Ini 12 Larangan Karyawan BUMN dari Dahlan Iskan

Ini 12 Larangan Karyawan BUMN dari Dahlan Iskan
Whery Enggo Prayogi – detikfinance
Selasa, 29/05/2012 17:48 WIB

Foto: Dok. detikFinance
Jakarta – Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Dahlan Iskan mengeluarkan aturan kode etik pegawai Kementerian BUMN. Ada 12 larangan yang tak boleh dilakukan pegawai BUMN. Apa saja?

Larang ini diatur Dahlan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etika Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara tertanggal 9 April 2012.

Dikutip dari situs Kementerian BUMN, Selasa (29/5/2012), larangan yang dimaksud adalah:

Bersikap diskriminatif dalam bertugas
Menjadi pengurus dan anggota partai politik
Ikut serta atau diikutsertakan sebagai pelaksana atau menghadiri kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ini juga berlaku dalam pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur, serta anggota legislatif.
Karyawan BUMN juga dilarang menyalahgunakan kewenangan jabatan
Dilarang menyalahgunakan data atau informasi Kementerian.
Menghilangkan aset negara atau/dan dokumen milik negara/Kementerian
Menyalahgunakan aset dan dokumen milik negara/Kementerian
Menggunakan fasilitas Kementerian untuk selain kepentingan Kementerian
Menerima dan memberi suap
Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Kementerian.
Membeli saham perdana (IPO) BUMN
Melakukan bisnis apa pun dengan BUMN
Aturan ini berlaku menyeluruh, aparatur di Kementerian BUMN, dari Menteri BUMN, staf khusus, eselon I, PNS, dan calon PNS di Kementerian BUMN serta tenaga outsourcing.

Tujuan Permen ini untuk meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas kementerian BUMN.

Dengan aturan diharapkan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, menjaga iklim kerja yang kondusif, serta menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional.

Dalam mengoptimalkan aturan ini dibentuklah Majelis Kode Etik setelah diterimanya pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh aparatur.

(wep/dnl)

PT DI-SUKHOI Matangkan Rencana Produksi Ekor Pesawat

23 MEI 2012
PT DI-SUKHOI Matangkan Rencana Produksi Ekor Pesawat
23 Mei 2012

Cutaway pesawat Superjet 100 buatan Sukhoi (image : Flight International)

BANDUNG (bisnis-jabar.com): PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan Sukhoi sedang mematangkan kerjasama pembuatan ekor pesawat. Rencana kerjasama ini tidak terkendala kasus kecelakaan Sukhoi Superjet 100 beberapa waktu lalu.

Kepala Divisi Manajemen Mutu dan Koordinator Kehumasan PT DI Sonny Saleh Ibrahim mengatakan pihak Sukhoi sudah menjajaki kerjasama ini sejak dua tahun terakhir.

Rencananya PT DI akan membuat ekor pesawat Sukhoi, baik vertikal maupun ekor horizontal jika kerjasama itu terwujud.

“Bila terjadi kesepakatan kontrak, kami siap membuat sekitar 40 unit bagian ekor pesawat tersebut setiap tahunnya,” katanya hari ini.

Pembicaraan lanjutan soal ini, menurutnya, agak tertunda dengan kejadian kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak. PT DI sendiri yakin meski ada penundaan, kerjasama bakal terus berlanjut. “Prospek kerjasama ini sudah mencapai 90 %,” katanya.

Pembicaraan yang tersisa akan membahas secara detil mengenai komponen, pembuatan contoh komponen, termasuk nilai kontrak. Pembuatan komponen ekor pesawat sendiri menurut Sonny bisa dipenuhi pihaknya karena memiliki peralatan dan mesin yang dapat menunjang pesanan tersebut.

Apalagi, dalam waktu dekat PT DI bersiap menambah mesin baru. “Jadi, kami optimistis dapat memenuhi pemesanan tersebut,” ujarnya.

Selain Sukhoi, PT DI menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga sejenis asal berbagai negara. Di antaranya, Boeing, Airbus, dan Eurocopter. Sebagai contoh, pihaknya menjalin kerjasama dengan Airbus, Boeing, dan Eurocopter dalam hal produksi komponen. Untuk Airbus, komponen yang diproduksi PT DI yaitu punggung dan sayap. Jenisnya, Airbus A-320, A-321, A-349, A-380, dan A-350. (k57/yri)

(Bisnis Jabar)

Ironis! Cadangan Emas Antam Hanya 2,6% dari Freeport

Rabu, 21/03/2012 07:55 WIB
Ironis! Cadangan Emas Antam Hanya 2,6% dari Freeport
Feby Dwi Sutianto – detikFinance

Jakarta – Indonesia tidak menjadi ‘tuan rumah di negara sendiri’, ini terlihat di sektor pertambangan emas. Cadangan emas BUMN tambang yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Antam) ternyata hanya 2,6% dari cadangan emas Freeport.

Direktur Utama Antam Alwinsyah Loebis mengatakan, jumlah cadangan emas Antam saat ini adalah 1,2 juta troy onz. Jauh jika dibandingkan dengan cadangan emas milik PT Freeport Indonesia di Papua yang jumlahnya 46,1 juta troy onz.

“Cadangan kita itu tidak begitu besar, dan kita perkirakan dengan tingkat produksi sekarang, Pongkor itu kan 2019 sudah habis. Yang nanti kita harapkan dari Cibaliung, sedangkan Papandayan masih eksplorasi,” jelas Alwinsyah kepada detikFinance, Selasa (20/3/2012).

Dikatakan Alwinsyah, Antam memang tergiur untuk terus mencari tambang-tambang emas di Indonesia. Apalagi harga emas memang selalu meningkat tiap tahun. Saat ini, tambang emas terbaru Antam adalah di Cibaliung yang beroperasi sejak 2010 lalu dan akan membuka tambang emas baru di Papandayan. “Tapi potensi (emas) tidak banyak,” imbuh Alwinsyah.

Untuk harga emas, Alwinsyah memprediksi di tahun ini harga emas bisa mencapai US$ 1.750-US$ 1.800 per onz dari harga di awal tahun US$ 1.700 per onz.

“Kalau sekarang kayaknya turun US$ 1.660. Memang harga komuditas itu fluktuasi saja. Tetapi kita beranggapan, namanya emas pasti akan naik secara total jadi ada kenaikan tetapi kalau tahun lalu kenaikannya besar kalau tahun ini mungkin tidak besar,” katanya.

Seperti diketahui, Freeport memiliki cadangan emas 46,1 juta troy onz di Papua. Menurut Freeport nilai cadangan emas itu adalah Rp 423,9 triliun dengan menggunakan harga rata-rata Rp 296.670 per gram (US$ 1 = Rp 8.990 pada akhir 2010) dalam tiga tahun terakhir.

Namun jika menggunakan harga emas saat ini yang nilainya sekitar Rp 550.000 per gram, maka nilai cadangan emas Freeport mencapai Rp 1.329 triliun atau hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp 1.435 triliun.

Tambang PT Freeport Indonesia di Papua berada di urutan pertama tambang emas terbesar di dunia. Terbesar dalam luas area dan produksi per tahunnya. Tambang yang lokasinya dekat dengan pegunungan Jayawijaya itu berupa tambang terbuka dan bawah tanah. Saat ini, Freeport mengklaim jumlah cadangan emasnya sekitar 46,1 juta troy onz.

(dnl/ang)

Ismed HP, Dirut BUMN Tanpa Rumah dan Mobil Dinas

Pencitraan model baru..

Ismed HP, Dirut BUMN Tanpa Rumah dan Mobil Dinas
| Erlangga Djumena | Minggu, 20 Mei 2012 | 22:06 WIB
Dibaca: 37511Komentar: 26
| Share:

KONTAN
Presiden Direktur PT Rajawali Nusantara Indonesia, Ismed Hasan Putro
TERKAIT:
Dulu Karyawan, Eko Kini Juragan Perhiasan Perak
“Pasir Bertasbih” Faizan Disukai Asing
Vinsensius Loki, Membawa Kopi Ngada Mendunia
CEO Matahari, Ritel Sangat Berprospek
Wahyu, Pencipta Audio Mobil Andal Bermerek Lokal
KOMPAS.com – Jabatan empuk sebagai seorang presiden direktur di perusahaan BUMN selalu identik dengan fasilitas mewah. Tapi jangan main pukul rata! Presiden Direktur PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro ternyata tidak mengambil fasilitas rumah dinas. Mobil dinas pun tidak dia ambil.

Mantan Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) ini memilih memakai mobil sendiri. Sopir juga digaji dari duit sendiri. “Kadang-kadang saya malah nyetir sendiri. Ya biasa, bermacet-macet ria,” tutur Ismed Hasan Putro kepada Tribunnews.

Ismed bertutur, fasilitas rumah dan mobil dinas itu sebenarnya disediakan, tapi dia sengaja tak mau ambil karena risih bermewah-mewahan di tengah kondisi perusahaan yang disorot negatif karena catatan merugi Rp 34 miliar pada 2011 lalu itu. “Rumah dinas presiden direktur saya jadikan mess karyawan, ” tutur Ismed.

Di mess itulah Ismed sesekali mampir dan tidur meski ada fasilitas penginapan kelas hotel berbintang. Uang SPJ yang disediakan kantor juga tidak dia ambil. “Saya cuma makan gaji aja,” ujar mantan wartawan ini.

Bahkan Ismed tak mau lama-lama berleha-leha menduduki jabatan di BUMN yang membawahi sejumlah pabrik gula itu. Dari ketentuan masa jabatan lima tahun, “Saya cukup 3-4 tahun saja,” sambungnya.

Begitu jadi Presdir RNI, Ismed memberlakukan ketentuan baru yang bersifat penghematan. Fasilitas pesawat untuk direksi tidak lagi di kelas bisnis, tetapi kelas ekonomi.

Direksi dari anak-anak perusahaan PT RNI yang sedang menjalankan tugas dan dinas ke Jakarta juga tidak diperkenankan menginap di hotel berbintang. “Tetapi, cukup tidur di rumah dinas Dirut PT RNI yang tidak dipakai, yakni di Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta. Bagi staf daerah yang bertugas ke Jakarta juga menginap di mes kantor di Jalan Jatinegara, Jakarta,” ujarnya.

Direksi baru RNI baru dilantik 2 Maret 2012. Mereka diberi tugas membenahi manajemen perusahaan dari kebangkrutan terus-menerus. “Malu dong dikasih jabatan tapi perusahaannya merugi,” celetuknya. (Agung Budi Santoso)

BUMN terbaik versi Forbes

Inilah BUMN Terbaik Versi Forbes

4
IST
Oleh: Mosi Retnani Fajarwati
ekonomi – Selasa, 22 Mei 2012 | 14:42 WIB
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on google More Sharing Services
Berita Terkait
Dahlan Rombak Direksi Kertas Leces
‘Perlu BUMN Urusi Cadangan Migas’
Menunggu Aksi Menkeu di Kursi BUMN
Pemerintah Matangkan Bentuk Holding BUMN Kebun
Dahlan Naik Merpati ke Bali

Powered by Translate

INILAH.COM, Jakarta – Enam perusahaan pelat merah mengantongi penghargaan Forbes Global 2000 karena berhasil mencatatkan kinerja gemilang.

Keenam perusahaan BUMN Indonesia yang masuk dalam Forbes Global 2000 adalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (persero) Tbk (BMRI), PT Telkom Indonesia (persero) Tbk (TLKM), PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BBNI), PT Semen Gresik Tbk (SMGR)dan PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk (PGN).

“Peran yang dijalankan BUMN dalam pembangunan negara ini sangat penting. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan bekal pemikiran dan mendorong praktik terbaik disektor pemerintahan,” ungkap Dato’ Sri dalam acara Forbes Indonesia Forum Kepemimpinan BUMN “Raising The Bar”, di Hotel Four Season Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Adanya penganugerahan ini maka meneguhkan kembali posisi BUMN ke dalam daftar bergengsi tersebut. Chairman dan CEO Grup Mayapada, Dato’ Sri Dr.Tahir, pemegang lisensi Forbes Indonesia, mengungkapkan kelegaannya dapat bekerja sama dengan Kementerian BUMN dalam menyelenggarakan kegiatan ini.

Sekadar catatan, Forbes Global 2000 merupakan daftar 2000 perusahaan publik berkinerja terbaik di dunia yang dipublikasikan secara tahunan oleh Majalah Forbes di Amerika Serikat (AS). [rus]

Dahlan Iskan Kapok Suntik Modal ke Merpati

detikFinance » Ekonomi Bisnis
Selasa, 22/05/2012 12:21 WIB
Dahlan Iskan Kapok Suntik Modal ke Merpati
Feby Dwi Sutianto – detikFinance

Jakarta – PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) dipastikan tak akan mendapat suntikan dana segar melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Hal ini setidaknya ditegaskan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Dahlan menegaskan tidak akan mencampuri Dirut Merpati yang baru yaitu Rudy Setyopurnomo.

Rudy diberikan kebebasan untuk mengambil langkah menyehatkan kembali maskapai BUMN tersebut. Saat ini, pemerintah dalam posisi tidak akan lagi mengucurkan dana tambahan untuk membantu menyehatkan keuangan Merpati.

“Karena Merpati ini ratusan miliar terus digrojok (diberi bantuan dana). Masak rakyat mau, uangnya dipakai terus untuk merpati,” kata Dahlan saat Rapim Kementerian BUMN di Kantor PT Pann Multi Finance Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Dahlan menjelaskan jika kondisi korporasi penerbangan BUMN tersebut memang sudah tidak sehat secara korporasi. “Merpati secara teknis kan sudah tidak sehat (tidak sehat secara korporasi). Utang-utangnya begitu banyak,” ungkapnya.

Merpati hanya salah satu dari 17 BUMN yang menerima PMN sebesar Rp 12,05 triliun pada tahun anggaran 2012 ini. PMN diterima melalui tiga skema, yakni dana segar, konversi RDI/SLA (Rekening Dana Investasi/Sub Loan Agreement) dan penetapan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

PMN ini telah ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP).

Pemerintah mencatat ada 10 BUMN yang akan menerima BPYBDS yakni:

Perum Antara sebesar Rp 25,927 miliar
PT Pelabuhan Indonesia II Persero Rp 7,662 miliar
PT Angkasa Pura I sekitar Rp 1,388 triliun
PT Pengerukan Indonesia Persero Rp 58,698 miliar
PT Pelabuhan Indonesia IV Rp 252,523 miliar
PT Pelabuhan Indonesia I Rp 48,167 miliar.
PT ASDP Persero Rp 686,755 miliar
Perum Jasa Tirta I Rp 1,131 miliar
PT Angkasa Pura II Rp 1,911 triliun
PT Pelabuhan Indonesia II Rp 209,730 miliar.

Sementara, empat BUMN penerima dana segar:

PT PAL Rp 648 miliar
PT Merpati Nusantara Airlines Rp 561 miliar
PT Askrindo Persero Rp 800 miliar
PT Jamkrindo Rp 1,2 triliun.

Kemudian, tiga BUMN penerima konversi RDI/SLA :

PT Pupuk Iskandar Muda Rp 1,338 triliun
PT Inhutani Rp 1,338 triliun,
PT Dirgantara Indonesia Rp 1,571 triliun.

(feb/hen)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca Juga :
Dirut Merpati: Cuma 0,1% Pegawai yang Belum Menerima Keberadaan Saya
Ganti Dirut Merpati, Dahlan Iskan: Anda Mau Perusahaan Rugi Rp 2 Miliar Sehari?
Dirut Baru Pede Merpati Tak Bangkrut Seperti Indonesian Airlines
Share
Komentar terkini (9 Komentar) · Follower Komentar
Baca Komentar Kirim Komentar
youdontyoknow 1 day ago Buset ANGKASA PURA??? Itu sarangnya korupsi. Yakin se yakin yakinnya. Coba bayangkan, setiap org yg mau travel harus bayar airport tax Rp.40.000 per org. Menurut data BPS, thn 2010 keberangkatan ada total 15.430.749 penumpang yg berangkat dalam negeri. Kali kan Rp.40.000 itu = Rp617 milyar lbh. Itu baru dari soekarno hatta dan blm dari yg lain dan keberangkatan international. Ini baru namanya bingung.com
ilhamwm 1 day ago merpati itu fokus ke penerbangan perintis, jadi tidak bisa dipaksakan cari untung, lg pula selain mencari pemasukkan negara, fungsi utama BUMN adalah pelayanan publik, anda harus sadar itu pak dahlan
ilhamwm 1 day ago terus saja begitu pak, lama kelamaan kami akan tahu siapa anda sebenarnya, aneh sekali kalau anda berharap merpati dapat untung, lha rutenya saja penerbangan perintis, lebih berat sebagai pelayanan publik dari pada cari untung,kalau anda tidak mau melayani masyarakat pelosok, lebih baik anda mundur dari jabatan menteri, itu amanat UUD, negara melalui pemerintah wajib mensejaterakan rakyat dan berbuat adil

Berita Terpopuler
Rabu, 23/05/2012 21:12 WIB
Dahlan Iskan Izinkan Petral Impor Minyak dari Trader Kalau Darurat
Rabu, 23/05/2012 20:00 WIB
Warga Kalimantan Ngamuk BBM Langka, Pengusaha SPBU Resah
Rabu, 23/05/2012 19:50 WIB
BBM Langka, Angkutan Batubara di Sungai Mahakam Bakal Diblokir Warga
Rabu, 23/05/2012 20:10 WIB
Pengusaha Minta Pemerintah Kirim ‘Intelejen’ ke SPBU
Rabu, 23/05/2012 18:48 WIB
Tekan Sapi Impor, Dahlan Iskan Pakai Jurus ‘Sasa’
Komentar Terpopuler
Rabu, 23/05/2012 – 16:53
PNS Tak Puas Gaji Cuma Naik 7%
Senin, 21/05/2012 – 13:58
Ingin Hidup Enak, PNS Harus Produktif
Rabu, 23/05/2012 – 23:04
Wagub Kaltim: Harapkan PLN, Sampai Kiamat Nggak Bakal Teraliri Listrik
Rabu, 23/05/2012 – 04:16
Duh, Gaji PNS Cuma Naik 7% di 2013
Rabu, 23/05/2012 – 12:05
Berhasil Jaga Inflasi, Jokowi Dapat Penghargaan SBY dan BI
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

Tekan Sapi Impor, Dahlan Iskan Pakai Jurus ‘Sasa’

Tekan Sapi Impor, Dahlan Iskan Pakai Jurus ‘Sasa’
Luhur Hertanto – detikfinance
Rabu, 23/05/2012 18:48 WIB

Foto: dok.detikFinance
Jakarta – Pemerintah bertekad untuk menekan jumlah impor sapi dengan memperbesar jumlah sapi di dalam negeri. Menteri BUMN Dahlan Iskan mempunya program ‘Sasa’. Program apa itu?

Dahlan mengatakan, program ‘Sasa’ ini adalah program sapi-sawit. Jadi nanti BUMN yang mempunyai kebun sawit akan diminta memelihara sapi, targernya untuk tahap awal ada 100 ribu ekor sapi di perkebunan sawit.

“Selama ini peternak sapi banyak yang sulit karena harga pakan ternak mahal sekali. Kalau di kebun sawit makanannya gratis, baik dari rumput di bawah pohon, pelepah sawit yang dihancurkan dijadikan seperti pupuk,” jelas Dahlan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2012).

Menurut Dahlan, Presiden SBY menginginkan agar program 100 ribu ekor sapi sawit ini dilebarkan ke Indonesia Timur.

“Saya sampaikan kepada Presiden, BUMN ke depan tiap tahun memerlukan sekitar 200 ribu anak sapi. Anak sapi akan dibawa ke Sumatera untuk ditaruh ke perkebunan-perkebunan sawit. Itulah yang disebut dengan program BUMN Sasa,” kata Dahlan.

BUMN yang menjalankan program sapi sawit ini adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I hingga VII. Saat ini BUMN tersebut mendapatkan sapi dari Bali, Lombok, Lampung dan Jawa Timur.

“Jadi supaya impor ternak jangan terlalu besar, tidak impor sama sekali tidak mungkin karena sekarang ini konsumen kita banyak yang memerlukan daging dengan kualitas tertentu. Itu terpaksa impor. Tetapi jangan terlalu besarlah. Tahun lalu kita impor sapi 350 ribu ekor,” cetus Dahlan.

Perumnas Sulit Pasok Rumah

BUMN ini dulunya banyak dicuri aset nya..

Rabu,23 Mei 2012
PERUMAHAN
Perumnas Sulit Pasok Rumah
Jakarta, Kompas – Perum Perumnas sulit untuk menjadi pelaku utama penyedia rumah sederhana bersubsidi. Kapasitas produksi Perumnas terganjal modal kerja, ketersediaan lahan siap bangun, dan dana pendamping.

Tahun 2012, pemerintah menargetkan pembangunan rumah murah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 600.000 unit.

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief di Jakarta, Selasa (22/5), mengemukakan, pihaknya ditugaskan pemerintah untuk memasok sampai 50 persen dari target nasional rumah bersubsidi.

Program rumah bersubsidi berupa rumah sejahtera tapak dipatok harga maksimum Rp 70 juta per unit. Kementerian Perumahan Rakyat sedang mengusulkan kenaikan patokan harga maksimum rumah bersubsidi Rp 88 juta-Rp 145 juta per unit berdasarkan zonasi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengakui, pengembang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) enggan memasok rumah murah bersubsidi karena nilai keuntungan yang rendah. Pihaknya mendorong Perumnas ikut membangun perumahan rakyat untuk menekan kekurangan pasokan.

Menurut Himawan, penyediaan rumah bersubsidi dengan patokan harga hanya bisa terwujud jika ada dukungan penyediaan lahan, sarana dan prasarana, serta dana pelayanan publik (public service obligation/PSO).

Sejauh ini, ada komitmen dari 50 kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan lahan rumah bersubsidi. Dalam praktiknya, banyak daerah belum menyediakan lahan siap bangun atau menetapkan harga yang mahal.

Tahun 2011, Perumnas mengusulkan dana PSO Rp 1 triliun dan disetujui Kementerian Perumahan Rakyat Rp 400 miliar. Namun, dana itu tidak terealisasi. Tahun 2012, anggaran PSO diusulkan Rp 1,25 triliun, tetapi belum ada tanggapan dari Kementerian Perumahan Rakyat.

Tahun 2011, Perumnas menargetkan pasokan rumah sebanyak 20.000 unit. Dari target itu, 14.000 unit merupakan rumah bersubsidi dan 6.000 unit rumah menengah. Target itu di luar penugasan pemerintah. (LKT)

Dahlan Iskan Akui Cabut SK Karena Tekanan Politik

HomeBisnisBisnis

SELASA, 22 MEI 2012 | 17:52 WIB
Dahlan Iskan Akui Cabut SK Karena Tekanan Politik
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui mencabut dua Surat Keputusan (SK) soal pendelegasian wewenang kepada Direksi dan Komisaris BUMN lantaran ada tekanan politik terhadap dirinya.

“Saya sepenuhnya menyadari bahwa itu proses politik, proses politik itu ya, begitu,” kata Dahlan usai Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Jakarta, Selasa 22 Mei 2012. “Jadi sesuatu yang saya anggap ideal, tapi kalau secara politik dianggap tidak ideal, yang bisa demikian karena yang berkuasa kan politik sekarang.”

Menurut Dahlan, tekanan politik terhadap kebijakannya soal pendelegasian wewenang juga tecermin dari adanya galangan rencana DPR melakukan interpelasi.

Sebelumnya pada situs Kementerian BUMN, Dahlan Iskan melalui surat bernomor S- 254 /MBU/2012 tertanggal 21 Mei 2012, mencabut SK-164/MBU/2012 tentang Penetapan Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah Selaku RUPS Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Menjadi Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi.

SK lainnya yang dicabut bernomor SK-165/MBU/2012 tentang Penetapan Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi.

Padahal kedua SK tersebut merupakan keputusan yang diambil Kementerian sebagai pengganti SK-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dari atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) Kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.

Ia juga membantah rumor bahwa telah terjadi perselisihan antara dirinya dan Menteri ESDM Jero Wacik terkait dengan penetapan direksi Pertamina itu.

“Tidaklah. Penetapan SK tersebut murni untuk melakukan debirokratisasi (pemangkasan birokrasi) di BUMN yang harus dijalankan. Karena lewat debirokratisasi salah satu cara mengapa kita melakukan reformasi,” ujar Dahlan.

WDA | SUNDARI | ANT

PGN Bagikan Dividen Tunai Rp3,2 Triliun

BUMN ini paling malas berinvestasi dan melayani publik.. hanya menjadi rentenir dan mengganggu proses industrialisasi.

PGN Bagikan Dividen Tunai Rp3,2 Triliun

Para pemegang saham akan mendapatkan dividen final sebesar Rp123,75 per saham.
SELASA, 22 MEI 2012, 18:35 WIB Antique, Sukirno

PGN akan membagikan dividen tunai Rp3,2 triliun. (Reuters/Lucas Jackson)
BERITA TERKAIT
Pasokan Gas Kurang, Industri Menjerit
PGN Naikkan Harga Gas
Menteri BUMN Hadiri Pasar Murah BUMN Peduli
FSRU Dipindah, Dahlan Ajukan Revisi Inpres
PGN Setuju Relokasi FSRU ke Lampung
VIVAnews – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) akan membagikan dividen tunai tahun buku 2011 dengan total sebesar Rp3,2 triliun. Dividen ini setara dengan 55 persen dari laba bersih tahun lalu.

Pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perseroan memutuskan untuk membagikan dividen final sebesar Rp2,99 triliun dari tahun buku 2011. Para pemegang saham perusahaan pelat merah tersebut akan mendapatkan dividen final sebesar Rp123,75 per saham.

PGAS sudah membagikan dividen interim yang dibayarkan 13 Desember 2011 sebesar Rp263,4 miliar atau Rp10,87 per saham. Tentunya, dividen total PGAS tahun buku 2011 menjadi Rp3,2 triliun.

“Besaran dividen 55 persen dari laba bersih 2011,” kata Direktur Utama PGAS, Hendi Prio Santoso dalam konferensi pers di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Selasa 22 Mei 2012.

Selain menyetujui pembagian dividen, pemegang saham juga melakukan pergantian di jajaran direksi dan komisaris. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi diangkat menjadi Komisaris Utama PGAS menggantikan Tengku Nathan Machmud.

Berikut jajaran komisaris dan direksi:

Komisaris Utama: Bayu Krisnamurthi
Komisaris: M. Zamkhani
Komisaris Independen: Pudja Sunasa
Komisaris: Bambang Dwijanto
Komisaris: Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris Independen: Widya Purnama

Direktur Utama: Hendi Prio Santoso
Direktur Teknologi & Pengembangan: Djoko Saputro
Direktur Pengusahaan: Jobi Triananda Hasjim
Direktur Keuangan: M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko: M. Wahid Sutopo
Direktur SDM & Umum: Hendi Kusnadi

++++++++++++++++

detikFinance » Energi
Selasa, 22/05/2012 19:43 WIB
Dirut PGN: Kami Tidak Ambil Untung Dari Naiknya Gas
Feby Dwi Sutianto – detikFinance

Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mengatakan penyesuaian harga gas sebesar 55% sebagai sesuatu yang hal yang sulit bagi perseroan.

Meski banyak dikeluhkan para pengusaha, Direktur Utama BUMN Gas, Hendi Prio Santoso ngoto perlu adanya penyesuaian harga gas. Pasalnya disparitas harga yang tinggi antara harga gas di dalam negeri dan luar negeri.

“Kalau dibandingkan dengan kenaikan harga di sektor hulu, di atas 200%. Tahun depan mereka akan naik lagi. Apa yang kami lakukan?” kata Hendi usai RUPS di Jakarta, Selasa (22/5/2012).

“Yaitu penyesuaian 50% dari tarif. Kita berupaya mencari titik tengah yang baik,” paparnya.

Ia menambahkan, kenaikan harga yang perseroan lakukan memang menimbulkan kontrovesi di kalangan pengusaha. Namun kembali
lagi, dia menyoroti masalah disparitas.

“Tidak dapat dipungkiri pasti ada yang mengeluh. Ada juga yang mungkin kaget,” sambungnya.

Atas kenaikan harga mencapai 55%, diakui Hendi, bukan hal yang istimewa. PGN tidak memperoleh keuntungan sama sekali dari penyesuaian harga gas tersebut.

“PGN tidak mengambil keuntungan dari penyesuaian harga, bukan kenaikan harga. Karena cost-nya kita naik besar sekitar 200%,” ucap Hendi.

“Yang kita upayakan jalan tengahnya, agar industri dan rumah tangga dapat gasnya. Tapi juga kita harus memperhatikan sisi hulu agar tidak mengekspor,” tegasnya.