Indonesia Kekurangan Batu Bara

SENIN, 28 MEI 2012 | 15:28 WIB
Indonesia Kekurangan Batu Bara
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Emy Perdanahari, menyatakan seharusnya Indonesia tidak lagi mengekspor batu bara ke luar negeri. “Indonesia itu sebenarnya kekurangan batu bara, khususnya di NTT dan Papua,” kata Emy, di Jakarta, Senin, 28 Mei 2012.

Menurut data yang dimiliki oleh PATI, dia menjelaskan, pada 2005 Indonesia menempati proporsi sebanyak 3,1 persen dalam hal distribusi cadangan batu bara. Yang pertama dipimpin oleh Amerika Utara sebanyak 24,3 persen, lalu Rusia 23,4 persen, Cina 11,1 persen, dan gabungan negara lainnya sebanyak 38,1 persen.

Dengan banyaknya batu bara yang diekspor ke negara lain, beberapa daerah di Indonesia mengalami kekurangan sumber daya listrik. Seperti pada data di tahun 2010, dari sumber yang sama, sumber listrik yang berasal dari persediaan batu bara di Gorontalo hanya terpenuhi sebanyak 46,79 persen, Maluku Utara sebanyak 63,84 persen, dan Kepri di Sumatera sebanyak 44,45 persen.

Adapun di NTB hanya terpenuhi sebanyak 31,20 persen, NTT 29,10 persen, dan Papua 31,61 persen sebagai tiga kota dengan persediaan batu bara terkecil di Indonesia. “Jadi memang sudah saatnya tidak mengekspor batu bara ke negara lain lagi,” kata Emi.

Untuk gas bumi, Indonesia menempati proporsi sebanyak 1,4 persen, Rusia sebanyak 38,8 persen, lalu Arab Saudi sebanyak 33,8 persen, Amerika Utara sebanyak 5,6 persen, lalu negara lainnya sebanyak 20,4 persen.

Proporsi terkecil untuk Indonesia dalam ketersediaan energi ditempati oleh sumber minyak. Di tahun yang sama Indonesia menempati 0,5 persen, tertinggi oleh Arab Saudi sebanyak 64,0 persen, Amerika Utara sebanyak 8 persen, lalu Rusia sebanyak 6,3 persen, disusul Cina 2,3 persen, dan negara lainnya 18,9 persen.

ELLIZA HAMZAH

FREEPORT & Kalimantan Gold Mulai Gali Emas Kalimantan

Setelah puas meluluhlantakan bumi Papua sekarang merambah ke Kalimantan..

FREEPORT & Kalimantan Gold Mulai Gali Emas Kalimantan
Oleh Bastanul Siregar
Selasa, 29 Mei 2012 | 08:24 WIB
More Sharing ServicesShare on twitterShare on formspring

Berita Terkait

FREEPORT & Kalimantan Gold Begins To Dig Gold In Kalimantan
BURSA ASIA: Akses Kredit Spanyol Menyempit, Indeks Asia Turun
OBLIGASI BANK VICTORIA: Dipecah Dua, Rp500 Miliar & Rp300 Miliar
KRISIS YUNANI: Kurs Euro Tertekan Semakin Dalam
INFO CUACA: Hujan Di Sebagian Besar Indonesia
JAKARTA: PT Kalimantan Surya Kencana (KSK), usaha patungan Freeport-McMoRan Exploration Corp. dan Kalimantan Gold Corp. Ltd mulai menggali tambang emasnya di Kalimantan.

Manajemen Kalimantan Gold mengatakan penggalian pertama itu sudah dimulai 23 Mei 2012, di titik Beruang Tengah, proyek KSK, Kalimantan Tengah.

“Lubang penggalian berikutnya di Beruang Kanan bulan depan,” kata manajemen Kalimantan Gold kepada investor di Bursa Efek Toronto hari ini, Selasa 29 Mei 2012.

Kalimantan Gold, yang juga terdaftar di Bursa Efek London, menguasai proyek emas Jelai di Kalimantan Timur dan proyek KSK di Kalimantan Tengah. Kedua proyek itu masih dalam tahap eksplorasi.

Sementara itu, Freeport yang terdaftar di Bursa Efek New York adalah penguasa harta karun emas di bumi Papua.

Kongsi keduanya dirilis 13 Desember 2010. Tak lama sesudah itu, Kalimantan Gold melepas 16,12 juta sahamnya dan meraih US$1,27 juta. Dana itulah yang dipakai untuk pengembangan tambang emasnya.

Di Indonesia, Kalimantan Gold memiliki tiga anak usaha, yaitu PT Jelai Cahaya Minerals (emas), PT Kalimantan Surya Kencana (tembaga dan emas).

Kemudian PT Indobara Pratama (batu bara). Satu anak perusahaan lain tercatat di Hong Kong, yakni Indokal Ltd. (Bsi)

Ironis! Cadangan Emas Antam Hanya 2,6% dari Freeport

Rabu, 21/03/2012 07:55 WIB
Ironis! Cadangan Emas Antam Hanya 2,6% dari Freeport
Feby Dwi Sutianto – detikFinance

Jakarta – Indonesia tidak menjadi ‘tuan rumah di negara sendiri’, ini terlihat di sektor pertambangan emas. Cadangan emas BUMN tambang yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Antam) ternyata hanya 2,6% dari cadangan emas Freeport.

Direktur Utama Antam Alwinsyah Loebis mengatakan, jumlah cadangan emas Antam saat ini adalah 1,2 juta troy onz. Jauh jika dibandingkan dengan cadangan emas milik PT Freeport Indonesia di Papua yang jumlahnya 46,1 juta troy onz.

“Cadangan kita itu tidak begitu besar, dan kita perkirakan dengan tingkat produksi sekarang, Pongkor itu kan 2019 sudah habis. Yang nanti kita harapkan dari Cibaliung, sedangkan Papandayan masih eksplorasi,” jelas Alwinsyah kepada detikFinance, Selasa (20/3/2012).

Dikatakan Alwinsyah, Antam memang tergiur untuk terus mencari tambang-tambang emas di Indonesia. Apalagi harga emas memang selalu meningkat tiap tahun. Saat ini, tambang emas terbaru Antam adalah di Cibaliung yang beroperasi sejak 2010 lalu dan akan membuka tambang emas baru di Papandayan. “Tapi potensi (emas) tidak banyak,” imbuh Alwinsyah.

Untuk harga emas, Alwinsyah memprediksi di tahun ini harga emas bisa mencapai US$ 1.750-US$ 1.800 per onz dari harga di awal tahun US$ 1.700 per onz.

“Kalau sekarang kayaknya turun US$ 1.660. Memang harga komuditas itu fluktuasi saja. Tetapi kita beranggapan, namanya emas pasti akan naik secara total jadi ada kenaikan tetapi kalau tahun lalu kenaikannya besar kalau tahun ini mungkin tidak besar,” katanya.

Seperti diketahui, Freeport memiliki cadangan emas 46,1 juta troy onz di Papua. Menurut Freeport nilai cadangan emas itu adalah Rp 423,9 triliun dengan menggunakan harga rata-rata Rp 296.670 per gram (US$ 1 = Rp 8.990 pada akhir 2010) dalam tiga tahun terakhir.

Namun jika menggunakan harga emas saat ini yang nilainya sekitar Rp 550.000 per gram, maka nilai cadangan emas Freeport mencapai Rp 1.329 triliun atau hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp 1.435 triliun.

Tambang PT Freeport Indonesia di Papua berada di urutan pertama tambang emas terbesar di dunia. Terbesar dalam luas area dan produksi per tahunnya. Tambang yang lokasinya dekat dengan pegunungan Jayawijaya itu berupa tambang terbuka dan bawah tanah. Saat ini, Freeport mengklaim jumlah cadangan emasnya sekitar 46,1 juta troy onz.

(dnl/ang)

PROFIL CEO PT ADARO ENERGY :Beri Nilai Tambah Batubara

Apa nilai tambahnya Bung ? Bangun tenaga listrik ??
Nilai tambah tambang itu setahu saya jika Adaro berhasil mengolah batu bara menjadi produk lain yang bernilai tinggi, bukan sekedar jualan “batu”

Senin,28 Mei 2012
PROFIL CEO PT ADARO ENERGY
Beri Nilai Tambah Batubara
Kompas/Priyombodo
Garibaldi Thohir
EVY RACHMAWATI

PT Adaro Energy Tbk (Adaro) tadinya adalah perusahaan tambang batubara yang dikuasai asing. Kini, Adaro telah bertransformasi dari perusahaan pemegang perjanjian kontrak karya pengusahaan pertambangan batubara generasi pertama yang dikuasai asing menjadi perusahaan pertambangan batubara dan energi yang mayoritas sahamnya dimiliki pengusaha nasional.

Hal itu merupakan salah satu bukti bahwa di tangan pengusaha nasional, pengelolaan sumber daya alam bisa berjalan dengan baik. Bahkan, usaha terus berkembang dan memberikan nilai tambah.

Volume produksi batubara perseroan itu pun terus bertambah. Jika pada tahun 2004, volume produksinya baru 24,3 juta ton, pada tahun 2011 tercatat volume produksinya meningkat pesat menjadi 47,7 juta ton. Dengan volume produksi dan harga komoditas yang terus meningkat, perseroan itu membukukan laba bersih tahun 2011 sebesar 552 juta dollar AS (setara Rp 5,122 triliun) atau naik 124 persen dari laba bersih tahun sebelumnya.

Perseroan melalui anak perusahaannya memiliki sumber daya dan cadangan batubara masing-masing sebesar 4,6 miliar ton dan 1 miliar ton. Perseroan itu juga mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga uap melalui anak usahanya dan bisnis logistik melalui anak usahanya Adaro Logistics.

Perkembangan raksasa batubara Indonesia itu tak lepas dari peran Garibaldi Thohir atau akrab dipanggil Boy Thohir, Chief Executive Officer (CEO) PT Adaro Energy Tbk. Pria kelahiran Jakarta, 1 Mei 1965, itu kini menuai hasil kerja kerasnya setelah jatuh bangun dalam menggeluti bisnis batubara. Berikut petikan wawancara dengan bapak dari tiga anak ini.

Bagaimana Anda bisa menggeluti bisnis batubara?

Pada tahun 2005, saya berkesempatan masuk Adaro yang dioperasikan New Hope, perusahaan asal Australia, dan saat itu hendak dijual. Saya mengajak Pak Teddy Rachmat, Pak Edwin Soeryadjaya, Pak Sandiaga Uno, dan Pak Benny Soebianto agar membentuk konsorsium baru untuk mengambil alih 100 persen Adaro dari asing. Ini seperti reuni para pendiri Astra. Uniknya, saya jadi pemegang saham termuda, mewakili bapak saya yang merupakan pendiri Astra paling senior.

Ini kesempatan pengusaha nasional untuk berperan di industri pertambangan, apalagi harga batubara membaik. Kami nekat saja. Padahal untuk bisa mengambil alih Adaro, butuh dana 1 miliar dollar AS (setara Rp 9,28 triliun), sementara kami hanya punya modal 50 juta dollar AS (setara Rp 464 miliar) sehingga kami butuh banyak pinjaman. Jadi kami mengajak beberapa lembaga investasi asing sehingga kami punya saham 65 persen dan konsorsium lembaga investasi asing 35 persen. Ini satu-satunya jalan agar kami bisa membeli aset terbaik ini dari tangan asing.

Bagaimana kiat Anda mengelola Adaro setelah mengambil alih dari pemilik lama?

Saya berterima kasih kepada senior-senior saya di Adaro, Pak Edwin, Pak Teddy, dan Pak Benny, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Adaro. Setelah mengambil alih Adaro, tentu saya mesti membayar utang. Saya optimistis, karena Indonesia kaya sumber daya alam dan sebelum diambil alih pun 90 persen tenaga kerja di Adaro adalah orang Indonesia. Hanya direksinya yang ekspatriat.

Begitu masuk Adaro, saya datang ke teman-teman di lapangan. Saya bilang, pertama, saya minta maaf, saya masuk sebagai pemilik dan direksi baru, tentu kalian senang karena saya orang Indonesia, tetapi saya punya utang. Jadi tolong bantu saya, kerja lebih baik dan jujur, karena itu aset kita. Kedua, kita pasti tidak mau perusahaan kolaps begitu dipimpin orang Indonesia. Agar harga diri kita jangan jatuh, mari kita bekerja sebaik-baiknya. Untuk para ekspatriat yang bisa bertahan, saya minta agar mengikuti cara saya. Ini menjadi kunci sukses Adaro pada fase pertama.

Sejak tahun 2005 sampai penjualan saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) tahun 2008, kami harus berjuang, utang banyak, masalah pun banyak. Kekuatan kami adalah rasa kekeluargaan dan kebersamaan serta sistem nilai yang kami bangun, kita sentuh hati karyawan agar punya motivasi kuat untuk ikut membangun perusahaan.

Saya juga sangat percaya kredibilitas adalah segala-galanya, termasuk yang kami janjikan kepada investor asing. Lantas, saya putuskan akan membawa perusahaan ini menjadi perusahaan publik pada tahun 2008 dan agar saham Adaro bisa dimiliki publik.

Saya lalu membuat holding (perusahaan induk) baru, yaitu Adaro Energy. Di situ kami bertransformasi dengan visi menjadi perusahaan energi dan tambang terdepan di Indonesia. Untuk itu, kegiatan usaha harus terintegrasi, dengan memiliki tambang batubara, kontraktor sendiri, bisa mengapalkan dan memiliki pelabuhan sendiri, serta membangun pembangkit listrik agar bisa memberi nilai tambah. Kami menggarap proyek pembangkit listrik, yang terbesar adalah proyek PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) kapasitas 2 x 1.000 megawatt bersama beberapa mitra.

Apa harapan Anda terhadap Adaro?

Perjalanan kami belum selesai, belum cukup. Strategi utama yang diterapkan terdiri dari pertumbuhan organik dari cadangan yang ada, peningkatan efisiensi rantai pasokan batubara, peningkatan dan diversifikasi cadangan, produk dan lokasi, dengan menambah aset kami di Indonesia dan luar negeri. Saat ini saya mau fokus ke Indonesia. Dari hanya memiliki satu tambang, sekarang Adaro menggarap beberapa lokasi tambang, salah satunya di Kalimantan Tengah yang bermitra dengan BHP Billiton.

Industri tambang sering dianggap merusak lingkungan, bagaimana dengan Adaro?

Memang masih banyak kelemahan di industri tambang. Saya minta imbang saja, mereka yang nakal harus diberi sanksi. Adaro sendiri merupakan satu-satunya perusahaan tambang di Indonesia yang mendapat proper hijau empat kali berturut-turut.

Bagaimana komitmen Anda soal nilai tambah industri batubara?

Bagi kami, batubara merupakan produk akhir. Untuk memperoleh nilai tambah batubara, kami memutuskan mengembangkan usaha dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap. Hal itu karena keberadaan pembangkit listrik ini akan menyerap batubara untuk kebutuhan domestik dan menimbulkan efek domino bagi perekonomian masyarakat.

Bea Keluar untuk 57 Mineral

Kamis,24 Mei 2012
PERTAMBANGAN
Bea Keluar untuk 57 Mineral
Jakarta, Kompas – Sebanyak 57 jenis barang tambang mineral dikenai bea keluar 20 persen sebagai syarat saat diekspor oleh pengusaha pemilik izin usaha pertambangan. Hal itu berarti semua jenis mineral diwajibkan membayar bea keluar, hingga para petambang selesai membangun fasilitas pengayaan (smelter) mulai 2014.

”Saya telah menerbitkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar serta diundangkan pada tanggal 16 Mei 2012,” tutur Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Jakarta, Rabu (23/5).

”Setahu saya, ya semua (jenis barang tambang mineral terkena bea keluar),” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono menambahkan.

Aturan itu menetapkan tiga kelompok mineral tambang yang dikenai bea keluar 20 persen, yakni mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Ada 21 jenis mineral logam yang wajib bayar bea keluar, antara lain bijih mangan, tembaga, nikel, kobalt, aluminium, timbal, seng, kromium, perak, emas, platinum, titanium, dan bijih antimoni.

Pada kelompok mineral bukan logam ada 10 jenis, yakni kuarsa, kuarsit, kaolin, tanah liat kaolin, dan batu kapur. Selain itu juga ada feldspar, zirkonium silikat, zeolit bubuk, zeolit pelet, dan intan.

Pada kelompok batuan ada 26 jenis mineral. Beberapa di antaranya adalah garnet alami, batu sabak, marmer dan traventine kasar, marmer berbentuk balok, serta marmer berbentuk lembaran. Selain itu juga ada oniks, perlit tidak mengembang, granit kasar, granit balok, granit lembaran, basalt, gabro, toseki, opal, kalsedon, rijang, jasper, dan krisoprase.

”Aturan ini hanya mengatur mineral, belum termasuk batubara,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. (OIN/LAS)

Dirjen Pajak: Negeri Kita Sudah Digali Tambangnya Tapi Pajaknya Belum Bayar

Perusahaan tambang lebih suka bayar “Gayus-gayus Pajak” untuk membereskan hutang mereka.

Senin, 21/05/2012 14:58 WIB
Dirjen Pajak: Negeri Kita Sudah Digali Tambangnya Tapi Pajaknya Belum Bayar
Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta – Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengaku sedih karena masih banyak perusahaan tambang yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak dan memenuhi kewajibannya. Mereka hanya menggali barang tambang di Indonesia tetapi tidak menyerahkan kewajiban pembayaran pajak ke negara.

Hal ini disampaikan Fuad ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/5/2012).

“Waktu itu saya ke Kalimantan, di pinggir jalan sudah berlobang-lobang saya tidak tahu dimana pengusahanya, sudah tidak ketahuan kemana mereka. Mereka mungkin hanya 2 bulan eksplorasi terus tidak tahu lagi kemana orang-orangnya. Sedih juga sih saya melihatnya, negeri kita sudah digali tambangnya tapi pajaknya belum bayar,” ujarnya.

Fuad menyatakan pihak Ditjen Pajak dengan Kantor Pajak Tambang tengah mengumpulkan data terkait perusahaan-perusahaan pertambangan. Tujuannya agar para pengusaha pertambangan yang nakal tak bisa lagi lolos dari kewajibannya.

“Ya mereka lagi kerja saja sekarang, kan kepalanya juga baru. Dia lagi konsentrasi lah ngumpulin data yang paling susah itu kan ngumpulin data pertambangan. Kan izin-izin keluar banyak sekali dari Pemda, itu yang kita belum dapat semua, datanya tidak lengkap, alamatnya dimana. Kita lagi inilah beresin dulu datanya,” ujarnya.

Ia mengakui untuk mengumpulkan data saja, ada kendala dari Pemerintah Daerah karena keterbatasan data yang dimiliki masing-masing daerah.

“Ada sebagian yang bagus, ada sebagian yang kurang lah. Susah juga kalau saya harus bilang, pokoknya kurang lah. Susah kalau saya harus bilang soal pemda.
data base-nya mereka juga tidak bagus, jadi untuk dapatin data dari mereka juga susah,” ujarnya.

Selain itu, tambah Fuad, kesulitan dari pencarian data ini karena tidak jarang perusahaan tambang tersebut melakukan perdagangan lintas pulau.

“Data dari bea keluar ya bisa sih, bisa juga, tapi tidak sepenuhnya juga karena tidak semua mereka ekspor ada juga yang mereka jual dalam negeri antar pulau itu yang susah kita dapetin datanya,” paparnya.

Fuad mengharapkan pada tahun ini pihaknya dapat memungut pajak dari perusahaan tambang tersebut. “Kita akan mulai coba benar-benar, terutama yang menengah itu loh, kalau yang gede-gede itu kan mereka sudah terdaftar sudah bayar pajak, tapi yang kecil-kecil ini yang jumlahnya ribuan yang kita pikirkan bagaimana dapatkan data mereka, dan juga mendekati mereka gitu, karena di daerah itu kan tersebar,” jelasnya.

Fuad menyatakan tidak menargetkan penambahan penerimaan dari pajak perusahaan tambang baru ini. Hanya saja, hal tersebut merupakan bentuk keadilan bagi seluruh perusahaan yang telah melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam Indonesia.

“Saya tidak bisa bilang pakai persentase deh, karena saya tidak punya data yang kuat juga untuk menghitung tapi menurut saya cukup besar lah, tapi bukan hanya itu, tapi keadilan ya. Orang sudah dapatkan hasil dari bumi Indonesia tapi dia tidak bayar pajak itu kan menyedihkan,” tandasnya.

(nia/hen)

Chevron Mulai Digugat Tambang di Lokasi Suaka Margasatwa Minta Ditutup

Rabu,
16 Mei 2012
Chevron Mulai Digugat
Tambang di Lokasi Suaka Margasatwa Minta Ditutup
Pekanbaru, Kompas – PT Chevron Pasific Indonesia digugat. Alasannya, tiga sumur minyak dan gas serta satu stasiun pengumpulan minyak dan gas milik perusahaan itu diyakini berada pada areal pelestarian gajah sumatera, Suaka Margasatwa Balairaja, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Pada lokasi itu, PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) tidak pernah memiliki izin pinjam pakai lahan ke Kementerian Kehutanan.

”Kami sudah mendaftarkan gugatan legal standing ke Pengadilan Negeri Dumai pada April lalu,” kata Tommy FM Manungkalit, Sekretaris Yayasan Riau Madani, LSM pemerhati lingkungan.

Menurut Tommy, pihaknya telah mengajukan gugatan kepada PT CPI, Selasa (15/5), di Pekanbaru.

Menurut Tommy, selain CPI, pihaknya juga menggugat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan selaku penanggung jawab keberadaan suaka margasatwa itu.

”Kami meminta agar sumur migas PT CPI ditutup,” katanya.

Manager Komunikasi Korporat PT CPI Dony Indra, di Jakarta, membenarkan adanya gugatan terhadap CPI agar menutup tambang di lokasi Suaka Margasatwa Balairaja.

”Kami ingin menegaskan, CPI dalam operasinya senantiasa mematuhi peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

Operasi CPI di Blok Rokan, termasuk kawasan Balairaja, dimulai pada pertengahan tahun 1930-an. Pengeboran sumur pertama dilakukan tahun 1969. Sementara hutan Balairaja ditunjuk sebagai kawasan suaka margasatwa pada tahun 1986.

”Pengoperasian seluruh sumur yang telah berproduksi (existing wells) tersebut telah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam,” kata Dony.

Sudah digelar

Menurut Tommy, persidangan pertama sudah digelar oleh majelis hakim Paul Marpaung. Namun, perwakilan dari Dirjen PHKA dan CPI tidak hadir. Justru yang hadir di persidangan hanya anggota Bagian Hukum BBKSDA Riau, Putra Per.

Olehkarena itu, hakim meminta agar perwakilan pihak tergugat dipanggil lagi.

Putra Per belum dapat memberikan keterangan tentang gugatan tersebut. Menurut Putra, dia sedang berada di Bogor.

Menurut Tommy, koordinat tiga sumur gas dan stasiun pengumpulan migas CPI. Salah satu sumur migas dengan kode di lapangan 07, berada pada koordinat 01*09’ 32.4” LU – 101*13’ 14.7” BT.

Lokasi dimaksud berada di tengah areal suaka yang semula memiliki luasan 18.000 hektar. Saat ini diperkirakan hanya 200 hektar lahan suaka yang masih tersisa dari total areal 18.000 hektar. (SAH/BAY/EVY)

Masa Depan Batubara

Kebijakan energi indonesia kacau balau, padahal didesign oleh prof dan doktor , tapi diimplementasi oleh birokrat yang yg doyan duit.

Kompas cetak Sabtu, 12 Mei 2012
ENERGI

Masa Depan Batubara

Potensi dan cadangan batubara Indonesia yang mencapai 100 miliar ton lebih dari cukup untuk kebutuhan jangka panjang. Kekayaan ini menjadikan Indonesia lebih berorientasi ekspor ketimbang mengembangkan pasar domestik, terutama sebagai alternatif energi pengganti minyak bumi.

Tentu tidak ada yang salah dengan menjadi eksportir batubara. Konsumsi batubara dunia terus meningkat. Bila tahun 1990 total konsumsi batubara dunia baru 3,5 miliar ton, tahun 2007 naik menjadi 5,5 miliar ton atau naik rata-rata 3,5 persen per tahun. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan konsumsi batubara dunia akan tumbuh rata-rata 2,6 persen per tahun antara periode 2005 dan 2015.

Indonesia menempati urutan keenam sebagai produsen batubara dunia. Produksi batubara kita mencapai 325 juta ton tahun 2010. Yang diekspor tercatat sekitar 81 persen dari total produksi. Sepertiga dari pasar ekspor batubara Indonesia itu ditujukan ke China dan India. Kedua negara ini diperkirakan akan menyerap 73 persen permintaan batubara dunia tahun 2030.

Produksi batubara di China dan India tercatat di urutan pertama dan ketiga di dunia menurut catatan IEA. Tahun 2010, produksi batubara di China mencapai 3,2 miliar ton dan India mampu memproduksi 569,9 juta ton.

Kedua negara besar ini memanfaatkan batubara untuk kebutuhan energi domestik. India membangun sumber listrik 159.000 megawatt (MW) yang sebagian besar bersumber dari energi batubara. Batubara itu juga digunakan sebagai sumber energi untuk industri berat, seperti pabrik besi, pabrik baja, dan pabrik semen.

Begitu pula dengan China. Melalui kebijakan batubara sebagai substitusi minyak bumi, negara ini mengonversi batubara menjadi bahan bakar cair yang bisa digunakan di sektor transportasi dan industri dasar. Dengan batubara, China mampu mengembangkan industri baja yang mencatat produksi terbesar di dunia.

China juga mengembangkan pembangkit listrik berskala besar untuk memenuhi kebutuhan 1,3 miliar penduduknya. Kapasitas produksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di China mencapai 650.000 MW.

China sendiri sebenarnya memiliki cadangan batubara yang cukup besar, yakni 114,5 miliar ton, yang cukup untuk suplai kebutuhan domestik. Namun, negara tirai bambu ini tetap membeli batubara dari pasar internasional karena alasan efisiensi.

Produksi batubara yang dimiliki China sebagian besar dimanfaatkan untuk keperluan dalam negeri. Ekspor batubara China tercatat hanya 0,6 persen dari total produksi. India juga mengekspor batubaranya dalam jumlah sangat kecil, tidak sampai setengah persen dari produksi mereka. Lebih dari separuh produksi batubara di China dan India dimanfaatkan untuk konsumsi, sedangkan selebihnya untuk keperluan cadangan energi.

Indonesia belum sebaik China dan India dalam mengelola sumber daya batubara untuk kebutuhan lokal dan sumber energi alternatif. Upaya menyerap produksi batubara untuk kebutuhan dalam negeri belum optimal. Pembangunan PLTU batubara Indonesia 10.000 MW tahap pertama

yang direncanakan selesai tahun 2009 baru terealisasi 3.947 MW per akhir Agustus 2011. Konsumsi batubara untuk industri dan penyediaan listrik hanya 18 persen dari total produksi batubara nasional.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya mengatasi dengan menerapkan larangan ekspor batubara berkalori mentah mulai tahun 2014. Namun, upaya ini saja belum cukup jika Indonesia ingin meningkatkan peran sumber energi primer batubara dari 16,77 persen (tahun 2005) menjadi 33 persen tahun 2025, sesuai dengan cetak biru pengelolaan energi nasional.

(BIMA BASKARA/Litbang Kompas)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini.

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal

TODAY’S NEWSPAPER

NEWS ARCHIVE

MEI 2012
Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mg
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

TERPOPULER
Kecelakaan Sukhoi Ancam Industri Rusia

Fitch memprediksi, kecelakaan tersebut akan berdampak negatif terhadap pemesanan Sukhoi Superjet 100 SSJ100 dalam jangka pendek.

Drama Klimaks Liga Inggris

Gunung Salak Si Gunung Perak

Kapal Komando AS di Tanjung Priok

Jakarta Punya 6 Calon

TERKOMENTARI
Dokter Mogok di Sri Lanka

KPK Tahan Pengusaha Asal Jepang

REDAKSI YTH

Ferry WH Dominan

Pemutakhiran Data Pemilih Lebih Lama

Taman Nasional Rusak Parah

Dari Koran Kompas :

Kamis,19 April 2012
Taman Nasional Rusak Parah
40 Perusahaan Tambang Beroperasi di Kawasan Ekosistem Leuser
KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA
Puluhan hektar hutan di Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, menjadi padang pasir akibat penambangan timah. Sampai 2011, sekitar 400.000 hektar hutan di Kepulauan Bangka Belitung rusak, terutama karena penambangan timah. Biaya pemulihan lahan mencapai Rp 6 triliun atau setara dengan APBD Bangka Belitung lima tahun yang rata-rata Rp 1,2 triliun per tahun.
Banda Aceh, Kompas – Keberadaan taman nasional sebagai kawasan hutan yang dilindungi kian terancam menyusul maraknya perambahan. Aksi ilegal ini jarang ditindak karena sejumlah pejabat di daerah ditengarai ikut menyokong pengambilan kayu serta usaha pertambangan dan perkebunan.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, Rabu (18/4), Indonesia memiliki 43 taman nasional darat dengan luas kawasan mencapai 12,3 juta hektar. Namun, sekitar 30 persen di antaranya dalam kondisi rusak parah akibat perambahan.

Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh menyebutkan, ada 40 perusahaan pertambangan yang mengantongi izin usaha di wilayah Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Singkil. Lokasi penambangan 40 perusahaan itu masuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di zona hutan lindung.

Di kawasan rawa gambut Tripa juga terjadi alih fungsi lahan besar-besaran untuk perkebunan. Menurut data Walhi Aceh, luas rawa gambut Tripa awalnya 61.000 hektar, kini tersisa 20.000 hektar. Terakhir pemberian izin bagi PT Kalista Alam di Darul Makmur untuk perkebunan sawit di lahan gambut seluas 1.605 hektar. Padahal, KEL bukan untuk perkebunan.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah berjanji mengevaluasi semua izin pertambangan dan perkebunan itu. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas alih fungsi itu meningkatkan kerawanan bencana di Aceh. ”Bumi Aceh banyak digali untuk tambang, tapi tak ada untuk kesejahteraan rakyat. Pasti ada yang salah,” kata Zaini.

Pembukaan hutan di kawasan KEL juga dilakukan untuk pembangunan proyek Ladia Galaska yang dicanangkan tahun 2002. Jalan itu menembus hutan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Di ruas jalan yang dibuka, kata Kepala Bidang Pemanfaatan Lingkungan KEL Teddy Azima, ditemukan kerusakan lingkungan akibat perambahan hutan.

Hasil riset Bank Dunia menunjukkan, selama 2006-2010 terjadi kerusakan hutan di KEL seluas 90.000 hektar. ”Dalam setahun ada 20.000 hutan di KEL rusak. Tahun 2012, kerusakan lebih luas lagi,” ujar Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar.

Kondisi TNGL di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumut makin mengkhawatirkan. Tahun 1989-2009, perusakan hutan sekitar 625 hektar per tahun. Kini kerusakan telah mencapai 22.100 hektar. Padahal, TNGL telah ditetapkan UNESCO sebagai hutan hujan tropis warisan Sumatera.

Bahkan, TNGL yang berada di Besitang, Kabupaten Langkat, telah berubah jadi perkampungan dan didiami 3.000 orang eks pengungsi Aceh. Sekitar belasan ribu hektar hutan TNGL pun berubah jadi lahan perkebunan kelapa sawit dan karet. Usaha itu didukung investor. ”Kami ingin menertibkan, tapi bukan perkara mudah,” kata Kepala Balai Besar TNGL Andi Basrul.

Abaikan masyarakat

Pakar kehutanan dari Universitas Bengkulu, Agus Susatya, menyatakan, kondisi taman nasional yang sangat dilindungi kelestariannya pun sama saja dengan hutan lainnya, yakni rawan gangguan. Sebagian besar pengelolaan kehutanan bersumber dari luar kehutanan, seperti populasi penduduk yang meningkat, desakan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, penguasaan lahan yang luas oleh perusahaan swasta, dan kebijakan pemerintah yang tidak pro-lingkungan.

”Pengelolaan hutan kita hanya terbatas bagaimana menjaga kawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat di sekitar hutan. Jika masalah ini tidak segera dipecahkan, gangguan hutan terus terjadi,” ujar Agus.

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Provinsi Bengkulu juga menjadi sasaran perambahan, pembalakan liar, dan penambangan emas. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan TNKS Wilayah III Bengkulu-Sumsel Donal Hutasoit, dibandingkan pembalakan liar atau penambangan emas rakyat ilegal, gangguan terhadap TNKS didominasi perambahan. ”Dari 340.000 hektar luas TNKS di Bengkulu, luas hutan yang dirambah mencapai 6.800 hektar. Lokasi itu telah berubah jadi kebun kopi,” ujar Donal.

Kasus serupa menimpa TNKS wilayah Jambi. Di sana, lebih dari 200.000 hektar hutan hujan tropis rusak dirambah. Degradasi hutan mengganggu daerah aliran sungai di Bengkulu, Jambi, Sumbar, dan Sumsel. TNKS di wilayah Sumbar juga setali tiga uang. Menurut Khalid Khalilullah dari Walhi Sumbar, penebangan liar cenderung terjadi di setiap batas dengan TNKS Jambi.

Koordinator Aliansi Konservasi Alam Raya (AKAR) Network, Barlian, menilai ancaman terhadap TNKS lainnya yang sudah berlangsung lama adalah ambisi sejumlah kepala daerah Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumbar, dan Sumsel ingin membangun jalan menembus zona inti TNKS.

”Ada 33 ruas jalan tembus TNKS yang diusulkan kepala daerah di Jambi, Bengkulu, Sumbar, dan Sumsel. Isu jalan tembus ini biasanya menjadi bualan politik saja menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum,” ujar Barlian. Di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau, perambahan mulai 2002 untuk perkebunan sawit. ”Kerusakan TNTN telah mencapai 28.500 hektar dari 80.000 hektar luas TNTN,” ujar Nursyamsu, peneliti dari WWF Riau.

Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulkifli Yusuf menegaskan, pihaknya tidak berperan mengawasi TNTN. ”Kawasan konservasi sepenuhnya wewenang pusat,” katanya.

Kondisi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan TN Way Kambas juga kian terdesak. ”Kawasan TNBBS telah dikepung perambah. Ada 61.000 hektar jadi perkebunan kopi, kakao, lada, dan sawah,” ujar Kepala Balai Besar TNBBS Jhon Kenedie.

Ahli kehutanan Universitas Gadjah Mada, Taufik Tri Hermawan, berpendapat, ancaman terbesar terhadap kawasan konservasi, termasuk taman nasional, justru dari manusia. ”Tiga ancaman terbesar adalah perubahan tata guna lahan menjadi perkebunan, tambang, dan pemekaran kabupaten baru,” katanya.

Manajemen PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk menjelaskan, tak memiliki hubungan kerja dengan PT Kaswari Unggul, perusahaan perkebunan beroperasi di Pandan Lagan, Kecamatan Geregai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. ”Perusahaan itu bukan anak usaha PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, dan tidak terafiliasi kepada perusahaan lain dalam Kelompok Usaha Bakrie,” papar Fitri Barnas, Chief Corporate Secretary PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.

(HAN/ADH/ITA/SAH/WSI/INK/JON/ZAL/ABK)

PT Bukit Asam Akan Bangun PLTU Banko Tengah

ironis , di daerah yang kaya akan batu bara tidak ada pembangkit tenaga listrik..
Memang kebijakan selama ini hanya mengexploitasi saja

PT Bukit Asam Akan Bangun PLTU Banko Tengah
Evy Rachmawati | Agus Mulyadi | Selasa, 6 Maret 2012 | 16:26 WIB
Dibaca: 160Komentar: 0
| Share:

KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Ilustrasi: pertambangan batubara
TERKAIT:
Produksi Batubara Ditargetkan 17,42 Juta Ton
Laba Bersih PT Bukit Asam Naik 54 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bukit Asam (Persero) akan membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Banko Tengah dengan kapasitas 2 x 620 megawatt (MW) di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Proyek senilai 1,59 miliar dollar AS itu diharapkan sudah beroperasi pada tahun 2016.

Menurut Presiden Direktur PT Bukit Asam (PTBA) Milawarma, dalam jumpa pers (6/3/2012), di Jakarta, proyek PLTU Banko Tengah 2 x 260 MW (Sumatera Selatan 8) akan dibangun PTBA bersama CHD dari China berdasarkan surat yang diterbitkan PT PLN pada Desember 2011.

Proyek itu diharapkan sudah beroperasi pada tahun 2016 dengan konsumsi batubara sekitar Rp 5,4 juta ton per tahun dari PTBA. Proyek akan menelan biaya 1,59 miliar dollar AS, dengan saham PTBA 45 persen dan CHD 55 persen.

Saat ini status proyek dalam persiapan pembentukan anak perusahaan. Selain itu, PTBA tengah membangun PLTU Banjarsari 2 x 110 MW di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pembangunan konstruksi sudah dimulai Juli 2011 dan ditargetkan 33 bulan kemudian sudah beroperasi komersial.

Dalam proyek ini, PTBA memiliki 59,75 persen saham dan sebagai pemasok tunggal bahan bakar batubara sekitar 1,4 juta ton per tahun.

Selanjutnya, proyek PLTU 3 x 10 MW untuk pemakaian sendiri di Tanjung Enim dengan status akhir tahun 2011 telah dilakukan first firing unit 1 pada November 2011. Direncanakan triwulan kedua 2012 sudah bisa dilakukan commissioning.

Untuk proyek pembangunan PLTU 2 x 8 MW di Pelabuhan Tarahan, Lampung, sudah mulai tahap konstruksi dan diharapkan akan mulai beroperasi pada 2013.

Sekretaris Perusahaan PTBA Hananto Budi Laksono menambahkan, PTBA juga menggarap proyek gas metana batubara (CBM) di tambang Tanjung Enim dengan perkembangan sampai dengan akhir Desember 2011 sudah dalam tahap eksplorasi pengeboran di dua titik core hole.

Perseroan itu sedang dalam persiapan pengeboran pilot. ”Proyek ini diperkirakan sudah dapat beroperasi secara komersial pada tahun 2013 dan dapat mengoperasikan PLTU berkapasitas 250 MW,” ujarnya.

Sejauh ini harga listrik yang akan dihasilkan pembangkit itu masih dalam tahap pembahasan.