Archive for ‘BUMN news’

November 27, 2014

Krakatau Steel Pasok 98 Persen Baja Militer

22 November 2014

Panser Anoa buatan Pindad saat Peringatan HUT TNI Ke-69 di Dermaga Ujung Armada RI Kawasan Timur (Armatim), Surabaya, Selasa (7/10). Sebanyak 526 alat utama sistem persenjataan (alutsista) dikerahkan pada TNI kali ini antara lain 192 unit alustsista dari TNI AD, 195 alutsista dari TNI AL, dan 139 pesawat dari TNI AU. (photo : Viva)

Jakarta, CNN Indonesia — PT Krakatau Steel memperbarui kerjasama suplai baja khusus militer dengan PT Pindad. Perjanjian itu ditandatangani di sela kegiatan Indo Defence 2014 di Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/11). Sebanyak 98 persen bahan baku pembuatan peralatan militer berasal dari perusahaan baja itu.

Presiden Direktur Krakatau Irvan K. Hakim mengatakan penandatanganan itu adalah pembaruan kerjasama yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

“Ini dilakukan dalam rangka menyambut kebutuhan besar untuk alutsista TNI dan kepentingan pertahanan nasional dari Kementerian Pertahanan,” kata Irvan.

Irvan mengatakan 98 persen bahan baku baja untuk pembuatan kapal cepat rudal TNI, panser buatan Pindad, dan kapal logistik Kementerian Pertahanan, dipasok oleh Krakatau Steel.

Jadi kami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komite Industri Pertahanan. Dalam hal ini, kami bertindak sebagai supplier bahan baku untuk industri ini,” kata Irvan kepada CNN Indonesia.

Irvan menjamin kualitas produksi baja untuk Pindad selalu di bawah pengawasan ketat baik Kementerian Pertahanan dan harus memenuhi standar kualitas NATO. Baja khusus Pindad adalah jenis armor steel yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas.

Untuk memproduksi baja yang antipeluru itu, Krakatau membangun fasilitas produksi tersendiri. “Standar kualitas bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar,” katanya.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Irvan dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pindad Tri Hardjono.

(CNN)

November 26, 2014

Pindad Siap Jadi Pemasok Amunisi Leopard

20 November 2014

Amunisi 120mm untuk MBT Leopard 2 (photo : defense update)

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG–PT Pindad Persero siap menjadi pemasok amunisi tank tempur utama atau Main Battle Tank (MBT) Leopard buatan Jerman dengan kaliber besar 120 milimeter.

“Kita sudah membeli tank Leopard dari Jerman. Makanya, kita siap menjadi pemasok amunisi tank Leopard. Strategi bisnis kita ubah, siapa saja di Asia yang punya (Leopard), butuh berapa? Kita telah mengirimkan 7 tenaga ahlinya ke Jerman dalam rangka bagian transfer of technology (ToT),” kata Kepala Divisi Munisi PT Pindad I Wayan Sutama di kantornya, Turen, Malang, Jawa Timur, Rabu (19/11).

Guna mempersiapkan pembuatan amunisi berkaliber besar seperti tank Leopard, Pindad telah menyiapkan lahan seluas tiga hektare di Gunung Layar, Malang. Namun dirinya belum bisa memastikan apakah Pindad akan membuatnya secara keseluruhan atau hanya perakitan.

“Kami sedang menggeliatkan, membantu pemerintah, untuk mengurangi impor di bidang amunisi. Ini harapan saya jangan sampai devisa kita terkoyak ke luar. Kami sudah berhasil mendesain meriam Howitzer 105 mm,” ujar Wayan.

Menurut Wayan, teknologi laras smoothbore yang diaplikasikan pada Leopard merupakan teknologi baru yang harus melalui alih teknologi agar pengembangan peluru untuk tank 62 ton itu bisa sesuai harapan.

“Tak hanya dalam negeri, jika pasokan peluru untuk Leopard telah terpenuhi, Pindad juga mengincar pasar Asia yang menggunakan Leopard. Pangsa pasar munisi tank Leopard di Asia masih terbatas, hanya ada Singapura dan Indonesia serta Australia,” kata Wayan.

Pindad telah memiliki fasilitas pembuatan munisi kaliber besar dan munisi kaliber besar roket di Malang. Industri plat merah ini menargetkan pada tahun 2019 sudah bisa memproduksi kaliber 76 mm, 90 mm dan 105 mm yang memang banyak digunakan oleh pasar internasional dengan keuntungan yang menjanjikan.

“Tapi Pindad harus memenuhi kebutuhan TNI lebih dulu, baru lebihnya bisa diekspor,” kata Wayan.

Wayan menerangkan, ke depan, Indonesia jangan sampai bergantung impor. Saat ini perusahaan sedang meningkatkan kualitas dan kuantitas produk alutsista dan menargetkan akan menjadi produsen alutsista terkemuka di Asia pada 2023.

“Kita sudah melaksanakan peningkatan kemampuan produksi dan kemampuan desain serta kapasitas produksi sudah direncanakan tiga tahun. Jadi per 2015, 2019, dan 2023 itu visi Pindad tahun 2023 kita akan menjadi industri alutsista terkemuka di Asia. Karena, kan, setiap tahun desain-desain atau memang kebutuhan dari TNI itu di-review kembali. Hal itu senada dengan UU No 16/2012. Makanya, kami memiliki target, tahun 2023 Indonesia mampu memuncaki industri pertahanan di kawasan Asia,” katanya.

Pindad terus memproduksi munisi kaliber kecil yang biasa digunakan untuk pistol, senjata laras panjang, hingga senapan serbu. Untuk memperbanyak jumlah produksi munisi kecil ini, Pindad telah mendatangkan mesin baru dengan teknologi termutakhir.

“Yang munisi kaliber kecil sifatnya umum. Kita sudah memiliki penambahan kapasitas untuk memberi mesin-mesin produksi yang modern. Apabila semua terpasang di 2015, saya bisa melipatgandakan kapasitas produksi kaliber kecil, 140 juta butir per tahun,” ujar Wayan.

(Republika)

November 26, 2014

Mengejutkan! Ini Pemegang Saham Petral Saat Awal Didirikan

Jelas sudah petral dari awal memang dirancang untuk menutip rente . Tidak ada urusan kepentingan nasional tapi kepentingan elit yang berkuasa. Dulu jelas Cendana, setelah cendana tersingkir pindah ke Letnteng Agung terus ke Cikeas. Sekarang banyak elit tertentu ( Effendi Simbolon) yang ingin “pemegang saham “Petral kembali lagi ke Lenteng Agung. Heheh

Rista Rama Dhany – detikfinance
Senin, 24/11/2014 13:44 WIB

Mafia di Debat Cawapres
Jakarta -Tim Pemberantasan Mafia Migas memberikan prioritas utama untuk mengkaji keberadaan anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Energy Trading (Petral). Tim ini membuka pemegang saham ketika awal Petral dibentuk.

“Kita akan urai Petral sejak dari awal. Kita urai semua, mulai dari Petral kenapa didirikan di Hong Kong. Itu penting, untuk tahu mata rantai pengadaan impor BBM dan lainnya,” kata Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Faisal mengatakan, tim ini juga akan mengkaji nama-nama pemegang saham Petral, ketika dibentuk pertama kali, saat berlokasi di Hong Kong.

“Kalau ada waktu kami ingin bicara lebih detail Petra Oil dulu. Dari Zaman Pak Harto dulu, pemegang sahamnya siapa saja, kan 40% Pertamina, 20% Tommy Soeharto, 20% Bob Hasan, sisanya yayasan karyawan Pertamina. Dari situ bisa dilihat kenapa dari Pemerintah sebelumnya membentuk Petral, kenapa harus didirikan di Hong Kong,” tutupnya.

Seperti diketahui, detikFinance pernah menulis soal sejarah pendirian Petral. Klik di sini.

(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

November 26, 2014

Politisi Hanura: Rini Tidak Cerdas atau Memang Ada yang Disembunyikan

Sdh patut dilengserkan !

Selasa, 25 November 2014 | 11:36 WIB
dani prabowo/kompas.com Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir menunjukkan surat dari Menteri BUMN Rini M Soemarno di Ruang Rapat Komisi VI, Jumat (20/11/2014). Surat tersebut berisi himbauan agar DPR tidak menerbitkan surat undangan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon I BUMN.
Terkait
Kenapa Harga Avtur di Indonesia Mahal?
“Harga Avtur Indonesia Lebih Mahal 12 Persen Dibanding Singapura”
Tak Bantah Ada Tawaran KA Cepat dari Tiongkok, Sofyan Djalil Bilang Pemerintah Tak Tertarik
“Open Sky” Berlaku Mulai pada 2015, Industri Penerbangan Ajukan 3 Permintaan

46

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Hanura, Muhammad Farid Alfauzi, mengkritik sikap Menteri BUMN Rini M Soemarno yang mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi pejabat BUMN menghadiri rapat kerja bersama DPR.

“Bu Rini sangat tidak cerdas, tidak taktis,” kata Farid, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Farid menjelaskan, Rini seharusnya tidak perlu melarang pejabat BUMN di bawahnya untuk hadir memenuhi undangan rapat bersama DPR. Pasalnya, kata dia, instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang rapat bersama DPR sampai revisi UU MD3 selesai hanya berlaku untuk pejabat setingkat menteri.

Atas dasar itu, Faris menganggap Rini salah menerjemahkan perintah Presiden. Ia bahkan menganggap wajar jika spekulasi berkembang bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan oleh Rini terkait evaluasi DPR pada kinerja BUMN.

“Coba saja, apa ruginya mengadirkan direksi untuk rapat. Kita hanya ingin evaluasi, kenapa dilarang? Persoalan teknis kok dilarang, Bu Rini sangat tidak cerdas atau jangan-jangan memang ada yang disembunyikan,” ujarnya.

Menteri BUMN Rini M Soemarno meminta kepada DPR untuk sementara waktu tidak mengundang jajaran pejabat BUMN melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Permintaan Rini itu disampaikan melalui sebuah surat yang dilayangkan ke DPR, Kamis (20/11/2014). Surat yang diketahui bernomor S-724/MBU/XI/2014 itu ditandatangani langsung oleh Rini.

“Dengan ini kami mengharapkan bantuannya untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN sampai dengan adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan,” demikian isi salinan surat tersebut.

Presiden Jokowi mengakui adanya larangan para menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat-rapat dengan DPR. Jokowi ingin para pembantunya menghadiri rapat ketika penyelesaian konflik DPR sudah rampung. (Baca: Ini Alasan Jokowi Larang Menteri Rapat Bareng DPR)

“Nanti, kalau Dewan sudah rampung. Kan juga baru, kan baru kerja sebulan dipanggil-panggil apanya,” kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

November 22, 2014

Kapal Pelni Diperbaiki

Dana PSO Naik Dua Kali Lipat

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran pelayanan publik (PSO) PT Pelni (Persero) pada 2015 sebesar Rp 1,6 triliun. Jumlah itu naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 872 miliar. Menurut rencana, dana itu akan digunakan untuk memperbaiki semua kapal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.”PT Pelni (Persero) memiliki 28 kapal terdiri dari 25 kapal penumpang dan 3 kapal barang. Menurut rencana, semua kapal penumpang akan diperbaiki (docking),” kata Direktur Utama PT Pelni Sulistyo Wimbo Hardjito di sela-sela Forum Badan Usaha Milik Negara Marketeers Club sekaligus peluncuran Kapal Motor (KM) Kelud yang baru selesai diperbaiki, Jumat (21/11), di Jakarta.

Wimbo mengatakan, perbaikan kapal biasanya dijadwalkan setahun sekali dan dilakukan selama dua minggu. Namun, yang dilakukan pada kapal buatan Jerman tahun 1998 itu adalah perbaikan khusus. Total waktu perbaikan empat minggu dengan biaya mencapai Rp 8 miliar.

Perbaikan tersebut meliputi perawatan mesin, renovasi toilet, penggantian alas lantai, pengecatan dalam dan luar, pengecekan peralatan keselamatan, serta penambahan fasilitas untuk penumpang seperti fasilitas kebugaran dan taman bermain untuk anak-anak. ”Untuk perbaikan sekitar 90 toilet saja menghabiskan sekitar Rp 3 miliar,” ujar Wimbo.

Dalam waktu dekat, KM Tidar dan KM Pangrango dijadwalkan akan diperbaiki seperti yang dilakukan pada KM Kelud.

Menurut Wimbo, apa yang di lakukan sekarang merupakan bagian dari program peningkatan pelayanan PT Pelni. Dia tidak menampik bahwa program tersebut mencontoh yang telah dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero). ”Saya tinggal mencontoh saja. Kalau PT KAI membutuhkan 3-4 tahun, di PT Pelni (Persero) saya kira hanya butuh separuhnya,” ujarnya. Sebelumnya Wimbo menjabat sebagai Direktur Komersial PT KAI hingga akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelni pada Mei lalu.

Angkutan barangSelain program peningkatan pelayanan untuk kapal penumpang, PT Pelni juga serius masuk ke angkutan barang. Selama ini tiga kapal barang yang dimiliki dikontrakkan kepada pihak lain. Namun, menurut Wimbo, cara tersebut ternyata tidak menguntungkan. Kini, ketiga kapal itu dikelola sendiri oleh PT Pelni.

Pihaknya, kata Wimbo, sudah bekerja sama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk mengangkut baja dari Cilegon, Banten, ke kota-kota seperti Medan, Makassar, dan Surabaya. Ke depan, pihaknya tengah menjajaki kemungkinan bekerja sama dengan BUMN lain seperti PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

”Kami tidak ada rencana membeli kapal karena terlalu mahal, yakni Rp 1 triliun. Jika permintaan tinggi, kami akan sewa,” kata Wimbo. Angkutan barang menyumbang 7 persen dari keseluruhan pendapatan. Pada 2015, angkutan barang ditargetkan menyumbang pendapatan hingga 20 persen.

Menurut Senior Manager Pemasaran Kapal Barang PT Pelni Indra Irawan, pihaknya tengah menyiapkan kapal dengan daya angkut berkisar 50.000-100.000 ton dan di bawah 50.000 ton. Kapal tersebut disiapkan dalam rangka kerja sama dengan PT Krakatau Steel.

Vice President PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Herlambang Eka Setya mengatakan, pengiriman melalui laut lebih efisien dibandingkan melalui darat. (NAD)

November 21, 2014

Pindad Targetkan Omzet Rp 1,2 Triliun

Jumat, 21 November 2014

INDUSTRI

MALANG, KOMPAS — Badan usaha milik negara yang memproduksi senjata dan amunisi, PT Pindad, berambisi mengejar omzet pendapatan Rp 1,2 triliun pada 2015. Target ini ditetapkan seiring komitmen TNI mengutamakan produksi dalam negeri, perseroan menyasar pangsa pasar komersial yang membutuhkan produk baru, seperti kembang api dan bahan peledak untuk infrastruktur.Kepala Divisi Munisi Pindad I Wayan Sutama dan Kepala Bidang Pemberitaan Kementerian Pertahanan Kolonel (KAL) Anton Santosa mengatakan hal ini kepada pers, di Malang, Jawa Timur, Kamis (20/11). Divisi Munisi Pindad berpusat di Turen, Kabupaten Malang, yang memproduksi amunisi untuk kebutuhan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.

”Harus diakui, selama ini 80 persen konsumen produk PT Pindad adalah Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri. Ke depan seiring keberadaan PT Pindad sebagai BUMN sejak 1983, kami terus memperluas pasar komersial. Meskipun, TNI-Polri akan menjadi prioritas pengguna produk kami,” kata Wayan.

Menurut Wayan, pasar komersial yang dimaksud adalah konsumen pengguna produk-produk seperti bahan peledak, detonator, dan kembang api. Sejauh ini, lanjut dia, pangsa pasar tersebut kurang dilirik PT Pindad.

”Padahal, potensi pasarnya tergolong besar. Kembang api, misalnya, sekarang di mana-mana, di berbagai event, sering ada pesta kembang api. Dari mana kembang apinya? Kebanyakan impor. Pindad bisa memproduksi, mengapa kami tidak memaksimalkan,” ujar Wayan.

Terkait pembelian oleh TNI dan Polri, Wayan mengatakan, sejauh ini masih didominasi produk-produk amunisi kaliber kecil. Pindad juga telah mengekspor produk amunisi kaliber kecil ini ke Singapura. (ADP)

November 20, 2014

Pelibatan DDI di bursa Dirut Pertamina rawan KKN

dari kontan online

Belum 1 tahun saja sudah begini kelakuan miss Rini S

Telah dibaca sebanyak 792 kali
Pelibatan DDI di bursa Dirut Pertamina rawan KKN

JAKARTA. Penujukkan PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) sebagai konsultan assesment calon Direktur Utama dan Direksi Pertamina oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dinilai rawan praktek KKN dan diragukan kapabilitasnya. Dan tak hanya itu juga mengundang reaksi sejumlah pihak .

“Saya mohon maaf pada Menteri BUMN, Rini Soemarno agar mawas diri, menghentikan praktek-praktek KKN. Dia telah melibatkan kedua abangnya Arie Soemarno dan Ongky soemarno dalam pemilihan direksi Pertamina melalui penunjukan PT DDI,” ujar Mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Rizal Ramli, Rabu (19/11).

Bila Menteri Rini masih menerapkan praktek KKN tersebut, dirinya tak segan untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertindak. “Sebaiknya Menteri Rini menghentikan praktek-praktek KKN, kalau tidak saya minta pak Jokowi bertindak,” pungkasnya.

Terkait dengan penunjukan DDI, Koordinator Indonesia Migas Watch Tri Widodo mempertanyakan apakah lembaga konsultan swasta yang ditunjuk Pemerintah untuk menguji fit and proper kepada para kandidat tersebut benar-benar tahu sosok seperti apa yang dibutuhkan Pertamina.

“Saya rasa PT DDI belum tahu kondisi Pertamina. Dia tidak tahu sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh Pertamina dan bagaimana korporat kulturnya,” kata Tri yang juga Wakil Ketua  Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN.

Hanya kalangan internal yang diyakini paham kondisi Pertamina saat ini. “Yang paling baik itu dari internal. Dan hanya orang Pertamina saja yang mengerti cara membesarkan Pertamina,” ucapnya.

Syarat utama kriteria sosok calon Dirut Pertamina, lanjutnya, berasal dari internal. Kemudian, sosok internal itu harus dapat melakukan transformasi, tahan intervensi, bisa menghapus mafia migas, dan harus dekat dengan Presiden.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan bahwa pihaknya menunjuk DDI yang ditugaskan untuk memberikan penilaian calon direksi Pertamina. “Tujuannya ke depan ingin CEO-CEO BUMN ataupun direksi BUMN itu Global Standard, maksudnya sudah memenuhi standar perusahaan-perusahaan international,” tandasnya.

Editor: Yudho Winarto
November 18, 2014

PINDAD BUAT KOMODO, PT DI BIKIN DRONE

    NEWS

11 Nopember 2014 | 18:04

BANDUNG, TRIBUN – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berharap PT Pindad serta PT Dirgantara Indonesia bisa bersaing dengan industri alat utama sistem senjata (alutsista) yan ada dunia.

“Industri ini sangat penting, kami berharap dengan memadukan segenap kemampuan dan potensi, PT Pindad bisa menjadi motor industri pertahanan,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu saat berkunjung ke PT Pindad (Persero), Senin (10/11/2014).

Disinggung kebutuhan alutsista TNI, Menhan mengatakan kebutuhan akan disesuaikan, namun untuk saat ini sebagaiman amanat Presiden RI agar memfokuskan kelautan.

“Strategi paling dekat, kelautan yang menjadi perhatian utama, walau tentu tidak mengabaikan yang lain. Udara juga harus dikawal, begitu juga darat, semua bersinergi,” katanya.

Di lokasi yang sama PLT Dirut PT Pindad, Tri Hardjono mengatakan, pihaknya berharap kepada pemerintahan yang baru ini para pembuat kebijakan dapat menciptakan kebijakan yang dapat memajukan Pindad dan industri pertahanan nasional.

Saat ini PT Pindad siap mengirim tank Komodo terbaru untuk TNI. Sedangkan PTDI siap menyediakan drone atau pesawat terbang tanpa awak untuk Kemenhan RI.

Pindad sebagaimana BUMN Industri strategis memiliki payung hukum UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Undang-undang ini memaksimalkan potensi industri dalam negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan domestik dalam memenuhi minimum essential forces (MEF) dan membangun potensi industri pertahanan dalam negeri lewat kerja sama internasional dan transfer teknologi.

“Undang-undang industri pertahanan dapat membangun kompetensi industri pertahanan nasional untuk menuju kemandirian yang diharapkan,” kata Tri.

Untuk produk-produk PT Pindad yang sudah digunakan oleh TNI antara lain amunisi, bom, berbagai jenis varian tank serta senjata. Sebanyak 258 Anoa (tank) untuk TNI dan Paspampres sudah dikirim dan menyusul 35 unit lagi.

Di tempat terpisah, Dirut PTDI, Budi Santoso mengatakan, untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional, pihaknya siap menyelesaikan 3 unit drone. Rencananya akhir tahun ini, PTDI akan mengirim drone tersebut untuk Kemenhan RI.

Untuk produksi tahap awal, pesawat terbang tanpa awak (PTTA) Wulung KX-0001 mampu mengangkut beban 120 kilogram. Ke depan, pihaknya akan mengembangkan PTTA yang bisa membawa beban hingga 400 kg.
SUMBER : Koran Tribun Jabar Hal.3

November 18, 2014

Effendi: Rini Soemarno Lupa Daratan‪

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri BUMN Rini Soemarno dikabarkan telah mendesak Presiden Joko Widodo agar menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) yang isinya untuk pemilihan dan penetapan direksi BUMN cukup dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri BUMN.

Hal tersebut diutarakan oleh Pengamat Geopolitik sekaligus Direktur Global Future Institute Hendrajit.

“Untungnya Jokowi tidak menandatangani SK tersebut karena dicegah oleh Mensesneg. Karena seharusnya untuk BUMN strategis yang jumlahnya 25 mutlak Presiden yang menetapkan, memilih dan menunjuk direksi dan komisaris tersebut,” katanya dalam diskusi terbuka di Jakarta, Sabtu (15/11/2014).

Dalam kesempatan yang sama, menanggapi hal itu Anggota DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengatakan, bahwa upaya Rini untuk memutus rantai Tim Penilai Akhir (TPA) dalam penunjukan 25 direksi BUMN strategis itu menandakan bagaimana rakusnya sosok Rini Soemarno.

“Yah inilah, orang itu kalau sudah rakus begitu ya. Sudah lupa daratan, lupa siapa dia. Ini kan harus dihentikan,” kata Effendi kepada wartawan.

Menurutnya, hal itu tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak negatif pada Pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi.

“Ini kan tidak bisa dibiarkan terlalu lama orang-orang seperti ini hidup. Akan merusak pemerintahan jokowi. Dan Jokowi jangan segan-segan untuk mereshuffle dia. Karena saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet. Dan siapa Sudrman Said, saya dari awal kan, dalam beberapa minggu lalu kan sudah menyampaikan siapa Rini, siapa Sudirman Said siapa Sofyan Djalil,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Baca Juga:

November 14, 2014

Gubernur Maluku Minta Rini Soemarno Serahkan BUMN ‘Mati Suri’ Ini

Gimana yaa  PT Perikanan Nusantara (Persero BUMN) bisa mati suri sedangkan perusahaan ikan yang suka maling ikan bisa berjaya di perairan Indonesia. ini ibarat tikus mati di lumbung beras !

Elin Herlina – detikfinance
Jumat, 14/11/2014 12:17 WIB
//images.detik.com/content/2014/11/14/4/ikanasin2.jpg
Jakarta -Gubernur Maluku Said Assagaf berkunjung ke kantor Menteri BUMN Rini Soemarno di Jalan Merdeka Selatan. Hasil bertemu Rini, Said menyampaikan keinginannya agar Kementerian BUMN menghibahkan BUMN perikanan, PT Perikanan Nusantara (Persero) di bawah Pemprov Maluku alias menjadi BUMD.

“Perum Perikani, itu kan di bawah kementerian BUMN. Sekarang ini kondisinya sangat dilematis, ya kita minta dengan demikian hidup, serahkan lah ke daerah, pemerintah daerah sanggup kita untuk mengelola lebih bagus lagi,” pinta Said di kantor Kementerian BUMN, Jumat (14/11/2014)

Said mengatakan, kondisi yang dilematis ini karena pertumbuhan bisnis BUMN tersebut tak berkembang. “Bisa disebut mati segan hidup pun tak mau. Jadi lebih baik diserahkan ke daerah pengelolaannya,” pinta Said.

Menurutnya sebaiknya pemerintah pusat mulai berpikir untuk BUMN yang ada di daerah dan kinerjanya kurang baik, maka solusi tepatnya adalah diserahkan dan dikelola oleh pemda.

“Kita siap dan sanggup, kita kan ada universitas. Kita terkenal dengan pola-pola ilmiah kelautan,” katanya.

PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Prinus merupakan perusahaan pelat merah yang memiliki lini bisnis penangkapan hingga pengolahan ikan hasil laut. Prinus juga beroperasi di kawasan Papua Barat seperti wilayah Sorong dan sekitarnya.

Prinus kini mulai bangkit dari ‘mati suri’. BUMN yang bergerak di bisnis perikanan ini sempat jadi BUMN yang harus dikubur karena keuangannya tak sehat.

BUMN ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1998 dan merupakan hasil penggabungan dari empat BUMN yang bergerak di bidang perikanan, yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), dan PT Perikanan Samodra Besar (Persero).

(hen/dnl)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 85 other followers