Archive for ‘BUMN news’

October 23, 2014

Semen Indonesia Bikin Pembangkit Listrik Gas Buang

KAMIS, 23 OKTOBER 2014 | 05:49 WIB

TEMPO.CO, Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memulai pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 30,6 MW yang memanfaatkan gas buang (waste heat recovery power generation/WHRPG) dari pabrik Tuban 1 sampai 4. Pembangkit tersebut merupakan kerja sama Semen Indonesia dengan JFE Engineering Jepang.

“Investasinya sebesar Rp 638 miliar,” ujar Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 22 Oktober 2014. Proyek WHRPG dibangun di pabrik Tuban I, Tuban 2, Tuban 3, dan Tuban 4.

Dwi menyatakan ini pertama kalinya di Indonesia, seluruh panas buang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik dalam satu area. Sebelumnya, Semen Indonesia membangun pembangkit listrik berkapasitas 8,5 MW di pabrik Indarung Padang dan beroperasi pada 2011.

Pembangkit di Tuban itu akan dikerjakan selama 26 bulan. Dimulai Oktober 2014, rencananya pembangkit tersebut beroperasi pada akhir semester kedua 2016. Cara kerja pembangkit listrik WHRPG sama dengan PLTU. Bedanya, WHRPG tidak menggunakan batu bara atau BBM untuk menghasilkan tenaga panasnya, tapi menggunakan gas buang operasional pabrik.

Output yang dihasilkan WHRG sebesar 30,6 MW setara dengan sepertiga konsumsi listrik empat pabrik Tuban yang mencapai 140 MW. “Dengan selesainya pembangunan proyek ini, maka akan mengurangi penggunaan listrik PLN sebesar 152 juta kWh per tahun dengan penghematan biaya listrik sekitar Rp 120 miliar per tahun,” kata Dwi.

Selain efisiensi pada biaya listrik, Semen Indonesia membuktikan bahwa perseroan mampu mengurangi emisi gas buang pada semua operasional pabriknya. Pasalnya, industri semen termasuk bisnis yang paling terkena dampak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk kelas industri pada 2014.

ARTIKA RACHMI FARMITA

Berita lain:
Jokowi Umumkan Kabinet Siang atau Sore Ini
Kandidat Mendagri, Ini Rekam Jejak Teras Narang
Anak Jokowi Bersaing dengan 2.500 Pelamar CPNS

October 22, 2014

Punya Tanah Nganggur, Kimia Farma Rambah Bisnis Properti

Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Kamis, 16/10/2014 13:00 WIB

Untung aset aset ini belem sempat dilego oleh (mantan)direksinya
Banyak BUMN yang melego asetnya untuk bisa bertahan hidup atau untuk ditilep uangnya yang paling brutal adalah perusahn bus Djakarta alias PT PPD , asetnya berupa pool bus sudah dilego ke pihak “swasta” alias mafia tanah Jakarta. Yang tidak kalah brutalnya tapi tidak diekspos alah BUMN Perumnas, sudah berapa lahan untuk rusun hilang ke developer raksasa.

Jakarta -PT Kimia Farma Tbk (KAEF) punya aset tanah menganggur di berbagai lokasi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang farmasi punya rencana supaya aset tersebut tidak berbengkalai dan mampu menjadi mesin uang.

Emiten berkode KAEF itu pun berniat merambah bisnis properti dengan mendirikan hotel, rumah sakit (RS) dan klinik. Kimia Farma berencana mengandeng beberapa saudara sesama BUMN seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) untuk membangun RS di Jalan Saharjo, Jakarta Selatan.

“Di Saharjo investasinya sistem BOT tapi belum jadi, karena masih kajian dan permohonan,” kata Direktur Pengembangan Kimia Farma, Wahyuli Syafari, di Kantor Pusat Kimia Farma, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2014).

Kimia Farma akan menyasar segmentasi RS Ibu dan Anak. Untuk investasi, Wahyuli belum bisa mengungkapkan.

“Belum memberikan pastian kajinya. Kalau kita siapkan tanahnya sudah ada. Luasnya 5.000 m2 di Saharjo,” sebutnya.

Selain rencana membangun RS, Kimia Farma juga akan memperbanyak jumlah apotek hingga klinik. Klinik dan apotek tersebut akan dibangun pada lahan milik perseroan.

“Di kota lain ada aset-aset banyak. Ada di Surabaya, Medan, Denpasar,” sebutnya.Next

Selain dibangun apotek dan klinik, lahan tersebut juga akan dikembangkan menjadi hotel seperti di daerah Dago, Bandung. Kimia Farma akan mengembangkan konsep hotel yang terintegrasi dengan apotek dan klinik.

“Itu akan jadi hotel. Lantai 1 untuk apotek, lantai 2 untuk klinik, lantai 3 untuk lobi hotel. Core bisnis kita itu saja,” jelasnya.

Kimia Farma akan menyediakan lahan, sedangkan pembiayaan dibiayai oleh investor atau mitra. Pendapatan diperoleh melalui sistem bagi hasil.

“Kalau BOT kita nggak keluarkan biaya. Mereka yang bikin,” jelasnya.

October 21, 2014

Kemenhub: Operator Tol Harus Tutup Pintu Gerbang Bila Jalan Macet

Setuju 100% !

Zulfi Suhendra – detikfinance
Selasa, 21/10/2014 20:51 WIB

Jakarta -Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan agar para operator tol berani mengambil sikap untuk menutup pintu gerbang masuk tol bila kondisi jalan di dalam tol sudah padat. Menurut pihak Kemenhub, kemacetan di tol sebagai cerminan pelayanan yang tak maksimal bagi pengguna tol.Kemenhub: Operator Tol Harus Tutup Pintu Gerbang Bila Jalan Macet

Kepala Litbang Kemenhub Elly Sinaga mengatakan, jalan tol sejatinya menjadi jalan alternatif manakala jalan arteri sudah padat kendaraan. Biaya operasional kendaraan di jalan tol pun seharusnya lebih murah dibanding jalan arteri non tol.

‎”Tol itu harusnya free way, kalau free way itu nggak ada macet. Sekarang (karena macet) sudah nggak bisa gerak ke mana-mana lagi. Ini merugikan banget,” kata Elly di Diskusi mengenai Electronic Road Pricing, di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Elly menyebutkan, operator tol seharusnya bisa meningkatkan layanan dengan menjamin tak ada kemacetan. Standar pelayanan minimum (SPM) yang biasanya menjadi patokan operator tol menerapkan tarif, harus juga berdasar pada pelayanan, bukan hanya pada kondisi fisik dari jalan tol itu sendiri.

“SPM nya itu bukan standar kehalusan jalan, tapi standar pelayanan,” katanya.

Elly mengatakan, Badan usaha atau operator jalan tol ‎harus memutar otak untuk mencari cara agar kondisi kemacetan tidak terjadi di jalan tol.

“Kalau jalan tol itu sudah macet jangan suruh masuk terus kendaraan. Kalau perlu itu dia tutup pintu tol, kalau macet juga duitnya nggak masuk,” tutup Elly.

Selama ini definisi tol sering diartikan sebagai jalan yang bebas hambatan atau bebas dari perlintasan sebidang yang bisa mengganggu arus kendaraan, tak dikaitkan dengan kondisi macet karena banyaknya kendaraan.
(zul/hen)

!

October 17, 2014

Menjelang Lengser, Dahlan Iskan Kampanye IPO BUMN  

Menjelang Lengser, Dahlan Iskan Kampanye IPO BUMN  

TEMPO.CO, Jakarta – Sehari sebelum lengser dari jabatannya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan berkampanye tentang pentingnya penawaran saham ke publik alias IPO bagi perusahaan BUMN. “Dengan IPO, pengelolaan perusahaan menjadi lebih transparan dan intervensi dari pihak lain bisa diminimalisir,” ujarnya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2014.

Ia meminta perusahaan pelat merah yang akan melantai di bursa jangan ditafsirkan sedang membutuhkan modal. Sebab, tidak semua perusahaan yang akan mendaftar ke bursa dalam kondisi terlilit utang.

Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) itu menjelaskan jika perusahaan pelat merah melantai, maka potensi intervensi bisa dihindari. “Perusahaan terbuka terikat dengan Undang-Undang Pasar Modal dan UU Keterbukaan,” tuturnya.

Saat ini sudah ada tujuh perusahaan pelat merah yang siap melantai. “Beberapa perusahaan, holdingnya telah terbentuk. Tujuh perusahaan itu seksi sekali jika melantai di bursa.” Keputusan untuk IPO ada pada menteri baru. “Saya tinggal sehari jadi menteri,” ujarnya.

Sebelumnya, Dahlan Iskan mengatakan perusahaan negara yang paling siap melakukan IPO tahun depan ialah PT Asuransi Jiwasraya dan PT Perkebunan Nusantara VII.

GANGSAR PARIKESIT

October 15, 2014

Kembangkan Pelabuhan di Sumut, Pelindo I Gandeng Perusahaan Belanda

Khairul Ikhwan – detikfinance
Rabu, 15/10/2014 18:47 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/15/4/belawankapal.jpg
Jakarta -PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menggandeng 2 perusahaan asal Belanda untuk mengembangkan pelabuhan di Sumatera Utara. Kerja sama itu mencakup manajemen pelabuhan dan pengerukan alur pelayaran.

Perjanjian kerja sama Pelindo I dengan Port of Rotterdam International berkenaan dengan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara. Sedangkan dengan Van Ord Dredging and Marine Contractors BV, Pelindo I membuat kesepakatan untuk membentuk perusahaan patungan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (15/10/2014), Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana menyatakan, ruang lingkup kerja sama dengan Port Of Rotterdam International yang bertajuk ‘Port Management Services In Developing Port Of Kuala Tanjung’ itu terdiri dari Port Analysis Model (PAM) dan Port Management Program (PMP).

“Kerja sama ini merupakan wujud keseriusan dari Pelindo I dalam mempercepat pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Hub Port Indonesia di bagian Barat,” kata Bambang.

Sementara dengan Van Ord Dredging and Marine Contractors BV, kerja sama yang dibangun Pelido I yakni membentuk perusahaan patungan untuk pengembangan alur pelayaran Pelabuhan Belawan, Medan.

Alur pelayaran Pelabuhan Belawan saat ini sangat terbatas dan membutuhkan pengembangan. Kapasitasnya yang terbatas menghambat perdagangan maritim di wilayah pelabuhan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Hal ini yang membuat Pelindo I berinisiatif untuk peningkatan alur pelayaran Belawan tersebut dengan menggandeng Van Ord Dredging and marine Contactors B.V sebagai salah satu perusahaan pengerukan dan reklamasi terbesar di Belanda yang beroperasi di lebih dari 40 negara.

September 26, 2014

September Ini PT DI Kirim Pesawat NC212-400 Pembuat Hujan ke Thailand

Kompas, 25 September 2014

NC212 seri 400 (photo : Pawarin Prapukdee)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Dirgantara Indonesia (Persero) segera akan mengirimkan satu unit pesawat jenis NC212 seri 400 ke negeri gajah putih Thailand.

Direktur Komersial dan Restrukturisasi PT DI Budiman Saleh, menuturkan, rencananya perseroan akan mengirim NC212-400 sekitar akhir September atau awal Oktober tahun ini. “Ini adalah pesawat yang diperuntukkan untuk agrikultur,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2014).

Dari catatan Kompas.com, hingga 2012 lalu, PT DI telah memproduksi sebanyak 104 unit NC212. NC212 ini merupakan pesawat multiguna yang mampu membawa 20 penumpang atau muatan 2.000 kilogram. NC212 seri 200 dan 400 dapat digunakan sebagai pembuat hujan (agrikultur), patroli maritim, dan penjaga pantai.

Kementerian Pertanian Thailand menggunakan NC212 sebagai pembuat hujan. Sementara TNI AL Republik Indonesia menggunakan seri 200 sebagai patroli maritim selain CN235. Budiman menambahkan, ada satu unit pesawat lagi yang baru saja ditandatangani kontraknya pada pekan lalu. Pesawat berjenis CN235 ini merupakan jenis pesawat multiguna. “Ibaratnya, satu pesawat tapi memiliki lima kemampuan konfigurasi,” tutur Budiman.

Pesawat CN235 memiliki kemampuan untuk VIP configuration, yang bisa digunakan untuk para pejabat. Adapun kegunaan kedua adalah medical evacuation, di mana kursi VIP bisa dirombak untuk keperluan evakuasi korban bencana.

Pesawat ini juga bisa digunakan untuk mengangkut kargo. Kegunaan keempat, CN235 bisa digunakan untuk mengangkut penumpang untuk keperluan kepolisian, untuk keperluan terjun payung.

Asal tahu saja CN235 menjadi salah satu produk unggulan PT DI. Catatan Kompas.com, hingga 2012 ada sebanyak 62 unit pesawat jenis ini yang telah diproduksi, dari kontrak sebanyak 262 unit. CN235 mulai dirancang bangun sejak 1979 bersama CASA.

Pesawat ini memang dirancang multiguna, mampu melakukan take off dan landing di landasan pendek serta di landasan perintis sepanjang (800 meter). Pesawat CN235 telah diproduksi dengan berbagai varian, dengan varian pertama seri 10 dan 100. Sementara itu, varian terakhir menggunakan 2 mesin buatan GE tipe CT7-9C yang masing-masing berdaya 1.750 SHP.

(Kompas)

September 25, 2014

Dahlan Iskan Emoh Tanggapi Rencana Pembekuan Petral

Dahlan Iskan Emoh Tanggapi Rencana Pembekuan Petral

Dengan mengenakan blangkon, Menteri BUMN Dahlan Iskan turut menonton acara Selamatan Budaya-Nonton Wayang Bareng Dahlan Iskan di halaman Rumah Dahlan, Jalan Bali, Surabaya (18/3). TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan enggan mengomentari rencana pemerintah presiden terpilih Joko Widodo membekukan usaha Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Ia beralasan saat ini masih menjabat menteri. “Ya saya enggak mau komentarlah. Saya ini masih menteri,” ujar Dahlan di Jakarta, Kamis, 25 September 2014. (Baca: Jokowi Bantah Tahu Rencana Pembekuan Petral)

Rencana pembekuan Petral diungkapkan oleh Tim Transisi bentukan Jokowi-Jusuf Kalla. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan pemerintah Jokowi-Kalla berkomitmen kuat memberantas mafia minyak dan gas (migas) dengan membentuk satuan petugas anti-mafia migas yang bekerja dengan serius dan efektif. Rencana pembekuan Petral adalah bagian dari upaya pemerintah mendatang memberantas mafia migas. (Baca: PDIP Minta Petral Diaudit)

“Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan bahan bakar minyak dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin, 22 September 2014. (Baca: Dahlan: Pertamina Jangan Beli Minyak ke Petral)

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Gde Pradnyana menilai rencana pembekuan Petral ini tak tepat. Menurut dia, pembekuan Petral tak serta-merta menyelesaikan masalah mafia migas di Indonesia. “Jangan bayangkan Petral dibubarkan lalu selesai semua. Saya tidak sependapat,” kata Gde di Jakarta, Rabu, 24 September 2014.

Menurut Gde, yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah sistem ekspor dan impor migas. “Ke depan itu ada tantangan berupa gap yang besar antara produksi dan konsumsi,” ujarnya.

Dibanding membekukan Petral tanpa memperbaiki sistem, Gde mengatakan, sebaiknya pemerintah berfokus memastikan konsumsi tetap terpenuhi dan produksi meningkat. Ia menyebutkan, pada 2018, konsumsi minyak masyarakat bisa mencapai 1,5 juta barel per hari.

DINI PRAMITA | AYU PRIMA SANDI

September 23, 2014

Polisi Thailand Pesan Pesawat CN235 Buatan PTDI

Viva, 22 September 2014

Pesawat CN-235 telah dipakai oleh Kepolisian Thailand dan Departemen Pertanian Thailand (photo : chaity)

VIVAnews – PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Thai Aviation Industries Co., Ltd (TAI) menandatangani kontrak pengadaan satu unit pesawat CN235-220M, yang nantinya akan diserahkan kepada Royal Thai Police.

Kontrak pengadaan satu unit CN 235-220M Multi Purpose tersebut, merupakan implementasi dari Industrial Collaboration Agreement antara PTDI dan TAI yang ditandatangani pada 4 November 2013 di Bandung.

Pesawat CN235-220M ini dapat digunakan sebagai troop transport, VIP, medevac, pax, dan cargo, yang kemudian akan dilaksanakan oleh pihak TAI di fasilitas TAI dengan supervisi PTDI sesuai dengan kebutuhan Royal Thai Police.

TAI adalah mitra kerja PTDI untuk menguasai pasar pesawat kecil dan medium di Thailand. TAI juga adalah industri pesawat terbang yang dapat melakukan modifikasi, melakukukan kustomisasi berbagai pesawat termasuk CN235 dan NC212.

Nilai kontrak untuk satu unit pesawat CN235-220M ini sebesar US$31,2 juta, dengan nomor kontrak 0006/PTD/UT0000/09/2014 tanggal 19 September 2014.

Direktur Utama PTDI, Budi Santoso, mengatakan, penandatanganan kontrak pengadaan dengan TAI yang dilakukan Jumat 19 September 2014 itu diharapkan akan menjadi pendorong untuk terjadinya kontrak-kontrak berikutnya.

“Kami merasa bangga dapat memberikan dukungan terhadap kebutuhan Pemerintah Thailand dan sudah menjadi komitmen kami untuk berupaya keras menyelesaikan pesanan tepat waktu,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya.

Budi mengakui, pembelian CN235-220M ini menambah jumlah pesawat tersebut yang terbang di udara Thailand, karena sebelumnya dua unit CN235 digunakan Kementerian Pertanian Thailand.

Dengan berlangsungnya kontrak pembelian oleh Thai Aviation Industries untuk Royal Thai Police akan menambah daftar panjang pengoperasian pesawat CN235 di mancanegara.

PTDI telah menyerahkan satu unit CN235 ini untuk Kerajaan Brunei Darussalam, delapan unit untuk Tentera Udara Diraja Malaysia, delapan unit untuk Angkatan Udara Korea Selatan, empat unit bagi Polisi Korea Selatan, empat unit untuk Pakistan, tujuh unit bagi Uni Emirate Arab, satu unit untuk Burkina Faso, dan dua unit bagi Senegal. (art)

September 18, 2014

Terbelit Utang Rp15 Triliun, Pemerintah Sulit Selamatkan Merpati

Thursday, September 18, 2014       13:39 WIB

Ipotnews – Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengatakan sudah berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang mendera Merpati Nusantara Airlines dengan kemungkinan menjual aset.

Namun ternyata Merpati sudah tidak memiliki aset bernilai tinggi untuk dijual atau dijaminkan, sehingga penyelesaian maskapai tersebut menemui jalan buntu. Bahkan, menurut Dahlan, besaran utang Merpati setara dengan tiga kali lipat nilai investasi untuk membangun tiga perusahaan penerbangan baru sekelas Merpati. Saat ini nilai tunggakan Merpati tercatat mencapai Rp15 triliun.

‎”Total tunggakan Merpati bisa mencapai Rp15 triliun, kalau tidak ada jalan keluar, logikanya kalau punya uang Rp15 triliun bisa bikin tiga Merpati lagi. Aset yang nilainya puluhan miliar sudah tidak ada sama sekali. Ada pesawat, tetapi kan sudah dijaminkan juga, jadi tidak bisa dijual,” ujar Dahlan, seusai rapat pimpinan di Jakarta, Kamis (18/9).

“Sampai tadi, rapat itu 90 persen mencari apa lagi? Sehingga betul-betul tidak ada. Saya sudah mencoba dan tidak dapat jalan keluarnya, bisa dikatakan sekarang buntu.”

Dahlan mengungkapkan, ide lain untuk melunasi utang Merpati yang saat ini jumlahnya mencapai Rp7,2 triliun dengan melepas Merpati Maintenance Facility (MMF). Namun, diyakini penjualan tersebut tetap tidak akan mampu menyelamatkan Merpati.

“Dugaan saya MMF masih bisa dijual, dan saya berharap, tetapi kita sudah cari jalan, apa yang bisa dijual dari Merpati, tidak ada yang bisa dijual. MMF ternyata juga sudah dijaminkan untuk utang-utang yang dulu, surat-suratnya sudah di tangan yang memberikan pinjaman itu, sehingga tidak ada lagi yang bisa dijual,” ungkapnya.

Opsi lainnya dengan melakukan restrukturisasi, juga diyakini tak dapat menghidupkan kembali maskapai perintis tersebut. “Bahkan, saya beritahukan bahwa kalau selama ini akumulasi rugi Rp7,2 triliun bisa diselesaikan dengan kuasi, ternyata tidak bisa. Menurut peraturan yang baru, kuasi tidak bisa dilakukan karena terakhir bisa dilakukan adalah akhir 2012,” tutur Dahlan.

Namun demikian, Dahlan menegaskan tidak ingin menyerah untuk menyelamatkan Merpati. “Intinya soal Merpati masih dicari, saya belum menyerah, pasti adalah caranya,” kata dia.

Sebagai informasi, Merpati Nuusantara saat ini memiliki total utang yang harus dibayarkan sebesar Rp15 triliun. Jumlah tersebut termasuk gaji karyawan, pesangon hingga tunggakan bahan bakar ke sejumlah perusahaan. (Sigit/ef)

September 18, 2014

PT PAL Bangun Proyek Kapal PKR 10514 Kedua

18 September 2014

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua kanan), bersama Wakil KSAL Laksdya TNI Didit Herdiawan (kedua kiri), Dirut PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin (tengah) dan perwakilan galangan kapal Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda (kiri), menyaksikan proses pemotongan plat baja pertama kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 di Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya, Rabu (17/9). Pemotongan plat baja pertama (fist steel cutting) proyek kapal PKR yang bekerjasama dengan galangan kapal DSNS Belanda tersebut, untuk menyeimbangkan teknologi terkini pada industri perkapalan, demi memenuhi Armada TNI AL. (photo : Antara)

Bisnis.com, SURABAYA – BUMN galangan kapal PT PAL Indonesia (Persero) mulai menggarap proyek kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 yang kedua setelah sebelumnya memulai konstruksi pembuatan PKR pertama.

Modul bagian depan PKR 10514 pertama (photo : ambalat)

Direktur Utama PAL INDONESIA M. Firmansyah Arifin mengatakan proyek PKR tersebut digarap melalui kerjasama dengan galangan kapal Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda.

“Kerjasama dengan galangan luar negeri ini turut menyeimbangkan teknologi terkini pada industri perkapalan. Perkembangan kebutuhan kapal dan teknologinya selalu meningkat setiap tahunnya, dan ini sebagai pemenuhan Armada TNI Angkatan Laut,” ujarnya dalam siaran rilis penyelesaian proyek KCR 60 dan pemotongan plat baja pertama (First Steel Cutting) kapal PKR 10514 kedua, Rabu (17/9/2014).

Modul bagian tengah kapal PKR 10514 pertama (photo : ambalat)

Dia mengatakan dalam mencapai target sebagai lead integrator sesuai amanah Undang-Undang No.16 Tahun 2012, PAL Indonesia sebagai BUMN diharuskan mampu memproduksi kebutuhan alutsista TNI yang menjadi motor tumbuhnya industri galangan kapal.

“Dengan merampungkan pesanan TNI AL, kami akan terus berkarya untuk peningkatan kebutuhan armada laut menjadi world class navy,” imbuhnya.

Modul bagian atas kapal PKR 10514 pertama (photo : ambalat)

Adapun PAL Indonesia telah menyerahkan Kapal Cepat Rudal 60 Meter (KCR 60) dengan total 3 unit dari bacth pertama ini. KCR 60 meter merupakan jenis pengembangan dari Kapal Patroli Cepat (FPB-57) yang telah dibangun oleh perseroan sebelumnya. KCR 60 M ketiga yang sudah diserahterimakan rencananya akan diresmikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro untuk menjadi kapal perang Indonesia dengan nama KRI HALASAN 630.

PAL Indonesia juga berencana segera mengirimkan sekitar 250 tenaga pembuatan kapal untuk melaksanakan Transfer of Technology (ToT) proyek Kapal Selam. Proyek tersebut bakal menjadi sejarah pertama di Indonesia dalam pembangunan kapal Selam.

(Bisnis)

++++++

DPR Setujui PMN Rp 1,5 T untuk PT PAL

17 September 2014

Dana Rp 1,5 T akan digunakan untuk pembuatan fasilitas pembangunan kapal selam (photo : marinelink)

Dahlan-DPR Rapat 20 Menit, BUMN Ini Dapat Rp 1,5 T Untuk Bikin Kapal Selam

Jakarta -Rapat kerja Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan Komisi VI DPR hari ini menyetujui pemberian dana segar, berupa penyertaan modal negara (PMN) Rp 1,5 triliun kepada PT PAL Indonesia (Persero).

Berlangsung singkat 20 menit, rapat dimulai pukul 20.00 WIB. Dana Rp 1,5 triliun ini diberikan dalam bentuk tunai, untuk proyek pembuatan kapal selam pertama.

Adapun suntikan modal untuk PAL, akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Kapal selam akan dibuat PAL di fasilitas miliknya yang berlokasi di Surabaya.

“Komisi VI dapat menyetujui usulan PMN dalam RAPBN 2015 sesuai surat Menteri BUMN kepada PAL senilai Rp 1,5 triliun dalam bentuk tunai, untuk pembangunan fasilitas kapal selam, dan penyediaan sumber daya manusia untuk bangun kapal selam,” kata Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hertarto dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

PAL membutuhkan total dana Rp 2,5 triliun untuk pengembangan kapal selam ini. Namun untuk tahun depan, dana yang disetujui baru mencapai Rp 1,5 triliun.

Uang ini, rencananya digunakan untuk membangun fasilitas pengambungan kapal selam, pembelian peralatan produksi, dan lain-lain yang menunjang pembangunan kapal selam tersebut.

(Detik)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 82 other followers