Archive for ‘Artha Graha’

November 11, 2014

Dari menteri sampai wapres kompak hentikan proyek Tomy Winata

Reporter : Wisnoe Moerti | Kamis, 6 November 2014 06:02

Merdeka.com – Nasib megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang kembali dihidupkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hampir dipastikan kandas di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan baru yang mengusung visi kemaritiman tidak tertarik membangun jembatan sepanjang 27,4 kilometer yang menelan biaya hingga Rp 225 triliun tersebut.

Dilihat dari payung hukumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS), pemerintah yang kala itu dipimpin SBY menetapkan PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) selaku pemrakarsa dan diminta melakukan study kelayakan.

Di GBLS, Tomy Winata dengan bendera anak usahanya yakni PT Bangungraha Sejahtera Mulia menjadi pemegang saham terbesar 95 persen. Tomy duduk sebagai komisaris utama. Sedangkan Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung memiliki saham 2,5 persen.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, pemerintah akan mempertimbangkan nasib perpres tentang kawasan JSS. Apalagi, saat ini belum ada investasi dalam pembuatan Jembatan Selat Sunda. Batalnya pembangunan jembatan selat sunda justru membuat pemerintah semakin fokus memanfaatkan sektor maritim sebagai kekuatan bangsa. Sehingga ke depannya penyeberangan Jawa-Sumatera jadi lebih murah dan cepat.

“Cara bagaimana memperluas, membuat terminal penyeberangan dan dengan kapal yang lebih cepat, sehingga penyeberangan dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya itu bisa lebih cepat,” ungkap Sofyan, kemarin.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Dia menuturkan, pemerintah memprioritaskan pengembangan pelabuhan laut. Infrastruktur ini menjadi salah satu penunjang kegiatan ekonomi yang utama, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

“Pelabuhan itu salah satu penunjang kegiatan ekonomi. Kalau pelabuhannya tidak berkembang, dalam jangka panjang ekonominya juga terganggu,” ungkapnya.

PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) selaku pemrakarsa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) menyatakan akan mematuhi apapun yang diputuskan pemerintah tentang kelanjutan proyek infrastruktur raksasa ini.

Menurut Direktur Utama PT GBLS Agung Prabowo, pihaknya konsisten dengan surat disampaikan kepada pemerintah tanggal 24 Juli 2012. “Intinya kami tunduk dan loyal pada apapun putusan yang legal dan sah dari pemerintah, termasuk pemerintah sekarang,” tegasnya kepada pimpinan media di Jakarta, Selasa (4/11) malam.

“Proyek ini belum jalan. Sebagai pemrakarsa, tugas kami melakukan studi kelayakan, baik dari sisi teknis pembangunan jembatan, maupun dampak sosial ekonominya. Studi awal sudah kita lakukan. Kelanjutannya menunggu sikap pemerintah,” katanya.

Agung mengaku lupa soal dana yang dikeluarkan. Dia hanya menyebut PT GBLS sudah mengeluarkan dana setidaknya Rp 75 miliar. “Kami ini kan melaksanakan sebagian dari apa yang diamanatkan oleh Perpers No 86/2011. Perpers ini masih berlaku, dan kami menunggu apa yang akan diputuskan pemerintah,” tegasnya.

Meskipun Presiden Jokowi belum menyampaikan secara tegas perihal penghentian megaproyek ini, Wakil Presiden dan para menteri kabinet kerja sudah memberikan sinyal bahwa proyek ini tak dilanjutkan. Berikut paparannya.

1.Jusuf Kalla

Merdeka.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal nasib megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Meski tidak secara tegas menyatakan penghentian proyek JSS, wapres mengirimkan sinyal penolakan. Jusuf Kalla beralasan, visi misi pemerintahan membangun kedaulatan dan mengedepankan sektor kelautan.

“Yang dimaksud maritim itu bukan jembatan,” tegas Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu (5/11).

Jusuf Kalla menjelaskan, langkah konkret untuk mewujudkan visi kemaritiman adalah pembenahan sektor kelautan agar distribusi antar pulau lancar. Prioritas pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, proyek tol laut.

“Tentu prinsipnya kan dilaksanakan tol laut, kelancaran sistem perkapalan,” singkatnya.

2.Sofyan Djalil
  • Merdeka.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut proyek ini sejak awal sudah bermasalah.

    “Dari awal kan ini sudah kontroversial. Kemudian itu tidak sesuai dengan visi maritimnya presiden,” kata Sofyan di Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2014, Jakarta, Rabu (4/11).

    Namun dia tidak menjelaskan kontroversi yang dimaksud. Sofyan justru menegaskan, pemerintah sudah menutup rapat-rapat pengerjaan megaproyek ini. Bila ada pihak lain ngotot membangun jembatan itu, Sofyan menegaskan hal itu mustahil dilakukan.

    Keputusan ini diambil karena megaproyek tersebut tidak seirama dengan konsep pembangunan maritim yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    “(Jembatan Selat Sunda) itu kan masih ide dan wacana. Ditambah sekarang tidak sejalan dengan konsep doktrin kemaritiman,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (3/11).

    .
    Andrinof Chaniago

    Merdeka.com – Pemerintahan Jokowi-JK memutuskan tak melanjutkan megaproyek Jembatan Selat Sunda karena tak selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

    “Alasannya, megaproyek senilai lebih 225 triliun itu dianggap tidak selaras dengan visi-misi Presiden Joko Widodo. Sampai sekarang tidak pernah ada pernyataan dari Presiden akan memasukkan JSS ke program infrastruktur pemerintah,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago, di Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Jumat (31/10).

    Jembatan Selat Sunda justru dianggap dapat menghilangkan identitas maritim karena akan mengurangi aktivitas penyeberangan melalui laut di Selat Sunda.

    Andrinof yakin jembatan itu belum bisa dibangun. “Paling tidak untuk 10?15 tahun ke depan. ?Saya yakin JSS bukan pilihan, setidak-tidaknya untuk 10?15 tahun ke depan,?” kata Andrinof.

    Ignasius Jonan
  • Merdeka.com – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku tak keberatan jika megaproyek Jembatan Selat Sunda batal terlaksana. Sebagai menteri kabinet kerja, Jonan mengikuti kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Jonan mengatakan, sejauh ini proyek tersebut minim kemajuan. Karena itu Jonan sependapat dengan yang disampaikan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago bahwa JSS tidak akan menjadi prioritas pemerintah Joko Widodo.

    “Kan Menteri Bappenas sudah ngomong. Kalau kabinet kan suaranya satu,” ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

    Jonan menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan pembangunan di sektor maritim seperti proyek tol laut atau pendulum nusantara. “Saya kira saya belum lihat ada atau tidak pengaruhnya,” jelas dia.

    November 1, 2014

    Tommy Winata Temui Susi di Pangandaran

    Yang jelas sih bukan urusan lingkungan hidup, tapi soal “illegal fishing”. Group Artha Graha punya divisi perikanan yang menguasai urusan penangkapan ikan. Kapal asing yang mau tangkap ikan bisa diurus ijin nya oleh group AG. Ingat kemarin ini bu Menteri ingin bersih bersih di kementrian dan menertibkan urusan kapal asing yang beredar di perairan Indonesia khan.

    Sabtu, 1 November 2014 | 21:34 WIB

    Tribunnews/Bian Harnansa Tommy Winata

    KOMPAS.com – Pengusaha nasional Tommy Winata menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di rumah Ibu Menteri Susi di Pangandaran, Sukabumi, Jabar, Sabtu (1/11/2014). Tommy mengatakan kedatangannya hanyalah untuk silaturahim dengan sahabat.”Apa salahnya sahabat datang ke rumah sahabatnya untuk silaturahmi dan ucapkan selamat,” kata Tommy dalam penjelasannya.

    Menurut Tommy, dia mendampingi Solichin GP berkunjung dan bersilaturahim dengan Susi yang juga disebutnya sebagai sahabat lama.

    “Kami sama-sama sangat peduli program kemandirian NKRI dalam kelautan dan pelestarian pantai, karang laut dan pelestarian biota laut, seperti yang kami lakukan di cagar alam laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC),” ujar Tommy.

    Susi dan Tommy diketahui sudah kenal dekat dan bersahabat sejak lama. Selain sama-sama pengusaha perikanan dan penyewaan pesawat terbang, Susi dan Tommy sama-sama anak asuh dari Solichin GP, mantan Pangdam Siliwangi dan mantan Gubernur Jawa Barat.

    “Mohon pertemuan itu jangan ditafsirkan lebih dari silaturahim antarsahabat dan antarkeluarga sesama anak asuh Bapak Solichin GP,” ucapnya.

    “Kami bersilaturahmi bersama-sama dengan Pak Solichin GP,” tambahnya lagi.

    ++++++++++

    Apa Persamaan antara Tomy Winata dan Susi Pudjiastuti?

    Minggu, 2 November 2014 | 10:52 WIB

    KOMPAS.com
     — Beberapa hari setelah pelantikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pulang kampung ke Pangandaran. Saat itu juga, terlihat sosok pengusaha nasional Tomy Winata hadir di antara tetamu. Kehadiran Tomy Winata ke Pangandaran hanya sebuah kebetulan?

    Mungkin belum banyak yang tahu, Susi Pudjiastuti dan Tomy Winata punya banyak kesamaan. Keduanya adalah pengusaha sukses yang benar-benar merangkak dari bawah. Kesamaan lainnya, Tomy dan Susi hanya lulus SMP. “Kontroversial”. Yang pasti, keduanya punya bisnis di sektor kelautan dan perikanan.

    Tomy Winata, sebagai pengusaha, memiliki portofolio bisnis yang sangat beragam. Di bawah naungan Grup Artha Graha, bisnis Tomy berserak, mulai dari sektor keuangan, properti, agribisnis, hingga perikanan. Tomi juga memberi banyak inspirasi bagi pengusaha lain lewat kegiatan filantropis yang digagas melalui Artha Graha Peduli.

    Selama ini, Tomy dikenal cukup dekat dengan para pejabat, petinggi aparat keamanan, bahkan hingga presiden sehingga di mana pun Tomy berada, dia selalu menjadi sorotan.

    Sementara itu, sosok Susi Pudjiastuti semenjak diberi amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan terus menyedot perhatian publik.

    Keberhasilannya membangun bisnis cum memberdayakan masyarakat pesisir terus menjadi obrolan. Meski di sela-sela itu, obrolan juga diselingi dengan kebiasaan Susi yang “nyleneh“. Dengan berbekal ijazah SMP, Susi berhasil mengembangkan bisnis aviasinya, yakni Susi Air. Karena itulah, Susi menjadi sosok yang sangat inspiratif.

    Maritim Timur Jaya

    Tribunnews/Bian HarnansaTommy Winata

    Tomy Winata bergerak di bisnis perikanan dan kelautan melalui PT Maritim Timur Jaya (MTJ). Perusahaan yang berada di Tual, Maluku Tenggara, itu didirikan pada 1995. Kemudian, pada 2008, perusahaan ini mulai melakukan pembenahan.

    Seperti dikutip dariAntara, berbagai  fasilitas pengolahan ikan didirikan Tomy Winata di atas lahan seluas 9 hektar dari total luas lahan 160 hektar. Fasilitas yang dimaksud antara lain dermaga dengan panjang 330 meter dan lebar 13 meter dengan kedalaman 12-15 meter.

    Kawasan industri perikanan terpadu itu juga memiliki tiga tangki penampungan bahan bakar dengan kapasitas masing-masing 500 kiloliter. Selain untuk kapal, bahan bakar yang ada juga untuk memasok empat pembangkit listrik yang memiliki daya 1,2 megawatt.

    Untuk menangani ikan-ikan yang diperoleh dari nelayan Tual dan sekitarnya, perusahaan ini memiliki unit pengolahan ikan berkapasitas 100 ton per hari dan tiga ruang penyimpanan ikan beku berkapasitas 300 ton, 500 ton, dan 900 ton.

    Maritim Timur Jaya juga memiliki pabrik es berkapasitas produksi 200 ton. Produksi es tersebut dijual kepada nelayan dengan harga yang terjangkau. Selain membeli ikan hasil tangkapan nelayan, MTJ juga memenuhi kebutuhan es balok nelayan untuk pengawetan ikan.

    MTJ memiliki pabrik surimi dan tepung ikan. Kawasan industri perikanan itu juga memproduksi dan menyediakan ikan beku, ikan kering, ikan asin, ikan asap, dan ikan rebus.

    Perusahaan ini juga ikut memberdayakan masyarakat sekitar dengan membeli rumput laut kering dari masyarakat. Petani mendapatkan jaminan harga yang tak akan turun saat pasokan rumput laut melimpah.

    Di samping itu, MTJ bersedia membeli ikan tembang yang selama ini tidak dikonsumsi masyarakat dan tidak bisa dijual karena banyak tulangnya. Ikan-ikan tersebut selanjutnya diolah menjadi tepung ikan.

    “Kami pasti membeli semua ikan tangkapan hasil nelayan, berapa pun jumlah dan bagaimana pun kualitasnya. Jadi, nelayan memiliki jaminan hasil tangkapannya pasti terjual,” tutur Direktur PT MTJ Dipa Tamtelahitu.

    Namun, usaha MTJ menjalankan bisnis perikanan tak selalu mulus. Pada 2007, perusahaan ini sempat dikait-kaitkan dengan kasus pengumpulan dana non-budgeter oleh Departemen Kelautan yang saat itu dipimpin Rokhmin Dahuri.

    ASI Pudjiastuti Marine Product

    Sementara itu, Susi Pudjiastuti melalui PT ASI Pudjiastuti Marine Product juga berhasil mengembangkan bisnisnya, berbarengan dengan pemberdayaan masyarakat Pangandaran. Dia berani membeli ikan dari nelayan dengan harga tinggi untuk kemudian dibawa langsung ke pembeli di luar negeri.

    Karena permintaan dari luar negeri sangat besar, Susi bekerja keras dengan berkeliling Indonesia mencari sumber suplai lobster. Masalah pun timbul, problem justru ada karena stok sangat banyak, tetapi transportasi, terutama udara, sangat terbatas. Untuk itu, dia menggagas membeli pesawat guna mengangkut pasokan tersebut.

    Di sisi lain, langkah Susi yang berani membeli hasil tangkapan nelayan di Pangandaran dengan harga tinggi itu berhasil membabat tengkulak yang selama ini merugikan nelayan.

    Tak dimungkiri, setiap pengusaha memang memiliki sisi-sisi yang terkadang kurang bisa diterima publik. Namun, terlepas dari itu, sudah waktunya para pengusaha lain untuk segera terjun memaksimalkan potensi kelautan Indonesia, tanpa harus menyampingkan aspek sosial nelayan.

    June 24, 2014

    Joint Production Propelan Dengan Prancis

    Sabtu, Juni 21, 2014

    1

    image
    BORDEAUX-(IDB) : PT Dahana menggandeng Indo Pacific Communication and Defence, anak perusahaan Artha Graha untuk membuat perusahaan patungan bagi industri propelan dengan dua perusahaan Prancis Roxel dan Eurinco. Perusahaan munisi yang akan dibangun di Subang itu akan menelan investasi US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 20 triliun.

    Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta agar pembangunan industri propelan di Subang bisa direalisasikan sebelum bulan Oktober 2014.

    Saat mengunjungi Industri Propelan Roxel di Bordeaux, Prancis, Jumat (20/6/2014), Sjafrie mengatakan perjanjian kerja sama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Prancis harus direalisasikan ke dalam kegiatan nyata. Ia mengapresiasi langkah yang ditempuh PT Dahana dan Roxel untuk membuat perusahaan patungan.
    “Saya sangat mengharapkan rencana pendirian perusahaan patungan antara Dahana dan Roxel di Subang bisa segera berjalan. Saya akan membantu agar produk industri propelan nanti tidak hanya dipakai oleh TNI, tetapi juga oleh negara-negara ASEAN,” kata Sjafrie.
    Presiden Direktur Roxel, Jacques Desclaux mengaku kaget atas semangat yang diperlihatkan Wamenhan. Ia akan berusaha dengan PT Dahana untuk bisa segera melaksanakan rencana pembangunan industri propelan di Subang.
    Investasi Rp 20 Triliun

    imageDirektur Utama PT Dahana F. Harry Sampurno melihat pembangunan industri propelan merupakan sesuatu yang harus dilakukan Indonesia. Masalahnya, sekarang ini hampir semua kebutuhan amunisi bagi TNI dipenuhi dari impor.

    “Pengadaan amunisi melalui impor sangatlah riskan. Pertama, pasokan kebutuhannya tergantung kepada pasokan pihak produsen. Kedua, jumlah impor amunisi mudah diketahui negara lain dan itu berkaitan dengan kemampuan pertahanan negara kita,” kata Harry
    Atas dasar itu PT Dahana mendukung langkah Kementerian Pertahanan untuk membangun industri propelan di dalam negeri. Kehadiran industri propelan akan memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia.
    Menurut Harry, PT Dahana sudah menyiapkan lahan bagi pembangunan industri propelan di Subang. Di sanalah diharapkan bisa dibangun industri propelan yang bukan hanya memasok kebutuhan TNI, tetapi juga untuk keperluan ekspor.
    Harry merasa bersyukur bisa bekerja sama dengan Roxel dan juga Eurinco. Sebab, Roxel sudah mengembangkan munisi dan industri propelan sejak tahun 1660. Investasi yang diperlukan untuk membangun industri propelan, menurut Harry, diperkirakan mencapai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 20 triliun. Indonesia akan memiliki 51 persen saham, sementara Roxel dan Eurinco sebanyak 49 persen.
    Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Muhammad Said Didu mengatakan kerja sama yang dilakukan PT Dahana dan Roxel serta Eurinco sangat baik bagi Indonesia. Dengan model membentuk perusahaan patungan, maka Indonesia akan terlibat langsung dalam proses produksi, sehingga alih teknologi bisa terjadi.
    “Pihak Roxel akan menyerahkan seluruh kepemilikan saham kepada Indonesia apabila putra-putra Indonesia bisa mengerjakannya sendiri. Divestasi itu diperkirakan akan terjadi setelah enam tahun perusahaan berjalan,” kata Said Didu.
    Untuk memenuhi kebutuhan investasi, PT Dahana menggandeng anak perusahaan Kelompok Artha Graha untuk bergabung, Indo Pacific Communication and Defence. Apabila groundbreaking bisa dilaksanakan bulan Oktober, pembangunan industri propelan diharapkan bisa selesai dalam waktu 40 bulan.
    Produk munisi yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan peluru yang diperlukan TNI dan juga peluru kendali. Bahkan peluru kendali yang diproduksi bisa berbentuk peluru kendali dari darat ke darat, dari darat ke udara, dan dari udara ke udara.
    Sumber : Detik
    April 3, 2014

    Djoko: Artha Graha Cuma ‘Kepengin’ Proyek Tanggul  

    Djoko: Artha Graha Cuma 'Kepengin' Proyek Tanggul  

    Pengunjung menikmati suasana pantai dekat sebuah ekskavator untuk proyek reklamasi di Pantai Ancol, Jakarta Utara. TEMPO/Dasril Roszandi

     

    TEMPO.COJakarta - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan belum menerima kabar kelanjutan minat Artha Graha Grup untuk mengerjakan proyek tanggul raksasa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). “Dia (Artha Graha) pernah menyampaikan itu dan kepengin. Kalau cuma kepengin, tidak bisa ditanggapi apa-apa,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 2 April 2013. (baca: Pemerintah Seriusi Proyek Tanggul Raksasa)

    Djoko mencontohkan, niat Artha Graha atas proyek NCICD seperti rencana pembangunan jalan tol Pantai Utara Jawa di atas laut. “Seperti tadi yang kamu sampaikan jalan tol di atas laut. Wong cuma ngomong kok ditanggapi, gimana sih.”

    Dia mengatakan, jika ada yang meminati pembangunan proyek infrastruktur, pemrakarsa hendaknya menanggapi dan mempelajari syarat-syarat yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. (baca: Hatta: Jakarta Harus Bangun Tanggul Laut Raksasa)

    Pertengahan November 2013, Artha Graha Grup pernah menyampaikan minatnya untuk masuk dalam proyek tanggul laut raksasa kepada Kementerian Pekerjaan Umum. “Mereka bilang kami boleh membantu tidak. Membantu itu artinya, karena idenya sama, kenapa tidak dibuat bersama-sama, dan kami oke saja,” kata Djoko.

    Djoko mengaku didatangi Direktur Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera Agung R. Prabowo yang mewakili Artha Graha untuk membicarakan proyek giant sea wall pada Rabu, 14 November 2013. Saat perusahaan milik Tommy Winata itu mengajukan konsep, Djoko mendapati kesamaan ide dengan pemerintah. Namun proyek ini belum diputuskan lantaran menunggu skema pendanaan yang tepat. “Yang berwenang memutuskan pendanaannya adalah presiden,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Djoko mengatakan Artha Graha mengusulkan agar proyek itu tidak cuma didanai pemerintah. Pemerintah ditawari untuk menggarap skema kemitraan dengan swasta. “Supaya ada keuntungan bersama dari proyek tersebut,” katanya.

    Pembangunan tanggul raksasa di pantai utara Jakarta rencananya mulai dilakukan pada 2014. Proyek tersebut digagas pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo. Tanggul raksasa ini dibangun untuk menanggulangi banjir di sisi utara Jakarta hingga seribu tahun. Selain menahan banjir, tanggul ini berfungsi sebagai penyedia air bersih.

    ALI HIDAYAT

    November 16, 2013

    Artha Graha Bidik Proyek Giant Sea Wall

    HomeBisnisBisnis
    JUM’AT, 15 NOVEMBER 2013 | 20:11 WIB
    Artha Graha Bidik Proyek Giant Sea Wall

    Besar Kecil Normal
    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Artha Graha Grup berencana masuk dalam proyek tanggul laut (giant sea wall) Jakarta. “Mereka bilang kami boleh membantu tidak. Membantu itu artinya karena idenya sama, kenapa tidak dibuat bersama-sama dan kami oke saja,” kata dia saat ditemui di Hotel Atlet Century Park Senayan, Jumat, 15 November 2013.

    Djoko mengaku didatangi oleh Direktur Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera, Agung R. Prabowo, yang mewakili Artha Graha untuk membicarakan proyek giant sea wall pada Rabu, 14 November 2013.

    Saat perusahaan milik Tommy Winata itu mengajukan konsep, Djoko mendapati kesamaan ide dengan pemerintah. Namun proyek ini belum diputuskan lantaran menunggu skema pendanaan yang tepat. “Yang berwenang memutuskan pendanaannya adalah presiden,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Djoko mengatakan Artha Graha mengusulkan agar proyek itu tidak cuma didanai pemerintah. Pemerintah ditawari untuk menggarap skema kemitraan dengan swasta. “Supaya ada keuntungan bersama dari proyek tersebut,” katanya.

    Pembangunan giant sea wall di pantai utara Jakarta akan mulai dilakukan pada 2014. Proyek tersebut digagas pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo. Tanggul raksasa ini dibangun untuk menanggulangi banjir di sisi utara Jakarta hingga seribu tahun. Selain menahan banjir, tanggul ini berfungsi sebagai penyedia air bersih. Proyek ini diperkirakan menelan dana Rp 280 triliun.

    ALI HIDAYAT

    August 27, 2012

    Tomy Winata: Konflik Paulus Bukan dengan Andi

    SENIN, 27 AGUSTUS 2012 | 18:56 WIB
    Tomy Winata: Konflik Paulus Bukan dengan Andi
    Besar Kecil Normal
    TEMPO.CO, Jakarta – Bos Grup Artha Graha, Tomy Winata, mengatakan konflik pemilik PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos terkait megaproyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bukan dengan anaknya, Andi Winata.

    “Paulus bermasalah dengan Oxel System Ltd. Anak saya bekerja di sana,” katanya kepada Tempo ketika dihubungi Ananda Badudu, Kamis pekan lalu. Saat dihubungi, sang taipan mengaku berada di Bangkok.

    Tomy mengatakan, sebenarnya ia tak mau ikut campur urusan anaknya dengan Paulus. “Anak saya sudah gede dan dewasa, bisa menangani masalah ini,” kata dia.

    Namun, Paulus suatu ketika pernah meminta dirinya menengahi konfliknya dengan Andi. Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, ia pun bertemu dengan Paulus di Hotel Conrad Hong Kong dan Hotel Borobudur.

    “Semua atas permintaan Paulus. Dia minta tolong kepada saya untuk menengahi persoalannya, melalui Jack Budiman,” kata dia. Jack merupakan teman kongsi Paulus yang lain, yang juga dekat dengan Tommy Winata.

    Ia menambahkan, “Saya ikut menengahi hanya karena ingin proyek ini berjalan baik, karena ini untuk kepentingan bangsa,” kata dia.

    Paulus adalah pemilik PT Sandipala Arthaputra, perusahaan pencetak surat berpengaman khusus yang kebagian proyek e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Ia tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia bersama empat perusahaan lain turut mengerjakan pembuatan 172 juta kartu senilai Rp 5,8 triliun.

    Paulus berkongsi dengan Andi Winata dalam hal penyediaan keping ST-Micro untuk proyek e-KTP. Perusahaan Oxel System Ltd, milik Andi, merupakan agen tunggal keping merek itu di Indonesia.

    Rupanya kerja sama proyek triliunan rupiah ini tak berjalan mulus. Bersama Jack, Andi melaporkan Paulus ke Mabes Polri atas tuduhan menipu dan menggelapkan dana pada Maret dan April lalu.

    Laporan Andi dan Jack ke Mabes Polri ini berakibat buruk bagi Paulus. Sejak 6 Juni, namanya dan putrinya, Catherine Tannos, terpajang dalam daftar buron di portal Interpol. Saat ini, Paulus dan keluarganya bersembunyi di Singapura.

    MUNAWWAROH | ANANDA BADUDU

    July 5, 2012

    AS Dukung Tomy Winata Biayai JSS

     

    Dari Investor daily 5 July 2012-07-05

     

    JAKARTA – Amerika Serikat, melalui Bank

    Ekspor Impor (Exim) AS, telah menyatakan

    dukungannya terhadap pembangunan Jembatan

    Selat Sunda (JSS) yang tengah dipersiapkan

    konsorsium Graha Banten Lampung

    Sejahtera.

    Dukungan tersebut disampaikan Direktur

    Bank Exim AS Patricia M Loui kepada Chairman

    Artha Graha Network Tomy Winata melalui

    suratnya yang dikirim dari Washington DC

    pada 15 Maret 2012. Surat dukungan tersebut

    merupakan tindak lanjut pertemuan Tomy dengan

    rombongan Bank Exim AS yang dipimpin

    Patricia di Jakarta pada Februari 2012.

    Dalam suratnya kepada Tomy itu, Patricia

    menulis bahwa pihaknya menilai proyek JSS

    sangat penting bagi upaya membangun

    konektivitas antarwilayah

    di Indonesia.

     

    Selain itu, proyek JSS sangat penting

    untuk meningkatkan manfaat yang lebih beragam

    dari pembangunan ekonomi Indonesia.

    “Walaupun Bank Exim AS tidak dapat

    memberikan pembiayaan modal untuk

    pembangunan proyek tersebut, kami dapat membantu pembiayaan

    jangka panjang untuk pembelian

    aneka produk dan jasa dari AS, serta

    menyediakan 30% dari biaya lokal yang terkait

    dengan pembelian tersebut,” demikian

     

     

    Patricia dalam suratnya. Patricia menjelaskan, fasilitas

    pembiayaan jangka panjang itu menggunakan suku

    bunga tetap yang mengacu pada tingkat bunga bank yang berlaku

    di London (London Interbank Offered Rate/Libor).

    Pada bagian akhirnya, Patricia menyatakan, pihaknya

    akan mempromosikan informasi proyek

    JSS tersebut kepada berbagai instansi pemerintah

    AS, antara lain Overseas Private

    Investment Corporation

    (OPIC).

     

    Menanggapi dukungan dari Bank

    Exim AS, Tomy Winata menjelaskan,

    pihaknya sebagai bagian dari pemrakarsa

    pengembangan Kawasan Strategis

    dan Infrastruktur Selat Sunda

    (KSISS) selama ini memang terus berupaya

    dan berkerja keras untuk meraih

    dukungan dari dunia internasional.

    “Kami sebagai pemrakarsa proyek

    KSISS terus berkerja sesuai amanah

    Perpres No 86/2011 tentang KSISS,

    termasuk membuka diri dan berkomunikasi

    dengan para mitra strategis potensial

    dari mancanegara,” ujar Tomy

    Winata.

    Pihak-pihak luar negeri yang telah

    memberikan komitmen kerja sama,

    menurut Tomy, yaitu AS yang terdiri

    atas Bank Exim AS yang juga akan

    menggandeng OPIC. Komitmen pun

    datang dari Korea Selatan yang meliputi

    GS Enginerring dan grup LG.

    Sedangkan dari Jepang, dukungan

    telah disampaikan JG Corporation,

    Nippon Koei, dan Nippon Steel. Selanjutnya

    dari RRC komitmen kerja sama

    telah disampaikan pihak China Railway

    Construction Corporation dan

    China Development Bank.

    Dia menambahkan, investor dari

    Tiongkok juga tertarik membangun

    JSS, di antaranya China Railway Construction

    Corporation (CRCC) dan China

    Communications Construction

    Company Ltd (CCCC). Sedangkan dari

    Korea ada GS Engineering and Construction

    Company serta Samsung.

    Presiden Direktur PT Graha Banten

    Lampung Sejahtera Agung R Prabowo

    mengungkapkan, selain Bank Exim

    AS, investor Jepang termasuk yang

    memiliki ketertarikan tinggi untuk bekerja

    sama dalam pembangunan JSS.

    Karena itu pula, delegasi METI (menteri

    perekonomian, perdagangan, dan

    perindustrian Jepang) datang sampai

    dua kali ke Indonesia terkait hal tersebut.

    “Mereka tertarik untuk bekerja

    sama dalam pembangunan JSS. Mereka

    juga berkomitmen terhadap pendanaannya,”

    kata dia.

    Bahkan, menurut Agung, investor

    Jepang menyampaikan satu proposal

    untuk masuk ke proyek JSS melalui

    konsorsium yang terdiri atas JGC Corporation,

    Nippon Steel, Oriental, dan

    Nippon Koei.

    “Proyek JSS mesti direalisasikan

    walaupun besaran biayanya belum

    diketahui secara detail. Proyek ini

    tidak bisa hanya dikerjakan satu perusahaan.

    Jadi, harus bersinergi,” tandas

    dia.

    Agung menjelaskan, pihaknya berpegang

    pada Perpres No 86/2011

    tentang KSISS yang berdasarkan kabar

    akan direvisi. “Sebelum ada kepastian

    revisi Perpres tersebut, kami akan

    terus bekerja. Kami berharap groundbreaking

    dilakukan awal tahun depan,”

    ujar dia.

    Studi Kelayakan

    Menurut Agung Prabowo, berdasarkan

    prastudi kelayakan (pre feasibility

    study), JSS tidak feasible akibat besarnya

    pembiayaan yang harus ditanggung.

    “Itu sebabnya, kami maju dengan

    usul pengembangan kawasan yang

    akan memberikan kontribusi besar, sehingga

    JSS bisa terbangun,” tuturnya.

    Dia menambahkan, kawasan-kawasan

    di sekitar JSS bisa dikembangkan

    masing-masing daerah sesuai potensi

    masing-masing. “Misalnya di Banten

    bisa dikembangkan industrinya yang

    high tech dan di Lampung yang berbasis

    natural tech. Intinya harus terpadu,”

    ucap dia.

    Agung mengakui, biaya pra studi

    kelayakan cukup besar, sekitar US$

    60 juta. “Dananya besar karena banyak

    sekali yang harus kami kerjakan. Kami

    memulainya pun sejak tujuh tahun

    lalu,” ujarnya.

    Agung Prabowo mengungkapkan,

    berdasarkan kajian Graha Banten

    Lampung Sejahtera, kebutuhan dana

    untuk membangun JSS sekitar US$

    10 miliar. “Kami tidak asal hitung. Tapi

    kebutuhan pastinya masih harus dikonfirmasikan

    dengan data-data studi

    kelayakan. Apakah US$ 10 miliar,

    US$ 8 miliar, atau US$ 11 miliar, belum

    ada yang tahu,” papar dia.

    May 28, 2012

    TW membangun ikon kota

    Senin,28 Mei 2012
    KORPORASI
    Membangun Ikon Kota
    Sebuah berita menarik mencuat Rabu pekan lalu. PT Danayasa Arthatama Tbk, anak usaha Artha Graha Network, milik Tomy Winata, menyediakan dana hampir Rp 20 triliun untuk membangun gedung tertinggi kelima di dunia. Dengan tinggi 638 meter dan 111 lantai, gedung ini di antaranya digunakan untuk hotel supermewah dan perkantoran.

    Hal menarik, Tomy Winata merupakan usahawan dengan kalkulasi bisnis tinggi, bersedia membangun gedung bernama Signature Tower ini. Seperti diketahui, membangunnya dan mengisinya merupakan dua hal berbeda. Ketika gedung kembar Petronas dibangun, Perdana Menteri Mahathir Mohamad (waktu itu) sampai mengajak badan usaha milik negara pindah ke kantor itu. Para usahawan lain diajak pula karena ruang kosong dua gedung itu masih banyak. Usaha ini baru berhasil sepenuhnya menjelang tahun keempat gedung Petronas.

    Masalah yang kerap mengemuka, sewa gedung elite itu amat mahal, bisa satu setengah sampai satu tiga perempat kali lebih mahal dibanding gedung megah lain. Namun bisa jadi, karena tertarik efektivitas, para usahawan bersedia menyewa tempat itu untuk menjadi markas baru perusahaan mereka.

    Pembangunan gedung pencakar langit merupakan perpaduan besarnya kapital, nyali, teknologi, dan bisnis. Butuh teknologi canggih untuk meluncurkan air dari permukaan tanah ke lantai 111. Dalam cara lama, air naik sampai, sebutlah ke lantai 30. Di sini ada penampungan air khusus, lalu menggunakan pompa lagi meluncurkannya ke lantai 60. Lalu naik ke lantai 90, dan seterusnya. Bisa dibayangkan energi yang dikerahkan untuk memompa air ke ketinggian 638 meter? Pengamanan ekstra pun mutlak agar tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki.

    Aspek yang tidak kalah pentingnya, berapa tahun ikhtiar mengembalikan modal senilai Rp 20 triliun itu? Lima tahun? Lima belas tahun? Tidak ada garis waktu yang jelas, sebab semua tergantung cara penjualan gedung dan seberapa laku gedung itu. Ini hal yang membutuhkan daya tahan (endurance) kuat. Untuk diketahui, membuat gedung 50 lantai diisi penuh pembeli atau penyewa butuh waktu tiga sampai enam tahun.

    Beberapa aspek ini hanya catatan-catatan kecil. Masih banyak aspek yang perlu diperhatikan. Namun, marilah kita melihat pembangunan gedung pencakar langit itu dari pesona positif. Misalnya, akan ada beberapa ribu orang bekerja langsung dengan pembangunan gedung dan sekitar 70.000 orang secara tidak langsung bersentuhan dengan pembangunan Signature Tower. Akan terjadi perputaran uang yang amat besar, yang akan membuat perekonomian Ibu Kota lebih bergairah.

    Marilah pula dengan raut positif kita melihat bahwa kalau gedung itu selesai dibangun, akan membuat wajah Ibu Kota lebih memesona. Akan membuat Jakarta memiliki ikon baru yang menakjubkan. Bayangkanlah, di antara gedung-gedung tinggi di sentrum bisnis Jakarta, mencuat satu gedung yang tingginya 638 meter. Gedung 101 di Taipei, Petronas di Kuala Lumpur, Burj Al Arab Dubai, Sears Tower Chicago, gedung IFC di Hongkong, ”putus semua” , dan mereka mesti ”menengadah” untuk melihat gedung di Jakarta ini. Turis asing otomatis akan lebih kerap ke Jakarta, di antaranya untuk melihat gedung ini.

    Kalau CNN, CNBC, atau BBC News hendak memasang foto untuk melukiskan Jakarta, tidak lagi mengambil gambar di daerah marjinal, tetapi foto gedung ini, seperti sudah mereka lakukan untuk Hongkong, Taipei, Kuala Lumpur, Chicago, dan sebagainya. (Abun Sanda)

    August 9, 2011

    Mineral Ikutan Timah agar Dilarang

    Goublok atau pura pura tidak tahu, mirip dengan PT Freeport yang bertahun tahun mengaku hanya menambang tembaga, sedangkan “ampas” dari tembaga yaitu emas tidak pernah dilaporkan.. Berton ton emas “lenyap” ditangan para elit penguasa Orde Baru.

    Rabu,10 Agustus 2011
    EKSPOR
    Mineral Ikutan Timah agar Dilarang

    Pangkal Pinang, Kompas – Pemerintah diharapkan lebih tegas melarang ekspor mineral ikutan dari penambangan timah. Sebagian mineral itu bernilai tinggi karena mengandung radioaktif atau dibutuhkan industri persenjataan modern.

    Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung Aldan Djalil mengatakan, penambangan timah, antara lain, juga menghasilkan elminit, zirkon, dan monasit. Zirkon dikenal sebagai salah satu logam tanah jarang yang dibutuhkan dalam industri persenjataan, sementara monasit mengandung radioaktif.

    ”Kami sebenarnya berharap ekspor mineral-mineral itu dalam bentuk bahan baku mentah dilarang sepenuhnya,” ujarnya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (8/8).

    Menurut dia, larangan itu sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Batubara dan Mineral. Berdasarkan undang-undang itu, beberapa jenis mineral diharuskan diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Namun, undang-undang itu baru berlaku penuh pada 2014.

    Oleh karena itu, ekspor 60 peti kemas pasir elminit dan zirkon oleh PD Bangka Global Mandiri ke China tidak dapat dilarang. Mineral itu diekspor melalui Pelabuhan Pangkal Balam.

    Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Kepulauan Bangka Belitung A Haswandi mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Ekspor mengizinkan ekspor mineral-mineral tersebut dalam bentuk barang mentah. Eksportir hanya diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan administratif. ”Persyaratan itu, antara lain, pemeriksaan isi kontainer oleh pihak independen yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini Sucofindo,” ujarnya.

    Berdasarkan dokumen ekspor, PD BGM sudah memenuhi semua syarat ekspor mineral-mineral tersebut. Karena itu, ekspor mineral itu ke China tidak dapat dilarang. ”Kalau sudah diperiksa Sucofindo dan sampai masuk pelabuhan, artinya tidak ada masalah,” ujarnya.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Babel Komisaris Besar Martuani Sormin Siregar menyatakan hal senada. Polisi memang memeriksa dokumen ekspor mineral itu.

    ”Ada masyarakat melaporkan soal ekspor itu. Kami menjalani tugas sesuai wewenang, yakni hanya bisa memeriksa dokumen. Hasilnya, ekspor itu legal,” ujarnya. (RAZ)

    July 15, 2011

    Kapal Isap Merusak Bangka

    Yang punya kapal ISAP biasanya tauke dari Jakarta macam Tommy Winata.

    +++
    Jumat,
    15 Juli 2011
    Kapal Isap Merusak Bangka
    Sungailiat, Kompas – Sebanyak 17 kapal isap pasir timah yang marak beroperasi sejak awal tahun 2011 di perairan Kabupaten Bangka telah merusak ekosistem perairan Bangka. Dampak lanjutannya mulai terlihat pada mundurnya sektor pariwisata dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bangka Fery Afrianto, Kamis (14/7), mengatakan, 11 kapal isap sudah beroperasi di perairan Kecamatan Belinyu. Dua kapal lain juga akan beroperasi jika proses perizinan selesai. Adapun di sekitar Sungailiat, ibu kota Kabupaten Bangka, terdapat enam kapal isap.

    Menurut Fery, tujuh kapal isap di Belinyu beroperasi berdasarkan izin dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sementara empat kapal lainnya mendapat izin dari kabupaten setempat. Jika proses perizinan dua kapal isap lain selesai, total enam kapal isap yang mendapat izin operasi dari Kabupaten Bangka.

    ”Izin diberikan karena semua prosedur terpenuhi. Wilayah operasi tidak termasuk yang dilarang untuk kapal isap,” ujarnya.

    Kondisi lapangan

    Aktivitas kapal isap terlihat, antara lain, di perairan Tanjung Pesona dan Parai yang termasuk wilayah Sungailiat. Kemarin tampak empat kapal isap beroperasi di Perairan Tanjung Pesona. Kapal-kapal itu beroperasi di perairan yang membentang sekitar 2 kilometer. Sementara di Parai juga terlihat empat kapal isap. Bahkan, kapal-kapal tersebut bisa terlihat dari Parai Resort, sebuah lokasi wisata pantai di Sungailiat.

    Di area itu tidak terlihat kapal nelayan. Sebaliknya terlihat ponton-ponton tambang timah apung. Ponton tersebut paling banyak terdapat di dekat buritan kapal isap, tempat limbah pasir timah dibuang.

    Air pantai memang masih terlihat jernih. Namun, di sekitar tempat beroperasi kapal isap, air keruh kecoklatan.

    Manajer Resor Tanjung Pesona Bangka Fernandi Santoso mengatakan, penambangan di dekat pantai menyulitkan pariwisata. ”Mau buat rumpon pembiakan ikan sulit karena terkena limbah penambangan. Rumpon itu salah satu sarana penting paket wisata memancing,” ujarnya.

    Para pelaku usaha pariwisata setempat beberapa kali mengeluhkan persoalan tersebut kepada pemerintah, tetapi belum ada respons nyata dari pemerintah. Bahkan, sejauh ini kebijakan pemerintah dinilai berpihak ke usaha penambangan. ”Kami harap ada lokasi yang dikhususkan untuk pariwisata,” ujarnya.

    Sementara itu, dosen Universitas Bangka Belitung, Indra Ambalika, mengatakan, aktivitas kapal isap dan kapal keruk merusak ekosistem perairan. Kerusakan tersebut, antara lain, terbukti dari kematian 98 persen terumbu karang buatan di Teluk Limau, Bangka.

    Menurut Indra, tim Universitas Bangka Belitung tahun 2009 menanam 100 terumbu karang. Saat dipantau pada Mei 2011, yang tersisa tinggal dua terumbu karang. Selebihnya mati tertutup lumpur.

    Kapal isap mengeluarkan berton-ton limbah pasir setiap hari. Arus laut membawa limbah itu ke lokasi penanaman terumbu karang. ”Terumbu karang tidak bisa bertahan karena sedimen lumpur terlalu tinggi. Padahal, dulu lokasi itu kami pilih karena ekosistemnya masih mendukung. Setelah kapal isap beroperasi, daya dukung ekosistem merosot,” tutur Indra.

    Kepala Dinas Kelautan Kepulauan Bangka Belitung Sugianto mengatakan, hal itu merupakan akibat ketidakjelasan tata ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama ini. (RAZ)

    Follow

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Join 84 other followers