Archive for ‘White collar crime, corruption’

June 24, 2014

Penyuapan Akil Mochtar Terbukti

Susi dan Wawan Divonis 5 Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten, terbukti. Pihak penyuap, yakni Susi Tur Andayani dan Tubagus Chaeri Wardana, divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim.Susi Tur Andayani dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjalani sidang vonis pada Senin (23/6) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Majelis hakim yang menyidangkan perkara Susi dan Wawan terdiri atas lima hakim yang sama, yakni Mathias Samiadji, Gosen Butar Butar, Sutiyo, Sofialdi, dan Alexander Marwata. Pada sidang Susi, Gosen Butar Butar menjadi hakim ketua, sedangkan sidang Wawan dipimpin Mathias Samiadji.

Hakim Ketua Gosen Butar Butar menyatakan Susi terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama Wawan memberikan uang Rp 1 miliar kepada Akil. Tujuannya agar Akil selaku hakim konstitusi mengabulkan permohonan sengketa pilkada yang diajukan Amir Hamzah dan Kasmin selaku pasangan calon bupati/wakil bupati Lebak pada September 2013.

Susi juga terbukti menerima uang Rp 500 juta dari pasangan bupati/wakil bupati Rycko Menoza dan Eki Setyanto untuk disampaikan kepada Akil terkait sengketa Pilkada Lampung Selatan di MK.

Atas perbuatannya ini, majelis hakim mengganjar Susi dengan Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain hukuman lima tahun penjara, Susi juga didenda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hakim tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim menilai terdapat hal-hal yang meringankan Susi, antara lain mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah sidang, Susi enggan menjawab pertanyaan wartawan dan langsung bergegas ke ruangan terdakwa.

Vonis WawanWawan pun dinyatakan terbukti menyuap Akil Rp 1 miliar terkait sengketa Pilkada Lebak. Wawan juga dinilai melanggar Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU No 31/1999 tentang Tipikor.

Majelis hakim menyatakan, adik kandung Gubernur Banten (nonaktif) Atut Chosiyah itu terbukti memberikan uang Rp 7,5 miliar kepada Akil terkait sengketa Pilkada Provinsi Banten tahun 2011.

Uang diberikan agar Akil selaku hakim konstitusi memenangkan pasangan gubernur/wakil gubernur Atut dan Rano Karno. ”Terdakwa melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No 31/1999 jo Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi,” kata Mathias Samiadji saat membacakan putusan.

Selain hukuman penjara, Wawan juga dikenai denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa menuntut Wawan dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim menilai, dalam perkara penyuapan terhadap Akil terkait sengketa Pilkada Lebak, peran Susi lebih besar ketimbang Wawan. Susi dinilai aktif menghubungi Akil dan berbicara mengenai besaran uang suap yang akan diserahkan kepada Akil. Susi juga mendorong Wawan dan Amir Hamzah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Akil.

Adapun Wawan, menurut majelis hakim, terpaksa memberikan uang karena khawatir akan dirugikan Akil dalam sengketa pilkada lainnya.

Hal lain yang dipertimbangkan hakim adalah masih adanya perkara korupsi lain yang akan menjerat Wawan. KPK juga sudah menetapkan Wawan sebagai tersangka kasus pencucian uang.

Usai persidangan, Wawan menyatakan kekecewaannya. ”Saya mengharapkan hukuman lebih ringan karena yang berperan aktif dalam perkara ini adalah Susi dan Amir Hamzah,” kata Wawan dengan mata berkaca-kaca.

Airin Rachmi Diany yang hadir mengikuti persidangan tampak sedih mendengar vonis terhadap sang suami.

Pembelaan AkilAkil Mochtar, kemarin, juga menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi. Dalam pleidoi pribadinya yang dibacakan selama kurang lebih 1,5 jam, Akil membantah semua yang didakwakan jaksa.

Akil membantah menerima uang sejumlah sengketa pilkada. Jaksa menyebutkan total uang yang diterima Akil dari pengurusan sengketa pilkada mencapai Rp 57,618 miliar. Uang tersebut ditempatkan di rekening perusahaan keluarga Akil bernama CV Ratu Samagat dan sejumlah rekening pribadi Akil.

Akil membantah semua dakwaan tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepadanya. Akil mengaku, selain gaji sebagai hakim konstitusi, ia juga menerima penghasilan lain dari bisnis penangkaran ikan arwana dan kebun kelapa sawit. Jadi, jaksa tidak bisa memukul rata bahwa semua kekayaannya berasal dari korupsi.

”Dakwaan terhadap saya hanya didasarkan asumsi dan ilusi belaka,” katanya.

Akil juga merasa KPK berkali-kali membuat opini penuh dendam dan kebencian. Tindakan jaksa KPK yang menuntutnya seumur hidup diwarnai pertimbangan politis. ”Pelaku lain yang merugikan uang negara triliunan rupiah hanya dituntut ringan, sementara saya yang tidak merugikan keuangan negara malah dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa,” kata Akil.

Akil memprotes tuntutan jaksa tentang pencabutan haknya untuk memilih dan dipilih. ”Kalau begitu, cabut saja kewarganegaraan saya sekalian karena toh saya sudah tidak lagi memiliki hak sebagai warga negara,” ujarnya.

Penasihat hukum Akil, Tamsil Sjoekoer, mengatakan, dengan jatuhnya vonis terhadap Susi dan Wawan, secara tidak langsung Akil juga telah dinyatakan bersalah menerima suap dalam perkara sengketa Pilkada Lebak. Padahal, sidang vonis terhadap Akil baru diadakan pekan depan. ”Ini bagian dari strategi KPK yang sejak awal telah membentuk opini bahwa Akil bersalah,” kata Tamsil.

KPK banding KPK memastikan akan mengajukan banding terhadap vonis Susi dan Wawan. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, ada perbedaan sudut pandang antara KPK dan majelis hakim. KPK meletakkan Susi bagian dari pihak yang menerima suap, sementara hakim meletakkan Susi sebagai pemberi suap.

Sementara vonis terhadap Wawan kurang dari dua pertiga tuntutan jaksa. Wawan dituntut hukuman 10 tahun penjara, tetapi majelis hanya memvonisnya 5 tahun penjara. (FAJ/BIL)

June 23, 2014

Jaksa: Anis Matta terima Rp 1,9 M dalam proyek impor benih kopi

kok tidak ditangkap ???

 

Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo | Senin, 24 Juni 2013 12:42

2403

Share

1852

Tweet

334

Google+

KIRIM


Jaksa: Anis Matta terima Rp 1,9 M dalam proyek impor benih kopi

Anis Matta. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) mengungkapkan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, terlibat dalam penggarapan proyek pengadaan benih kopi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2012-2013.

Bahkan, dari proyek itu Fathanah memberikan Anis Matta komisi Rp 1,9 miliar. Hal itu tercantum dalam surat dakwaan terhadap terdakwa kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq.

Duit itu, kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), diberikan Fathanah ke Anis atas perintah Luthfi. “Uang itu diberikan ke Anis Matta terkait kuota impor benih kopi,” kata JPU Avni Carolina saat membacakan berkas dakwaan Luthfi Hasan Ishaaq, di Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, Jakarta, Senin (24/6).

Uang sebesar Rp 1,9 miliar itu diserahkan ke Anis Matta melalui Yudi Setiawan. Jaksa Avni menyatakan, Anis Matta mendapat uang itu karena jabatannya selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretaris Jenderal PKS.

Menurut Jaksa Avni, Fathanah menerima berkas proyek pengadaan benih kopi itu dari nis Matta. Fathanah lantas meminta Luthfi memeriksa informasi ke Kementan. “Setelah diperiksa oleh anak buah Luthfi, ternyata informasi itu benar,” ujar Jaksa Avni.

[mtf]
FOLLOW


June 17, 2014

Hatta Rajasa Dilaporkan ke KPK

Kasus korupsi  Hatta Rajasa ketika menteri di Departemen Perhubungan juga masih gantung di KPK .  Saya sih tidak terlalu yakin Kasus ” ngutil Trilyunan” Hatta Rajasa di sektor Migas bakal terungkap atau dibawa ke pengadilan, mengingat yang menikmati uang haramnya sangat banyak, mulai dari keluarga besan Hatta sampai aparat penegak hukum.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/6/2014) siang, terkait kasus dugaan korupsi di sektor minyak dan gas.

Adapun mereka yang melaporkan adalah massa yang mengatasnamakan organisasi masyarakat Solidaritas Kerakyatan Khusus (SKK) Migas.

Kepada wartawan, Ferdinand Hutahayan Direktur Pengolahan Ormas SKK Migas, mengatakan, di bawah kepemimpinan Hatta saat itu, kebijakan pemerintah soal impor minyak tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 36 triliun per tahunnya.

“Kami melaporkan resmi temuan kami atas dugaan mafia Migas yang dilakukan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa,” kata Ferdinand kepada wartawan di kantor KPK.

Tidak hanya Hatta yang dilaporkannya, ormas SKK Migas yang menggandeng Ormas Badan Pemerhati (BP) Migas, juga turut melaporkan yang diduganya sebagai mafia migas Bos Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), Muhammad Riza Chalid ke KPK.

“Jadi sekarang tugas KPK menelusuri lebih jauh hasi temuan kami ini,” kata Ferdinand.

Selain melaporkan dugaan korupsi keduanya, para pelapor juga melakukan aksi unjukrasa. Bahkan, pendemo sempat membakar poster bergambar Hatta dan Riza Chalid di depan Kantor KPK, Jakarta.

Laporan dari SKK Migas dan BP Migas ini diterima pihak Humas KPK. Kepada pelapor, di depan pihak kepolisian, pihak Humas KPK mengatakan akan menyerahkan laporan ini ke bagian Dumas KPK untuk ditelaah lebih jauh.

 

+++++++++++

Samad: Kita Ini Dibodohi Terus, Impor Itu Bohong

Sabtu, 7 September 2013 | 16:58 WIB
KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua KPK Abraham Samad saat memberikan materi dalam Rakernas PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku prihatin dengan banyaknya potensi pemasukan negara yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tak jelas. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK bergerak secara progresif memberantas korupsi.

Saat memberikan materi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyoroti kebijakan impor pangan yang ditempuh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan KPK, banyak kebijakan impor yang tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh dari sekadar cukup.

“Kita ini dibodoh-bodohi terus, impor-impor itu bohong karena KPK sudah memelajarinya,” kata Samad.

Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

“Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta,” ujarnya.

Atas semua itu, dalam Rakernas PDI Perjuangan, ia mendorong agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. “Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya,” kata Samad

Samad: Kita Ini Dibodohi Terus, Impor Itu Bohong

Sabtu, 7 September 2013 | 16:58 WIB
KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua KPK Abraham Samad saat memberikan materi dalam Rakernas PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku prihatin dengan banyaknya potensi pemasukan negara yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tak jelas. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK bergerak secara progresif memberantas korupsi.

Saat memberikan materi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyoroti kebijakan impor pangan yang ditempuh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan KPK, banyak kebijakan impor yang tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh dari sekadar cukup.

“Kita ini dibodoh-bodohi terus, impor-impor itu bohong karena KPK sudah memelajarinya,” kata Samad.

Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

“Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta,” ujarnya.

Atas semua itu, dalam Rakernas PDI Perjuangan, ia mendorong agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. “Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya,” kata Samad

June 12, 2014

Suap Hutan Bogor, KPK Panggil Dirjen Planologi

Oh masih ada dirjen Planologi di negeri ini ??? Saya kira dirjen planologi sudah jadi divisi dari Pengembang Property..

KAMIS, 12 JUNI 2014 | 14:48 WIB

Suap Hutan Bogor, KPK Panggil Dirjen Planologi
Bupati Bogor, Rachmat Yasin dikawal keluar dari Gedung KPK, Jakarta (9/5). Ketiga tersangka ditangkap KPK beserta barang bukti uang tunai Rp1,5 miliar telah resmi menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan ditahan di rutan KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan, Bambang Supijanto. Ia bakal diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor. Kasus itu kini menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka.

“Dirjen akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YY,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui siaran pers, Kamis, 12 Juni 2014. YY adalah Fransiscus Xaverius Yohan Yap, tangan kanan bos PT Bukit Jonggol Asri dan PT Sentul City, Cahyadi Kumala Kwee alias Swee Teng. Cahyadi kini dilarang ke luar negeri. (Baca:Suap Lahan, KPK Periksa Sekretaris Rachmat Yasin)

Lingkup tugas Dirjen Planologi berkaitan dengan perizinan penggunaan hutan. Dirjen Planologi berwenang memberi izin penggunaan hutan dan alih fungsi hutan.

Hutan seluas 2.754 hektare di Bogor, menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, merupakan hutan lindung. Artinya, wewenang perizinannya ada di Kementerian Kehutanan.

Selain memanggil Bambang, terkait kasus yang sama, KPK juga memanggil Jo Shien Nie, pimpinan BCA KCP Melawai, dan Marlia Khaerunnisa, teller Bank CIMB Niaga.

Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor itu bermula dari operasi tangkap tangan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M. Zairin, dan kurir PT Bukit Joggol Asri, FX Yohan. (Baca: KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Bupati Bogor)

Pada 9 Mei 2014, KPK mengumumkan penetapan ketiga orang yang ditangkap itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin hutan tersebut. KPK meyakini komitmen suap ke Rachmat mencapai Rp 5 miliar.

MUHAMAD RIZKI

June 12, 2014

Diijon Dulu Sebelum Ditender

Gila memang praktek “tender project pemerintah” : mau pake eproc (electronic procurement), pake system yang paling ok di dunia pun, hasilnya samimawon.. karen proyek proyek ini semuanya sudah di “dagangkan” atau diijonkan sebelum masuk ke proses tender resmi. Konyol ! Saya sebagai warga pembayar pajak hari ini hanya mengelus dada. tapi tahun depan saya TIDAK AKAN MAU MEMBAYAR PAJAK lagi sampai urusan birokrasi (gaji birokrat) dan tender project pemerintah dibersihkan.

Diijon Dulu Sebelum Ditender
PT Adhi Karya Dimintai Setoran Rp 2,2 Miliar pada Proyek Hambalang
0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

JAKARTA, KOMPAS — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengatakan, jauh sebelum tender proyek Hambalang digelar, PT Adhi Karya sebenarnya telah mengijon proyek tersebut. Kompensasinya adalah PT Adhi Karya harus menyediakan fee di awal untuk dibagi-bagikan kepada pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sejumlah anggota DPR.
”Untuk mendapatkan proyek di kementerian, perusahaan sudah biasa melakukan ijon dan mengeluarkan uang di awal. Kalau tidak begitu, tidak mungkin dapat proyek. Jadi, tender itu hanya rekayasa, pemenangnya sebenarnya sudah ditentukan sejak awal,” kata Nazaruddin, saat menjadi saksi di sidang proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/6).

Pada saat mengijon proyek, lanjut Nazaruddin, sudah ditentukan besaran fee yang harus dikeluarkan untuk dibagi-bagikan ke pihak terkait. Besaran fee untuk proyek di kementerian 22-24 persen dari nilai kontrak di luar pajak. Uang fee ini biasanya dikeluarkan di awal untuk memuluskan proses anggaran di DPR dan pelaksanaan tender di kementerian yang bersangkutan.

Menurut Nazaruddin, terkait proyek Hambalang, PT Adhi Karya telah diputuskan menjadi pelaksana konstruksi proyek pada Maret 2010. Padahal, tender pelaksana konstruksi proyek baru rampung pada November 2010. ”Adapun untuk fee Hambalang, disepakati 18 persen dari nilai proyek konstruksi yang mencapai Rp 1,1 triliun,” ujarnya.

Nazaruddin mengatakan, yang menentukan PT Adhi Karya sebagai pelaksana proyek Hambalang adalah Anas Urbaningrum. Karena dibantu Anas mendapatkan proyek, PT Adhi Karya, menurut Nazaruddin, menyanggupi memberikan Rp 50 miliar kepada Anas, yang membutuhkan dana untuk pencalonannya sebagai ketua umum Partai Demokrat lewat kongres Demokrat.

Anas sebelumnya meminta uang di awal karena kongres Partai Demokrat digelar Mei 2010 atau sebelum tender konstruksi dilaksanakan.

Nazaruddin menjelaskan, karena PT Adhi Karya merupakan BUMN yang mencatatkan saham di bursa, tidak mungkin mencatat pengeluaran uang yang peruntukannya tak jelas dalam pembukuannya, seperti uang fee. Sebagai perusahaan terbuka, pembukuan keuangan PT Adhi Karya diawasi otoritas. ”Karena itu, pengeluaran uang fee disiasati melalui perusahaan subkontraktor,” ujarnya.

Sejauh ini, dalam kasus Hambalang, uang fee dimasukkan dalam pos untuk biaya subkontraktor, yang nantinya dikerjakan PT Dutasari Citralaras, kepunyaan Machfud Suroso. ”Jadi, Machfud Suroso sebenarnya tidak sekadar menjadi subkontraktor, tetapi juga mengatur pembagian fee proyek,” lanjut Nazaruddin.

Machfud Suroso, kata Nazaruddin, tercatat juga sebagai orang yang disiapkan Anas untuk mengatur fee proyek. Untuk pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Machfud memberikan uang fee kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, yang kemudian mendistribusikannya. Machfud juga menyalurkan dana ke DPR.

Sejauh ini, dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, total uang proyek Hambalang yang dibagi-bagikan ke sejumlah pihak mencapai Rp 45 miliar. Dana itu mengalir antara lain ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng melalui Choel Mallarangeng sebesar 550.000 dollar AS, Anas Urbaningrum sebesar Rp 2,21 miliar, Mahyudin Rp 500 juta, serta Olly Dondokambey dan anggota Badan Anggaran DPR Rp 2,5 miliar.

Pihak lain yang didakwa menerima fee Hambalang adalah Wafid Muharam, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, mantan Direktur Operasional I Jakarta PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noor, dan pemilik PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso.

Tiga tahap penyaluran
Di sidang kasus Hambalang lain, yang digelar sebelumnya, mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Teuku Bagus, selaku terdakwa, mengaku pernah dimintai Rp 2,2 miliar oleh pihak yang mengatasnamakan Anas Urbaningrum. Uang itu merupakan bagian dari fee proyek Hambalang yang dikerjakan Adhi Karya.

Menurut Teuku, pemberian uang atas nama Anas dalam tiga tahap. ”Tahap pertama Rp 1,5 miliar lewat Komisaris PT Dutasari Citralaras Munadi Herlambang. Kemudian Rp 500 juta atas permintaan direktur operasi saya, serta Rp 200 juta saya bayarkan kepada Ketut Darmawan, Direktur Operasi PT PP atas perintah Deputi Bidang Logistik Kementerian BUMN, Muchayat,” tuturnya.

Meski menyetujui pengeluaran uang atas nama Anas, Teuku mengaku tak mengenalnya. Saat menjadi saksi atau terdakwa kasus Hambalang, Anas berkali-kali menepis menerima uang proyek Hambalang. Demikian pula Machfud Suroso di sidang sebelumnya juga membantah memberikan fee proyek. (faj)

June 4, 2014

KERETA API Pejabat Indonesia Diduga Terima Suap

Kasus kereta api bekas eks Jepang saja sampai sekarang belum diurus tuntas.. Jika diurus pastinya si calon presiden (besan SBY) Hatta Rajasa harus mendekam di penjara !

TOKYO, SELASA — Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan untuk menghentikan bantuan pembangunan resmi (ODA) kepada Indonesia setelah terungkap kasus penyuapan yang dilakukan sebuah perusahaan Jepang di tiga negara, yakni Uzbekistan, Vietnam, dan Indonesia. Di Indonesia, penerima suap itu adalah pejabat yang menentukan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Para pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang, dikutip kantor berita Agence France-Presse (AFP), Selasa (3/6), membenarkan bahwa bantuan pembangunan resmi untuk Vietnam telah dibekukan sejak Senin. Jepang juga telah membekukan bantuan bagi Uzbekistan dan saat ini tengah membahas kemungkinan sanksi yang sama kepada Indonesia.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono ketika dikonfirmasi mengatakan belum bisa menanggapi berita itu karena kabar tersebut belum lengkap. Apalagi dalam pertemuan terakhir dengan pejabat Jepang di Solo, Jawa Tengah, pekan lalu, masalah suap ini tidak disinggung oleh mereka.

Penghentian sementara ODA tersebut dilakukan setelah terungkapnya kasus penyuapan yang dilakukan perusahaan konsultan Japan Transportation Consultants (JTC). Menurut laman harian The Japan Times, mengutip Kyodo, Selasa, sebuah tim panel independen menemukan bahwa JTC telah membayar uang suap 160 juta yen (sekitar Rp 18,4 miliar) kepada para pejabat yang terlibat dalam berbagai proyek di Indonesia, Uzbekistan, dan Vietnam periode 2009-2014.

Tiga proyek
Dalam sejumlah media di Jepang disebutkan, pejabat yang menerima suap menduduki posisi menentukan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Ia diduga menerima suap hingga 30 juta yen atau sekitar Rp 3,4 miliar untuk tiga proyek.

Belum jelas proyek apa di Indonesia yang terkait dengan kasus penyuapan tersebut. Namun, berdasarkan informasi di laman resmi JTC (www.jtc-con.co.jp), setidaknya ada tiga proyek di Indonesia yang melibatkan JTC sebagai konsultan dan masih berlangsung hingga saat ini.

Tiga proyek tersebut adalah pembangunan jalur ganda kereta api (KA) ruas Cikampek-Cirebon di jalur utara Jawa, jalur ganda KA ruas Kroya-Yogyakarta di jalur selatan Jawa, serta proyek elektrifikasi jalur utama Jawa dan pembangunan jalur ganda-ganda (double-double tracking).

Dalam proyek pembangunan jalur ganda Cikampek-Cirebon dan Kroya-Yogyakarta, laman JTC itu menyebut kliennya adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Semua proyek tersebut, berdasarkan data di laman resmi Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), dibiayai dengan ODA dari Pemerintah Jepang.

Khusus untuk kasus di Vietnam, kasus yang melibatkan JTC adalah pembangunan jalur 1 proyek pembangunan jalur KA urban kota Hanoi. Menurut harian Viet Nam News, enam pejabat yang terlibat dalam proyek ini telah ditahan pada Mei lalu, termasuk Tran Quoc Dong (50), Wakil Direktur Utama Vietnam Railways Corporation.

Mereka diduga menerima suap dari JTC sebesar 66-80 juta yen untuk memenangkan perusahaan konsultan tersebut di proyek yang juga dibiayai ODA dari Jepang.

Pemerintah Jepang menyatakan hanya akan melanjutkan lagi program bantuannya setelah Pemerintah Vietnam menyelidiki apakah JTC atau Vietnam Railways Corporation telah melanggar hukum. Selain itu, Tokyo juga menuntut Hanoi memastikan kasus serupa tak akan terjadi lagi. (DHF/MAR)

May 23, 2014

MK Batalkan Kewenangan DPR Bahas APBN Rinci

Semoga hal ini mengakhiri “pesta pora ” Banggar DPR .

 

 

JUMAT, 23 MEI 2014

Badan Anggaran Diisyaratkan Dihapus

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan DPR membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara rinci hingga tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) serta menunda pencairan anggaran karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.Pembatalan yang diputuskan, Kamis (22/5), merupakan pengabulan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Indonesia Budget Center, Indonesia Corruption Watch, Feri Amsari (dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang), dan Hifdzil Alim (peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

Mereka menyoal empat hal di dalam UU Keuangan Negara dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Itu antara lain keberadaan Badan Anggaran yang bersifat tetap, praktik pembintangan atau penundaan pencairan anggaran, pembahasan anggaran rinci hingga satuan tiga, serta kewenangan DPR membahas APBN Perubahan. Dua permohonan, yaitu eksistensi Badan Anggaran dan kewenangan membahas APBN Perubahan, ditolak MK.

Salah satu pasal yang dipersoalkan pemohon adalah Pasal 159 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan, ”APBN yang disetujui DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.”

Menurut MK, pembahasan secara terperinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja kementerian/lembaga menimbulkan persoalan konstitusional jika dilihat dari kewenangan DPR. Hal itu tidak sesuai dengan fungsi dan tugas DPR sebagai lembaga perwakilan yang seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya sangat rinci sampai tingkat kegiatan dan jenis belanja. MK menilai kegiatan dan jenis belanja merupakan urusan penyelenggaraan pemerintah negara yang dilaksanakan presiden selaku perencana dan pelaksana APBN.

”Ketika DPR melalui Badan Anggaran memiliki kewenangan untuk membahas RAPBN secara terperinci sampai tingkat kegiatan dan jenis belanja, pada saat itu, DPR telah melewati kewenangannya dalam melakukan fungsi anggaran dan telah terlalu jauh memasuki pelaksanaan perencanaan anggaran yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Pemberian tanda bintangTerkait pemberian tanda bintang, MK berpandangan praktik itu mengakibatkan mata anggaran yang dimaksud tidak mendapat otorisasi untuk digunakan. Menurut MK, praktik tersebut sudah masuk pada pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu bukan termasuk wilayah pengawasan DPR, seperti yang dimaksud UUD 1945. Adanya persyaratan dalam pencairan APBN juga dinilai sangat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Menurut MK, seharusnya tidak perlu ada pembahasan lagi setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN.

Terkait eksistensi Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, MK menolak membatalkannya. Menurut MK, pengaturan mengenai sifat dan susunan keanggotaan Badan Anggaran merupakan kebebasan dari pembentuk UU. Konstitusi tak mengatur apakah alat kelengkapan, termasuk Badan Anggaran, harus bersifat tetap atau sementara. Permasalahan penyimpangan atau praktik korupsi yang dilakukan oknum anggota Badan Anggaran dalam membahas APBN, menurut MK, tak ditentukan sifat tetap atau tidak Badan Anggaran.

Kuasa hukum pemohon, Erwin Natosmal Oemar, mengungkapkan, putusan MK bersifat kompromistis. MK mengabulkan dua gugatannya, tetapi menolak dua selebihnya. Namun, ia cukup puas ketika MK menyatakan DPR tak bisa lagi membahas anggaran hingga satuan tiga dan menunda pencairan anggaran. Itu karena dua kewenangan tersebutlah yang menjadi akar korupsi dan politik transaksional dalam pembahasan anggaran.

Sementara itu, anggota Panitia Khusus RUU Perubahan UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Fahri Hamzah, mengisyaratkan penghapusan Badan Anggaran dalam susunan alat kelengkapan DPR dengan membuat semacam badan keahlian untuk membahas anggaran lebih detail. ”Kami usahakan begitu (dihapus),” kata Fahri.

Penghapusan Badan Anggaran tidak mereduksi fungsi penganggaran yang melekat pada DPR. DPR tetap terlibat dalam pembahasan dan penyusunan anggaran, tetapi tidak sampai detail. ”Jadi, intinya anggota tidak lagi terlibat pada bagian yang diselesaikan badan keahlian. DPR fokus menjalankan fungsi politik,” ujarnya.(ANA/NTA)

May 23, 2014

Suryadharma Ali Akhirnya Jadi Tersangka

IKHLAS BERAMAL BERKORUPSI= DEPAG

KAMIS, 22 MEI 2014 | 19:01 WIB

TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Busyro Muqoddas mengatakan Menteri Agama Suryadharma Ali telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013. “Kasus sudah naik penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka,” kata Busyro melalui pesan pendek, Kamis, 22 Mei 2014. (Baca: Soal Dana Haji, KPK Akan Panggil Suryadharma Ali)

Suryadharma Ali pernah menjalani pemeriksaan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama hampir sebelas jam. Keluar sekitar pukul 20 WIB, Surya mengaku dicecar petugas KPK dengan pertanyan soal penyelenggaraan haji 2012-2013. “Tadi saya dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan penyelenggaraan haji, khususnya di pengadaan katering dan perumahan di Arab Saudi,” kata Surya di halaman gedung KPK, Selasa, 6 Mei 2014.

Surya mengatakan penyelidik KPK bertanya soal adanya dugaan anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat yang ikut “bermain” dalam pengadaan tersebut. “Tadi itu ditanyakan, tapi saya tak tahu apakah ada permainan begitu,” katanya. Meski begitu, Surya mengaku kerap mendengar isu kongkalikong dalam pengadaan katering dan perumahan bagi jemaah haji. “Isu itu bukan fakta.”

Menurut Surya, penyelidik KPK mendalami temuan tentang pemondokan-pemondokan yang tak layak. Surya mengklaim baru mengetahui hal itu dalam rapat evaluasi pasca-penyelenggaraan ibadah haji. “Dari evaluasi memang ada masalah, yaitu perumahan memang jelek,” kata Surya. Menurut dia, tim perumahan terpaksa mengambil perumahan yang jelek karena takut diambil negara lain. “Ada pesaing-pesaing yaitu negara lain.”

Ihwal adanya temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yakni transaksi mencurigakan hingga Rp 230 miliar dari pengelolaan dana haji tahun 2004-2012, Surya juga mengklaim tak ada masalah. “Itu fitnah,” katanya. Surya juga membantah ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara memainkan nilai tukar rupiah. “Bagaimana caranya itu? Jemaah haji menyetor langsung ke bank tanpa intervensi,” ujarnya.

Saat ditanya soal pernyataan Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin yang menyebutkan ada oknum berinisial AWH, ARF, dan FR yang diduga “bermain” dalam penyelenggaraan haji, Surya angkat bahu. “Itu tanya ke Pak Jasin,” katanya. (Baca: Diperiksa KPK, Suryadharma Bingung)

++++++++++++++++++++++

 

Suryadharma Ali Terkejut

Aburizal Bakrie Tetap Yakin Prabowo-Hatta

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (22/5), menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013. Suryadharma, saat ditanya komentarnya, tak menyangka ia ditetapkan sebagai tersangka.

Ketika dimintai konfirmasi di rumah dinasnya di Jakarta, Suryadharma mengatakan, ”Saya belum tahu. Kalau Pak Busyro (Muqoddas, Wakil Ketua KPK) yang kasih info, mungkin saja betul.”

Namun, hingga Kamis malam, Suryadharma baru mendengar dari Kompas. Dia heran dan tak pernah menyangka atas peningkatan status hukum itu. ”Doakan saja, ya,” ujar Suryadharma tanpa menguraikan lebih lanjut.

Suryadharma diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji dengan berbagai modus. Salah satu yang diduga dikorupsi Suryadharma adalah dana setoran awal ibadah haji yang dibayarkan masyarakat dan disalahgunakan untuk keberangkatan haji pejabat Kementerian Agama dan keluarganya.

”Dari hasil ekspose disimpulkan, dalam proses penyelenggaraan haji 2012/2013, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Karena itu, sejak hari ini (Kamis), pimpinan KPK menyimpulkan, dalam proses penyelenggaraan haji diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dengan menetapkan SDA (Suryadharma Ali) selaku Menteri Agama sebagai
tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

KPK memastikan Suryadharma bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Dalam surat perintah penyidikan yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Zulkarnain disebutkan, tersangka kasus korupsi haji adalah Suryadharma Ali dan kawan-kawan. Johan mengatakan, ihwal penyebutan itu tak lain untuk membuka peluang bagi KPK menjerat keterlibatan pihak lain.

KPK menjerat Suryadharma dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu juncto Pasal 65 KUHP. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini terancam hukuman pidana penjara seumur hidup.

Unsur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU, antara lain, adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun unsur dalam Pasal 3 UU Tipikor salah satunya menyalahgunakan wewenang.

Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma, antara lain, dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membayari pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Di antara keluarga yang ikut diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian Agama.

Menurut Johan, anggaran penyelenggaraan haji yang diduga dikorupsi Suryadharma mencapai Rp 1 triliun. Namun, berapa kerugian negara masih dihitung KPK. ”Tentu ini memprihatinkan. Sebelumnya (di Kementerian Agama) juga ada tindak pidana korupsi terkait pengadaan Al Quran,” kata Johan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah berada di Manila, Filipina, Kamis, telah mendengar kabar penetapan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012-2013.

Meski demikian, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin
Pasha menyatakan, hingga Kamis belum ada sikap resmi Presiden atas kabar itu. Sebab, sejauh ini belum ada pemberitahuan
melalui surat resmi KPK. ”Lazimnya nanti akan ada surat tembusan dari KPK kepada Presiden yang menerangkan status tersangka seorang menteri,” kata Julian.

Rombongan penyidik KPK tiba di Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Kamis sekitar pukul 18.00, untuk menggeledah kantor tersebut. Mereka langsung bergerak menyebar ke lantai dua dan lantai lima. Di lantai dua ada ruangan Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal. Adapun di lantai lima salah satunya ruang kerja Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu. Juga digeledah ruang sistem komputerisasi haji.

Hingga pukul 22.00, penggeledahan di Kementerian Agama masih berlangsung. Belasan penyidik dari KPK masih menggeledah beberapa ruang di kantor itu untuk mencari barang bukti keterlibatan Suryadharma dalam kasus korupsi dana haji.

Petugas jaga dan karyawan Kementerian Agama yang masih berada di kantor hingga Kamis malam mengatakan, saat penggeledahan dilakukan, Anggito masih berada di ruangannya.

Kepala Kepolisian Sektor Sawah Besar Komisaris Shinto Silitonga mengatakan, atas permintaan penyidik KPK, pihaknya datang dan mengamankan lokasi penggeledahan.

Setidaknya ada sembilan polisi yang dilibatkan. Lima polisi mengamankan kantor Suryadharma, empat lainnya berjaga di depan ruang sistem komputerisasi haji. ”Penyidik KPK meminta kami fokus mengamankan ruang Pak Menteri dan ruang sistem komputerisasi haji. Kami bertugas sesuai permintaan,” katanya.

PPP ikuti proses hukum

Partai Persatuan Pembangunan belum bersikap resmi terkait penetapan Ketua Umum Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi anggaran haji oleh KPK. PPP akan mengikuti proses hukum yang harus dijalani. ”Sekarang diikuti saja dulu prosesnya,” kata Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar.

Ditemui sebelum Rapat Pleno DPP Golkar, Kamis malam, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meyakini status tersangka dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, tidak akan berpengaruh terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

”Insya Allah tidak. Tidak ada hubungannya (dengan pemilihan Prabowo-Hatta) dalam Pilpres 9 Juli 2014,” ujar Aburizal sebelum mengawali rapat pleno yang mengagendakan langkah-langkah Golkar untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad H Wibowo juga menegaskan, koalisi Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB tetap berjalan. Koalisi juga tetap berkomitmen pada pemberantasan korupsi, seperti tertuang dalam visi-misi Prabowo-Hatta.

Namun, Dradjad menganggap pemilihan waktu penetapan Suryadharma sebagai tersangka cukup unik. ”Timing-nya, kok, unik sekali, tidak mungkin pimpinan KPK tidak tahu implikasi politis dari timing itu,” tuturnya.

(BIL/MBA/A14/WHY/OSA/NTA/RYO)

 

SDA Belum Mau Lepas Jabatan
Gerindra Yakin Pilihan ke Prabowo-Hatta Tak Terpengaruh
0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Agama Suryadharma Ali, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, belum berpikir untuk melepaskan jabatannya.

Suryadharma juga masih akan tetap mengambil peran dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji 2014. Demikian disampaikan Suryadharma di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (23/5).

Dalam kesempatan itu, Suryadharma juga menyatakan belum memahami bagian-bagian mana yang menyebabkan dia menjadi tersangka. Oleh karena itu, dia menyatakan akan menunggu proses hukum selanjutnya sembari berharap penetapannya sebagai tersangka merupakan kesalahpahaman belaka.

Hingga semalam, Wakil Presiden Boediono, sebagai pelaksana tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Filipina, juga belum menerima surat apa pun dari Suryadharma Ali terkait kasusnya.

Menurut Juru Bicara Wakil Presiden Boediono Yopie
Hidayat, Wapres hanya menjalankan tugas rutin sehari-hari dan tidak menangani masalah lain.

”Masalah terkait Menteri Agama Suryadharma Ali tentunya harus tetap ke Presiden Yudhoyono,” ujar Yopie.

MUI imbau mundur

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau Suryadharma untuk non-aktif atau mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, Suryadharma bisa lebih fokus menghadapi proses hukum di KPK.

Din merasa prihatin atas kasus tersebut, apalagi ini terkait dana penyelenggaraan ibadah haji.

”Sangat ironis, seorang Menteri Agama menjadi tersangka kasus korupsi. Kementerian Agama semestinya menjadi pembimbing moral umat dan bangsa, tetapi justru terlibat kasus bersifat amoral,” ujarnya.

Din mengaku sudah lama mendengar rumor tentang penyimpangan dalam penyelenggaraan haji dan khawatir sewaktu-waktu hal itu akan meledak. Salah satu akar masalahnya adalah adanya dana besar yang dikelola dengan model monopoli. Hal ini menjadi rentan serta memicu penyimpangan keuangan dan rentan korupsi karena terkait sub-kegiatan seperti transportasi, katering, dan akomodasi.

”Kita pegang prinsip praduga tak bersalah dan Presiden punya kewenangan terkait jabatan Menteri Agama. Namun, karena proses hukum makan waktu lama dan intensif sehingga bisa mengganggu kerjanya sebagai menteri, sebaiknya dia non-aktif. Beri kesempatan kepada yang bersangkutan agar lebih fokus menghadapi masalah hukum,” katanya.

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyarankan Suryadharma mundur sementara waktu sebagai Ketua Umum PPP. Jika tidak mundur sementara sebagai Ketua Umum PPP, hal itu dapat memengaruhi citra partai dan koalisi.

”Kalau mundur, citra PPP dapat terselamatkan,” katanya.

Prabowo-Hatta

Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengambil sikap menunggu proses hukum. Menurut Hatta, penetapan Suryadharma sebagai tersangka sama sekali tidak mengganggu koalisi yang dibangun.

”Kita tunggu saja bagaimana proses hukumnya,” ujar Hatta seusai mendampingi Prabowo menghadiri undangan makan malam wakil presiden ke-6 Try Sutrisno, semalam.

Prabowo juga mengaku, beberapa hari ini pihaknya belum berkomunikasi dengan Suryadharma. ”Saya akan menelepon Pak Suryadharma. Sudah beberapa hari ini tidak ada komunikasi langsung,” ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi juga berkeyakinan status SDA tidak akan memengaruhi calon pemilih untuk memilih Prabowo-Hatta.

PPP akan konsolidasi
Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy, secara terpisah, menegaskan, penetapan SDA sebagai tersangka murni dalam kedudukan sebagai pejabat publik sama sekali tidak terkait dengan posisinya sebagai Ketua Umum DPP PPP.

”Meski demikian, DPP PPP tetap akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila diperlukan,” katanya.

DPP PPP akan secepatnya menggelar rapat konsolidasi menyeluruh dan mendengarkan keterangan SDA untuk disikapi kedudukannya di organisasi. ”Saat ini DPP PPP belum mengambil kesimpulan atau melakukan tindakan organisasi apa pun,” katanya.

DPP PPP juga tidak akan mengevaluasi dukungannya kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta. ”DPP PPP meminta kepada seluruh jajaran fungsionaris dan kader PPP untuk tetap menjaga kekompakan,” ujar Romahurmuziy.

KPK tidak sembarangan
Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Komaruddin Hidayat, secara terpisah, di Jakarta, yakin, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak sembarangan. Selama ini, siapa pun yang masuk ”jaring” KPK sulit lolos karena mereka memiliki cukup bukti di pengadilan.

”Agar lebih berkonsentrasi menghadapi kasus hukum, lebih baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong Suryadharma Ali untuk mundur dari jabatan menteri agama. Jabatannya bisa diganti dengan orang lain yang bersih,” katanya.

Penetapan Menteri Agama sebagai tersangka, lanjut Komaruddin, merupakan pukulan berat bagi Kementerian Agama dan lembaga-lembaga keagamaan di bawahnya. Agar kasus serupa tak terulang, perlu perubahan radikal dalam penyelenggaraan haji dengan memperbaiki manajemen, bekerja lebih profesional, dan menutup peluang penyimpangan.

”Ke depan, menteri agama sebaiknya jangan diisi politisi dari jatah parpol, tetapi figur yang punya integritas, berkompeten, profesional, dan punya kepemimpinan yang bagus,” katanya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengharapkan KPK juga bisa membongkar semua yang terkait dengan Suryadharma Ali.

”Pasti SDA tidak sendiri dalam melakukan korupsi haji,” kata Ade.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana haji kemungkinan lebih dari satu. PPATK telah menemukan transaksi-transaksi mencurigakan terkait dana haji pada rekening beberapa orang, antara lain rekening pejabat Kementerian Agama dan anggota DPR.

”Saya tidak bisa menyebutkan siapa-siapa saja orangnya. Yang pasti ada anggota DPR yang beberapa kali melakukan transaksi mencurigakan terkait dana haji,” kata Muhammad Yusuf. (IAM/EDN/FER/FAJ/APA/WHY/HAR/A14)

May 8, 2014

Slogan ” tegar beriman” tapi korupsi jalan terus

Thu, 08 May 2014 09:03:30 GMT | By MULA-ANTARA

Rachmat Yasin Jarang Terlihat di Rumah Pribadi

Bogor (Antara) – Bupati Bogor Rahmat Yasin, yang telah ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsipada Rabu (7/5) malam, menurut petugas satuan pengamanan di Perumahan Taman Yasmin, kota Bogor, jarang terlihat di rumah pribadinya itu.


Rachmat Yasin Jarang Terlihat di Rumah Pribadi

Bogor (Antara) – Bupati Bogor Rahmat Yasin, yang telah ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsipada Rabu (7/5) malam, menurut petugas satuan pengamanan di Perumahan Taman Yasmin, kota Bogor, jarang terlihat di rumah pribadinya itu.

Amin (40), salah satu petugas Satpam di Jalan Wijaya Kusumaraya (WKARAYA), nomor 103, Perumahan Taman Yasmin, Kelurahan Cilendek Timur, kota Bogor, Jawa Barat, mengaku selama betugas 10 tahun jarang sekali melihat sosok bupati tersebut.

“Kalau bertemu pun bisa sebulan sekali, bahkan saya lupa kapan terakhir melihatnya,” katanya saat ditemui di lokasi rumah Bupati Bogor itu, Kamis dini hari.

Sedangkan menurut anggota Babinsa Cilendek Timur yang tidak mau disebutkan namanya menambahkan bahwa rumah tersebut hanya menjadi semacam rumah singgah bagi orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu.

“Karena memang jarang sekali dia ada di rumah ini. Ada juga datang cuma sebentar, lalu pergi lagi,” tambahnya.

Menurut Amin, anggota Satpam yang bertugas di Pos 2 perumahan itu, selain jarang sekali melihat sosok bupati tersebut, kalau bertemu pun bisa sebulan sekali.

“Bahkan saya lupa kapan terakhir melihatnya,” katanya.

Amin mengatakan, rumah berlantai dua tersebut memang jarang ditempati.

Selama ia bertugas, dirinya jarang sekali melihat kegiatan pemilik rumah itu.

“Paling waktu pencalonan bupati dulu pernah ramai karena saat itu tim suksesnya ada di sini. Ada juga kegiatan les anaknya pernah ramai,” ujarnya.

Selain jarang ditempati, menurut Amin, sosok bupati itu juga jarang bersosialisasi dengan warga sekitar maupun pengamanan.

“Paling kalau ke luar rumah, cuma klakson (mobil) saja, namun tidak menyapa,” ujarnya.

Amin juga menyebutkan, tidak pernah ada acara kumpul-kumpul atau mengundang warga sekitar di rumah, baik saat Lebaran atau puasa dan hari besar lainnya.

“Memang ini rumahnya, tapi domisilnya tidak di sini. Karena tidak pernah di sini. KTP nya kan di kabupaten Bogor,” ujar Amin.

Menurut dia, ia tahu rumah tersebut Rumah Bupati Bogor karena rumah tersebut setiap harinya dijaga oleh anggota Satpol PP.

“Tiga Satpol PP berjaga setiap pagi, kecuali malam tidak ada yang jaga,” ujarnya.

Aktivitas yang pernah ia lihat hanya pembatu rumah tangga dan tukang kebun yang keluar masuk rumah berukuran besar tersebut.

Sementara itu, pengamatan di lapangan, meski rumah tersebut terlihat kosong, tetapi dua orang pengunjung “misterius” mendatangi rumah tersebut.

Pengunjung pertama seorang pria dengan menggunakan mobil Mercedez Bens B 4412 F.

Berikutnya sekitar pukul 23.45 WIB pada Rabu tengah malam, mobil minibus F 1683 HB kembali memasuki rumah tersebut.

Kedua tamu tersebut enggan berkomentar terkait maksud kedatangannya, termasuk informasi tentang keberadaan RY, panggilan karib Rachmat Yasin.

KPK menangkap tangan Bupati Bogor, Rahmat Yasin, terkait pengurusan izin Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) Bogor-Puncak-Cianjur.

“Memang benar tadi dilakukan tangkap tangan, diamankan di sejumlah orang di masing-masing tempat. Pertama di restoran di Sentul Bogor sekitar pukul 16.15 WIB diamankan dua orang yaitu FXY dari swasta dan MZ (M. Zairin) sebagai kepala dinas di Kabupaten Bogor. Kemudian RY (Rahmat Yasin), Bupati Bogor di Perumahan Yasmin sekitar pukul 19.00 WIB,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu malam.

Johan melanjutkan setelah mengamankan FXY dan MZ, dua orang itu dibawa ke sebuah kantor di Sentul. Di sana ditemukan uang miliaran rupiah.

Johan mengatakan operasi tangkap tangan Bupati Bogor, M. Zairin sebagai Kepala Dinas di Kabupaten Bogor, serta pihak swasta itu berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat.

“Saya persisnya tidak tahu, apakah seminggu atau sebulan,” kata Johan tentang berapa lama Tim Penyidik KPK telah mengamati Bupati Bogor.(rr)

 

 

Kronologi Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditangkap KPK

Kronologi Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditangkap KPK

Bupati Bogor Rachmat Yasin. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu malam, 7 Mei 2014, mencokok Bupati Bogor Rachmat Yasin dari rumahnya di Perumahan Yasmin, Bogor. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu diduga terkait dengan pengusutan izin Rancangan Umum Tata Ruang di Bogor, Puncak, dan Cianjur.

“Ada dugaan ada transaksi terkait RUTR itu,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo dalam jumpa pers di kantornya, Rabu, 7 Mei 2014.

Menurut dia, Bupati Bogor itu  diciduk KPK di rumahnya sekitar pukul 19.00 WIB. Beberapa jam sebelumnya, KPK juga menangkap FXY, pegawai swasta, dan M. Zairin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, di sebuah restoran di kawasan Sentul. KPK lantas membawa FXY dan M. Zairin ke sebuah kantor di Sentul.

“Di sana kemudian ditemukan uang yang sekarang masih dihitung berapa jumlah persisnya. Tapi jumlahnya miliaran rupiah,” tutur Johan. “Penangkapan ini berdasar informasi yang dilaporkan masyarakat, kami berterima kasih kepada masyarakat.”

Johan mengatakan KPK juga menahan dua orang ajudan Bupati Bogor seorang supir, dan seorang staf perusahaan swasta. Dengan begitu, dalam operasi tersebut, setidaknya tujuh orang dibawa oleh KPK. Kini mereka masih menjalani pemeriksaan di kantor KPK.

“KPK ada kesempatan 1 x 24 jam untuk menyimpulkan apa benar terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Ini masih harus kita tunggu dari hasil pemeriksaan malam ini,” ucapnya.

Johan menyebutkan, Bupati Bogor itu  tiba di kantor KPK dan mulai diperiksa sekitar pukul 20.00 WIB. Artinya, KPK masih punya waktu hingga besok malam pukul 20.00 WIB untuk menentukan status mereka, siapa saja yang bakal jadi tersangka.
BUNGA MANGGIASI

 

++++

Kasus Rachmat Yasin, KPK Tangkap Wanita Berjilbab

 

TEMPO.COBogor - Juru bicara Bupati Bogor Rachmat Yasin, David Rizar Nugroho, membenarkan bahwa bosnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat ini dicokok saat sedang beristirahat di rumah pribadinya di Jalan Wijaya Kusumah, Komplek Taman Yasmin, Bogor pada Rabu malam, 7 Mei 2014.

Rachmat Yasin ditangkap bersama empat orang lainnya, yakni seorang pengusaha wanita berkerudung, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, camat, ajudan Bupati dan sopir pribadi Bupati, Unang. “Saya belum mengetahui siapa saja yang ikut dibawa. Kami fokus sama Pak Bupati,” kata David. “Jujur kami dan keluarga sangat terkejut dengan kejadian ini.”

Terkait informasi adanya barang bukti uang sebesar Rp 800 juta saat penangkapan, David menyatakan belum masuk ke substansi kasus yang menjerat atasannya. “Yang bisa saya pastikan, benar (Bupati ditangkap),” David menegaskan.

David menambahkan, keluarga serta semua pengurus partai sudah mengetahui penangkapan Rachmat Yasin. Namun, ia meminta masyarakat dan media mengedepankan asas praduga tidak bersalah. “Substansinya saya belum tahu. Karena belum bisa berkomunikasi dengan beliau,” kata Wakil Sekretaris DPW PPP Jawa Barat ini.

May 7, 2014

Diperiksa KPK, Suryadharma Bingung  

Diperiksa KPK, Suryadharma Bingung  

Ilustrasi haji. REUTERS/Amr Dalsh

Konflik Bersejarah Partai Ka'bah

 

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku bingung mengapa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dirinya terkait dengan penyelidikan penyelenggaraan dana haji 2012-2013. “Saya belum tahu penyelidikannya. Apa yang dipermasalahkan itu, saya belum tahu,” kata Suryadharma saat datang di gedung KPK, Selasa, 6 Mei 2014.

Suryadharma yang tiba di gedung KPK pukul 09.27 WIB mengatakan penyelenggaraan dana haji selalu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. “Haji 2012 sudah diaudit, haji 2013 sudah ada bulan Mei,” katanya. Dari hasil audit itu, dia melanjutkan, BPK tak menemukan adanya penyimpangan. “Maka itu mau cari tahu ke KPK.” (Baca: Sengkarut Dana Haji, Menteri Agama Terlibat?)

Anggaran dana untuk penyelenggaraan haji, menurut Suryadharma, harus melalui penetapan Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat. Dari anggaran itu, Suryadharma mengklaim tak ada yang diselewengkan untuk memberangkatkan haji keluarga pejabat Kementerian Agama. (Baca: Temuan PPATK, Bagaimana Dana Haji Itu Ditilap?)

Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, sebelumnya mengatakan lembaganya memeriksa Suryadharma terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 di Kementerian Agama. “Ada permintaan keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali,” katanya ketika dihubungi, Selasa, 6 Mei 2014.

Namun Johan mengatakan belum tahu materi yang akan ditanyakan kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Dia hanya menambahkan, Komisi menyelidiki kasus ini sejak Februari lalu.

Sebelumnya Johan mengatakan penyelidikan penyelenggaraan haji oleh KPK meliputi pengadaan barang dan jasa. Lembaganya, kata dia, belum mengusut ke penyimpangan setoran dana haji.

Johan mengatakan pengadaan barang dan jasa yang diusut lebih dari satu. Dalam pengadaan yang pelaksanaannya tahun 2012-2013 itu, anggaran yang dipakai diperkirakan melebihi Rp 100 miliar.

MUHAMAD RIZKI

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers