Archive for ‘Ecology’

January 29, 2014

Dilarang, Perusahaan Ini Nekad Ekspor Pasir Besi

Harus dihukum ” besi” pengusaha tambang yang mbalelo.  Biasanya mereka  berani nekad karena ada “backing” dari aparat Polisi atau TNI.  
Pengusaha tambang nekad macam begini jika berhasil pasti mampu membeli mobil mewah impor dan cari bini muda 
 
 
RABU, 29 JANUARI 2014 | 08:33 WIB

 

Dilarang, Perusahaan Ini Nekad Ekspor Pasir Besi

Ratusan warga Desa Wirotaman Kecamatan Mirit Kebumen atau yang dikenal dengan kawasan Urut Sewu menggelar aksi menolak penambangan pasir besi di pesisir selatan Kebumen, Kamis (24/5). Penambangan pasir besi yang dilakukan PT. MNC seluas 984 hektare tersebut dinilai bisa merusak lingkungan. TEMPO/Aris Andrianto

 

TEMPO.COBandung - Meskipun sudah dilarang, banyak ditemukan perusahaan yang nekat tetap menambang pasir besi dan ingin mengekspornya ke Cina. Penyidik tindak pidana tertentu Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat akhirnya menetapkan CV KS sebagai tersangka kasus pelanggaran pertambangan pasir besi dan lingkungan di kawasan pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. CV KS diduga menambang pasir besi tanpa izin pemerintah.

“CV KS kami tetapkan sebagai tersangka karena mereka terbukti tak memiliki izin usaha pertambangan pasir besi di Cipatujah,” ujar Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Ade Harianto, di kantornya, Selasa, 28 Januari 2014. (Baca juga: Pengusaha Pasir Besi Tasikmalaya Jadi Tersangka)

Dalam waktu dekat, kata dia, penyidik akan memeriksa tersangka. “Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan, tersangka kasus bisa orang dan/atau korporasi. Penanggung jawab CV KS, KT, sudah kami panggil untuk diperiksa sebagai tersangka,” kata Ade, tanpa merinci siapa penanggung jawab yang dimaksud.

Selain CV KS, penyidik juga tengah menelisik dugaan pelanggaran oleh empat perusahaan penambang lainnya. Tiga di antaranya merupakan perusahaan penambangan di Cipatujah, yakni CV GS, CV AS, dan PDUP Tasikmalaya. Satu lagi perusahaan di pesisir Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, PT CK. (Baca juga :Pemerintah: Ekspor Mineral Mentah Tetap Dilarang)

“CV KS milik warga beralamat setempat. CV AS milik orang Jakarta. CV GS milik pemodal asal Cina. PDUP milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,” kata Ade. Sejauh ini, penyidik baru menetapkan tersangka CV KS. “Seiring perkembangan penyidikan nanti bisa saja tersangkanya bertambah,” katanya.

Selain itu, ia melanjutkan, masih ada satu perusahaan penambang di Cipatujah, yakni PT PC, yang disidik Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat. “Yang satu ini disidik oleh penyidik Badan Pengelola Lingkungan. Mungkin yang ini nantinya kena sanksi administrasi,” ujar Ade.

Ade menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut dijerat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang tentang Pengelolaan Pesisir Pantai. Di Cipatujah, perusahaan penambang bekerja atas persetujuan PD UP. “Timbal-baliknya setiap perusahaan menyetor Rp 10 ribu per ton kepada PDUP,” kata dia. (Baca juga: Meski Ditentang, Pemda Jember Nekat Buka Tambang )

“Diduga karena cuma terima setoran Rp 10 ribu per ton itu pihak PDUP malas mengontrol perusahaan-perusahaan tersebut. Direktur Utama PDUP berinisal Tn sudah kami periksa, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Ade mengatakan sejauh ini penyidik sudah mengamankan sejumlah barang bukti dari beberapa perusahaan yang tengah ditelisik. Di antaranya adalah lima unit alat berat ekskavator, empat unitloader, lima unit separator (penyaring pasir kasar menjadi konsentrat pasir besi) serta genset.

“Juga 80 ribu ton konsentrat (besi), 1000 ton raw material (pasir kasar yang belum disaring menjadi konsentrat). Sejumlah dokumen perusahaan diamankan, termasuk dokumen perjalanan pengiriman konsentrat ke pelabuhan di Cilacap untuk ekspor ke Cina,” kata dia menjelaskan.

Polisi, kata dia, pun sudah memasang garis polisi di lokasi penambangan. Peralatan eskavator diamankan di halaman kantor kecamatan setempat karena halaman kantor polsek tak cukup. “Kalau separator tak bisa kami amankan di luar lokasi penambangan karena itu kan ditanam di lokasi penambangan,” kata dia.

ERICK P. HARDI (BANDUNG)

January 29, 2014

Antam Bangun Smelter Tembaga di Pulo Gadung

Wednesday, January 29, 2014       14:27 WIB

 Ipotnews - PT Antam (Persero) berencana membangun pabrik pengolahan atau hilirisasi tembaga (smelter) di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Untuk membangun smelter tersebut Antam mengeluarkan investasi sebesar Rp15 miliar.

“Saya menyetujui rencana mereka untuk membuat pabrik pengolahan hiliriasi dari tembaga, dan saya diminta untuk membukanya,” kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Jakarta, Rabu (29/).

Dahlan mengatakan, pembangunan pabrik smelter tersebut dibangun oleh Antam [ANTM 1,015 10 (+1,0%)] menyusul larangan pemerintah untuk mengekspor mineral mentah. Rencananya pabrik tersebut akan dibangun bersebelahan dengan pabrik pengolahan emas yang sudah ada saat ini. “Sebelum satu tahun itu sudah jadi. Tidak usah bermitra, sendiri juga mampu. Investasinya tidak besar sekitar Rp15 miliar,” kata Dahlan.

Pembangunan smelter tersebut guna memenuhi amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang tak lagi membolehkan ekspor mineral mentah.(Tio/ha)

January 28, 2014

800 Vila di Puncak Bakal Dirobohkan Tahun 2014 Ini

 

Zulfi Suhendra - detikfinance
Senin, 27/01/2014 18:02 WIB
 
 
 
 
http://images.detik.com/content/2014/01/27/4/180429_banjirrrr.jpg
Jakarta -Vila-vila liar di Puncak, Bogor dianggap sebagai salah satu penyebab banjir. Alasannya karena menutup daerah resapan. 

Bupati Bogor Rahmat Yasin disebut Kementerian PU sebagai buldozer karena mampu membabat habis vila-vila tersebut.

“Tadi sudah disampaikan. Bupati bogor itu disebut sebagai buldozer,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan, di kantornya, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Hasan mengatakan, vila-vila megah yang sudah berdiri kokoh di jalur puncak dirubuhkan. Selain karena menutup daerah resapan air, vila tersebut dibangun tanpa izin dan di atas tanah negara.

“241 vila yang sudah dirobohkan oleh aparat Kabupaten Bogor. Itu di tempat yang dibangun di tanah negara dan tanpa izin. Itu tidak boleh dibangun apapun. Oleh karena itu dirobohkan,” kata Hasan.

241 vila ditertibkan dan dirubuhkan di tahun 2013 lalu. Tahun ini, lanjut Hasan, pemerintah kabupaten Bogor akan merubuhkan sebanyak 800 unit vila yang juga dianggap menutup resapan dan dibangun tanpa izin.

“2014 ini menurut program mereka akan dirobohkan sebanyak 800. Di puncak. Tanpa izin karena memang di tanah negara. Jadi hajar aja,” tegas Hasan.

January 26, 2014

Perusahaan Tambang “Ngambek”, Tak Ada Ekspor Konsentrat Sejak 12 Januari

Perusahan tambang hanya mengexport “Tanah Nusantara” tidak memberikan nilai tambah apapun ! Uang hasil exportnya juga mereka simpan di Singapore.  Bagi warganegara Indonesia yang biasa, perusahaan tambang yang membawa bencana ini lebih baik mati saja.

 

 

Friday, January 24, 2014       16:02 WIB  

pasardana.com

Ipotnews – Perusahaan tambang agaknya “ngambek” dengan pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah per 12 Januari. Buktinya, sejak ketentuan yang diamanatkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) itu diberlakukan, tak ada ekspor konsentrat yang dilakukan, meski ekspor dalam bentuk konsentrat tetap diperbolehkan.

“Belum ada ekspor konsentrat sejak 12 Januari,” ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, seperti diberitakan Reuters, Jumat (24/1). “Sampai sekarang , tidak ada penambang atau perusahaan yang meminta persetujuan ekspor untuk bijih konsentrat atau mineral olahan ke Kementerian Perdagangan.”

Seperti diketahui, meski tetap memperbolehkan ekspor mineral dengan kadar pemurnian tertentu (konsetrat), tapi pemerintah memberlakukan kenaikan pajak ekspor yang besarannya makin meningkat (progresif) hingga awal 2017, ketika pemerintah berharap semua perusahaan tambang sudah membangun smelter sehingga ekspor mineral sudah dalam bentuk metal murni.

UU Minerba menetapkan per 12 Januari 2014 tidak boleh ada lagi ekspor mineral mentah dan memberi waktu lima tahun (2009-2014) kepada perusahaan tambang untuk membangun smelter. Namun, hingga aturan diberlakukan belum ada perusahaan tambang yang membangun pabrik pemurnian, bahkan perusahaan besar sekelas Freeport McMoRan Copper & Gold and Newmont Mining Corp yang masih dalam taraf komitmen dan melakukan studi kelayakan.

Ketika pemerintah akhirnya melarang ekspor mineral mentah – meski tetap membolehkan ekspor konsentrat – semua perusahaan berteriak memprotes. Bahkan, Freeport dan Newmont tetap berusaha mendapatkan izin ekspor mineral mentah dan melihat gugatan ke arbitrase sebagai sebuah pilihan. Mereka juga keberatan dengan pajak ekspor yang mereka klaim memberatkan.

Perlawanan juga dilakukan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) yang mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah, dengan kebijakan larangan ekspor ini berpotensi kehilangan pendapatan sebesar USD820 juta tahun ini. Namun, hal itu akan menjadi nilai tambah ketika semua mineral dimurnikan di dalam negeri per 2017 mendatang.(ha)

January 24, 2014

Bangun Smelter, Freeport Gandeng Antam

Thursday, January 23, 2014 19:57 WIB

Ipotnews – Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba) PT Freeport Indonesia berencana membangun smelter.

Vice President Freeport Bidang Humas, Deasy Primayanti menuturkan, bahwa rencana tersebut baru masuk dalam tahap feasibility study (Studi Kelayakan). Adapun proses kajian tersebut menurutnya sedang berjalan dan belum bisa disampaikan ke publik saat ini.

Namun ditaksir nilai investasi pembangunan smelter tersebut bakal lebih besar dari PT Smelting, Gresik, Jawa Timur (Jatim). Diketahui, alokasi dana investasi dalam pembangunan PT Smelting, Gresik senilai US$750 juta pada 1997 lalu.

“Kami belum bisa sebutkan berapa besaran dana investasi dalam pembangunan smelter itu. Saat ini kan baru tahap studi kelayakan, jadi belum bisa kami hitung besaran dana yang akan dikeluarkan untuk bangun smelter itu,” kata Deasy saat dihubungi wartawan, Kamis (23/1).

Dalam pembangunan smelter tersebut, Freeport akan menggandeng PT Aneka Tambang Tbk ( [ANTM 1,045 -25 (-2,3%)]) dan PT Petro Kimia, Gresik, dan Lembaga Apiliasi Penelitian dan Industri Institute Pertanian Bogor (LAPI-IPB) sebagai mitra. Namun Deasy tidak menyebutkan berapa porsi funding masing-masing pihak.

Saat dikonfirmasi, President Director Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto pun menegaskan, bahwa untuk membangun smelter tersebut butuh dana investasi yang cukup besar dan butuh keahlian khusus sehingga smelter dapat berdiri.

Menurutnya, saat ini hanya China yang memiliki kemampuan membangun smelter guna mengolah lebih lanjut menjadi produk akhir.

“Untuk membangun smelter itu butuh biaya yang tidak sedikit, dan baru sedikit sekali negara yang memiliki kemampuan membangun smelter saat ini misalnya China. Kami berharap di Indonesia ada yang bisa mencontoh China sehingga dapat membangun smelter,” pungkasnya.

(Iwan/mk)

copyright 2011 IPOTNEWS.com [Full Site]

January 23, 2014

Aneka Tambang (ANTM) Stop Tambang Pasir Besi Purworejo

Harusnya urusan tambang itu dikelola oleh BUMN .  

Thursday, January 23, 2014       07:33 WIB
 
 
Ipotnews - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) menyampaikan bahwa kegiatan penambangan pasir besi di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah berakhir. Seremoni pengakhiran pertambangan tersebut dilakukan oleh Direktur Umum & CSR ANTM, I Made Surata dan Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Purworejo, Gandi Budi Supriyanto, pada tanggal 21 Januari 2014.

Made mengatakan, bahwa setelah lebih dari 25 tahun beroperasi, ANTM melaksanakan proses pengakhiran tambang di Kutoarjo sebagai bagian dari implementasi good mining practices.

“Hal ini juga merefleksikan komitmen ANTM untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, sejak awal kegiatan operasi hingga proses penutupan tambang dan pasca kegiatan tambang berakhir.” katanya dalam keterbukaan informasi, Kamis (23/1). 

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan penambangan pasir besi di Kutoarjo yang dilakukan oleh Unit Pertambangan Pasir Besi (UPPB) Kutoarjo mulai berproduksi tahun 1987, dan memasuki fase pascatambang pada tahun 2007.

“Kemudian, pada November 2013, ANTM mengakhiri kegiatan pascatambang sesuai persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo,” jelasnya.

Lebih lanjut Made mengungukapkan, pada fase pascatambang [ANTM 1,070 0 (+0,0%)]menjalankan berbagai program pascatambang, yang meliputi kegiatan reklamasi, revegetasi, serta Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Program-program tersebut dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas petani dalam produksi pertanian, peternakan dan perikanan terpadu serta dalam pengelolaan kelompok usaha bersama dan lembaga keuangan mikro/koperasi, pengembangan program pertanian terpadu menggunakan metode Low External Input Sustainable Agriculture melalui pemanfaatan limbah, pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama dan koperasi, serta percontohan integrated farming system di lahan pasir,” tuturnya.

Program-program tersebut menurut Made juga merupakan salah satu upaya ANTM untuk terus mengembangkan perekonomian di wilayah Kutoarjo untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kutoarjo.

(Iwan/mk)

January 19, 2014

A Rain Forest Advocate Taps the Energy of the Sugar Palm

Marianne Lavelle
For National Geographic News
PUBLISHED JUNE 22, 2011

This story is part of a special series that explores energy issues. For more, visit The Great Energy Challenge.

One of Indonesia’s most ardent rain forest protection activists is in what may seem an unlikely position: Spearheading a project to produce biofuel from trees.

But tropical forest scientist Willie Smits, ­­after 30 years studying fragile ecosystems in these Southeast Asian islands, wants to draw world attention to a powerhouse of a tree—the Arenga sugar palm. Smits says it can be tapped for energy and safeguard the environment while enhancing local food security.

Smits says that the deep-rooted feather palm Arenga pinnata could serve as the core of a waste-free system that produces a premium organic sugar as well as the fuel alcohol, ethanol, providing food products and jobs to villagers while it helps preserve the existing native rain forest. And scientists who have studied the unique harvesting and production process developed by Smits and his company, Tapergie, agree the system would protect the atmosphere rather than add to the Earth’s growing carbon dioxide burden.

“The palm juice chiefly consists of water and sugar—made from rain, sunshine, carbon dioxide and nothing else,” says Smits. “You are basically only harvesting sunshine.”

The project, being funded in part by a 73,160 euro grant (U.S. $105,000) from National Geographic’s Great Energy Challenge initiative, has potential to disrupt a cycle of poverty and environmental devastation that has gripped one of the most vulnerable and remote areas of the planet, while providing a new source of sustainable fuel.

The Fuel Threat to Forests

Tapergie’s sugar palm production facility that opened last year in Tomohon (map), in the North Sulawesi province of Indonesia, and the microscale facilities called Village Hubs that Smits aims to launch on nearby islands, are a far cry from the oil palm biofuel operations that have devastated the rain forest.

Demand for oil made from the pulp and seeds of oil palm trees in Southeast Asia soared when European countries sought to displace petroleum fuels with biofuel in the past decade. It was a move that governments hoped would reduce carbon emissions, but the impact was the reverse. Tracts of rain forest were cleared, and peat land was drained and burned on a massive scale to make way for oil palm monoculture. Because of the carbon emissions caused by rainforest destruction, Indonesia leapt to the top tier of world greenhouse gas emitters, just behind giant energy consumers China and the United States.

Smits, who had been knighted in his native Netherlands, was among the forest advocates who sounded the warning around the world about the impact of large-scale biofuel production from oil palm in his adopted home of Indonesia.

Smits already had gained recognition as one of the world’s most prominent protectors of Asia’s great apes and their habitat, as founder of the Borneo Orangutan Survival Foundation. He laid out the biofuel problem, and the rain forest restoration efforts he had spearheaded, in talks around the world, including in the popular online series sponsored by the nonprofit TED.

But Smits felt he could take those restoration efforts much further, and the secret was a tree with a value that was first impressed upon him 31 years ago, when he was courting a native Indonesian woman of a mountain tribe of Sulawesi who would become his wife. (She was later elected a female tribal leader for her good deeds.)

By custom, before the marriage, he was required to pay his dowry in the form of six sugar palms. It seemed a meager offering, until Smits realized each tree’s potential yield.

The fruit can be harvested and sold as a delicacy. A starch, sago, can be extracted from the stems. The wood is stronger than oak. Most important of all, the tree has a distinctive sap, which can be tapped the way a sugar maple is tapped for maple syrup, but year-round and in vast quantities. The high-carbohydrate juice can be used to make a palm sugar that is a healthier substitute for white cane sugar. Smits estimated that there are at least 60 different products that can come from the Arenga sugar palm, making it a wholly appropriate marriage gift.

“This was enough to support a young family,” he said. “That got me interested in studying the sugar palm in more detail.”

“The Most Amazing Tree”

He found that the Arenga sugar palm had numerous qualities that made it a virtual sentry of the forest. Its deep roots mean it can be grown on steep, almost vertical, slopes—offering protection against erosion. It needs little water and is drought- and fire-resistant, important on volcanic islands. It is resistant to pests and needs no fertilizer; its presence in a forest actually enhances the soil.

Because of these qualities, Smits found that the Arenga sugar palm could be a key species in his efforts to restore Indonesian rain forests that had been brutally logged and burned for decades.

“It’s the anti-particle of oil palm . . . the most amazing tree I’ve ever run into,” says energy expert Amory Lovins, chairman and chief scientist of Rocky Mountain Institute in Snowmass, Colorado, and member of National Geographic’s Great Energy Challenge advisory board. Lovins recommended Smits’ project as the first grantee in the society’s three-year energy initiative when he learned of his idea for furthering his rainforest restoration and protection efforts by tapping the sugar palm for fuel.

Smits knew the sugary juice tapped from sugar palms typically was fermented to produce a traditional alcoholic beverage. That meant it also could be used to produce the alcohol fuel, ethanol.

And Smits said that he discovered that because of the tree’s special leaf structure, its year-round production and extremely efficient photosynthesis, the yield of ethanol from the sugar palm was far greater than the biofuel output from other feedstocks in use around the world. Smits says that his process can produce 19 tons (6,300 gallons/24,000 liters) of ethanol per hectare annually. That’s a staggering output-to-land area ratio compared to corn, the favored ethanol crop of the United States, at 3.3 tons (1,100 gallons/4,200 liters) per hectare, by most recent U.S. Department of Agriculture yield figures. It also far outshines Brazil’s sugarcane; output was assumed to be 4.5 tons (1,500 gallons/5,700 liters) per hectare in the U.S. Environmental Protection Agency’s recent lifecycle analysis of renewable fuels. [A hectare is 2.5 acres.]

But there’s a catch. Producers can’t sow row upon row of sugar palms the way they blanket the countryside with cornfields in Iowa, sugarcane in São Paulo or oil palm plantations in Sumatra. For one thing, the sugar palm flourishes best in a diverse forest environment, not in a monoculture.

And, importantly, each sugar palm requires constant attention. For optimum production, it must be tapped twice a day by tappers trained to slice a thin layer from the end of the stalk on which male flowers are growing. If done properly, the tapping extends the life of the tree—by “stealing” some of the tree’s energy that was intended as storage for its seeds. (The ripening of fruit is thus delayed.) But the juice in which the energy is stored must be preserved quickly on site or nearby, or else it spoils due to uncontrolled fermentation. Smits says that the tapping process cannot be mechanized.

“It is five-to-20 times more labor intensive than harvesting oil from the oil palm,” says Lovins. “You don’t hear about it from those in who are locked into the industrial monoculture mentality. They think the economics are bad. But Willie thinks the economics are terrific.”

That’s because the sugar palm Village Hubs, as Smits envisions them, would provide something as important to this region as fuel—economic opportunity.

A Stake in Forest Protection

Tapergie’s facility that opened three years ago in Tomohon—the world’s first Arenga palm sugar factory—now has 6,285 palm tappers as members of the cooperative, making the twice-daily journey into the village forests to collect juice to be brought back to the factory. Thanks to sales of the special palm sugar they produce, they earn an income that is twice the region’s prevailing minimum.

Sustainable energy is also a part of the design of the factory. It operates on geothermal heat (waste energy captured from the state energy company). In this way, clean energy replaces devastating practices that prevailed for making traditional palm sugar, in which hundreds of thousands of trees were cut to fuel the fire that boiled the sap. In addition, the biofuel produced on-site from the sugar palm is used to replace gasoline in motorcycles, small vehicles, small machines and generators, and is also used as cooking fuel in special burners. Once scaled up, biofuel could be transported for further refining for use in conventional vehicle engines elsewhere, Smits says.)

The Village Hub idea that Smits now aims to test would bring small, turnkey versions of the Tomohon factory—and its employment and energy benefits—to remote areas on the 3,000 or so islands east of Sulawesi. These are areas where people typically live without electricity, fuel, communication, education, health services, or potable water.

Smits says his portable mini-factories, running on local biomass and solar heating, could help villages meet all of these needs, because they would include equipment for telecommunications as well as for making fuel. He sees the sites becoming economic centers that provide more than jobs—they would produce drinking water, electricity, cooking fuel, compost and cattle feed, while enabling telephone and satellite-based broadband Internet access.

Because the wellspring of all these benefits would be the Arenga sugar palm, the villagers would have a shared investment in protecting and cultivating the trees and the needed diverse surrounding forest, as Smits sees it. So the system, in which communities would own 49 percent of the operations, would be designed to establish a virtuous cycle of protection.

“It’s what we call ‘sustainability,’ ” says Smits.

There have been past efforts in Singapore and Borneo to cultivate sugar palms for their fibers or sugar. But Smits believes Tapergie’s effort can be successful where others have failed, because of its determination to maintain a mixed village forest, and to do it with community ownership.

The sugar palm has vast potential, he says, but it can only be unlocked in a holistic system, with production working hand-in-hand with protection. Lovins says the two are tightly interwoven in the system Smits has designed; “It gives people a stake and the clout needed to protect the land and forest themselves,” he says.

Smits will be reporting to National Geographic on the success of his first Village Hub deployment over the course of the next year.

January 15, 2014

Asing Boleh Ekspor, ANTAM Tidak Diizinkan

Apakah hal ini yang membuat saham antam jadi trondol ??

JAKARTA. Sikap pilih-pilih terkait kelonggaran ekspor mineral tanpa pemurnian nampaknya juga dirasakan PT ANTAM Tbk. Pasalnya, keputusan kadar minimum membuat perusahaan pelat merah tersebut harus menghetikan kebiasaannya mengekspor bijih nikel mulai tahun ini. Maklum, pemerintah dalam pembahasan dengan pengusaha yang dilakukan secara maraton sejak Jumat (3/1) sampai Rabu (8/1) melarang ekspor bijih nikel, mangan, dan bauksit.

Sementara untuk konsentrat tembaga, bijih besi, seng, dan timbal diizinkan untuk tetap bisa ekspor setelah 12 Januari 2014 nanti. Dengan demikian, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara masih diperkenankan untuk tetap ekspor konsentrat meskip mereka belum melakukan pemurnian alias konsentrat 100%.

Tri Hartono, Sekretaris Perusahaan ANTAM mengatakan, pihaknya siap mengikuti kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor ore. Tapi, “Seharusnya seluruh perusahaan tambang mendapat perlakuan yang sama terkait larangan ekspor,” kata dia ke KONTAN, Kamis (9/1). Antam memproduksi 11,5 juta ton bijih nikel per tahun. Dari jumlah tersebut, sebesar 10 juta ton diekspor, dan sisanya sebagai bahan baku smelter feronikel yang berkapasitas 20.000 ton per tahun.

Selama ini, kontribusi penjualan mineral mentah mencapai 30% dari total pendapatan perusahaan. “Karena ada potensi penurunan, kami akan melakukan berbagai strategi misalnya peningkatan penjualan emas, batubara, serta berharap ada pemasukan tambahan dari smelter chemical grade alumina,” kata Tri.

Sementara itu, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) geram dengan tindakan pemerintah lantaran meloloskan Freeport dan Newmont untuk tetap bisa ekspor. Budi Santoso, Ketua Working Group Kebijakan Tambang Perhapi mengatakan, sudah sejak awal pemerintah memang sudah berusaha untuk mencari celah dari UU Minerba agar ekspor konsentrat tembaga untuk dua perusahaan tersebut bisa dengan mudah diloloskan. “Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri minta pendapat Pak Yusril,” kata dia.

http://industri.kontan.co.id/news/asing-boleh-ekspor-antam-tidak-diizinkan

January 15, 2014

Prohibit Tax Hingga 60%, Perusahaan Tambang Dipaksa Bangun Smelter

Semoga berhasil..

Monday, January 13, 2014 17:26 WIB

Bijih besi (pasardana.com)
Ipotnews – Menteri Keuangan M Chatib Basri mengungkapkan pihaknya telah menyusun kebijakan pengenaan tarif bea keluar (BK) progresif 60 persen hingga 2017 terhadap ekspor mineral yang memiliki kadar pengolahan dan pemurnian tertentu. Penerapan prohibit tax ini bertujuan memaksa perusahaan tambang berinvestasi membangun smelter sehingga memurnikan hasil tambangnya di dalam negeri.

Kebijakan fiskal ini akan menjadi bagian utama peraturan pemerintah yang akan dirilis segera, menyusul pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah per 12 Januari 2014, sesuai amanat UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Penerapan BK ekspor mineral secara progresif, kata Chatib, bertujuan mendorong perusahaan tambang mengolah hasil tambang mineralnya di dalam negeri, yakni dengan berinvestasi untuk membangun smelter. Pajak progresif akan diberlakukan selama tiga tahun ke depan, sehingga per 12 Januari 2017, seluruh perusahaan tambang sudah memiliki smelter dan bisa mengolah hasil tambangnya menjadi produk mineral yang bernilai tambah tinggi atau produk jadi.

“Ini (pajak ekspor progresif) untuk memastikan orang ini (perusahaan) bikin membuat value added (mineral) di sini (Indonesia. Kalau hanya diimbau saja itu tidak bisa, maka cara yang paling efektif itu adalah uang [pengenaan tarif],” kata Chatib di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/1).

Seperti diketahui, UU No 4 2009 menetapakan per 12 Januari 2014 tidak boleh lagi ada ekspor mineral mentah. Artinya, semua perusahaan tambang sudah mengolah hasil tambang mineralnya dalam bentuk jadi di Indonesia sebelum diekspor. Namun, lima tahun waktu yang diberikan, ternyata belum ada perusahaan tambang yang bisa memenuhi ketentuan itu karena mereka enggan berinvestasi dan membangun smelter. Akibatnya, ketika larangan harus diberlakukan, mereka berteriak meminta kelonggaran dari pemerintah.

“Tiga tahun itu sejak sekarang sampai nanti 2017. Dia dikenakan BK progresif yang tiap tahun makin bertambah. Bayangin saja, kalau harga barang seribu, dikenakan BK 60% kan dijualnya kan Rp1600, sehingga profit marginnya jadi kecil kan dan tidak menyenangkan, sehingga mendorong mereka memproses hingga menjadi produk jadi,” ujarnya.

Chatib menjelaskan, pengenaan BK ekspor hingga 60% itu sesuai dengan ketentuan PP No 55/2008 yang menyebutkan maksimal pengenaan BK ekspor itu adalah 60%. Sehingga tidak mungkin dikenakan BK hingga 100%. “Itu sebetulnya prohibit tax, pajak yang melarang. Jadi kalau di atas 50% itu sebenarnya sudah prohibit tax. Karena hampir jarang sekali profit marginnya di atas itu. Dan itu start-nya ada tergantung dari kategori barangnya,” tutur dia.

Chatib menambahkan, pengenaan BK ekspor mineral yang sudah diproses sebagai ketentuan yang ditetapkan Kementerian ESDM secara progresif hingga 60% itu secara bertahap dengan pengenaan BK permulaan atau setahun pertama secara flat atau rata sebesar 25%. Di tahun kedua per semester mengalami kenaikan hingga 10-15%.

“Kenapa dibuat per semester naik? Karena kalau tidak, nantinya bisa dieskalasi ke depan sama mereka. Kalau itu [BK ekspor] berlakunya setahun, tetap saja dia tidak mau bangun smelter. Kalau tidak dibuat bertahap dia keruk terus (mineral dari bumi), dihabiskan [barang tambang] saja di tahun ini,” papar dia.

Di tempat yang sama, Plt Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto mengatakan, terdapat 6 kode Harmonised System (HS) pada produk mineral yang diperbolehkan ekspor dengan kadar pengolahan dan pemurnian tertentu.

Pertama adalah konsentrat tembaga di atas 15% Cu, kedua konsentrat Besi yang terdiri dari dua macam yakni yang kadarnya di atas 62%, dan di atas 10%. Ketiga adalah konsentrat mangan dengan kadar di atas 49%, keempat konsentrat timbal dengan kadar di atas 57%, lalu lima konsentrat seng dengan kadar di atas 52%, dan keenam adalah yang termasuk golongan kosentrat besi ada dua yakni konsentrat ilminate dengan kadar di atas 58% dan titanium di atas 58%.

“Yang kadarnya di bawah itu tidak boleh diekspor. Jadi ini bea keluar dikenakan pada yang boleh diekspor. Nah, tarifnya untuk tembaga semester pertama 2014 itu 25%. Kemudian tahun 2015 semester satu jadi 35%, semester dua 40%, 2016 itu semester satu 50%, dan semester dua 60%,” kata Andin.

Lebih lanjut Andin menyatakan, untuk selain tembaga atau mineral lainnya pada tahun pertama BK ekspor dikenakan sebesar 20% semester satu dan dua pada tahun 2014 ini, kemudian selanjutnya selama empat semester di 2015-2016 tiap semesternya naik 10%, menjadi 30%, lalu 40%, berikutnya 50%, dan 60% di semester kedua 2016.

“Jadi semuanya di ujungnya 60%. Sehingga di 2017 itu sudah tidak ada lagi ekspor dari mineral dengan ketentuan tersebut, per 12 Januari 2017 persisnya. Jadi ini positif dalam konteks karena kalau barangnya dibuat kecenderungan suplai dalam negeri itu relatif cukup sehingga nanti akan mengundang investor dalam negeri, sehingga akan meningkatkan proses produksi yang lebih tinggi,” jelas Andin.(Fitriya/ha)

+++++++++++++++++++++

Pasar Sambut Baik Larangan Ekspor Tambang Mentah
Respon itu merupakan kepercayaan dari kebijakan pemerintah.
ddd
Rabu, 15 Januari 2014, 14:46 Siti Nuraisyah Dewi, Arie Dwi Budiawati

VIVAnews – Larangan ekspor tambang mentah rupanya berdampak positif terhadap pasar keuangan. Menteri Keuangan RI, Chatib Basri, mengatakannya pada Rabu, 15 Januari 2014.

“Sejak ini ditetapkan pada Sabtu malam (11 Januari 2014), Senin pagi hari (13 Januari 2014), pasar keuangan menyambut positif,” kata Chatib dalam acara “The Economist: Indonesia Summit 2014″ di Hotel Shangrila, Jakarta.

Dia menuturkan aturan tersebut membuat indeks saham saat itu menjadi positif dan rupiah ikut menguat. Sayangnya, dia tidak menyebutkan berapa penguatan rupiah yang dimaksud.

Mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menyebut respon baik pasar merupakan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah dalam implementasi UU Minerba No. 4 Tahun 2009.

“Ini adalah bentuk respon dari pasar terhadap kebijakan minerba yang telah dikeluarkan pemerintah,” kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah melarang ekspor barang tambang mentah per 12 Januari 2014. Ada beberapa barang tambang yang dilarang ekspor tanpa melalui proses pengolahan dan pemurnian, seperti nikel, emas, dan bijih besi.
Di samping membangun smelter, pengusaha pun juga diwajibkan untuk mengolah dan memurnikan barang tambang tersebut.

Chatib menuturkan pengolahan dan pemurnian barang tambang harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk tersebut. Sebab, harga komoditas itu diprediksi turun.

“Harga SDA (sumber daya alam) itu akan jatuh. Negara yang banyak menyimpan SDA, melakukan sebuah pengolahan dan pemurnian,” imbuhnya.

Sebagai catatan, pemerintah juga memberlakukan tarif bea keluar ekspor produk mineral. Berikut ini adalah daftarnya.

1. Konsentrat tembaga dengan kadar lebih dari atau sama dengan 15 persen.

Pada 2014: 25 persen (12 Januari-31 Desember 2014).
Pada 2015: 35 persen (1 Januari-30 Juni 2015), 40 persen (1 Juli-31 Desember 2015).
Pada 2016: 50 persen (1 Januari 2016-30 Juni 2016), 60 persen (1 Juli-31 Desember 2016).

2. a). Konsentrat besi (hematit, magnetiti, dan pirit) dengan kadar besi lebih dari atau sama dengan 62 persen.

Pada 2014: 20 persen (12 Januari-31 Desember 2014).
Pada 2015: 30 persen (1 Januari-30 Juni 2015), 40 persen (1 Juli-31 Desember 2015).
Pada 2016: 50 persen (1 Januari-30 Juni 2016), 60 persen (1 Juli-31 Desember 2016).

b). Konsentrat besi (gutit/laterit) dengan kadar lebih dari atau sama dengan 51 persen Fe dan kadar (Al2O3+SiO2) sebesar lebih dari atau sama dengan 10 persen.

Pada 2014: 20 persen (12 Januari-31 Desember 2014).
Pada 2015: 30 persen (1 Januari-30 Juni 2015), 40 persen (1 Juli-31 Desember 2015).
Pada 2016: 50 persen (1 Januari-30 Juni 2016), 60 persen (1 Juli-31 Desember 2016).

3. Konsentrat mangan dengan kadar lebih dari sama dengan 49 persen Mn.

Pada 2014: 20 persen (12 Januari-31 Desember 2014).
Pada 2015: 30 persen (1 Januari-30 Juni 2015), 40 persen (1 Juli-31 Desember 2015).
Pada 2016: 50 persen (1 Januari-30 Juni 2016), 60 persen (1 Juli-31 Desember 2016).

4. Konsentrat timbal dengan kadar dengan kadar lebih dari atau sama dengan 57 persen Pb.

Pada 2014: 20 persen (12 Januari-31 Desember 2014).
Pada 2015: 30 persen (1 Januari 2015-30 Juni 2015), 40 persen (1 Juli-31 Desember 2015).
Pada 2016: 50 (1 Januari-30 Juni 2016), 60 persen (1 Juli-31 Desember 2016).

5. Konsentrat seng dengan kadar lebih dari atau sama dengan 52 persen Zn.

Pada 2014: 20 persen (12 Januari-31 Desember 2014).
Pada 2015: 30 persen (1 Januari 2015-30 Juni 2015), 40 persen (1 Juli-31 Desember 2015).
Pada 2016: 50 (1 Januari-30 Juni 2016), 60 persen (1 Juli-31 Desember 2016).

6. a). Konsentrat ilrrenite dengan kadar Fe lebih dari sama dengan 58 persen (dalam bentuk pasir) dan kadar Fe lebih dari sama dengan 56 persen (dalam bentuk pelllet).

Pada 2014: 20 persen (12 Januari-31 Desember 2014).
Pada 2015: 30 persen (1 Januari 2015-30 Juni 2015), 40 persen (1 Juli-31 Desember 2015).
Pada 2016: 50 (1 Januari-30 Juni 2016), 60 persen (1 Juli-31 Desember 2016).

b). Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe lebih dari atau sama dengan 58 persen (dalam bentuk pasir) dan kadar Fe lebih dari atau sama dengan 56 persen (dalam bentuk pellet).

Pada 2014: 20 persen (12 Januari-31 Desember 2014).
Pada 2015: 30 persen (1 Januari 2015-30 Juni 2015), 40 persen (1 Juli-31 Desember 2015).
Pada 2016: 50 (1 Januari-30 Juni 2016), 60 persen (1 Juli-31 Desember 2016).
(eh)

January 13, 2014

Ini Dia Daftar Mineral Olahan yang Bisa Diekspor dan Bea Keluarnya

setelah maju mundur dan ragu akhirnya diperbolehkan juga jualan tanah mineral ke luar negeri lagi.. Memang pemerintah “kardus” !

Anak cucu bangsa Indonesia akan diwarisi tanah yang berlubang lubang dan pulau hilang karena tanah dan pasirnya di ekspor .. 

 

 

Maikel Jefriando - detikfinance
Senin, 13/01/2014 16:17 WIB
 
 
 
 
http://images.detik.com/content/2014/01/13/4/chatibbasri320.jpg
Jakarta -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan peraturan pemberlakuan bea keluar (BK) terkait pelarangan ekspor tambang mentah (ore). Aturan ini mengacu dengan Peraturan Presiden (PP) No 1/2014 yang sudah diterbitkan pada 11 Januari 2014.

Menkeu Chatib Basri mengatakan aturan ini berkaitan juga dengan aturan dari Kementerian ESDM yang mengatur produk dari tambang tersebut. Chatib memberlakukan BK secara progresif berlaku hingga tahunn 2017 untuk produk mineral olahan (belum sampai dimurnikan)

“Kita sesuaikan dengan apa yang telah menjadi ketentuan dari Kementerin ESDM. Kita bagiannya fiskal. Kita berlakukan bea keluar progresif . Jadi dalam periode barang yang didefinisikan ESDM itu,” ungkap Chatib di kantornya, Jakarta, Senin (13/1/2014).

BK yang diterapkan menurut Chatib berkisar dari 20% hingga maksimal 60% pada tahun 2016 (akhir). Penetapan itu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2008 tentang bea keluar terhadap barang ekspor.

“Start-nya 20%, sampai akhirnya 60%. Kenapa 60%? Itu memang UU mengatakan maksimum BK 60%. itu sudah tinggi,” kata Chatib.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto memaparkan ketentuan mineral olahan yang boleh diekspor namun kena BK progresif, berikut ini daftarnya.

  • Konsentrat Tembaga dengan kadar di atas 15%
  • Konsentrat Besi dengan kadar di atas 62% dan 10%
  • Konsentrat Mangan dengan kadar di atas 49%
  • Konsentrat Timbal dengan kadar di atas 57%
  • Konsentrat Seng dengan kadar di atas 52%
  • Konsentrat Besi dengan kadar (Ilumenit di atas 58% dan Titanium di atas 58%).

Andin menjelaskan, untuk jenis konsentrat tembaga yang diekspor maka akan dikenakan BK sebesar 25% pada tahun 2014. Kemudian semester I-2015 naik menjadi 35%, semester II-2015 menjadi 40%, semester I-2016 sebesar 50% dan semester II-2016 jadi 60%.

BK selain tembaga, maka akan dikenakan BK sebesar 20% selama 2014. Berlanjut setiap semesternya bertambah, hingga tahun 2016 BK-nya mencapai sebesar 60%.

“Jadi tanggal 11 Januari itu PMK nya sudah terbit dan tanggal 12 Januari 2014 tidak ada lagi ekspor tambang mentah. Kemudian tanggal 12 Januari 2017 itu sudah sesuai dengan target pemerintah, itu di Kementerian ESDM ” ujarnya.

 

(mkl/hen) 

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerryAndroidiOS &Windows PhoneInstall sekarang!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers