Selasa,
17 Januari 2012
PERBANKAN
Penagih Utang Tanggung Jawab Bank
Jakarta, Kompas -
Jakarta, Kompas – Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Alih Daya pada akhir tahun lalu. Pokok aturannya, bank tidak boleh menggunakan tenaga alih daya (outsourcing) untuk melaksanakan pekerjaan pokok pada kegiatan usaha bank dan kegiatan pendukung usaha bank.
Penagih utang (debt collector) dikategorikan termasuk pekerjaan penunjang sehingga boleh dilakukan oleh tenaga alih daya. Namun, tanggung jawab tindakan penagih utang itu dipertanyakan dalam Rapat Dengar Pendapat Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (16/1). Dua Deputi Gubernur BI, Muliaman D Hadad dan Ronald Waas, hadir dalam rapat itu.
Edwin Kawilarang dari Fraksi Partai Golkar dan Arif Budimanta dari Fraksi PDI-P menanyakan bentuk tanggung jawab bank atas tenaga alih daya.
Menurut Ronald, tagihan yang boleh diserahkan kepada jasa penagih hanya yang tidak lancar dan macet. ”Namun, bank tidak bisa lari dari tanggung jawab terhadap perilaku debt collector,” ujar Ronald.
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis bertanya, ”Kalau terjadi pemukulan oleh debt collector, apa sanksinya?” ”Bank bertanggung jawab,” sahut Muliaman. ”Kalau ada hal seperti itu, apakah kartu kreditnya tetap bisa berjalan?” tanya Harry lagi. ”Kami bisa cabut,” ujar Ronald.
Muliaman menyampaikan, BI mengatur syarat detail untuk penentuan jasa penagihan.
Pertanyaan Harry itu mengacu pada keluhan nasabah kartu kredit terhadap penagih utang sebuah bank, yang muncul di rubrik surat pembaca media cetak. Nasabah itu mengaku dianiaya penagih utang sebuah bank, tetapi bank yang bersangkutan menolak bertanggung jawab.
Seusai rapat, Harry menyampaikan, Komisi XI ingin mempertegas soal pola penyerahan jasa penagihan dari pihak bank kepada pihak lain. ”Anggota Komisi XI ada yang bilang penagihan itu tugas utama, ada yang bilang penunjang,” katanya.
Sosialisasi
Muliaman mengakui, aturan- aturan ini memang perlu terus disosialisasikan. Hal itu terutama bagi calon nasabah kartu kredit, yang selama ini kadang-kadang menerima saja iming-iming tawaran penerbit. ”Bank yang menjual produk harus transparan dengan melakukan edukasi. Bank juga harus proper atau tepat,” ujar Muliaman.
Dalam aturan BI, pekerja pokok dalam pendukung usaha di antaranya petugas rekening (account officer), pelayan nasabah (customer service), penghubung nasabah (customer relation), dan kasir (teller). Pekerja pokok pada kegiatan pendukung usaha antara lain adalah auditor internal, sumber daya manusia, dan organisasi.
Pekerja penunjang untuk kegiatan usaha antara lain pusat layanan telepon (call center), pemasaran jarak jauh (telemarketing), jasa penagihan, dan penjual (sales representative). Pekerja penunjang dalam kegiatan pendukung usaha, misalnya kurir, keamanan, dan sekretaris. (IDR)
+++++++++++++++
Pasal KUHP untuk menghadapi preman debt collector
Penagih utang (debt collector) dikategorikan termasuk pekerjaan penunjang sehingga boleh dilakukan oleh tenaga alih daya. Namun, tanggung jawab tindakan penagih utang itu dipertanyakan dalam Rapat Dengar Pendapat Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (16/1). Dua Deputi Gubernur BI, Muliaman D Hadad dan Ronald Waas, hadir dalam rapat itu.
Edwin Kawilarang dari Fraksi Partai Golkar dan Arif Budimanta dari Fraksi PDI-P menanyakan bentuk tanggung jawab bank atas tenaga alih daya.
Menurut Ronald, tagihan yang boleh diserahkan kepada jasa penagih hanya yang tidak lancar dan macet. ”Namun, bank tidak bisa lari dari tanggung jawab terhadap perilaku debt collector,” ujar Ronald.
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis bertanya, ”Kalau terjadi pemukulan oleh debt collector, apa sanksinya?” ”Bank bertanggung jawab,” sahut Muliaman. ”Kalau ada hal seperti itu, apakah kartu kreditnya tetap bisa berjalan?” tanya Harry lagi. ”Kami bisa cabut,” ujar Ronald.
Muliaman menyampaikan, BI mengatur syarat detail untuk penentuan jasa penagihan.
Pertanyaan Harry itu mengacu pada keluhan nasabah kartu kredit terhadap penagih utang sebuah bank, yang muncul di rubrik surat pembaca media cetak. Nasabah itu mengaku dianiaya penagih utang sebuah bank, tetapi bank yang bersangkutan menolak bertanggung jawab.
Seusai rapat, Harry menyampaikan, Komisi XI ingin mempertegas soal pola penyerahan jasa penagihan dari pihak bank kepada pihak lain. ”Anggota Komisi XI ada yang bilang penagihan itu tugas utama, ada yang bilang penunjang,” katanya.
Sosialisasi
Muliaman mengakui, aturan- aturan ini memang perlu terus disosialisasikan. Hal itu terutama bagi calon nasabah kartu kredit, yang selama ini kadang-kadang menerima saja iming-iming tawaran penerbit. ”Bank yang menjual produk harus transparan dengan melakukan edukasi. Bank juga harus proper atau tepat,” ujar Muliaman.
Dalam aturan BI, pekerja pokok dalam pendukung usaha di antaranya petugas rekening (account officer), pelayan nasabah (customer service), penghubung nasabah (customer relation), dan kasir (teller). Pekerja pokok pada kegiatan pendukung usaha antara lain adalah auditor internal, sumber daya manusia, dan organisasi.
Pekerja penunjang untuk kegiatan usaha antara lain pusat layanan telepon (call center), pemasaran jarak jauh (telemarketing), jasa penagihan, dan penjual (sales representative). Pekerja penunjang dalam kegiatan pendukung usaha, misalnya kurir, keamanan, dan sekretaris. (IDR)
