Archive for ‘Bakrie Empire’

May 29, 2012

Bakrie Investasi US$ 500 Juta di Nigeria

Lapindo dan nasabah bakrie life dulu urus, Cal!

Bakrie Investasi US$ 500 Juta di Nigeria
Whery Enggo Prayogi – detikfinance
Selasa, 29/05/2012 20:34 WIB

Jakarta – Bakrie Delano Africa siap menginvetasi US$ 500 juta mulai tahun ini dalam rangka pengembangan bisnis minyak sawit dan karet di Nigeria. Grup Bakrie bersama grup Delano siap berpartner untuk menangkap peluang bisnis yang ada di Benua Hitam.

CEO Bakrie Delano Africa, Ladi Delano menjelaskan, industri migas di Nigeria sudah maju. Namun tidak dengan industri lain seperti agrikultur. Atas dasar inilah Bakrie Delano Africa masuk kepada sektor minyak sawit dan karet.

“Kita akan siapkan dana US$ 500 juta untuk beberapa bulan ke depan. Kita masuk awal di minyak sawit dan karet,” kata Delano di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Ia menuturkan, tidak hanya agrikultur. Sektor minyak dan gas juga akan perseroan garap. Hingga total investasi Bakrie Delano Africa mencapai US$ 1 miliar.

Hari ini Delano bersama Mantan Presiden Nigeria, Olesogun Obasanjo melakukan kunjungan ke beberapa proyek milik grup Bakrie diantaranya Sangatta kawasan pertambangan Kaltim Prima Coal (KPC), di Kalimantan Timur. Terdapat pula perkebunan di Sumatera.

“Kami juga akan masuk ke migas. Investasi awal memang kami fokus di Nigeria, dan tidak menutup kemungkinan ke luar. Karena kita lihat pertumbuhan GDP Nigeria adalah paling besar,” tuturnya.

Olesogun menyebut, kerja sama ini sangat strategis. Dimana Bakrie menjadi grup berpengalaman di bidang investasi dan industri migas dan agrikultur. “Indonesia jadi yang terbaik dan salah satu pihak yang kami kerja samakan,” imbuh Olesogun.

(wep/dru)

May 29, 2012

6 Tahun Kasus Lapindo, Pembayaran Belum Tuntas

Aboerizal ingin jadi presiden agar pembayaran kasus Lapindo bisa tuntas tanpa keluar uang..

Jakarta | Monday, 28 May 2012 | Nofrita | 0 komentar | A | A | A
6 Tahun Kasus Lapindo, Pembayaran Belum Tuntas

JUNI KRISWANTO / AFP
Ditengarai pembayaran ganti rugi sengaja ditunda-tunda.
Baca juga:
Tragedi Kemanusiaan Mei, 14 Tahun Berlalu
Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di UNM
Payung Hukum Rancangan KEN Belum Jelas
Kasus Wali Kota Semarang Masuk Penuntutan
Satya Yudha Minta Kasus Lumpur Lapindo Dilihat Secara Proporsional
Jurnas.com | BESOK, tepat enam tahun semburan lumpur PT Lapindo Brantas “menghuni” pemukiman warga di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Namun,soal pembayaran ganti rugi kepada warga yang menjadi korban belum kunjung dituntaskan. Ditengarai pembayaran ganti rugi sengaja ditunda-tunda.

Selain alasan klasik tidak ada dana, Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, warga juga dipersulit dengan syarat-syarat administrasi. Misalnya pemberkasan beberapa administrasi jual beli tanah, baik dikarenakan adanya sengketa waris atas tanah

yang bersangkutan dan domisili pemilik di luar kota. Juga proses penggantian Tanah Kas Desa yang rumit dan memerlukan waktu yang lama.

Masalah lain terkait dengan pembayaran ganti rugi adalah masih banyaknya pemilik tanah yang belum bersedia menerima besaran nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan pemerintah. Kemudian surat bukti kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan kondisi fisik tanah di lapangan. Misalnya di dalam surat tanah disebutkan pekarangan, namun kondisi fisik di lapangan berupa sawah.

Menurut Abdul dari lebih sepuluh desa yang terkena dampak semburan lumpur, kurang dari 60 persen yang telah menerima ganti rugi. Itu pun mereka baru menerima 20 persen dari total ganti rugi yang jumlahnya bervariasi untuk masing-masing warga.

“80 persennya belum.PT Lapindo Brantas beralasan tidak memiliki dana padahal dana itu ada,”kata Abdul Halim di Jakarta, Senin (28/5).

Bahkan ada tiga desa yang belum termasuk dalam daftar desa yang menerima ganti rugi. Ini disebabkan tiga desa tersebut tidak terdata dalam data desa yang terkena dampak. Ketiganya yaitu Siring, Jabon dan Renongo. “Pada penetapan wilayah tahun 2007, ketiga desa belum masuk,”ujarnya.

Belum tuntasnya kasus Lapindo ini menjadi persoalan serius yang harus segera dituntaskan. Sebab pemerintah juga ikut menggelontorkan dana yang tidak sedikit dari APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Negara ikut menanggung kerugian yang dibebankan dari pajak rakyat. Walau keterlibatan pemerintah ini menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi sarat kepentingan politik.

“Sampai 2015 nanti negara akan merugi sampai 9,6 triliun untuk membiayai penanggulangan semburan lumpur Lapindo,”ujar Uchok.

Oleh karena itu, dalam peringatan enam tahun kasus lumpur Lapindo dan peringatan Hari Anti Tambang besok,Kiara dan sejumlah LSM seperti Walhi, Jatam, KontraS dan Fitra meminta agar pembayaran ganti rugi segera dituntaskan. Selain itu, harus ada langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk menghindarkan dampak semburan lumpur semakin meluas.

May 19, 2012

TNI-Polri Amankan Perkebunan Sawit Milik Bakrie Group Pasca Diamuk Massa

TNI-Polri Amankan Perkebunan Sawit Milik Bakrie Group Pasca Diamuk Massa
Andri Haryanto – detikNews
Sabtu, 19/05/2012 23:07 WIB

Jakarta Sejumlah personel TNI-Polri berjaga pasca amuk massa di lokasi lahan perkebunan sawit PT Jambi Agro Wijaya (Bakrie Group), di Desa Dusun Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

“Situasi terkendali dan tidak ada korban jiwa. saat ini personel TNI dan Polres Sarolangun masih di tkp dalam rangka pengamanan serta proses lebih lanjut,” kata Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, kepada detikcom, Sabtu (19/5/2012).

Selain itu, polisi masih melakukan pengumpulan bukti-bukti untuk menjerat pelaku perusakan yang diduga dilakukan oleh warga Pamenang, Jambi.

“Belum ada tersangka, kita masih mengumpulkan bukti-bukti,” kata Almansyah.

Peristiwa amuk massa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Peristiwa tersebut terjadi di lokasi perkebunan sawit milik PT Jambi Agro Wijaya (Bakrie Group), di Desa Dusun Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.

“Diduga dilakukan kelompok masyarakat Pamenang. Jumlah massa sekitar 250 orang, kerugian materil 60 rumah camp karyawan dirusak, 3 motor, dan 15 hektare lahan sawit dirusak,” kata Almansyah.

Akibat aksi brutal massa tersebut, total kerugian yang dialami pihak perusahaan sebesar Rp 1,8 miliar.

(ahy/ahy)

60 Camp Karyawan Perkebunan Sawit Bakrie Group di Jambi Dirusak Warga
Andri Haryanto – detikNews
Sabtu, 19/05/2012 21:10 WIB

Jakarta Sengketa lahan lagi-lagi terjadi, kali ini sengketa yang berujung tindakan perusakan terjadi di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sebanyak 60 camp atau rumah karyawan perkebunan sawit dibakar massa.

Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah mengatakan, peristiwa amuk massa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Peristiwa tersebut terjadi di lokasi perkebunan sawit milik PT Jambi Agro Wijaya (Bakrie Group), di Desa Dusun Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.

“Diduga dilakukan kelompok masyarakat Pamenang. Jumlah massa sekitar 250 orang, kerugian materil 60 rumah camp karyawan dirusak, 3 motor, dan 15 hektare lahan sawit dirusak,” kata Almansyah saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (19/5/2012).

“Kerugian ditaksir mencapai Rp 1,8 miliar,” imbuhnya.

Almansyah menuturkan, latar belakang amuk massa itu disebabkan sengketa lahan antara warga Pamenang dengan perusahaan PT JAW. Tahun 2010 telah diupayakan penyelesaian.

“Namun belum menemukan titik terang, sehingga masyarakat Pamenang melakukan pembakaran dan perusakan,” terang Almansyah.

Dia menambahkan, saat ini situasi berhasil dikendalikan oleh pihak keamanan setempat. “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,” ujarnya.

(ahy/ahy)

May 14, 2012

Kekuatan dari Bank Tanah

Bakrie menjelma menjadi raja tahah Indonesia . Ini data di bawah ini belum termasuk tanah masy korban Lumpur Lapindo

Senin,14 Mei 2012
CEO BAKRIELAND HIRAMSYAH
Kekuatan dari Bank Tanah
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Hamzirwan/Haryo Damardono

Bisnis properti di Indonesia sedang memasuki awal era keemasan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun dan kenaikan jumlah penduduk kelas menengah membuat permintaan properti naik signifikan. Perusahaan yang telah lama bersiap diri kini mulai menuai hasil.

Sebagai salah satu dari lima pengembang terkemuka nasional, PT Bakrieland Development Tbk (ELTI) turut menikmati berkah ini. Lewat kematangan perencanaan proyek-proyek permukiman terintegrasi di kawasan selatan Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, produk-produk propertinya terjual bak kacang goreng.

Chief Executive Officer (CEO) Bakrieland Hiramsyah, yang bulan ini tepat lima tahun memimpin Bakrieland, bersedia membagi pengalamannya. Berikut petikan wawancaranya dengan Kompas di kantornya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bisnis properti tumbuh signifikan. Apakah masih aman dari risiko?

Ini belum bubble. Rasio kredit perumahan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih kecil sekali. Kekurangan rumah juga masih besar. Saat ini, suku bunga bank cenderung turun sehingga orang masih akan tetap membeli rumah. Apalagi, harga properti di sini masih lebih murah dibandingkan dengan di negara lain dan perbankan juga sangat konservatif dalam menyalurkan kredit perumahan. Dengan prospek ekonomi kita yang masih bagus, booming sektor properti sudah mulai terasa.

Bagaimana mempersiapkan fondasi agar siap saat bisnis ini booming?

Bulan Mei ini, saya lima tahun memegang Bakrieland sebagai CEO. Sebagai mantan auditor dan bankir, saya cenderung konservatif. Biasanya saya langsung mengaudit segala hal di perusahaan. Perusahaan ini posisi sebenarnya ada di mana. Bukan sekadar mengobservasi posisi keuangan, sumber daya manusia, atau masalah sumber daya lain. Tetapi, kita harus paham di mana posisi kita dibandingkan dengan kompetitor.

Baru kita bikin program 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Itu tentunya harus duduk bersama dengan karyawan. Ini perusahaan mau dibawa ke mana, sih? Sebagai nakhoda, tugas utama saya adalah membuat visi misi dan nanti memimpin semua rombongan untuk melakukan perjalanan sampai selamat di tujuan.

Apa yang Anda lakukan?

Tentu hal paling utama adalah permodalan. Modal Bakrieland sebagai perusahaan properti adalah landbank (cadangan lahan), sumber daya manusia, dan sistem yang sangat menunjang.

Bakrieland, termasuk semua pemegang saham, sangat konservatif. Dalam jangka pendek, kami pemegang landbank terbesar di Jakarta dengan 12 hektar. Total 53 hektar dengan potensi berkembang yang masih besar.

Apalagi, saya juga orang yang bergabung ke sini untuk membantu restrukturisasi tahun 1998. Jadi, strateginya adalah bagaimana membiayai landbank dari equity. Tidak boleh dari pinjaman.

Paling aman harus dibiayai dengan equity, makanya dilakukan dengan penawaran saham kepada publik. Dari tahun 2007 sampai sekarang, kami sudah tiga kali right issue sehingga Bakrieland memiliki fondasi yang kuat.

Terus tambah aset lewat right isue?

Ya. Terakhir tahun 2010 itu termasuk right issue terbesar Bakrieland. Paling besar proyek Sentul Nirwana seluas 12.500 hektar, kemudian ada Lido dan yang lain. Kami mau menjadi yang terbesar di selatan Jakarta dan Bogor. Sentul Nirwana, BNR, dan Lido itu akan menjadi satu-kesatuan. Total landbank kami ada 15.000 hektar.

Yang kami mau lakukan untuk beberapa proyek besar adalah membangun dengan cara tidak biasa. Sentul Nirwana itu tidak bisa membangun kluster per kluster. Ada suatu bank, misalnya, yang mau memindahkan kantor utama ke sana dan butuh tanah 20 hektar karena sudah terlalu mahal biaya operasi di tengah kota. Tetapi, kan, kasihan kalau kantor di pinggir, karyawan tinggal di Jakarta. Jadi, mereka memindahkan karyawan juga ke sana sehingga orang hanya perlu lima menit ke kantor. Sentul Nirwana harus begitu.

Jadi, kami tidak ada tekanan (utang). Kalau sampai utang jatuh tempo, utang dibiayai proyek. Utang hanya boleh terjadi kalau ada lawannya. Bukan tanah lawannya, lawannya adalah penjualan.

Contohnya, bangun residensial kami, baru pinjam bank kalau udah ada pembeli yang bayar uang muka. Jadi, pembiayaan pertama setelah ekuitas justru uang muka pembeli.

Kami juga membeli lahan jauh hari sebelum harganya booming. Kami membeli lahan episentrum, landbank terakhir, pada harga sekitar Rp 4,5 juta per meter dan kini Rp 25 juta.

Apa yang disiapkan dalam menghadapi masa panen properti?

Terus memperkuat landbank. Harapan kami, kan, harus ada intensifikasi lahan. Bagaimana membuat lingkungan menjadi lebih baik. Tahun 2007, kami kembali right issue untuk membeli tanah untuk mengakuisisi tambahan tanah di episentrum. Karena, kami berpikir jauh ke depan. Hanya soal waktu properti akan booming. Tidak mungkin tanjakan terus, tidak mungkin turunan terus. Kalau ketemu tanjakan terus, siap-siap menemui turunan. Itu realitas.

Membangun kota dalam kota?

Kami ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di episentrum, kalau mereka tidak berjalan kaki, menggunakan transportasi publik. Kami harus memotivasi orang untuk mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Makanya, kami siapkan trem agar orang kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan transjakarta.

Ini fasilitas. Bikin shuttle. Ada juga bus dan trem. Hybrid. Kami buat lingkungan menyenangkan sehingga orang mau berjalan kaki. Tempat pedestrian bagus dan cukup teduh agar orang senang. Orang merasa tinggal di episentrum seperti bukan di Indonesia karena penataan lingkungan dan fasilitas publiknya. Ini pembangunan yang komprehensif.

Untuk perumahan rakyat sendiri?

Kami bukan bangun superblok untuk orang menengah atau kaya saja. Untuk rakyat yang membutuhkan rumah, seperti di Rusunami (Rumah Susun Sejahtera Milik) Sentra Timur, Jakarta Timur. Ini sudah didesain komplet. Dekat jalur transportasi publik.

Tags:
May 8, 2012

Cuaca Buruk Jakarta Jadi Alasan Batalnya Rapat Perusahaan Tambang Bakrie

Bakrie sih apa saja yang bisa menguntungkan mereka akan dipakai/

Senin, 07/05/2012 14:36 WIB
Cuaca Buruk Jakarta Jadi Alasan Batalnya Rapat Perusahaan Tambang Bakrie
Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) terpaksa menunda agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini, karena tidak mencapai kuorum. Manajemen BUMI menduga tidak hadirnya sebagian investor karena cuaca Jakarta yang memburuk.

“Mungkin karena cuaca buruk dan itu menyebabkan kemacetan sehingga banyak yang tidak dapat datang,” jelas Direktur BUMI Dileep Srivastava di Balai Kartini, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Selanjutnya, perseroan akan mengagendakan ulang RUPS dalam 10 hari mendatang. “Kami akan mengumumkan agenda ulang RUPS dan RUPS Luar Biasa dalam 10 hari,” tuturnya.

Dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI), agenda RUPS perseroan adalah persetujuan laporan keuangan tahun lalu. Ada pula rencana pergantian sususan dewan komisaris dan direksi, serta penjaminan aset kepada krediturnya.

Dileep menambahkan, perseroan ingin menanggapi rilis lembaga pemeringkat S&P yang mengatakan outlook negatif BUMI karena perseroan dianggap memiliki risiko besar. “Statement S&P prematur, kekhawatiran yang diungkapkan S&P terkait ancaman tidak terbayarnya utang jatuh tempo Bumi Resources adalah tergantung faktor yang tidak bisa kita kontrol,” tuturnya.

May 2, 2012

Ical Habiskan Rp 9 Triliun untuk Lapindo

Dasyat klaim nya…

Kasus Lapindo
Ical Habiskan Rp 9 Triliun untuk Lapindo
Gregorius Magnus Finesso | Agus Mulyadi | Selasa, 1 Mei 2012 | 21:40 WIB
Dibaca: 8755Komentar: 32
| Share:

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
TERKAIT:
Ical Curhat di Depan Mahasiswa Unsoed
Ical: Wajar, Banyak Serangan ke Saya
Ical Tekankan Pemberdayaan Usaha Pedesaan
Mahasiswa Unsoed Bakar Karikatur Ical
Kepemimpinan Ical Oligarki
PURWOKERTO, KOMPAS.com — Aburizal Bakrie mengaku telah mengeluarkan uang ganti rugi hingga Rp 9 triliun kepada hampir 12.000 keluarga yang rumahnya terendam lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Para warga di peta terdampak menerima berkisar Rp 2 miliar hingga Rp 60 miliar per keluarga.

“Uang Rp 9 triliun merupakan uang pribadi, bukan dari APBN,” kata Abrurizal Bakrie, yang biasa dipanggil Ical, kepada ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Selasa (1/5/2012).

Ganti rugi Rp 9 triliun sudah diserahkan kepada kurang dari 12.000 keluarga, yang tanahnya terkena musibah lumpur.

Terkait sekitar 80 keluarga yang tidak menerima ganti rugi, Ical menyebut bahwa itu karena mereka sudah menjual asetnya kepada calo.

Uang ganti rugi ini, menurut calon presiden dari Partai Golkar tersebut, tinggi sebab harga tanah saat proses tersebut naik hingga 20 kali lipat dari nilai jual obyek pajak (NJOP).

“Masyarakat di sana itu sangat diuntungkan, bukan dirugikan. Setelah proses ganti rugi berakhir, banyak keluarga korban Lapindo yang melakukan umroh, bahkan menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Jadi, bukan lagi ganti rugi, tapi ganti untung,” ujarnya.

Share
22

TOP STORIES

Pramono: Kado SBY untuk Buruh Tak…

RIM Pamerkan BlackBerry 10 Dev…

Koboi Palmerah Diakui Anggota TNI

Rupert Murdoch Tak Layak Pimpin…

Manajer: Sudah Tiga Hari Syahrini…
Ada 32 Komentar Untuk Artikel Ini.

Uchiha Cicaheum
Rabu, 2 Mei 2012 | 07:15 WIB
terus napa klo dah 9 T? itu khan emang salah situ….klo perlu seluruh harta lo tuh kasihin semua sama korban lumpur lapindo…masih gak akan bisa ganti rugi semua masalah….paling2 ntar tuh lautan lumpur lo akuin juga jadi hak milik trus dibikin pabrik
Tanggapi Komentar
Laporkan Komentar
0
0

Indonesia Bersih
Rabu, 2 Mei 2012 | 07:06 WIB
ngomong aja.. hitungannya dari mana tuh minimal 2 milyar/keluarga.. hitungan mudah gini aja ng bisa, mau jadi presiden.. malu2-in..
Tanggapi Komentar
Laporkan Komentar
0
0

adi nugroho
Rabu, 2 Mei 2012 | 06:50 WIB
omangan orang mabuk
Tanggapi Komentar
Laporkan Komentar
0
0

Similikiti
Rabu, 2 Mei 2012 | 06:41 WIB
12.000 x 2 milyar (yg terkecil) = 24 trilyun 9 trilyun / 12.000 = 750 jt rata2 per keluarga gimana ngitungnya sampe 9 trilyun dibagi2 bisa berkisar 2 M s/d 60 M per keluarga buat 12.000 keluarga ya? tolong dijelaskan gmn cara ngitungnya dong, pusing gue.
Tanggapi Komentar
Laporkan Komentar
0
0

Anisa Kirana
Rabu, 2 Mei 2012 | 06:37 WIB
mungkin karena sudah mengeluarkan uang sampai Rp 9 triliun, maka ical tidak masuk ke dalam daftar 17 orang terkaya di indonesia thn 2012 (versi majalah forbes) yg sempat dikutip kompas awal maret lalu… kasihan pak ical…! semoga setelah kampanye capres, beliau makin miskin…
Tanggapi Komentar
Laporkan Komentar
0
0
1 2 3 … 6 Next
Kirim Komentar Anda
Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan KOMPAS.com dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. KOMPAS.com akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

KOMPAS.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini. Silakan login atau register untuk kirim komentar Anda

Regional Terpopuler Terkomentari
Selengkapnya
Pekerja Pariwisata Badung Pilih Donor…
Sungai Meluap, Sampang Mulai Terendam
Anak Petani Ditangkap Curi Mobil
Sopir “Bentor” Perkosa Anak…
Duh, Kepala Sekolah MTs Mesum di Toilet…

Tantangan Mewujudkan Kota yang Sehat

Survei Median: PKS Partai Tersolid
SELENGKAPNYA

Connect To facebook
TOPIK PILIHAN
BUS TERBAKAR DI…

Keur Bus Yanti Grup Mati Sejak 2011
HARI BURUH 2012

Pekerja Pariwisata Badung Pilih Donor Darah
MENKES SAKIT

Menkes Masih dalam Perawatan Intensif Tim Dokter
SIDANG NUNUN…

Nunun: Saya Diintimidasi oleh Media
ANGELINA SONDAKH…

Angie Tidak Minta Bantuan Hukum ke Demokrat
See More: Index Berita Info Kita Surat Pembaca Berita Duka Seremonia DKK Matahati Tanah Air Kompas Kita Kompas AR Kompas Dakode
Kompas Widget Kompas Apps Kabar Palmerah RSS Feed Site Map Yayasan Nusa Membaca
About Kompas.com | Advertise With Us | Info iklan | Privacy policy | Terms of use | Karir | Contact Us | KOMPAS.com for IE9 | KOMPAS.com Toolbar
© 2008 – 2012 KOMPAS.com – All rights reserved

April 19, 2012

Lapindo Masih ‘Gantung’ Kerugian Korban Lumpur Rp 900 Miliar

Lapindo Masih ‘Gantung’ Kerugian Korban Lumpur Rp 900 Miliar

detikFinance » Ekonomi Bisnis
Selasa, 17/04/2012 21:05 WIB
Lapindo Masih ‘Gantung’ Kerugian Korban Lumpur Rp 900 Miliar
Zulfi Suhendra – detikFinance

Jakarta – PT Minarak Lapindo Jaya sudah merogoh Rp 2,9 triliun untuk penanganan semburan lumpur Sidoarjo dari total yang dibutuhkan Rp 3,8 triliun. Artinya ganti rugi yang harus masih dibayar oleh Lapindo Rp 918,7 miliar.

Sekertaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Andi Sarwoko mengatakan pihak lapindo membayar melalui PT Minarak Lapindo Jaya. Ia menuturkan dari total Rp 3,83 triliun, sampai 17 April 2012 baru terbayar 2,9 triliun maka kekurangannya Rp 918,7 miliar

“Target PT MLJ Desember 2012 selesai dilunasi,” kata Andi Sarwoko di kantor kementerian PU, Selasa (17/4/2012)

Ia menegaskan tanggungan sebesar Rp 900 miliar itu merupakan tanggungjawab Lapindo. Menurutnya sampai sekarang, tidak ada surat dari Lapindo untuk minta ke pemerintah minta dibantu.

“MLJ belum pernah menyatakan untuk tidak mampu melunasi, kira-kira 8.000-an warga sudah lunas, yang masih dicicil 4.000-an,” katanya,

Ia mengatakan saat ini ada revisi perpres untuk daerah yang rentan terkena dampak yaitu mencakup 65 RT. Wilayah untuk 65 RT ada di 3 kecamatan, porong, jargon, Tanggolangin, sementara itu yang di Porong ada 5 desa yang masuk di Jangon ada 1 desa, yang di Tanggolangin ada 3 desa.

Sementara itu biaya penanggulangan yang harus ditanggung dalam APBN 2012 antaralain untuk 3 Desa sebesar Rp 627,782 miliarsementara yang terbayar Rp 508,09 miliar dan sisanya Rp 119,68 miliar.

Rincian untuk 9 RT sebesar Rp 436.797.755.650, sementara yang terbayar Rp 52,882 miliar, sehingga sisa Rp 383,9 miliar. Sedangkan untuk 65 RT mencapai Rp 2,17 triliun belum terbayar atau masih tersisa Rp 2,17 triliun.

“Karena perpres nya baru keluar kemarin,” katanya.

Sementara itu khusus untuk APBN 2012 dialokasi dari anggaran APBN Rp 1,606 triliun, realisasi baru hanya Rp 162,49 uta. Namun Dipa Rp 1,6 triliun dipotong menjadi Rp 1,5 triliun karena kebijakan pemerintah dalam APBN perubahan 2012.

BPLS mencatat semenjak tahun 2007 sampai 2012 pagu dipa BPLS untuk penanganan lumpur Lapindo adalah sebesar Rp 6,8 triliun, yang sudah digunakan Rp 2,71 triliun.
(hen/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca Juga :
Hatta: Soal Lumpur Lapindo, Ada yang Jadi Kewajiban Pemerintah
Tanggung Lumpur Lapindo, Pemerintah Rogoh Rp 1,3 Triliun di 2012
Kerugian Tol Porong-Gempol Akibat Lapindo Dibebankan ke Tarif
Share
Komentar terkini (19 Komentar) · Follower Komentar
Baca Komentar Kirim Komentar
D34th 1 day ago ical balumpur dan Golkar emang baj1ngan sejati!
Afe 1 day ago Yg nikmatilah hasilnya Bang Ical tp kl rugi yg bayar Pemerintah pake duit rakyat. Hebat banget negara kita ya
koplak 1 day ago iya juga. mungkin sekitar 80 tahun lagi akan ada gunung baru di sidoarjo. Gunung Lapindo…ehehehehe

Berita Terpopuler
Kamis, 19/04/2012 17:19 WIB
Ini Dia 10 Perusahaan Indonesia dengan Untung Terbesar
Kamis, 19/04/2012 17:15 WIB
Pemerintah Beri Sinyal Pembatasan BBM Subsidi untuk Mobil 1.500 cc
Kamis, 19/04/2012 15:25 WIB
Sepasang Kakek Nenek ini Menang Lotere Rp 1,1 Triliun
Kamis, 19/04/2012 16:04 WIB
Ini 3 Syarat Bangun Rumah Rp 70 Juta di Pinggir Jakarta
Kamis, 19/04/2012 16:38 WIB
Harga Saham Perdana Facebook Sekitar Rp 360.000 per Lembar
Komentar Terpopuler
Kamis, 19/04/2012 – 13:07
Mobil Bermesin di Atas 1.300 cc ‘Haram’ Pakai BBM Premium
Rabu, 18/04/2012 – 14:30
Hatta Minta Masyarakat Pakai Pertamax Meski Lebih Mahal dari SPBU Asing
Rabu, 18/04/2012 – 11:37
Pemerintah Sama Saja Minta Semua Mobil Beli Pertamax!
Rabu, 18/04/2012 – 13:49
‘Digoyang’ Anggota DPR, Ini Jawaban Dahlan Iskan
Kamis, 19/04/2012 – 12:01
Banyak Diprotes, Bos Kereta Api: Tarif Kami Rp 1.000, Ada yang Lebih Murah?
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

April 17, 2012

Lapindo Masih ‘Gantung’ Kerugian Korban Lumpur Rp 900 Miliar

detikFinance » Ekonomi Bisnis
Selasa, 17/04/2012 21:05 WIB
Lapindo Masih ‘Gantung’ Kerugian Korban Lumpur Rp 900 Miliar
Zulfi Suhendra – detikFinance

Jakarta – PT Minarak Lapindo Jaya sudah merogoh Rp 2,9 triliun untuk penanganan semburan lumpur Sidoarjo dari total yang dibutuhkan Rp 3,8 triliun. Artinya ganti rugi yang harus masih dibayar oleh Lapindo Rp 918,7 miliar.

Sekertaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Andi Sarwoko mengatakan pihak lapindo membayar melalui PT Minarak Lapindo Jaya. Ia menuturkan dari total Rp 3,83 triliun, sampai 17 April 2012 baru terbayar 2,9 triliun maka kekurangannya Rp 918,7 miliar

“Target PT MLJ Desember 2012 selesai dilunasi,” kata Andi Sarwoko di kantor kementerian PU, Selasa (17/4/2012)

Ia menegaskan tanggungan sebesar Rp 900 miliar itu merupakan tanggungjawab Lapindo. Menurutnya sampai sekarang, tidak ada surat dari Lapindo untuk minta ke pemerintah minta dibantu.

“MLJ belum pernah menyatakan untuk tidak mampu melunasi, kira-kira 8.000-an warga sudah lunas, yang masih dicicil 4.000-an,” katanya,

Ia mengatakan saat ini ada revisi perpres untuk daerah yang rentan terkena dampak yaitu mencakup 65 RT. Wilayah untuk 65 RT ada di 3 kecamatan, porong, jargon, Tanggolangin, sementara itu yang di Porong ada 5 desa yang masuk di Jangon ada 1 desa, yang di Tanggolangin ada 3 desa.

Sementara itu biaya penanggulangan yang harus ditanggung dalam APBN 2012 antaralain untuk 3 Desa sebesar Rp 627,782 miliarsementara yang terbayar Rp 508,09 miliar dan sisanya Rp 119,68 miliar.

Rincian untuk 9 RT sebesar Rp 436.797.755.650, sementara yang terbayar Rp 52,882 miliar, sehingga sisa Rp 383,9 miliar. Sedangkan untuk 65 RT mencapai Rp 2,17 triliun belum terbayar atau masih tersisa Rp 2,17 triliun.

“Karena perpres nya baru keluar kemarin,” katanya.

Sementara itu khusus untuk APBN 2012 dialokasi dari anggaran APBN Rp 1,606 triliun, realisasi baru hanya Rp 162,49 uta. Namun Dipa Rp 1,6 triliun dipotong menjadi Rp 1,5 triliun karena kebijakan pemerintah dalam APBN perubahan 2012.

BPLS mencatat semenjak tahun 2007 sampai 2012 pagu dipa BPLS untuk penanganan lumpur Lapindo adalah sebesar Rp 6,8 triliun, yang sudah digunakan Rp 2,71 triliun.
(hen/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca Juga :
Hatta: Soal Lumpur Lapindo, Ada yang Jadi Kewajiban Pemerintah
Tanggung Lumpur Lapindo, Pemerintah Rogoh Rp 1,3 Triliun di 2012
Kerugian Tol Porong-Gempol Akibat Lapindo Dibebankan ke Tarif
Share
Komentar terkini (19 Komentar) · Follower Komentar
Baca Komentar Kirim Komentar
D34th about 7 hours ago ical balumpur dan Golkar emang baj1ngan sejati!
Afe about 7 hours ago Yg nikmatilah hasilnya Bang Ical tp kl rugi yg bayar Pemerintah pake duit rakyat. Hebat banget negara kita ya
koplak about 7 hours ago iya juga. mungkin sekitar 80 tahun lagi akan ada gunung baru di sidoarjo. Gunung Lapindo…ehehehehe

Berita Terpopuler
Selasa, 17/04/2012 11:50 WIB
Ini Komentar Dahlan Iskan soal Kasus ‘Pak Raden dan Si Unyil’
Selasa, 17/04/2012 07:50 WIB
Respons Enteng Dahlan Iskan, Bos Kereta Api Dihujani Kritik
Selasa, 17/04/2012 13:45 WIB
Wow! 10 Pengusaha Anggota Kadin Punya Jet Pribadi
Selasa, 17/04/2012 12:28 WIB
Dahlan Iskan akan Keluarkan Produsen Film Si Unyil dari BUMN
Selasa, 17/04/2012 12:52 WIB
Ini Dia Alasan Orang Malas Beli e-Toll Card
Komentar Terpopuler
Rabu, 18/04/2012 – 03:50
Mobil Bermesin di Atas 1.300 cc ‘Haram’ Pakai BBM Premium
Selasa, 17/04/2012 – 11:45
Hatta Minta Masyarakat Pakai Pertamax Meski Lebih Mahal dari SPBU Asing
Selasa, 17/04/2012 – 13:43
Pemerintah Sama Saja Minta Semua Mobil Beli Pertamax!
Selasa, 17/04/2012 – 10:12
‘Digoyang’ Anggota DPR, Ini Jawaban Dahlan Iskan
Selasa, 17/04/2012 – 20:56
Ini Cara Jitu Sutan Bhatoegana Selamatkan BBM Bersubsidi
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

April 11, 2012

Tak Kunjung Dibayar, Nasabah Bakrie Life: Sampai Kapan Harus Sabar!

Rabu, 11/04/2012 15:35 WIB
Tak Kunjung Dibayar, Nasabah Bakrie Life: Sampai Kapan Harus Sabar!
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Hasil perundingan antara nasabah Diamond Investa PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) dengan manajemen dan pemegang saham yakni PT Bakrie Capital Investment berujung buntu. Nasabah belum mendapat kepastian pembayaran dana pokok yang baru dibayarkan 15% dari total utang Bakrie Life sebesar Rp 360 miliar.

“Hasil keputusan tadi ya lagi-lagi Bakrie Life menunda pembayaran dana pokok nasabah. Dan tidak jelas kapan,” ungkap perwakilan nasabah Bakrie Life, Freddy kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (11/4/2012).

“Mereka minta waktu 2 minggu lagi untuk memberikan keputusan kapan mulai pencicilan dana pokok nasabah,” tambah Freddy.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Bapepam-LK, Freddy menjelaskan Bakrie Life meminta masukan nasabah untuk memperbaharui Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan skema baru.

“Nasabah ada yang ingin per bulan dibayarkan Rp 2 miliar, ada yang ingin Rp 8 miliar sampai ada yang ingin Rp 10 miliar. Saya sendiri berapapun asal lunas sebelum 1,5 tahun berjalan,” kata Freddy.

“Sampai kapan kita harus bersabar dan menunggu kepastian yang tidak jelas ini. Nasabah sudah berkorban banyak,” tambahnya.

Bakrie Life memang hanya mengumbar janji-janji palsunya. Dana pokok nasabah Diamond Investa yang direncanakan dicicil 25% per tahun tidak juga dibayar padahal sudah memasuki 2012.

Selama 2011 berarti Bakrie Life tidak mencicil sama sekali.Bakrie Life baru membayar 2,5 kali dana pokok yaitu Maret 2010, Juni 2010, dan September 2010 (sisa 45% dari total 6,25%).

Total sisa cicilan pokok dan bunga Diamond Investa Bakrie Life yang belum dibayar yaitu per September 2010 sampai dengan Januari 2012.

Perwakilan nasabah Diamond Investa mengaku terpukul atas sikap kesewenang-wenangannya Bakrie Life. Seperti diketahui, Bakrie Life menderita gagal bayar produk asuransi berbasis investasi dengan nama Diamond Investa sebesar Rp 360 miliar.

Sesuai SKB, manajemen Bakrie Life menawarkan skema pengembalian dana pokok sebesar 25% di 2010, 25% di 2011, dan sisanya 50% di 2012.Sebanyak 25% di 2010 dibayar empat kali setiap akhir triwulan, demikian juga di 2011, dan sisanya 50% di Januari 2012 namun nasabah kembali gigit jari karena SKB tidak diindahkan oleh manajemen.

Skema pembayaran Angsuran Pokok dana tersebut yakni Maret 2010 (6,25%), Juni 2010 (6,25%), September 2010 (6,25%), Desember 2010 (6,25%), Maret 2011 (6,25%), Juni 2011 (6,25%), September 2011 (6,25%), Desember 2011 (6.25%), dan terakhir pada Januari 2012 (50%).

Namun semua kesepakatan itu meleset dari jadwal, dengan alasan Bakrie Life belum dapat kucuran dana dari induk usahanya Bakrie Grup.
(dru/dnl)

March 19, 2012

Samin Tan: Kami Bukan Boneka Bakrie

SENIN, 19 MARET 2012 | 11:33 WIB
Samin Tan: Kami Bukan Boneka Bakrie
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk, Samin Tan, menegaskan keikutsertaan dirinya dalam Bumi Plc, perusahaan hasil kerja sama Grup Bakrie dan Nathaniel Rothschild di London, murni dilatarbelakangi perhitungan bisnis. Untuk dia aset tambang batu bara Bumi Plc yang tersebar di Kaltim Prima Coal dan Berau Coal tiada duanya.

Meski mengakui dekat dengan Grup Bakrie, orang terkaya ke-28 di Indonesia versi Forbes 2011 ini membantah sebagai “boneka” Bakrie untuk menghadapi Rothschild yang menjelang akhir tahun lalu terus melontarkan kritikan terhadap pengelolaan bisnis Grup Bakrie.

“Enggak selamat seribu keturunan kalau kami cuma jadi boneka Bakrie,” kata Samin Tan dalam wawancara dengan Tempo di kantor Borneo, Menara Danamon lantai 15, Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu.

Selain Samin Tan, hadir juga dalam wawancara itu Indra Bakrie, Chairman Bumi Plc yang juga anak bungsu pendiri kelompok usaha Bakrie, Achmad Bakrie. Indra mengatakan, Grup Bakrie menggandeng Samin untuk menyelamatkan utang Bakrie kepada Credit Suissee yang terancam default alias gagal bayar. “Bukannya kita mau berantem, lalu mencari teman,” kata Indra.

Dalam dua jam lebih wawancara tersebut, Samin Tan dan Indra bercerita tentang latar belakang kerja sama keduanya di Bumi Plc. Begitu juga perseteruan mereka dengan Nathaniel Rothschild beberapa bulan terakhir. Selengkapnya baca di rubrik wawancara Majalah Tempo edisi pekan ini, Indra Bakrie: Samin Tan Orang Terakhir.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.