Archive for ‘Energy’

December 26, 2013

Pertamina Bidik Pendapatan Rp 830 Triliun di 2014, Naik 6%

Rista Rama Dhany – detikfinance
Kamis, 26/12/2013 09:27 WIB
Halaman 1 dari 2
 

http://images.detik.com/content/2013/12/26/1034/093355_pertaminagedungdalam.jpg
Jakarta -PT Pertamina (Persero) menargetkan pendapatan (omzet) tahun depan senilai US$79 miliar atau setara dengan Rp 830 triliun dengan asumsi kurs rupiah terhadap dolar Rp 10.500/US$. Angka pendapatan tersebut lebih tinggi sekitar 6% dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013.

Selain itu, target laba bersih Pertamina 2014 sebesar US$ 3,44 miliar atau kurang lebih Rp 36,12 triliun..

Dalam keterangan tertulis perseroan, Kamis (26/12/2013), target laba tersebut tergambar dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina (Persero) tahun 2014 di Jakarta, Senin (23/12/2013).

Dalam RKAP 2014, Pertamina juga menargetkan pertumbuhan aset konsolidasian menjadi sebesar US$52,6 miliar, atau naik sekitar 13% dari tahun ini.

Dengan nilai pendapatan tersebut, laba usaha perusahaan diperkirakan mencapai US$6,67 miliar. Adapun, laba bersih perusahaan pada 2014 ditargetkan bisa mencapai US$3,44 miliar. Target peningkatan pendapatan dan juga laba usaha didasarkan pada proyeksi pencapaian semua lini bisnis Pertamina, baik hulu maupun hilir.

Bisnis hulu Pertamina tahun depan diperkirakan bisa menyumbangkan lebih dari 50% dari total laba usaha, terutama dipicu oleh peningkatan produksi dari kegiatan merger dan akuisisi maupun lapangan eksisting.

Pertamina akan memproduksikan sekitar 284.000 barel per hari minyak dan 1.567 MMscfd gas bumi atau setara dengan 554.700 barel setara minyak per hari (boepd). Peningkatan produksi juga ditargetkan pada bisnis panas bumi yaitu menjadi 3.036 GWh.

Adapun pada bisnis hilir Pertamina, target pendapatan akan didukung oleh peningkatan penjualan pada BBM retail non subsidi dan juga bisnis aviasi yang semakin menjanjikan seiring dengan peningkatan jumlah penerbangan domestik dan internasional.

Bisnis petrokimia juga akan semakin agresif dalam kegiatan pemasaran, serta bisnis pelumas Pertamina yang tahun ini dilakukan spin off dari unit bisnis menjadi anak perusahaan, yaitu PT Pertamina Lubricants.

Bisnis gas perusahaan juga diperkirakan tumbuh signifikan terutama disokong oleh peningkatan bisnis niaga sekitar 374% seiring dengan kebijakan sinergi antar Anak Perusahaan Pertamina untuk memaksimalkan nilai tambah bisnis gas dari hulu, transportasi hingga kegiatan niaganya. Bisnis CNG diproyeksikan akan meningkat sejalan dengan mulai gencarnya program konversi BBM ke bahan bakar gas di sektor transportasi oleh pemerintah.

Untuk menunjang target-target pertumbuhan tersebut, Pertamina merencanakan belanja modal sebesar US$7,85 miliar pada 2014. Dana sebesar itu akan dialokasikan sebesar 48% untuk bisnis hulu, 22,2% untuk kegiatan pengembangan bisnis, 13,4% bisnis gas, 6,4% untuk bisnis pengolahan, 6,1% untuk kegiatan pemasaran dan niaga, serta sekitar 3,9% untuk bisnis petrokimia dan anak perusahaan lainnya.

December 23, 2013

Stok BBM Nasional Aman hingga 20 Hari

Stok aman itu kalau bisa 60 hari seperti di negara maju. Jika terjadi bencana atau keadaan darurat “perang”  sudah pasti akan ada kelangkaan BBM. kondisi “aman ” untuk Indonesia di beberapa daerah masih suka terjadi kelangkaan BBM.. Serem sekali 
 
 
SENIN, 23 DESEMBER 2013 | 11:54 WIB

 

Stok BBM Nasional Aman hingga 20 Hari

Petugas membuka tutup tangki truk pengangkut BBM di Instalansi Tangki Ukur Mobil Indag Jabar, Jalan Raya Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rabu (28/4). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

 

 

TEMPO.COJakarta – PT Pertamina (Persero) menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) selama masa Natal dan tahun baru mendatang aman. “Stok rata-rata BBM nasional saat ini berada pada level rata-rata 20 hari,” ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, melalui keterangan resmi, Senin, 23 Desember 2013.

Pertamina mengklaim stok Premium berada pada level 17 hari. Adapun solar cukup sampai 28 hari dan avtur bertahan hingga 30 hari. Berdasarkan data Pertamina, konsumsi Premium selama 22 Desember 2013 hingga 8 Januari 2014 diprediksi 2,4 persen di atas distribusi normal, atau menjadi 82.613 kiloliter per hari.

Selain itu, konsumsi solar diperkirakan mengalami peningkatan 2,8 persen, atau menjadi 45.230 kiloliter per hari. Sedangkan konsumsi avtur diprediksi bertambah 3,3 persen di atas penyaluran normal. “Artinya, perkiraan konsumsi avtur pada masa perayaan Natal dan tahun baru kali ini mencapai 10.700 kiloliter per hari,” ucapnya.

Pertamina menuturkan, stok LPG untuk periode yang sama mencapai rata-rata 17 hari. Konsumsi LPG masyarakat sampai 8 Januari 2014 diperkirakan mencapai 4 persen di atas pasokan harian normal, menjadi 19.200 MT per hari.

Hanung mengungkapkan, untuk menjamin ketersediaan stok BBM dan LPG selama masa Natal dan tahun baru, Pertamina membentuk posko satgas BBM dan LPG di kantor pusat serta kantor cabang pada 22 Desember 2013 hingga 8 Januari 2014 selama 24 jam. Perseroan juga menyediakan mobil tangki isi BBM di jalur rawan macet, serta bekerja sama dengan kepolisian untuk menyiapkan contra flow guna mengantisipasi stagnasi perjalanan mobil tangki BBM.

Ia pun menyampaikan Pertamina menyediakan BBM nonsubsidi dalam kemasan, yaitu Pertamax serta Pertamax Plus dalam kemasan 5, 10, dan 20 liter, serta Pertamina-Dex kemasan 10 liter. Produk-produk itu didistribusikan ke 341 SPBU yang belum menjual BBM nonsubsidi dan 13 kios Pertamax.

Sedangkan untuk ketersediaan LPG, Pertamina melakukan stock build up serta menambah alokasi LPG bersubsidi dan nonsubsidi sekitar 15 persen untuk Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku-Papua.

MARIA YUNIAR

December 22, 2013

Pertamina Resmikan Empat Proyek Baru

JUM’AT, 13 DESEMBER 2013 | 18:38 WIB

Pertamina Resmikan Empat Proyek Baru

Direktur Utama PT Pertamina, Karen G Agustiawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta – PT Pertamina (Persero) meresmikan empat proyek baru. Proyek itu antara lain pengembangan gas Jawa-Cepu, peralihan SPBU Petronas menjadi SPBU Pertamina, peresmian proyek Rumah Sakit Pertamedika di Sentul, dan pengapalan perdana produk Paraxylene dari kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Proyek Jawa-Cepu merupakan proyek pengembangan lapangan gas Blok Gundih yang berasal dari struktur Kedungtuban, Randublatung, dan Kedunglusi di wilayah Blora, Jawa Tengah. Blok Gundih saat ini memproduksi gas sebesar 50 mmscfd yang akan disalurkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Tambak Lorok.

“Dengan penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik maka ada potensi penghematan Rp 21,4 triliun dari selisih biaya penggunaan HSD dan gas bumi,” kata Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Desember 2013.

Proyek kedua yang diresmikan adalah pengambilalihan SPBU Petronas di Kalimalang, Jakarta Timur, menjadi SPBU COCO (Corporate Owned Corporate Operated). “Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target 557 SPBU COCO & CODO pada tahun 2016 serta guna memperkuat posisi Pertamina dalam penyediaan BBM dalam negeri sehingga terus dapat mempertahankan posisi sebagai tuan rumah di negeri sendiri,” kata Karen.

Proyek ketiga yang diresmikan adalah proyek Rumah Sakit Pertamedika di Sentul yang memiliki keunggulan dalam hal penanganan penyakit liver dan jantung lewat Liver Center dan Cardiac Center.

Terakhir, Pertamina juga meresmikan proyek pengapalan perdana produk Paraxylene dari kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban yang merupakan kerja sama pengolahan (tolling agreement) antara TPPI dan Pertamina. TPPI telah beroperasi kembali dan oil in telah dilakukan sejak 4 November 2013 setelah hampir 2 tahun berhenti operasi.

“Dengan beroperasinya kilang TPPI ini, Indonesia akan mendapat tambahan pasokan produk petrokimia maupun BBM dan elpiji dalam negeri sehingga akan mengurangi volume impor yang porsinya mencapai 20-30 persen dari total kebutuhan dengan nilai impor US$ 5,5 miliar,” katanya.

TPPI, kata Karen, akan menghasilkan sedikitnya 530.000 ton produk petrokimia yang terdiri dari Paraxylene, Benzene, Orthoxylene, dan Heavy Aromatic, tambahan produk BBM berupa Gas Oil per Diesel Oil dan Fuel Oil sejumlah 1,5 juta barel, tambahan elpiji sebesar 36.000 ton dan Light Naphtha sebesar 300.000 ton atau 2,8 juta barel.

December 22, 2013

Studi Kelayakan Kilang Rampung Desember 2013

Hmm mafia minyak  pasti mengeluarkan “jurus” lain untuk menghambat pembangunan kilang. 
 
 
Headline
Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro – ist
 
Oleh: Ranto Rajagukguk
ekonomi – Sabtu, 21 Desember 2013 | 17:21 WIB
 
  
 

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintah menargetkan feasibility study (FS) kilang yang dibangun dengan dana APBN akan rampung Desember 2013.

Setelah itu, akan mulai dilakukan basic engineering design (BED) dan front-end engineering design (FEED).

“Dulu janjinya, Desember mau selesai (FS). Sehingga tahun 2014, pemerintah dengan menggunakan dana APBN mengajukan pembuatan BED dan FEED,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro dalam keteragan tertulisnya Sabtu (21/12/2013).

FS dilakukan oleh PT Pertamina karena perusahaan itu yang nantinya akan mengoperasikan kilang. FS harus dibuat berdasarkan konfigurasi jenis minyak yang masuk, berat minyak serta hasil yang diharapkan. Misalnya, apakah BBM tersebut harus ditambah dengan petrochemical dan sebagainya.

Sementara mengenai BED dan FEED, lanjut Edy, anggarannya telah disediakan oleh pemerintah. Setelah hal ini rampung, maka pemerintah akan membahas lebih lanjut mengenai pembangunan kilang yang rencananya berkapasitas 300 ribu barel per hari.

Pembangunan kilang minyak dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Indonesia berkeinginan memiliki kilang baru sejak 1998. Namun hingga kini, tidak juga terwujud karena biaya yang dibutuhkan cukup besar, sementara marjinnya kecil.

Untuk kawasan Asia Pasifik, kilang terakhir kali dibangun tahun 1998. Khusus Indonesia, kilang yang usianya paling muda dan dapat memberikan keuntungan adalah Balongan yang dibangun tahun 1994. Sementara kilang- kilang lainnya, keuntungannya sangat kecil karena telah berumur tua lantaran dibangun tahun 70-an. [jin]

 

December 20, 2013

Penambangan Liar di Kalimantan Selatan Kian Marak

RABU, 11 DESEMBER 2013 | 13:09 WIB

 

Penambangan Liar di Kalimantan Selatan Kian Marak

Tempo/Firman Hidayat 

 

TEMPO.COBanjarmasin – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Machfud Arifin mengatakan penambangan liar makin marak sehingga perlu ditertibkan. “Kondisi (lingkungan) sudah sangat memprihatinkan,” kata dia, Rabu, 11 Desember 2013.

Menurut Machfud, ada dua modus operandi yang digunakan dalam penambangan batu bara ilegal. Pertama, pemilik lahan menawarkan lokasi yang diketahui memiliki kandungan batu bara kepada pengusaha, meskipun tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Kedua, pengusaha pertambangan kerap mengubah titik koordinat yang menjadi lokasi penambangan. Ini, kata Machfud, bertentangan dengan ketentuan karena lahan penambangannya tidak sesuai dengan dokumen. 

Menurut Machfud, sepanjang Januari-November 2013 ada 122 kasus penambangan liar. Sebanyak 33 kasus di antaranya dalam tahap penyelidikan. Sedangkan jumlah tersangka 89 orang.

Barang bukti yang disita selama operasi penertiban berupa 120 unit ekskavator, 6 unit buldoser, 4 unit dump truck, 11 unit tronton, 6 unitloader, 1 unit kendaraan beroda empat, 1 unit laptop, 6 plastik berisi emas, 200 metrik kubik batu gunung dan 211.886 metrik ton batu bara.

Kasus lain yang diungkap Polda Kalimantan Selatan adalah penyalahgunaan narkoba. Selama periode Januari-6 Desember 2013 terdapat 1.272 kasus narkoba dengan 1.691 orang tersangka. Enam orang di antaranya berstatus mahasiswa. Barang bukti yang disita berupa ganja seberat 1.634,18 gram, ekstasi 2.677 butir, dan sabu 4.744 gram. 

Sedangkan pembalakan liar periode Januari-November 2013 tercatat sebanyak 62 kasus dengan 63 orang tersangka. Barang bukti yang disita di antaranya kayu ulin 4.527 batang, karuing 183 batang, kayu pelat 35 potong, dump truck 22 unit, kendaraan beroda empat 11 unit, perahu kelotok 1 unit, dan kapal besi 1 unit.

Polda Kalimantan Timur juga menangani 204 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi selama Januari-November 2013. Sebanyak 210 orang dijadikan tersangka. Barang bukti teridiri atas solar 416.564 liter, minyak tanah 22.440 liter, dan bensin Premium 26.780 liter.

Polisi juga menyita 2 unit truk, 37 unit kendaraan beroda empat, 2 unit kendaraan beroda dua, 1.767 buah jerigen, 186 buah drum, 7 buah pompa, 18 unit kapal, 4 unit perahu kelotok, 16 buah tandon, 6 buah alkon, 24 unit tangki, dan uang tunai Rp 88 juta.

Adapun dalam soal kasus korupsi, terdapat 44 orang tersangka dari 34 kasus. Kerugian negara mencapai Rp 23,9 miliar. Modusnya, penyalahgunaan wewenang dan penggelembungan harga.

DIANANTA P. SUMEDI 

December 18, 2013

Polisi Usut 10 Perusahaan Penambangan Pasir Besi

Brengseknya usaha penambangan.. Usut bupatinya juga yang telah memberikan ijin bagi perusahaan beginian
 
RABU, 18 DESEMBER 2013 | 20:17 WIB

 

Polisi Usut 10 Perusahaan Penambangan Pasir Besi

Sejumlah personel kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi penambangan pasir besi di Cidaun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (26/6). (TEMPO/DEDEN ABDUL AZIZ)

 

TEMPO.CO, Bandung -Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkapkan, kepolisian daerah Jawa Barat mengusut 10 perusahaan penambangan pasir besi di tiga kabupaten di Jawa Barat yakni di Tasikmalaya, Cianjur, dan Sukabumi. Kepolisian telah melakukan sidak terkait pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. 

Pelanggaran yang dilakukan antara lain, perizinan, ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan, dan tidak melaukan kewajiban reklamasi pasca penambangan.  “Enam perusahaan masuk ke tahap penyidikan, dan empat perusahaan lainnya masih diselidiki,” kaya Deddy Mizwar di  Bandung, Rabu, 18 Desember 2013. 

Menurut dia, salah satu perusahaan pasir besi yang bermasalah itu adalah Perusahaan Daerah milik Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Provinsi dan Polda Jawa Barat masih mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan tiap perusahaan itu. “Kita akan tindak lanjuti proses hukumnya,” kata Deddy. 
Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat Soemarwan Hadisoemarto mengungkapkan, dari 10 perusahaan penambang pasir besi itu, 6 beraktivitas di Tasikmalaya, 2 di Cianjur, dan  2 lainnya di Sukabumi. 
Menurut dia, iventarisasi sanksi dan aturan yang akan dikenakan pada perusahaan penambang pasir itu.  Aturan yang akan dikenakan di antaranya mengacu pada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4/2009, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 27/2007, serta Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32/2009. 

Dia mengungkapkan, salah satu perusahaan yang dipolisikan adalah Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan (PDUP) milik pemerintah Kabupaten Tasikmlaya. “Perusahaan itu masih menambang kendati izinnya sudah habis dan menyerahkan blok ke perusahaan lain,” ujar Soemarwan. 

December 18, 2013

Undang-Undang Minerba Tetap Harus Dijalankan

RABU, 18 DESEMBER 2013 | 17:32 WIB

  

 

TEMPO.COJakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hingga saat ini, penerapan Undang-Undang Mineral Batu Bara (Minerba) akan dilaksanakan sesuai keputusan pemerintah. Ia mengatakan, dirinya tidak menemukan satu pun alasan untuk tidak melaksanakan amanat perundang-undangan tersebut.

“Undang-undangnya seperti itu, jadi memang untuk menjalankan undang-undang itu ada peraturan pemerintah yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian ESDM,” ujar Hatta Rajasa di kantor Kementerian Perekonomian sebelum menggelar pertemuan dengan PT Freeport, Rabu, 18 Desember 2013.

Peraturan pemerintah yang sedang dipersiapkan tersebut akan memuat pengertian pemurnian. Sampai sejauh apa pemurnian tersebut dan batasan mengenai hasil pemurnian yang dapat di ekspor.

Hatta mengatakan, Undang-Undang Minerba tetap harus dijalankan secara konsisten. Kelonggaran baik kepada perusahaan manapun tidak bisa dilakukan, selain tetap mematuhi undang-undang yang sedianya akan berlaku di Januari 2014 mendatang.

Meski ada dampak negatif atas penerapan undang-undang itu, Hatta menilai, sisi positif yang sedang dibangun pemerintah adalah era baru pembangunan industri hilir. Ia mengatakan, efek dari pembangunan industri hilir ini juga akan berdampak pada peningkatan penambahan nilai barang ekspor mineral dan batu bara, juga terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan baru.

Pengurangan produksi yang akan terjadi sebagai dampak pelarangan ekspor barang mentah memang akan berdampak pada pendapatan negara. Namun, ia yakin, hal itu hanya berlaku sementara.

Berdasarkan perhitungan, pada 2016, neraca minerba akan kembali positif sebagai hasil dari penerapan undang-undang tersebut. “Bagi saya, yang paling penting kita itu harus konsisten dalam menjalankan sesuatu,” kata Hatta.

MAYA NAWANGWULAN

December 16, 2013

Minyak RI Habis 12 Tahun Lagi, Masih Pantaskah Subsidi BBM?

Mistik ! Pemerintah hanya melindungi mafia Minyak atau si Moh Riza Chalid cs. Coba pejabat pemerintah berani seperti Ahok. Dia bilang hapuskan saja subsidi BBM ! 

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Senin, 16/12/2013 14:27 WIB

http://images.detik.com/content/2013/12/16/1034/142907_8_193548_142009_spbu5.jpgFoto: SPBU (dok-detikFinance)

Ahok Mau Cabut Subsidi BBM di DKI
Jakarta -Cadangan minyak Indonesia makin menipis, sampai saat ini belum juga ditemukan cadangan minyak baru yang signifikan. Minyak di Indonesia diperkirakan habis 12 tahun lagi.

“Cadangan minyak kita saat ini hanya mencapai 3,7 miliar barel, dengan jumlah tersebut Indonesia berada diperingkat 28 negara pemilik cadangan minyak paling banyak di dunia. Tapi dengan 3,7 miliar barel tersebut cadangan Indonesia di dunia hanya 0,3% kecil sekali,” kata Wakil Direktur Reformainer Institute Komaidi Notonegoro pada acara Pertamina Energy Outlock 2014, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (16/12/2013).

Komaidi mengungkapkan, dengan produksi minyak Indonesia rata-rata 830.000 barel per hari dengan tidak ditemukannya cadangan minyak signifikan hingga sampai saat ini, cadangan minyak Indonesia habis 12 tahun lagi.

“Dengan 3,7 miliar barel itu kalau tidak ditemukan cadangan minyak signifikan cadangan minyak di Indonesia habis 12 tahun lagi,” ujarnya.

Hal yang sama juga ada di sektor cadangan gas bumi, walaupun sampai saat ini Indonesia menjadi eksportir gas bumi, namun cadangan gas bumi Indonesia hanya sebesar 103,3 triliun cubik feet (Tcf).

“Itu pun hanya cukup sampai 41 tahun lagi, sementara pemerintah mau terapkan konversi BBM ke BBG. Jika ini masif artinya konsumsi gas bakal meningkat tinggi dan cadangan gas bumi kita akan lebih cepat habis lagi, kecuali kita dapat cadangan gas baru yang signifikan,” ungkapnya.

Komaidi menambahkan, sayangnya pemerintah masih memberikan subsidi yang besar terhadap BBM, yang per tahunnya mencapai ratusan triliun rupiah.

“Apalagi dari produksi minyak dengan subsidi BBM yang dikeluarkan, keuangan negara atau neraca pperdagangan kita sudah defisit. Neraca perdagangan minyak dan gas kita pada 2011 defisit US$ 16,845 juta pada 2012 defisitnya tambah besar mencapai US$ 19,775 juta. Hal ini tentunya makin menekan APBN kita, menekan devisa negara, di mana untuk impor dalam setahun mencapai 25% cadangan devisa nasional,” tegasnya.

Jadi masih pantaskah ada subsidi BBM?
(rrd/dnl)

 

+++++++++++++++++

Ahok Ingin BBM Bersubsidi di Jakarta Dicabut 

WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin 
suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jakarta dihapus. Sebab, 
masih adanya BBM bersubsidi dianggap ikut menyumbang kemacetan di DKI 
Jakarta. 
Karena itu, Ahok berencana mengajukan surat kepada Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Jero Wacik agar menghentikan suplai BBM bersubsidi 
di Jakarta. 

“Ini perlu untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi yang lalu lalang di 
Jakarta agar bisa mengurangi kemacetan di Jakarta yang saat ini masih 
parah,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, akhir pekan lalu. 

Ia menambahkan, kebijakan pencabutan subsidi BBM ini bakal melengkapi 
penerapan jalan elektronik berbayar atau electronic road pricing (ERP) 
yang akan diberlakukan tahun depan untuk mengurangi kemacetan. 

“Nantinya, jika subsidi BBM dicabut, pengguna kendaraan pribadi harus 
merogoh kocek lebih mahal lagi apabila ingin menggunakan kendaraan 
pribadi di Jakarta,” kata Ahok. 

Dia pun optimistis bila itu diberlakukan, benar-benar dapat mengurangi 
kemacetan. Pasalnya program pemerintah mengenai mobil murah yang tidak 
menggunakan BBM bersubsidi selama ini tidak terjadi di lapangan. 

“Mobil murah katanya gak mau pake BBM bersubsidi, tetapi nyatanya di 
lapangan seperti apa? Sama saja. Dengan pencabutan BBM bersubsidi, saya 
yakin bisa mengurangi kemacetan,” tegas Ahok. 

Namun, penerapan kebijakan itu belum dilaksanakan dalam waktu dekat. 
Sebab, Pemprov DKI menginginkan bus Trans-Jakarta dan armada bus 
angkutan umum dalam jumlah yang cukup dapat melayani warga Jakarta. 

“Rencana ini kita terapkan setelah bus seperti Trans-Jakarta dan bus 
umum cukup. Setelah cukup, tinggal kita cabut saja subsidinya. 

Memang pengguna kendaraan pribadi bisa isi BBM di Bekasi, Depok, atau 
daerah lainnya, ya enggak apa-apa. Tapi nanti, jalur motor juga dibatasi 
supaya dia parkir di area parkir lalu naik bus,” jelasnya. 

Soal kemungkinan bakal ada penolakan dari para pemilik pengisian BBM, ia 
yakin tidak akan terjadi. “Mereka hanya jualan. Jadi, gak masalah dengan 
hilangnya BBM bersubsidi,” imbuh Ahok. (Ssr/H-2) 

December 12, 2013

Ekspor Tambang Mentah Dilarang, Ribuan Pekerja Freeport Terancam Nganggur

Wahyu Daniel – detikfinance

Kamis, 12/12/2013 15:16 WIB

Halaman 1 dari 2

 

Foto: Presiden Direktur Freeport Rozik B. Soetjipto

Jakarta -Mulai tahun depan, pemerintah melarang ekspor tambang mentah dari Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan industri hilir pertambangan. Apa dampak kebijakan ini bagi PT Freeport Indonesia?

Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto mengakui, pihaknya belum siap untuk menghentikan ekspor tambang mentah mulai tahun depan. Bila ini tetap dilakukan, maka 60% produksi tambang Freeport di Papua terancam tidak dikeruk tahun depan.

Dampaknya ada 31 ribu karyawan yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). “Ini terdiri dari 12.000 tenaga kerja langsung Freeport, lalu 12.000 dari kontraktor-kontraktor, dan 5.000-6.000 dari kontraktor kecil. Jadi ada 31 ribu orang yang berkaitan dengan ini,” ujar Rozik di kantor Freeport, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Selain itu, ujar Rozik, ada studi dari Universitas Indonesia (UI) yang mengatakan ada 100 ribu orang yang bisnisnya berkaitan langsung atau tidak langsung terhadap Freeport, dan berpengaruh terhadap kebijakan larangan ekspor tambang mentah.

“Termasuk rumah makan padang di sekitar tambang Freeport,” ujar Rozik.

Pemerintah Indonesia melarang ekspor tambang mentah tahun depan sebagai amanat UU No 2009 tentang mineral dan batubara. Pemerintah ingin mengembangkan industri smelter atau pemurnian tambang di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah bagi industri. Selama ini, Freeport juga sudah melakukan pemurnian tambang lewat smelter di Gresik. Namun kapasitas smelter tersebut hanya bisa menyerap 40% dari total produksi Freeport.

“Sehingga bila aturan (larangan ekspor tambang mentah) diberlakukan, maka 60% produksi tidak diambil. Selain pemberhentian pegawai, kita bisa saja menutup tambang bila ternyata operasi tidak ekonomis,” kata Rozik

 

Freeport meminta waktu kepada pemerintah untuk bisa memundurkan aturan larangan ekspor tambang mentah ini. Pihak Freeport sedang mengkaji pembangunan smelter agar seluruh produksinya bisa terserap. Namun pembangunan smelter ini butuh waktu lama.

Rozik juga menyampaikan, aturan larangan ekspor tambang mentah ini tidak bisa digeneralisir. Karena selama ini Freeport juga sudah mengolah bijih tembaganya menjadi konsentrat, yang harganya sudah 93% dari harga tembaga jadi.

Selain ancaman PHK karyawan, bila larangan tambang mentah diberlakukan tahun depan, maka ada dampak lain yang akan terjadi. Seperti turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Mimika dan Provinsi Papua sebesar 91% dan 37,5%. Lalu penerimaan negara berpotensi hilang Rp 540 triliun hingga 2041 kontrak Freeport berakhir.

“Jadi dampaknya tak hanya dari kinerja Freeport saja, tapi juga ada dampak sosial,” kata Rozik.

Karena itu, Freeport masih berjuang agar larangan ekspor tambang mentah ini bisa diundur pemberlakuannya.

December 11, 2013

Proses Sudah 4 Tahun, Pemerintah Dinilai Gagal Dalam Renegosiasi Kontrak Karya

Memang “sengaja” dibuat bertele tele yang akhirnya gagal total.. KPK memang harus mengawasi prilaku pejabat kementrian ESDM.

 

Ipotnews – Indonesian Resources Studies (IRESS) meminta pemerintah untuk serius dan menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan proses renegosiasi kontrak karya dengan perusahaan pertambangan, terutama perusahaan besar. Selain itu, pemerintah juga diminta tidak beretorika atau berpura-pura mendukung undang-undang, namun ketika berhadapan dengan kontraktor berubah sikap dan bersedia memberikan kelonggaran.

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, mengaku pesimistis pemerintah bisa menyelesaikan renegosiasi kontrak pada akhir tahun 2013, seperti yang dijanjikan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. Bagi Marwan, pemerintah telah gagal dalam menyelesaikan renegosiasi kontrak tersebut, karena renegosiasi dimulai sejak empat tahun lalu namun hingga saat ini belum terselesaikan.

“Renegosiasi telah berlangsung empat tahun, pemerintah masih tidak berdaya melakukan renegosiasi kontrak kepada perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Vale Indonesia,” ujar Marwan di Jakarta, Senin (9/12).

Marwan menambahkan, dalam proses renegosiasi kontrak ada enam poin utama yang dibahas, pertama luas wilayah, kedua perpanjangan kontrak, ketiga penerimaan negara, keempat kewajiban pemurnian dalam negeri, kelima kewajiban divestasi, dan keenam kewajiban penggunaan barang/jasa dalm negeri. Namun, dari enam poin tersebut, poin pertama, ketiga dan kelima hingga saat ini belum bisa dipenuhi kontraktor tambang besar tersebut.

Menurut Marwan, hingga saat ini kontraktor tambang mineral masih dalam posisi kebingungan, pasalnya pemerintah berniat mematuhi UU Minerba No 4 tahun 2009 namun pemerintah juga berniat memberikan kelonggaran terkait pelarangan ekspor mineral mentah tersebut.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Paul Lubis mengatakan belum selesainya renegosiasi kontrak disebabkan perusahaan-perusahaan besar. Walaupun demikian, menurut Lubis, pemerintah tetap konsisten melakukan pertemuan dengan perusahaan besar tersebut untuk ditemukannya kata sepakat untuk keseluruhan poin yang direnegosiasikan tersebut.(Rifai/ha)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 82 other followers