Archive for ‘White collar crime, corruption’

March 18, 2014

DEBAT ALA DEGIL ala Akil

Sudah korup masih belagu ya itu  AKIL MOCHTAR.. Figur  Akil yang memang sangat dominan kadang bisa mempengaruhi orang, hal ini sering dia praktekan ketika masih menjabat hakim ketua MK. Nah sekarang sudah dikursi pesakitan yang namanya Akil  juga masih mencoba jurus klasik dominan belagunya ini lihat saja berita dibawah ini.. Membacanya membuat perut saya jadi mau muntah..(maaf)

 

Akil dan Hambit Debat

Chairun Nisa Sempat Menawar Permintaan Rp 3 Miliar

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar berdebat kusir dengan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih. Akil menuding Hambit telah berbohong sehingga memojokkan dirinya.

Debat kusir mereka yang panas terjadi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/3). Dalam persidangan itu, Akil sebagai terdakwa dan Hambit sebagai saksi dalam perkara sengketa Pilkada Gunung Mas di MK.

Dalam perkara ini, Hambit juga menjadi terdakwa dan dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari KPK karena didakwa menyuap Akil Mochtar melalui Chairun Nisa sebesar Rp 3 miliar. Suap diberikan agar Akil sebagai Ketua Panel Hakim Sengketa Pilkada Gunung Mas tetap memenangkan Hambit sebagai Bupati Gunung Mas.

Sidang Akil dimulai pukul 16.00. Bangku kayu pengunjung terisi penuh. Jaksa KPK menghadirkan empat saksi, yakni Sekretaris KPU Gunung Mas Ruji, Hambit, mantan anggota DPR Chairun Nisa, dan pengusaha Cornelis Nalau Antun.

Pada pemeriksaan saksi pertama, Ruji, sidang berjalan lancar dan tenang. Pada pemeriksaan Hambit, sidang memanas. Jaksa diberi kesempatan bertanya terlebih dahulu kepada Hambit. Akil menggelengkan kepala mendengar kesaksian Hambit.

Koordinator Tim JPU KPK Pulung Rinandoro bertanya soal percakapan Hambit dan Dodi Sitanggang (Sekretaris Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Gunung Mas). Dodi adalah penghubung Hambit dan Akil.

Dalam percakapan via SMS itu, Dodi menagih Rp 3 miliar untuk diserahkan ke ”babe”. Saat ditanya jaksa, siapa yang dimaksud ”babe” oleh Dodi, Hambit dengan cepat mengatakan Akil Mochtar.

Mendengar jawaban Hambit, Akil langsung menginterupsi, ”Saya keberatan, Yang Mulia, itu kesimpulan saksi. Sebaiknya saksi menerangkan fakta saja.” Hambit membela diri dengan mengatakan, ”Saya hanya menjawab pertanyaan jaksa.”

Sidang makin panas saat tim penasihat hukum dan terdakwa mendapat giliran bertanya kepada saksi. Berbeda dengan kebiasaan di Pengadilan Tipikor, yang memberi kesempatan terdakwa bertanya setelah tim penasihat hukum, Akil justru bertanya lebih dahulu.

Akil mencecar Hambit soal mengapa Hambit meminta bantuan kepada dua pihak agar bisa bertemu dengannya. Dua pihak itu adalah Chairun Nisa yang pernah bersama-sama dengan Akil menjadi anggota DPR dari Fraksi Golkar dan Dodi yang bersama Akil menjadi pengurus olahraga panjat tebing.

Pertanyaan soal ini bolak-balik ditanyakan Akil sehingga terjadi debat kusir. Menurut Akil, Hambit yang berinisiatif menyuruh Chairun Nisa dan Dodi mempertemukan Hambit dengan Akil. Sementara Hambit berkeras, ia justru didesak-desak mengurus perkaranya di MK. Debat kusir beberapa kali ditengahi Hakim Ketua Suwidya.

Sementara itu, Chairun Nisa mengakui pernah berbicara dengan Akil melalui SMS soal imbalan pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas Rp 3 miliar.

Atas permintaan Akil, Chairun Nisa menawar Rp 2,5 miliar, tetapi dibalas Akil, ”Janganlah itu sudah pas”. Chairun Nisa kemudian membalas, ”Ok deh, besok saya coba bicara dengan beliau (Hambit Bintih). Tapi, Pak Akil kasih aku fee ya”. Akil menjawab, ”Emangnya belanja? Gawat nih, minta sama dia donk kan dia minta tolong sama ibu”.

Pada 2 Oktober 2013, Chairun Nisa ditemani Cornelis ke rumah Akil menyerahkan Rp 3 miliar. Belum sempat bertemu Akil, petugas KPK datang dan menahan mereka bertiga. (FAJ)

 

Kenapa Akil Mochtar Sebut Jaksa Goblok?

TEMPO.COTEMPO.CO – 8 jam yang lalu

  •  

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Akil Mochtar, menuding jaksa penuntut goblok. Menurut Akil, dakwaan jaksa terhadap dirinya tak tepat. “Duit suap kan enggak pernah saya terima,” kata Akil usai sidang pemriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin, 17 Maret 2014.

 

Menurut Akil, dalam kasus suap pemilihan bupati di Gunung Mas, dia tak pernah menerima uang Rp 3 miliar dari Bupati Hambit Bintih. Duit yang hendak diterimanya itu keburu disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai barang bukti operasi tangkap tangan. (Baca: Adik Gubernur Atut Bicara Soal Akil)

 

Namun Akil mengakui, memang ada perbicangan antara dirinya dengan Chairunnisa, anggota DPR, dalam menentukan jumlah suap menjadi Rp 3 miliar. Tapi dalam proses itu, kata Akil, dia mengaku lebih banyak pasif. “Konteksnya karena memang dia (Chairunnisa) yang perlu,” kata Akil.

 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi kukuh bahwa dirinya tak berjanji apa pun untuk memenangkan kubu Hambit Bintih. Dia tak menampik dijanjikan Rp 3 miliar oleh Hambit Bintih melalui Chairunnisa. “Kalau begitu dakwaannya janji dong, buka terima suap. Gobloklah,” kata Akil. (Baca: Akil Didakwa Pasal Pencucian Uang)

 

Ketika Akil ditanya jaksa mana yang dianggap goblok dalam menyusun dakwaan? “Pokoknya kelompok-kelompok enggak jelaslah. Saya lebih enggak jelas lagi,” kata Akil. Sidang yang berlangsung hingga tadi malam itu agendanya menghadirkan tiga saksi yaitu bupati terpilih Gunung Mas, Hambit Bintih, pengusaha yang menyediakan uang suap Cornelis Nalau Antun, dan perantara suap, politikus Partai Golkar Chairunnisa.

 

KHAIRUL ANAM

February 24, 2014

Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia

Setelah DAGING SAPI  (PKS) sekarang  Label nya ( MUI).  Tidak heran Indonesia selalu juara dalam index korupsi, karena korupsi sudah sangat membudaya dan melembaga. Lembaga keagamaan yang harusnya steril dari urusan duniawiah, di Indonesia justru lembanga yang ada embel embel agama justru jadi sarang korupsi atau modus untuk mencari duit.  Di Kasus si Akil Mochtar    (Ketua Hakim MK) yang menjadi broker kasusnya adalah bendahara MUI (Chairun Nisa), minta ampun khan.  Yang skala lebih kecil beberapa penyiar agama kondang pun dengan tidak ada rasa malu menawarkan “produk investasi “, yang ditenggari bodong ! Buset deh. MUI
 
 
Soal label halal   ini adalah BIG BUSINESS ! . Label halal yang dikeluarkan oleh MUI sudah lama diduga ada “permainan orang dalam”  yang mengatur tarif . Karena selama ini urusan ini agak tertutup, MUI sendiri belum pernah diaudit  ( semoga saya salah) . Siapa yang berani mengaudit MUI, salah salah bisa di demo FPI atau dituduh macam macam.     Pihak Industri sudah banyak yang mengeluh karena pungutan atau tarif  label halal MUI lebih mahal dibandingkan dengan tarif di negara lain. Lihat saja beberapa produk makanan yang dikeluarkan perusahaan multinasional kadang mendapat label halal dari negara lain. Nah kasus label halal daging Australia ini bakal menjadi kotak pandora label halal MUI.    Semoga dengan kasus ini lembaga MUI dapat membenahi urusan internalnya atau membubarkan  diri..
 
 
 
 
Minggu, 23 Februari 2014 | 23:58 WIB

 

Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia  

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

 

TEMPO.CO, Jakarta – Berbisnis dengan Indonesia memang tidak pernah sederhana. Itulah yang dikeluhkan banyak pengusaha, termasuk  pengusaha Australia yang menjual produk-produk peternakan ke Indonesia. Salah satu yang kerap dikeluhkan adalah soal mahalnya ongkos mendapatkan sertifikat halal.

Setiap produk daging atau makanan yang masuk ke Indonesia ternyata harus mendapat sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi lokal di Australia. Lembaga ini hanya bisa memberikan sertifikat halal jika mendapatkan lisensi dari Majelis Ulama Indonesia. Dua lembaga yang cukup besar yang mendapat lisensi dari MUI adalah Islamic Coordinating Council of Victoria yang berbasis di Melbourne dan SICMA yang berbasis di Sydney.

Seperti dilansir Majalah Tempo Edisi Pekan ini, Astaga Label Halal, jika sebuah perusahaan ingin mendapat sertifikat halal, ia harus mengajukan permohonan kepada lembaga-lembaga ini. Lembaga tersebut lantas mengirimkan auditor mereka untuk menilai apakah perusahaan tersebut dan produk-produknya telah memenuhi standar halal.(baca:Transaksi Mahal Label Halal)

Masalahnya, tiap perusahaan yang butuh sertifikasi halal harus membayar hingga puluhan ribu dolar Australia. Salah seorang pengusaha pengeskpor daging yang ditemui Tempo di Victoria mengaku dimintai $400 untuk membiayai perjalanan satu orang penilai halal dari Queensland ke Victoria, sekali jalan.  “Tarif bisa dikenakan suka-suka,” kata salah satu pengusaha yang menjadi sumber Tempo saat ditemui di Melbourne, Awal Februari lalu.

Direktur JBS Australia John Berry mengatakan model sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke Indonesia saat ini tidak memudahkan perusahaan. Model tersebut menurutnya tidak membuka peluang untuk ekspor yang lebih besar. “Karena biaya sertifikasi sekarang kelewat mahal,” katanya. JBS adalah salah satu eksportir produk daging yang cukup besar di Australia.

Ujung dari permainan izin pemberian sertifikasi halal di Australia dan negara lain ini melibatkan salah satu petinggi Majelis Ulama Indonesia. Penelusuran Tempo, ada permintaan setoran ratusan hingga ribuan dolar untuk mengantongi lisensi MUI. Bagaimana modus petinggi MUI itu memperjualbelikan sertifikasi halal.

+++++++++++++++

 

 

KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 | 06:38 WIB

Daging Halal-Nonhalal Diproduksi Satu Atap, Apa Kata Ketua MUI?

Daging Halal-Nonhalal Diproduksi Satu Atap, Apa Kata Ketua MUI?

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan. ANTARA/Rosa Panggabean

  •  

TEMPO.COJakarta - Majelis Ulama Indonesia menyatakan akan meninjau ulang sertifikasi halal yang diberikan oleh lembaga pemberi sertifikat halal di Australia, Islamic Coordinating Council of Victoria atau ICCV, kepada rumah potong hewan (RPH) di Flemington, Australia. “Kalau nanti ketemu, kita akan protes. Artinya, kami akan me-review sertifikasi,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah pada 26 Februari 2014 usai jumpa pers. 

Seperti dilansir majalah Tempo Astaga Label Halal yang terbit pekan ini, pabrik pemotongan daging yang berdiri sejak 1981 itu memproses daging halal dan daging nonhalal dalam satu lokasi dan peralatan yang sama. Di pabrik itu, daging dengan klasifikasi halal diolah pada pagi hari. Kemudian pada siang hingga sore hari, di tempat yang sama dan pisau yang sama, daging nonhalal diolah.

Amidhan menuturkan bahwa Majelis Ulama Indonesia akan mendeteksi rumah potong hewan tersebut. Namun, menurut dia, rumah potong hewan itu berproduksi untuk kebutuhan lokal Australia, bukan untuk luar negeri, apalagi Indonesia. 

Namun, saat Tempo menanyakan ihwal sumber yang menyebutkan bahwa pabrik itu justru mengekspor daging yang dilabel halal itu ke Indonesia, Malaysia, Cina, Jepang, Singapura dan negara-negara Timur-Tengah, Amidhan menyatakan akan mendeteksi dan mempertanyakan hal itu pada ICCV. “Sampai bisa kita cabut izinnya seperti AHFS,” kata Amidhan.

Amidhan mempertanyakan, dalam ihwal sertifikasi halal ini, ia merasa selalu dikejar oleh media. Padahal, ada tiga petinggi lainnya, seperti Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, Ketua Komisi Fatwa Ma’ruf Amin dan Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim. (Baca: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Manajer administrasi sekaligus auditor untuk ICCV, Sidki Guzel, mengakui lembaganya memberi sertifikasi halal untuk perusahaan di Flemington itu. Guzel mengatakan setiap negara memiliki standar yang berbeda dalam soal halal. Ketika memberikan sertifikasi halal, ICCV mengacu pada persyaratan yang ditetapkan di tiap negara. “Saya pastika produk yang diekspor ke Indonesia diproses dengan standar halal. Tidak ada pemrosesan daging halal dan nonhalal dalam satu atap,” ujarnya. (Baca: Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, tapi…)

Petinggi Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan izin pemberian sertifikat halal di Australia dan negara lain. Penelusuran Tempo, sejumlah bukti menunjukkan ada setoran-setoran yang dikirim terkait dengan pemberian lisensi untuk perusahaan di Australia. Lisensi ini digunakan oleh perusahaan lokal Australia untuk memberi label halal bagi produk yang dijual di Indonesia. (Baca: Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia

Amidhan membidangi urusan ekonomi dan sertifikasi halal di MUI. Bersama Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, tanda tangannya tercantum pada surat izin untuk lembaga-lembaga pemberi label halal. Keduanya juga yang meneken surat pencabutan izin jika perusahaan dianggap melanggar peraturan MUI. (Baca: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Amidhan menyangkal menerima setoran. Menurut Amidhan, meski ia yang meneken surat izin atau sanksi, keputusannya diketok bersama tiga orang lainnya. Di antaranya Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI Lukmanul Hakim.

APRILIANI GITA FITRIA

RABU, 26 FEBRUARI 2014 | 08:32 WIB

Label Halal, Ada Surat Maaf MUI soal Daging Ilegal

Label Halal, Ada Surat Maaf MUI soal Daging Ilegal

Kantor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.COJakarta - Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan pemberian lisensi untuk organisasi sertifikasi halal di Australia. Laporan Majalah Tempo Edisi Pekan ini, Astaga Label Halal, menyebutkan bagaimana peran petinggi MUI dalam menetapkan organisasi mana yang bisa memperoleh lisensi.

Rupanya ini bukan pertama kalinya kebijakan MUI terkait halal membuat kening berkernyit. Tiga tahun lalu MUI menerbitkan surat ‘permaafan’ untuk CV Sumber Laut Perkasa yang mengimpor daging halal asal Amerika. Padahal sertifikat halal yang dimiliki perusahaan pimpinan Basuki Hariman itu diketahui palsu. (baca:Pengakuan ‘Dosa’ Pemain Utama)

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian kala itu, Turni Rusli Syamsudin mengatakan MUI sendiri yang mengirim surat melaporkan dokumen Sumber Laut tak sah dan meminta direktorat mengawasi puluhan kontainer berisi daging yang tertahan di Tanjung Priok. “Supaya tak diedarkan,” katanya kepada Majalah Tempo, Rabu pekan lalu. (baca juga:Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Tapi MUI juga yang kemudian mencabut permintaan itu dengan menerbitkan surat maaf, hanya 17 hari setelah surat pertama dilayangkan ke Direktorat Veteriner. Sumber Tempo menyebutkan lolosnya daging-daging dengan dokumen palsu itu hasil dari lobi Basuki Hariman kepada MUI.(baca juga: Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, tapi…  )

Soal ini dibantah oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI, Lukmanul Hakim. Menurut Lukmanul ia mendapat laporan bahwa daging-daging milik Sumber Laut sudah bersih. Karena alasan inilah ia mengeluarkan surat maaf tersebut dan meloloskan impor milik Basuki Hariman itu.

Kartika Candra | Akbar Tri Kurniawan

RABU, 26 FEBRUARI 2014 | 22:09 WIB

Amidhan Bantah Menjadi Penasihat HFCE

Amidhan Bantah Menjadi Penasihat HFCE  

Presentasi HFCE yang menyebutkan bahwa Amidhan adalah anggota Advisory Board. Istimewa

 

TEMPO.COJakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah membantah disebut sebagai salah satu penasihat Halal Food Council of Europe yang berkantor di Brussel, Belgia. “Di majalah Tempo, disebutkan saya salah satu penasihat HFCE. Padahal saya tidak pernah jadi penasihat, apalagi terima gaji US$ 5.000 per bulan,” kata Amidhan, pada 26 Februari 2014 dalam jumpa pers di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat.

Amidhan mengatakan ia hanya menerima honor sebagai pembicara di setiap International Halal Conference of Europe yang diadakan oleh HFCE. Presiden HFCE Mohammad Sadek dan Admininstrative Officer HFCE, Rohana Mohamad, kata Amidhan, telah membantah pemberitaan yang dimuat di majalah Tempo “Astaga Label Halal.”

“Mereka menyatakan bantahan lewat surat kepada Ketua Umum MUI pada 24 Februari 2014,” katanya.

Petinggi Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan izin pemberian sertifikat halal di Australia dan negara lain. Penelusuran Tempo, sejumlah bukti menunjukkan ada setoran-setoran yang dikirim terkait dengan pemberian lisensi untuk perusahaan di Australia. Lisensi ini digunakan oleh perusahaan lokal Australia untuk memberi label halal bagi produk yang dijual di Indonesia. (baca juga:Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Amidhan membidangi urusan ekonomi dan sertifikasi halal di MUI. Bersama Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, tanda tangannya tercantum pada surat izin untuk lembaga-lembaga pemberi label halal. Keduanya juga yang meneken surat pencabutan izin jika perusahaan dianggap melanggar peraturan MUI.

Amidhan menyangkal menerima setoran. Menurut Amidhan, meski ia yang meneken surat izin atau sanksi, keputusannya diketok bersama tiga orang lainnya. Di antaranya Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI Lukmanul Hakim. (Baca juga: Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, tapi…  )

APRILIANI GITA FITRIA

SENIN, 24 FEBRUARI 2014 | 13:18 WIB

Jika Harus Beli, Berapa Harga Label Halal?

Jika Harus Beli, Berapa Harga Label Halal?  

Ilustrasi produk halal. TEMPO/Aditia Noviansyah

 

TEMPO.COJakarta - Mengapa pengusaha-pengusaha Negeri Kanguru itu rela mengeluarkan ribuan dolar demi menjamu MUI untuk mendapatkan lisensi? Rupanya bisnis halal memang telah berkembang demikian pesat di negara tetangga itu. Perusahaan pemegang lisensi halal MUI bisa mengantongi ribuan dolar hasil menjual sertifikat halal. (Baca: Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia)

Majalah Tempo pekan ini melansir dugaan pemberian gratifikasi oleh lembaga pemberi sertifikat halal di Australia kepada sejumlah pejabat Majelis Ulama Indonesia. Pemberian uang itu tak sedikit, mencapai ribuan dolar. Baik dalam bentuk uang saku maupun biaya perjalanan untuk kunjungan ke Australia. (Baca: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Penelusuran Tempo menemukan sebuah lembaga pemegang lisensi halal bisa mengumpulkan minimal Aus$ 3.000 per hari dari satu tempat pemotongan hewan dengan kapasitas sedang. Padahal satu pemegang lisensi tidak hanya mendapat pemasukan dari satu tempat pemotongan hewan. Mereka juga mendapatkan dolar dari pabrik pengemasan daging, pabrik makanan, dan produk halal lainnya. (Baca: Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, tapi…)

Satu tempat pemotongan hewan ukuran sedang biasanya menyembelih minimal 1.000 ekor sapi dan 2.000 kambing per hari. Ongkos yang harus dibayar ke pemberi lisensi itu sebagai berikut.

Sapi
– Ongkos potong: Aus$ 3 per ekor
– Kemasan: 15 kotak per ekor
– Harga per kotak: Aus$ 25 sen
– Tarif label halal: Aus$ 90 sen per kotak

Kambing
– Ongkos potong: Aus$ 30 sen per ekor
– Kemasan: 4-5 kotak per ekor
– Harga kotak: Aus$ 25 sen
– Tarif label halal: Aus$ 30 sen per kotak

Tak heran jika bisnis halal membuat lembaga pemegang lisensi kaya raya. Islamic Coordinating Council of Victoria yang berbasis di Melbourne membeli sebuah sekolah di kawasan East Preston pada akhir 1990-an. Tak hanya ICCV, membeli sekolah adalah praktek yang lazim dilakukan lembaga pemberi sertifikasi halal di Australia.

Vice Chairman ICCV Ekrem Ozyurek mengatakan ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi kepada komunitas muslim setempat. Sekolah yang dibeli itu kemudian dialihkan menjadi sekolah Islam tempat anak-anak keluarga muslim mengenyam pendidikan. “Uang untuk membeli sekolah ini diperoleh dari bisnis halal,” katanya.

KARTIKA CANDRA

SENIN, 24 FEBRUARI 2014 | 10:53 WIB

Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia

Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia  

Petugas merapikan daging sapi yang bersertifikat halal di pusat perbelanjaan Carefour, Lebak Bulus, Jakarta (20/2). Tempo/Aditia Noviansyah

 

TEMPO.COJakarta - Bisnis halal memang bisnis yang gurih. Apalagi buat para pengusaha Australia yang bertetangga dengan Indonesia yang memiliki pasar daging begitu besar. Banyaknya dolar yang berputar di bisnis ini membuat tak sedikit orang rela main curang dan mengelabui para pengusaha di Australia.

Salah seorang pengusaha yang ditemui Tempo mengaku pernah membayar seseorang sejumlah Aus$ 4.000 agar produknya mendapat sertifikat kesehatan dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Paska Panen Kementerian Pertanian. “Saya tak pernah mendapat sertifikat itu sampai sekarang,” katanya kepada Tempo di Melbourne, awal Februari 2014 lalu.

Pengusaha ini mengaku berkali-kali memasukkan permohonan sertifikasi melalui jalur normal. Sesuai prosedur, ia harus mendapat sertifikasi dari Kementerian Pertanian terlebih dulu sebelum mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat halal. Berkali-kali pula permohonannya itu tak diproses. (baca: Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia)

Saat menanyakan nasib aplikasinya, petugas di Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Paska Panen malah menjawab berkas miliknya hilang. Ia diminta mengajukan berkas kedua. Begitu putus asa ingin berbisnis di Indonesia, pengusaha ini memutuskan mendatangi kantor Direktorat langsung dan memasukkan permohonannya sendiri. “Aplikasi saya tetap tidak diproses, saya tak tahu kenapa,” katanya.

Saat itulah ia bertemu seorang Indonesia yang menawarkan untuk meloloskan permohonan tersebut jika membayar sejumlah uang. Namun malang pula nasibnya, calo itu tak pernah kembali dengan hasil apa pun walaupun sudah mengantongi uang yang ia berikan. (baca: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Majalah Tempo pekan ini menurunkan laporan tentang dugaan suap terkait dengan pemberian sertifikat halal untuk lembaga pemberi sertifikasi halal di Australia. Tempo menemukan praktek ini rupanya sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengusaha di Australia. Beberapa pengusaha bahkan terang-terangan mengeluhkan mahalnya mendapatkan sertifikat halal dari Indonesia.(baca: Transaksi Mahal Label Halal)

Direktur JBS Australia John Berry mengatakan hal ini terjadi menyusul pertumbuhan bisnis halal yang sangat pesat di Australia. Sampai sekitar tahun 2000-an, pemotongan daging halal didominasi oleh peternak di selatan Australia. Namun, setelah itu, bisnis pemotongan daging halal menyebar ke seluruh Australia.

“Semakin banyak pabrik-pabrik dan tempat pemotongan hewan beralih ke bisnis halal dalam lima tahun terakhir,” katanya. Pemicunya tentu saja permintaan produk halal yang terus meningkat dari seluruh dunia. Namun hal ini rupanya memicu persaingan di dalam negeri Australia sendiri, di antara lembaga pemberi sertifikat halal.

KARTIKA CANDRA 

++++++++++++

MUI Tak Pernah Laporkan Pendapatan dari Sertifikasi Halal

Kamis, 27 Februari 2014 | 13:57 WIB
SHUTTERSTOCKIlustrasi
  •  
 


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar, mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak pernah melaporkan pendapatan pemberian sertifikasi halal. Padahal, pendapatan dari pemberian sertifikasi halal masuk ke kantong MUI dan tak dialihkan ke kas negara melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

“Enggak ada (laporan), belum pernah melaporkan. Dan (pendapatan) itu ke kantong MUI,” kata Hasrul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Hasrul menjelaskan, pendapatan dari pemberian sertifikasi halal seharusnya dikontrol ketat dan dimasukkan ke dalam kas negara. Hal ini merupakan salah satu semangat dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang masih terus dibahas di Komisi VIII.

Saat ini, kata Hasrul, tak ada tarif resmi untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Pihak pemohon sertifikasi itu hanya diwajibkan menanggung seluruh kebutuhan selama proses pemberian sertifikasi dilakukan, seperti biaya akomodasi, transportasi, dan lainnya.

“Nanti kalau RUU ini disahkan, semua pendapatan sertifikasi akan masuk ke kas negara,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, masalah pemberian sertifikasi halal masih menuai sorotan. RUU Jaminan Produk Halal yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga diselesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 2009-2014.

Selain mengatur mengenai tarif dan PNBP, RUU itu juga akan mengatur mengenai lembaga yang akan memberikan sertifikasi halal. Usulan mengenai lembaga inilah yang menciptakan perdebatan panjang di internal Komisi VIII maupun dengan pemerintah dan akhirnya RUU tersebut tak kunjung disahkan menjadi undang-undang.

+++++++++++++++++++++++++

Curhat Amidhan di inilah.com

MUI, Amidhan dan Tempo, Biarlah ke Pengadilan
http://www.inilah.comonFollow on Google+ 1
Oleh: Darmawan Sepriyossa
nasional – Rabu, 26 Februari 2014 | 14:22 WIBBila keduanya–adil dan terbukti, tidak bisa dihadirkan, menuding MUI dan
terutama Amidhan telah menerima rasuah dan berperilaku korup, boleh jadi
akan tergelincir menjadi sekadar kesewenang-wenangan.

Dan soal kesewenangan, tentu saja semua punya potensi melakukannya.
Terutama pihak-pihak yang memiliki kuasa dalam segala bentuknya. Kita
sudah terlalu hafal dengan konstatasi Lord Acton tentang kekuasaan yang
selalu cenderung koruptif.

Sementara tentang kuasa, sejak lama publik percaya akan kekuatan media.
Bila tidak, mana mungkin media–pers, selalu diagung-agungkan sebagai
kekuatan keempat bagi tegaknya demokrasi. Pers yang bebas (tanpa harus
mengadopsi jargon Orde Baru ‘dan bertanggung jawab’) diyakini mampu
membangun kondisi yang lebih baik bagi tumbuhnya kedewasaan berdemokrasi.

Tetapi soal tanggung jawab itu, Orde Baru tak sepenuhnya salah.
Kekuasaan, kekuatan–bahkan kekuatan tulisan dan kata-kata, menanggung
beban konsekuensinya sendiri. Sebab kata-kata dan tulisan pun punya
potensi untuk menyudutkan, membuat seseorang jadi hina dina, bahkan
mematikan. Paling tidak, membunuh kredibilitas seseorang dan membawanya
kepada ‘kematian perdata’.

Tentang itu, pemenang Nobel Sastra Seamus Heaney pernah menulis puisi:

“Between may finger and my thumb/ The squat pen rests; snug as a gun.
Pena pendek kekar. Bersantai di antara telunjuk dan jempol; seperti pistol.”

Karena itulah, media massa pun seharusnya mewajibkan dirinya berlaku
adil. Kehormatan media massa, tinggi rendah kredibilitasnya tentu saja
tidak ditentukan lurus tidaknya telunjuk media itu tatkala menuding
miring. Yang lebih penting, justru bagaimana media itu memberikan ruang
kepada pihak yang ia tuding.

Alpanya sisi keadilan itulah yang membuat Amidhan kecewa. “Saya
diperlakukan tidak adil,” kata Amidhan, saat melakukan sesi yang para
Anak baru Gede (ABG) mungkin menyebutnya ‘curhat’ kepada INILAHCOM. Ia
merasa benar-benar tersudutkan karena laporan utama majalah Tempo edisi
terbaru itu.

Tidak hanya tudingan bahwa MUI–melalui dirinya, telah menerima rasuah
sebesar Aus$ 78 juta atau Rp 820 miliar dari ‘sebuah perusahaan
sertifikasi di Australia’, atau menerima US$ 5.000 sebagai gaji bulanan
karena menjadi anggota Advisory Board Halal Food Council of Europe
(HFCE) sebagaimana ditulis Tempo. Beberapa tudingan lain seperti
menerima amplop saat mengunjungi sebuah lembaga sertifikasi halal di
Australia pun, menurutnya berpeluang membuat kredibilitas MUI dan
dirinya ambruk.

“Padahal saya bantah. Tak ada itu semua,” kata Amidhan. Menurut dia,
pada saat melakukan kunjungan ke Australia untuk meninjau enam
perusahaan sertifikasi halal di sana, 2006 lalu, semua biaya tim
ditanggung Kementerian Agama. “Dananya dari APBN,” ujar Amidhan,
mengaku. Ia membantah telah menerima amplop, apalagi dengan bagian
paling besar dari dana suap yang disebut-sebut besarnya mencapai Rp 275
juta itu.

Kakek 75 tahun itu juga mempertanyakan soal dana rasuah Rp 820 miliar
yang menurut Tempo dikutip dari The Sunday Mail, Brisbane, Oktober tahun
lalu. Dalam laporan berjudul ‘Islamic Levy Cuts Deep at Abattoirs’ yang
ditulis koran tersebut 20 Oktober 2013, tak ada angka-angka itu. “Dari
mana datangnya angka itu?” tanya Amidhan. Baginya, media tersebut baru
bisa disebut adil bila mampu menunjukkan fakta, dan tak sekadar menuding
tanpa bukti. Untuk itu, Amidhan mengaku siap menempuh jalur hukum dan
pengadilan, agar semua terbuka dan transparan.

Amidhan tak terbakar sendirian. Pihak HFCE juga membantah duduknya
Amidhan sebagai anggota Advisory Board lembaga itu, dan karena itu rajin
mentransfer gaji bulanan. “Tak benar Dr Amidhan duduk (dalam Advisory
Board). Dan segala nasihat dari Bapak Amidhan pun atas dasar voluntary,”
tulis surat yang ditandatangani Rohana Mohamad, administrative officer
HFCE kepada Ketua Umum MUI, KH Sahal Mahfudz itu. Tampaknya mereka tak
tahu sang kiyai telah meninggal dunia.

Sebenarnya cukup mengherankan bila Majalah Tempo telah berlaku kurang
adil kepada sumber berita, sebagaimana pengakuan Amidhan. Pasalnya,
majalah yang menjadi acuan berita karena kedalaman tulisannya itu, sejak
awal berdirinya mencanangkan jurnalisme berimbang.

Dalam Piagam Majalah Tempo di saat kelahirannya, 1971, Tempo meyakini
bahwa jurnalisme yang baik”bukanlah azas jurnalisme yang memihak satu
golongan. Kami percaya bahwa kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak
menjadi monopoli satu pihak.”

Tempojuga percayai bahwa,” …tugas pers bukan menyebarkan prasangka,
justru melengkapinya, bukan membenihkan kebencian, melainkan
mengomunikasikan saling pengertian.” Karena itulah, jurnalisme yang baik
menurut Tempoadalah”jurnalisme yang berdasarkan niat baik, sikap adil
dan akal sehat.”

Tentu saja, dalam keterbatasan manusia, kesalahan wajar adanya. Apalagi
sebagaimana ditulis Philip Meyer, seorang jurnalis dan akademisi AS,
dalam ‘Precision Journalism: A Reporter’s Introductionto Social Science
Methods’, jurnalisme sebenarnya bisa dikatakan sejarah yang
tergesa-gesa. Kesalahan wajar terjadi dalam kondisi ketergesaan. Akibat
tekanan deadline, misalnya.

Persoalannya, apa yang harus dilakukan ketika nama baik seseorang ambrol
karena pemberitaan? Barangkali, yang paling tepat adalah membiarkan
pengadilan membuka semuanya, sebagaimana juga menjadi keyakinan mantan
Pimpinan Redaksi Majalah Tempo, Bambang Harimurty, dalam kasus-kasus
serupa yang melibatkan Tempo terdahulu. Agar kalau memang ada yang
busuk, biarlah baunya tercium publik, saat digelarnya pengadilan itu. [dsy]

http://nasional.inilah.com/read/detail/2077747/mui-amidhan-dan-tempo-biarlah-ke-pengadilan#.Uw2bY-OSxWI

+++++++++++++

KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 | 06:08 WIB

Australia Sodorkan Bukti Biaya Perjalanan MUI

Australia Sodorkan Bukti Biaya Perjalanan MUI  

Bukti tiket pesawat perjalan petinggi MUI ke Autralia 2-8 April 2006. istimewa

 

TEMPO.CO Jakarta: Mohammed El-Mouelhy, Presiden Halal Ceritification Authority Australia, menyanggah pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah soal biaya perjalanan ke Australia pada 2-8 April 2006. Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo edisi 24-30 Februari 2013, Amidhan mengatakan biaya peninjauan lembaga-lembaga halal itu atas biaya Kementerian Agama.

Menurut Amidhan ia bersama enam orang lainnya berkunjung ke Australia untuk mensurvei enam lembaga halal yang meminta izin bisa mengeluarkan sertifikat halal bagi produsen makanan dan minuman di negeri Kanguru itu. “Karena diajak Kementerian Agama, biayanya ditanggung APBN,” kata Amidhan. Ia menegaskan kembali pernyataan itu dalam jumpa pers di kantornya, pada Rabu, 26 Februari 2013.

Mouelhy yang membaca wawancara itu segera mengirimkan surat elektronik kepada redaksi Tempo yang berisi bukti tiket untuk tamu-tamunya itu. Total ia mengeluarkan uang Aus$ 28.000 atau sekitar Rp 300 juta–bukan Aus$ 26.000 seperti ditulis majalahTempo “Astaga Label Halal” terbit pekan ini–untuk sangu, tiket, hotel, dan akomodasi selama berkeliling Australia itu.(baca:Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Menurut Mouelhy, kendati ada tujuh orang dalam rombongan, hanya lima yang meneruskan perjalanan ke empat negara bagian sampai tuntas sepekan. Dua petinggi, Ketua Komisi Fatwa Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Ichwan Sam, kembali ke Indonesia ketika mendarat di Melbourne dari Sydney.

Uang hasil patungan enam lembaga halal itu dibungkus amplop dan diserahkan kepada utusan MUI itu saat pesawat akan bertolak kembali ke Indonesia di Bandara Melbourne. Dalam pernyataan tersumpah di depan notaris, Mouelhy mengatakan jumlah sangu untuk Amidhan terbesar dibanding untuk yang lain.(baca:Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, tapi…  )

Izin halal dari MUI tak turun untuk tiga lembaga itu, termasuk lembaga Mouelhy. Permohonan Mouelhy ditolak dengan alasan kantor perusahaan Mouelhy di rumah dan mempekerjakan anak dan istrinya. “Pernyataan itu jauh sekali dari kenyataannya,” kata Mouelhy. “Sejak 1979 kantor saya ada di pusat bisnis Sydney.”  (Baca: Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia)

Dengan pernyataan Amidhan itu, Mouelhy meminta auditor pemerintah mengusutnya karena kemungkinan Amidhan dan para pejabat itu mendapat uang sangu ganda. (Baca juga: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Dalam aturanya, MUI menetapkan honor bagi pejabat yang dikirim untuk mensurvei atau mengaudit lembaga halal di luar negeri. Besarnya US$ 115 per orang per hari.

KARTIKA CANDRA | BHD

February 21, 2014

Akil ” Hakim Iblis” Cuci Uang Akil Rp 161 Miliar

Jumat, 21 Februari 2014

kompas logo
 

Cuci Uang Akil Rp 161 Miliar

Enam Dakwaan Menjerat, Ancaman Hukuman Seumur Hidup

 
 

 

 

 
JAKARTA, KOMPAS —  Total pencucian uang yang diduga dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mencapai Rp 161,08 miliar. Uang yang coba disamarkan asal-usulnya itu berasal dari imbalan pengurusan sengketa pilkada saat menjadi hakim MK dan Ketua MK.

Demikian salah satu dakwaan terhadap Akil Mochtar yang dibacakan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Jaksa Pulung Rinandoro di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/2).

Majelis hakim dipimpin Hakim Suwidya dengan empat hakim anggota, yaitu Mathias Samiaji, Gosen Butar Butar, Sofialdi, dan Alexander Marwata.

Rincian pencucian uang yang diduga dilakukan Akil: ditempatkan di rekening pribadi dan CV Ratu Samagat Rp 57,618 miliar; dibelanjakan mobil Rp 510,8 juta; dititipkan kepada Muhtar Ependy sebagai modal usaha Rp 35 miliar; ditukarkan ke money changer Rp 65,251 miliar; dan perbuatan lain Rp 2,7 miliar.

Enam dakwaan

Jaksa mendakwa Akil dengan enam dakwaan kumulatif yang terdiri atas empat dakwaan kasus korupsi dan dua dakwaan kasus pencucian uang (lihat Grafis).

Dakwaan pertama, Akil telah menerima suap terkait dengan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalteng; Kabupaten Lebak, Banten; Empat Lawang, Sumatera Selatan; Kota Palembang; dan Lampung Selatan. Akil dianggap melanggar Pasal 12 Huruf c UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup (besaran suap lihat Grafis).

Pada dakwaan kedua, Akil secara berdiri sendiri menerima hadiah atau janji untuk memenangkan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Tapanuli Tengah, serta menerima janji berupa uang untuk memenangkan sengketa Pilkada Jawa Timur. Dalam dakwaan kedua ini, Akil dianggap melanggar Pasal 12 Huruf c UU Tipikor juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup.

Dakwaan ketiga, KPK membaginya dalam dua hal. Akil selaku hakim konstitusi dituduh meminta Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011, Alex Hasegem, agar memberikan uang Rp 125 juta untuk konsultasi perkara sengketa Pilkada Merauke, Asmat, dan Boven Digoel, serta permintaan mempercepat putusan sengketa Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga.

Akil juga dianggap sebagai penyelenggara yang memeras, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup.

Pada dakwaan keempat, Akil dituduh menerima hadiah uang dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, terkait dengan sengketa Pilkada Provinsi Banten. Akil dianggap melanggar Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman maksimal pasal ini adalah pidana lima tahun penjara.

Dakwaan kelima dan keenam, Akil melakukan pencucian uang sehingga melanggar Pasal 3 UU No 8/2010 dan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a UU No 15/2002 tentang pencucian uang.

Sanggahan Akil

Akil menyangkal semua dakwaan yang dituduhkan jaksa. ”Dakwaannya khayalan jaksa semua,” kata Akil.

Akil mengakui, terkait dengan Pilkada Gunung Mas, Lebak, dan Provinsi Jawa Timur, dia sempat menyebutkan fee yang harus dibayarkan kendati tidak sungguh-sungguh mengharapkan hal itu dipenuhi. Namun, dalam perkara Pilkada Empat Lawang, Kota Palembang, Lampung Selatan, Buton, Morotai, dan Tapanuli Tengah, Akil merasa tidak pernah meminta dan menerima uang. ”Pada pilkada itu, nama saya hanya dipakai. Orang-orang seperti Muhtar Ependy yang bermain. Uangnya dia yang dapat,” kata Akil.

Akil menantang jaksa untuk menunjukkan bukti-bukti ia terlibat secara langsung dalam perkara-perkara tersebut.

Saat dinyatakan bahwa jaksa memiliki bukti-bukti transfer dana terkait dengan sengketa pilkada ke CV Ratu Samagat, Akil mengatakan, ia tidak terkait dengan CV Ratu Samagat. ”Masak istri saya tidak boleh berbisnis,” ungkap Akil.

Akil juga mempertanyakan dakwaan jaksa bahwa ia menerima suap terkait dengan perkara sengketa Pilkada Banten.

”Yang memeriksa perkara tersebut adalah panelnya Mahfud MD, bukan saya. Namun, di surat dakwaan, tidak ada nama Mahfud,” katanya.

Saat ditanya, apakah berarti Mahfud juga bermain dalam sengketa Pilkada Banten, Akil tidak mau menjawab.

Saat ditanya apakah ada hakim-hakim MK yang juga bermain dalam sengketa pilkada, Akil juga tidak mau menjawab. (FAJ/ANA/BIL/HRS)

February 20, 2014

Tarif Akil “Cakil” Mochtar utk urus perkara MK : 20 M

MK sudah  tidak tahu malu, sudah ada kasus si Akil, masih ngotot tidak mau diawasi !  Akil memang cocok dipancung tangannya, atau dipotong lidahnya supaya dia tidak bisa disuap atau minta duit lagi.

 

 

Tarif Akil hingga Rp 20 M

KPK Tawarkan MK Sistem Pengawasan Internal

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS Tarif suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar untuk mengurus penanganan perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah diduga bervariasi, Rp 500 juta-Rp 20 miliar untuk satu perkara. Akil juga diduga telah menerima suap sejak masih menjadi hakim konstitusi biasa.Dari dokumen-dokumen yang dihimpun, tarif suap Akil yang paling murah adalah saat mengurus sengketa Pilkada Kabupaten Lampung Selatan, yakni Rp 500 juta. Adapun tarif uang suap Akil yang termahal adalah saat meminta Rp 20 miliar ke pihak yang ingin dimenangkan dalam perkara sengketa Pilkada Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Akil akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagai terdakwa pada hari ini, Kamis (20/2). Dugaan kejahatan korupsi Akil selama menjadi hakim konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) akan dipaparkan KPK pada persidangan tersebut. Salah satunya soal tarif uang suap kepada Akil yang ditetapkan ke sejumlah pihak yang ingin menang dalam penanganan perkara sengketa pilkada.

Pengacara Akil, Tamsil Sjoekoer, mengaku kaget dengan dibeberkannya sejumlah sangkaan penerimaan suap kepada kliennya dalam menangani perkara pilkada di MK.

Menurut Tamsil, selama dalam pemeriksaan penyidik, Akil memang tak pernah sekali pun ditanyakan pemberian-pemberian dalam menangani perkara sengketa pilkada itu. ”Selama dalam pemeriksaan, hal itu enggak disinggung,” kata Tamsil, kemarin.

15 pilkadaAkil diduga menerima uang suap dalam sejumlah penanganan perkara sengketa pilkada di 15 daerah, yakni Kota Palembang (Rp 20 miliar), Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Lebak (Rp 1 miliar), Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar Amerika Serikat), Lampung Selatan (Rp 500 juta), Pulau Morotai (Rp 2,9 miliar), Tapanuli Tengah (Rp 1,8 miliar), Buton (Rp 1 miliar), dan Provinsi Banten (Rp 7,5 miliar).

Selain itu, ada juga sengketa pilkada di sejumlah daerah di Papua, seperti Kota Jayapura, Kabupaten Nduga, Merauke, Asmat, dan Boven Digoel. Untuk uang suap agar memenangkan sengketa pilkada di beberapa daerah di Papua itu, Akil diduga menerima dari mantan Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem sebanyak Rp 125 juta.

Tak hanya uang, Akil juga diduga memberikan janji untuk memenangkan sengketa Pilkada JawaTimur. Dalam Pilkada Jatim, tadinya Akil juga dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp 10 miliar. Namun, pemberian tersebut urung dilakukan karena pada saat yang bersamaan Akil keburu ditangkap KPK karena menerima suap dalam pengurusan Pilkada Empat Lawang.

Tamsil mengaku tak banyak mengetahui keterangan saksi-saksi lain dalam perkara Akil yang menyebutkan, kliennya menerima uang suap seperti yang disangkakan oleh KPK.

”Kami juga enggak tahu KPK punya alat bukti apa untuk membuktikan sangkaan terhadap Pak Akil,” katanya.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, terkuaknya dugaan penyuapan dalam penanganan perkara sengketa pilkada di MK dalam waktu yang lama itu harus membuat MK mawas diri.

KPK juga akan menawarkan mekanisme pengawasan internal yang ketat kepada MK agar lembaga itu kembali mendapatkan kepercayaan publik. (BIL)

February 20, 2014

BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana?

 

Pantes pengacara pada ngerubutin dan saling sikut untuk mendapatkan durian runtuh dari Atut. Siapa  pengacara yang doyan mengerubuti koruptor dan penjahat salah satunnya adalah Adnan Buyung Nasution. 

 

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/18/bcc-ratu-atut-bayar-tim-pengacara-hingga-rp-24-m-uang-dari-mana 

BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana? 
Selasa, 18 Februari 2014 19:19 WIB 
+ Share 
BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana? 
Warta Kota/henry lopulalan 
Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah selesai dipriksa Gedung 
KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014). Atut 
diperiksa sekitar delapan jam sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan 
dalam kasus proyek alat kesehatan di Provinsi Banten. 

20140203_195205_banten-crisis-center-demo-airin-di-kpk.jpg 
Banten Crisis Center Demo Airin di KPK 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta 
untuk segera menelusuri aliran dana Keluarga Ratu Atut Choisiyah yang 
diberikan kepada tim pengacara. 
Lembaga Banten Crisis Center (BCC) menyebut, meski tim pengacara dan 
klien terikat oleh kontrak kerja, yang perlu diperiksa adalah asal dana 
tersebut. 
Hal yang sama juga berlaku bagi para artis, sekalipun dikatakan terikat 
oleh kerja profesionalisme, KPK tetap menyita mobil-mobil yang diberikan. 
Juru bicara BCC, Rudy Gani menyebut, Firman Widjaja, kuasa hukum 
keluarga Ratut Atut mengatakan bahwa penetapan TPPU oleh KPK kepada 
Tubagus Chaery Wardana (Wawan), adik kandung Ratu Atut menunjukkan bahwa 
lembaga antikorupsi itu hanya mencari-cari kesalahan Wawan. Tindakan KPK 
itu, menurut Firman Widjaja, akan mendatangkan terror terhadap setiap 
para professional. 
Pernyataan Firman Widjaja, menurut Rudy, itu harus disikapi serius oleh 
KPK. KPK harus memeriksa dari mana uang yang digunakan untuk membayar 
Tim Pengacara keluarga Atut. 
“Harus diberlakukan kasus yang sama antara uang yang diberikan kepada 
para Artis dan juga kepada Tim Pengacara. Apapun profesinya, harus bisa 
diduga dari mana uang itu berasal. Menurut info yang saya terima, Atut 
membayar Rp 20 miliar hingga 24 miliar kepada Tim Pengacara. Uang itu 
dari mana?,” ujar Rudy, dari rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa 
(18/2/2014) . 

“Korupsi tetaplah korupsi dan uang yang didapat dari hasil korupsi 
tetaplah haram. Sehingga apapun profesinya, jika sudah patut diduga uang 
itu dari mana, harus diberlakukan status yang sama kepada para 
pengacara. Jika para artis bisa disita mobilnya meskipun dalam pengakuan 
adalah terkait dengan kerja profesionalnya, hal yang sama harus 
diterapkan kepada para pengacara,” ujar Rudy yang juga Ketua Bidang 
Politik PBHMI. 

Masih menurut Rudy, KPK harus menggunakan momentum kasus Banten untuk 
membantu bangsa dan negara membersihkan dinasti Atut yang telah 
melakukan perbudakan terselubung di Banten yang diawali dengan kasus 
Pilkada Lebak. 

Rudy yang Ketua Bidang Politik HMI menjelaskan, merujuk pada sejarah, 
kasus pilkada Lebak yang diungkap KPK mengingatkan perbudakan di daerah 
tersebut yang diungkap oleh Eduard Douwes Dekker dalam bukunya Max 
Havelaar yang ditulis pada 1860. 
Dalam buku Max Havelaar itu, Eduard Douwes Dekker menggunakan nama 
Multatuli yang artinya “Aku yang telah menderita banyak”, diungkap 
praktik perbudakan kejam yang dilakukan oleh keluarga Bupati Lebak dan 
kroni-kroninya termasuk korupsi serta kerja paksa. 

“Masyarakat Banten terutama Lebak harus melihat kasus keluarga Atut 
adalah pengulangan sejarah. Bangsa Indonesia harus melihat bahwa korupsi 
merupakan bentuk lain dari perbudakan yang mengakibatkan kemiskinan 
masyarakat. Sehingga Banten Crisis Center mendukung dan berada di 
belakang KPK dalam penuntasan kasus ini. Dan yang lebih penting lagi 
adalah, pengacara yang membantu keluarga Atut atau koruptor lain kita 
anggap sebagai musuh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Rudy. 
Belum ada konformasi dari pihak Ratu Atut atau pun dari tim pengacaranya 
soal pernyataan dari BCC yang menyebut uang bayaran tim pengacara Atut 
mencapai Rp 24 M. 

February 19, 2014

Tender ala pemerintahan Indonesia : 1 M jadi 3 M

Ini bukti konkrit lagi praktek mark up yang sudah jadi lazim dalam dunia TENDER di Indonesia. 1 M jadi 3 M, bayangkan ! Sama seperti project  atau project atau pembelian  yang lain. Tidak heran sekarang mengapa fasilitas di Kota “metropolitan” se Indonesia selalu buruk !  Yang paling memalukan misalnya ada pemerintah negara sahabat mau membantu pengelolaan sampah di kota Jakarta atau Bogor, eeh birokrat dan pejabat tingginnya malah minta duit komisi, atau WANI PIRO ?? Bejat sekali kelakuan para pejabat Indonesia, sampai sudah tidak bisa membendakan lagi mana project pemerintahnya, hibah atau project swasta, mereka pukul rata minta duit di depan !  
 
Sudah ada sistem Lelang Online macam LPSE, tidak terlalu mempengaruhi, karena hampir setiap tender selalu digawangi oleh para birokrat dari instansi terkait, dalam kasus Bus TransJakarta  eks China ini pembelian dan proses tender dipegang dan dikendalikan oleh DisHub Pemprov DKI !   Dibandingkan dengan kasus  HAMBALANG dan pembelian senjata  mungkin urusan bus ini sih keciiil ! 
 
 
 
Rabu, 19 Februari 2014 | 17:35 WIB

Geram Ahok Soal Busway: Bus Rp 1 M Ditulis Rp 3 M  

Geram Ahok Soal Busway: Bus Rp 1 M Ditulis Rp 3 M   

Sejumlah Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang dirusak saat diamankan di Polsek Penjaringan, Jakarta, (11/2). 4 BKTB dirusak oleh sejumlah supir yang menolak atas diberlakukannya trayek yang melewati jalur angkot KWK U11 dan KWK 01. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

 

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sudah membaca laporan Inspektorat Jenderal Provinsi DKI. Hasil pengendusan ditemukan sejumlah indikasi kecurangan dalam proses lelang pengadaan bus TransJakarta gandeng, juga Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

“Saya sudah terima laporan. Ada kecurangan dalam pengadaan bus TransJakarta dan BKTB. Kecurangan itu pada proses lelang,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2014. (Baca: Hari Ini, Inspektorat Lapor soal Busway ke Jokowi)

Menurut Ahok,  dari dokumen lelang itu ditemukan ada penggelembungan luar biasa pada harga. Pemenang tender pun juga sudah ditentukan. “Kecurangan itu, misalnya, harga bus yang harga aslinya di Cina sebesar Rp 1 miliar tapi dalam dokumen malah ditulis Rp 3 miliar,” kata Ahok. Selain itu, kata Ahok, pemenang tender juga sudah ditentukan. “Ini kan curang namanya.” (Baca: BPPT: Vendor Wajib Ganti Komponen Bus TransJakarta)

Karena itu, Ahok menduga ada sejumlah pihak terlibat dalam kasus pengadaan itu. Sebagai pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang, Dinas Perhubungan Jakarta diminta bertanggung jawab. “Mereka yang pegang anggaran, mereka juga panitia lelangnya TransJakarta dan BKTB,” kata Ahok.

Ahok menegaskan bahwa untuk mengetahui kecurangan-kecurangan yang terjadi secara lebih rinci, dia meminta Inspektorat Provinsi DKI turut melibatkan BPKP DKI Jakarta. “Perlu ahli audit keuangan, terutama penyelenggaraan proyek,” ujarnya. “Sekarang kan kita sudah bisa melihat mark up anggaran,” Ahok menambahkan. (Baca: BPKP Minta Dilibatkan Proses Tender Busway Karatan)

Sebanyak lima unit bus gandeng TransJakarta dan sepuluh unit bus BKTB impor dari Cina ditemukan dalam keadaan berkarat. Sebelumnya diduga penyebab karatan itu karena penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi tapi dinyatakan dengan harga suku cadang baru.

Sebetulnya beberapa merek ternama dan sudah teruji dari Eropa juga mengajukan diri turut dalam lelang pengadaan bus TransJakarta itu dengan harga wajar. Informasi menyebutkan harga satu unit bus gandeng benar-benar baru merek Eropa berada pada kisaran Rp 3 miliar termasuk ongkos kirim.

AW | ANT

February 14, 2014

Inilah Mentor Politik Ratu Atut

 
 
 
Headline
Ratu Atut Chosiyah SE – (Foto: inilah.com/Agus Priatna)
 
Oleh: Alfian Mujani
nasional – Jumat, 14 Februari 2014 | 14:29 WIB
 
 

INILAHCOM, Jakarta – Nama Ratu Atut Chosiyah SE memang sangat kesohor. Ia adalah Gubernur Banten yang diduga paling korup. Karena cap itu pula, anak TB Chasan Sohib, pengusaha-jawara Banten itu, berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Atut diduga terlibat banyak kasus penilepan uang negara melalui proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBD provinsi itu.

Yang tidak kesohor adalah siapa mentor politik Atut hingga tampil jadi penguasa di Banten, lalu kemudian berubah menjadi ‘monster’ yang ditakuti oleh siapapun yang menganggap uang sebagai Tuhan. Ketika Banten masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, Atut adalah hanya anak jawara yang memiliki perusahaan bernama CV Sinar Ciomas. Perusahaan kontraktor jembatan dan jalan.

Ketika menduduki bangku SMA kelas dua, Atut sempat menghilang, entah kemana. Ada yang bilang diungsikan ke Sukabumi. Ada juga yang bilang hijrah ke Bandung. Gosip yang berkembang pada waktu itu, Atut sudah menikah dan hamil. Wallahu’alam, hanya Atut dan keluarganya yang tahu mengapa pada sekitar 1980-an itu Atut menghilang dari Serang. Dan, kemudian muncul lagi sudah punya anak sebagai istri Hikmat Tomet (almarhum, red)

Pada saat Banten dikukuhkan sebagai provinsi, nama Atut belum muncul. Gubernur Banten pertama adalah Drs H Hakamuddin Djamal, MSi. Ia Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten periode 2002-2005. Hakam mulai menjabat pada 17 November 2000. Kemudian digantikan Djoko Munandar sebagai gubernur terpilih pada 11 Januari 2002.

Nama Atut muncul agak mengejutkan banyak kalangan tokoh politik Banten pada waktu itu seperti Eky Syahruddin (almarhum), Triana Sam’un, dan Mochtar Mandala yang aktif memperjuangkan pemisahan Banten dari Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, nama Atut muncul dan langsung bersanding dengan Djoko Munandar sebagai wakil gubernur.

Siapa arsitek di balik melesatnya nama Atut di pentas politik Provinsi Banten? Ya dialah Hakamuddin Djamal. Lelaki asal Makassar yang kini menduduki Komisaris PT Angkasa Pura I. Selama periode 2000-2002, Hakam intens bergaul dengan Chasan Sohib. Hampir tiap sore pada hari kerja, Chasan Sobih rajin nyambangi ruang kerja Hakamuddin.

Pada malam hari, tak jarang Atut menemani Hakamuddin bernyanyi di ruang karaoke. Hakamuddin yang saat itu staf ahli Mendagri memang dikenal piawai dalam mengatur strategi. Hakam juga pandai mengader Atut sebagai calon gubernur. Sebagai catatan, selain suka bernyanyi Hakamuddin juga punya hobi mengoleksi mobil-mobil mewah. Mirip dengan hobi TB Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Atut yang juga mendekam di ruang tahanan lembaga antirasuah itu.

Mengapa Hakamuddin merancang dan memasangkan Atut dengan DjokoMunandar, politisi PPP? Kok tidak dengan Triana Syam’un atau tokoh Banten yang lain? Inilah cerdiknya Hakamuddin sebagai mentor politik. Hakamuddin pasti tahu persis Djoko Munandar memiliki kelemahan finansial. Tetapi memiliki jumlah kursi yang memadai di DPRD Provinsi. Lalu, Atut yang membawa bendera Partai Golkar memiliki uang. Golkar sendiri pada waktu itu sedang terpuruk kena imbas Reformasi 1998.

Seperti sudah dirancang, Djoko Munandar hanya jadi Gubernur Banten tiga tahun. Djoko yang dilantik pada 11 Januari 2002, dinonaktifkan pada 10 Oktober 2005 karena tersangkut kasus korupsi. Djoko menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Banten. Dan, Atut pun naik menjadi Plt Gubernur Banten 2005-2007.

Pada Pemilukada 2008, Atut terpilih sebagai Guberur Banten periode 2008-2012. Pada Pemilukada 2012, Atut yang berpasangan dengan Rano Karno (PDI Perjuangan) terpilih lagi. Dan, seperti mengikuti jejak DjokoMunadar, Atut pun masuk tanahan KPK dalam kasus korupsi. Bedanya, Atut tak langsung non aktif dari jabatan Gubernur Banten

February 13, 2014

Ratu Atut Lempar Kesalahan ke Bekas Bawahannya

Ratu Atut Lempar Kesalahan ke Bekas Bawahannya  

Atut Chosiyah menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada 27 Desember 2013. Atut ditahan terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilu Kada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pengacara Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan, Firman Wijaya, mengatakan kliennya tak bertanggung jawab atas adanya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten. Menurut Firman, orang yang seharusnya bisa dimintai pertanggung jawaban adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten Djaja Buddy Suhardja.

“Djaja itu kuasa pengguna anggaran, sedangkan Ibu Atut tak mengetahui apa pun soal proyek itu karena gubernur memang tak mengurusi proyek,” kata Firman di halaman gedung kantornya, Rabu, 12 Februari 2014.

Menurut Firman, Atut tak ingin dipojokkan sebagai satu-satunya biang keladi adanya kasus dugaan korupsi itu. Dia menilai Atut ingin Komisi Pemberantasan Korupsi juga melihat peran pihak lain dalam kasus tersebut. “Kami ingin KPK fair dalam mengusut kasus ini,” ujarnya.

Rabu, 12 Februari 2014, Atut diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek alkes Banten. Mengenakan rompi tahanan, Atut tak bicara sedikit pun kepada wartawan.

Atut memecat Djadja Buddy Suhardja sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten pada 9 Desember 2013. Kabarnya, pemecatan itu karena Djaja buka-bukaan kepada penyidik KPK soal proyek alkes. Menurut Atut, Djaja sudah memasuki masa pensiun. Padahal, menurut Djaja, masa pensiunnya baru habis pada 1 Juni 2015.

February 12, 2014

Kapolri: Pengusaha Jangan Simpan Uang di Bank dan Bantal!

Iya siap, pak . Tapi  kawan kawan bapak kok masih  pada doyan simpen duit di rekening gendut dan di “istri ” muda

 

Wiji Nurhayat - detikfinance
Rabu, 12/02/2014 12:38 WIB

http://images.detik.com/content/2014/02/12/4/124024_sutarman320.jpg
Jakarta -Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menanggapi keluhan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi soal minimnya keamanan dan seringnya tindakan anarkis buruh kepada pengusaha.Sutarman menjamin keamanan dan keselamatan para pengusaha atau investor. Namun pengusaha juga diminta tidak ragu menanamkan uangnya untuk berinvestasi di dalam negeri.

“Jangan simpan uang Anda (pengusaha) di bank atau di bantal. Keluarkan dan investasikan uang Anda di Indonesia. Saya akan mengawal proses investasi Anda di Indonesia,” ungkap Sutarman dalam dialog terbatas di Hotel Kampensky Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Bagaimana caranya Kepolisian dapat menjamin keamanan pengusaha? Sutarman menjelaskan berdemo adalah hak buruh dan kepolisian akan memfasilitasi demo buruh. Ia menyatakan dengan tegas larangan buruh melakukan aksi anarkis dan sweeping. Apabila buruh melanggar aturan dan masuk pada ranah pidana.

“Saya menjamin keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Indonesia ini. Saya meminta bapak ibu kembali mengajak dan meminta investor untuk beinvestasi di Indonesia. Saya akan mengawal Anda dalam proses berinvestasi di Indonesia sehingga nyaman bisa berinvestasi di Indonesia. Kalau selama ini keamanan adalah beban atau cost yang besar bagi pengusaha setelah saya memimpin saya tegaskan itu tidak akan terjadi,” tuturnya.

Menurutnya keberadaan investor di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menopang bergeraknya bisnis dan ekonomi di Indonesia. Apalagi 75% kontribusi pendapatan negara didapat dari sektor bisnis dan usaha.

Selain itu, adanya investor/pengusaha dapat membuka banyak lapangan pekerjaan. Itu artinya jumlah pengangguran berkurang dan otomatis tindakan kriminal juga akan berkurang.

“Dengan begitu kita juga akan menjadi negara maju. Hal itu sudah terlihat tahun lalu krisis ekonomi dunia, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Ekonomi mikro dan makro kita terus didorong dan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan ini sangat luar biasa. Buruh dan pengusaha seperti ikan dan air yang saling berkepentingan. Indonesia masih membutuhkan investor karena banyak masyarakat kita yang masih menganggur,” jelasnya.(wij/hen)

February 11, 2014

Sudjadnan Sebut Megawati Tak Tanggung Jawab

 

Mamie nya Jokowi mana mau bertanggung jawab lah.. kapan dia pernah bertanggung jawab merugikan Indonesia seperti menjual Indosat dan Semen Gresik..  Sekarang masih punya ambisi ingin jadi RI 1 lagi.. wadoooohhh…

SELASA, 11 FEBRUARI 2014 | 07:32 WIB

Sudjadnan Sebut Megawati Tak Tanggung Jawab

Tersangka dugaan korupsi Kemenlu Sudjadnan Parnohadiningrat. ANTARA/Wahyu Putro A

B

TEMPO.COJakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat mengaku kecewa dengan mantan presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, Megawati enggan bertanggung jawab padahal telah memerintah terkait dengan penyelenggaraan konferensi internasional. Dalam kurun waktu 2003-2004, pemerintah mengadakan 17 konferensi internasional.

“Pada Oktober 2003 itu, pelaksananya nomor satu Hasan Wirajuda (Menteri Luar Negeri), nomor dua saya, perintah datang dari Bu Mega demi negara dan bangsa,” kata Sudjadnan di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 10 Februari 2014.

Sudjadnan menilai Megawati bukan pemimpin yang baik karena memerintahkan anak buah, dan anak buah itu melaksanakan perintah dengan baik, tapi tak membela anak buah ketika ada kesalahan.

Sudjadnan mengaku bersalah secara prosedural. Namun dia enggan disebut koruptor. “Saya tak nyolong duit negara. Saya melaksanakan perintah jabatan sekaligus perintah negara. Hasilnya, 106 kepala negara dalam dua tahun mendatangi konferensi dan negara mendapat Rp 43 triliun. Tapi hadiah bagi saya adalah penjara Cipinang,” katanya.

Sudjadnan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyelenggaraan beberapa konferensi internasional Departemen Luar Negeri. Perbuatannya diduga mengakibatkan kerugian hingga Rp 18 miliar.

“Nah, Rp 18 miliar dari mana? BPK saja belum mengaudit,” kata Sudjadnan. “Ada bendahara dan panitia, mereka yang bayar pada rekanan.”

MUHAMAD RIZKI

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers