Archive for ‘Corporate spotlight’

December 7, 2014

Analis: Saham ‘Gocap’ Bakrie Gara-gara Nama Ical  

TEMPO.CO, Jakarta – Senior analis dari LBP Enterprise, Lucky Bayu Purnomo, mengatakan nama Aburizal Bakrie masih mempengaruhi harga saham perusahaan yang ia miliki. “Nama besar Bakrie berpengaruh 20 persen,” katanya saat dihubungi, Kamis, 4 Desember 2014. (Baca: Awas, Saham Bumi Bisa Masuk Kelompok Gocap)

Faktor lainnya adalah pengaruh kinerja perusahaan. Lucky mengatakan, selama tiga tahun terakhir, saham Bakrie Group sudah tak bergerak dari harga Rp 50 per lembar. (Baca: Gagal Bayar, Saham Bumi Dihindari Investor)

Padahal, kata dia, yang diminati oleh pelaku pasar adalah margin dan dividen yang menarik. Bakrie Group tak mampu menawarkan keduanya. “Jadi tak ada yang bisa diharapkan,” ujarnya.

Saham gocap merupakan istilah yang biasa digunakan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham yang nilainya Rp 50 per lembar. Saham ini biasanya sudah tidak likuid dan jarang sekali bergerak.

Sejumlah perusahaan yang bernaung di bawah bendera Bakrie Group sudah masuk dalam kategori saham gocap ini, di antaranya Bakrie Sumatra Plantation (UNSP), Darma Henwa (DEWA), Bakrieland Development (ELTY), dan Bakrie Brothers (BNBR). Bukan tak mungkin, menurut Lucky, saham perusahaan pertambangan Bakrie, yaitu PT Bumi Resources Tbk, juga masuk dalam kategori saham gocap.

Saat ini Bumi Resources sedang dililit utang dalam jumlah jumbo. Hingga September 2014, jumlah utangnya mencapai US$ 3,73 miliar atau sekitar Rp 44,77 triliun. Utang terbesar berasal dari Country Forest Limited Facility sebesar US$ 1,03 miliar, yang merupakan lembaga keuangan milik China Investment Corporation (CIC).

Direktur Keuangan BUMI Andrew Christopher Beckham mengatakan, pada awalnya, utang kepada CIC mencapai US$ 1,9 miliar dengan tingkat bunga tetap 12 persen. Namun, pada tahun 2013 dan 2014, perseroan telah membayar ‎masing-masing US$ 600 juta. “Tahun depan akan dibayar US$ 700 juta,” kata Andrew saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 26 November 2014.

Jabat Ketum Golkar, Bakrie Tak Akan Mampu Dongkrak Saham Grup

Antara

Ipotnews – Jabatan Ketua Umum Partai Golkar yang kembali dipegang Abu Rizal Bakrie untuk periode 2014-2019 diyakini tidak akan mampu meningkatkan harga saham grup Bakrie yang selama ini terpuruk akibat sentimen utang dan lemahnya kinerja bisnis perusahaan. Pasalnya, secara umum, sudah tak ada optimisme lagi pada pelaku pasar terhadap saham-saham grup Bakrie.

Hal tersebut seperti dikatakan Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), Haryajid Ramelan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12). “Memang tidak ada kaitan secara langsung jabatan ketua umum Golkar dengan saham-saham grup Bakrie,” ujarnya.

Namun demikian, kata dia, setidaknya ada sejumlah kalangan yang mengekspektasikan bahwa jabatan Ketua Umum Golkar yang kembali dipegang Abu Rizal Bakrie akan memberi sentimen positif bagi saham-saham grup Bakrie.

“Tetapi secara umum, sudah tidak ada optimisme lagi bagi para pelaku pasar terhadap saham-saham Bakrie. Usianya (Abu Rizal Bakrie) sudah 68 tahun, seharusnya bisnis diberikan kepada generasi berikutnya,” tutur Haryajid.

Dia mengatakan, langkah awal yang paling tepat untuk mendongkrak seluruh saham grup Bakrie adalah memperbaiki kinerja saham PT Bumi Resources Tbk. “Sekarang ini saham BUMI begitu jelek. Kondisi ini sangat riskan bagi saham-saham Bakrie yang lain,” ujarnya.

Menurut Haryajid, selama ini saham [BUMI 78 0 (+0,0%)] menjadi indikator bagi pergerakan saham-saham Bakrie yang lain. “BUMI menjadi motor penggerak saham-saham Bakrie. Kalau motornya sudah jelek, maka yang lain akan ikut jelek,” ungkap Haryajid.

Lebih lanjut dia menyatakan, saham BUMI akan terdorong ke atas apabila manajemen perusahaan mampu melakukan aksi korporasi yang bisa menciptakan sentimen positif bagi para pelaku pasar. “Bukan hanya restrukturisasi utang. Kalau perusahaan tetap ada intervensi dari luar, maka tetap saja (saham) sulit naik,” ujarnya.

Apabila tata kelola perusahaan yang buruk tersebut terus berlanjut, maka kata Haryajid, sudah bisa dipastikan investor akan bergeser ke perusahaan yang memiliki prospek lebih baik. “Investor akan memilih perusahaan yang utangnya tidak terlalu besar, agar bisa dapat dividen,” tegas Haryajid.

Kalau pun BUMI mengubah struktur manajemen perusahaan, ujar dia, diyakini harga saham tidak akan menanjak signifikan. “Sehebat apa pun manajemennya, kalau orang di belakangnya tetap sama, maka saham tetap susah bergerak. Jadi, BUMI perlu ada perubahan plan yang matang,” katanya.

(Budi)

+++++++++++++++

Jumat, 05/12/2014 14:15 WIB

Minarak Lapindo Jaya: Keluarga Bakrie Tak Sanggup Bayar Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Muhammad Nur Abdurrahman – detikNews

Jakarta – Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto meminta agar grup perusahaan Bakrie segera menuntaskan kewajibannya membayar ganti rugi pada warga korban lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun menurut Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darusalam Tabusala, sebagai perwakilan grup Bakrie, kondisi keuangan perusahaan keluarga Bakrie tidak memungkinkan melakukan pembayaran.

“Kami akan patuhi putusan pemerintah, opsi apa pun itu, kami tunggu Perpres dari Presiden Jokowi, tapi kalau disuruh bayar sekarang, harus kita akui bahwa kami tidak sanggup sekarang, melihat situasi perdagangan keluarga Bakrie, bukan rahasia kalau Grup Bakrie sekarang mencoba bangkit kembali,” ujar ADS dalam keterangan pers-nya di warkop Olala, jalan Boulevard, Makassar, jumat (5/12).

Pria yang akrab disapa ADS ini, menantikan keluarnya Peraturan Presiden terkait penanganan lumpur Lapindo. ADS menambahkan, bahwa pihaknya sejak 8 tahun terakhir telah membayar sekitar 10.000 lembar sertifikat tanah warga, hingga tersisa saat ini 3127 berkas yang nilainya Rp 781 Milyar. ADS menyebutkan bahwa pihaknya terakhir membayar warga korban lumpur pada April 2013 silam.

November 28, 2014

Dwi Soetjipto Ditetapkan Jadi Dirut Pertamina

Semoga prestasi Dwi Soetjipto di Semen Indonesia bisa diulang untuk Pertamina

Dwi Soetjipto Ditetapkan Jadi Dirut Pertamina

Direktur Utama PT Semen Indonesia, Dwi Soetjipto. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah menetapkan Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Dwi menggantikan Karen Agustiawan yang mundur pada 1 Oktober 2014. Dwi sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (Baca: Dirut Pertamina Diumumkan Hari Ini)

“Rapat pemegang saham telah memutuskan Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina periode 2014-2019,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 28 November 2014. (Baca: Rini Setor Tiga Nama KandidatDirut Pertamina)

Pemilihan Dwi sebagai Dirut Pertamina, kata Rini, melalui proses yang panjang. Selain mengangkat Dwi, pemerintah juga merampingkan jumlah direktur Pertamina menjadi tiga orang untuk merevitalisasi perusahaan minyak pelat merah tersebut. “Suatu proses, yaitu kami ingin merevitalisasi Pertamina,” kata Rini. (Baca:Jokowi Benahi Pertamina untuk Libas Mafia Migas)

Rini mengatakan semua tahapan telah dijalani oleh semua kandidat bos Pertamina. Awalnya, jumlah kandidat Dirut Pertamina sebanyak 17. “Kandidat awal 17 orang, baik dari dalam Pertamina, perusahaan BUMN, maupun dari luar,” katanya.

Dwi adalah satu dari tiga calon yang disetorkan oleh Rini kepada Tim Penilai Akhir.
Dua lainnya adalah Zulkifli Zaini, bekas Direktur Utama Bank Mandiri; dan Handry Satriago, CEO General Electric Indonesia. Namun sumber Tempo menyatakan kandidat dari Bank Mandiri adalah Budi Gunadi Sadikin.

ODELIA SINAGA

 

+++++

 

Jokowi Rampingkan Tubuh Pertamina, dari 9 Direksi Jadi Tinggal 4

Rista Rama Dhany – detikfinance
Jumat, 28/11/2014 16:54 WIB
//images.detik.com/content/2014/11/28/1034/164929_22092008004.jpg
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) merampingkan tubuh PT Pertamina (Persero) dengan mengurangi jumlah direksi. Selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas (migas) itu punya 9 direksi.Kini, setelah Dwi Soetjpto diangkat jadi direktur utama, Pertamina hanya punya tiga direksi baru. Total direksinya ada 4, termasuk Dwi.Menteri BUMN Rini Soemarno, setelah dapat mandat dari Jokowi selaku Ketua Tim Penilai Akhir (TPA), memberhentikan seluruh direksi lama perusahaan pelat merah tersebut.

Menurut Rini, tujuan diberhentikannya seluruh direksi lama perusahaan pelat merah ini supaya ada penyegaran dan Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia yang transparan.

“Dengan dilantiknya 4 direksi baru hari ini, otomatis direksi sebelumnya diberhentikan dengan hormat,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (28/11/2014).

Untuk mengejar target perusahaan kelas dunia itu, Pertamina harus melakukan segala upaya efisiensi, salah satunya melalui perampingan jumlah direksi.

“Jadi diangkat lah Pak Dwi (Soetjpto, Dirut Pertamina) dari eksternal. Pak Ahmad Bambang dan Bu Yenni dari Pertamina, dan Pak Arif yang sebelumnya bekerja di McKenzie,” ujarnya.

Berikut jajaran direksi Pertamina yang diberhentikan hari ini:

  • Pelaksana Tugas Direktur Utama Muhamad Husen (merangkap Direktur Hulu)
  • Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko M. Afdal Bahaudin
  • Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto
  • Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya
  • Direktur Gas Hari Karyuliarto
  • Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko
  • Direktur Sumber Daya Manusia Evita M. Tagor
  • Direktur Keuangan Andri T Hidayat

Berikut jajaran direksi baru yang diangkat hari ini:

  • Direktur Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina)
  • Direktur Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental)
  • Direktur Arif Budiman (Sebelumnya dari Mackenzie Stuart Oil & Gas)

++++++++++++++

PR Dirut Dwi Soetjipto: Bikin Pertamina Transparan

Elin Herlina – detikfinance
Jumat, 28/11/2014 17:36 WIB
//images.detik.com/content/2014/11/28/1034/174247_dwipertamina.jpg
Jakarta -Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto yang baru saja diangkat langsung punya banyak pekerjaan rumah alias PR. Salah satu yang paling penting adalah membuat Pertamina transparan.”PR banyak. Pak Dwi harus betul-betul analisis secara mendalam, supply chainPertamina dari hulu ke hilir. Utamanya bentuk sistemaccountable, transparan, sehingga semua pihak yakin apa yang dilakukan Pertamina baik untuk bangsa,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (28/11/2014).

Selama ini, kata Rini, banyak ‘permainan’ di tubuh Pertamina. Hal ini akan menjadi tantangan terberat Dwi dalam memimpin perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah ini bisa jadi pemain kelas dunia.

“Kita lihat banyak ini-itu, permainan di sini, di situ. Pak Dwi bisa analisis secara mendalam dan efisiensi. Salah satu challenge pertama,” ujarnya.

Rini pun memberi Dwi waktu satu pekan untuk melakukan analisis dan memperhitungkan kemampuan direksi lainnya dalam menjalankan program-program baru Pertamina.

Berikut jajaran direksi baru yang diangkat hari ini:

  • Direktur Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina)
  • Direktur Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental)
  • Direktur Arif Budiman (Sebelumnya dari Mackenzie Stuart Oil & Gas)

+++++++++++++

 

Pertamina Punya Dirut Baru, Bagaimana Nasib Petral?

Elin Herlina – detikfinance
Jumat, 28/11/2014 18:09 WIB
Jakarta -PT Pertamina (Persero) akhirnya punya direktur utama (dirut) baru, yaitu Dwi Soetjipto mantan dirut PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Bagaimana nasib Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang merupakan anak usaha Pertamina di tangan Dwi?

“Ya kita transparansi lah,” kata Dwi singkat usai ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Dwi segera melakukan evaluasi di tubuh Pertamina sesuai arahan dari Rini. Dwi diberi waktu satu pekan oleh pemerintah untuk melakukan kajian.

“Kita lihat dulu. Kalau (program) yang seksi kita lanjutkan,” jelasnya.

Selain Dwi, pemerintah juga mengangkat tiga direksi baru Pertamina, mereka adalah Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina), Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental), dan Arief Budiman (sebelumnya dari Mackenzie Stuart Oil & Gas).

Sebelumnya, Rini menyatakan Pemerintah ingin Petral ditarik ke dalam negeri. Selama ini Petral bermarkas di Singapura dan kegiatan usahanya tidak transparan.

“Keinginan kami Petral itu ditarik ke dalam agar memudahkan sistem transparansi, soal pembelian dan supply chain, tapi proses ini tidak mudah dbutuhkan waktu tiga bulan untuk review seluruhnya,” jelas Rini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meminta Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri untuk membuka lebar-lebar semua hal yang berhubungan dengan Petral.

(ang/hen)

November 27, 2014

KPK: Kalau Saham BCA Anjlok, Itu Risiko

HomePolitikPolitik
RABU, 26 NOVEMBER 2014 | 20:00 WIB

Advertisement
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan jika saham PT Bank Central Asia anjlok gara-gara terseret kasus dugaan korupsi yang menjerat bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo sebagai tersangka, maka itu merupakan risiko yang harus diterima. Ini peringatan supaya korporasi swasta tak ‘main-main’ dalam menjalankan bisnisnya.

“Terus gara-gara itu (anjlok), kami harus menjual reputasi, kan gila. Enggak lah,” kata Bambang di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 26 November 2014. (Baca: Skandal Pajak Hadi Poernomo, KPK Endus Peran BCA)

Bambang menyebut pergeseran saham korporasi karena kasus korupsi bisa saja terjadi. Menurut Bambang, hal yang sama bisa berlaku untuk PT Sentul City yang menurut dia mengalami penurunan saham karena bosnya, Cahyadi Kumala, jadi tersangka penyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Sedangkan BCA terseret kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan Hadi Poernomo. Hadi, ketika menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 2003, mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA. Sehingga, BCA tak membayar Rp 375 miliar ke negara. KPK menganggap itu sebagai kerugian negara. (Baca juga: KPK Tetapkan Hadi Poernomo sebagai Tersangka)

Wakil Ketua KPK yang lain, Busyro Muqoddas, membantah lembaganya merahasiakan nama-nama saksi yang dipanggil terkait dengan kasus BCA dengan alasan agar saham bank tersebut tak jatuh. “Setahu saya tidak begitu,” katanya. “Terlalu rendah kalau KPK dituduh seperti itu,” kata Busyro di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin, 25 November 2014.

LINDA TRIANITA | MUHAMAD RIZKI

Topik Terhangat
Paloh, Jokowi & Sonangol | Interpelasi Jokowi | Ritual Seks Kemukus | Susi Pudjiastuti | Golkar Pecah

Berita Terpopuler
3 ‘Dosa’ Berat yang Membelit Ical
Usai Dikudeta, Ical Bertemu Prabowo
Ricuh Partai Golkar, Muladi: Pemecatan Ical Sah
Muladi Keluar dari Munas Golkar Tandingan
Jokowi Kian Jauh Tinggalkan Obama di Polling Time

November 18, 2014

Tiga Kali Gagal Bayar, Bakrie Group Klaim Utang “Terkelola Secara Proaktif”

Wednesday, November 12, 2014       12:20 WIB

Ipotnews – Keluarga Bakrie, yang barisan perusahaannya mengalami gagal bayar ketiga dalam dua tahun terakhir, mengklaim utang-utang grup perusahaannya “terkelola secara proaktif” berkat dukungan kreditur. Menurut Bakrie, BUMI yang memiliki aset kelas dunia, hanya membutuhkan kenaikan harga batubara dan hal itu akan terjadi.

Seperti diberitakan, salah satu perusahaan Bakrie Group, PT Bumi Resources Tbk [BUMI 103 3 (+3,0%)], memicu kekhawatiran investor pekan lalu dengan menunda pembayaran bunga obligasi USD700 juta yang semestinya dibayar awal Oktober menjadi akhir November ini. Penundaan ini mendorong pemeringkat utang Standard & Poor (S&P) memangkas peringkat kredit obligasi itu ke default. Menurut S&P, perusahaan batubara terbesar Indonesia itu tak akan membayar bunga senilai UD37,6 juta hingga 28 November.

“Pembahasan umum menunjukkan kreditur memahami bahwa tidak ada pemulihan yang mudah,” ungkap Chris Fong, juru bicara Bakrie Group melalui e-mail, Rabu (12/11), seperti diberitakanBloomberg. “Mereka tahu bahwa aset (BUMI) kelas dunia, hanya perlu kenaikan harga, dan itu akan terjadi,” tambah Fong, mengacu pada BUMI.

Melanjutkan penurunan tajam tahun lalu, harga batubara anjlok 26,6 persen dalam tahun ini menjadi USD61,85 per ton, melengkapi penurunan sebesar 51 persen sejak akhir 2010.

Harga obligasi senilai USD700 juta dengan kupon 10,75 persen yang jatuh tempo Oktober 2017 itu sedikit berubah menjadi 30,841 sen dolar AS pada perdagangan tengah hari ini di Hong Kong, setelah sempat anjlok 4,82 sen dolar AS dalam lima hari ke 30,802 sen kemarin, level terendah sejak dijual ke investor pada par September 2010.

Sebelumnya, pada tahun lalu, dua perusahaan Bakrie Group lain, PT Bakrieland Development Tbk [ELTY 50 0 (+0,0%)] dan PT Bakrie Telecom Tbk [BTEL 0 -50 (-100,0%)] mengalami gagal bayar untuk obligasi senilai USD535 juta.

Menurut Fong, sementara terjadi penurunan peringkat selama kondisi pasar yang sulit, industri batubara bertransformasi dan aset berkualitas seperti yang dimiliki oleh Bumi Resources akan bertahan dan menjadi lebih kuat.

“Keluarga Bakrie selalu melihat dengan pandangan jauh ke depan, bankir kami tahu ini,” kata Fong. “Kami tidak melihat posisi ini berubah.”(ha)

November 11, 2014

Catat! S&P pangkas rating BUMI jadi default

dari kontan online

Catat! S&P pangkas rating BUMI jadi default

JAKARTA. Emiten batubara Keluarga Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), kembali dihantam sentimen negatif. Lembaga pemeringkat, Standard & Poor’s Rating Services (S&P), memangkas peringkat surat utang jangka panjang (long-term issue rating) obligasi BUMI senilai US$ 700 juta dari “CCC-” ke “D” alias default.

Vishal Kulkarni, Analis Kredit S&P menjelaskan, downgrade ini terkait dengan kegagalan BUMI membayar bunga obligasi bulan Oktober tepat waktu. BUMI semestinya membayar bunga obligasi yang diterbitkan anak usaha, Bumi Investment Pte. Ltd., tersebut pada 6 Oktober 2014.

Bahkan, BUMI juga sebenarnya diberikan masa tenggang (grace period) selama 30 hari hingga 7 November 2014 untuk membayar bunga tersebut. Nyatanya, manajemen BUMI menyatakan baru akan membayar bunga obligasi pada 28 November mendatang.

“Kami memangkas rating obligasi US$ 700 juta lantaran BUMI, sebagai pihak penjamin, gagal membayar bunga selama masa tenggang 30 hari yang diperbolehkan menurut perjanjian obligasi,” kata Vishal dalam keterangan resmi, Selasa (11/11).

BUMI Investment menerbitkan obligasi bergaransi (guarranteed secured notes) pada 30 September 2010. Beberapa anak usaha BUMI menjadi penjamin, yaitu PT Sitrade Coal, Kalimantan Coal Limited, Sangatta Holdings Limited, dan Forerunner International Pte. Ltd.

Nilai obligasi tersebut US$ 700 juta dan jatuh tempo pada 6 Oktober 2017. Suku bunga dipatok 10,75% per tahun, dan harus dibayar setiap enam bulan, yaitu bulan April dan Oktober. Jadi, bunga yang harus dibayar senilai US$ 73,5 juta.

Dengan kurs Rp 12.000 per dollar AS, maka nilai kupon setara dengan Rp 889,35 miliar. Ini merupakan ketiga kalinya BUMI gagal membayar bunga obligasi tepat waktu. Sebelumnya, BUMI juga kesulitan melunasi bunga obligasi yang diterbitkan Enercoal Resources Pte.Ltd senilai US$ 375 juta.

Awalnya, bunga obligasi konversi ini dibanderol 9,25% per tahun. Harga konversi ditetapkan Rp 3.366,90 per saham. Masa berlaku obligasi ini berakhir 5 Agustus 2014. Namun, akhirnya BUMI disetujui untuk melakukan restrukturisasi obligasi tersebut.

Bunga obligasi diturunkan menjadi 6% per tahun dan harga konversi turun menjadi Rp 250 per saham. Masa jatuh tempo pun diperpanjang menjadi 7 April 2018. BUMI juga sempat terancam gagal bayar lantaran tak bisa membayar bunga atas obligasi senilai US$ 300 juta yang diterbitkan Bumi Capital Pte. Ltd.

Obligasi itu dikenakan bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada 10 November 2016. Induk usaha PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) itu semestinya membayar bunga obligasi Bumi Capital pada 12 Mei 2014.

BUMI sempat mendapatkan kelonggaran dalam hal jatuh tempo pembayaran bunga hingga 11 Juni 2014. BUMI ternyata tetap tak mampu membayar bunga tersebut. Seperti biasa, BUMI kembali disetujui memperpanjang jatuh tempo pelunasan bunga hingga 10 Desember 2014.

November 3, 2014

Dililit Utang USD8,1 Miliar, Bakrie Group Diyakini Tak Akan Jual Aset

Solusinya adalah Aboerizal Bakrie jadi presiden RI

Friday, October 31, 2014 14:39 WIB

Ipotnews – Bakrie Group diyakini lebih memilih untuk merestrukturisasi sebagian dari total utang senilai USD8 miliar, ketimbang sampai menjual aset utama. Pilihan itu diambil konglomerasi yang mencakup pertambangan hingga telekomunikasi itu, meski restrukturisasi akan membuat kreditur makin frustasi dan tidak sabar.

Hal tersebut diungkapkan sejumlah sumber yang mengetahui strategi bisnis Bakrie selama ini, seperti dilansir Reuters, Jumat (31/10).

Seperti diketahui, kelompok usaha yang telah melewati dua krisis keuangan sejak 1990-an itu telah gagal memenuhi pembayaran bunga atau pokok utang setidaknya empat kali dalam dua tahun terakhir. Para investor menginginkan Bakrie menjual aset agar bisa mengumpulkan dana lebih cepat untuk memenuhi kewajiban.

Bahkan, sejumlah kreditur telah menggugat salah satu perusahaan Bakrie, PT Bakrie Telecom Tbk [BTEL 0 -50 (-100,0%)], di Pengadilan New York sementara sebuah perusahaan supplier Jakarta telah meminta pengadilan mengawasi restrukturisasi utang Bakrie. Lalu, kreditur lain Bakrie telah menolak proposal untuk mengkonversi utang menjadi saham.

Sejumlah perusahaan dari Jepang, Malaysia, dan Indonesia telah menyatakan minat untuk membeli aset perkebunan kelapa sawit dan karet PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk [UNSP 50 0 (+0,0%)]. Namun, kata sumber tersebut, Bakrie Group lebih memilih mempertahankan.

Sumber lain yang dekat dengan Bakrie mengungkapkan, dengan tingkat utang setinggi itu, “Anda (investor) harus datang dengan rencana restrukturisasi, meski itu adalah permainan jangka panjang.”

Kedua sumber mengingatkan, putusan pengadilan asing tidak berlaku di Indonesia, sehingga akan lebih baik jika kreditur asing membiarkan Bakrie mengatasi sendiri masalah utang-utangnya ketimbang memaksa mereka secara hukum.

Menurut Reuters, Bakrie Group sekian lama terbebani utang yang berat dan para kreditur selalu toleran, sebagian dikarenakan mereka masih berharap Bakrie Group dapat memanfaatkan sumber daya pertambangan yang kaya dan mendapatkan uang tunai.

Harga Batubara Anjlok

Masalahnya, bisnis batubara – yang sangat vital bagi Bakrie – dalam beberapa tahun terakhir terpukul pelemahan harga komoditas global. Harga batubara thermal saat ini hanya USD65 per ton, berbanding USD195 per ton pada 2008, sebelum Bakrie menyerap utang yang besar untuk ekspansi.

Bakrie Group didirikan oleh Achmad Bakrie 1942 dengan bisnis perdagangan komoditas seperti kakao dan kopi di Sumatra. Saat ini, di bawah putranya, Aburizal Bakrie, bisnis berkembang ke batubara, minyak dan gas, perkebunan, properti, telekomunikasi dan usaha lainnya, yang terutama didapat melalui akuisisi yang dibiayai utang.

Sepuluh perusahaan Bakrie yang sudah go public memiliki total utang sebesar USD8,1 miliar per Juni lalu, terbesar dimiliki perusahaan andalan, PT Bumi Resources Tbk [BUMI 139 1 (+0,7%)] senilai USD4,3 miliar, menurut data Thomson Reuters.

Ketika ditanya tentang strategi Bakrie Group untuk membayar utang, Juru Bicara Group Bakrie, Christopher Fong, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Bakrie Group secara independen mengelola utangnya dan bahkan dalam beberapa kasus keluarga Bakrie tidak memiliki saham mayoritas.

“Mereka tidak berada di bawah satu payung dan perlu dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri,” katanya dalam sebuah email. Ia menambahkan, Bakrie yakin harga batubara akan naik di atas USD80 per ton tahun depan dan Bakrie tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan perbankan.(ha)

copyright 2011 IPOTNEWS.com [Full Site]

October 23, 2014

Semen Indonesia Bikin Pembangkit Listrik Gas Buang

KAMIS, 23 OKTOBER 2014 | 05:49 WIB

TEMPO.CO, Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memulai pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 30,6 MW yang memanfaatkan gas buang (waste heat recovery power generation/WHRPG) dari pabrik Tuban 1 sampai 4. Pembangkit tersebut merupakan kerja sama Semen Indonesia dengan JFE Engineering Jepang.

“Investasinya sebesar Rp 638 miliar,” ujar Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 22 Oktober 2014. Proyek WHRPG dibangun di pabrik Tuban I, Tuban 2, Tuban 3, dan Tuban 4.

Dwi menyatakan ini pertama kalinya di Indonesia, seluruh panas buang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik dalam satu area. Sebelumnya, Semen Indonesia membangun pembangkit listrik berkapasitas 8,5 MW di pabrik Indarung Padang dan beroperasi pada 2011.

Pembangkit di Tuban itu akan dikerjakan selama 26 bulan. Dimulai Oktober 2014, rencananya pembangkit tersebut beroperasi pada akhir semester kedua 2016. Cara kerja pembangkit listrik WHRPG sama dengan PLTU. Bedanya, WHRPG tidak menggunakan batu bara atau BBM untuk menghasilkan tenaga panasnya, tapi menggunakan gas buang operasional pabrik.

Output yang dihasilkan WHRG sebesar 30,6 MW setara dengan sepertiga konsumsi listrik empat pabrik Tuban yang mencapai 140 MW. “Dengan selesainya pembangunan proyek ini, maka akan mengurangi penggunaan listrik PLN sebesar 152 juta kWh per tahun dengan penghematan biaya listrik sekitar Rp 120 miliar per tahun,” kata Dwi.

Selain efisiensi pada biaya listrik, Semen Indonesia membuktikan bahwa perseroan mampu mengurangi emisi gas buang pada semua operasional pabriknya. Pasalnya, industri semen termasuk bisnis yang paling terkena dampak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk kelas industri pada 2014.

ARTIKA RACHMI FARMITA

Berita lain:
Jokowi Umumkan Kabinet Siang atau Sore Ini
Kandidat Mendagri, Ini Rekam Jejak Teras Narang
Anak Jokowi Bersaing dengan 2.500 Pelamar CPNS

October 15, 2014

Bikin Bengkel Pesawat di Batam, Lion Gandeng Perusahaan Asing

detikFinance Industri

Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Rabu, 15/10/2014 17:46 WIB
Halaman 1 dari 2

Jakarta -Induk maskapai Lion Air, yaitu Lion Group, sedang mengembangkan pusat MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) atau bengkel perawatan pesawat raksasa di Batam. Untuk mendukung operasional bengkel pesawat tersebut, Lion Group menggandeng CFM Internasional.

CFM Internasional merupakan produsen mesin pesawat komersial dunia yang dimiliki oleh Scecma Prancis dan General Electric Amerika Serikat.

Alasan menggandeng perusahaan mesin dunia tersebutm karena ratusan pesawat milik Lion Group memakai mesin dari CFM International.

“Kita memang punya pemesanan 642 pesawat tipe narrow body yang diproduksi oleh Boeing dan Airbus. Mesinnya pakai CFM. Ini salah satunya dikaitkan penggunaan mesin,” kata Direktur Umum Lion Group Edward Sirait di acara penandatanganan kesepakatan material dan konsultasi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Melalui kerjasama perawatan pesawat ini, Lion Air merencanakan ada program transfer ilmu dan kemampuan kepada insinyur pesawat lokal.

“Kita berharap ada alih teknologi. Ini keuntungan bagi airlines Indonesia. Lion Group untuk pelaksanaan overhaul (perawatan menyeluruh) bisa lebih singkat dan biaya akan lebih hemat,” sebutnya.

Bengkel pesawat ini mulai dibangun 2015m dengan masa konstruksi selama 3 tahun. MRO ini berada pada area Batam Aero Technic milik Lion Group. Hanggar pesawat yang dibangun mencapai 6 unit.

“Investasi untuk pengembanga Batam Aero Technic hampir Rp 5,5 triliun. Kalau khusus MRO sekitar Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun berikut equipment-nya,” jelasnya.

Saat beroperasi nanti, bengkel pesawat ini nantinya mampu menyerap hingga 6.000 teknisi pesawat. Sementara itu, Direktur Teknik Lion Group I Nyoman Rai Pering menjelaskan, tahap awal kapasitas bengkel mampu merawat hingga 200 mesin setiap tahunnya. Saat ini, Lion Air masih mengirim pesawatnya ke bengkel di Tiongkok, Jerman, hingga Amerika untuk perawatan pesawat.

“Tiga tahun ke depan, perawatan dilakukan di dalam negeri. Kita bisa hemat pengeluaran. Selain itu ada banyak tenaga kerja yang direkrut di sini. Itu pekerja yang membutuhkan skill yang mumpuni,” paparnya.

Fase awal, bengkel ini diperuntukan untuk pesawat narrow body sekelas ATR, Boeing 737, dan Airbus 320. Namun desain hanggar dirancang untuk besawat berbadan lebar sekelas Boeing 777.

Pangsa pasar bengkel ini nantinya 70% diperuntukkan untuk pesawat milik Lion Group dan sisanya untuk umum.

“Ini lebih diprioritaskan dipakai untuk maskapai kita. Kalau maskapai lain sekitar 30%,” jelasnya.

October 14, 2014

Cinemaxx Siap Perang di Pasar Bioskop  

TEMPO.CO, Jakarta – Perusahaan jaringan bisnis bioskop yang berafiliasi dengan perusahaan Lippo Group, PT Cinemaxx Global Pasifik, akan melebarkan sayap bisnisnya di Tanah Air. Chief Executive Officer Cinemaxx Brian Riady mengatakan, dalam lima-sepuluh tahun ke depan, Cinemaxx akan menggebrak dan punya andil dalam dunia perfilman nasional.

Menurut Brian, ada beberapa alasan yang mendasari Cinemaxx berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan standar hidup di Indonesia. “Pendapatan dan tingkat kesejahteraan pun semakin tinggi, permintaan hiburan meningkat,” katanya dalam peluncuran jaringan bioskop Cinemaxx di Hotel Arya Duta, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2014. (Baca:Bisnis Drive-in Teater Terancam Bangkrut)

Selain itu, saat ini Indonesia hanya memiliki total 923 layar. Menurut Brian, jumlah ini sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. “Bisa dikatakan hanya 0,3 kali orang Indonesia menonton bisokop per tahun, padahal di Jepang rata-rata setiap orang menonton 1,5-2 kali dalam setahun.”

Menurut Brian, Cinemaxx dan grup Lippo telah menyiapkan dana investasi sebesar Rp 6 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan sampai beberapa tahun ke depan. “Visinya, untuk menjadi jaringan bioskop terbesar dan paling dipilih,” katanya.

Targetnya, Cinemaxx akan membuat 2.000 layar dan 300 lokasi bioskop dalam 10 tahun. Untuk pembangunan bioskop, Cinemaxx akan menyasar mal modern baru dan yang sudah beroperasi. Saat ini, ada 350 mal modern di Indonesia dengan jumlah kompleks bioskop sebanyak 184. Artinya, masih ada mal-mal yang belum terdapat bioksop di dalamnya. “Kami lihat peluang yang besar,” ujar Brian. (Baca:Orang Terkaya Cina Akan Bikin Hollywood ala Cina)

Sampai Oktober 2014, Cinemaxx memiliki tiga lokasi, yaitu di Plaza Semanggi, FX Sudirman, dan Palembang Icon. Dari tiga lokasi ini, Cinemaxx total memiliki 16 layar. Dalam enam bulan ke depan, akan ada sembilan lokasi yang sudah direncanakan disasar oleh Cinemaxx, antara lain, Ponorogo dengan 3 layar, Manado (15 layar), Medan (9 layar di dua lokasi), dan Yogyakarta (7 layar).

October 9, 2014

Krisis, Gudang Garam PHK 2.000 Karyawan

TEMPO/A

TEMPO.CO, Kediri – PT Gudang Garam Tbk mempensiunkan 2.000 lebih karyawannya dengan alasan efisiensi keuangan.Perusahaan rokok yang bermarkas di Kediri ini mengaku mengalami krisis keuangan, menyusul ketatnya regulasi pemerintah soal rokok. (Berita lain: Pelantikan Jokowi Terancam Dihambat)

Wakil Kepala Bidang Humas PT Gudang Garam Iwhan Tricahyono dalam siaran persnya, Kamis, 9 Oktober 2014, mengatakan bagian Sumber Daya Manusia Gudang Garam tengah menawarkan program pensiun dini kepada karyawan borongan sigaret kretek tangan (SKT) dan operasional. Divisi tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. (Baca juga: Miliuner Ini Bagikan iPhone 6 Cuma-cuma)

“Ini untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk,” kata Iwhan, Kamis, 9 Oktober 2014. Menurut dia, kondisi penjualan rokok Gudang Garam merosot drastis belakangan ini. Kondisi ini dipengaruhi regulasi pemerintah yang kurang menguntungkan bagi industri rokok nasional. (Baca: Buka Kantor di Jakarta, Twitter Akan Taat Hukum)

Di antaranya, pembatasan iklan di media massa terutama televisi, pembatasan kegiatan promosi dalam berbagai event, serta pencantuman gambar menyeramkan dalam kemasan rokok. Hal itu membuat penjualan rokok Gudang Garam turun jeblok hingga memaksa perusahaan melakukan efisiensi.

Divisi SKT dan operasional yang menyerap paling banyak tenaga kerja menjadi sasaran efisiensi karena menyedot biaya sangat besar. Untuk menekan dampak kerugian bagi karyawan, manajemen menawarkan program pensiun dini. Di antaranya, pemberian uang pensiun hingga sepuluh kali gaji di depan, pemberian tambahan uang pensiun, pemberian jaminan kesehatan BPJS kepada karyawan dan keluarganya sampai usia karyawan 55 tahun, serta memberikan pelatihan kewirausahaan bagi karyawan yang ingin mandiri. Hanya karyawan yang telah memiliki masa kerja di atas 20 tahun yang mendapat penawaran ini. (Baca: Polisi Sesalkan Pemerintah Tak Bubarkan FPI)

Iwhan mengklaim tawaran pensiun dini ini mendapat respons bagus dari karyawan. Sejak diumumkan 6 Oktober 2014 hingga hari ini, sudah 2.088 karyawan yang mengajukan diri kepada bagian SDM. Perusahaan tak akan membatasi jumlah karyawan yang ingin mengikuti program ini. Rencananya, penawaran ini akan ditutup hingga akhir Oktober 2014. (Baca: FPI: Ahok Tak Akan Bisa Bubarkan Kami)

Program pensiun dini dipastikan tidak mengundang keresahan karyawan di bagian produksi. Sebab, jauh sebelumnya, manajemen sudah mensosialisasikan dengan baik. Karyawan yang tidak menghendaki pensiun tetap diperkenankan bekerja hingga batas akhir usia pensiun 55 tahun. Belum diketahui pasti apakah peran mereka akan digantikan dengan mesin yang selama ini dilakukan di unit sigaret kretek mesin.

“Kami sempat mencoba bertahan lebih lama dari perusahaan rokok lain yang lebih dulu mengurangi karyawan,” tutur Iwhan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers