SBY Keluarkan 5 Jurus Gerakan Penghematan BBM dan Listrik

Jika tidak diikuti kok tidak dikenakan sangsi ?

SBY Keluarkan 5 Jurus Gerakan Penghematan BBM dan Listrik
Rachmadin Ismail – detikfinance
Selasa, 29/05/2012 20:16 WIB

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan 5 kebijakan penghematan BBM dan listrik secara nasional. Namun tak ada yang baru dari pemaparan SBY malam ini.

“Secara khusus untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik perlu ada gerakan penghematan secara nasional. Sesungguhnya memang ada cara lain yang sederhana dan murah, yan dilakukan banyak negara yaitu menaikan harga BBM dan TDL (tarif dasar listrik). Kenaikan itu tidak dilakukan dan kita pilih. Oleh karena itu gerakan penghematan besar-besaran harus dilakukan serius agar APBN aman,” kata SBY dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5/2012)

Berikut ini 5 gerakan penghematan untuk tahun ini dan tahun mendatang, yang disampaikan SBY:

1. Pertama pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, dengan kemajuan teknologi yang sudah ada. Setiap kendaraan akan didata elektronik. Setiap mengisi BBM maka jumlah BBM yang dibeli akan tercatat secara otomatis pembelian setiap harinya. Agar konsumsi BBM subsidi dapat dikendalikan secara transparan dan tepat sasaran.

“Ingat BBM subsidi hanya bagi mereka yang berhak. Jumlahnya harus tepat, harus dicegah kebocoran dan penyimpangan yang merugikan negara. Pertamina akan menjaga pasokan sesuai kuota daerah, sekaligus menyediakan BBM non subsidi,” seru SBY.

2. Melarang BBM subsidi untuk kendaraan pemerintah dan BUMN. Dengan stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang.

“Jajaran pemrintah dan BUMN harus beri contoh. Agar subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujar SBY

3. Pelarangan BBM subsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan dengan stiker.

“Penugasan kepada BPH Migas bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Harus ada kontrol ketat di daerah-daerah industri. Pertamina akan menambah SPBU BBM non subsidi di lokasi industri,” kata SBY

4. Konversi BBM ke BBG untuk transportasi. Pengalihan ini harus menjadi program utama nasional sebagai upaya mengurangi ketergantungan BBM.

“Tahun ini akan dibangun 33 SPBG dan 8 SPBG untuk revitalisasi. Tahun ini akan dibagi 15 ribu converter kit, untuk angkot. Efektivitasnya dirasakan pada 2013 mendatang,” katanya.

5. Penghematan listrik dan air di kantor-kantor pemerintahan BUMN dan BUMD serta penerangan jalan yang diberlakukan Juni 2012.

“Pimpinan instansi dan lembaga terkait harus bertanggung jawab. Pada 2008/2009 lalu saat kondisi relatif sama, gerakan penghematan berjalan sangat sukses. Kita berhasil menurunkan signifikan,” katanya.

(hen/dnl)

Indonesia Kekurangan Batu Bara

SENIN, 28 MEI 2012 | 15:28 WIB
Indonesia Kekurangan Batu Bara
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Emy Perdanahari, menyatakan seharusnya Indonesia tidak lagi mengekspor batu bara ke luar negeri. “Indonesia itu sebenarnya kekurangan batu bara, khususnya di NTT dan Papua,” kata Emy, di Jakarta, Senin, 28 Mei 2012.

Menurut data yang dimiliki oleh PATI, dia menjelaskan, pada 2005 Indonesia menempati proporsi sebanyak 3,1 persen dalam hal distribusi cadangan batu bara. Yang pertama dipimpin oleh Amerika Utara sebanyak 24,3 persen, lalu Rusia 23,4 persen, Cina 11,1 persen, dan gabungan negara lainnya sebanyak 38,1 persen.

Dengan banyaknya batu bara yang diekspor ke negara lain, beberapa daerah di Indonesia mengalami kekurangan sumber daya listrik. Seperti pada data di tahun 2010, dari sumber yang sama, sumber listrik yang berasal dari persediaan batu bara di Gorontalo hanya terpenuhi sebanyak 46,79 persen, Maluku Utara sebanyak 63,84 persen, dan Kepri di Sumatera sebanyak 44,45 persen.

Adapun di NTB hanya terpenuhi sebanyak 31,20 persen, NTT 29,10 persen, dan Papua 31,61 persen sebagai tiga kota dengan persediaan batu bara terkecil di Indonesia. “Jadi memang sudah saatnya tidak mengekspor batu bara ke negara lain lagi,” kata Emi.

Untuk gas bumi, Indonesia menempati proporsi sebanyak 1,4 persen, Rusia sebanyak 38,8 persen, lalu Arab Saudi sebanyak 33,8 persen, Amerika Utara sebanyak 5,6 persen, lalu negara lainnya sebanyak 20,4 persen.

Proporsi terkecil untuk Indonesia dalam ketersediaan energi ditempati oleh sumber minyak. Di tahun yang sama Indonesia menempati 0,5 persen, tertinggi oleh Arab Saudi sebanyak 64,0 persen, Amerika Utara sebanyak 8 persen, lalu Rusia sebanyak 6,3 persen, disusul Cina 2,3 persen, dan negara lainnya 18,9 persen.

ELLIZA HAMZAH

PROFIL CEO PT ADARO ENERGY :Beri Nilai Tambah Batubara

Apa nilai tambahnya Bung ? Bangun tenaga listrik ??
Nilai tambah tambang itu setahu saya jika Adaro berhasil mengolah batu bara menjadi produk lain yang bernilai tinggi, bukan sekedar jualan “batu”

Senin,28 Mei 2012
PROFIL CEO PT ADARO ENERGY
Beri Nilai Tambah Batubara
Kompas/Priyombodo
Garibaldi Thohir
EVY RACHMAWATI

PT Adaro Energy Tbk (Adaro) tadinya adalah perusahaan tambang batubara yang dikuasai asing. Kini, Adaro telah bertransformasi dari perusahaan pemegang perjanjian kontrak karya pengusahaan pertambangan batubara generasi pertama yang dikuasai asing menjadi perusahaan pertambangan batubara dan energi yang mayoritas sahamnya dimiliki pengusaha nasional.

Hal itu merupakan salah satu bukti bahwa di tangan pengusaha nasional, pengelolaan sumber daya alam bisa berjalan dengan baik. Bahkan, usaha terus berkembang dan memberikan nilai tambah.

Volume produksi batubara perseroan itu pun terus bertambah. Jika pada tahun 2004, volume produksinya baru 24,3 juta ton, pada tahun 2011 tercatat volume produksinya meningkat pesat menjadi 47,7 juta ton. Dengan volume produksi dan harga komoditas yang terus meningkat, perseroan itu membukukan laba bersih tahun 2011 sebesar 552 juta dollar AS (setara Rp 5,122 triliun) atau naik 124 persen dari laba bersih tahun sebelumnya.

Perseroan melalui anak perusahaannya memiliki sumber daya dan cadangan batubara masing-masing sebesar 4,6 miliar ton dan 1 miliar ton. Perseroan itu juga mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga uap melalui anak usahanya dan bisnis logistik melalui anak usahanya Adaro Logistics.

Perkembangan raksasa batubara Indonesia itu tak lepas dari peran Garibaldi Thohir atau akrab dipanggil Boy Thohir, Chief Executive Officer (CEO) PT Adaro Energy Tbk. Pria kelahiran Jakarta, 1 Mei 1965, itu kini menuai hasil kerja kerasnya setelah jatuh bangun dalam menggeluti bisnis batubara. Berikut petikan wawancara dengan bapak dari tiga anak ini.

Bagaimana Anda bisa menggeluti bisnis batubara?

Pada tahun 2005, saya berkesempatan masuk Adaro yang dioperasikan New Hope, perusahaan asal Australia, dan saat itu hendak dijual. Saya mengajak Pak Teddy Rachmat, Pak Edwin Soeryadjaya, Pak Sandiaga Uno, dan Pak Benny Soebianto agar membentuk konsorsium baru untuk mengambil alih 100 persen Adaro dari asing. Ini seperti reuni para pendiri Astra. Uniknya, saya jadi pemegang saham termuda, mewakili bapak saya yang merupakan pendiri Astra paling senior.

Ini kesempatan pengusaha nasional untuk berperan di industri pertambangan, apalagi harga batubara membaik. Kami nekat saja. Padahal untuk bisa mengambil alih Adaro, butuh dana 1 miliar dollar AS (setara Rp 9,28 triliun), sementara kami hanya punya modal 50 juta dollar AS (setara Rp 464 miliar) sehingga kami butuh banyak pinjaman. Jadi kami mengajak beberapa lembaga investasi asing sehingga kami punya saham 65 persen dan konsorsium lembaga investasi asing 35 persen. Ini satu-satunya jalan agar kami bisa membeli aset terbaik ini dari tangan asing.

Bagaimana kiat Anda mengelola Adaro setelah mengambil alih dari pemilik lama?

Saya berterima kasih kepada senior-senior saya di Adaro, Pak Edwin, Pak Teddy, dan Pak Benny, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Adaro. Setelah mengambil alih Adaro, tentu saya mesti membayar utang. Saya optimistis, karena Indonesia kaya sumber daya alam dan sebelum diambil alih pun 90 persen tenaga kerja di Adaro adalah orang Indonesia. Hanya direksinya yang ekspatriat.

Begitu masuk Adaro, saya datang ke teman-teman di lapangan. Saya bilang, pertama, saya minta maaf, saya masuk sebagai pemilik dan direksi baru, tentu kalian senang karena saya orang Indonesia, tetapi saya punya utang. Jadi tolong bantu saya, kerja lebih baik dan jujur, karena itu aset kita. Kedua, kita pasti tidak mau perusahaan kolaps begitu dipimpin orang Indonesia. Agar harga diri kita jangan jatuh, mari kita bekerja sebaik-baiknya. Untuk para ekspatriat yang bisa bertahan, saya minta agar mengikuti cara saya. Ini menjadi kunci sukses Adaro pada fase pertama.

Sejak tahun 2005 sampai penjualan saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) tahun 2008, kami harus berjuang, utang banyak, masalah pun banyak. Kekuatan kami adalah rasa kekeluargaan dan kebersamaan serta sistem nilai yang kami bangun, kita sentuh hati karyawan agar punya motivasi kuat untuk ikut membangun perusahaan.

Saya juga sangat percaya kredibilitas adalah segala-galanya, termasuk yang kami janjikan kepada investor asing. Lantas, saya putuskan akan membawa perusahaan ini menjadi perusahaan publik pada tahun 2008 dan agar saham Adaro bisa dimiliki publik.

Saya lalu membuat holding (perusahaan induk) baru, yaitu Adaro Energy. Di situ kami bertransformasi dengan visi menjadi perusahaan energi dan tambang terdepan di Indonesia. Untuk itu, kegiatan usaha harus terintegrasi, dengan memiliki tambang batubara, kontraktor sendiri, bisa mengapalkan dan memiliki pelabuhan sendiri, serta membangun pembangkit listrik agar bisa memberi nilai tambah. Kami menggarap proyek pembangkit listrik, yang terbesar adalah proyek PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) kapasitas 2 x 1.000 megawatt bersama beberapa mitra.

Apa harapan Anda terhadap Adaro?

Perjalanan kami belum selesai, belum cukup. Strategi utama yang diterapkan terdiri dari pertumbuhan organik dari cadangan yang ada, peningkatan efisiensi rantai pasokan batubara, peningkatan dan diversifikasi cadangan, produk dan lokasi, dengan menambah aset kami di Indonesia dan luar negeri. Saat ini saya mau fokus ke Indonesia. Dari hanya memiliki satu tambang, sekarang Adaro menggarap beberapa lokasi tambang, salah satunya di Kalimantan Tengah yang bermitra dengan BHP Billiton.

Industri tambang sering dianggap merusak lingkungan, bagaimana dengan Adaro?

Memang masih banyak kelemahan di industri tambang. Saya minta imbang saja, mereka yang nakal harus diberi sanksi. Adaro sendiri merupakan satu-satunya perusahaan tambang di Indonesia yang mendapat proper hijau empat kali berturut-turut.

Bagaimana komitmen Anda soal nilai tambah industri batubara?

Bagi kami, batubara merupakan produk akhir. Untuk memperoleh nilai tambah batubara, kami memutuskan mengembangkan usaha dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap. Hal itu karena keberadaan pembangkit listrik ini akan menyerap batubara untuk kebutuhan domestik dan menimbulkan efek domino bagi perekonomian masyarakat.

Anggota DPR: Pertamina Harus Akui Banyak Penyelundupan BBM

Anggota DPR: Pertamina Harus Akui Banyak Penyelundupan BBM
Ramdhania El Hida – detikfinance
Minggu, 27/05/2012 17:19 WIB

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha menengarai banyak terjadi penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini bisa terlihat banyaknya pedagang eceran di sekitar SPBU yang justru menjual BBM ini melebihi harga normalnya sebesar Rp 4.500 per liter.

“Kita lihat panjangnya antrian di Sumatera Selatan sewaktu datang ke sana, Premium sudah habis, masyarakat dapat dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Ini kan tandanya ada indikasi penyelundupan dan penimbunan. Jadi ada kendaraan yang mengambil dalam jumlah besar lalu dijual dengan harga yang lebih tinggi, pengecer ini banyak di sekitar SPBU ini,” ujarnya kepada detikFinance, Minggu (27/5/2012).

Menurut Satya, sampai saat ini belum ada data-data mengenai kuota BBM yang dijual di atas harga Premium. Pertamina, lanjutnya, menyatakan habisnya BBM bersubsidi di beberapa SPBU disebabkan karena pertumbuhan kendaraan.

“Kita sudah minta supaya mereka (Pertamina) melakukan perhitungan, cuma mereka tidak mau mengakui itu. Kalau ada kehabisan BBM Pertamina menyatakan karena perkembangan dari kendaraan, alasan jumlah kendaraan, dia tidak mau mengakui yang dijual di atas harga subsidi itu banyak,” tegasnya.

Padahal, Satya menyatakan Pertamina harus mengakui bahwa jumlah para pengecer banyak dan sering dijumpai di jalan. Para penyelundup ini bahkan bisa meraup keuntungan yang sangat besar.

“Cara menghitungnya gampang, 1 juta kilo liter yang dijual dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, dia dapat 2 ribu dikalin 1 juta, itu bisa dapat Rp 2 triliun,” ujarnya.

Untuk itu, Satya mengharapkan pemerintah dan semua pihak yang terkait turut memlaporkan tindakan tersebut. Pasalnya, BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat bisa jatuh kepada pihak-pihak yang hanya mengutamakan keuntungan pribadinya.

“Saya meminta kepada pemerintah dan seluruhnya juga DPR RI untuk mulai menghitung berapa volume yang di atas subsidi ini karena selama ini kita tidak punya angka pastinya,” pungkasnya.

(nia/dru)

Pertamina Menata Penyalur

Kamis,
24 Mei 2012
ELPIJI BERSUBSIDI
Pertamina Menata Penyalur
Jakarta, kompas – PT Pertamina (Persero) menata keberadaan lembaga penyalur elpiji di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Hal itu dilakukan dengan mendata ulang pangkalan dan kemampuannya dalam menyalurkan elpiji 3 kilogram kepada masyarakat. Pendataan ulang tersebut menggunakan referensi data pangkalan terdaftar dan dilaporkan para agen elpiji.

Hasto Wibowo, General Manager Pemasaran Ritel Bahan Bakar Minyak Region III PT Pertamina, sekaligus Koordinator Pemasaran Jawa Bagian Barat, Rabu (23/5), di Jakarta, menjelaskan, pendataan itu dilakukan untuk menyesuaikan alokasi elpiji 3 kilogram yang ditentukan pemerintah. ”Ini untuk melindungi konsumen dari penyelewengan elpiji 3 kilogram yang merupakan bahan bakar bersubsidi,” katanya.

Dengan menata kembali distribusi elpiji 3 kilogram melalui kartu kendali bagi pengguna elpiji bersubsidi tersebut, ada kepastian bagi masyarakat yang berhak untuk mendapat alokasi elpiji 3 kilogram.

Realisasi penyaluran elpiji 3 kilogram tahun 2011 sebesar 1,3 juta metrik ton. Alokasi elpiji 3 kilogram untuk tahun ini mencapai 1,41 juta metrik ton. Realisasi penyaluran elpiji 3 kilogram pada triwulan I-2012 mencapai 375.000 metrik ton. Hal itu berarti jika tanpa pengendalian kuota yang ditetapkan pemerintah, diperkirakan realisasi konsumsi elpiji 3 kilogram hingga akhir tahun ini 1,5 juta metrik ton.

”Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian mengawasi penyaluran elpiji 3 kilogram, evaluasi alokasi elpiji, termasuk penetapan harga eceran tertinggi,” kata Hasto.

Asisten Manajer Hubungan Eksternal Bidang Pemasaran Ritel Bahan Bakar Region III PT Pertamina Susi A Prasetyo menambahkan, alokasi elpiji 3 kilogram dan kebijakan penentuan harga eceran tertinggi elpiji 3 kilogram merupakan kewenangan pemerintah berdasarkan usulan pemerintah daerah setempat. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2011.

PT Pertamina mengimbau masyarakat mampu agar menggunakan elpiji 12 kilogram dan industri memakai elpiji 50 kilogram. Dengan demikian, konsumsi elpiji 3 kilogram lebih tepat sasaran. (EVY

Cadangan Tinggal 2,5 Miliar Barel, Minyak Bukan Masa Depan RI

Rabu, 23/05/2012 11:03 WIB
Cadangan Tinggal 2,5 Miliar Barel, Minyak Bukan Masa Depan RI
Rista Rama Dhany – detikFinance

Jakarta – Total cadangan minyak dan gas (migas) Indonesia saat ini tinggal 10 miliar barel setara minyak, dari jumlah tersebut 75% merupakan gas. Jadi cadangan minyak Indonesia tinggal 2,5 miliar barel.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Elisabet Proust dalam pembukaan The 36th IPA di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2012).

“Minyak memang memberikan pendapatan negara paling besar dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun jika melihat cadangan minyak Indonesia saat ini, minyak bukanlah masa depan Indonesia lagi,” kata Elisabet.

Jadi, lanjut Elisabet, meskipun memberikan sumber pendapatan paling besar dari pendapatan negara dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, minyak tetap bukan masa depan Indonesia.

Apalagi produksi minyak yang terus menurun dari dari 1,3 juta berel per hari di 2001, menjadi tinggal 900.000 barel per hari di 2011.

“Dengan usia lapangan minyak yang telah tua serta kurangnya pengembangan lapangan baru maka produksi akan terus menurun,” kata Presedir Total E&P Indonesie ini.

Untuk dapat meningkatkan cadangan minyak dan gas ini, Indonesia memerlukan investasi pembukaan lapangan minyak.

“Untuk itu industri sangat memerlukan dukungan pemerintah berupa insentif untuk. Mengembangkan lapangan minyak, apalagi pengembangan lapangan yang telah ditemukan memerlukan teknologi canggih yang membutuhkan biaya besar,” tandasnya.

(rrd/dnl)

Kuota sdh ditambah elpiji 3kg banyak diselewengkan

Media indonesia cetak 22 Mei 2012

Kelangkaan elpiji 3 kg masih terjadi di berbagai daerah. Di bandung dan sekitarnya sejak beberapa hari terakhir bahan bakar bersubsidi itu sulit didapat. Kalaupun ada harganya diatas 15 ribu, bahkan sampai 17 ribu per tabung, kata solihin warga ujung berung

Kondisi paling parah dialami warga Cipadung, Cibiru. Hampir sepekan terakhir mereka sangat sulit mendapatkan elpiji dan harus memburu hingga Cileunyi. Jika kelangkaan masih terjadi warga dan pedagang kecil akan berunjuk rasa ke Pertamina dan pengecer.

Kelangkaan elpiji 3 kg juga terjadi di klaten, jawa tengah karena maraknya penyelewengan. Bahan bakar yang mestinya untuk masyarakat bawah itu banyak digunakan untuk industri dan rumah makan. Padahal pasokan elpiji 3 kg di klaten tahun ini 18000 tabung per hari atau naik 3000 tabung

Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas Surabaya mengatakan kenaikan harga tewrsebut bukan disebabkan kelangkaan barang melainkan adanya persoalan teknis pengaturan dan distribusi.

Di batam Pertamina menambag kuota 3 kg dari yang biasa 60000 tabung menjadi 90000 tabung, sebenarnya tidak ada kelangkaan , yang ada agen nakal.
Agen tidak membina pangkalan yang mereka suplai, yang akhirnya terjadi kelangkaan, menurut sales rep LPG Pertamina di kepulauan Riau Imam Azahri

VP Corporate communication Pertamina Moh. Harun menyebutkan pihaknya sedang menata alokasi elpiji dengan model perayonan. Pertamina mendata jumlah penduduk, agen, pengkalan penjual dan menyesuaikan alokasi elpiji 3 kg.

Penataan ulang dilakukan karena banyak pelanggaran diantaranya pengoplosan elpiji 3 kg menjadi 12 kg atau agen menjual ke pangkalan yang tidak ditunjuk sebelumnya.

Pertamina menargetkan penataan selesai paling lambat akhir bulan ini.

Catatan Dahlan Iskan: Ribut-ribut Soal Petral

Senin, 21/05/2012 11:24 WIB
Catatan Dahlan Iskan: Ribut-ribut Soal Petral
Wahyu Daniel – detikFinance

Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Kadang timbul. Kadang tenggelam. Kadang timbul-tenggelam. Begitulah isu korupsi di Pertamina. Siklus timbul-tenggelam seperti itu sudah berlangsung puluhan tahun. Belum ada yang mengamati: tiap musim apa mulai timbul dan mengapa (ada apa) tiba-tiba tenggelam begitu saja.

Sejak sekitar tiga bulan lalu isu ini timbul lagi. Belum tahu kapan akan tenggelam dan ke mana tenggelamnya. Sebenarnya menarik kalau bisa dirunut, mengapa (ada apa) isu ini kembali muncul, tiga bulan lalu. Ada kejadian apa dan siapa yang pertama kali memunculkannya. Dari sini sebenarnya akan bisa diduga kapan isu ini akan tenggelam dan bagaimana cara tenggelamnya.

Kadang isu yang muncul di sekitar sewa tanker. Kadang di sekitar ekspansi Pertamina di luar negeri. Kadang pula, seperti sekarang ini, soal anak perusahaan Pertamina yang bernama Petral.

Petral adalah anak perusahaan yang 100% dimiliki Pertamina. Tugasnya melakukan trading. Jual-beli minyak. Lebih tepatnya membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina. Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Petral memang didesain untuk didirikan di Singapura. Sebagai perusahaan Singapura Petral tunduk pada hukum Singapura.

Isu pertama: mengapa dibentuk anak perusahaan? Kedua: mengapa di Singapura? Dulu, segala macam pembelian itu dilakukan oleh induk perusahaan Pertamina di Jakarta. Apakah ketika itu tidak ada isu korupsi? Sama saja. Isunya juga luar biasa.

Tapi mengapa dipindah ke Singapura? Dan dilakukan anak perusahaan? Alasan pembenarnya adalah: supaya segala macam pembelian dilakukan oleh sebuah perusahaan trading. Direksi Pertamina jangan diganggu oleh pekerjaan trading. Alasan tidak formalnya: kalau transaksi itu dilakukan di Singapura dan tunduk pada hukum Singapura, intervensi dari mana-mana bisa berkurang.

Bagi orang korporasi seperti saya, sangat gampang menerima logika mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura. Tapi bagi publik bisa saja dianggap mencurigakan.
Bagi publik, munculnya pertanyaan (mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura) itu saja sudah sekaligus mengandung kecurigaan. Pertamina memang bisa membuktikan praktik di Petral sudah sangat clean dengan tender internasional yang fair. Tim-tim pemeriksa yang dikirim ke sana tidak menemukan praktik yang menyimpang.

Kalau begitu apa yang masih diperlukan? Di sini kelihatannya bukan hanya clean yang perlu dipertunjukkan. Tapi juga clear. Perusahaan BUMN memang tidak cukup dengan clean: tapi juga harus C & C. Harus clean and clear. Clean berurusan dengan GCG, hukum, dan penjara. Clear berhubungan dengan public trust, alias kepercayaan publik.

Perusahaan yang tidak clear, tidaklah melanggar hukum. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Tapi perusahaan yang tidak clear tidak akan mendapatkan kepercayaan publik. Karena BUMN adalah perusahaan milik publik, maka praktik C & C menjadi sangat penting.

Di manakah letak belum clear-nya praktik trading Petral di Singapura?

Begini: Pertamina adalah perusahaan yang sangat besar. Bahkan terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan yang terbesar, posisi tawar Pertamina tidak akan ada bandingannya. Boleh dikata, dalam bisnis, Pertamina memiliki hak mendikte: mendikte apa saja, termasuk mendikte pemasok dan bahkan mendikte pembayaran.

Inilah yang belum clear: sebagai perusahaan terbesar mengapa Pertamina belum bisa mendikte. Mengapa masih berhubungan dengan begitu banyak trader. Mengapa tidak sepenuhnya melakukan pembelian langsung dari pemilik asal barang: membeli BBM langsung dari perusahaan kilang dan membeli crude (minyak mentah) langsung dari perusahaan penambang minyak.

Dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri. Termasuk saya. Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden, atau dari Cikeas, atau dari Istana abaikan saja.
Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapat backing dari Menteri BUMN!

Presiden SBY juga menegaskan itu sekali lagi minggu lalu. Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Dan bisa kacau-balau.

Memang kelihatannya banyak motif yang berada di belakang isu Petral ini. Setidaknya ada tiga motif:
1) Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan bisa menjadi kebanggaan nasional.
2) Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi ‘ngobyek’ dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral.
3). Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru.

Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik! Ada politik anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan.

Misalnya ketika ada yang menyeru: bubarkan Petral sekarang juga! Saya pikir yang dimaksud sekarang itu ya pasti ada tahapannya. Ternyata tidak. Ternyata benar-benar ada yang menginginkan Petral bubar saat ini juga. Mereka tidak berpikir panjang kalau Petral bubar sekarang, siapa yang akan menggantikan fungsi Petral. Siapa yang akan mendatangkan bensin untuk keperluan bulan depan dan beberapa bulan berikutnya.

Mungkin memang ada maksud terselubung: bubarkan Petral sekarang juga, biar terjadi kelangkaan BBM dan terjadilah gejolak sosial. Ini mirip-mirip dengan logika: jangan naikkan harga BBM dan pemakaiannya juga jangan melebihi 40 juta kiloliter setahun! Logika Joko Sembung yang tidak nyambung.

Tentu saya tidak akan terpancing pemikiran pendek seperti itu. Yang harus dilakukan Pertamina adalah langkah yang lebih mendasar: sebagai perusahaan raksasa, Pertamina, seperti ditegaskan Presiden SBY setegas-tegasnya, tidak boleh lagi membeli minyak dari perantara. Langkah seperti itu sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Pertamina. Tapi belum semua. Jadinya tenggelam oleh pembelian yang masih dilakukan lewat Petral.

Apakah kelak setelah Pertamina tidak lagi membeli minyak dari perantara otomatis tidak akan ada yang dipersoalkan? Tidak dijamin. Akan terus ada yang mempersoalkan. Misalnya:
1) Mengapa membeli langsung kalau pedagang bisa memberikan harga lebih murah? (Dalam dunia bisnis, tidak dijamin pemilik barang menjual lebih murah dari pedagang. Bisa saja pedagang kuat membeli barang dalam jumlah besar dengan diskon yang tinggi. Lalu menjual kepada konsumen dengan harga lebih murah).
2) Pertamina (atau siapa pun) dapat komisi dari pemilik barang.
3) Mengapa membeli langsung kepada pemilik barang? Mengapa tidak pakai tender terbuka saja?

Dan banyak lagi yang masih akan dipersoalkan karena pada dasarnya memang banyak orang yang hobinya mempersoalkan apa saja.

Tapi ribut-ribut seperti itu tidak akan lama. Syaratnya manajemen Pertamina terus secara konsisten menjaga integritas. Tidak mudah memang. Dan memerlukan waktu yang panjang untuk membuktikan konsistensi itu.

Tapi dalam menjaga integritas itu Pertamina tidak akan sendirian. Perkebunan sawit BUMN juga harus melakukan hal yang sama. Misalnya dalam pembelian pupuk. Sebagai perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia, tentu aneh kalau PTPN masih membeli pupuk dari perantara. Perkebunan gula idem ditto.

PLN juga harus membeli batubara langsung dari pemilik tambang. Dan ini sudah dilakukan sejak dua tahun lalu: semua pemasok adalah pemilik tambang . Tidak ada lagi perantara batubara di PLN dalam dua tahun terakhir. Awalnya memang ribut-ribut terus, tapi sekarang sudah kempes.

Inilah prinsip yang harus dipegang:

Dengan clean kita memang tidak akan masuk penjara secara fisik.
Tapi dengan clear kita tidak akan masuk penjara secara rohani.
Hukum cukup menghendaki clean. Publik menghendaki clean and clear.
Oleh Dahlan Iskan
Menteri Negara BUMN
(sumber: situs kementerian BUMN)
(dnl/hen)

Pertamina Impor Minyak Langsung dari Produsen

investor daily 16 05 2012

JAKARTA – PT Pertamina berkomitmen
mengimpor minyak mentah
(crude oil) dan bahan bakar
minyak (BBM) langsung dari produsennya
mulai kuartal III-2012.
Perusahaan pelat merah tersebut
akan bekerja sama langsung dengan
National Oil Company (NOC)
milik negara produsen minyak
ataupun pemilik kilang.
Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan mengungkapkan,
pihaknya tidak akan lagi mengandalkan
pedagang (trader) dalam
pengadaan minyak dan BBM dari
luar negeri. Langkah itu dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan BBM
nasional yang terus meningkat,
sekaligus mendukung optimalisasi
kinerja PT Per tamina Energy
Trading Ltd (Petral) dalam meningkatkan
ketahanan pasokan
energi nasional.
“Kami harus lakukan ini secara
hati-hati agar tidak menimbulkan
risiko, seperti kegagalan pasokan
impor yang dapat berakibat pada
terjadinya krisis energi dalam negeri,”
kata dia dalam keterangan
resminya di Jakarta, Selasa (15/5).
Karen menambahkan, perseroan
menyambut baik rencana pemerintah
untuk memjembatani upaya
pembelian langsung dari produsen
untuk kebutuhan minyak mentah
dan BBM. Biasanya, kontrak langsung
memang harus didahului dengan
pembicaraan secara government
to government (G to G).
Karena mengklaim, selama ini
sistem pengadaan minyak mentah
dan BBM sebenarnya telah berjalan
baik dengan prinsip-prinsip
good corporate governance (GCG).
Meski begitu, perseroan bertekad
untuk melakukan perbaikan secara
berkesinambungan pada proses
pemenuhan kebutuhan minyak
dan BBM nasional.
“Untuk mengurangi ketergantungan
impor minyak dan BBM,
kami secara bertahap akan merealisasikan
proyek dua kilang terintegrasi
dan ekspansi wilayah kerja
eksplorasi dan produksi untuk meningkatkan
cadangan minyak nasional,”
jelas dia.
Sedangkan pengamat energi
dari ReforMiner Institute Komaidi
Notonegoro menilai, Pertamina
perlu mengombinasikan mekanisme
pengadaan impor minyak dan
BBM antara secara langsung ke
produsen dan melalui pedagang
(trader). Sebab, masing-masing
skema itu memiliki kelebihan dan
kekurangan, namun yang pasti pengadaan
melalui impor hanya dilakukan
jika situasi dan kebutuhan
benar mendesak.
“Ke depan, Pertamina memang
perlu memperbanyak pengadaan
impor secara langsung. Metode
pembelian minyak baik langsung
maupun tidak, tidak ada yang
paling baik. Tidak bisa dikatakan
pembelian melalui trader itu jelek
dan rawan mafia minyak, begitu
pun pembelian langsung,” kata dia,
seperti dikutip Antara.
Pembelian langsung membutuhkan
persyaratan volume dan jangka
waktu minimal, sehingga terkendala
keterbatasan pendanaannya.
Apalagi, jika terjadi kebijakan
pembatasan premium, akan menyulitkan
pembelian langsung. Belum
lagi ketika terjadi kebutuhan mendadak
seperti kilang rusak.
Untuk minyak mentah, pasokan ke
Pertamina sekitar 900 ribu barel per
hari berasal dari domestik 67%, sebanyak
13% dari Saudi Aramco, dan
20% impor melalui anak perusahaan
Pertamina, Petral. (c02/ari)

Soal Gas [PGN] Industri Siap Naikkan Harga Produk 5-16%

Investor daily 16 Mei 2010

JAKARTA – Pelaku industri manufaktur bersiap
menaikkan harga produknya pada kisaran 5-16%.
Hal tersebut akan dilakukan setelah PT Perusahaan
Gas Negara Tbk (PGN) menaikkan harga gas untuk
industri di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta
hingga 55% sejak awal Mei 2012.
Oleh Abdul Muslim dan Retno Ayuningtyas
Industri makanan dan minuman
(mamin) mempertimbangkan kenaikan
harga produk 5-7,5%, tekstil dan
produk tekstil 10%, sarung tangan
karet 5,5%, dan industri keramik sekitar
16,5% per meter persegi. Waktu
kenaikan akan dilakukan beragam
pada Juni-Agustus 2012.
“Itu menjadi hal yang dilematis bagi
industri mamin karena banyak kontrak
penjualan dengan pelanggan
umumnya berlaku 3-6 bulan. Jadi, kontrak
untuk 3-6 bulan ke depan masih
menggunakan harga lama,” ujar Ketua
Umum Gabungan Perusahaan
Makanan dan Minuman (Gapmmi)
Adhi S Lukman kepada Investor Daily
di Jakarta, Selasa (15/5).
Menurut dia, industri mamin perlu
segera menaikkan harga produk
karena peningkatan harga gas hingga
55% dari sebelumnya US$ 6,3 per
mile-mile british thermal unit
(mmbtu) menjadi US$ 10,2 per
mmbtu sangat membebani biaya
pokok produksi (BPP). Selama ini,
kontribusi energi/gas terhadap BPP
industri ini mencapai 10-15%.
Adhi menjelaskan, rencana kenaikan
harga jual produk mamin pada
kisaran 5-7,5% belum mempertimbangkan
dampak peningkatan biaya
bahan baku akibat isu kenaikan harga
dan pembatasan bahan bakar minyak
(BBM) yang batal dilakukan pemerintah,
kenaikan harga kemasan,
dan juga inflasi sejak awal tahun.
Ketua Umum Asosiasi Perstektilan
Indonesia (API) Ade Sudrajat menambahkan,
energi/gas selama ini
berkontribusi sekitar 23% terhadap
BPP industri TPT. “Karena itu, harga
produk TPT berpotensi naik 10%
dengan kenaikan harga gas 55% sejak
awal Mei ini,” katanya.
Ketua Umum Forum Industri Pengguna
Gas Bumi (FIPGB) Achmad
Safiun melanjutkan, porsi kontribusi
energi/gas mencapai 30% pada BPP
industri keramik. Karena itu, kenaikan
harga gas sejak awal Mei ini akan
berdampak pada peningkatan harga
produk keramik sekitar 16,5%.
“Kalau dihitung dalam satu meter
persegi lantai, kenaikan harga keramik
bisa mencapai Rp 3 ribu,” katanya.
Sementara itu, lanjut dia, kontribusi
energi/gas pada industri sarung
tangan karet mencapai 10% dari total
BPP. Karena itu, kenaikan harga gas
tersebut pun akan berdampak pada
peningkatan harga produk sarung
tangan karet sekitar 5,5%.
Adhi menuturkan, pihaknya akan
mengusulkan kepada FIPGB agar
menegosiasikan ulang kenaikan harga
gas untuk industri yang mencapai
55% kepada PGN karena sangat
memberatkan. “Kami inginnya kalau
mau segitu (55%), kenaikannya dilakukan
bertahap,” harap dia.
Menurut Adhi, kenaikan harga gas
sebaiknya dilakukan bertahap setiap
tiga bulan sekali hingga Desember
2013. Dengan asumsi masih ada waktu
19 bulan hingga akhir 2013,
Gapmmi minta kenaikan harga gas
untuk industri dibagi rata sekitar 10%
setiap tiga bulan sekali.
Menurut Ade, tidak lazim jika PGN
langsung menaikkan harga gas hingga
55% tahun ini. Sementara itu, pasokan
gas kepada industri selalu tidak sesuai
dengan kontrak yang telah diteken
oleh PGN dan pelaku industri.
Peningkatan Pasokan
Sementara itu, Achmad Safiun
berharap, PGN bisa menaikkan pasokan
gasnya kepada industri dengan
rangsangan kenaikan harga
hingga 55% sejak awal bulan ini.
Tahun 2012, industri manufaktur dan
petrokimia-pupuk membutuhkan pasokan
gas 2.091,69 juta kaki kubik
per hari (mile-mile standard cubic
feet per day/mmscfd).
“Kalau bisa memenuhi pasokan
gas mendekati 90% dari jumlah itu
saja sudah bagus,” katanya.
Menurut dia, tahun 2011, industri
manufaktur dan petrokimia-pupuk
membutuhkan gas 1.016 mmscfd,
tapi hanya bisa dipenuhi 751 mmscfd.
Pada 2010, kebutuhan gas mencapai
1.039 mmscfd dan hanya bisa
dipenuhi 828 mmscfd.
FIPGB juga meminta pemerintah
merevisi Peraturan Menteri EDSM No
3/2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan
Gas Bumi untuk Pemenuhan
Dalam Negeri. Pasal 6 ayat 3 permen
ESDM tersebut menyebutkan, pemanfaatan
gas bumi domestik diprioritaskan
untuk peningkatan produksi migas,
industri pupuk, penyediaan tenaga
listrik, dan terakhir industri lainnya.
Industri minta lebih diutamakan
karena harga gas untuk industri saat
ini sudah tidak jauh berbeda dengan
yang di pasar ekspor menyusul kenaikan
awal Mei ini. “Karena itu, kami juga
minta ke pemerintah agar kuota gas
untuk industri ditingkatkan,” kata dia.