Archive for ‘Energy’

November 29, 2013

Kenaikan Harga Gas Elpiji Tunggu Pemerintah

SELASA, 26 NOVEMBER 2013 | 12:33 WIB

 

Kenaikan Harga Gas Elpiji Tunggu Pemerintah

Tabung gas Elpiji. TEMPO/Aditia Noviansyah

 
 

 

 

TEMPO.COJakarta – PT Pertamina (Persero) menyatakan, pemerintah sudah menyadari perlunya kenaikan harga penjualan gas elpiji 12 kilogram. “Kenaikan itu pasti, tapi untuk timing belum tahu, apakah Januari tahun depan atau kapan,” kata Vice President LPG & Product Gas Pertamina, Gigih Wahyu Hari Irianto, kepadaTempo, Selasa, 26 November 2013.

Dia menjelaskan, Pertamina sampai sekarang belum menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram karena berempati terhadap kondisi ekonomi makro. Meski demikian, Gigih mengungkapkan, Pertamina mengalami kerugian Rp 5.000-5.100 untuk setiap kilogram gas elpiji. “Kami mintanya harga dinaikkan Rp 2.500 per kilogram untuk mengurangi kerugian,” ujarnya.

Secara regulasi, semestinya kenaikan harga itu bisa diimplementasikan karena Pertamina tidak memerlukan izin dari pemerintah untuk melakukannya.

Sebelumnya, juru bicara Pertamina, Ali Mundakir, mengungkapkan bahwa tahun ini Pertamina masih menanggung rugi karena tidak menaikkan harga penjualan gas elpiji 12 kilogram. “Kami perkirakan masih sama dengan tahun lalu ruginya. Kita proyeksikan sekitar Rp 5 triliun rugi di 2013 untuk (penjualan) elpiji 12 kilogram,” kata dia.

Menurut dia, hingga saat ini, Pertamina belum memiliki rencana menaikkan harga elpiji 12 kilogram. “Sampai saat ini, belum ada rencana kenaikan dari Pertamina, belum ada,” kata Ali.

November 27, 2013

5 Komoditas Tambang Ini Harus Segera Diselamatkan!

 

Para pejabat dan politikus (tikus) negeri ini sudah tidak punya rasa nasionalisme  untuk menjaga kepentingan nasional. Komuditas tambang dihambur hambur  dalam bentuk barang mentah demi dollar (export), yang dollar hasil export itu juga tidak sampai ke Indonesia . Kebijakan tolol ini mirip dengan kebijakan DEVISA BEBAS LEPAS yang dianut oleh para petinggi keuangan atau teknokrat keuangan  negeri ini. Mereka seperti mati matian mempertahankan kebijakan tolol dan tidak membela kepentingan nasional ini. Padahal nilai mata uang rupiah sudah terpuruk abis dipermainkan oleh para spekulan yang membawa ” hot money”.  Negeri ini dibawah kendali elit dan tikus ini memang bisa sebentar lagi karam.. Dan yang paling dirugikan adalah adalah kaum marhaen yang bertahan hidup hari ke hari. 

 

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 27/11/2013 12:19 WIB
 
 
 
 
http://images.detik.com/content/2013/11/27/1034/122323_ptba1dalam.jpg
Jakarta -Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, namun sebagian besar produksi mineral tambangnya diekspor mentah-mentah. 

Ada 5 komoditas mineral tambang yang harus segera diselamatkan Indonesia. Komoditas itu dinilai mampu mencukupi dan menghidupi negara ini secara mandiri.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan setidaknya ada 5 komoditas yang harus diselamatkan Indonesia, sehingga mampu mengolah sendiri komoditi tersebut sehingga mendapatkan benefit danvalue addict.

“Saya katakan ada lima komoditas yang harus diselamatkan Indonesia, yakninickel ore (bijih nikel), bauksit, tembaga, iron ore (bijih besi), dan batubara,” ujar Sukhyar ditemui di 13th ASEAN Senior Official Meeting on Minerals, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/11/2013).

Sukhyar mengungkapkan lima komoditas tambang ini sangat banyak ditemukan di Indonesia, dan dapat menghidupkan industri hilir dan bahkan dapat mencukupi kebutuhan energi listirk untuk menerangi 100% masyarakat Indonesia.

“5 komoditas itu banyak di Indonesia, artinya kalau kita menghidupkan industri hilir kita cukup dari sana, cukup strong kita, makanya itu harus ada hilirisasi. Hilirisasinya harus benar, artinya kita nggak bergantung dari mana-mana karena ada di sini (industri hilirnya), tapi saat ini kita malah menghidupi industri orang lain,” katanya.

“Sekarang energi yang sudah siap dari 5 komoditas tersebut adalah batubara. Kalau kita membutuhkan 5.000 megawatt (MW) per tahun untuk mencapai elektrifikasi 100% dan ditambah 9% permintaan listrik per tahun itu sangat cukup hanya mengandalkan batubara, ya bukan berarti energi baru terbarukan tidak ada, tapi lebih cepat dari batubara,” tutupnya.

 

(rrd/ang) 

November 23, 2013

Saham PGN Tertekan Isu Akuisisi Pertamina

Ini sih jelas karena Pertamina malas bekerja. Pertamina lewat anak perusahaannya Pertagas malas berinvestasi di infrastruktur gas.
Harusnya kementrian BUMN tidak menfasilitasi inisiatif semacam ini. Hal ini akan menjadi preseden buruk buat BUMN yang lain.

Saturday, November 23, 2013 11:25 WIB

Kabar akuisisi oleh PT Pertamina (Persero) membuat saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) [4,800 125 (+2,7%)] melemah. Dalam sepekan sahamnya sudah turun 2,5%.

Sejak awal pekan ini, harga saham PGN sudah turun hingga berada di Rp 4.925 pada penutupan perdagangan Senin, sahamnya turun jadi Rp 4.800 per lembar pada penutupan perdagangan kemarin.

Penurunan itu bisa sedikit berkurang setelah mengalami kenaikan 2,67% pada penutupan perdagangan kemarin meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkena koreksi.

Analis Capital Bridge Haryajid Ramelan menilai sebaiknya jutsru PGN yang mengakuisisi Pertagas–anak usaha Pertamina. Selain akan memperkuat PGN secara korporasi, konsolidasi bisnis gas bumi itu bakal lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di Indonesia.

“Reputasi PGN akan ikut terpengaruh jika Pertamina masuk. Penurunan harga saham PGN sejak awal pekan ini menjadi indikasi pasar menolak rencana akusisi Pertamina,” ujar Haryajid dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2013).

Sebagai salah satu emiten di pasar modal, PGN sudah punya pengalaman lebih dari 40 tahun di bisnis gas. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir PGN sudah membangun infrastruktur gas senilai lebih dari Rp 40 triliun.

Saat ini PGN punya kemampuan mencari utang yang besar yaitu mencapai 300% dari modalnya. Menurutnya, masih banyak ruang untuk mencari modal daripada harus diakuisisi perusahaan lain.

“Tapi jika Pertamina masuk, situasinya pasti akan berbeda karena kondisi keuangan Pertamina juga lain. Dampaknya PGN akan mengalami kesulitan membiaya pembangunan infrastruktur gas bumi di Indonesia,” jelasnya.

Sumber: detikcom
RELATED NEWS

Akhir Pekan, IHSG Dibuka di Zona Positif
Akhir Pekan, IHSG Melemah ke 4.317

November 19, 2013

Pencarian Cadangan Minyak Sulit

Urusan energi tidak pernah digarap serius. Bertahun tahun  Pemerintah hanya memikirkan pada sisi penerimaan, dan jadi terlena. Sekarang sumberdaya Energi sudah hampir habis negeri ini tidak punya alternatif yang mumpuni. Impor energi ? seperti yang dilobi oleh para trader dan mafia energi, hasilnya adalah DEFISIT perdagangan Indonesia melebar dan makin membahayakan keuangan negera. 10 tahun era SBY urusan ini hanya berjalan ditempat dan  pencitraan  enerji alternatif yang pesannya hanya seolah olah pemerintahannya  mengurus dan sibuk mencari alternatif, tapi pada kenyataannya   pemerintah masih saja berkubang dengan masalah sekitar minyak dan gas. Dodol ! 

 

SELASA, 19 NOVEMBER 2013

kompas logo
 
 

 

 

 
 
 

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia memasuki masa suram produksi minyak bumi di tengah makin sulitnya pencarian cadangan baru minyak di Tanah Air. Di masa depan, produksi gas bumi justru akan menggeser dominasi minyak seiring dengan peningkatan produksi dan temuan cadangan gas bumi dalam skala besar.

Pelaksana Tugas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) J Widjonarko mengemukakan hal itu dalam Forum Pemulihan Produksi Gas, Senin (18/11), di Jakarta.

Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana menjelaskan, rata-rata produksi minyak 827.000-828.000 barrel per hari atau di bawah target produksi minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013. Stok minyak berkisar 6,5 juta-7 juta barrel. ”Belum ada penemuan cadangan minyak yang besar. Kegiatan eksplorasi masih sulit dilaksanakan karena masalah pajak eksplorasi, pengadaan lahan, dan perizinan,” ujar Gde.

Widjonarko memaparkan, dalam 20 tahun terakhir, produksi minyak terus menurun. Di sisi lain produksi gas menjadi lebih dominan. ”Ketika masih ada peluang untuk meningkatkan produksi gas di masa mendatang dengan adanya penemuan cadangan-cadangan gas yang baru, era produksi minyak bumi telah lewat,” ujarnya.

Indonesia tidak lagi memiliki cadangan minyak yang banyak, hanya 0,3 persen dari total cadangan minyak dunia. Di sisi lain Indonesia masih memiliki cadangan gas urutan ke-12 dunia dengan total cadangan 101,54 triliun standar kaki kubik. ”Dengan membandingkan minyak dan gas, makin jelas terlihat bahwa Indonesia tidak dapat lagi bergantung pada minyak,” kata Widjonarko. (EVY)

November 14, 2013

Biodiesel Meningkat

KAMIS, 14 NOVEMBER 2013

kompas logo
 
 

 

Penghematan Devisa Mencapai 161,7 Juta Dollar AS

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan biodiesel meningkat hingga mencapai lebih dari 100 persen setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013 yang mewajibkan pencampuran biodiesel 10 persen ke dalam bahan bakar solar.

Hal ini memberikan penghematan devisa periode September-Oktober 2013 hingga 161,71 juta dollar AS atau setara Rp 1,84 triliun.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi implementasi mandatori bahan bakar nabati (BBN), Rabu (13/11), di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Sejauh ini kapasitas terpasang biodiesel 5,6 juta kiloliter (kl) per tahun dari 25 izin usaha niaga BBN. Namun, yang masih aktif berproduksi 14 produsen dengan kapasitas 4,6 juta kl per tahun. Kapasitas terpasang bioetanol 416.000 kl per tahun dari 8 izin usaha niaga BBN dan yang siap produksi 250.000 kl per tahun. ”Pada tahun 2013 sampai Oktober, produksi biodiesel 1,6 juta kl dan pemanfaatannya di dalam negeri 723.000 kl,” ujarnya.

Menurut Dadan, setelah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013, hingga akhir September 2013 telah terjadi peningkatan mandatori pemanfaatan biodiesel pada bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi 76 persen dibandingkan dengan realisasi pada Agustus 2013 atau 61 persen jika dibandingkan dengan realisasi rata-rata Januari-Agustus 2013. Realisasi mandatori biodiesel pada akhir Oktober 2013 naik 14 persen dibandingkan dengan realisasi September 2013.

Kementerian ESDM mencatat, realisasi konsumsi biodiesel pada Agustus 2013 baru 57.871 kiloliter. Setelah pemberlakuan kewajiban pencampuran biodiesel 10 persen ke dalam solar, realisasi konsumsi biodiesel naik drastis menjadi 101.857 kiloliter. ”Realisasi konsumsi biodiesel pada Oktober 2013 sebanyak 116.216 kiloliter atau naik sekitar 100 persen dibandingkan dengan Agustus lalu,” ujarnya.

Dengan demikian, pemanfaatan bahan bakar nabati pada September 2013 menghemat devisa 75,88 juta dollar AS dan menghemat subsidi 2,84 juta dollar AS. Pemanfaatan biodiesel pada Oktober 2013 menghemat devisa 85,83 juta dollar AS. Jadi, total penghematan devisa periode September-Oktober 2013 sebesar 161,71 juta dollar AS.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah memanfaatkan bahan bakar nabati jenis biodiesel pada Oktober 2013 sebanyak 4.814 kiloliter dan minyak murni (pure plant oil) sebanyak 228 kl. Pada September, pemanfaatan biodiesel PLN mencapai 2.088 kl atau setara 0,39 persen terhadap pemakaian solar. Realisasi pemanfaatan bahan bakar nabati PLN sampai Oktober 2013 mencapai 25.434 kl. Adapun target konsumsi biodiesel sampai akhir 2013 sebanyak 71.301 kl.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan menyatakan, produsen BBN siap menyuplai kebutuhan dalam negeri sesuai permintaan dengan harga indeks patokan yang berlaku. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian. Ketetapan harga BBN yang mengikuti tender Pertamina, yaitu MOPS (Mean Of Platts Singapore) minus angka tertentu, dinilai merugikan produsen.

”Kami memperkirakan, kapasitas terpasang biodiesel pada 2015 mencapai 8,8 juta kiloliter,” ujarnya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM Afrizal menambahkan, nilai kalori bahan bakar nabati lebih rendah daripada solar sehingga waktu pemeliharaan pembangkit lebih pendek sehingga berdampak terhadap peningkatan biaya pemeliharaan. (EVY/GRE)

November 10, 2013

Pemerintah Bangun Kilang dengan Dua Skema

Masih belum ada kemajuan Signifikan .. masih wacana .Sampai kapan nih ? Atau memamang oleh mafia MIGAS diskenariokan untuk berjalan seperti ini

HomeBisnisBis
JUM’AT, 08 NOVEMBER 2013 | 20:00 WIB
Pemerintah Bangun Kilang dengan Dua Skema

Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah akan membangun kilang pengolahan minyak mentah berkapasitas 300 ribu barel per hari dengan dua skema pendanaan. Skema tersebut, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan skema kemitraan pemerintah dan swasta (KPS).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswouto mengatakan, pembangunan kilang dengan skenario KPS akan ditenderkan. “Nanti yang menggelar tender Kementerian Keuangan,” kata Susilo saat ditemui di Kementerian Energi, Jumat, 8 November 2013.

Skema KPS atau biasa disebut privat public parternship (PPP) ini akan mendapat dukungan pemerintah untuk memperkecil risiko. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dukungan dari pemerintah berupa penjaminan, insentif, dan regulasi.

Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan kilang dengan skema KPS ini akan menunjuk Pertamina sebagai contracting agency. “Kriteria lelang nantinya akan dibicarakan antara pemerintah dan Pertamina,” ujarnya.

Pemerintah sendiri hingga saat ini masih menggodok syarat-syarat dan kriteria pelaksanaan lelang tersebut. “Kami harap tahun depan sudah mulai lelang,” ujarnya.

Ditemui terpisah, juru bicara Pertamina Ali Mundakir mengatakan, belum menerima penugasan resmi dari pemerintah. Namun ia membenarkan bahwa pihaknya akan menjadi pelaksana lelang proyek kilang dengan skema KPS ini.

“Kami akan melelangkan term and conditionnya, ini yang akan jadi benchmarknya,” ujarnya.

Sebab, selama ini rencana pembangunan kilang terus terhambat dengan permintaan insentif dari investor dengan kemampuan fiskal pemerintah. “Nanti dengan skema ini kami tawarkan siapa yang mau, kalau memang banyak tawaran berarti memang tidak ada masalah dengan insentif pemerintah, tapi kalau tidak ada yang mendaftar, berarti memang pemerintah harus memberikan insentif yang sesuai,” ujarnya.

Sementara itu mengenai kilang dengan skema APBN, Susilo melanjutkan, tetap berjalan. Pemerintah, menurut dia telah menganggarkan dana untuk studi kelayakan kilang APBN. “Biaya diperkirakan sebesar Rp 90 triliun secara multi-years,” ujarnya.

AYU PRIMA SANDI

Komentar (0)

Pemerintah Danai Kilang Minyak Rp90 Triliun

20 November 2013

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan tetap mendanai proyek kilang pengolahan minyak mentah baru menggunakan dana APBN, di samping dua kilang lain yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS).

Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan dari proyek kilang yang didanai APBN dengan total investasi Rp90 triliun berskema multiyears, pemerintah sudah menggelontorkan Rp250 juta untuk keperluan uji kelayakan (feasibility study/FS).

“FS oleh Pertamina, tetapi kita yang mendanai. Total investasinya Rp90 triliun,” kata Edy ketika ditemui seusai Improved Gas Forum yang digelar Total E&P Indonesie di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (19/11).

Secara keseluruhan pemerintah berencana membangun tiga kilang minyak berkapasitas masing-masing 300.000 barel per hari (bph). Selain menggunakan dana APBN, sumber pendanaan proyek kilang yang lain dilakukan melalui KPS. “APBN kan satu (kilang). Yang dua terserah. Dengan model-model seperti yang disampaikan wakil menteri keuangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk proyek kilang minyak skema KPS lelang internasional untuk investor asing akan dilakukan awal tahun depan.

Untuk proyek kilang KPS itu pemerintah menyiapkan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan (tax holiday) selama 10 tahun bagi pemenang lelang. Guna mematangkan rencana tersebut, pemerintah telah menentukan kriteria kontraktor yang mengikuti tender, antara lain berpengalaman dan berstandar internasional. (Ayomi Amindoni)
Editor: Patna Budi Utami

Sumber: metrotvnews.com

November 9, 2013

Desember, Pertagas Resmikan Proyek LNG Bontang

  • Penulis :
  • Estu Suryowati
  • Jumat, 8 November 2013 | 15:05 WIB
Ilustrasi pembangunan tangki LNG | KOMPAS/EVY RACHMAWATI
0

7

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Pertamina Gas memperkirakan mulai mengoperasikan proyek LNG untuk industri pertambangan di Kalimantan dilakukan pada akhir bulan ini.

“Akhir November atau awal Desember ini kita akan resmikan LNG for vehicle di Kalimantan,” kata Direktur Utama, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Ia menjelaskan, proyek tersebut mendukung program pemerintah untuk mengonversi pemakaian bahan bakar minyak ke gas. Hendra juga menyebut pasokan gas yang bersumber di Bontang itu nantinya bakal memenuhi kebutuhan industri pertambangan seperti di Kaltim Prima Coal, Berau Coal, Indominco, dan Arutmin.

Selain proyek LNG Bontang, Pertagas tengah merampungkan sejumlah proyek, di antaranya yaitu proyek pipa gas Arun-Belawan. Sebagaimana diketahu, proyek itu berkaitan dengan rencana PT Pertamina (Persero) merevitalisasi kilang Arun.

Nantinya, pipa sepanjang 370 kilometer yang memakan investasi 400 juta dollar AS tersebut akan mengangkut gas hasil regasifikasi dari Arun. Selain itu, Pertagas juga tengah menggarap proyek pipa gas Muara Karang, Muara Tawar, dan Tegal Gedhe, Jawa Barat.

Proyek senilai 155 juta dollar AS, sepanjang 70 kilometer itu bakal digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. “Kita juga akan mengelola LNG Salawati, di Sorong, Papua Barat,” pungkas Hendra.

Editor : Bambang Priyo Jatmiko
October 31, 2013

Pertamina Siap Kelola Ambil Alih Blok Mahakam agar Tak Diganggu

 

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan optimistis manajemen PT Pertamina (Persero) telah siap mengambil alih Blok Mahakam yang berlokasi di Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan komitmen direksi dan seluruh insan badan usaha milik negara itu.

Dahlan menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada acara penutupan Penghargaan Kualitas Pertamina (Annual Pertamina Quality Awards) 2013, Rabu (30/10), di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta.

”Saya percaya direksi Pertamina dan seluruh insan Pertamina sudah bertekad dan mempunyai kemampuan sepenuhnya untuk mengambil alih Blok Mahakam. Semua direksi sudah sangat yakin,” kata Dahlan. Beberapa waktu lalu, ia telah menyatakan Pertamina siap mengelola Blok Mahakam. Namun, ia masih mempertanyakan kemauan dan kesanggupan direksi serta komisaris perseroan itu dalam mengelola Blok Mahakam karena belum ada pembahasan dengan direksi mengenai rencana itu.

”Jangan-jangan direksinya tidak mau, atau jangan-jangan komisarisnya tidak mau dan merasa tidak mampu, atau jangan-jangan direksi hanya mau jadi minoritas dalam pengelolaan Mahakam. Setelah saya cek, ternyata direksi Pertamina dan pemangku kepentingan menyatakan siap 100 persen mengelola Blok Mahakam,” kata Dahlan.

Namun, ia mengingatkan agar manajemen Pertamina waspada karena akan banyak tuduhan kepada Pertamina serta akan ada sejumlah pihak yang menyatakan Pertamina tidak akan mampu mengelola Blok Mahakam. Jika tidak mewaspadai hal itu, Pertamina akan bisa terseret dalam persoalan itu, terutama mengenai kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi perusahaan itu jika mengambil alih Blok Mahakam.

Dahlan menegaskan, kemampuan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam semestinya tidak diragukan lagi. Contohnya, begitu Blok West Madura Offshore (WMO) diambil alih Pertamina, produksi blok itu meningkat pesat dalam waktu kurang dari dua tahun. ” Ini memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa semuanya bisa dilakukan,” ujarnya.

”Tugas saya ringan, yaitu membentengi Pertamina dari intervensi siapa pun. Saya percaya penuh pada kemampuan tim direksi, komisaris, dan manajer Pertamina sepanjang tidak diganggu dan tidak dirusuhi,” kata Dahlan. Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari Jepang akan menjadi contoh dan modal bahwa mengakhiri kontrak jangka panjang tidak akan ada masalah, baik investasi maupun kemampuan.

Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, dalam wawancara khusus (Kompas, 20 Oktober 2013), menegaskan kesiapan Pertamina mengelola Blok Mahakam dan memastikan tidak akan kesulitan mencari dana untuk mengelola blok itu. Apalagi Blok Mahakam memiliki cadangan terbukti dan telah berproduksi sehingga mudah mencari pendanaan dari pasar. Dari segi teknis, perusahaan itu terbukti mampu mengelola Blok WMO dan Offshore North West Java.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara sebelumnya menyatakan, pengelolaan Blok Mahakam oleh perusahaan migas negara harus segera diwujudkan. Dengan itu, sumber daya migas Blok Mahakam dapat dimonetisasi Pertamina agar dapat tumbuh lebih besar.

Menurut catatan Kompas, secara historis kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pada 1967 lalu diperpanjang pada 1997 untuk jangka 20 tahun sampai 2017. (EVY)

October 30, 2013

Pemerintah bentuk tim percepatan pembangunan kilang minyak

 

Semoga tim percepatan kilang minyak tidak masuk agen “Mafia Minyak”,  wallahualam !!

Lihat : http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2011/12/09/mafia-bbm-jegal-pembangunan-kilang-agar-ri-impor-bbm/

Pemerintah bentuk tim kilang minyak

Senin, 28 Oktober 2013 15:16 WIB | 2432 Views

 
 

 Tim ini bekerja lebih teknis, sehingga bisa memberikan rekomendasi secara menyeluruh

 

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah membentuk tim percepatan pembangunan kilang pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak, yang beranggotakan lintas kementerian.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Jakarta, Senin, mengatakan, tim yang diketuai Kementerian ESDM akan memberikan rekomendasi pembangunan kilang. “Kami ingin pembangunan kilang segera beroperasi,” ujarnya.

Selain Kementerian ESDM, tim kilang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian PPN/Bappenas, dan PT Pertamina (Persero).

Susilo membantah, pembentukan tim dikarenakan kurangnya koordinasi kementerian di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.

Sementara, Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, rencana tender internasional pembangunan kilang masih berjalan. “Tender ini akan melihat kondisi fiskal dulu,” katanya.

Pekan lalu, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, rencana pembangunan kilang minyak masih berjalan.

Menurut dia, pemerintah belum menyetujui insentif fiskal berupa pembebasan pajak penghasilan (tax holiday) yang diminta investor Kuwait.

Pemerintah merencanakan pembangunan setidaknya tiga kilang minyak yang masing-masing berkapasitas 300.000 barel per hari. Kilang pertama akan dibiayai APBN. Proyek direncanakan mendapat pasokan minyak mentah dari Irak.

Lokasi proyek antara lain di Arun (Aceh), Bontang (Kaltim), dan Plaju (Sumsel). Kilang kedua akan memakai skema tender internasional.

Terakhir, proyek kilang yang merupakan kerja sama Pertamina dan mitra. Pertamina sudah menjalin kerja sama pembangunan kilang dengan Kuwait Petroleum Corporation (KPC) dan Saudi Aramco. 

Pertamina dan KPC sudah menyelesaikan studi kelayakan. Namun, pemerintah menolak besaran fiskal terutama pembebasan pajak penghasilan yang diminta KPC. 

Sementara, studi kelayakan Pertamina dan Aramco masih berjalan.

Pembangunan kilang mendesak dilakukan menyusul kebutuhan impor BBM yang terus meningkat. Saat ini, kebutuhan BBM mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari, sementara produksi hanya 700 ribu barel per hari.

Indonesia terakhir mengoperasikan Kilang Balongan, Indramayu, Jabar pada tahun 90-an.

Secara total, Indonesia memiliki enam kilang yang dioperasikan Pertamina dengan kapasitas disain 1,031 juta barel minyak mentah per hari.

Keenam kilang tersebut adalah Dumai, Riau berkapasitas 170.000 barel per hari, Plaju, Sumsel 118.000 barel, Cilacap, Jateng 348.000 barel, Balikpapan, Kaltim 260.000 barel, Balongan, Jabar 125.000 barel, dan Kasim, Papua Barat 10.000 barel.

 

October 22, 2013

Boy Thohir: Kalau Ekspor Langsung Disetop, Industri Tambang Bisa Kolaps

Lha memang Tukang Tambang  atau Pengusaha Tambang itu kemampuannya hanya menggali tanah lalu menjual, dapet duit, dan langsung foya foya (lihat mobil2 super mewah milik Tukang Tambang) . Soal reklamasi tanah  dan nilai tambah mah sabodo teuing!!

Itu saja.  Aturan pemerintah kali ini bagus sekali, sekaligus untuk mengerem niat orang mau jadi pengusaha atau Tukang Tambang agar industri tambang ini hanya dikelola oleh usahawan yang serius, baik dalam segi permodalan dan visi untuk bisnis yang berkelanjutan . Biar saja pengusaha atau tukang tambang kelas UKM ini kolaps!  Mereka tidak memberi nilai tambah apa pun buat negara, lihat saja berapa tunggakan pajak mereka, atau berapa potensi pajak yang hilang atau digelapkan oleh  mereka 

 

 

 

Dewi Rachmat Kusuma – detikfinance
Selasa, 22/10/2013 19:04 WIB
 
 
 
 
http://images.detik.com/content/2013/10/22/4/190756_boythoir.jpg
Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk memberikan kelonggaran kepada pengusaha terkait larangan ekspor mineral mentah yang berlaku mulai 12 Januari 2014. Hal ini terkait efektifnya Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertambangan dan Mineral Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mengatakan pengusaha belum siap dan perlu masa transisi. Menurutnya pembangunan pabrik pemurnian atau smelter rata-rata memakan waktu selama 3-4 tahun dan membutuhkan investasi yang besar. 

Sehingga Kadin meminta kelonggaran agar pengusaha tambang tetap mengekspor bahan mineral mentah sampai smelter yang dibangun sudah beroperasi.

“Kalau serta merta ekspor disetop secara keseluruhan, industri tambang bisa kolaps. Untuk Januari 2014 siap? Siap belum, apa punya lahan? Pre-FS sudah ada belum? Teknologi supplier dan partner, ini kriteria yang harus dibangun. Untuk membangun smelter rata-rata 3-4 tahun. Masa transisi kalau boleh selama masa pembangunan. Kalau bangunnya 2014, sampai 2018,” kata Boy dalam konferensi persnya di Hotel JS. Luwansa, Jakarta, Selasa (22/9/2013).

Kadin mengusulkan pembentukan lembaga pengawas independen di luar pemerintah dan pelaku usaha untuk mengawasi perusahaan yang memang benar-benar berminat membangun smelter.

“Usulan secara konkretnya ya dibentuk lembaga independen, jangan serta merta ekspor dilarang jadi kita mencari titik temu untuk solusi terbaik,” katanya.

Menurutnya, tindakan pelarangan ekspor bijih mineral mentah akan menimbulkan kerugian potensi ekspor bagi Indonesia sebesar US$ 6,3 miliar. Selama ini, Indonesia mengekspor 45 juta ton bauksit, dan 55 juta ton nikel dan dijual murah ke luar negeri.

“Kadin dalam posisi ini sangat setuju Indonesia harus mampu meningkatkan nilai tambah. Tapi perlu masa transisi,” katanya.

Ia mengilustrasikan ekspor bauksit Indonesia mencapai 45 juta ton per tahun, 55 juta ton nikel, semuanya dijual murah ke luar negeri US$ 30 per ton. Padahal jika diolah jadi alumina, harganya US$ 320 per ton, apalagi bila jadi aluminium mencapai US$ 1.800 per ton. 

“Indonesia punya posisi strategis di dunia untuk hal ini, kenapa nggak dibuat untuk barang-barang tengahnya,” kata Boy.

 

(drk/hen) 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 81 other followers