. Contoh hubungan ini adalah Bandara Timika yang dikelola oleh AVCO (PT Airfast Aviation Facilities Company). AVCO adalah usaha patungan (joint venture) antara Freeport, Airfast dan Catur Jasa  (sumber GJA). Dengan konstruksi semacam ini Freeport menyerahkan semua urusan transportasi udara baik rutin maupun “khusus” kepada Airfast. Dari angkutan khusus ini, selain menerbangkan VIP (very important person) juga membawa (batangan) emas hasil tambang Freeport ke luar negeri, keuangan Airfast (juga pemiliknya!) tampak  sangat kinclong. Karena prestasi yang luar biasa ini Airfast dapat berkembang dengan cepat dan melunasi hutangnya pada beberapa pemberi pinjaman.

Di sisi lain, walaupun tidak memiliki hutang sepeserpun, Airfast masih memiliki tunggakan pajak yang ditinggalkan oleh sang pendiri. Tunggakan pajak ini konon timbul dari “permasalahan” pembukuan yang selama ini diterapkan oleh manajemen Airfast (sebagai catatan terkait hal ini adalah keengganan dari pihak manajemen untuk memberikan laporan keuangan kepada calon klien jika harus mengikuti tender untuk mendapatkan kontrak). Masih banyak misteri yang meliputi kasus perpajakan ini, misalnya apakah tunggakan pajak ini merupakan masalah administratif atau penghindaran pajak? Menurut sumber yang dekat dengan Airfast, setelah dilakukan pencegahan oleh DirJen Imigrasi terhadap Frank D. Reuneker pada kurun tahun 2005-2006, penyelesaian kasus pajak ini masih terkatung-katung.

Kedekatan hubungan ini pula yang membuat pihak kepolisan Republik Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Airfast menolak untuk membawa barang bukti aksi pemboman yang terjadi di Timika (lihat Tempo Interaktif, 8 September 2008). Dalam kaitan ini kepolisian hanya melayangkan  gugatan  kepada Freeport.


Pada bulan April 2009  muncul lagi berita yang cukup mengejutkan, pertama kali diberitakan oleh Tempo Interaktif (28 April 2009 , Bos Airfast Diperiksa Sebagai Tersangka ), kali ini adalah Direktur Utama PT Airfast  Indonesia, Irma Reuneker,  yang punya  masalah. Irma Reuneker diduga telah  menggelapkan uang pembagian penjualan rumah di bilangan Kebayoran Baru (kronologi kasus Penggelapan -updated-). Uang hasil penggelapan ini  yang kemudian dipergunakan  membeli saham Airfast untuk Cassandra, anak perempuannya . Hingga saat ini Irma Reuneker MASIH  berstatus sebagai tersangka utama (Suara Pembaruan 31-07-2009) oleh pihak Kepolisian Metro Jaya, walaupun hal ini sempat dibantah oleh kuasa hukum Irma Reuneker , Januardi S. Hariwibowo. Akibat penggunaan dana untuk pembelian saham Airfast, Cassandra yang juga bekerja di Airfast telah diindikasikan oleh kepolisian terlibat dalam dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Irma Reuneker dan apabila dilaporkan oleh korban (sesuai ketentuan KUHP) akan disidik pula oleh kepolisian.

Keadaan ini secara langsung mempengaruhi iklim kerja di Airfast (Perusahan yang hingga saat ini belum memiliki serikat pekerja) , yang berakibat  banyak pilot dan karyawan yang telah mengundurkan diri atau dipecat (salah satunya adalah seseorang yang dianggap oleh Irma Reuneker menyebarkan berita tersebut). Menurut kabar terakhir pihak kepolisian juga telah menyita saham perusahaan yang komisaris utamanya dipegang oleh Mantan Gubernur BI Arifin Siregar.

Gonjang-ganjing kasus yang dihadapi Irma, Cassandra dan Airfast telah memasuki tahap krusial dengan adanya pencegahan ke luar negeri terhadap Irma Reuneker berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-290/D/Dsp.3/11/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 dan Surat Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dengan surat siar No. IMI.5.GR.02.06-3.206161 <pdf file> tanggal 25 Nopember 2009. Selanjutnya sebagai konsekuensi pencegahan tersebut (dan untuk menghindari bahwa tersangka melarikan diri seperti yang sering terjadi sebelumnya (ingat kasus-kasus antara lain Joko Tjandra, Samsjul Nursalim dan Anggoro Widjaja) maka berdasarkan surat Direktur Jenderal Imigrasi No.: IMI.5.GR.02.05-3.3359 paspor atas nama Irma Reuneker ditarik dan diminta untuk diserahkan kepada Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

Dengan adanya fakta tersebut di atas maka seharusnya, sesuai dengan kaidah moral dan juga prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance principles) dan memperhatikan kelangsungan usaha Airfast serta, tentunya, seluruh stakeholders maka secara obyektif Irma Reuneker harus memutuskan dan memperlihatkan kebesaran hati dan kepekaannya dengan menonaktifkan dirinya (dengan mekanisme RUPS tentunya karena ia juga sebagai pemegang saham mayoritas) untuk sementara hingga perkara hukum yang sedang dihadapinya selesai.

Dalam tataran moral sebagaimana disebutkan di atas Irma Reuneker (dengan status sebagai tersangka) telah kehilangan legitimasinya untuk memimpin sebuah perusahaan penerbangan yang mengklaim mempunyai standar integritas yang tinggi.

Di sisi lain, aktivitas manajemen juga akan mengalami gangguan jika pemeriksaan di kejaksaan tinggi dilanjutkan atau jika tersangka ditahan atau menghadapi sidang pengadilan pidana. Jika sampai dengan proses ini Irma Reuneker tetap bersikeras untuk menduduki jabatan direktur utama maka ia jelas-jelas tidak mengindahkan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik. Terlebih lagi perusahaan yang dipimpinnya adalah perusahaan penerbangan yang harus menerapkan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang lain karena menyangkut keselamatan terbang.

Dengan kondisi ini maka sangat ironis bagi Airfast, sebuah perusahaan yang mendapat izin terbang ke Eropa sekarang justru direktur utamanya yang dilarang terbang ke luar negeri…

Bagaimana jika Airfast diminta oleh Departemen Perhubungan untuk meyakinkan Komisi UE tentang kondisi keselamatan penerbangan di Indonesia seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2008 lalu…?!

(bersambung)

Analisis lihat  KORUPSI PENGGUNAAN LOGIKA

+++

Kontan Rabu, 15 Juli 2009

JAKARTA. Larangan terbang ke Uni Eropa bagi empat maskapai penerbangan resmi dicabut tadi malam (14/7). Keempat maskapai penerbangan itu adalah Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Airfast Indonesia, dan Prime Air.

“Kami baru saja menerima surat resmi mengenai pencabutan larangan terbang dari Uni Eropa,” ungkap Direktur Utama Emirsyah Sattar kepada KONTAN.

Hal senada diungkapkan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal. “Informasi tentang pencabutan larangan terbang, saya dengar dari duta besar Uni Eropa,” ujar Jusman.

Eksekusi pencabutan larangan terbang itu menunjukkan bahwa kepercayaan Internasional terhadap maskapai penerbangan Indonesia telah pulih. Artinya, tidak akan ada ganjalan lagi bagi empat maskapai penerbangan itu untuk kembali menerbangi rute Eropa.

Rencananya, Garuda bakal terbang ke Amsterdam sebagai kota pertama penerbangan direct dari Jakarta. Garuda terakhir kali melayani penerbangan ke Eropa pada akhir 2004.

Jusman menambahkan, selanjutnya, pemerintah akan membuat kesepakatan dengan 27 negara Uni Eropa. Selain itu, pemerintah juga akan menyesuaikan airworthiness (kelaikan udara) dan Aircraft Operator Certificate (AOC) dari semua maskapai terhadap undang-undang yang baru.

Sayang, Jusman enggan membeberkan lebih detil langkah-langkah yang akan diambil pemerintah. “Yang penting kepercayaan kepada otoritas penerbangan Indonesia telah pulih,” ujarnya.

Kepala Humas Garuda Pudjobroto menerangkan, sambil menunggu kesepakatan terbentuk, pihaknya akan melakukan perhitungan, jenis pesawat, serta rute yang akan dipilih. “Itu semua harus mengacu pada traffic right atau agreement yang ada,” terang Pudjo.

+++++++

Suarapembaruan 5 agustus 2009,

Presdir Airfast Tak Pernah Jadi Tersangka

(Jakarta ) Irma EM Reuneker membantah sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan uang senilai Rp 6.387 miliar hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Raden Patah III/18, seperti laporan yang disampaikan Marjan Elize Pane Ke Polda Metro Jaya, yang telah dimuat di harian ini, Jumat ( 31/7 ) berjudul Presdir PT Airfast Jadi Tersangka.

Dalam keterangan tertulis, pada Selasa ( 4/8 ), Januardi S Haribowo dari Zoelva & Januardi Counsellors & Attorneys at Law, selaku kuasa hukum Irma, membantah pemberitaan tersebut, karena dinilai merugikan klien mereka, “Presdir PT Airfast tidak pernah dan belum pernah menjadi tersangka di jajaran kepolisian manapun. Dalam permasalahan ini adalah murni pribadi klien kami, tidak dalam kedudukannya sebai Presdir PT Airfast dan tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan kedudukannya tersebut, “ujar januardi”.

Selain itu, dia juga mengklarifikasi soal jual beli tanah dan bangunan di Jalan Raden Patah III/18, yang ternyata bukan antara Irma dan Marjan Elize Lasut-Pane. Sebab Irma dan Marjan, bersama Erwin Hisar Pane dan Jeantte Aminda Hera Pane, Merupakan ahli waris dari almarhum M Aminuddin Pane dan Wilhemina Jansen, yang mewariskan rumah tanah dan bangunan tersebut.

Januardi menjelaskan, penjualan dilakukan kepada pihak ketiga, yang hasil pembagiannya menjadi objek perselisihan antara Irma dan Marjan, “permasalahan yang timbul adalah Marjan E Pane meminta agar hasil penjualan tersebut dibagi dua saja antara klien kami dan marjan. Sedangkan klien kami berpendapat, hasil penjualan dibagi empat diantara semua ahli waris,” jelasnya.

Januardi juga menolak kliennya ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan pada satu surat panggilan saksi, yakni Luke Tumboimbela pada 22 April 2009, tanpa didukung fakta lainnya.

++++++


Presdir PT Airfast Jadi Tersangka
Suara Pembaruan 31-07-2009

Presiden Direktur Airfast Indonesia Irma EM Reuneker menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan tanah dan bangunan senilai Rp 6,38 miliar. Dugaan pelanggaran Pasal 327 KUHP itu didasarkan pada laporan Marjan Elize Pane ke Polda Metro Jaya yang kasusnya dalam tahap penyidikan. “Kami sudah periksa saksi-saksi. Jadi masih dalam tahap penyidikan,” kata Kepala Satuan Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Daniel Tifauna di Jakarta, Kamis (30/7).

Dalam salinan surat panggilan kepada saksi Luke Tumboimbela pada 22 April 2009 lalu, tim penyidik Polda Metro Jaya menyebutkan, status Irma sebagai tersangka.

Kasus itu berawal ketika Marjan menjual rumahnya di Raden Patah III/18 kepada Irma. Tetapi, dia tidak menerima uang hasil penjualan, karena memiliki utang dengan pihak pembeli. Dalam surat penjual kepada pembeli pada 4 Desember 2008 meminta agar penjual menyelesaikan kewajiban pajak yang timbul dari jual beli, karena pihaknya tidak menerima hasil penjualan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Patar Simanjuntak pernah menyurati penjual dan pembeli agar menambah kekurangan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari penjualan rumah itu. Pengacara Irma, Januardi S Hariwibowo mengatakan, kekurangan pembayaran pajak sudah diselesaikan, sehingga tidak ada lagi tunggakan. “Itu kan kurang bayar, klien kami sudah menyelesaikannya,” katanya. [B-15]
++++

Koran Tempo 29 April 2009

Bos Airfast Diperiksa

JAKARTA -Presiden Direktur Airfast Irma Reuneker kemarin diperiksa di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan terkait dengan dugaan penggelapan uang hasil penjualan tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

Kepala Satuan Keamanan Negara Ajun Komisaris Besar Daniel Tifaona mengatakan, pemeriksaan itu merupakan lanjutan atas laporan yang dibuat oleh Marjan Elize Pane yang tidak lain adalah saudara kandung Irma. Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan keterangan pelapor dan tersangka. “Hari ini keduanya kami konfrontir,” ujar Daniel.RIKY FERDIANTO

+++

Bos Airfast Diperiksa Sebagai Tersangka Penggelapan

Selasa, 28 April 2009 | 20:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Direktur Airfast, Irma Reuneker, hari ini diperiksa sebagai tersngka di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan penggelapan uang hasil penjualan tanah dan bangunan.

“Ya, hari ini kami periska kembali,” ujar Kepala Satuan Keamanan Negara, Ajun Komisaris Besar Daniel Tifaona ketika dihubungi (28/4).

Daniel menerangkan, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan atas laporan yang dibuat oleh Marjan Elize Pane, yang tidak lain adalah saudara kandung Irma. Dalam keterangan sebelumnya, polisi kesulitan menemukan kesusuaian keterangan antara penjelasan yang dibuat oleh Marjan dan Irma. “Hari ini keduanya kami konfrontir,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari penjualan harta warisan berupa tanah berikut bangunan. Belakangan Marjan merasa dirugikan lantaran Irma diduga telah menggelapkan uang hasil penjualan yang nilainya ditaksir mencapai Rp 6,3 miliar. Kejadian itulah yang kemudian ia laporkan kepada polisi.

Irma yang dihubungi Tempo, menolak memberikan keterangan apapun. Ia malah mengancam akan menuntut Tempo jika memberitakan kasus yang tengah membelitnya.

“Saya tidak mau memberikan konfirmasi apapun. Kalau Anda tetap memberitakan, surat kabar Anda akan saya tuntut,” ujar Irma, yang kemudian langsung memutus sambungan telepon.

Riky Ferdianto

++++
Puluhan Maskapai Akan Bebas Terbang ke Uni Eropa

SP/Alex Suban

Garuda Indonesia dan Mandala Airlines merupakan maskapai yang diizinkan terbang ke luar negeri.

[JAKARTA] Puluhan maskapai penerbangan Indonesia ditargetkan bebas terbang ke wilayah Uni Eropa. Bahkan, diharapkan hingga pertengahan 2010 nanti, seluruh maskapai di Indonesia akan diizinkan terbang ke Eropa.

Hal itu merupakan target Departemen Perhubungan (Dephub), yang segera mengusulkan pencabutan daftar hitam penerbangan Indonesia oleh Uni Eropa (UE). Hal itu dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dephub, Herry Bakti S Gumay di Jakarta, Jumat (23/10).

Dikatakan, pihaknya akan mengusulkan sebagian besar maskapai agar memperoleh izin pencabutan terbang ke Eropa. Usulan pencabutan itu akan diajukan dalam pertemuan Aviation Security Committee (ASC) Uni Eropa pada Januari 2010. Sedangkan, sisanya akan diusulkan pada pertemuan ASC berikutnya pada Mei 2010.

“Mudah-mudahan pada pertengahan tahun depan, seluruh maskapai telah masuk daftar maskapai yang dicabut pelarangan terbangnya oleh Uni Eropa,” kata Herry.

Empat Maskapai

Saat ini, baru empat maskapai yang telah diperbolehkan terbang memasuki kawasan Eropa, yaitu dua maskapai penerbangan berjadwal, Garuda Indonesia dan Mandala Airlines, serta dua perusahaan penerbangan kargo Airfast dan Premi Air. Garuda Indonesia dipastikan bakal terbang ke Eropa pada 1 Juni 2010 dengan penerbangan Jakarta-Amsterdam.

Sementara itu, Public Relation Manager Batavia Air, Eddy Haryanto mengaku saat ini Batavia Air terus meningkatkan standar keselamatan dan kenyamanan. “Kami siap dan diperiksa kapan pun soal standar keselamatan (safety) ini,” tegas Eddy.

Eddy menambahkan, untuk mendukung standar tersebut, setiap enam sekali Batavia Air menerapkan ujian ulang kepada pilot, serta pramugari dan awak sebulan sekali. [R-15]

Pada April 2009

++++

Markas Besar Polri Akan Gugat Freeport

Kamis, 18 September 2008 | 15:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI akan menggugat PT Freeport Indonesia, karena dianggap menghalang-halangi penyidikan aksi teror bom di sejumlah tempat kawasan Tembagapura, Timika. “Kami hendak mengnghungkap aksi teror di sejumlah instalasi Freeport, tapi dihalang-halangi,” kata Kepala Kepolisian Resos Mimika, Ajun Komisaris Besar Godhelp Cornelis Mansnembra, Kamis (18/9).

Langkah polisi ini bermula ketika Air Fast, maskapai yang dioperasikan Freeport menolak menerbangkan sejumlah zat kimia milik Tim Forensik Markas Besar Kepolisian RI. Padahal ada sejumlah sample bahan peledak yang harus diperiksa di Jakarta.

Tapi, menurut Godhelp, pilot Air Fast menolak menerbangkan pesawat jika bahan-bahan kimia ini tetap diangkut. “Kepolisian datang untuk membantu Freeport menyelidiki kasus teror bom di areal perusahaan. Seharusnya didukung,” ujarnya.

Lantaran ditolak, Tim Forensik Polri dan bahan kimia diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Langkah lainnya, kata dia, Markas Besar Polri juga akan menyurati Freeport soal rencana gugatan itu. Juru bicara PT Freeport Indonesia, Mindo Pangaribuan, mengaku belum tahu soal rencana gugatan itu. Ia juga tidak mengetahui ada masalah penerbangan. “Saya no comment,” kata Mindo.

++++

Date: Mon, 27 Apr 1998 14:37:19 +1100
From: aditjond@psychology.newcastle.edu.au (George J. Aditjondro)
Subject: Re: MNC paling digdaya di Indonesia
To: apakabar@clark.net

Perkenalkan para patron Freeport McMoRan, Sheraton, dan P & O di Bina Graha:
Suharto, Habibie, Bob Hasan, dan Abdul Latief
—————————————————————————-
————-
Oleh George J. Aditjondro

MASKAPAI multi-nasional (MNC – multinational corporation ) mana yang paling
digdaya di Indonesia? Sepintas lalu tampaknya itu adalah dua perusahaan
minuman ringan, Coca Cola dan Pepsi Cola. Soalnya, Pepsi Cola diageni oleh
kelompok Salim, konglomerat terbesar di Indonesia yang saham-sahamnya ikut
dimiliki saudara sepupu Suharto, Sudwikatmono, dan kedua anak sulung
Suharto, Tutut dan Sigit.

Sementara pembotolan Coca Cola dilakukan oleh kelompok Teknik Umum,
konglomerat milik Indra Rukmana, menantu anak tertua Suharto, Tutut.

Namun kalau patronase bagi kedua maskapai multinasional itu sangat
bergantung pada kaitan bisnisnya dengan keluarga Presiden, ada satu
maskapai multinasional yang tidak cuma punya kaitan bisnis dengan keluarga
RI 1, tapi juga dengan beberapa Menteri. MNC itu adalah Freeport McMoRan,
yang anak perusahaanya di sini bernama PT Freeport Indonesia (PT-FI).

Coba kita lihat, kaitan bisnis apa saja yang dipunyai perusahaan tambang
emas & tembaga ini dengan keluarga para tokoh Kabinet Pembangunan ketujuh.

Yang paling signifikan tentunya adalah kenyataan bahwa PT Nusamba Mineral
Industries, sebuah anak perusahaan Nusamba, menguasai 4,7% saham PT-FI.
Memang jumlah sahamnya sedikit, ketimbang saham perusahaan induk Freeport
McMoRan serta perusahaan Jepang dan Jerman yang menjadi penampung produk
salah satu tambang emas & tembaga terbesar di dunia itu, yang pada tahun
1995 punya pendapatan sebesar hampir 1,5 milyar dollar AS!

Kelompok Nusamba, seperti kita ketahui, dikuasai oleh tiga yayasan yang
diketuai Suharto (Dakab, Dharmais, Supersemar) yang bersama-sama memiliki
80% saham perusahaan itu. Sedangkan 20% sisanya, dibagi rata antara Bob
Hasan dan Sigit Harjojudanto.

Berarti, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan dan Industri,
punya kaitan langsung dengan PT Freeport Indonesia. Lalu, Menteri mana lagi
yang punya hubungan bisnis dengan PT-FI?

Tak lain tak bukan, Menko Ekuin/Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita, dan
Menteri Pariwisata Abdul Latief. Yang pertama lewat konglomerat keluarga
Kartasasmita, kelompok Catur Yasa, dan yang kedua lewat konglomerat
keluarganya, kelompok ALatief. Yang pertama lebih bersifat temporer,
sedangkan yang kedua lebih bersifat permanen.

Tahun 1995, ada empat proyek infrastruktur yang mulai dibangun oleh PT-FI
di Papua Barat, yakni pertama, pengembangan pelabuhan Amamapare, dari mana
konsentrat emas dan tembaga diekspor (atau nantinya, diantar-pulaukan),
kedua, pembangunan sebuah kota baru, ketiga, pembangunan sarana pembangkit
tenaga listrik bagi tambang emas dan tembaga yang baru, Grasberg, alias
Gunung Bijih Timur, dan keempat, pembangunan bandara Timika.

Seluruh proyek itu dikoordinasi oleh PT ALatief Freeport Infrastructure
Corporation (AFIC), yang 67% sahamnya dikuasai oleh kelompok ALatief dan
33% oleh PT-FI.

Proyek pertama senilai 100 juta dollar AS ditangani oleh PT ALatief P& O
Port Development Company (APPDC), yang merupakan perusahaan kongsi antara
ALatief Nusakarya Corporation dengan maskapai angkutan laut P & O Australia
Ltd. Berdasarkan persetujuan yang ditandatangani kedua belah fihak,
pertengahan Mei 1995, perusahaan patungan itu mendapat hak mengelola
pelabuhan Amamapare selama 10 tahun, dengan kemungkinan untuk diperpanjang.

Proyek kedua senilai 250 juta dollar AS, langsung ditangani oleh AFIC. Kota
baru itu, yang diresmikan oleh Suharto di awal Desember 1995 dan diberi
nama “Kuala Kencana” berdiri di ketinggian 4200 meter di atas permukaan
laut, dengan luas 17.400 hektar. Untuk kenyamanan para kapitalis, birokrat,
serta kapitalis-birokrat, Kuala Kencana dilengkapi dengan lapangan golf
kelas turnamen yang dirancang oleh pegolf AS, Ben Crenshaw.

Ke kota baru itulah PT-FI memindahkan perkantorannya dari Tembagapura, yang
diresmikan Suharto 23 tahun sebelumnya, yang hanya dibangun untuk kapasitas
penduduk 1.200 jiwa. Sementara Kuala Kencana dibangun dengan kapasitas
25.000 jiwa, sangat longgar untuk menampung karyawan PT-FI yang sudah
mencapai 12.000 jiwa.

Proyek ketiga ditangani oleh PT Puncakjaya Power Corporation, usaha
patungan antara PT-FI (30%), Power Link Corporation (30%), Duke Energy dari
AS (30%), dan PT Catur Yasa (10%).

Akhirnya, proyek keempat yang mulai dilaksanakan bulan Juni 1995 ditangani
oleh PT Airfast Aviation Facilities Company (AVCO), yang 45% sahamnya
dikuasai oleh PT Airfast Indonesia, 30% oleh PT Giga Haksa (anak perusahaan
Catur Yasa), dan 25% oleh PT-FI.

Proyek yang total investasinya mencapai 50 juta dollar AS (waktu itu
diperhitungkan Rp 125 milyar), terdiri dari pembangunan kawasan bandara
terpadu lengkap dengan segala sarana pendukungnya, serta pengadaan tiga
pesawat Twin Otter, dua pesawat Boeing B 737-200, serta tujuh helikopter.

Didukung oleh berbagai investasi di bidang infrastruktur itu, kelompok
ALatief merasa cukup menguntungkan untuk mengundang raksasa perhotelan ITT
Sheraton untuk tancap kaki di kawasan pertambangan itu. Dibentuklah PT
ALatief Freeport Hotel Corporation, yang dengan investasi sebesar hampir 43
juta dollar AS mulai membangun sebuah hotel Sheraton Inn berbintang empat,
dengan 84 kamar yang berangsur-angsur akan ditambah menjadi 250 kamar
apabila permintaan memungkinkan.

Hotel Sheraton ini telah dibuka bulan Mei 1995, dan tadinya diharapkan akan
menunjang penggalakan pariwisata di bumi Papua Barat. Paling tidak, 40
kamar hotel itu selalu di-book oleh PT-FI untuk menampung tamu atau
partner-partner bisnisnya.

Dengan berjangkar di ujung timur Nusantara, kelompok ALatief berhasil masuk
ke dalam orbit dua maskapai multinasional di bidang pariwisata, yakni
kelompok perhotelan Sheraton dan kelompok pelayaran pariwisata P & O.

Sebelum penandatanganan kontrak pembangunan dan pengelolaan pelabuhan PT-FI
selama 10 tahun, kelompok ALatief dan P & O sudah bekerjasama dalam
pelayanan catering perusahaan tambang itu. Mereka memasok 30 ribu santapan
(meal) sehari. Namun dengan kerjasama yang lebih erat, ALatief punya
kesempatan untuk juga terlibat dalam pelayaran-pelayaran wisata yang
diselenggarakan P & O di kepulauan Sunda Kecil (Bali, Lombok, sampai ke
Timor).

Jaringan P & O juga meliputi Bimantara, yang berpatungan dengan perusahaan
pengelola pelabuhan terbesar di Australia itu di pelabuhan Bojonagara, Jawa
Barat.

Dengan masuk dalam jaringan Sheraton, kelompok ALatief juga menjadi semakin
akrab dengan hotel-hotel Sheraton di Bali dan Lombok, yang telah merangkul
Bambang Trihatmodjo sebagai partnernya., serta hotel Sheraton di Yogya,
yang berpatungan dengan konglomerat milik keluarga Mooryati Soedibyo, teman
masa muda almarhumah Tien Suharto.

Barangkali itulah sebabnya Presiden Suharto telah mengalihkan Abdul Latief
dari posisi Menteri Tenaga Kerja, di mana ia telah membuat blunder dengan
manipulasi dana Jamsosteknya untuk menyogok para anggota DPR-RI, ke pos
yang lebih sesuai dengan bisnis kelompok ALatief, yakni perdagangan
barang-barang konsumen dan perhotelan.

Pertanyaannya adalah: apakah pengangkatan seorang pengusaha hotel menjadi
Menteri Pariwisata, tidak memupuk konflik kepentingan (conflict of interest
) antara fungsi sang Menteri yang harus adil menghadapi semua fihak yang
berkecimpung di bidang itu, dengan fungsi orang yang sama sebagai pemilik
hotel-hotel dari Kuala Kencana sampai ke Yogya?

Namun konflik kepentingan yang terbesar melilit diri Suharto sendiri:
apakah dia menghamba pada kepentingan bangsanya sendiri, serta bangsa Papua
Barat yang masih berada di bawah penjajahan bangsa Indonesia, karena
dikhianati oleh PBB dalam referendum palsu tahun 1969, atau menghamba pada
kepentingan para pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia, yakni
Freeport McMoRan yang berpusat di Louisiana, AS?

Soalnya, kita juga tahu bagaimana pemerintah Indonesia selalu memenangkan
PT-FI dalam berbagai konflik lingkungan serta pelanggaran hak-hak asasi
manusia. Sampai-sampai Suharto sendiri ikut melobi penguasa di AS, beberapa
tahun lalu, ketika Freeport McMoRan terancam akan dicabut asuransi OPIC
(Overseas Private Investment Corporation)-nya, karena perusakan lingkungan
serta pelanggaran HAM yang dibuatnya.

Waktu itu, Nusamba belum menjadi pemegang saham PT-FI. Apalagi sekarang,
setelah Suharto dan tiga orang menterinya terlibat hubungan bisnis dengan
salah satu maskapai tambang emas dan tembaga terbesar di dunia ini.

Lalu, siapa yang akan melindungi rakyat Papua menghadapi ekspansi maskapai
tambang emas dan tembaga raksasa itu, yang sudah diselamatkan dari
kebangkrutan setelah tambang nikelnya di Kuba dinasionalisasi oleh Fidel
Castro?

Rakyat Papua Barat, terutama suku Amungme, sudah banyak berkorban demi
pembangunan tambang emas dan tembaga tertinggi di dunia itu, yang ongkos
penambangannya juga termasuk yang termurah di dunia. Padahal, ribuan rakyat
Amungme dan Lani gugur dalam pemboman di Pegunungan Tengah oleh
pesawat-pesawat OV-10F Bronco TNI/AU tahun 1971, dan puluhan rakyat Amungme
gugur selama 2-3 tahun yang lalu akibat kekejaman Kopassus di seputar
Tembagapura.

Sekarang, dengan Presiden, Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Industri,
serta Menteri Pariwisata punya kaitan bisnis dengan maskapai pertambangan
AS itu, masihkah ada harapan bagi para pemilik tanah ulayat di wilayah
operasi PT Freeport Indonesia — baik suku Amungme di pegunungan maupun
suku Komoro di dataran rendah — mendapatkah perlakuan yang adil,
berdasarkan Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Lingkungan, serta hukum
lain yang berlaku di Indonesia?

Apabila jawabnya adalah tidak, maka makin nyatalah bahwa Irian Jaya
bukanlah propinsi yang setara dengan propinsi-propinsi lain, melainkan
lebih setara dengan koloni yang lain, Timor Leste, dan patut disebut dengan
nama Papua Barat seperti yang digunakan oleh para pejuang kemerdekaan di
bumi cenderawasih ini.

(Warta Ekonomi , 7 Februari 1994: 29; The Australian , 24 Maret 1995; Suara
Indonesia , 26 & 29 Mei, 1, 5-6 Juni 1995; Business Review Weekly , 29 Mei
1995: 52-53, 5 Juni 1995: 45-46; Economic & Business Review Indonesia , 17
Juni 1995: 22-23; Forum Keadilan , 15 Januari 1996: 61; AFP , 30 Januari
1997;Wall Street Journal Interactive Edition-Asia , 31 Januari 1997)

+++

Konflik dan Bisnis Militer: Darah di Tengah Kemilau Emas Freeport

Diposkan oleh ARKILAUS ARNESIUS BAHO Minggu, 25 Oktober 2009

Oleh: Satu Dunia
on Thursday, 20 August 2009
Brad Adams, Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW) Regional Asia, dalam pemaparan hasil penelitian tentang bisnis militer di Indonesia, menyebutkan, praktik bisnis di Freeport akan mendorong munculnya kecenderungan perilaku di kalangan militer untuk mencari keuntungan, seperti yang terjadi di Papua selama ini. Dalam kurun waktu dua tahun berproduksi sejak 1973, PT. Freeport yang dulunya perusahaan tambang kecil berhasil mengantongi perolehan bersih US$ 60 juta dari tembaga yang ditambang. Itu belum termasuk hasil ikutan seperti emas dan perak. Juga belum termasuk penemuan lokasi tambang baru pada 1988 di Pegunungan Grasberg yang mempunyai timbunan emas, perak, dan tembaga senilai US$ 60 juta miliar. Ironisnya, dengan kekayaan sebesar itu, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan meningkat pesat disekitar pertambangan PT. Freeport. JUBI — PT. Freeport di Papua telah berhasil mengeruk keuntungan hingga miliaran dollar pertahun. Sejak berdiri, kecaman atasnya datang silih berganti.PT. Freeport beroperasi di Papua sejak April 1967. Perusahaan asal Amerika Serikat yang menguasai cadangan emas dan tembaga kedua terbesar di dunia itu memulainya dengan kontrak karya I. Freeport melakukan eksplorasi dilahan yang diperkirakan mengandung cadangan bijih emas terbesar, 2,5 miliar ton. Dalam perjalanannya, sepanjang 1992 hingga 2002, Freeport telah berhasil melambungkan produksinya hingga 5,5 juta ton tembaga, 828 ton perak dan 533 ton emas. Pada 1998, perusahaan ini bahkan berhasil menghasilkan agregat penjualan sebesar 1,71 miliar pon tembaga dan 2,77 juta ons emas. Dengan penghasilan itu Freeport mengantongi keuntungan triliunan rupiah sepanjang tahun.Dalam kurun waktu dua tahun berproduksi sejak 1973, PT. Freeport yang dulunya perusahaan tambang kecil berhasil mengantongi perolehan bersih US$ 60 juta dari tembaga yang ditambang. Itu belum termasuk hasil ikutan seperti emas dan perak. Juga belum termasuk penemuan lokasi tambang baru pada 1988 di Pegunungan Grasberg yang mempunyai timbunan emas, perak, dan tembaga senilai US$ 60 juta miliar. Ironisnya, dengan kekayaan sebesar itu, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan meningkat pesat disekitar pertambangan PT. Freeport.Pencemaran lingkungan selanjutnya menjadi persoalan serius. Penambangan oleh Freeport telah menghasilkan galian berupa potential acid drainase (air asam tambang) dan limbah tailling (butiran pasir alami hasil pengolahan konsentrat). Sehari-hari Freeport memproduksi tidak kurang dari 250 ribu metrik ton bahan tambang. Material bahan yang diambil hanya 3%. Inilah yang diolah menjadi konsentrat kemudian diangkut ke luar negeri melalui pipa yang dipasang ke kapal pengangkut di Laut Arafuru. Sisanya, sebanyak 97% berbentuk tailing. Aktivitas ini mengakibatkan, fenetasi hutan daratan rendah seperti Dusun Sagu masyarakat Kamoro di Koprapoka, dan beberapa dataran rendah di wilayah Timika hancur. Parahnya lagi, terjadi pula perubahan iklim mikro akibat penambangan terbuka.Sebuah lembaga audit lingkungan independen Dames & Moore melaporkan pada tahun 1996, dan disetujui oleh pihak Freeport, ada sekitar 3,2 miliar ton limbah yang bakal dihasilkan tambang tersebut selama beroperasi. Hasil investigasi The New York Times (NYT) tentang limbah tambang Freeport-McMoran di Papua juga demikian. Menurut laporan Freeport sendiri, limbah itu luasnya 8 km persegi. Pada beberapa tempat kedalamannya mencapai 275 meter. Terhadap teguran dari berbagai NGO lingkungan hidup, termasuk Ex Menteri LH Sonny Keraf, Freeport hanya mengatakan, limbah tersebut tidak berbahaya.Sejumlah agensi, konsultan perusahan asuransi yang dipakai Freeport, menyebutkan, limbah itu telah menyebabkan “massive die-off” pada vegetasi disepanjang sungai. Sampel-sampel juga menunjukkan, air sungai mengandung racun yang cukup untuk membunuh organisme sungai yang sensitif. Kemunculan tumbuhan berwarna hijau terang sepanjang beberapa kilometer di tepi sungai telah menunjukkan kandungan tembaga dari limbah telah mencemari sungai.
PT. Freeport Indonesia (PT. FI) adalah bukti kekuatan ekonomi global. Dalam beberapa pendapat, seperti dimuat sejumlah media, disebutkan, selama 40 tahun lebih beroperasi, PT Freeport telah merusak tak hanya pegunungan Grasberg dan Erstberg, tapi juga telah merubah bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa, mencemari perairan di muara sungai dan mengkontaminasi sejumlah besar mahluk hidup.Konflik Dimulai
Kemewahan dan dampak Freeport memang tiada duanya. Atas segala aktivitas tambang itu, Freeport menghadirkan pengamanan super ketat tentara dan Polisi yang dibayar jutaan dolar pertahun. Pengamanan ini, dalam beberapa waktu, kerap dijadikan bisnis. Seorang sumber di Timika menyebutkan, bisnis militer dipertambangan Freeport tidak bisa dipandang sebelah mata. “Bayangkan saja, ‘permainan’ yang dilakukan Freeport, pemerintah Timika, pengusaha di Timika dan Militer pada perang dua suku Amugme dan Dhani pada tahun 2007 silam,” ujarnya.
Saat itu bisnis militer yang dijalankan adalah dengan mengantar para penambang dari kedua suku menggunakan truk tentara. Mereka dikenai jutaan rupiah per kepala. Rata-rata truck memuat 30 orang. Dari bisnis ini, militer meraup untung hingga miliaran rupiah. Penambang adalah mereka yang harus membayar denda secara adat usai berperang. Jumlahnya ratusan. Mereka mencari emas diwilayah penambangan Freeport dan kemudian dijual pada pengusaha emas di Timika.

Pendapat sumber tersebut sejalan dengan Poengky Indarti, Direktur Hubungan Eksternal Imparsial. Dalam sebuah kesempatan pekan kemarin, Poengky mengatakan, sejumlah insiden berdarah di Timika, termasuk penembakan terakhir seorang WNA Australia di kawasan operasional PT. Freeport Indonesia, lebih banyak terkait perebutan bisnis jasa keamanan antara militer dan polisi. Menurutnya, sejak dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63/2004 tentang pengamanan objek vital nasional, keamanan diserahkan kepada pihak internal. Di Tembagapura, diserahkan kpada PT. Freeport dan kepolisian. “Dahulu keamanan Freeport diserahkan kepada TNI hingga dua batalyon,” katanya.

Menurut Poengky, Freeport merupakan perusahaan strategis. Dia penyumbang pajak terbesar dan mendukung dana otonomi khusus. Freeport juga memberikan sumbangan dana keamanan yang besar sehingga timbul persaingan dan gesekan antara Polri dan TNI. Meski belakangan, hal ini dibantah pihak Kodam XVII Cenderawasih bahwa militer tidak terlibat. Menurut Poengky, pernyataan itu harus dibuktikan dan diselidiki di pengadilan.

Seperti Poengky, Yosepha Alomang, Direktris YAHAMAK (Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan) di Timika juga mengatakan, dalam operasi, PT. Freeport telah membuat masyarakat mengalami banyak goncangan. Mereka dibunuh, disiksa dan diperkosa oleh aparat keamanan yang dibayar Freeport. “Masyarakat adat di sekitar areal penambangan tidak merasakan hasil dari tambang raksasa itu. Justru rakyat menjadi korban,” ujarnya.

Sampai disini, Freeport akhirnya dianggap sebagai biang konflik. Penentu bisnis militer dan sebagai alasan terjadinya kekerasan di Timika. Atas persoalan ini, Brad Adams, Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW) Regional Asia dalam pemaparan hasil penelitian tentang bisnis militer di Indonesia, beberapa waktu lalu, yang dilaporkan dengan judul “Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military’s Economic Activities” menyebutkan, praktik bisnis yang terus-menerus dibiarkan tentu akan mendorong munculnya kecenderungan perilaku di kalangan militer untuk mencari rente atau keuntungan (rent-seeking behaviour).

Ini terjadi di sejumlah bisnis pertambangan, seperti Exxon dan Freeport. Keterlibatan militer di dunia bisnis kerap pula menimbulkan pelanggaran HAM. “TNI punya catatan suram di bidang HAM. Dan pelanggaran-pelanggaran itu dipicu praktik bisnis militer yang dilakukan dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan institusi yang tidak bisa dipenuhi oleh anggaran negara,” ungkap Adams.

Menurutnya, komitmen para petinggi TNI harus diwujudkan dengan segera untuk mengakhiri bisnis militer. Apabila tenggat waktu itu dipenuhi, reformasi di bidang keuangan militer tentu akan menandai terjadinya kemajuan besar ke arah reformasi struktural TNI.
Jika tidak, tentu dipastikan, perusahaan yang dikuasai AS dengan 81,2 saham itu akan selalu mengalami nasib buruk. Kekerasan dan pembunuhan pasti akan terus terjadi sepanjang tahun. Mungkin inilah yang mendorong Arkilaus Arnesius Baho, mantan Ketua Umum AMP Internasional, untuk mengatakan Freeport adalah otak dibalik tumbuhnya benih-benih kekerasan terhadap kedaulatan rakyat Indonesia. (Tim Jubi/JO)

+++++++++++++++++++++++++

MONOPOLI AVTUR :
KISRUH INDUSTRIAL
Perusakan Membuat Freeport Memburuk
Kompas/A Ponco Anggoro

Karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja dan menutup akses ke areal perusahaan pertambangan itu di Checkpoint 1, areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (1/11). Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia meminta waktu sampai 9 November 2011 untuk bisa menuntaskan perundingan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan manajemen perusahaan pertambangan tersebut.

Timika, Kompas – Manajemen PT Freeport Indonesia secara terbuka mengungkapkan memburuknya situasi di Freeport. Kini mulai terjadi perusakan fasilitas produksi, seperti penggalian dan pengambilan jaringan pipa dari lokasi tambang Mil 27 menuju pabrik pengolahan.

Dalam jumpa pers yang digelar di Plaza 86, Jakarta, Selasa (1/11), manajemen memperlihatkan foto-foto perusakan pipa dan pencurian solar yang diambil dari helikopter. Namun, mereka belum mampu mengidentifikasi pelaku perusakan fasilitas produksi itu karena helikopter terbang terlalu tinggi.

”Kami siap melanjutkan dialog dengan serikat pekerja, kapan pun. Kalau bisa, hari ini,” kata Sinta Sirait, Executive Vice President PT Freeport Indonesia, di Jakarta.

Sinta menyayangkan terjadinya perusakan fasilitas produksi. ”Per hari, akibat pemblokadean dan perusakan pipa, Freeport merugi 18 juta-19 juta dollar AS,” ujarnya. Dividen dan royalti kepada negara senilai 8 juta dollar AS menjadi tidak terbayarkan. Produksi Freeport pun terhenti sejak 22 Oktober 2011.

Di lapangan, penanganan demonstrasi dan pemogokan karyawan Freeport bergeser ke tuduhan bahwa karyawan Freeport melarang pengiriman pasokan avtur ke Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika. Polisi akan menggunakan tudingan itu untuk membubarkan blokade karyawan. Tudingan itu juga menguak masalah serius lain, yaitu tidak hadirnya negara di sana karena kilang avtur yang ada ternyata milik Freeport. Maskapai penerbangan lain bertahun-tahun selalu membeli avtur dari Freeport.

Persoalan ini terungkap dari penjelasan Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Virgo H Solossa, di Timika, Selasa. Virgo

membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa karyawan yang mogok tidak pernah melarang pasokan avtur dari pelabuhan milik Freeport ke bandara, asalkan avtur itu tidak digunakan untuk pesawat milik maskapai Airfast yang digunakan bagi kepentingan Freeport.

”Sejak awal, kami sudah menjelaskan kepada berbagai pihak bahwa kami tidak pernah melarang avtur untuk pesawat perintis dan pesawat komersial lainnya. Yang kami larang hanya avtur untuk Airfast,” ujar Virgo. Untuk mencegah avtur digunakan Airfast, Virgo meminta distribusi avtur dikawal oleh karyawan.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob membenarkan pernyataan Virgo tersebut. Namun, kemudian yang terjadi, PT Freeport tidak mau avtur milik mereka digunakan oleh pesawat perintis atau pesawat komersial lain di bandara. ”Avtur itu ada, tetapi PT Freeport hanya mau avtur untuk Airfast,” lanjutnya.

Selama ini, kata Johannes, avtur untuk operasional pesawat di bandara dimiliki oleh PT Freeport karena hanya mereka yang memiliki kilang untuk menampung avtur. Maskapai dari pesawat perintis dan pesawat komersial lain yang beroperasi di bandara Timika membeli avtur dari Freeport. ”Sejak tahun 2009, kami sudah berulang kali meminta Pertamina dan pemerintah pusat membangun kilang avtur sendiri supaya tidak bergantung kepada Freeport,” ujar Johannes.

Akibat penghentian pasokan avtur, angkutan pesawat perintis ke 17 daerah terpencil di sembilan kabupaten di Papua dari bandara Timika terhenti sejak 15 Oktober. (APA/RYO)


Site Meter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers

%d bloggers like this: