Babel Tawarkan Lahan Bisnis

Senin,
28 November 2011
INVESTASI
Babel Tawarkan Lahan Bisnis

Pangkal Pinang, Kompas – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menawarkan 37.500 hektar untuk kawasan pelabuhan dan industri terpadu. Kawasan itu dekat dengan alur pelayaran internasional yang memudahkan pengangkutan barang hasil produksi. Para investor dijanjikan pembebasan pajak selama lima tahun.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka Belitung Nazalius, beberapa negara mencari lahan ribuan hektar untuk kawasan industri dan pelabuhan terpadu. Korea Selatan termasuk negara agresif mencari lahan itu. ”Babel menawarkan tiga alternatif lokasi yang sudah diteliti kelayakannya. Babel sudah bekerja sama dengan Universitas Delft, Belanda, untuk meneliti kawasan Tanjung Berikat sebagai pelabuhan terpadu,” ujarnya, Minggu (27/11), di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Babel.

Alternatif pertama di Tanjung Berikat, Bangka Tengah. Di sana ada 20.000 hektar lahan siap dijadikan kawasan pelabuhan dan industri terpadu. ”Lahannya rata, jadi menekan biaya investasi untuk perataan lokasi. Untuk pelabuhan, industri, dan kawasan permukiman terpadu sangat cocok,” tuturnya

Tanjung Berikat terletak di tepi Selat Karimata yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I atau rute pelayaran internasional. Industri dengan orientasi ekspor cocok berlokasi di sana. Lokasi itu juga relatif berada di tengah dan relatif dekat dengan pusat pasar dalam negeri, seperti Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Babel juga menawarkan 7.500 hektar lahan di Tanjung Batu, Belitung. Kawasan itu terletak di tepi Selat Karimata dan Selat Gaspar. Selat Gaspar kerap dijadikan alternatif kapal yang melayari ALKI I. ”Lahan di Tanjung Batu sudah jadi milik pemerintah semua. Jadi, investor tidak perlu membebaskan lahan sendiri,” ujarnya.

Ada pula 10.000 hektar di kawasan Air Kelik, Belitung Timur, tetapi lahannya masih harus dibebaskan.

Bupati Bangka Tengah Erzaldi Rosman Djohan mengaku, pihaknya menyiapkan sejumlah insentif bagi investor yang tertarik ke Tanjung Berikat. ”Kami dan Pemprov Babel sudah mempromosikan kawasan ini kepada investor dari beberapa negara,” ujarnya. (RAZ)

Perusakan Membuat Freeport Memburuk

KISRUH INDUSTRIAL
Perusakan Membuat Freeport Memburuk
Kompas/A Ponco Anggoro

Karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja dan menutup akses ke areal perusahaan pertambangan itu di Checkpoint 1, areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (1/11). Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia meminta waktu sampai 9 November 2011 untuk bisa menuntaskan perundingan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan manajemen perusahaan pertambangan tersebut.

Timika, Kompas – Manajemen PT Freeport Indonesia secara terbuka mengungkapkan memburuknya situasi di Freeport. Kini mulai terjadi perusakan fasilitas produksi, seperti penggalian dan pengambilan jaringan pipa dari lokasi tambang Mil 27 menuju pabrik pengolahan.

Dalam jumpa pers yang digelar di Plaza 86, Jakarta, Selasa (1/11), manajemen memperlihatkan foto-foto perusakan pipa dan pencurian solar yang diambil dari helikopter. Namun, mereka belum mampu mengidentifikasi pelaku perusakan fasilitas produksi itu karena helikopter terbang terlalu tinggi.

”Kami siap melanjutkan dialog dengan serikat pekerja, kapan pun. Kalau bisa, hari ini,” kata Sinta Sirait, Executive Vice President PT Freeport Indonesia, di Jakarta.

Sinta menyayangkan terjadinya perusakan fasilitas produksi. ”Per hari, akibat pemblokadean dan perusakan pipa, Freeport merugi 18 juta-19 juta dollar AS,” ujarnya. Dividen dan royalti kepada negara senilai 8 juta dollar AS menjadi tidak terbayarkan. Produksi Freeport pun terhenti sejak 22 Oktober 2011.

Di lapangan, penanganan demonstrasi dan pemogokan karyawan Freeport bergeser ke tuduhan bahwa karyawan Freeport melarang pengiriman pasokan avtur ke Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika. Polisi akan menggunakan tudingan itu untuk membubarkan blokade karyawan. Tudingan itu juga menguak masalah serius lain, yaitu tidak hadirnya negara di sana karena kilang avtur yang ada ternyata milik Freeport. Maskapai penerbangan lain bertahun-tahun selalu membeli avtur dari Freeport.

Persoalan ini terungkap dari penjelasan Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Virgo H Solossa, di Timika, Selasa. Virgo

membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa karyawan yang mogok tidak pernah melarang pasokan avtur dari pelabuhan milik Freeport ke bandara, asalkan avtur itu tidak digunakan untuk pesawat milik maskapai Airfast yang digunakan bagi kepentingan Freeport.

”Sejak awal, kami sudah menjelaskan kepada berbagai pihak bahwa kami tidak pernah melarang avtur untuk pesawat perintis dan pesawat komersial lainnya. Yang kami larang hanya avtur untuk Airfast,” ujar Virgo. Untuk mencegah avtur digunakan Airfast, Virgo meminta distribusi avtur dikawal oleh karyawan.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob membenarkan pernyataan Virgo tersebut. Namun, kemudian yang terjadi, PT Freeport tidak mau avtur milik mereka digunakan oleh pesawat perintis atau pesawat komersial lain di bandara. ”Avtur itu ada, tetapi PT Freeport hanya mau avtur untuk Airfast,” lanjutnya.

Selama ini, kata Johannes, avtur untuk operasional pesawat di bandara dimiliki oleh PT Freeport karena hanya mereka yang memiliki kilang untuk menampung avtur. Maskapai dari pesawat perintis dan pesawat komersial lain yang beroperasi di bandara Timika membeli avtur dari Freeport. ”Sejak tahun 2009, kami sudah berulang kali meminta Pertamina dan pemerintah pusat membangun kilang avtur sendiri supaya tidak bergantung kepada Freeport,” ujar Johannes.

Akibat penghentian pasokan avtur, angkutan pesawat perintis ke 17 daerah terpencil di sembilan kabupaten di Papua dari bandara Timika terhenti sejak 15 Oktober. (APA/RYO)

Infrastruktur di NTT Jadi Prasyarat

Kamis,
20 Oktober 2011
Infrastruktur di NTT Jadi Prasyarat
Bank Mandiri Siap Kucurkan Kredit untuk Investor

Kupang, Kompas – Infrastruktur merupakan syarat mutlak untuk menarik investor ke Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi NTT harus menyediakan infrastruktur tersebut. Jika infrastruktur itu tidak tersedia, investor enggan masuk sehingga potensi di NTT akan sia-sia.

Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia NTT Freddy H Ongkosaputra mengemukakan hal itu di Kupang, Rabu (19/10). ”Investor akan masuk kalau disokong pemerintah,” kata Freddy.

Ia mencontohkan, pelabuhan untuk kapal pengangkut kontainer harus siap. Jalan sebagai penghubung antarkota juga harus memadai. Begitu pula tenaga listrik yang diperlukan industri.

”Investor itu sangat jeli. Mereka tahu ada potensi luar biasa di NTT. Tapi, apakah kita siap? Kalau NTT tidak siap, investor akan lari lagi,” kata Freddy.

Infrastruktur sebenarnya bukan hanya masalah NTT. Namun, masalah di hampir seluruh Indonesia. Masalah pokok pengembangan infrastruktur Indonesia adalah ketiadaan aturan pembebasan lahan. Akibat tidak adanya dukungan infrastruktur, ongkos produksi menjadi tinggi, harga barang tinggi. Inflasi pun merangkak naik.

Berdasarkan data indikator ekonomi NTT dari Bank Indonesia, ekspor nonmigas NTT sebesar 495.151 ton dengan nilai 1,298 miliar dollar AS per Juni 2011.

Kredit

Dari sisi perbankan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk siap mengucurkan kredit untuk investor yang akan masuk ke Nusa Tenggara ataupun industri yang ada di wilayah itu. Dengan syarat, industri dan investor itu layak bank (bankable).

Ditinjau dari potensi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur cukup menjanjikan. Potensi di NTB yang ditawarkan adalah jagung, sapi, rumput laut, dan pariwisata. Adapun NTT menawarkan jagung, garam, dan sapi.

Vice President Area Mataram Bank Mandiri Wicaksono Hario Putro memaparkan hal itu di Lembar, Lombok Barat, Selasa (18/10) malam.

”Selama investor atau industri itu bankable, kredit akan turun. Kami tidak mau menahan kredit,” kata Wicaksono.

Menurut Wicaksono, saat ini, terdapat banyak usaha di Nusa Tenggara yang sebenarnya memadai, tetapi belum layak bank. Kondisi itu berkaitan dengan tidak adanya jaminan dari usaha itu untuk memperoleh kredit.

”Misalnya, kelompok tani. Kalau gagal, siapa yang menjamin? Kalau kami cenderung menggunakan sistem perusahaan inti dan petani plasma. Dengan demikian, ada yang menjamin,” ujar Wicaksono.

Per 30 September 2011, Bank Mandiri area Mataram, yang mencakup NTB dan NTT, menyalurkan kredit Rp 903,489 miliar. Jumlah itu terdiri dari kredit untuk wilayah NTB sebesar Rp 560,999 triliun dan wilayah NTT sebesar Rp 341,885 triliun.

Komposisi kredit tersebut hampir merata antara usaha kecil, mikro, konsumer, dan komersial. Kredit usaha kecil sebesar Rp 220,2 miliar, kredit mikro Rp 198,545 miliar, kredit konsumer Rp 245,742 miliar, dan kredit komersial Rp 238,3 miliar.

Salah satu usaha masyarakat yang belum mendapat tawaran kredit adalah ternak sapi. Kompas mendatangi kelompok peternak sapi potong Ingin Sukses di Jontlak, Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Kelompok yang sudah berusia 20 tahun itu hingga kini belum pernah memperoleh kredit dari bank.

”Kami menggunakan uang yang dihimpun dari anggota sendiri untuk membeli sapi. Tapi, sekarang kami sudah mulai sistem simpan pinjam untuk anggota,” kata Muhsan, Ketua Ingin Sukses.

Muhsan tidak tahu, mengapa tak pernah ada bank yang menawarkan kredit untuk kelompoknya. Bahkan, tawaran kredit usaha rakyat juga tidak ada. Kini, dengan sistem simpan pinjam, anggota kelompok yang membutuhkan dana untuk keperluan ternak dapat meminjam dengan bunga 15 persen.

Agus Heryanto, salah seorang pembina kelompok peternak di Desa Jontlak mengakui, salah satu kendala memperoleh kredit adalah jaminan.

”Kelompok ini tidak memiliki badan hukum. Mungkin itu penyebab sulit memperoleh kredit,” katanya. (IDR)

STOP !!! TAMBANG DI RAJA AMPAT !!

Penjarahan terbaru di negeri Papua

++++
Senin, 18/07/2011 18:43 WIB
Kandungan Nikel Raja Ampat Akan Habis 100 Tahun?
Suhendra – detikFinance

Jakarta – Kandungan potensi nikel Raja Ampat diperkirakan hanya 50-100 juta metrik ton atau masuk kategori menengah. Kandungan ini tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan total cadangan nikel di Indonesia yang mencapai miliaran metrik ton.

Demikian disampaikan oleh pengamat pertambangan Priyo Pribadi Soemarno kepada detikFinance, Senin (18/7/2011)

“Raja Ampat kandungannya sampai 50-100 juta metrik ton, kalau di tambang terus menerus 100.000 ton sebulan saja, kurang dari waktu 100 tahun akan habis,” katanya.

Ia mengatakan fenomena menggenjot ekspor barang tambang termasuk nikel ke luar negeri saat ini sedang pesat-pesatnya. Hal ini terkait akan berlaku efektifnya undang-undang mineral dan batubara 2014 yang melarang ekspor bahan tambang yang belum diolah.

“Perebutan nikel marak paling hanya 2 tahun lagi oleh buyer, tahun 2014 dia tahu Indonesia tak boleh mengekspor biji nikel,” katanya.

Menurutnya yang menjadi kekhawatiran adalah kegiatan eksplorasi besar-besaran untuk ekspor yang tak diimbangi dengan aspek lingkungan justru akan berbuntut permasalahan dikemudian hari. Jika itu sampai merusak lingkungan, Indonesia akan dirugikan apalagi kawasan Raja Ampat masuk kawasan ekologi yang masih ‘perawan’ di Indonesia.

“Pertambangan nikel ini perlu membongkar lapisan tanah, yang kotor langsung lari ke laut. Nikel itu endapan pelapukan batu ultra basa, yang terbentuk dari Sulawesi sampai Maluku sampai jajaran maluku termasuk Papua,” katanya.

Priyo mengaku saat ini Indonesia belum menganut pengelolaan pertambangan berbasis manajemen secara regional. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah bisa memanfaatkan potensi tambangnya secara terencana dan bertanggung jawab.

“Tidak bisa dipungkiri sistem izin kewenangan pertambangan sudah ke Pemda berjalan tanpa dikontrol pusat,” katanya.

Seperti diketahui pertambangan nikel di Raja Ampat sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Gubernur Papua Barat Abraham Atururi sudah melarang pertambangan di Raja Ampat, namun kapal-kapal pembawa nikel dan kobalt menuju perusahaan Queensland Nickel milik jutawan Australia Clive Palmer terus terjadi.

PT ASP dan PT ASI adalah mitra pengusaha lokal penambang nikel ini. Warga sekitar mengatakan aktivitas tambang kedua perusahaan satu grup itu merusak kawasan Pantai Raja Ampat.

Sebanyak 15 Perusahaan tambang lain berhenti beroperasi setelah larangan gubernur itu, namun PT ASP dan PT ASI bertahan. Disebut-sebut, PT ASP dan PT ASI punya ‘beking’ pejabat dan militer di Jakarta.
(hen/dnl)

HUT ke-13, detikcom bagi-bagi 13 iPad 2, juga

De Jong Indonesian Membalas Budi

De Jong Indonesian Membalas Budi
Selasa, 15 Maret 2011 | 08:17 WIB

Istimewa
Para anggota De Jong Indonesian saat disambut Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (13/3/2011).

AMBON, KOMPAS.com – Pimpinan para pemain Belanda keturunan Indonesia, De Jong Indonesian, Sam Pormes, menegaskan, kedatangan mereka ke Indonesia karena ingin melihat tanah nenek moyang, selain melakukan balas budi. Sebanyak 21 pemain yang semuanya keturunan Maluku itu juga ingin bertemu sanak saudaranya.

“Sejak berangkat dari Belanda seluruh pemain sebenarnya sudah tidak sabar untuk segera tiba di Ambon, bertemu dengan sanak saudara serta menikmati keindahan tanah leluhurnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, seluruh pemain yang datang untuk mengikuti program “Indonesia Tanah Air Beta” itu, merupakan keturunan ketiga dari warga Maluku yang telah bermukim di Belanda sejak 60 tahun terakhir.

Sam Pormes mengatakan, kedatangan 21 pemain keturunan Maluku, tanpa Geovanni van Bronckhorst, untuk menunjukkan penghormatan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Maluku dapat membangun kembali daerah ini dari kehancuran akibat konflik sosial masa lalu.

“Ini bentuk balas budi kami kepada pemerintah dan masyarakat yang mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali rasa persaudaraan yang kuat. Saat ini kami hanya bisa membalas budi baik pemprov dan masyarakat dengan memberikan pendidikan sepak bola,” tandasnya.

Benju Nunumete (VVV Venlo), Mahiri Sabandar (NEC Nijmegen), Sagall Hertog (Top Oss), Martinus Titaley (Fortuna Sittard), Nicky Munz (PSV Eindhoven), Michel van Veen (Fortuna Sittard/KRG Genk), Allesio Franciscus (Fortuna Sittard), Timmy Hattu (VVV Venlo), dan Didi Taihuttu (Fortuna Sittard), serta didampingi Johnny Taihuttu (pelatih), Max Hattu (Asisten Pelatih).

Selama di Ambon 13-17 Maret, 21 pemain itu akan melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya pelatihan kepada pemain muda, pertandingan persahabatan, workshop pada pelatih lokal, serta mendukung pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) menggiring bola bersama 5.000 warga Ambon. (ANT)

Fadel Janjikan Anggaran Rp 985 Miliar untuk Realisasikan Lumbung Ikan

Fadel Janjikan Anggaran Rp 985 Miliar untuk Realisasikan Lumbung Ikan
Senin, 7 Maret 2011 | 16:38
KKP ingin hasil tangkapan ikan tidak begitu saja diekspor secara gelondongan tetapi diolah terlebih dulu sehingga produk perikanan tersebut memiliki nilai tambah.

AMBON – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menjanjikan dana Rp 985 miliar pada 2011 untuk merealisasikan konsep Maluku sebagai lumbung ikan nasional yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon pada 3 Agustus 2010.

Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu di Ambon, Senin, mengatakan, janji Menteri Fadel tersebut disampaikan saat dia memaparkan konsep strategi dan rencana aksi daerah ini sebagai lumbung ikan kepada Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, pekan lalu.

“Saat itu Menteri Fadel menjanjikan dana Rp 985 miliar untuk tahun anggaran 2011. Hanya saja alokasinya di APBN atau APBN Perubahan itu belum dijabarkan,” ujarnya.

Pastinya, menurut Gubernur, realisasi lumbung ikan tersebut melibatkan kementerian sektoral sehingga perlu adanya sinergitas program.

“Banyak kementerian terlibat di program tersebut dengan koordinatornya Menteri Fadel yang diharapkan dalam waktu dekat telah direalisasikan,” katanya.

Gubernur menjamin perangkat daerah di Maluku siap mengemban tanggung jawab untuk merealisasikan program lumbung ikan tersebut.

“Kami pada prinsipnya telah siap mengemban tugas mewujudkan Maluku menjadi lumbung ikan nasional karena terpenting alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk merealisasikan konse strategi dan rencana aksi,” ujarnya.

Gubernur mengakui konsep strategi dan rencana aksi lumbung ikan sebenarnya telah diserahkan kepada Menteri Fadel pada November 2010, tapi berbagai kesibukan tugas sehingga baru bisa dipaparkan di Jakarta pada pekan lalu.

“Tim pakar dari IPB yang dikoordinir Prof.DR.Ir.John Haluan, M.SC telah mempresentasikannya di Ambon pada 9 Oktober 2010, selanjutnya dimantapkan dengan pakar kelautan dan perikanan dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon sehingga program tersebut siap dikembangkan,” katanya.

Maluku memiliki laut seluas 658.294,69 km2 atau 92,4 persen dari wilayah 712.479,65 km2 dengan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Potensi lestari ikan sebesar 1,64 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan 300 – 500 ton per tahun. (tk/ant)

Chairul Tanjung Siap Tanam US$ 1 Miliar ke Proyek Koridor Ekonomi

detikFinance » Ekonomi Bisnis

Jumat, 18/02/2011 18:30 WIB
Chairul Tanjung Siap Tanam US$ 1 Miliar ke Proyek Koridor Ekonomi
Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta – Salah satu orang terkaya di Indonesia yakni Chairul Tanjung menyatakan komitmennya untuk menanamkan uangnya minimal US$ 1 miliar atau Rp 9 triliun untuk proyek koridor ekonomi yang akan dijalankan pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (18/2/2011).

“Ada yang mengatakan US$ 2 miliar, CT (Chairul Tanjung) sudah di atas US$ 1 miliar. Jadi saya yakin kok ada pengusaha yang sampai US$ 2-3 miliar. Cukup okelah, semakin ke Timur insentifnya tentu akan tambah banyak,” ungkapnya.

Chairul Tanjung rencananya akan melakukan investasi di koridor ekonomi lewat perusahaannya yaitu Trans Corp.

Seperti diketahui, pemerintah tengah gencar menawarkan proyek-proyek ke investor asing dalam rangka mengembangkan industri dalam kemasan koridor-koridor ekonomi.

Hatta menyebutkan perusahaan-perusahaan pelat merah telah menyatakan komitmennya untuk menyumbang dalam program tersebut dengan pemberian dana sebesar US$ 40 miliar. Sedangkan untuk investor swasta, lanjut Hatta, diharapkan bisa menyumbang lebih dari itu.

“Kalau BUMN saja siap US$ 40 miliar. Saya harap swasta tidak kurang dari itulah. Saya belum bicara, nanti kita ketemu dululah,” ujarnya.

Hatta menyatakan Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menangani program pengembangan koridor ekonomi yang diproyeksikan tuntas pada 2025. Tim tersebut akan diketuai oleh dirinya sendiri.

Hatta bersama timnya baru-baru ini mengadakan lawatan bisnis ke Korea Selatan terkait prospek investasi negara tersebut di Indonesia. “Saya yakin Korsel bisa US$ 20 miliar karena yang sudah di pipeline saja mencapai US$ 12 miliar,” jelasnya.

Selain Korsel, lanjut Hatta, pemerintah juga telah mengajak Jepang untuk berinvestasi. Selanjutnya, pemerintah juga akan membidik India dan Turki.

“Saya akan keliling lagi, kan India sudah US$ 15 miliar akan kita perkuat lagi dengan tim adhoc-nya. Kemudian ke Turki, juga beberapa negara yang memang punya potensi kerjasama dengan kita,” tandasnya.

Industri Pengolahan Sulut Tumbuh di Atas Nasional

Industri Pengolahan Sulut Tumbuh di Atas Nasional
Kamis, 3 Februari 2011 22:51 WIB | Dibaca 9 kali
Manado (ANTARA News) – Pertumbuhan produksi industri pengolahan skala besar maupun sedang di Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan keempat dibandingkan triwulan ketiga tahun 2010 mengalami pertumbuhan 3,89 persen lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional hanya 2,65 persen.

“Pertumbuhan di atas nasional pertanda bahwa industri pengolahan skala besar dan sedang di Sulut pada triwulan keempat tahun lalu bergerak lebih cepat dibanding sebagian besar industri sejenis di seluruh Indonesia,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, W.S Dantes Simbolon di Manado, Kamis.

Dantes mengatakan, pendorong pertumbuhan industri pengolahan tersebut terutama industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia yang pada triwulan keempat 2010 tercatat tumbuh 41,18 persen dan industri logam dasar tumbuh 53,45 persen.

Tingginya produksi industri pengolahan tersebut, kata Dantes, menyusul tersedianya bahan baku secara kontinu, pasar yang masih terbuka luas, tenaga kerja cukup tersedia serta didukung stabilitas sosial, keamanan dan politik.

“Komponen bahan baku yang menjadi pendorong peningkatan produksi tersedia cukup banyak sehingga industri yang ada mampu berproduksi maksimal dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negari maupun ekspor,” kata Dantes.

Menurut Dantes, seandainya industri makanan dan minuman mampu mencetak pertumbuhan, maka angka produksi industri pengolahan daerah ini akan mampu melewati 3,89 persen.

“Sayang industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan negatif 1,49 persen sehingga secara total industri pengolahan secara keseluruhan hanya tumbuh 3,89 persen,” kata Dantes.

Industri pengolahan di Sulut tersebar di Kota Bitung, Manado, Kotamobagu, Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow.

“Kota Manado dan Bitung merupakan pusat industri terbesar, dibandingkan kabupaten kota lainnya,” kata Dantes.

Pada tahun 2009 lalu, sektor industri memberi sumbangsih terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sulut sebesar 8,07 persen.(*)

(T.G004/Y006)

Pengusaha Malaysia Bangun 300 Kondominium

Pengusaha Malaysia Bangun 300 Kondominium
Jumat, 4 Februari 2011 23:30 WIB | Dibaca 57 kali
Ambon (ANTARA News) – Pengusaha asal Malaysia, Datuk Wong Hee Toh akan membangun 300 unit kondominium di kawasan pegunungan Desa Kudamati, Kota Ambon yang ditujukan bagi para warga asing yang ingin mengembangkan usaha di daerah ini.

Penjelasan tersebut disampaikan Penggerak Pembangunan Sumber Ekonomi Rakyat Mandiri, Khadijah Iskandar di Ambon, Jumat.

“Yang mendorong pembangunan itu adalah potensi pariwisata Maluku. Pariwisata adalah sumber pendapatan ekonomi rakyat mandiri,” katanya.

Khadijah Iskandar yang juga Direktur Damuli Sarana Sdn. Bhd., Malaysia itu mengatakan, Wong Hee Teh telah berkunjung ke Ambon pada awal Januari dan meninjau lahan yang akan dijadikan sebagai “bisnis centre” itu.

Diakatakan, 300 unit kondominium yang akan dibangun di atas lahan milik perorangan tersebut akan ditawarkan dengan harga Rp300 juta hingga miliaran per unit.

Sementara pemandangan Teluk Ambon dan pusat kota yang dapat dinikmati dari kawasan itu menjadi nilai tambah tersendiri bagi proyek itu.

Dia menjelaskan, kendati proyek tersebut tak terdengar sama sekali di Maluku karena tidak ada ada itikad baik dari pemerintah setempat untuk menjemput bola, namun promosinya telah sampai ke mancanegara.

“Saya sudah menggerakkan semuanya, termasuk berbicara dengan pemilik Bank Danamon di Singapura untuk membantu pembangunan ini dan pihak bank telah meninjau ke sini,” katanya.

Dia menambahkan, pekerjaan itu tidak akan melibatkan konsultan karena mengunakan konsep dan desain yang sama dengan proyek yang sedang dikerjakan Wong Hee Toh di Malaysia.(*)
(T.KR-RMY/A026)

Pemerintah Kerahkan BUMN Kembangkan Potensi Papua

Pemerintah Kerahkan BUMN Kembangkan Potensi Papua
Kamis, 2 Desember 2010 | 1:09
Peta Papua. Foto: ist

Berita Terkait
Empat Inisiatif Utama Menuju BUMN Berkelas Dunia
Mustafa Abubakar Minta BUMN Belajar dari Tiongkok
BUMN Harus Tingkatkan TI Picu Daya Saing
Presiden Minta Pejabat Daerah Jujur Laporkan Keuangan
Merger Lancar, 2011 Tak Ada BUMN Rugi

JAKARTA- Pemerintah akan melibatkan sejumlah BUMN untuk mengembangkan potensi bumi Papua demi meningkatkan perekonomian wilayah itu.

“BUMN yang berpotensi untuk dikembangkan di Papua dan Papua Barat akan dilibatkan, sehingga tujuan negara untuk membangkitkan ekonomi wilayah dapat terwujud,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di sela Rapat Kerja dengan anggota DPR tentang UU no.11/2006 dan UU No. 21/2001, di Gedung MPR/DPR-RI, Rabu.

Menurut Mustafa, beberapa BUMN yang akan dilibatkan yaitu, PT Perkebunan II, Sang Hyang Seri, Inhutani, Perhutani, Bulog, PT Pelindo, PT Angkasa Pura, dan PT Freeport.

PTPN II diutarakan Mustafa akan mengembangkan perkebunan sawit, termasuk Shang Hyang Seri sebagai penyedia bibit komoditas pertanian.

PTPN, Shang Hyang Seri bagian dari program pemerintah mengembangkan Food Estate di Papua, dalam rangka mendorong swasembada pangan di wilayah itu.

Sedangkan Pelindo dan Angkasa Pura dilibatkan untuk mengembangkan pelabuhan dan bandar udara sebagai prasarana transportasi.

Ia menambahkan, dirinya selaku kuasa pemegang saham BUMN, akan melakukan koordinasi lebih lanjut agar dalam tataran implementasinya lebih efektif. (gor/ant)