Archive for ‘White collar crime, corruption’

February 20, 2014

BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana?

 

Pantes pengacara pada ngerubutin dan saling sikut untuk mendapatkan durian runtuh dari Atut. Siapa  pengacara yang doyan mengerubuti koruptor dan penjahat salah satunnya adalah Adnan Buyung Nasution. 

 

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/18/bcc-ratu-atut-bayar-tim-pengacara-hingga-rp-24-m-uang-dari-mana 

BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana? 
Selasa, 18 Februari 2014 19:19 WIB 
+ Share 
BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana? 
Warta Kota/henry lopulalan 
Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah selesai dipriksa Gedung 
KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014). Atut 
diperiksa sekitar delapan jam sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan 
dalam kasus proyek alat kesehatan di Provinsi Banten. 

20140203_195205_banten-crisis-center-demo-airin-di-kpk.jpg 
Banten Crisis Center Demo Airin di KPK 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta 
untuk segera menelusuri aliran dana Keluarga Ratu Atut Choisiyah yang 
diberikan kepada tim pengacara. 
Lembaga Banten Crisis Center (BCC) menyebut, meski tim pengacara dan 
klien terikat oleh kontrak kerja, yang perlu diperiksa adalah asal dana 
tersebut. 
Hal yang sama juga berlaku bagi para artis, sekalipun dikatakan terikat 
oleh kerja profesionalisme, KPK tetap menyita mobil-mobil yang diberikan. 
Juru bicara BCC, Rudy Gani menyebut, Firman Widjaja, kuasa hukum 
keluarga Ratut Atut mengatakan bahwa penetapan TPPU oleh KPK kepada 
Tubagus Chaery Wardana (Wawan), adik kandung Ratu Atut menunjukkan bahwa 
lembaga antikorupsi itu hanya mencari-cari kesalahan Wawan. Tindakan KPK 
itu, menurut Firman Widjaja, akan mendatangkan terror terhadap setiap 
para professional. 
Pernyataan Firman Widjaja, menurut Rudy, itu harus disikapi serius oleh 
KPK. KPK harus memeriksa dari mana uang yang digunakan untuk membayar 
Tim Pengacara keluarga Atut. 
“Harus diberlakukan kasus yang sama antara uang yang diberikan kepada 
para Artis dan juga kepada Tim Pengacara. Apapun profesinya, harus bisa 
diduga dari mana uang itu berasal. Menurut info yang saya terima, Atut 
membayar Rp 20 miliar hingga 24 miliar kepada Tim Pengacara. Uang itu 
dari mana?,” ujar Rudy, dari rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa 
(18/2/2014) . 

“Korupsi tetaplah korupsi dan uang yang didapat dari hasil korupsi 
tetaplah haram. Sehingga apapun profesinya, jika sudah patut diduga uang 
itu dari mana, harus diberlakukan status yang sama kepada para 
pengacara. Jika para artis bisa disita mobilnya meskipun dalam pengakuan 
adalah terkait dengan kerja profesionalnya, hal yang sama harus 
diterapkan kepada para pengacara,” ujar Rudy yang juga Ketua Bidang 
Politik PBHMI. 

Masih menurut Rudy, KPK harus menggunakan momentum kasus Banten untuk 
membantu bangsa dan negara membersihkan dinasti Atut yang telah 
melakukan perbudakan terselubung di Banten yang diawali dengan kasus 
Pilkada Lebak. 

Rudy yang Ketua Bidang Politik HMI menjelaskan, merujuk pada sejarah, 
kasus pilkada Lebak yang diungkap KPK mengingatkan perbudakan di daerah 
tersebut yang diungkap oleh Eduard Douwes Dekker dalam bukunya Max 
Havelaar yang ditulis pada 1860. 
Dalam buku Max Havelaar itu, Eduard Douwes Dekker menggunakan nama 
Multatuli yang artinya “Aku yang telah menderita banyak”, diungkap 
praktik perbudakan kejam yang dilakukan oleh keluarga Bupati Lebak dan 
kroni-kroninya termasuk korupsi serta kerja paksa. 

“Masyarakat Banten terutama Lebak harus melihat kasus keluarga Atut 
adalah pengulangan sejarah. Bangsa Indonesia harus melihat bahwa korupsi 
merupakan bentuk lain dari perbudakan yang mengakibatkan kemiskinan 
masyarakat. Sehingga Banten Crisis Center mendukung dan berada di 
belakang KPK dalam penuntasan kasus ini. Dan yang lebih penting lagi 
adalah, pengacara yang membantu keluarga Atut atau koruptor lain kita 
anggap sebagai musuh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Rudy. 
Belum ada konformasi dari pihak Ratu Atut atau pun dari tim pengacaranya 
soal pernyataan dari BCC yang menyebut uang bayaran tim pengacara Atut 
mencapai Rp 24 M. 

February 19, 2014

Tender ala pemerintahan Indonesia : 1 M jadi 3 M

Ini bukti konkrit lagi praktek mark up yang sudah jadi lazim dalam dunia TENDER di Indonesia. 1 M jadi 3 M, bayangkan ! Sama seperti project  atau project atau pembelian  yang lain. Tidak heran sekarang mengapa fasilitas di Kota “metropolitan” se Indonesia selalu buruk !  Yang paling memalukan misalnya ada pemerintah negara sahabat mau membantu pengelolaan sampah di kota Jakarta atau Bogor, eeh birokrat dan pejabat tingginnya malah minta duit komisi, atau WANI PIRO ?? Bejat sekali kelakuan para pejabat Indonesia, sampai sudah tidak bisa membendakan lagi mana project pemerintahnya, hibah atau project swasta, mereka pukul rata minta duit di depan !  
 
Sudah ada sistem Lelang Online macam LPSE, tidak terlalu mempengaruhi, karena hampir setiap tender selalu digawangi oleh para birokrat dari instansi terkait, dalam kasus Bus TransJakarta  eks China ini pembelian dan proses tender dipegang dan dikendalikan oleh DisHub Pemprov DKI !   Dibandingkan dengan kasus  HAMBALANG dan pembelian senjata  mungkin urusan bus ini sih keciiil ! 
 
 
 
Rabu, 19 Februari 2014 | 17:35 WIB

Geram Ahok Soal Busway: Bus Rp 1 M Ditulis Rp 3 M  

Geram Ahok Soal Busway: Bus Rp 1 M Ditulis Rp 3 M   

Sejumlah Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang dirusak saat diamankan di Polsek Penjaringan, Jakarta, (11/2). 4 BKTB dirusak oleh sejumlah supir yang menolak atas diberlakukannya trayek yang melewati jalur angkot KWK U11 dan KWK 01. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

 

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sudah membaca laporan Inspektorat Jenderal Provinsi DKI. Hasil pengendusan ditemukan sejumlah indikasi kecurangan dalam proses lelang pengadaan bus TransJakarta gandeng, juga Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

“Saya sudah terima laporan. Ada kecurangan dalam pengadaan bus TransJakarta dan BKTB. Kecurangan itu pada proses lelang,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2014. (Baca: Hari Ini, Inspektorat Lapor soal Busway ke Jokowi)

Menurut Ahok,  dari dokumen lelang itu ditemukan ada penggelembungan luar biasa pada harga. Pemenang tender pun juga sudah ditentukan. “Kecurangan itu, misalnya, harga bus yang harga aslinya di Cina sebesar Rp 1 miliar tapi dalam dokumen malah ditulis Rp 3 miliar,” kata Ahok. Selain itu, kata Ahok, pemenang tender juga sudah ditentukan. “Ini kan curang namanya.” (Baca: BPPT: Vendor Wajib Ganti Komponen Bus TransJakarta)

Karena itu, Ahok menduga ada sejumlah pihak terlibat dalam kasus pengadaan itu. Sebagai pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang, Dinas Perhubungan Jakarta diminta bertanggung jawab. “Mereka yang pegang anggaran, mereka juga panitia lelangnya TransJakarta dan BKTB,” kata Ahok.

Ahok menegaskan bahwa untuk mengetahui kecurangan-kecurangan yang terjadi secara lebih rinci, dia meminta Inspektorat Provinsi DKI turut melibatkan BPKP DKI Jakarta. “Perlu ahli audit keuangan, terutama penyelenggaraan proyek,” ujarnya. “Sekarang kan kita sudah bisa melihat mark up anggaran,” Ahok menambahkan. (Baca: BPKP Minta Dilibatkan Proses Tender Busway Karatan)

Sebanyak lima unit bus gandeng TransJakarta dan sepuluh unit bus BKTB impor dari Cina ditemukan dalam keadaan berkarat. Sebelumnya diduga penyebab karatan itu karena penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi tapi dinyatakan dengan harga suku cadang baru.

Sebetulnya beberapa merek ternama dan sudah teruji dari Eropa juga mengajukan diri turut dalam lelang pengadaan bus TransJakarta itu dengan harga wajar. Informasi menyebutkan harga satu unit bus gandeng benar-benar baru merek Eropa berada pada kisaran Rp 3 miliar termasuk ongkos kirim.

AW | ANT

February 14, 2014

Inilah Mentor Politik Ratu Atut

 
 
 
Headline
Ratu Atut Chosiyah SE – (Foto: inilah.com/Agus Priatna)
 
Oleh: Alfian Mujani
nasional – Jumat, 14 Februari 2014 | 14:29 WIB
 
 

INILAHCOM, Jakarta – Nama Ratu Atut Chosiyah SE memang sangat kesohor. Ia adalah Gubernur Banten yang diduga paling korup. Karena cap itu pula, anak TB Chasan Sohib, pengusaha-jawara Banten itu, berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Atut diduga terlibat banyak kasus penilepan uang negara melalui proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBD provinsi itu.

Yang tidak kesohor adalah siapa mentor politik Atut hingga tampil jadi penguasa di Banten, lalu kemudian berubah menjadi ‘monster’ yang ditakuti oleh siapapun yang menganggap uang sebagai Tuhan. Ketika Banten masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, Atut adalah hanya anak jawara yang memiliki perusahaan bernama CV Sinar Ciomas. Perusahaan kontraktor jembatan dan jalan.

Ketika menduduki bangku SMA kelas dua, Atut sempat menghilang, entah kemana. Ada yang bilang diungsikan ke Sukabumi. Ada juga yang bilang hijrah ke Bandung. Gosip yang berkembang pada waktu itu, Atut sudah menikah dan hamil. Wallahu’alam, hanya Atut dan keluarganya yang tahu mengapa pada sekitar 1980-an itu Atut menghilang dari Serang. Dan, kemudian muncul lagi sudah punya anak sebagai istri Hikmat Tomet (almarhum, red)

Pada saat Banten dikukuhkan sebagai provinsi, nama Atut belum muncul. Gubernur Banten pertama adalah Drs H Hakamuddin Djamal, MSi. Ia Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten periode 2002-2005. Hakam mulai menjabat pada 17 November 2000. Kemudian digantikan Djoko Munandar sebagai gubernur terpilih pada 11 Januari 2002.

Nama Atut muncul agak mengejutkan banyak kalangan tokoh politik Banten pada waktu itu seperti Eky Syahruddin (almarhum), Triana Sam’un, dan Mochtar Mandala yang aktif memperjuangkan pemisahan Banten dari Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, nama Atut muncul dan langsung bersanding dengan Djoko Munandar sebagai wakil gubernur.

Siapa arsitek di balik melesatnya nama Atut di pentas politik Provinsi Banten? Ya dialah Hakamuddin Djamal. Lelaki asal Makassar yang kini menduduki Komisaris PT Angkasa Pura I. Selama periode 2000-2002, Hakam intens bergaul dengan Chasan Sohib. Hampir tiap sore pada hari kerja, Chasan Sobih rajin nyambangi ruang kerja Hakamuddin.

Pada malam hari, tak jarang Atut menemani Hakamuddin bernyanyi di ruang karaoke. Hakamuddin yang saat itu staf ahli Mendagri memang dikenal piawai dalam mengatur strategi. Hakam juga pandai mengader Atut sebagai calon gubernur. Sebagai catatan, selain suka bernyanyi Hakamuddin juga punya hobi mengoleksi mobil-mobil mewah. Mirip dengan hobi TB Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Atut yang juga mendekam di ruang tahanan lembaga antirasuah itu.

Mengapa Hakamuddin merancang dan memasangkan Atut dengan DjokoMunandar, politisi PPP? Kok tidak dengan Triana Syam’un atau tokoh Banten yang lain? Inilah cerdiknya Hakamuddin sebagai mentor politik. Hakamuddin pasti tahu persis Djoko Munandar memiliki kelemahan finansial. Tetapi memiliki jumlah kursi yang memadai di DPRD Provinsi. Lalu, Atut yang membawa bendera Partai Golkar memiliki uang. Golkar sendiri pada waktu itu sedang terpuruk kena imbas Reformasi 1998.

Seperti sudah dirancang, Djoko Munandar hanya jadi Gubernur Banten tiga tahun. Djoko yang dilantik pada 11 Januari 2002, dinonaktifkan pada 10 Oktober 2005 karena tersangkut kasus korupsi. Djoko menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Banten. Dan, Atut pun naik menjadi Plt Gubernur Banten 2005-2007.

Pada Pemilukada 2008, Atut terpilih sebagai Guberur Banten periode 2008-2012. Pada Pemilukada 2012, Atut yang berpasangan dengan Rano Karno (PDI Perjuangan) terpilih lagi. Dan, seperti mengikuti jejak DjokoMunadar, Atut pun masuk tanahan KPK dalam kasus korupsi. Bedanya, Atut tak langsung non aktif dari jabatan Gubernur Banten

February 13, 2014

Ratu Atut Lempar Kesalahan ke Bekas Bawahannya

Ratu Atut Lempar Kesalahan ke Bekas Bawahannya  

Atut Chosiyah menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada 27 Desember 2013. Atut ditahan terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilu Kada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pengacara Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan, Firman Wijaya, mengatakan kliennya tak bertanggung jawab atas adanya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten. Menurut Firman, orang yang seharusnya bisa dimintai pertanggung jawaban adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten Djaja Buddy Suhardja.

“Djaja itu kuasa pengguna anggaran, sedangkan Ibu Atut tak mengetahui apa pun soal proyek itu karena gubernur memang tak mengurusi proyek,” kata Firman di halaman gedung kantornya, Rabu, 12 Februari 2014.

Menurut Firman, Atut tak ingin dipojokkan sebagai satu-satunya biang keladi adanya kasus dugaan korupsi itu. Dia menilai Atut ingin Komisi Pemberantasan Korupsi juga melihat peran pihak lain dalam kasus tersebut. “Kami ingin KPK fair dalam mengusut kasus ini,” ujarnya.

Rabu, 12 Februari 2014, Atut diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek alkes Banten. Mengenakan rompi tahanan, Atut tak bicara sedikit pun kepada wartawan.

Atut memecat Djadja Buddy Suhardja sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten pada 9 Desember 2013. Kabarnya, pemecatan itu karena Djaja buka-bukaan kepada penyidik KPK soal proyek alkes. Menurut Atut, Djaja sudah memasuki masa pensiun. Padahal, menurut Djaja, masa pensiunnya baru habis pada 1 Juni 2015.

February 12, 2014

Kapolri: Pengusaha Jangan Simpan Uang di Bank dan Bantal!

Iya siap, pak . Tapi  kawan kawan bapak kok masih  pada doyan simpen duit di rekening gendut dan di “istri ” muda

 

Wiji Nurhayat - detikfinance
Rabu, 12/02/2014 12:38 WIB

http://images.detik.com/content/2014/02/12/4/124024_sutarman320.jpg
Jakarta -Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menanggapi keluhan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi soal minimnya keamanan dan seringnya tindakan anarkis buruh kepada pengusaha.Sutarman menjamin keamanan dan keselamatan para pengusaha atau investor. Namun pengusaha juga diminta tidak ragu menanamkan uangnya untuk berinvestasi di dalam negeri.

“Jangan simpan uang Anda (pengusaha) di bank atau di bantal. Keluarkan dan investasikan uang Anda di Indonesia. Saya akan mengawal proses investasi Anda di Indonesia,” ungkap Sutarman dalam dialog terbatas di Hotel Kampensky Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Bagaimana caranya Kepolisian dapat menjamin keamanan pengusaha? Sutarman menjelaskan berdemo adalah hak buruh dan kepolisian akan memfasilitasi demo buruh. Ia menyatakan dengan tegas larangan buruh melakukan aksi anarkis dan sweeping. Apabila buruh melanggar aturan dan masuk pada ranah pidana.

“Saya menjamin keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Indonesia ini. Saya meminta bapak ibu kembali mengajak dan meminta investor untuk beinvestasi di Indonesia. Saya akan mengawal Anda dalam proses berinvestasi di Indonesia sehingga nyaman bisa berinvestasi di Indonesia. Kalau selama ini keamanan adalah beban atau cost yang besar bagi pengusaha setelah saya memimpin saya tegaskan itu tidak akan terjadi,” tuturnya.

Menurutnya keberadaan investor di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menopang bergeraknya bisnis dan ekonomi di Indonesia. Apalagi 75% kontribusi pendapatan negara didapat dari sektor bisnis dan usaha.

Selain itu, adanya investor/pengusaha dapat membuka banyak lapangan pekerjaan. Itu artinya jumlah pengangguran berkurang dan otomatis tindakan kriminal juga akan berkurang.

“Dengan begitu kita juga akan menjadi negara maju. Hal itu sudah terlihat tahun lalu krisis ekonomi dunia, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Ekonomi mikro dan makro kita terus didorong dan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan ini sangat luar biasa. Buruh dan pengusaha seperti ikan dan air yang saling berkepentingan. Indonesia masih membutuhkan investor karena banyak masyarakat kita yang masih menganggur,” jelasnya.(wij/hen)

February 11, 2014

Sudjadnan Sebut Megawati Tak Tanggung Jawab

 

Mamie nya Jokowi mana mau bertanggung jawab lah.. kapan dia pernah bertanggung jawab merugikan Indonesia seperti menjual Indosat dan Semen Gresik..  Sekarang masih punya ambisi ingin jadi RI 1 lagi.. wadoooohhh…

SELASA, 11 FEBRUARI 2014 | 07:32 WIB

Sudjadnan Sebut Megawati Tak Tanggung Jawab

Tersangka dugaan korupsi Kemenlu Sudjadnan Parnohadiningrat. ANTARA/Wahyu Putro A

B

TEMPO.COJakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat mengaku kecewa dengan mantan presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, Megawati enggan bertanggung jawab padahal telah memerintah terkait dengan penyelenggaraan konferensi internasional. Dalam kurun waktu 2003-2004, pemerintah mengadakan 17 konferensi internasional.

“Pada Oktober 2003 itu, pelaksananya nomor satu Hasan Wirajuda (Menteri Luar Negeri), nomor dua saya, perintah datang dari Bu Mega demi negara dan bangsa,” kata Sudjadnan di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 10 Februari 2014.

Sudjadnan menilai Megawati bukan pemimpin yang baik karena memerintahkan anak buah, dan anak buah itu melaksanakan perintah dengan baik, tapi tak membela anak buah ketika ada kesalahan.

Sudjadnan mengaku bersalah secara prosedural. Namun dia enggan disebut koruptor. “Saya tak nyolong duit negara. Saya melaksanakan perintah jabatan sekaligus perintah negara. Hasilnya, 106 kepala negara dalam dua tahun mendatangi konferensi dan negara mendapat Rp 43 triliun. Tapi hadiah bagi saya adalah penjara Cipinang,” katanya.

Sudjadnan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyelenggaraan beberapa konferensi internasional Departemen Luar Negeri. Perbuatannya diduga mengakibatkan kerugian hingga Rp 18 miliar.

“Nah, Rp 18 miliar dari mana? BPK saja belum mengaudit,” kata Sudjadnan. “Ada bendahara dan panitia, mereka yang bayar pada rekanan.”

MUHAMAD RIZKI

February 11, 2014

Korupsi Dana Haji di Kementrian Agama

Tidak ada kata Tobat di kementrian Agama. PNS di lingkup kementrian ini sudah menjadi Tuhan. Jadi mereka bebas korupsi dan mengutil uang ummat ! Logo ” ikhlas beramal ” harus diganti deh menjadi ”  Korupsi Berjamaah”

IKHLAS BERAMAL BERKORUPSI= DEPAG

SENIN, 10 FEBRUARI 2014 | 19:04 WIB

Dana Haji Diduga Dipakai Beli Mobil Pejabat

Dana Haji Diduga Dipakai Beli Mobil Pejabat  

Anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan laporan mengenai dugaan adanya aliran dana haji ke Menteri Agama, Maftuh Basyuni yang akan diserahkan ke KPK di Jakarta, (6/1). Foto: ANTARA/Widodo S.

TEMPO.COJakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin mengatakan dana haji yang diduga dikorupsi oleh oknum di kementeriannya diduga dipakai beli mobil. “Jangan sebut mobilnya apa. Yang jelas frekuensi uangnya beberapa kali. Jumlahnya besar-besar dan tidak sesuai jabatan serta fungsinya,” kata Jasin saat ditemui di kantornya, Senin, 10 Februari 2014. (Baca: Respons Menteri Agama Suryadharma Ali)

Pegawai yang diduga melakukan korupsi itu berada di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang memiliki akses mengurusi biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH). “Dirjen PHU Pak Anggito sudah bilang kalau memang ada (yang lakukan penyelewengan), tunjuklah. Artinya, saya dipersilakan menyebutkan nama. Tapi saya sebut inisialnya HWH, AR, dan FR, serta yang lain-lainnya saya lupa. Ini menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” kata Jasin.

Jasin enggan menyebutkan jumlah dana haji yang diduga diselewengkan itu dan detail merek dan jenis mobil tersebut. Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan PPATK dengan melakukan pendalaman terkait dugaan nama-nama tersebut. Inisial tersebut yang diduga melakukan korupsi dana haji bukan pegawai negeri sipil (PNS), tapi berhubungan dengan PNS.(baca: Korupsi Haji, Suryadharma: Kami Telah Membenahi)

Jasin menuturkan dalam audit dan penyelidikan aliran dana, PPATK-lah yang lebih berkapasitas. Pihaknya hanya melakukan audit kinerja dan tujuan tertentu, sehingga Kementerian Agama tidak bisa memantau aliran uang. “Itu flow of money (aliran uang) kan tidak berbunyi. Maka informasi dari PPATK perlu pendalaman dan penyelidikan,” ujarnya. (Baca: Dana Haji Menyimpang Capai Rp 80 Triliun)

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai penyelidikan ihwal kejanggalan pengelolaan dana haji periode 2012-2013 di Kementerian Agama. Kejanggalan itu tercium dari laporan hasil analisis yang dilakukan PPATK. “Ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana itu,” ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso pada Kamis pekan lalu.(baca: Soal Dana Haji, KPK Akan Panggil Suryadharma Ali  )

JUM’AT, 07 FEBRUARI 2014 | 06:32 WIB

Korupsi Dana Haji, Anggito: Belum Ada Informasi

Korupsi Dana Haji, Anggito: Belum Ada Informasi

Direktur Jendral Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Anggito Abimanyu. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai penyelidikan ihwal kejanggalan pengelolaan dana haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Meski menjabat sejak Juni 2012, Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu mengaku tak tahu-menahu ihwal penyelewengan dana itu.
“Saya belum diinformasikan mengenai adanya penyelewengan,” ujar Anggito melalui pesan singkat, Kamis, 6 Februari 2014.
Meskipun begitu, ia menyambut baik penyelidikan KPK terkait pengelolaan dana haji. Sepengetahuan Anggito, pengusutan KPK itu malah sudah dimulai sejak dua tahun lalu. “Kami menunggu hasilnya,” kata Anggito.(baca: KPK Minta Pendaftar Haji Tak Perlu Setor Uang)
Kejanggalan duit haji itu tercium dari laporan hasil analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana itu,” ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso.
Menurut dia, ada penggunaan yang tak sesuai dengan tujuan awal pengelolaan dana haji. Meski tak mau memerinci transaksi mencurigakan apa yang ditemukan lembaganya, Agus mengatakan PPATK telah menyerahkan beberapa laporan hasil analisis tentang dana haji pada KPK. Temuan-temuan itu disampaikan pada KPK tahun lalu.
Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi mencurigakan hingga Rp 230 miliar dari pengelolaan dana haji tahun 2004-2012. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun, dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun.
Tahun lalu, Kementerian Agama menelisik sejumlah pegawai negeri di lingkungannya yang terindikasi menggelapkan dana haji. Musababnya, PPATK menemukan aliran dana biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) ke rekening pribadi pegawai Kementerian Agama.(baca: Soal Dana Haji, KPK Akan Panggil Suryadharma Ali)
“Modusnya dana dari BPIH berpindah ke rekening pribadi pegawai Kemenag. Ada juga setelah dipindahkan ke rekening pribadi, dipindahkan lagi ke rekening temannya sesama pegawai Kemenag,” kata Agus di kantor PPATK, Senin, 7 Januari 2012.
Dia menyatakan, dana yang dipindahkan bervariasi, misalnya ada dana berpindah Rp 2,5 miliar. Ada pula uang BPIH yang digunakan untuk membeli mobil operasional pada 2011 dan 2012.
PPATK juga telah memeriksa 27 bank penerima setoran dan menghitung dana setoran awal tekait dengan BPIH untuk periode 2004-2011 senilai Rp 80 triliun. Nilai itu merupakan hitungan kasar tanpa menambahkan nilai manfaat dan mengurangi pengeluaran penyelenggaran haji.

+++

Menterinya macam begini… Apa kata dunia ??

RABU, 12 FEBRUARI 2014 | 07:47 WIB

Suryadharma Tak Tahu Dugaan Korupsi Rp 1,6 Miliar

 

TEMPO.COJakarta: Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku tidak mengetahui adanya dugaan korupsi Rp 1,6 miliar dalam penyelenggaraan haji pada 2012. “Rp 1,6 miliar? Kata siapa? Saya tidak tahu ada dugaan itu,” kata Suryadharma pada Selasa, 11 Februari 2014 di kantor Kementerian Agama, saat hendak memasuki mobilnya.

Suryadharma yang baru saja selesai melakukan paparan pantauan pelaksanaan haji bersama Direktur Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochamad Jasin tampak terburu-buru pergi meninggalkan kantornya. Ia tak banyak berkomentar dalam menanggapi pertanyaan para wartawan.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch menilai kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama masih relatif kecil nilainya. Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan kasus yang masih diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan pintu masuk untuk mengusut kasus yang lebih besar.

“Itu hanya pintu masuk saja, dugaan korupsi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) lebih besar,” kata Firdaus ketika dihubungi, Selasa, 11 Februari 2014. 

Menurut Firdaus, BPIH memang rawan dikorupsi. Musababnya, dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dimonopoli oleh Kementerian Agama. “Pengawas eksternal itu tidak ada,” ujar dia. Sehingga, kata dia, yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini yakni Menteri Agama Suryadharma Ali.

Adapun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas LK penyelenggara ibadah haji tahun 2012, diindikasikan kerugian keuangan sebesar Rp 1,665 miliar. Rincian kerugian tersebut lantaran adanya kelebihan pembayaran uang transportasi lembur di kantor sebesar Rp 1,606 miliar dan kelebihan pembayaran uang harian Rp 58,632 miliar.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengaku belum tahu soal penyelewengan dana haji di lingkungan Kemenag tersebut. Menurut dia, KPK baru menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2012 yang nilai kontraknya di atas Rp 100 miliar. “Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan haji,” kata Johan.

 

February 10, 2014

Kasus Adik Atut : Artis (AK) Bisa Dijerat Pencucian Uang

Wawan (Chaeri Wardhana), tampang sih mirip tukang ojek tapi berhasil menggaet artis dan ratu kecantikan berkat koleksi mobil mewahnya.. Ckck..
Jika koleksinya hasil kerja keras  dan puter otak sih tidak masalah. Tapi si Wawan ini mengkoleksi harta karena menggangsir dan merampok APBD Provinsi Banten dan kabupaten dibawahnya..
190875

Aura Bohay Kasih

Minggu, 09 Februari 2014 | 12:41 WIB

Kasus Adik Atut, Artis Bisa Dijerat Pencucian Uang

Sebuah mobil Lamborghini Aventador yang berada di garasi rumah Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan saat diperiksa petugas KPK, Jakarta (3/10). Mobil berplat nomor B 888 WAN itu diduga senilai Rp 12,2 miliar. TEMPO/Dasril Roszandi

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar pencucian uang, Yenti Garnasih, mengatakan artis penerima aliran dana Chaeri Wardana atau Wawan dapat dijerat dengan pembuktian terbalik.

Menurut Yenti, jika seorang artis membantah mobil dan apartemennya pemberian Wawan, melainkan beli sendiri, bisa ditanyakan dari mana sumber keuangannya hingga bisa membeli barang-barang tersebut. “Kalau dia jarang tampil tapi penghasilannya besar, kan, patut dicurigai dari mana sumber keuangannya,” ujar Yenti ketika dihubungi Tempo, Ahad, 9 Februari 2014.

Kemudian bisa ditelusuri apakah sumber keuangannya berkaitan dengan tersangka. Apabila terbukti dan ia ternyata melakukan pembiaran oleh pemberian yang harusnya patut dicurigai, bisa saja ia terjerat Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan minimal hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar.

Wawan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang oleh KPK pada 10 Januari 2014. Harta Wawan dikabarkan mengalir ke sejumlah artis. Sebelumnya Wawan juga telah menjadi tersangka dalam tiga kasus korupsi. KPK menjadikannya tersangka dalam kasus penanganan sengketa pemilihan Bupati Lebak, pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan, serta pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

TIKA PRIMANDARI

 

Misteri Tangisan Airin dan Munculnya Nama Aura Kasih

Kamis, 6 Februari 2014 10:26 WIB
Misteri Tangisan Airin dan Munculnya Nama Aura Kasih

Warta Kota/henry lopulalan/henry lopulalan
Airin Rachmi Diany

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua hari lalu, Senin (3/2/2014) siang, publik dikejutkan dengan tangisan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Airin menangis, matanya sembab, usai menjenguk suaminya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Airin kerap membesuk suaminya itu di tahanan namun baru kali ini Airin keluar tahanan dengan berlinang air mata. Tangisan Airin menjadi misteri sebab dia tidak mau menjelaskan apa penyebab dirinya menangis.

Adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu menutup rapat-rapat mulutnya dengan telapak tangan.

Sehari kemudian, tepatnya kemarin, muncul informasi soal aliran dana suami Airin yakni Wawan ke artis papan yang masih menjombolo, atas Aura Kasih.
Aura disebut-sebut ikut menerima aliran dana gelap dari Wawan setelah KPK menerima Laporan Hasil Audit (LHA) atas rekening milik Wawan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Namun, KPK belum menyebutkan jumlah uang yang masuk ke rekening Aura, dan sejumlah artis lainnya, dari Wawan. Apakah Wawan memiliki “kedekatan” dengan Aura Kasih? Heru Gunjani, personal manager Aura, yang dikonfirmasi Wartakota tidak tahu ada kedekatan keduanya.

Namun ditegaskan  Aura Kasih (25) mengenali wajah Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang dari bekas pacarnya dulu.

Heru menduga, bekas pacar Aura yang mengenalkan Aura ke Wawan.”Awalnya, yang kenal (Wawan) itu bukan Aura, tapi bekas pacar Aura yang terakhir,” jelas Heru.

Pacar Aura dulu, sebut Heru, teman satu klub mobil Lamborgini. “Dia (bekas pacar Aura) yang satu klub sama Wawan, bukan Aura,” jelas Heru.

Selama Aura menjalin kasih dengan bekas pacarnya itu, sambung Heru, “Dia (Aura) tahu, tapi nggak pernah dikenalkan (ke Wawan). Jadi Aura hanya tahu saja, tapi tidak kenal.” Setelah putus cinta, Aura tidak pernah tahu Wawan lagi.

Chaeri Wardana atau Wawan dijerat kasus berlapis dalam kasusnya di KPK. Selain tersangka di pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten, Chaeri Wardana jadi tersangka di proyek pengadaan alat kesehatan Tangerang Selatan dan proyek alat kesehatan Banten.

Terakhir, Chaeri Wardana disangka melakukan tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini KPK sudah menyita sejumlah hartanya demi kepentingan penyidikan. Harta-harta itu disita lantaran diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Sejumlah mobil mewah Wawan telah disita KPK.

Kuasa hukum Wawan, Firman  mengakui adanya transaksi kliennya ke seorang artis. Namun, dia memastikan aliran transaksi tersebut tak berkaitan dengan tindak pidana, baik sumbernya uangnya maupun peruntukannya.

“Artis, ya ada,” kata Firman saat dikonfimasi wartawan kemarin.

Dalam kesempatan sama, Firman juga mengakui KPK sudah mengantongi bukti transaksi keuangan Wawan. Dalam catatan transaksi itu, menurut Firman, akan membuka terang kasus Wawan.

“Pak Wawan punya catatan maut yang dapat menjelaskan duduk perkara Banten secara benderang. Ternyata catatan maut pak wawan dapat menjelaskan alir dan alur,” kata Firman.

February 5, 2014

Rudi Menangkan Bhatoegana, Kawan SMA Ibas Komplain

Industri Migas memang dikangkangi oleh Istana. Dulu Istana Cendana, sekarang Cikeas. 
Coba lihat saja Mafia  BBM  Moh Riza tidak pernah tersentuh sama sekali, karena dia masuk dalam lingkaran Istana.  Perusahaan “nggak jelas” tapi  pemilik berkawan dengan clan Istana Cikeas.. semua bisa diatur. 
 
SELASA, 04 FEBRUARI 2014 | 22:04 WIB

 

Rudi Menangkan Bhatoegana, Kawan SMA Ibas Komplain

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.COJakarta - Nama Edhie Baskoro Yudhoyono disebut dalam persidangan kasus suap yang menyeret Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Sebab, Deni Karmaina, kawan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas semasa SMA, adalah Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala. (baca: Ibas Disebut dalam Persidangan Rudi Rubiandini  )

Deni disebut komplain kepada Rudi Rubiandini lantaran SKK Migas menyetujui PT Timas sebagai pemenang proyek IDD Chevron untuk pengerjaan konstruksi terintegrasi instalasi bawah laut Gendalo-Gehem.

Ini diungkapkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Riyono, saat memutarkan rekaman percakapan telepon Gerhard Maarten Rumeser, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas. Dalam rekaman tersebut, hanya terdengar suara Gerhard. Berikut isinya:
- Halo..
- Itu gimana tuh yang apa, halo.. Yang itu..
- Ini apa, aku janji ngasih Rabu siang, ke itu, ke beliau, oke thank you..

Jaksa Riyono bertanya kepada Gerhard dengan siapa dia berbicara di sambungan telepon tersebut. “Itu masih inget dengan siapa?” tanyanya dalam persidangan untuk terdakwa Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa, 4 Februari 2014.

Gerhard mengaku berbicara dengan Deni Karmaina. Yang dimaksud dengan “beliau” adalah Rudi Rubiandini. Sedangkan yang diserahkan ke Rudi pada hari Rabu adalah dokumen.

Menurut Gerhard, telepon tersebut hanya berupa konfirmasi dan menyambung pembicaraan sebelumnya. Dalam pembicaraan itu, kawan sekolah Ibas ini berharap PT Saipem menang dalam tender proyek dari IDD Chevron tersebut. Namun yang menjadi pemenangnya malah PT Timas–yang komisarisnya adalah Ketua Komisi Energi Sutan Bhatoegana–karena penawaran harganya terendah.

“Kata Deni, tendernya tidak betullah, sehingga Timas harusnya dikalahkan, dalam konteks itu dia memberikan bukti-bukti, itulah alasannya dokumen itu,” kata Gerhard. Dia mengatakan lantas menyerahkan dokumen tersebut ke Rudi karena terkait dengan tender besar. “Approval-nya dari Pak Kepala.”(baca:‘Sepukul’, Kode Rudi Rubiandini Sebut Uang  )

Jaksa Riyono langsung mencecar apakah pembicaraan tersebut terkait permintaan duit Rudi sebesar US$ 500 ribu ke Deni. “Pembicaraan ini terkait adanya permintaan Pak Rudi dari Deni sebesar US$ 500 ribu?” tanyanya.

Gerhard mengaku tidak tahu karena langsung menyerahkan dokumen yang tersimpan dalam folder tersebut ke Rudi. Namun, ia tidak bisa memastikan isi folder tersebut berupa dokumen atau duit. “Saya kasih ke Pak Kepala, duitnya entah berapa, Pak Kepala akan datang ke saya kalau duitnya kurang. Tapi belakangan setelah saya cross check, menurut Pak Deni itu dokumen. Saya tidak mengecek ke Kepala,” katanya.(baca:Anak Buah Akui Terima ‘Titipan’ buat Rudi) 

Rudi pun mengaku pernah bertemu dengan Deni di Bimasena, Jakarta Selatan, pada 28 Juli 2013. “Deni Karmaina baru bertemu dua kali. Yang pertama diperkenalkan. Yang kedua ketemu sama Pak Sutan,” ujar Rudi seusai persidangan.

Dalam pertemuan tersebut, Rudi mengaku Deni mengajukan komplain dengan menyatakan di tender IDD Chevron ada permasalahan. “Ada komplain dan itu sudah terbiasa saya sebagai Kepala, jadi bukan hal yang baru dan bukan spesifik,” ujar mantan Wakil Menteri ESDM itu. Pada saat bersamaan, Sutan malah mengajukan protes ke Rudi karena duit tunjangan hari raya untuk Komisi Energi DPR masih kurang.(baca: Bhatoegana, Ngeri-ngeri Suap dan Kawat Gigi)

Ketika ditanya apakah Rudi menemui Deni karena berstatus kawan Ibas, Rudi mengaku tidak mengetahui perkawanan Ibas-Deni. “Saya enggak tahu, tuh,” katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Rudi, Rusydi A. Bakar, menanyakan soal Deni kepada Gerhard Maarten Rumeser. “Di berita acara pemeriksaan Saudara, ada yang menyebutkan ‘Deni dari PT Swiber dan mengatakan kepada saya teman sekolah Ibas sewaktu SMA’,” ujar Rusydi.

Gerhard pun membenarkan. “Iya, yang saya tahu dia direktur perusahaan minyak,” katanya.

LINDA TRIANITA

January 30, 2014

Kasus Pencucian Uang Wawan, KPK Cegah Pengusaha Impor Mobil Muhammad Ali

     Rabu, 29/01/2014 18:56 WIB

 

Ikhwanul Khabibi – detikNews
 
 

Jakarta – KPK telah menyita beberapa mobil mewah terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan. Pasca menyita mobil-mobil mewah milik Wawan, KPK mencegah seorang pengusaha impor mobil, Ali Muhammad atau Ali Idung.

“Sejak tanggal 28 Januari, KPK mengirimkan permintaan cegah atas nama Ali Muhammad, swasta terkait kasus TPPU TCW,” ujar Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2014).

Belum jelas apa kaitannya Ali Idung dengan kasus pencucian uang Wawan. Tapi setiap orang yang dicegah oleh KPK pasti dianggap tahu soal kasus yang tengah disidik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ternyata empat mobil mewah Wawan, yakni Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce dan Ferrari disita dari gudang show room milik Ali Idung. Penyidik pun langsung membawa keempat mobil itu dari gudang di kawasan Tanah Abang, Jakpus ke KPK.

Seperti diketahui, saat melakukan penggeledahan di rumah Wawan di Jl Denpasar VI, Jakarta Selatan, penyidik KPK hanya menemukan tiga mobil, yakni Lexus, Nissan GTR dan Toyota Land Cruiser. Padahal saat melakukan penggeledahan pada 9 Oktober silam, ditemukan 11 mobil mewah berbagai merk di rumah megah itu.

 

KPK cekal pemilik dealer Garasindo, Ali Idung

Kamis, 30 Januari 2014 10:00 WIB (3 jam yang lalu)Editor: 


 

 5Google +0 0 0

KPK cekal pemilik dealer Garasindo, Ali Idung - Terkait TPPU Wawan - Deretan mobil mewah milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang disita KPK ini menyeret nama pemilik dealer Garasindo, Ali Muhammad alias Ali Idung. KPK pun mengeluarkan surat cekal.

(Foto: KIKI BUDI HARTAWAN)Deretan mobil mewah milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang disita KPK ini menyeret nama pemilik dealer Garasindo, Ali Muhammad alias Ali Idung. KPK pun mengeluarkan surat cekal.



LENSAINDONESIA.COM: Penyitaan empat buah mobil super mewah milik Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan menjawab keraguan atas tudingan ketidaktegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas aset miilk Wawan.

Untuk menelusuri asal-usul mobil super mewah itu, KPK melayangkan surat cegah atas nama Ali Muhammad atau yang dikenal dengan nama Ali Idung. Ia merupakan orang yang menjadi perantara kepemilikan mobil puluhan miliar milik Wawan.

Baca juga: Ironi Chandra Hamzah: Dulu membela kini melawan KPK dan Disita KPK, mobil mewah Wawan masih kredit

“Sejak tanggal 28 Januari, KPK sudah melayangkan surat cegah bepergian ke luar negeri atas nama Ali Muhammad hingga enam bulan ke depan,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi pada LICOM di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin.

Ali Idung dikenal sebagai broker mobil mewah dari luar negeri. Dia merupakan pemilik dealer mobil Garasindo. Ali Idung memang pemain lama dalam dunia impor mobil.

Ali Idung disebut-sebut sebagai importir yang memanfaatkan fasilitas kedutaan dalam mendatangkan mobil-mobil mewah. Diduga, Wawan membeli empat mobil mewah yang terbilang jarang keberadaannya di Indonesia itu lewat tangan Ali Idung.

Meski demikian, Johan Budi mengaku tidak mengetahui apa kaitan Ali Idung dengan Wawan. “Yang pasti, seseorang yang dicegah itu adalah orang yang dianggap tahu tentang kasus yang sedang disidik dan diperlukan untuk tetap berada di sini (Indonesia),” ungkap Johan Budi.@rizky

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers