Archive for ‘White collar crime, corruption’

May 7, 2014

Diperiksa KPK, Suryadharma Bingung  

Diperiksa KPK, Suryadharma Bingung  

Ilustrasi haji. REUTERS/Amr Dalsh

Konflik Bersejarah Partai Ka'bah

 

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku bingung mengapa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dirinya terkait dengan penyelidikan penyelenggaraan dana haji 2012-2013. “Saya belum tahu penyelidikannya. Apa yang dipermasalahkan itu, saya belum tahu,” kata Suryadharma saat datang di gedung KPK, Selasa, 6 Mei 2014.

Suryadharma yang tiba di gedung KPK pukul 09.27 WIB mengatakan penyelenggaraan dana haji selalu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. “Haji 2012 sudah diaudit, haji 2013 sudah ada bulan Mei,” katanya. Dari hasil audit itu, dia melanjutkan, BPK tak menemukan adanya penyimpangan. “Maka itu mau cari tahu ke KPK.” (Baca: Sengkarut Dana Haji, Menteri Agama Terlibat?)

Anggaran dana untuk penyelenggaraan haji, menurut Suryadharma, harus melalui penetapan Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat. Dari anggaran itu, Suryadharma mengklaim tak ada yang diselewengkan untuk memberangkatkan haji keluarga pejabat Kementerian Agama. (Baca: Temuan PPATK, Bagaimana Dana Haji Itu Ditilap?)

Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, sebelumnya mengatakan lembaganya memeriksa Suryadharma terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 di Kementerian Agama. “Ada permintaan keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali,” katanya ketika dihubungi, Selasa, 6 Mei 2014.

Namun Johan mengatakan belum tahu materi yang akan ditanyakan kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Dia hanya menambahkan, Komisi menyelidiki kasus ini sejak Februari lalu.

Sebelumnya Johan mengatakan penyelidikan penyelenggaraan haji oleh KPK meliputi pengadaan barang dan jasa. Lembaganya, kata dia, belum mengusut ke penyimpangan setoran dana haji.

Johan mengatakan pengadaan barang dan jasa yang diusut lebih dari satu. Dalam pengadaan yang pelaksanaannya tahun 2012-2013 itu, anggaran yang dipakai diperkirakan melebihi Rp 100 miliar.

MUHAMAD RIZKI

May 6, 2014

Didakwa Banyak Kasus, Atut Terancam Tua di Bui  

Atut dan keluarga memang pesakitan yang bisanya hanya menyedot uang rakyat ! jadi tidak apalah dia dan keluarga di bui sampai  mati, daripada kel ini hidup juga hanya menyengsarakan warga Banten saja

 

Didakwa Banyak Kasus, Atut Terancam Tua di Bui  

Atut Chosiyah mencelupkan jarinya ke botol tinta usai mengikuti Pemilu di TPS 113 di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur (9/4). TEMPO/Afrilia Suryanis

 

TEMPO.COJakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Selasa, 6 Mei 2014, menggelar sidang perdana dugaan korupsi Gubernur Banten Atut Chosiyah. “Sidang terkait kasus Lebak,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo hari ini, 6 Mei 2014.

Atut dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut dokumen yang diperoleh Tempo, penuntut umum KPK merumuskan dakwaan Atut secara subsider. Secara primer, Atut didakwa dengan Pasal 6 ayat 1 a juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Secara subsider, Atut didakwa Pasal 13 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, perempuan 51 tahun itu terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 750 juta.

Dalam dokumen tersebut Atut tercantum bersama-sama dengan adiknya, Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, selaku Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama. Pada 1 Oktober 2013, keduanya melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu uang Rp 1 miliar kepada hakim Akil Mochtar. Ketika itu Akil menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Uang diberikan supaya memenangkan permohonan perkara calon Bupati-Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah-Kasmin, yang kalah dalam pilkada Lebak. Secara subsider, dokumen tersebut mencantumkan Atut bersama-sama Wawan memberi hadiah atau janji, yaitu memberi uang Rp 1 miliar ke Akil.

Selain kasus itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyidik perkara lain Atut, yaitu dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Banten. KPK juga berencana mengusut kasus tindak pidana pencucian uang. Untuk kasus ini, menurut juru bicara Johan Budi S.P, Atut terancam hukuman penjara 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Ini artinya Atut yang kini berusia 51 tahun itu bakal menghabiskan masa tuanya di penjara.

ANTON A | MUHAMAD RIZKI

 

++++++++++++++

 

Ratu Atut Mulai Diadili

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Atut didakwa menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memengaruhi putusan sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak, Banten.Atut menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/5). Atut tampak tenang mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ruang sidang ramai dipenuhi para pendukung Atut, sebagian besar ibu-ibu. Sidang Atut dipimpin oleh Majelis Hakim Matheus Samiadji.

Pada surat dakwaan yang dibacakan, JPU hanya menjerat Ratu Atut dengan satu dakwaan, yakni pemberian suap kepada Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Atut juga menjadi tersangka untuk kasus korupsi lainnya. Namun, kasusnya hingga kini masih dalam proses penyidikan.

Atut didakwa bersama-sama adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana, selaku Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP), memberikan uang Rp 1 miliar kepada hakim MK Akil Mochtar melalui Susi Tur Andayani.

”Uang diberikan dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara, agar Akil Mochtar selaku ketua panel hakim mengabulkan permohonan perkara konstitusi yang diajukan Amir Hamzah-Kasmin sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak periode 2013-2018,” kata JPU KPK Edy Hartoyo, saat membacakan surat dakwaan.

Kasus berawal saat digelar Pilkada Lebak pada 31 Agustus 2013. Pilkada dimenangi pasangan Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai pasangan calon terpilih.

Pada 11 September 2013, pasangan Amir Hamzah-Kasmin mengajukan gugatan ke MK.

Terkait gugatan tersebut, pada 22 September 2013 Atut bersama Wawan bertemu dengan Akil Mochtar di lobi Hotel JW Marriott Singapura.

”Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Akil memenangkan perkara konstitusi yang diajukan Amir Hamzah-Kasmin, supaya pemilihan umum bupati dan wakil bupati Lebak tahun 2013 dapat dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Lebak. Untuk itu terdakwa mengutus Tubagus Chaeri Wardana guna pengurusan perkaranya,’’ tutur Jaksa Edy.

Sesuai dakwaan jaksa, Atut dijerat Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

April 29, 2014

Lolos ke Senayan, Setya Novanto Malah Dibidik KPK

 

Politikus busuk satu ini banyak sekali pelindungnya mulai dari Dewi Fortuna sampai pejabat KPK. Bayangkan harusnya Setya Novanto (SN) sudah lama mendekam di penjara (lihat kasus Akil dan kasus PON) tapi dia selalu lolos.. Sekarang malah masih bisa mempertahankan kursinya di KPK. Untuk urusan Setya Novanto, saya khawatir KPK hanya bisa membidik tapi tidak bisa menembak atau menangkap SN . Semoga ke khawatiran saya salah

 

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan pengusutan dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik tak akan berhenti pada Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan lembaganya masih mencari bukti keterlibatan pihak lain. “Kalau ditemukan dua alat bukti yang kuat, kami akan tetapkan sebagai tersangka,” katanya saat dihubungi, Senin, 28 April 2014. Bambang enggan menyebutkan pihak yang dibidik lembaganya. “Masih rahasia.” (Baca: Setya Novanto: Saya Tak Pernah Urus E-KTP)

Sumber Tempo di komisi antikorupsi mengatakan lembaganya masih menelusuri dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. KPK menduga Ketua Fraksi Golkar yang diperkirakan kembali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu ikut mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. “Perannya akan terungkap lewat Andi Agustinus,” kata sumber ini.

Paulus Tannos, bos PT Sandipala Arthapura, perusahaan yang tergabung dalam konsorsium penggarap proyek e-KTP, mengatakan, “Agustinus adalah tangan kanan Setya.” Agustinus sudah dicegah ke luar negeri sejak Jumat pekan lalu. KPK menanyai Paulus di Singapura pada Agustus tahun lalu. (Baca: Nazar Bicara Dirinya, Setya Novanto dan E-KTP)

 

++++

Salah satu pertanyaannya soal keterlibatan Setya dalam proyek tersebut. Penyidik KPK bertanya soal perencanaan proyek di rumah Setya di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, pada Oktober 2011. Paulus mengaku mengenal Setya sejak penandatanganan kontrak pada Juli 2011. Menurut Paulus, pertemuan itu juga dihadiri Agustinus.

Sumber Tempo yang mengetahui pertemuan itu menambahkan, Setya meminta komisi 5 persen dari nilai proyek e-KTP supaya Sandipala bisa ikut menggarap proyek. Tapi Paulus menolak permintaan itu. Sumber yang sama mengatakan Setya kembali meminta fee kepada Paulus saat pertemuan berikutnya di Equity Tower.

Belakangan, fee yang diminta Setya meningkat jadi 7 persen. “Diperlukan uang untuk Komisi Pemerintahan DPR supaya proyek itu tak diributkan,” kata sumber ini menirukan ucapan Setya. Menurut sumber ini, Setya merupakan perencana utama proyek e-KTP dan mengamankan anggaran proyek tersebut di DPR. (Baca: KPK Mulai Bongkar Korupsi E-KTP)

Setya membantah tudingan Paulus. “Saya tak pernah tahu soal proyek e-KTP,” kata calon legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur ini. Setya juga menyatakan tak mengenal Paulus. Dia pun menyangkal meminta fee atau menerima duit dari proyek itu. “Itu ngarang saja. Saya tak pernah berkaitan dengan e-KTP.” Pun Setya menyatakan tak pernah berurusan dengan Andi Agustinus. “Dia bukan orang saya.”

Ihwal keterlibatan Setya juga pernah disampaikan oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamamd Nazaruddin. Nazaruddin menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR. Pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, mengatakan kliennya telah memaparkan kasus e-KTP kepada KPK.

MUHAMAD RIZKI | SINGGIH SOARES | WAYAN AGUS PURNOMO | STEFANUS PRAMON

April 23, 2014

KPK: Modus Hadi Poernomo Mirip Gayus Tambunan

KPK: Modus Hadi Poernomo Mirip Gayus Tambunan

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan kasus pajak PT Bank Central Asia yang melibatkan bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo memiliki kesamaan modus dengan kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. “Kasus begini ada kemiripan dengan Gayus, modusnya sama,” kata Busyro di gedung kantornya, Selasa, 22 April 2014.

Menurut Busyro, modusnya ada sesuatu yang diberikan kepada Hadi sehingga Hadi menyalahi aturan. “Ada yang mengajukan permohonan pembebasan pajak, dan modusnya, diberikankickback sehingga pejabat menyalahgunakan kewenangannya,” kata dia.

Sayangnya, Busyro mengaku tak tahu apakah ada duit yang diterima Hadi dari BCA.”Nanti dikembangkan lebih lanjut,” kata dia.Kasus Hadi Poernomo, Ini Sebab BCA Belum Dijerat  

Pada 21 April 2014, KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka terkait jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004. Hadi diduga mengubah keputusan sehingga PT Bank Central Asia tak jadi menyetor Rp 375 miliar uang pajak.

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, pegawai Direktorat Pajak, kini menjadi terpidana dan menghuni penjara Sukamiskin Bandung. Dia divonis 30 tahun atas sejumlah kejahatannya terkait pajak setelah peninjauan kembalinya ditolak Mahkamah Agung.

Gayus menjadi makelar kasus pajak, dan menerima banyak pemberian dari wajib pajak perorangan maupun perusahaan, sehingga meringankan nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak ke negara. (Baca: Inilah Enam Modus Permainan Pajak versi Gayus)

MUHAMAD RIZKI

 

April 23, 2014

 Pejabat Kemendagri Tersangka E-KTP

Sumber : http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/04/23/ArticleHtmls/Pejabat-Kemendagri-Tersangka-E-KTP-23042014003010.shtml?Mode=1#

Pejabat Kemendagri Tersangka E-KTP

KPK baru menjerat bagian kecil susunan besar korupsi e-KTP yang
melibatkan kementerian, DPR, dan swasta.

SETELAH hampir satutahun menyelidik, Komisi Pemberantasan Korupsi
akhirnya meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan
pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk
kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011 hingga 2012
ke tahap penyidikan.
KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

“Dari hasil gelar perkara dan permintaan keterangan sejumlah pihak,
ditetapkan S selaku pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP sebagai
tersangka. “S disangka dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tipikor
jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,” kata juru bicara KPK
Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen tidak melaksanakan proses
tender sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah. Terdapat tiga dugaan yang dilakukan Sugi
harto, yaitu penyelewengan proses tender, markup harga, dan adanya
timbal balik.

Guna menindaklanjuti penyidikan, KPK mengeledah Kantor Ditjen Dukcapil
di Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin. Itu dilakukan untuk mencari alat
bukti tambahan terkait dengan kasus tersebut.

Menurut Johan, proyek eKTP memiliki pagu anggaran Rp6 triliun dan
kerugian negara akibat dugaan korupsi masih dihitung KPK. Kasus tersebut
berasal dari pengaduan sekelompok masyarakat yang diterima sekitar 2012.
Hanya bagian kecil Selain itu, KPK mendapatkan informasi dari mantan
Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang memberikan data
yang dimilikinya. Kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief, mengatakan bahwa
KPK baru menjerat bagian kecil dari susunan besar korupsi e-KTP.

KPK harus menjerat pihak lain yang memiliki kewenangan lebih besar
daripada sekedar PPK. “KPK harus jerat pihak yang disebut oleh
Nazaruddin, seperti dari kementerian, DPR, swasta,” kata Elza. Nazar
juga sudah menyerahkan catatan yang berisi rincian bagan aliran uang dan
kronologi proyek e-KTP. Total proyek e-KTP sebesar Rp5,9 triliun yang
dikurangi PPN dan PPH menjadi Rp5,22 triliun.

Riil pekerjaan yang disepakati untuk kontraktor 51% sebesar Rp2,66
triliun, sedangkan markup sebesar 49%, atau Rp2,55 triliun. Markup itu
dibagikan 34% (Rp1,77 triliun) untuk DPR, Kemendagri, dan bos proyek,
yaitu Setya Novanto dan Anas Urbaningrum. Dalam data tersebut,
Nazaruddin pernah mengungkapkan pada Desember 2010, Sugiharto menerima
US$100 ribu.

Mendagri Gamawan Fauzi menghormati keputusan KPK terkait dengan
penetapan Sugiharto sebagai tersangka. Ia juga menghormati seluruh
proses hukum yang berjalan terkait dengan pemeriksaan kasus dugaan
korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP.

“Saya sangat menghormati keputusan KPK karena sejauh ini KPK selalu
profesional,” kata Gamawan. (Ant/P-5)

April 22, 2014

Akhir dari Hadi Purnomo

Sepandai pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga..
Updated: Tue, 22 Apr 2014 02:43:30 GMT | By Tribun News Berita Nasional News Feed

Modus Korupsi Pajak BCA yang Menjerat Hadi Poernomo


 

agfeed

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus pajak.

Pria yang baru hari ini pensiun sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diduga menyelahgunakan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan Wajib Pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 di Ditjen Pajak pada 2003-2004.

“Dari hasil ekspose (gelar perkara) yang dilakukan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK, bersepakat menetapkan saudara HP (Hadi Poernomo,-red) selaku Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia periode 2002-2004 dan kawan-kawan sebagai tersangka sebagaimana ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Abraham menceritakan kronologi kasus yang menjerat Hadi Poernomo itu.

Mulanya, pada 17 Juli 2003, PT BCA Tbk mengajukan surat keberatan transaksi non-performance loan (NPL) atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH Ditjen Pajak. Bank BCA keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet hitungan mereka adalah sebesar Rp 5,7 triliun.

Selanjutnya, Direktur PPH memproses, mengkaji dan mendalami keberatan pajak yang diajukan pihak Bank BCA itu. Dan dari pendalaman selama sekitar setahun atau pada 13 Maret 2004, Direktur PPH mengeluarkan hasil risalah beserta kesimpulan, bahwa keberatan pajak pihak Bank BCA itu ditolak.

Dan Bank BCA diwajibkan memenuhi pembayaran pajak Tahun 1999 dengan batas waktu 18 Juli 2003.

Namun, sehari sebelum batas jatuh tempo pembayaran pajak Bank BCA itu, rupanya Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan Direktur PPH melalui nota dinas agar mengubah kesimpulan keberatan Bank BCA menjadi ‘diterima’ seluruhnya.

“Di situlah peran Dirjen Pajak saudara PH,” kata Abraham.

Selanjutnya, tanpa memberikan waktu untuk Direktur PPH memberikan tanggapan yang berbeda atas kesimpulan keberatan diterima itu, Hadi Poernomo justru menerbitkan surat ketepan pajak nihil (SKPN) atas keberatan NPL Bank BCA pada 12 Juli 2004.

“Sehingga tidak ada waktu bagi Direktur PPH untuk memberikan tanggapan. Padahal kesimpulan Dirjen Pajak saudara PH itu berbeda dengan kesimpulan Direktur PPH,” ujar Abraham.

Selanjutnya, Direktur PPH mengirimkan kembali surat pengatar risalah keberatan wajib pajak Bank BCA dan nota dinas ke Hadi Poernomo.

“Saudara HP selaku Dirjen Pajak telah mengabaikan adanya fakta bahwa materi keberatan yang sama telah diajukan oleh bank lain. Jadi, ada bank lain yang punya permasalahan yang sama dan sudah ditolak, tapi dalam kasus Bank BCA, keberatannya diterima. Di sinilah duduk persoalannya,” tegas Abraham.

“Oleh karena itu, KPK menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat. Berdasarkan itulah KPK mengadakan eksposes (gelar perkara),” imbuhnya.

Abraham menyatakan, kerugian negara akibat korupsi penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Hadi Poernomo itu diperkirakan mencapai Rp 375 miliar. Sebab, seharusnya Bank BCA seharusnya membayar nilai pajak ke negara (Ditjen Pajak) tersebut jika pengajuan keberatan Bank BCA ditolak sebagaimana hasil kajian Direktur PPH.

“Berapa kerugian negaranya adalah yang tidak dibayarkan, atau yang tidak jadi diterima kurang oleh negara lebih Rp 375 miliar,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menambahkan, pengajuan keberatan atas kewajiban pajak 1999 itu baru dilakukan Bank BCA ke Ditjen Pajak pada 2003.

Dan Hadi Poernomor selaku Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan menerima seluruh keberatan pajak Bank BCA yang bertolak belakang dengan hasil kajian Direktur PPH.

“Padahal, keputusan soal itu harus berdasarkan pertimbangan yang teliti dan cermat. Dan itu sebagaimana Surat Edaran Dirjen Pajak sendiri,” sindir Bambang.

Baca Juga:

 

++++++++++++++++++++

 

Updated: Tue, 22 Apr 2014 02:43:30 GMT | By Tribun News Berita Nasional News Feed

Modus Korupsi Pajak BCA yang Menjerat Hadi Poernomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus pajak.

Pria yang baru hari ini pensiun sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diduga menyelahgunakan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan Wajib Pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 di Ditjen Pajak pada 2003-2004.

“Dari hasil ekspose (gelar perkara) yang dilakukan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK, bersepakat menetapkan saudara HP (Hadi Poernomo,-red) selaku Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia periode 2002-2004 dan kawan-kawan sebagai tersangka sebagaimana ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Abraham menceritakan kronologi kasus yang menjerat Hadi Poernomo itu.

Mulanya, pada 17 Juli 2003, PT BCA Tbk mengajukan surat keberatan transaksi non-performance loan (NPL) atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH Ditjen Pajak. Bank BCA keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet hitungan mereka adalah sebesar Rp 5,7 triliun.

Selanjutnya, Direktur PPH memproses, mengkaji dan mendalami keberatan pajak yang diajukan pihak Bank BCA itu. Dan dari pendalaman selama sekitar setahun atau pada 13 Maret 2004, Direktur PPH mengeluarkan hasil risalah beserta kesimpulan, bahwa keberatan pajak pihak Bank BCA itu ditolak.

Dan Bank BCA diwajibkan memenuhi pembayaran pajak Tahun 1999 dengan batas waktu 18 Juli 2003.

Namun, sehari sebelum batas jatuh tempo pembayaran pajak Bank BCA itu, rupanya Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan Direktur PPH melalui nota dinas agar mengubah kesimpulan keberatan Bank BCA menjadi ‘diterima’ seluruhnya.

“Di situlah peran Dirjen Pajak saudara PH,” kata Abraham.

Selanjutnya, tanpa memberikan waktu untuk Direktur PPH memberikan tanggapan yang berbeda atas kesimpulan keberatan diterima itu, Hadi Poernomo justru menerbitkan surat ketepan pajak nihil (SKPN) atas keberatan NPL Bank BCA pada 12 Juli 2004.

“Sehingga tidak ada waktu bagi Direktur PPH untuk memberikan tanggapan. Padahal kesimpulan Dirjen Pajak saudara PH itu berbeda dengan kesimpulan Direktur PPH,” ujar Abraham.

Selanjutnya, Direktur PPH mengirimkan kembali surat pengatar risalah keberatan wajib pajak Bank BCA dan nota dinas ke Hadi Poernomo.

“Saudara HP selaku Dirjen Pajak telah mengabaikan adanya fakta bahwa materi keberatan yang sama telah diajukan oleh bank lain. Jadi, ada bank lain yang punya permasalahan yang sama dan sudah ditolak, tapi dalam kasus Bank BCA, keberatannya diterima. Di sinilah duduk persoalannya,” tegas Abraham.

“Oleh karena itu, KPK menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat. Berdasarkan itulah KPK mengadakan eksposes (gelar perkara),” imbuhnya.

Abraham menyatakan, kerugian negara akibat korupsi penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Hadi Poernomo itu diperkirakan mencapai Rp 375 miliar. Sebab, seharusnya Bank BCA seharusnya membayar nilai pajak ke negara (Ditjen Pajak) tersebut jika pengajuan keberatan Bank BCA ditolak sebagaimana hasil kajian Direktur PPH.

“Berapa kerugian negaranya adalah yang tidak dibayarkan, atau yang tidak jadi diterima kurang oleh negara lebih Rp 375 miliar,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menambahkan, pengajuan keberatan atas kewajiban pajak 1999 itu baru dilakukan Bank BCA ke Ditjen Pajak pada 2003.

Dan Hadi Poernomor selaku Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan menerima seluruh keberatan pajak Bank BCA yang bertolak belakang dengan hasil kajian Direktur PPH.

“Padahal, keputusan soal itu harus berdasarkan pertimbangan yang teliti dan cermat. Dan itu sebagaimana Surat Edaran Dirjen Pajak sendiri,” sindir Bambang.

 

April 22, 2014

PNS Pemilik Rp 1,3 T Diduga Setor ke Perwira TNI

 

TEMPO.CO Jakarta- Transaksi Rp 1,3 triliun yang mencurigakan di rekening pegawai negeri sipil pemerintah daerah di luar Pulau Jawa sedang diselidiki penegak hukum. Sumber Tempo di kalangan penegak hukum mengatakan laporan transaksi mencurigakan itu telah

 

 

TEMPO.CO Jakarta- Transaksi Rp 1,3 triliun yang mencurigakan di rekening pegawai negeri sipil pemerintah daerah di luar Pulau Jawa sedang diselidiki penegak hukum. Sumber Tempo di kalangan penegak hukum mengatakan laporan transaksi mencurigakan itu telah diterima Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan enam bulan lalu. (Baca: Money Changer, Usaha Samaran PNS Pemilik Duit 1,3 T)

Menurut dia, transaksi mencurigakan ini terendus karena si PNS menyetorkan sendiri duitnya dalam jumlah besar secara cash ke bank. Nilai setornya mulai ratusan juta sampai Rp 10 miliar per hari. “PNS perempuan ini menenteng sendiri duit miliaran rupiah dalam sebuah tas. Kemudian duit tersebut disetor ke rekening Dolarnya dan dikonversi ke Rupiah,” kata sumber tersebut kepada Tempo, pekan lalu. (Baca: PNS Ini Punya Rekening Rp 1,3 T, Darimana Asalnya?)

Setelah itu, kata dia, uang tersebut diduga dipindahkan ke rekening seorang perwira Tentara Nasional Indonesia dan polisi berpangkat bintara. Belum jelas motif dan hubungan ketiganya, tapi menurut sumber Tempo, transaksi ini  diduga terkait penyelundupan bahan bakar minyak yang melewati perbatasan Singapura dan Indonesia.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kembali mengendus rekening mencurigakan milik seorang pegawai negeri pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Kali ini jumlah transaksinya tak tanggung-tanggung: Rp 1,3 triliun dalam lima tahun terakhir.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf menduga rekening mencurigakan ini terkait dengan bisnis penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan people smuggling atau penyelundupan imigran gelap di daerah perbatasan. “Uang di rekeningnya sangat-sangat tidak lazim, unsual, dan berindikasi mencurigakan. Karena uang disetor secara cash,” kata dia. (Baca: Kemendagri Tak Awasi Rekening Gendut PNS).

Tapi Yusuf enggan mengungkapkan identitas dan daerah tempat pegawai tersebut bekerja. (Baca:Rekening Gendut, PNS Ini Setor Cash Rp 10 M Sehari  )

 

 

 

+++++++++++++++++++++++

Rekening Gendut, PNS Ini Setor Cash Rp 10 M Sehari

Rekening Gendut, PNS Ini Setor Cash Rp 10 M Sehari  

TEMPO/Imam Yunni

 

TEMPO.COJakarta - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kembali mengendus rekening mencurigakan milik seorang pegawai negeri pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Kali ini jumlah transaksinya tak tanggung-tanggung: Rp 1,3 triliun dalam lima tahun terakhir.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan si PNS ini transaksinya per hari ratusan juta rupiah. “Bahkan, dalam satu hari pernah sampai Rp 10 miliar dan disetor cash,” kata Yusuf di kantornya, pekan lalu. (Baca: Kemendagri Tak Awasi Rekening Gendut PNS)

Menurut dia, uang yang disetor ke bank dalam bentuk dolar Singapura dengan pecahan 1.000-an dolar Singapora. ”Itu tidak lazim,” katanya. Asal-usul uang dolar tersebut belum diketahui. “Bisa Singapura atau Hongkong,” ujarnya. Uang dolar itu kemudian dikonversi ke rupiah dan dipindahbukukan ke rekening lain.

Setoran tunai dalam jumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah ini, kata Yusuf, menarik perhatian penyidik. “Tidak ada bisnis yang untungnya harian diserahkan cash dalam jumlah itu. Kalau pun ada mingguan atau bulanan,” katanya.

Kecurigaan PPATK makin lengkap ketika lembaga tersebut menemuk

April 17, 2014

Atut Akan Dinonaktifkan

gila juga Kementrian Dalam Negeri.

Gubernur sudah bercokol dipenjara berbulan bulan, statusnya sebagai gubernur masih “akan ” dicopot.. Birokrasi Indonesia masih sangat kondusif dan nyaman untuk para koruptor. Semoga pemerintahan baru yang akan datang dapat merombak abis birokrasi feodal agar  jadi profesional dan tidak korup

 

KAMIS, 17 APRIL 2014

Transaksi Mencurigakan Anak Atut Puluhan Miliar Rupiah

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri menyiapkan surat penonaktifan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten setelah mendengar informasi bahwa berkas perkara Atut akan segera dilimpahkan ke pengadilan.”Setelah membaca informasi itu dari media, saya langsung panggil Dirjen Otonomi Daerah (Djohermansyah Djohan) untuk mempersiapkan naskah surat itu. Jadi, ketika nanti dilimpahkan dan kita dapat nomor registrasi surat terdakwa Atut, surat penonaktifan bisa langsung dikirim ke Presiden supaya tak menunggu lama Atut dinonaktifkan saat statusnya sudah terdakwa,” tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Rabu (16/4).

Dengan status terdakwa, kepala daerah harus nonaktif dari jabatannya. Ketika putusan terhadap kepala daerah itu berkekuatan hukum tetap, barulah kepala daerah tersebut harus diberhentikan.

Gamawan melanjutkan, dalam surat keputusan penonaktifan itu, akan disebutkan pula bahwa Wakil Gubernur Banten Rano Karno akan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai gubernur.

Transaksi anak AtutData yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi soal laporan hasil analisis transaksi mencurigakan milik Atut juga menyebutkan adanya transaksi mencurigakan hingga puluhan miliar rupiah di rekening dua anaknya, Andika Hazrumy dan Andiara Aprilia. Keduanya diduga menerima aliran dana dari Atut yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, setiap kali menetapkan tersangka, termasuk dalam kasus dugaan korupsi penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, KPK selalu meminta data laporan hasil analisis transaksi mencurigakan milik tersangka, dalam hal ini Atut.

”Kami memang selalu meminta data transaksi mencurigakan tersangka dari PPATK. Kemudian PPATK akan mengirim LHA (laporan hasil analisis) ke transaksi mencurigakan di rekening tersangka. Dalam kasus RAC (Ratu Atut Chosiyah), PPATK memang sudah lama mengirim LHA ke KPK,” tutur Johan.

LHA transaksi mencurigakan pada rekening Atut yang diberikan PPATK kepada KPK antara lain berupa aliran dana masuk dan aliran dana keluar dari rekening yang bersangkutan. Dari data inilah, KPK bisa melacak pihak-pihak yang mengalirkan dana ke rekening Atut dan pihak-pihak yang menerima aliran dana dari rekening politikus Partai Golkar tersebut.

Dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Andika yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Banten tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 19,698 miliar. Jumlah itu merupakan yang dilaporkan Andika terakhir kali ke KPK pada tahun 2009.

Sementara adiknya, Andiara, belum diketahui secara resmi total harta kekayaannya karena belum tercatat sebagai penyelenggara negara. Namun, tak berbeda dengan kakaknya, Andiara juga diduga memiliki sejumlah rekening mencurigakan yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ibunya.

Secara terpisah, pengacara Atut, Andi Simangunsong, mengatakan, KPK pasti akan bertindak profesional dalam mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap kliennya atau anak-anaknya.

”Susah bagi saya untuk berkomentar karena Ibu Atut belum dimintakan klarifikasi,” katanya. (APA/BIL)

April 7, 2014

Politik Uang Bermeterai Jadi Modus Baru

politik duit ala MLM

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/04/07/ArticleHtmls/Politik-Uang-Bermeterai-Jadi-Modus-

Politik Uang Bermeterai Jadi Modus Baru


ICW menemukan praktik politik uang model multilevel marketing dengan perjanjian di kertas bermeterai.

BEBERAPA orang itu blusukan ke gang gang dan mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Tiap orang ditarget untuk merekrut 10 orang. Bila berhasil merekrut sejumlah itu, ia akan diberi imbalan Rp2 juta.
Kontrak perjanjian pun dibuat di atas kertas bermeterai.

Gambaran tersebut bukanlah praktik multi level marketing (MLM) yang tengah dilakukan perusahaan untuk memasarkan produk. Praktik itu merupa kan pola baru politik uang yang ditemukan tim Indonesia Corruption Watch (ICW) men jelang Pemilu Legislatif 2014.

“Modus politik uang sema kin berkembang dan masif. Mereka membuat jaringan menunjuk satu orang untuk mencari 10 suara dan mela kukan tanda tangan kontrak. Kalau mencapai target, akan dibayar. Uang diberikan se telah pemilu,“ kata peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, cara tersebut dipilih karena bisa menekan biaya kampanye dan lebih bisa dikontrol langsung ketimbang membeli baliho serta membagikan uang langsung.
“Saya yakin tindakan ini akan semakin meningkat sehari menjelang pemilihan,“ ujar Donal.

Dalam temuan itu ICW mencatat sedikitnya ada 135 kasus kecurangan dan praktik politik uang. Kasus tersebut terjadi hanya pada dua pekan masa kampanye terbuka. Partai Golkar tercatat paling banyak melakukan pelanggaran dan politik uang dengan 23 kasus, disusul PAN 19 kasus (lihat grafik).

Saat menanggapi temuan tersebut Wakil Sekjen PAN Aziz Subekti mengatakan pelanggaran yang dilakukan caleg harus ditindak. “PAN selalu mewanti-wanti supaya para caleg tidak melakukan pelanggaran. Kami menyerahkan semua pelanggaran untuk dibuktikan dan diproses.“

Peneliti ICW Abdullah Dahlan menjelaskan tindakan kecurangan itu lebih banyak dilakukan calon anggota DPRD kota dan kabupaten (60 kasus).
Caleg DPR tercatat sebanyak 37 kasus. “Tim sukses dan aparat pemerintah, termasuk kandidat, paling banyak melakukan kecurangan secara langsung, yakni 85%.“ Pengawas lemah Praktik politik uang kian masif, cetus Donal Fariz, karena pengawas pemilu (Bawaslu dan Panwaslu) masih lemah dalam memberikan sanksi tegas. “Bawaslu dan Panwaslu masih menjadi titik lemah. Hanya beberapa persen laporan kecurangan yang mereka tindak lanjuti.“

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Burhanuddin Muhtadi juga memiliki pandangan serupa.
“Pengawas pemilu terlalu lemah dalam pembuktian laporan kecurangan. Karena itu, instrumen hukum yang terlalu lemah untuk pembuktian harus diperbaiki,“ terang Burhan.

Pernyataan Burhan menemukan pembuktian di Yogyakarta. Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib mengatakan pihaknya kesulitan membuktikan laporan politik uang.

“Di DIY ada 10 laporan dan temuan indikasi politik uang. Namun, tidak ada satu pun yang bisa dilanjutkan hingga proses pengadilan.
Kami memproses dua kasus indikasi politik uang, tetapi dua-duanya lemah karena tidak ada saksi dan barang bukti,“ papar M Najib. (AT/YK/ Kim/Cah/X-2)

Baru-07042014001013.shtml?Mode=1#

April 7, 2014

Ketua KY Usulkan Gaji Hakim Agung 500Juta

Sekalian saja jadi 1 M /bulan.
Saya sendiri sudah tidak percaya dengan argumen gaji yang tinggi dapat mencegah tindak korupsi atau prilaku koruptif. Contoh paling gamblang adalah soal mantan ketua hakim MK, si Akil”the jakil” Mochtar dan ketua BP Migas Prof Rudi Rubiandini. Mereka sudah menerima take home salary sampai ratusan juta rupiah setiap bulan,tapi tidak pernah puas dan cenderung makin rakus untuk meminta uang suap.
Sabtu, 05/04/2014 14:09 WIB 
Duh! Ketua KY Usulkan Gaji Hakim Agung Rp 500 Juta per Bulan 
Rina Atriana – detikNews 

Suparman Marzuki (ari/detikcom) Jakarta – Hakim agung saat ini 
berpenghasilan sekitar Rp 30 juta per bulan. Sementara itu bawahannya, 
hakim tinggi justru mendapat penghasilan lebih besar yaitu sekitar Rp 40 
juta per bulan. 

“Gaji hakim agung saya dengar akan naik. Tapi tidak tahu apakah tahun 
ini atau kapan. Saya mengusulkan Rp 200 juta, kalau Pak Ketua KY Rp 500 
juta,” kata komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri, 
usai pembukaan seleksi calon hakim tahap II, di Megamendung, Bogor, Jawa 
Barat, Sabtu (5/4/2014). 

Ketua KY Suparman Marzuki tidak membantah pernyataan Taufiq. Menurutnya, 
Rp 500 juta layak diberikan mengingat banyaknya tanggung jawab yang 
diemban seorang hakim agung. 

“Singapura dengan beban kerja hakim tidak seperi kita, gajinya mencapai 
Rp 450 juta. Kita hanya Rp 30 juta. Padahal beban berkaranya begitu 
berat,” ujar Suparman. 

Menurut Suparman, kini tinggal menunggu keseriusan pemerintah terkait 
peningkatan kesejahteraan hakim agung ini. Ia khawatir jika gaji yang 
diberikan tidak mencukupi khawatir para hakim agung tersebut akan rentan 
tergoda suap.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers