Archive for ‘Ecology’

February 3, 2014

Tekanan Penduduk Tinggi Picu Bencana

banyak anak= banyak bencana

JAKARTA, KOMPAS — Banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di sejumlah daerah sepanjang awal 2014 dipicu oleh cuaca ekstrem dan turunnya daya dukung lingkungan. Namun, banyak pihak tak menyadari bahwa gejala pemanasan global yang muncul dan kerusakan lingkungan yang memicu bencana itu disebabkan oleh tingginya tekanan penduduk.”Bencana selalu terjadi di daerah dengan tekanan penduduk tinggi,” kata Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi, di Jakarta, Kamis (30/1).

Pertumbuhan penduduk tak terkendali dan tingginya kepadatan penduduk memicu penggunaan lahan secara masif. Akibatnya, lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan terlarang untuk dihuni, seperti daerah hulu dan lembah sungai, dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, hingga wisata.

Perusakan lingkungan terjadi seiring meningkatnya ekonomi masyarakat. Keadaan ini memicu eksploitasi sumber daya alam berlebihan dan makin besarnya limbah yang dihasilkan. Akibatnya, kerusakan lingkungan makin parah dan daya dukung lingkungan makin turun.

Sonny mengingatkan pentingnya pengendalian penduduk untuk mencegah meluasnya bencana. ”Dulu, bencana mengurangi jumlah penduduk. Sekarang, jumlah penduduk harus dikendalikan,” katanya.

Teknologi dan pembangunan infrastruktur sebenarnya bisa meningkatkan daya dukung lingkungan. Namun, kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pencegahan bencana dan terbatasnya dana membuat upaya meningkatkan daya dukung lingkungan kalah cepat dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dampaknya, bencana yang seharusnya bisa dicegah masih akan sering terjadi.

Tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia 247 juta orang, setiap tahun lahir 4 juta-5 juta bayi. Semua perlu pangan, sandang, papan, energi, hingga kebutuhan rekreasi. Jika jumlah penduduk tidak segera dikendalikan, kerusakan lingkungan makin parah.

Secara terpisah, Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Amien Widodo, mengatakan, perlu penegakan aturan secara tegas tentang penggunaan lahan, khususnya di bagian hulu daerah aliran sungai dan di sepanjang sempadan sungai. Alih fungsi lahan di kawasan itu secara masif membuat 80 persen air hujan langsung dibuang ke sungai, tidak meresap ke dalam tanah.

Ketidaktegasan pemerintah dalam penataan ruang di satu daerah memicu bencana alam yang kini sebarannya makin meluas dan intensitasnya makin meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, selama Januari 2014 terjadi 182 bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 137 orang tewas dan 1,1 juta orang mengungsi serta menderita akibat bencana. Kerugian akibat bencana di Indonesia setiap tahun di luar bencana besar mencapai Rp 30 triliun per tahun.

”Aturan tata ruang sebenarnya sudah ada, tetapi pemerintah sendiri yang melanggar,” kata Amien. Jika pemerintah ingin mengurangi potensi bencana, penegakan aturan tata ruang perlu dilakukan. (MZW)

January 28, 2014

800 Vila di Puncak Bakal Dirobohkan Tahun 2014 Ini

 

Zulfi Suhendra – detikfinance
Senin, 27/01/2014 18:02 WIB
 
 
 
 
http://images.detik.com/content/2014/01/27/4/180429_banjirrrr.jpg
Jakarta -Vila-vila liar di Puncak, Bogor dianggap sebagai salah satu penyebab banjir. Alasannya karena menutup daerah resapan. 

Bupati Bogor Rahmat Yasin disebut Kementerian PU sebagai buldozer karena mampu membabat habis vila-vila tersebut.

“Tadi sudah disampaikan. Bupati bogor itu disebut sebagai buldozer,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan, di kantornya, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Hasan mengatakan, vila-vila megah yang sudah berdiri kokoh di jalur puncak dirubuhkan. Selain karena menutup daerah resapan air, vila tersebut dibangun tanpa izin dan di atas tanah negara.

“241 vila yang sudah dirobohkan oleh aparat Kabupaten Bogor. Itu di tempat yang dibangun di tanah negara dan tanpa izin. Itu tidak boleh dibangun apapun. Oleh karena itu dirobohkan,” kata Hasan.

241 vila ditertibkan dan dirubuhkan di tahun 2013 lalu. Tahun ini, lanjut Hasan, pemerintah kabupaten Bogor akan merubuhkan sebanyak 800 unit vila yang juga dianggap menutup resapan dan dibangun tanpa izin.

“2014 ini menurut program mereka akan dirobohkan sebanyak 800. Di puncak. Tanpa izin karena memang di tanah negara. Jadi hajar aja,” tegas Hasan.

January 23, 2014

Aneka Tambang (ANTM) Stop Tambang Pasir Besi Purworejo

Harusnya urusan tambang itu dikelola oleh BUMN .  

Thursday, January 23, 2014       07:33 WIB
 
 
Ipotnews – PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) menyampaikan bahwa kegiatan penambangan pasir besi di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah berakhir. Seremoni pengakhiran pertambangan tersebut dilakukan oleh Direktur Umum & CSR ANTM, I Made Surata dan Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Purworejo, Gandi Budi Supriyanto, pada tanggal 21 Januari 2014.

Made mengatakan, bahwa setelah lebih dari 25 tahun beroperasi, ANTM melaksanakan proses pengakhiran tambang di Kutoarjo sebagai bagian dari implementasi good mining practices.

“Hal ini juga merefleksikan komitmen ANTM untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, sejak awal kegiatan operasi hingga proses penutupan tambang dan pasca kegiatan tambang berakhir.” katanya dalam keterbukaan informasi, Kamis (23/1). 

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan penambangan pasir besi di Kutoarjo yang dilakukan oleh Unit Pertambangan Pasir Besi (UPPB) Kutoarjo mulai berproduksi tahun 1987, dan memasuki fase pascatambang pada tahun 2007.

“Kemudian, pada November 2013, ANTM mengakhiri kegiatan pascatambang sesuai persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo,” jelasnya.

Lebih lanjut Made mengungukapkan, pada fase pascatambang [ANTM 1,070 0 (+0,0%)]menjalankan berbagai program pascatambang, yang meliputi kegiatan reklamasi, revegetasi, serta Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Program-program tersebut dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas petani dalam produksi pertanian, peternakan dan perikanan terpadu serta dalam pengelolaan kelompok usaha bersama dan lembaga keuangan mikro/koperasi, pengembangan program pertanian terpadu menggunakan metode Low External Input Sustainable Agriculture melalui pemanfaatan limbah, pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama dan koperasi, serta percontohan integrated farming system di lahan pasir,” tuturnya.

Program-program tersebut menurut Made juga merupakan salah satu upaya ANTM untuk terus mengembangkan perekonomian di wilayah Kutoarjo untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kutoarjo.

(Iwan/mk)

January 19, 2014

A Rain Forest Advocate Taps the Energy of the Sugar Palm

Marianne Lavelle
For National Geographic News
PUBLISHED JUNE 22, 2011

This story is part of a special series that explores energy issues. For more, visit The Great Energy Challenge.

One of Indonesia’s most ardent rain forest protection activists is in what may seem an unlikely position: Spearheading a project to produce biofuel from trees.

But tropical forest scientist Willie Smits, ­­after 30 years studying fragile ecosystems in these Southeast Asian islands, wants to draw world attention to a powerhouse of a tree—the Arenga sugar palm. Smits says it can be tapped for energy and safeguard the environment while enhancing local food security.

Smits says that the deep-rooted feather palm Arenga pinnata could serve as the core of a waste-free system that produces a premium organic sugar as well as the fuel alcohol, ethanol, providing food products and jobs to villagers while it helps preserve the existing native rain forest. And scientists who have studied the unique harvesting and production process developed by Smits and his company, Tapergie, agree the system would protect the atmosphere rather than add to the Earth’s growing carbon dioxide burden.

“The palm juice chiefly consists of water and sugar—made from rain, sunshine, carbon dioxide and nothing else,” says Smits. “You are basically only harvesting sunshine.”

The project, being funded in part by a 73,160 euro grant (U.S. $105,000) from National Geographic’s Great Energy Challenge initiative, has potential to disrupt a cycle of poverty and environmental devastation that has gripped one of the most vulnerable and remote areas of the planet, while providing a new source of sustainable fuel.

The Fuel Threat to Forests

Tapergie’s sugar palm production facility that opened last year in Tomohon (map), in the North Sulawesi province of Indonesia, and the microscale facilities called Village Hubs that Smits aims to launch on nearby islands, are a far cry from the oil palm biofuel operations that have devastated the rain forest.

Demand for oil made from the pulp and seeds of oil palm trees in Southeast Asia soared when European countries sought to displace petroleum fuels with biofuel in the past decade. It was a move that governments hoped would reduce carbon emissions, but the impact was the reverse. Tracts of rain forest were cleared, and peat land was drained and burned on a massive scale to make way for oil palm monoculture. Because of the carbon emissions caused by rainforest destruction, Indonesia leapt to the top tier of world greenhouse gas emitters, just behind giant energy consumers China and the United States.

Smits, who had been knighted in his native Netherlands, was among the forest advocates who sounded the warning around the world about the impact of large-scale biofuel production from oil palm in his adopted home of Indonesia.

Smits already had gained recognition as one of the world’s most prominent protectors of Asia’s great apes and their habitat, as founder of the Borneo Orangutan Survival Foundation. He laid out the biofuel problem, and the rain forest restoration efforts he had spearheaded, in talks around the world, including in the popular online series sponsored by the nonprofit TED.

But Smits felt he could take those restoration efforts much further, and the secret was a tree with a value that was first impressed upon him 31 years ago, when he was courting a native Indonesian woman of a mountain tribe of Sulawesi who would become his wife. (She was later elected a female tribal leader for her good deeds.)

By custom, before the marriage, he was required to pay his dowry in the form of six sugar palms. It seemed a meager offering, until Smits realized each tree’s potential yield.

The fruit can be harvested and sold as a delicacy. A starch, sago, can be extracted from the stems. The wood is stronger than oak. Most important of all, the tree has a distinctive sap, which can be tapped the way a sugar maple is tapped for maple syrup, but year-round and in vast quantities. The high-carbohydrate juice can be used to make a palm sugar that is a healthier substitute for white cane sugar. Smits estimated that there are at least 60 different products that can come from the Arenga sugar palm, making it a wholly appropriate marriage gift.

“This was enough to support a young family,” he said. “That got me interested in studying the sugar palm in more detail.”

“The Most Amazing Tree”

He found that the Arenga sugar palm had numerous qualities that made it a virtual sentry of the forest. Its deep roots mean it can be grown on steep, almost vertical, slopes—offering protection against erosion. It needs little water and is drought- and fire-resistant, important on volcanic islands. It is resistant to pests and needs no fertilizer; its presence in a forest actually enhances the soil.

Because of these qualities, Smits found that the Arenga sugar palm could be a key species in his efforts to restore Indonesian rain forests that had been brutally logged and burned for decades.

“It’s the anti-particle of oil palm . . . the most amazing tree I’ve ever run into,” says energy expert Amory Lovins, chairman and chief scientist of Rocky Mountain Institute in Snowmass, Colorado, and member of National Geographic’s Great Energy Challenge advisory board. Lovins recommended Smits’ project as the first grantee in the society’s three-year energy initiative when he learned of his idea for furthering his rainforest restoration and protection efforts by tapping the sugar palm for fuel.

Smits knew the sugary juice tapped from sugar palms typically was fermented to produce a traditional alcoholic beverage. That meant it also could be used to produce the alcohol fuel, ethanol.

And Smits said that he discovered that because of the tree’s special leaf structure, its year-round production and extremely efficient photosynthesis, the yield of ethanol from the sugar palm was far greater than the biofuel output from other feedstocks in use around the world. Smits says that his process can produce 19 tons (6,300 gallons/24,000 liters) of ethanol per hectare annually. That’s a staggering output-to-land area ratio compared to corn, the favored ethanol crop of the United States, at 3.3 tons (1,100 gallons/4,200 liters) per hectare, by most recent U.S. Department of Agriculture yield figures. It also far outshines Brazil’s sugarcane; output was assumed to be 4.5 tons (1,500 gallons/5,700 liters) per hectare in the U.S. Environmental Protection Agency’s recent lifecycle analysis of renewable fuels. [A hectare is 2.5 acres.]

But there’s a catch. Producers can’t sow row upon row of sugar palms the way they blanket the countryside with cornfields in Iowa, sugarcane in São Paulo or oil palm plantations in Sumatra. For one thing, the sugar palm flourishes best in a diverse forest environment, not in a monoculture.

And, importantly, each sugar palm requires constant attention. For optimum production, it must be tapped twice a day by tappers trained to slice a thin layer from the end of the stalk on which male flowers are growing. If done properly, the tapping extends the life of the tree—by “stealing” some of the tree’s energy that was intended as storage for its seeds. (The ripening of fruit is thus delayed.) But the juice in which the energy is stored must be preserved quickly on site or nearby, or else it spoils due to uncontrolled fermentation. Smits says that the tapping process cannot be mechanized.

“It is five-to-20 times more labor intensive than harvesting oil from the oil palm,” says Lovins. “You don’t hear about it from those in who are locked into the industrial monoculture mentality. They think the economics are bad. But Willie thinks the economics are terrific.”

That’s because the sugar palm Village Hubs, as Smits envisions them, would provide something as important to this region as fuel—economic opportunity.

A Stake in Forest Protection

Tapergie’s facility that opened three years ago in Tomohon—the world’s first Arenga palm sugar factory—now has 6,285 palm tappers as members of the cooperative, making the twice-daily journey into the village forests to collect juice to be brought back to the factory. Thanks to sales of the special palm sugar they produce, they earn an income that is twice the region’s prevailing minimum.

Sustainable energy is also a part of the design of the factory. It operates on geothermal heat (waste energy captured from the state energy company). In this way, clean energy replaces devastating practices that prevailed for making traditional palm sugar, in which hundreds of thousands of trees were cut to fuel the fire that boiled the sap. In addition, the biofuel produced on-site from the sugar palm is used to replace gasoline in motorcycles, small vehicles, small machines and generators, and is also used as cooking fuel in special burners. Once scaled up, biofuel could be transported for further refining for use in conventional vehicle engines elsewhere, Smits says.)

The Village Hub idea that Smits now aims to test would bring small, turnkey versions of the Tomohon factory—and its employment and energy benefits—to remote areas on the 3,000 or so islands east of Sulawesi. These are areas where people typically live without electricity, fuel, communication, education, health services, or potable water.

Smits says his portable mini-factories, running on local biomass and solar heating, could help villages meet all of these needs, because they would include equipment for telecommunications as well as for making fuel. He sees the sites becoming economic centers that provide more than jobs—they would produce drinking water, electricity, cooking fuel, compost and cattle feed, while enabling telephone and satellite-based broadband Internet access.

Because the wellspring of all these benefits would be the Arenga sugar palm, the villagers would have a shared investment in protecting and cultivating the trees and the needed diverse surrounding forest, as Smits sees it. So the system, in which communities would own 49 percent of the operations, would be designed to establish a virtuous cycle of protection.

“It’s what we call ‘sustainability,’ ” says Smits.

There have been past efforts in Singapore and Borneo to cultivate sugar palms for their fibers or sugar. But Smits believes Tapergie’s effort can be successful where others have failed, because of its determination to maintain a mixed village forest, and to do it with community ownership.

The sugar palm has vast potential, he says, but it can only be unlocked in a holistic system, with production working hand-in-hand with protection. Lovins says the two are tightly interwoven in the system Smits has designed; “It gives people a stake and the clout needed to protect the land and forest themselves,” he says.

Smits will be reporting to National Geographic on the success of his first Village Hub deployment over the course of the next year.

December 19, 2013

Hak Nelayan Diakui:Investasi Asing di Pulau-pulau Kecil Menjadi Sorotan

 

 

 

 

 

 
JAKARTA, KOMPAS — DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Salah satu terobosannya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional.

Persetujuan RUU ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR, Rabu (18/12), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. UU yang baru ini juga melindungi hak masyarakat adat untuk memanfaatkan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meski demikian, UU itu masih menyisakan pasal-pasal bermasalah yang terkait izin pemanfaatan dan upaya memfasilitasi investasi asing untuk mengusahakan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air.

Revisi UU No. 27/2007 merupakan kelanjutan dari dibatalkannya ketentuan tentang hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) dalam UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2011.

Pembatalan itu karena aturan hak tersebut, yang memberikan peluang bagi privatisasi sumber daya pesisir, dinilai MK mengakibatkan pengaplingan wilayah perairan dan hilangnya hak-hak masyarakat adat/tradisional yang bersifat turun-temurun.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengapresiasi pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan nelayan tradisional dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meski demikian, ia menyoroti keberpihakan negara pada asing yang semakin kuat. Ini terlihat dengan munculnya pasal khusus terkait investasi asing. Ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuka akses bagi asing agar tidak menguasai pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah perbatasan.(LKT/INA)

KOMENTAR
December 18, 2013

Polisi Usut 10 Perusahaan Penambangan Pasir Besi

Brengseknya usaha penambangan.. Usut bupatinya juga yang telah memberikan ijin bagi perusahaan beginian
 
RABU, 18 DESEMBER 2013 | 20:17 WIB

 

Polisi Usut 10 Perusahaan Penambangan Pasir Besi

Sejumlah personel kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi penambangan pasir besi di Cidaun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (26/6). (TEMPO/DEDEN ABDUL AZIZ)

 

TEMPO.CO, Bandung -Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkapkan, kepolisian daerah Jawa Barat mengusut 10 perusahaan penambangan pasir besi di tiga kabupaten di Jawa Barat yakni di Tasikmalaya, Cianjur, dan Sukabumi. Kepolisian telah melakukan sidak terkait pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. 

Pelanggaran yang dilakukan antara lain, perizinan, ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan, dan tidak melaukan kewajiban reklamasi pasca penambangan.  “Enam perusahaan masuk ke tahap penyidikan, dan empat perusahaan lainnya masih diselidiki,” kaya Deddy Mizwar di  Bandung, Rabu, 18 Desember 2013. 

Menurut dia, salah satu perusahaan pasir besi yang bermasalah itu adalah Perusahaan Daerah milik Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Provinsi dan Polda Jawa Barat masih mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan tiap perusahaan itu. “Kita akan tindak lanjuti proses hukumnya,” kata Deddy. 
Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat Soemarwan Hadisoemarto mengungkapkan, dari 10 perusahaan penambang pasir besi itu, 6 beraktivitas di Tasikmalaya, 2 di Cianjur, dan  2 lainnya di Sukabumi. 
Menurut dia, iventarisasi sanksi dan aturan yang akan dikenakan pada perusahaan penambang pasir itu.  Aturan yang akan dikenakan di antaranya mengacu pada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4/2009, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 27/2007, serta Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32/2009. 

Dia mengungkapkan, salah satu perusahaan yang dipolisikan adalah Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan (PDUP) milik pemerintah Kabupaten Tasikmlaya. “Perusahaan itu masih menambang kendati izinnya sudah habis dan menyerahkan blok ke perusahaan lain,” ujar Soemarwan. 

December 11, 2013

Selamatkan Danau dan Waduk

SELASA, 10 DESEMBER 2013

SUMBER DAYA AIR
Selamatkan Danau dan Waduk
Oleh: Yuni Ikawati 0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

KINI banyak danau dan waduk di Indonesia kritis akibat ulah manusia. Untuk menyelamatkan, dilakukan berbagai upaya mulai dari menerapkan sistem pemantau, modifikasi cuaca, hingga penyedotan limbah dan sedimen.
Danau, baik alami maupun buatan manusia (waduk) adalah sumber kehidupan dan mata pencarian penduduk. Sumber daya air digunakan untuk berbagai kegiatan seperti perikanan, pertanian, pengolahan air minum, pembangkit listrik, hingga pariwisata. Kerusakan dan fungsi sumber daya air akan mengusik berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kerusakan lingkungan terutama disebabkan faktor antropogenik seperti eksploitasi perikanan, mekanisasi transportasi air, pembuangan limbah, dan perubahan tata ruang. Saat ini telah terjadi penurunan produksi perikanan, merebaknya gulma, pendangkalan danau dan waduk, hingga banjir di musim hujan.

”Di Indonesia ada 840 danau yang sebagian besar dalam kondisi rusak dengan tingkatan bervariasi,” kata Profesor Riset bidang Limnologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gadis Sri Haryani.

Danau yang kritis adalah Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Limboto (Gorontolo), dan Tempe (Sulawesi Selatan). ”Danau ini mengalami penyusutan luas karena sedimentasi dan dicemari eceng gondok,” kata Gadis. Danau tersebut masuk dalam daftar 15 danau kritis dari Kementerian PU.

Kondisi sama terjadi pada waduk (bendungan) yang berjumlah 211. Kekritisan terutama terjadi pada waduk di Jawa yang mengalami tekanan lingkungan yang berat, antara lain Juanda, Kedungombo, dan Sutami. Di Sumatera ada Singkarak dan Batutegi.

Rehabilitasi wilayah perairan dilakukan dengan reboisasi dan penataan ulang wilayah. Perbaikan bukan hanya di lingkungan danau dan waduk, namun hingga ke kawasan hulu.

Langkah selanjutnya, memasang alat pemantauan dalam upaya mencegah berulangnya kerusakan dan membangun sistem peringatan dini bencana banjir. Sistem monitor juga dipasang di danau yang masih tergolong aman.

Sistem pemantau
Bambang Setiadi, peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), bekerja sama dengan Hidenori Takahashi dari Universitas Hokkaido dan Yukihisa Shigenaga dari Midori Engineering Laboratory serta Perum Jasa Tirta II untuk menguji coba alat pemantau telemetri di Bendungan Jatiluhur, Purwakarta.

Instrumen ini beberapa tahun sebelumnya digunakan untuk memantau kondisi permukaan air di lahan gambut perkebunan sawit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta permukaan Sungai Kahayan di Kalteng. Alat ukur itu juga dicoba di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember.

Instrumen ini dilengkapi dengan sensor pengukur ketinggian muka air, suhu, dan curah hujan. Sensor lain juga dapat dipasangkan pada sistem tersebut sesuai kebutuhan, seperti pengukur kelembapan, tekanan, suara, intensitas cahaya, kerapatan, dan sifat-sifat listrik, serta keasaman.

Data dikirim dengan sistem telemetri pada periode waktu tertentu. Pada sistem pemantau di Jatiluhur pengiriman dilakukan tiap 10 menit ke kantor pusat. ”Dengan alat pemantau ini, parameter lingkungan perairan di waduk dapat diketahui secara lebih cepat dan akurat dibandingkan secara konvensional,” kata Bambang yang juga Ketua Masyarakat Akunting Sumber Daya Lingkungan Indonesia. Uji coba di Bendungan Jatiluhur dilaksanakan pada Oktober 2013 hingga Maret 2014.

Selama uji coba dilakukan pengumpulan data pengukuran sensor secara otomatis dan sistem transfer data menggunakan modem yang terhubung ke jaringan telekomunikasi selular (mobile). Data diterima sistem server komputer di kantor pusat. Semua sarana yang beroperasi di lapangan memakai baterai.

Pemantauan dengan sistem otomatis dapat mempercepat analisis dan pengambilan keputusan untuk mengantisipasi risiko atau bencana. Alat ini akan menggantikan cara manual dan dipasang di danau yang berisiko.

Bila uji coba prototipe alat pemantau berhasil, demikian Bambang, pembuatan sistem pemantau telemetri akan dilakukan sebuah industri nasional dengan kandungan komponen lokal lebih dari 50 persen.

Penanggulangan
Berbasis sistem pemantauan ini dapat dilakukan pengukuran parameter di danau dan waduk untuk mengetahui secara dini terjadinya kenaikan massa air di bawah danau/waduk (upwelling). Kenaikan ini terjadi karena suhu permukaan lebih dingin dibandingkan di dasar danau atau waduk. Fenomena ini biasanya terjadi pada musim hujan.

Kenaikan massa air berupa bahan organik–sisa pakan ikan yang terendap–menyebabkan penurunan kandungan oksigen terlarut di air hingga mengakibatkan kematian massal ikan.

Sekitar 30 persen pakan yang diberikan lepas dan mencemari air. Di Waduk Jatiluhur, untuk produksi ikan 10.000 ton per tahun, setidaknya ada 6.000 ton sisa pakan ikan tiap tahun mencemari perairan.

”Hampir semua danau dan waduk di Indonesia mengalami upwelling yang memicu kematian massal ikan hampir setiap tahun,” kata Iwan Eka Setiawan, peneliti di Balai Teknologi Survei Kelautan-BPPT. Di Waduk Jatiluhur, Januari 2013, lebih dari 10.000 ton ikan mati. Akibatnya terjadi kerugian lebih dari Rp 150 miliar.

Rehabilitasi kualitas perairan waduk dan danau sepatutnya dilakukan. Hal itu dilakukan dengan mengangkat sedimen menggunakan kapal yang dilengkapi alat penyedot material.

December 7, 2013

20 Perusahaan Tambang Akan Dihentikan

 

Perusahaan tambang memang “bangsat “semua. Yang kecil biasanya lebih biadab (seperti piranha) daripada yang besar. Selain perusak lingkungan perusahaan tambang adalah gerombolan pengelap pajak. 

 

Di Morowali, Surat Bupati Tak Diindahkan

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara operasi 20 perusahaan tambang nikel di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dan Morowali, Sulawesi Tengah. Sanksi administratif tersebut diberikan karena aktivitas pertambangan diduga kuat mencemari perairan laut.

Penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup juga mempersiapkan gugatan perdata dan penyelidikan pidana atas perusahaan-perusahaan itu. ”Kami mengirim surat kepada Bupati Kolaka Utara dan Bupati Morowali agar menghentikan sementara aktivitas tambang 20 perusahaan. Izin usaha pertambangan diterbitkan bupati, jadi bupati yang berwenang menghentikan operasional,” kata Sudariyono, Deputi Penaatan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, di Jakarta, Jumat (6/12).

Lima perusahaan nikel yang berada di Kolaka Utara itu berinisial PDP, CSM, PCM, KTR, dan TMM. Sementara di Morowali ada 15 perusahaan nikel, yaitu SPS, HI, GSA, IS, ITN, SAP, CUM, RU, SR, TJ, AFB, KKM, BBI, CPS, dan GSM.

Surat kepada bupati tersebut dikirim pertengahan November lalu. Jika bupati tak memberikan jawaban dalam waktu sebulan, Kementerian Lingkungan Hidup masih akan mengingatkan lagi melalui surat kedua. ”Kalau tetap tak direspons, Menteri Lingkungan Hidup akan menggunakan kewenangannya untuk menghentikan aktivitas perusahaan yang mencemari lingkungan,” kata Sudariyono.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup diberikan wewenang mengambil tindakan atas nama negara terkait perlindungan lingkungan.

Penindakan terhadap perusahaan-perusahaan itu, kata Sudariyono, juga diarahkan secara gugatan perdata untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan pemberkasan pidana bagi penanggung jawab usaha dan korporasi. Proses itu melibatkan penyidik pegawai negeri sipil di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi dan Pusat Ekoregion Sulawesi.

Kasus di Morowali

Sudariyono menambahkan, penyidik lingkungan hidup juga sedang menyelidiki aktivitas tambang nikel PT PMI. ”Untuk PT PMI ini sudah ada penghentian sementara dari bupati, tetapi tidak dilaksanakan (perusahaan). Untuk meningkatkan proses secara pidana, Morowali tidak punya penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup meminta BLH Sulteng turun tangan,” katanya.

Secara terpisah, Manajer Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andika mengatakan, penutupan sementara aktivitas perusahaan tidaklah cukup. Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup juga harus meminta pertanggungjawaban bupati penerbit izin dan perusahaan tambang.

”Di Morowali, cagar alam dibongkar untuk kegiatan tambang. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi ini harus direhabilitasi. Menteri Lingkungan Hidup harus memaksa bupati dan perusahaan untuk bertanggung jawab memulihkan kerusakan lingkungan,” kata Andika yang tujuh tahun bertugas di Jatam Sulteng.

Selain merusak cagar alam, pertambangan setempat juga membuang lumpur sisa tambang ke laut. Itu menyebabkan kerusakan di ekosistem pantai seperti mangrove dan terumbu karang.

Andika mengatakan, pemulihan kerusakan ekosistem itu jauh lebih mahal dibanding nilai ekonomi dari pertambangan. ”Langkah tegas pemerintah jelas diperlukan untuk mencegah kerusakan semakin luas,” katanya. (ICH)

October 31, 2013

Seribu Hektar Lahan Hutan Cagar Biosfer di Riau Jadi Kebun Sawit

Pantes Harisson Ford ngamuk !
 
Kamis, 31/10/2013 13:59 WIB

 

 

Chaidir Anwar Tanjung – detikNews

 
 
 

Pekanbaru, – Kawasan hutan cagar biosfer Giam Siak Kecil di Riau yang telah ditetapkan Unisco kini dirambah. Diperkirakan sudah seribu hektar lahan dirambah untuk perkebunan kelapa sawit.

Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo kepada detikcom, Kamis (31/10/2013). Menurutnya, hasil operasi yang dilakukan Polres Bengkalis bersama Brimob Polda Riau diketahui perambahan liar semakin meluas.

“Diperkirakan perambahan sudah dilakukan sejak tahun 2009 lalu. Perambahan justru dilakukan di bagian tengah kawasan cagar biosfer yang merupakan kawasan gambut,” kata AKBP Guntur.

Modus perambahan yang dilakukan, kata Guntur, ada dalam bentuk perorangan ada juga membawa nama koperasi desa. Ada juga keterlibatan warga sekitar kawasan yang menjual ke masyarakat lain.

“Kawasan dibuka untuk perkebunan sawit dengan cara menjual ke warga luar kawasan. Selain itu kayu-kayu hasil penjarahan kembali dijual,” kata Guntur.

Di dalam kasus perambahan kawasan cagar biosfer Giam Siak Kecil, pihak Polda Riau telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dengan barang bukti 20 ton kayu alam. “Tim kita masih memburu pelaku perambahan lainnya. Sejumlah nama-nama sudah ada, tinggal menangkapnya saja,” kata Guntur.

Kawasan hutan gambut Giam Siak Kecil dan Bukit Batu seluas 106.467 hektar yang ditetapkan sebagai cagar biosfer terletak di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, Riau. Sebagian besar dari areal itu, yakni 72.255 hektar, merupakan eks hutan produksi PT Sinar Mas Forestry (perusahaan HTI yang memasok kebutuhan kayu pabrik pulp dan kertas PT Indah Kiat) yang dialokasikan untuk hutan konservasi permanen.

October 22, 2013

Boy Thohir: Kalau Ekspor Langsung Disetop, Industri Tambang Bisa Kolaps

Lha memang Tukang Tambang  atau Pengusaha Tambang itu kemampuannya hanya menggali tanah lalu menjual, dapet duit, dan langsung foya foya (lihat mobil2 super mewah milik Tukang Tambang) . Soal reklamasi tanah  dan nilai tambah mah sabodo teuing!!

Itu saja.  Aturan pemerintah kali ini bagus sekali, sekaligus untuk mengerem niat orang mau jadi pengusaha atau Tukang Tambang agar industri tambang ini hanya dikelola oleh usahawan yang serius, baik dalam segi permodalan dan visi untuk bisnis yang berkelanjutan . Biar saja pengusaha atau tukang tambang kelas UKM ini kolaps!  Mereka tidak memberi nilai tambah apa pun buat negara, lihat saja berapa tunggakan pajak mereka, atau berapa potensi pajak yang hilang atau digelapkan oleh  mereka 

 

 

 

Dewi Rachmat Kusuma – detikfinance
Selasa, 22/10/2013 19:04 WIB
 
 
 
 
http://images.detik.com/content/2013/10/22/4/190756_boythoir.jpg
Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk memberikan kelonggaran kepada pengusaha terkait larangan ekspor mineral mentah yang berlaku mulai 12 Januari 2014. Hal ini terkait efektifnya Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertambangan dan Mineral Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mengatakan pengusaha belum siap dan perlu masa transisi. Menurutnya pembangunan pabrik pemurnian atau smelter rata-rata memakan waktu selama 3-4 tahun dan membutuhkan investasi yang besar. 

Sehingga Kadin meminta kelonggaran agar pengusaha tambang tetap mengekspor bahan mineral mentah sampai smelter yang dibangun sudah beroperasi.

“Kalau serta merta ekspor disetop secara keseluruhan, industri tambang bisa kolaps. Untuk Januari 2014 siap? Siap belum, apa punya lahan? Pre-FS sudah ada belum? Teknologi supplier dan partner, ini kriteria yang harus dibangun. Untuk membangun smelter rata-rata 3-4 tahun. Masa transisi kalau boleh selama masa pembangunan. Kalau bangunnya 2014, sampai 2018,” kata Boy dalam konferensi persnya di Hotel JS. Luwansa, Jakarta, Selasa (22/9/2013).

Kadin mengusulkan pembentukan lembaga pengawas independen di luar pemerintah dan pelaku usaha untuk mengawasi perusahaan yang memang benar-benar berminat membangun smelter.

“Usulan secara konkretnya ya dibentuk lembaga independen, jangan serta merta ekspor dilarang jadi kita mencari titik temu untuk solusi terbaik,” katanya.

Menurutnya, tindakan pelarangan ekspor bijih mineral mentah akan menimbulkan kerugian potensi ekspor bagi Indonesia sebesar US$ 6,3 miliar. Selama ini, Indonesia mengekspor 45 juta ton bauksit, dan 55 juta ton nikel dan dijual murah ke luar negeri.

“Kadin dalam posisi ini sangat setuju Indonesia harus mampu meningkatkan nilai tambah. Tapi perlu masa transisi,” katanya.

Ia mengilustrasikan ekspor bauksit Indonesia mencapai 45 juta ton per tahun, 55 juta ton nikel, semuanya dijual murah ke luar negeri US$ 30 per ton. Padahal jika diolah jadi alumina, harganya US$ 320 per ton, apalagi bila jadi aluminium mencapai US$ 1.800 per ton. 

“Indonesia punya posisi strategis di dunia untuk hal ini, kenapa nggak dibuat untuk barang-barang tengahnya,” kata Boy.

 

(drk/hen) 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers