2011, BLU Transjakarta Jadi BUMD

Jakarta | Wednesday, 29 December 2010 | Andi Sapto Nugroho | 0 komentar | A | A | A
2011, BLU Transjakarta Jadi BUMD

Agung Kuncahya B. / Jurnal Nasional
Memudahkan pengelola mencari pemasukan dana sendiri.
Baca juga:
Foke: Kartu Inafis Nantinya Terintegrasi ke Sistem Lainnya
Disindir Jero Wacik, Ini Jawaban Foke
Demokrat Minta Foke Percepat Normalisasi Sungai
Mantan Wakil Wali Kota Jakut Jadi Sekwan DPRD DKI
Informasi Publik, KIP Minta Pemprov DKI Lebih Terbuka
Jurnas.com | PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta bakal mengganti Badan Layanan Umum Transjakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah pada 2011.

“Manajemen bus Transjakarta yang sekarang BLU kemungkinan akan diubah menjadi BUMD pada 2011,” kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo pada jumpa pers catatan akhir tahun DKI 2010, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/12).

Gubernur mengatakan, dengan perubahan itu diharapkan pelayanan semakin meningkat. Apalagi nantinya juga ditambah sistem monitoring secara elektronik, sehingga bisa meningkatkan selang waktu kedatangan antarbus di setiap halte (headway).

“Jadi, kalau ada masalah akan cepat diketahui. Misalnya, bila ada koridor yang padat penumpangnya dan butuh bus, bus di koridor lain yang tidak padat penumpangnya bisa dialihkan untuk membantu,” kataFoke, sapaan akrab gubernur.

Menurut Asisten Sekda DKI Bidang Perekonomian dan Administrasi Hasan Basri, alasan pergantian tersebut guna memudahkan pihak pengelola mencari pemasukan dana sendiri tanpa harus meminta subsidi pemerintah. Sebab selama ini, BLU masih mendapatkan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI.

“Ini yang bikin tidak fleksibel, karena prosedural yang lama misalnya baru tiga bulan (dana turun,red),” kata Hasan. Hasan mengatakan, meski sudah menjadi BUMD, aturan subsidi masih diperbolehkan. Ia mencontohkan Perusahaan Listrik Negara, meski sudah menjadi perseroan terbatas (PT) tetap mendapat subsidi pemerintah.

Alasan perubahan itu, kata Hasan, tidak akan berpengaruh pada penetapan tarif bus Transjakarta. Penetapan tarif memang disesuaikan dengan kemampuan bayar masyarakat dan jumlah biaya produksi. Namun begitu, tidak serta merta setelah menjadi BUMD, penetapan tarif menjadi otoritas pengelola.

“Ini tidak ada kaitannya dengan tarif,” kata Hasan usai rapat. Namun begitu, kata dia, karena Transjakarta sebagai bentuk pelayanan umum, masalah tarif tetap dikendalikan oleh pemerintah.

RUU BUMD Didorong Lagi ke DPR

KAMIS, 08 MARET 2012 | 12:28 WIB
RUU BUMD Didorong Lagi ke DPR
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Kebutuhan akan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD) semakin mendesak. Kepala Badan Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BKSBUMDSI) Prabowo Soenirman menyatakan sudah saatnya payung hukum yang mengatur keberadaan BUMD hadir kembali. Apalagi Undang-Undang Nomor 5/1962 yang mengatur tentang Perusahaan Daerah telah dicabut.

“Kami mengharapkan sudah ada payung hukum yang baru untuk mengatur keberadaan BUMD,” katanya saat menyampaikan laporan di acara pembukaan Musyawarah Nasional BKSBUMDSI di Istana Wakil Presiden, Kamis 8 Maret 2012. Menurut Pramono, regulasi sangat dibutuhkan mengingatkan pertumbuhan BUMD yang cukup pesat di seluruh Indonesia. “Sekarang ini setidaknya sudah ada 1.113 BUMD,” katanya.

Selain pertumbuhan BUMD yang cukup baik, Pramono menyatakan kenaikan aset dari BUMD dari tahun ke tahun juga menunjukkan tren positif. “Kenaikannya seperti perbankan, aset mereka 10 persen aset perbankan. BPR kita juga mencapai 25 persen dari total aset BPR,” katanya.

Menanggapi hal itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah pusat akan berusaha mendorong agar RUU BUMD dapat masuk dalam prolegnas tahun 2013. “Dulu sudah masuk dalam prolegnas, tapi keluar lagi,” katanya. Menurutnya draf RUU BUMD itu sudah dimatangkan oleh pemerintah. “Tinggal dibawa ke DPR.”

Gamawan sependapat dengan Prabowo akan pentingnya kehadiran undang-undang yang mengatur BUMD ini. “Sudah ditunggu agar menjadi payung bagi usaha itu sendiri. Jangan lagi ragu-ragu, apalagi asetnya sudah mencapai (Rp) 343 T,” katanya.

Musyarawah Nasional BKSBUMDSI dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Boediono. Dalam menyampaikan arahannya Boediono berpesan agar RUU BUMD yang akan diusung ke DPR itu membawa semangat perubahan. “Jadi tidak hanya melegitimasi apa yang sudah ada, ada basis legal yang kuat,” katanya.

KAMIS, 08 MARET 2012 | 11:39 WIB
Boediono: BUMD Bukan Milik Pribadi
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Boediono mengingatkan agar badan usaha milik daerah (BUMD) tidak dijadikan satu-satunya instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“BUMD hanya salah satu cara, daerah masih punya pilihan dari yang sangat pasif sampai cara yang aktif,” katanya saat memberikan arahan di pembukaan Musyawarah Nasional IV Badan Kerja Sama BUMD di Istana Wakil Presiden, Kamis, 8 Maret 2012.

Menurut Boediono, yang terpenting adalah pemerintah daerah bisa melihat situasi daerahnya untuk menemukan formula terbaik. “Harus dipikir secara rasional, jangan tergesa-gesa,” ujarnya.

Jika kemudian pemerintah daerah memilih memberikan ruang bagi BUMD sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah, Boediono menyatakan perlu ada dukungan yang kuat.

“Harus ada hubungan yang tepat antara BUMD dan pemerintahan, jangan dilihat BUMD sebagai milik pribadi, melainkan milik daerah,” katanya.

Ia menilai intervensi dari pemerintah daerah harus diformulasikan dengan tepat. Intervensi diharapkan lebih mengarah pada upaya untuk mendorong pembangunan daerah.

EZTHER LASTANIA

Restrukturisasi utang 5 PDAM tunggu DPR

Hati hati dimainkan oleh si bangar

Restrukturisasi utang 5 PDAM tunggu DPR
Selasa, 27 Desember 2011 | 16:00 WIB
Dewi Andriani
JAKARTA: Restrukturisasi utang lima PDAM senilai Rp1 triliun hingga saat ini belum dapat direalisasikan karena masih menunggu proses dari DPR.

Kelima PDAM yang diusulkan untuk dihapus kewajiban utangnya oleh Presiden yakni PDAM Kota Semarang dengan nilai utang Rp317,25 miliar, Kabupaten Tangerang Rp379,72 miliar, Kota Bandung Rp342,6 miliar, Tirta Musi Palembang Rp209,57 miliar dan PDAM Kota Makassar Rp177,28 miliar.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono mengatakan Kementerian PU tidak dapat memproses tersebut tanpa adanya persetujuan dari DPR.

Pasalnya, DPR masih akan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan utang PDAM yang bernilai di atas Rp100 miliar tersebut pantas untuk dihapus.

“Prinsipnya sudah oke. Tapi DPR masih akan melihat faktanya dulu di lapangan, sampai saat ini masih belum terjadwal. Jadi kami masih menunggu dari DPR,” ujar Budi, hari ini.

Selain lima PDAM dengan utang di atas Rp100 miliar, Kementerian PU sudah menyelesaikan utang 68 PDAM, dan baru saja menandatangani penghapusan utang 9 PDAM. (tw)

PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur membutuhkan alokasi dana sekitar Rp60 miliar untuk memperbaiki seluruh jaringan pipa air bersih yang terpasang di Cianjur saat i

DAM Cianjur Butuh Rp60 M Ganti Jaringan Pipa Air PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur membutuhkan alokasi dana sekitar Rp60 miliar untuk memperbaiki seluruh jaringan pipa air bersih yang terpasang di Cianjur saat ini. – inilah.com/Wirasatria
Oleh: Benny Bastiandy
Jabar – Jumat, 2 Desember 2011 | 13:20 WIB
BERITA TERKAIT
Tarif PDAM Cianjur Naik Mulai Ja…
PDAM Cianjur Butuh Rp60 M Ganti …
Konsumsi Rokok di Cianjur Capai …
Bupati Cianjur Batasi Pemasangan…
Produksi Padi di Cianjur Diperki…
INILAH.COM, Cianjur – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti Kabupaten Cianjur membutuhkan alokasi dana sekitar Rp60 miliar untuk memperbaiki seluruh jaringan pipa air bersih yang terpasang di Cianjur saat ini.

Perbaikan pipa sepanjang 40 km itu memang sangat diperlukan mengingat saluran pipa air yang ada saat ini sudah berusia puluhan tahun.

Plh Direktur PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Dedi Purwadji mengatakan, jika seluruh pipa air sepanjang hampir 40 kilometer di Kabupaten Cianjur diperbaiki, maka dana yang dibutuhkan mencapai hampir Rp60 miliar. Namun, perbaikan pipa tidak akan dilakukan sekaligus mengingat dananya sendiri sedemikian besar.

“Di Cianjur, tak sedikit pipa air yang terpasang di badan jalan yang dilalui kendaraan-kendaraan besar. Akibatnya, rentan terjadi kerusakan atau kebocoran ketika ada tekanan dari atas. Kondisi ini diperparah dengan usia pipanya sendiri yang sudah sangat tua. Bayangkan saja, pipa-pipa itu terpasang sejak masa penjajahan Jepang dan Belanda,” jelas Dedi usai menggelar acara temu dialog dengan sejumlah pelanggan air bersih di Kantor PDAM Tirta Mukti di Jalan Siliwangi Cianjur, Jumat (2/12/2011).

Dedi menuturkan, untuk menutupi tingkat kebocoran yang sudah mencapai hampir 32% atau di atas patokan rata-rata yang ditetapkan pemerintah, pihaknya berencana akan menaikkan tarif air bersih secara bertahap.[ju

PDAM Kupang Tak Mampu Beli Air Tilong

Profil BUMD yang salah urus…

Selasa,22 November 2011
AIR BERSIH
PDAM Kupang Tak Mampu Beli Air Tilong
Kupang, Kompas – Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kupang di Nusa Tenggara Timur dalam setahun terakhir terpaksa membatalkan pasokan air bersih dari sumber Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang karena tarifnya Rp 2.305 per meter kubik. Pembatalan terjadi menyusul perubahan status PDAM jadi badan layanan umum daerah (BLUD) sejak Januari 2011, sehingga biaya operasional dari APBN sekitar Rp 1 miliar per tahun pun hilang.

Persoalan itu diakui Kepala Bagian Pelanggan PDAM Kupang, Man Klemens, di Kupang, Senin (21/11). ”Konsumen layanan PDAM Kupang masih tanpa pelanggan industri karena memang belum ada industrinya di kawasan ini. Kondisi itu membuat PDAM Kupang tak berdaya ketika statusnya menjadi BLUD, karena dengan status itu harus kehilangan dukungan biaya operasional dari APBN lebih dari Rp 1 miliar per tahun,” jelasnya.

PDAM Kupang saat ini punya sekitar 29.000 pelanggan, dan sekitar 26.000 pelanggan di antaranya tergolong aktif. Dari kelompok aktif itu, sekitar 80 persen adalah pelanggan rumah tangga, 10 persen keran umum, dan 10 persen lagi instansi pemerintah. Dari kelompok pelanggan aktif itu idealnya 30 persen di antaranya adalah industri agar ada subsidi silang dalam penetapan tarif sekaligus menguatkan kemampuan finansial PDAM. Namun, hingga kini tanpa pelanggan industri.

Selama 2002–2010, PDAM ini mendapat pasokan air bersih dari Bendungan Tilong. Air itu dibeli seharga Rp 2.305 per kubik, lalu dijual kepada pelanggan Rp 2.500 per kubik. ”Kami akan melanjutkan kembali kontrak pemanfaatan air Tilong jika tarifnya Rp 1.500–Rp 1.700 per kubik. Itu agar kami bisa menebus biaya operasionalnya,” kata Klemens.

Anggota Komisi B DPRD NTT, Charles Lalung, mengharapkan harga jual air bersih dari BWSNT II ke PDAM Kupang dinegosiasikan kembali. ”Itu agar pelayanan publik tidak terganggu,” tegas Charles. (ANS)

Garuda Minta Terminal Khusus

Investor daily 26 oktober 2011
JAKARTA – PT Garuda Indonesia
Tbk meminta terminal khusus (dedicated
terminal) untuk mendukung operasional
sebagai maskapai internasional.
“Garuda telah meminta kepada PT
Angkasa Pura II untuk menjadikan
Terminal 2E di Bandara Soekarno-Hatta
(Soetta) sebagai terminal khusus
untuk penerbangan internasional kami,”
kata Direktur Niaga Garuda Indonesia
Agus Priyanto di Jakar ta,
Selasa (25/10).
Agus menjelaskan, BUMN penerbangan
itu telah bergabung dengan
Skyteam Global Alliance sejak November
2010. Sedangkan implementasi penuh
kerja sama ini dilakukan pada 2012.
Namun, hingga kini, dukungan kepada
Garuda belum sepenuhnya diperoleh,
terutama dari sisi infrastruktur
bandara. “Untuk menjadi maskapai
global, kami butuh dedicated terminal.
Kami menginginkan Terminal 2E
Bandara Soetta menjadi dedicated terminal,
sehingga operasional penerbangan
internasional kami bersama
aliansi Skyteam bisa menyatu dan efisiensi
pun tercapai,” jelas dia.
Menurut Agus, semua maskapai dunia
yang tergabung dalam Skyteam
Global Alliance memiliki dedicated terminal
di negara asalnya. Adanya dedicated
terminal untuk Garuda dan anggota
Skyteam di Bandara Soetta ini
membuat Indonesia bisa sejajar dengan
negara lain, minimal seperti Singapura.
“Sekarang operasional kami dengan
maskapai lain anggota Skyteam terpisah,
kami di Terminal 2E dan 2F. Padahal
anggota Skyteam, yakni KLM,
China Airlines, Saudi Arabian Airlines,
China Eastern, dan Korean Airlines,
di Terminal 2D. Konekting kami dengan
anggota Skyteam tak maksimal,
ini yang bikin tak efisien,” ungkap dia.
Dalam rencana Garuda pascabergabung
dengan Skyteam, kata Agus, Terminal
2E jadi basis operasional penerbangan
internasional Garuda dengan
anggota Skyteam. Sedangkan Terminal
2F tetap jadi basis penerbangan
domestik Garuda. Maskapai anggota
Skyteam yang menempati Terminal 2D
di-swap dengan maskapai non-Garuda
yang menempati Terminal 2E.
“Untuk jadi maskapai global, efisiensi
dari sisi konekting itu paling penting.
Bagaimana penumpang yang dibawa
KLM bisa langsung dengan mudah
berganti ke Garuda? Ini memang butuh
dukungan penuh dari pengelola bandara
karena selain butuh infrastruktur,
misalnya ada joint lounge, juga guide
diperbanyak misalnya, sebenarnya tak
butuh investasi,” ungkap dia.
Siap Implementasikan
Direktur Utama PT Angkasa Pura
II (AP II) Tri Suriadjie Sunoko mengatakan,
pihaknya siap mengakomodasi
keinginan Garuda Indonesia. AP II
mendukung sepenuhnya langkah Garuda
menjadi maskapai global dengan
bergabung dengan Skyteam Global
Alliance, karena itu juga nantinya bisa
mendongkrak trafik penumpang
internasional melalui Bandara Soetta.
“Terminal 2E dan 2F memang direncanakan
menjadi dedicated terminal
domestik dan internasionall bagi
Garuda Indonesia dan aliansinya. Kami
dan Garuda Indonesia juga sudah
melakukan penandatangan kesepakatan
tersebut,” kata dia, ketika dihubungi
tadi malam.
Namun demikian, implementasi itu
tidak bisa dilakukan secara sekaligus,
melainkan harus bertahap. Keinginan
Garuda Indonesia itu sudah dimasukkan
dalam rencana pengembangan
Bandara Soetta yang kini sudah memasuki
tahap detail engineering design
(DED) dan konstruksi dimulai
kuartal I-2012. Dalam pengembangan
Bandara Soetta, tak hanya melulu
dibangun infrastruktur tapi juga
pembenahan fasilitas, termasuk redistribusi
atau penggunaan terminal.
Pengembangan Bandara Soetta
membutuhkan dana Rp 11,75 triliun.
Sekitar 30% didanai kas internal, sisanya
70% dari pendanaan eksternal,
seperti pinjaman dari bank BUMN
hingga opsi penerbitan obligasi. Pengembangan
mencakup pengembangan
Terminal 1, 2, dan 3, pembangunan
sistem people mover, hingga perluasan
lapangan parkir. (ari)

Campur Tangan Politik di BUMN

Campur Tangan Politik di BUMN

Koran Tempo 16 Agustus 2011

Heboh kasus Nazaruddin dan pailitnya PT Istaka H Karya menunjukkan masih ada yang salah dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Jika nyanyian eks Bendahara Partai Demokrat itu benar, perusahaan pelat merah ternyata belum juga bebas dari campur tangan politik. Prahara pailit itu pun menggambarkan masih banyak BUMN tak sehat yang sudah selayaknya dipangkas.

Nazaruddin pernah menuding proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, tak lepas dari “tangan kotor“politikus. Proyek sengaja diatur agar dimenangi oleh dua BUMN infrastruktur: PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. Pengaturan ini disebut-sebut buah dari setoran Adhi Karya senilai Rp 50 miliar kepada politikus Anas Urbaningrum untuk kemenangannya meraih kursi ketua umum di Kongres Partai Demokrat.

Di tengah tudingan itulah, kini muncul kabar tak sedap lain ihwal pailitnya PT Istaka Karya. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pailit yang diajukan PT Japan Asia Investment Company Indonesia. Penyebabnya, BUMN yang juga bergerak di bidang infrastruktur ini tak kunjung melunasi utang sekitar Rp 64 miliar kepada salah satu kreditornya itu.

Karut-marut ini sesungguhnya dapat diminimalkan seandainya rencana transformasi perusahaan negara dan Kementerian BUMN diimplementasikan secara konsisten.
Sejak dulu didengungkan perlunya sterilisasi BUMN dari “tangan-tangan“politik. Salah satu caranya, dengan memisahkan sejauh mungkin BUMN dari peluang intervensi politik dan birokrasi pemerintahan lewat pembentukan super-holding, yang menggantikan Kementerian BUMN.

Keberhasilan Temasek di Singapura bisa menjadi contoh. Melalui pola ini, perusahaan milik negara bisa benar-benar dikelola secara profesional berdasarkan asas korporasi. Kebiasaan adanya “titipan“nama direksi dari partai-partai politik otomatis dapat dipupus.
Dengan begitu, direksi pun tak perlu lagi “kasak-kusuk“menebar fulus kepada para politikus untuk mengamankan posisinya. Sebab, prestasi sepenuhnya dinilai berdasarkan kinerja perusahaan.

Peluang korupsi juga perlu dipersempit dengan memperketat kontrol. Untuk mempermudah pengawasan itu, rencana pemerintah menyusutkan jumlah perusahaan negara menjadi tinggal separuhnya perlu segera direalisasi. Langkah ini pun akan mempercepat proses transformasi dan perbaikan kinerja BUMN. Apalagi faktanya, sekitar 90 persen aset, pendapatan, dan laba bersih perusahaan negara, yang totalnya kini berjumlah 142, hanya disumbang oleh 26 BUMN.

Karena itu, pemerintah tak perlu menunggu BUMN hingga “sekarat“baru dilikuidasi, seperti yang dialami Istaka Karya. Peleburan BUMN di sektor perkebunan, kehutanan, konstruksi, dan farmasi bisa menjadi pionir agar performanya menjadi lebih bugar. Dengan sinergi ini, diharapkan perusahaan-perusahaan pelat merah nantinya tak hanya mampu sejajar dengan swasta lokal, tapi juga mampu bersaing di kancah global.

Untuk mewujudkan hal itu, sudah sepatutnya ego sektoral kementerian teknis yang menaungi BUMN dikesampingkan. Dan yang terpenting, dibutuhkan keberanian pemerintah melakukan terobosan, meski bisa jadi kebijakan ini tak populer dan menuai kritik tajam.

TOP

Powered by Pressmart Media Ltd

BJB incar kredit Rp30 triliun

BJB incar kredit Rp30 triliun
02 Aug 2011

Bisnis Indonesia
Perbankan

JAKARTA PT Bank Jabar Banten Tbk mengincar ekspansi kredit Rp3,40 triliun pada paruh kedua tahun ini guna meraih total kredit menembus Rp30 triliun. Pencapaian semester I sebesar Rp26,6 triliun menambah optimisme tersebut.

“Kami memproyeksikan kredit sepanjang tahun ini bisa tumbuh antara 22%-27%. Artinya, outstanding pada akhir tahun bisa tembus Rp3O triliun,” kata Direktur Utama BJB Bien Subiantoro dalam siaran pers, kemarin.

Dia mengatakan salah satu strategi menggenjot penyaluran pinjaman ialah dengan membuat sentra kredit di sejumlah cabang agar lebih fokus sekaligus meminimalisasi risiko.

Hingga Juni 2011, Bank Jabar Banten mencatat laba sebelum pajak Rp728,64 miliar atau tumbuh 0,04% dibandlngkank-an dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp728,35 miliar. Total aset tercatat Rp49,32 triliun atau tumbuh 22,58% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp40,23 triliun, (B/sws/htfh

Para Group Disetujui Akuisisi 30% Saham Bank Sulut

Investor daily 2 Agustus 2011

MANADO – Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB)
PT Bank Sulut menyetujui masuknya Kelompok Usaha Bank Mega
(Para Group) untuk menyuntikkanmodal hingga menguasai 30% saham
perusahaan. Kelompok usaha ini ingin mengakselerasi pembangunan
di daerah-daerah lewat penguatan modal sejumlah bank pembangunan
daerah (BPD).
“RUPS akhir pekan lalu memutuskan setuju Bank Mega Grup masuk
30% saham ke Bank Sulut dan selain itu RUPS juga setuju sesegera
mungkin Bank Sulut ikut IPO (initialpublic offering) atau go public,” ujar
Direktur Utama Bank Sulut Jeffry Wurangian di Manado, Senin (1/8).
Persetujuan atas masuknya ParaGroup itu tertuang dalam
keputusan RUPS LB yang dihadiriSekretaris Provinsi Sulawesi Utara
Siswa Rachmat Mokodongan danseluruh bupati wali kota se-Sulut
dalam kedudukan sebagai pemegang saham Bank Sulut.

Terkait masuknya Para Group, kata Wurangian, sesuai komitmen
Chairman Bank Mega Group Chairul Tanjung, bukan untuk
menguasai atau membeli saham secara permanen. “Sifatnya bantuan
modal, karena itu sewaktu-waktu dapat dikembalikan apabila
struktur modal Bank Sulut sudah kokoh,” ujar Chairul Tanjung seperti
dikutip Wurangian. Ia mengatakan, Chairul Tanjung berkali-kali mengingatkan
kehadirannya di Bank Sulut bukan untuk menguasai, tetapi untuk
membantu permodalan Bank Sulut.

Model ini memang sedang dikembangkan oleh Komite Ekonomi Nasional (KEN) dalam upaya memacu
percepatan pembangunan di daerah. Apalagi, Bank Sulut yang sudah berusia 50 tahun dikenal
sebagai bank milik daerah.
Menurut Wurangian, Bank Sulut meskipun masih terbilang bank kecil
dari sisi jumlah modal, tetapi dalam tiga tahun berturut-turut sesuai penilaian
Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai
bank sehat, serta mampu mengakumulasi laba dan mendistribusikan
dividen kepada setiap pemegang saham

Demi Pencitraan, Banyak Bupati Bujuk PIP Bangun Proyek

detikFinance » Ekonomi Bisnis
Sabtu, 16/07/2011 10:32 WIB
Demi Pencitraan, Banyak Bupati Bujuk PIP Bangun Proyek
Ramdhania El Hida – detikFinance

Foto: dok.detikFinance

Bogor – Sebanyak 42 pemerintah daerah mengajukan permohonan investasi proyek kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di tahun ini. Nilai proyek yang diajukan 42 Pemda ini mencapai Rp 3,6 triliun.

Kepala PIP Soritaon Siregar mengatakan, kebanyakan dari Pemda tersebut, lanjut Soritaon melakukan pembangunan proyek untuk pencitraan diri dengan membangun rumah sakit, proyek air bersih, dan pasar.

“Kebanyakan Bupati membangun proyek guna meninggalkan nama baik. Makanya yang paling banyak minta bangun rumah sakit. Kemudian membangun air bersih supaya mendekatkan pada konsituen mereka, kemudian ada juga permintaan pembangunan pasar,” jelas Soritaon dalam diskusi Laporan Kinerja PIP Tahun 2011, di Bogor, Jumat (15/7/2011) malam.

Namun, Soritaon mewanti-wanti Pemda dalam melakukan pembangunan pasar. Pasalnya, tidak jarang investasi yang diberikan tidak memberikan keuntungan karena tidak ada peminat pasar baru akibat pembangunannya ditentang para pedagang yang telah berjualan di pasar lama dan masyarakat sekitar.

“Kalau ada Pemda yang mau bangun pasar kita ingatkan, karena banyak dalam pembangunan itu yang lebih berperan Pemda tapi bukan kemauan pedagang atau pembeli karena kalau kemauan pemda maka ada konsekuensi dengan dibangunnya pasar yang baru maka akan naik biaya-biayanya, biaya sewa, dan lain-lain. Kita katakan supaya kalau ada yang mau bangun pasar, harus ada sosialisasi, kalau ada persetujuan, testimoni dari pedagang dan masyarakat, kita mau jalan. Kalau kemauan Pemda saja maka nanti akan ada resistensi,” tegasnya.

Selain Pemda, Soritaon menyatakan juga ada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengajukan permintaan investasi dengan total proyek sekitar Rp 2,2 triliun. Salah satunya proyek pembangunan jalur kereta api menuju bandara Kualanamu, Medan, yang belum terbangun hingga saat ini karena belum ada akses menuju bandara tersebut. Pembangunan jalur kereta api ini, lanjut Soritaon, membutuhkan investasi sekitar Rp 300 miliar.

“Untuk gerbongnya ini PT INKA, totalnya Rp 202 miliar, ada railing double track sebesar Rp 118 miliar,” ujarnya.

Namun, Soritaon menyatakan kemampuan pemberian investasi PIP hingga akhir tahun hanya sekitar Rp 1,9 triliun. Oleh sebab itu, pihaknya akan memilih proyek mana saja yang menjadi prioritas pembiayaan perusahaan investasi ini.

“Jadi kita ada space sekitar Rp 1,9 triliun, setelah dikurangi rencana pembelian saham Newmont,” ujarnya.

Sebagai informasi, sepanjang 2011 ini, PIP telah melakukan investasi terhadap 5 proyek di seluruh Indonesia dengan total investasi Rp 2,545 triliun. Proyek tersebut adalah Jalan dan Jembatan Molibagu-Mamalia-Taludaa, Sulawesi Utara sebesar Rp 15 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B, Sulawesi Tenggara sebesar Rp 190 miliar, Pembebasan Lahan Jalan Tol Trans Jawa sebesar Rp 2,3 triliun, RSUD Tipe C, Surakarta sebesar Rp 40,541 miliar dan Rehabilitasi Bendungan Gintung dan Irigasi Batang Anai, Sumatera Barat sebesar Rp 29 miliar.

“Nilai Investasi ini belum termasuk pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebanyak 7 persen sebesar US$ 246,8 miliar atau sekitar Rp 2,1 triliun,” pungkas Soritaon.

(nia/dnl)

HUT ke-13, detikcom bagi-bagi 13 iPad 2, juga puluhan ribu tiket bus dan kereta. Daftar di sini.

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Deal detik ini Lebaran = Silahturahmi dengan keluarga tercinta.  Make it special with The Riez Palace Hotel Diskon 42% – Rp 275.000,- Beli

Baca Juga :
Banyak Investor Takut, RI Harus Keluarkan Aturan Pertanahan
RI Dapat Janji Investasi US$ 10 Miliar dari Prancis
RI Cari US$ 2 Triliun Untuk Bangun Jalan

Share
1 Komentar Kirim Komentar Disclaimer
Budi Firmansyah 31 minutes ago
Pantesan bupati mance si preman tulang bawang ngotot,mau ngebngun pasar d unit 2 tulang bwang,…sampe2x pasar lama yg unit2 aja HGB mash berlaku aja ampe 9 tahunan aja mau maen bongkar paksa….

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi :
Ajeng di ajeng[at]detik.com, telepon 021-7941177 (ext.518) atau,
Elin Ultantina di elin[at]detik.com, telepon 021-7941177 (ext.520).