Archive for ‘Energy’

October 21, 2013

Perubahan Radikal Perlu :Defisit Transaksi Berjalan Diprediksi hingga Tahun 2015

 

Saya sih ragu akan ada perubahan radikal. Penyebab utama defisit Indonesia adalah karena subsidi bahan bakar minyak. Menghapus subsidi perlawanan bukan dari rakyat Indonesia tapi dari mafia minyak ( Petral dan Moh Chalid Riza). Juragan mafia minyak ini selama lebih dari 10 tahun adalah sumber uang dari elit politik yang berkuasa di negeri ini. Perubahan radikal artinya menghentikan bisnis menguntungkan mereka. Bayangkan yang biasa  mafia minyak ini mengutil tiap liter yang di impor  Pertamina, tiba tiba disetop.. Pasti mafia minyak ini akan melakukan perlawanan dengan mempermainkan supplai dan harga minyak, atau mensponsori usaha makar !! Jadi di 2014 siapapun yang akan menjadi presiden harus berani melawan gerombolan mafia minyak ini. 

 

 

calendarSENIN, 21 OKTOBER 2013

 
 

 

 

 
JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia memprediksi transaksi berjalan defisit hingga tahun 2015. Proyeksi defisit transaksi berjalan didasarkan pada asumsi tidak ada perubahan radikal mengenai subsidi minyak serta ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat baru akan pulih paling cepat tahun 2015.

Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Ahmad Erani Yustika di Malang, Minggu (20/10), berpendapat, dengan asumsi itu, impor Indonesia masih akan tinggi, terutama didorong oleh minyak karena ekspor tidak bisa digenjot cepat. Ini disebabkan Eropa dan Amerika Serikat sebagai negara yang termasuk tujuan utama ekspor masih mengalami krisis.

Penegasan Erani ini menanggapi hasil rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta, Jumat lalu. Sebagaimana dipaparkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, transaksi berjalan masih akan defisit hingga tahun 2015. Ini terjadi karena defisit pada triwulan II-2013 mencapai 9,8 miliar dollar AS atau 4,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut terlalu besar untuk dibalikkan menjadi surplus melalui penguatan sisi suplai dalam waktu 1-2 tahun.

”Defisit transaksi berjalan tahun 2013 diperkirakan di atas 3 persen dari PDB. Tahun 2014 dan 2015, defisit masih terjadi meski mengecil, masing-masing diperkirakan di bawah 3 persen dan di kisaran 2 persen,” ujar Agus.

Bahan baku lokal

Menurut Erani, upaya mempercepat pengurangan defisit transaksi berjalan bisa ditempuh dengan mendorong ekspor komoditas yang bernilai tambah, sedangkan ekspor komoditas primer dikurangi.

Sementara itu, dari sisi impor, Erani berpandangan, hal paling mungkin yang dilakukan pemerintah adalah menggiring sektor industri domestik lebih banyak memanfaatkan bahan baku dalam negeri. Sebanyak 70 persen dari total impor Indonesia berupa bahan baku. Adapun sebanyak 20 persen barang modal dan sisanya barang konsumsi.

”Dua agenda itu penting dilakukan. Di balik itu banyak pekerjaan rumah untuk menekan impor bahan baku dan mendorong ekspor nilai tambah. Namun, inilah peluang jika kita menginginkan defisit transaksi berjalan bisa segera dikurangi lebih cepat,” kata Erani.

Kesadaran akan dua langkah percepatan ini, menurut Erani, sudah ada di pemerintahan. Persoalannya, sebagaimana tampak selama empat tahun, pemerintah tidak punya kemampuan melaksanakan kebijakan secara meyakinkan.

”Ini kelemahan pemerintah dalam empat tahun terakhir. Saya sendiri terus terang ragu pemerintah bisa melakukan ini di sisa usia pemerintahan karena mereka lebih banyak berkutat memastikan agar secara politik tidak ada gangguan berarti,” kata Erani. (las)

October 19, 2013

Perusahaan Energi Bakrie Beli Blok Migas di Mozambik Rp 1,7 Triliun

Angga Aliya – detikfinance
Jumat, 18/10/2013 18:09 WIB
http://images.detik.com/content/2013/10/18/6/181254_enrgoke.jpg
Jakarta – PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mengakuisisi kontrak konsesi eksplorasi dan produksi migas Blom Buzi EPCC di Mozambik, Afrika. Nilai pembelian saham dari Greenwich International Ltd itu mencapai US$ 175 juta (Rp 1,75 triliun).

Atas dana sebanyak itu, anak usaha Grup Bakrie tersebut menguasai 75% participating interest di blok tersebut. Sementara 25% sisanya dikuasai oleh pemerintah setempat Empressa Nacional de Hidrocarbonetos.

“Energi Mega membiayai akuisisi trsebut melalui kombinasi antara dana kas internal perusahaan dan dana dari fasilitas pinjaman,” kata Presiden Direktur Energi Mega (ENRG) Imam P Agustino dalam siaran pers, Jumat (18/10/2013).

Akuisisi di blok Buzi menambah daftar aset migas yang dikantongi ENRG. Sampai saat ini perseroan memiliki secara sembilan anak usaha yang bergerak di sektor migas, tujuh di antaranya ada di Indonesia.

Selain Energi Mega, perusahaan yang juga menambang di Mozambik antara lain Anadarko (Amerika), ENI (Italia), Total (Prancis), Sasol (Afrika Selatan), PTTEP (Thailand), Statoil (Norwegia), CNPC (China), ONGC (India), Mitsui E&P (Jepang), dan Petronas (Malaysia).

Kemarin perseroan melaporkan laba bersih US$ 176 juta (Rp 17,6 triliun) di semester pertama 2013. Laba ini melonjak 14.480% dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun lalu US$ 1,2 juta (Rp 12 miliar).

October 13, 2013

RI Sulit Bangun Kilang Minyak Baru, Karena Ditentang Mafia Minyak

Mafia minyak bukan internasional tapi dari dalam negeri sendiri. Pimpinan mafia minyak adalah Moh. Riza Chalid (MRC) yang juga pemilik Kidzania dan Air Asia Indonesia . Indonesia mungkin bisa membuat kilang minyak jika orang ini sudah mati. Presiden “baru” pun tidak akan akan dapt melawan dominasi MRC. MRC sulit dihadang karena aliran duitnya mengalir kemana mana, konon kabar direktur Pertamina jika dia panggil lewat telpon langsung menghadap, bayangkan ! Betapa MRC ini sangat berkuasanya untuk urusan energi di negeri ini. kita tunggu saja sampai krisis energi akut menimpa negeri ini.

RI Sulit Bangun Kilang Minyak Baru, Karena Ditentang Mafia Minyak
Rista Rama Dhany – detikfinance
Selasa, 13/08/2013 18:54 WIB

Jakarta – Kilang minyak Indonesia rata-rata berusia tua, paling muda adalah Kilang Balongan yang dibangun pada 1994. Saat ini sedang direncanakan pembangunan 3 kilang minyak, namun itu sulit karena mafia minyak internasional menentang.

Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, Indonesia saat ini sangat perlu tambahan kilang baru.

“Hampir 80% kebutuhan BBM dipasok dari impor, kilang kita usianya tua-tua. Jadi kebutuhan kilang minyak sangat mendesak, apalagi dengan terus meningkatnya kebutuhan BBM seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkap Djoko kepada detikFinance ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Namun, rencana pembangunan kilang tidak mudah, karena banyak yang menentang, terutama para mafia minyak internasional. “Kilang di mana pun dibangun, termasuk di Indonesia, pasti akan ditentang para mafia minyak internasional,” ujarnya.

Mengapa? karena ini akan menggantu pasar-pasar mereka selama ini.

“Kalau ada kilang dibangun di mana pun itu harga minyak bergejolak, ditentang banyak mafia, karena bisa menggangu pasar mereka, terutama yang di Singapura, di Arab. Apalagi Indonesia salah satu pasar mereka karena konsumsinya besar, kalau Indonesia punya kilang tambahan tentu impornya pasti berkurang,” tambah Djoko.

Contohnya seperti saat ini saja, Indonesia punya rencana membangun tiga kilang, namun ada berbagai macam kendalanya.

“Kilang kerjasama dengan investor dari Saudi Aramco, Kuawait banyak sekali permintaan insentif ini, keringan ini dan banyak lagi, kilang pemerintah sekarang mengantung karena Kementerian Keuangan belum menyetujui proyek kilang ini masuk dalam proyek multiyears,” ungkapnya.

“Kilang ini tergantung pemerintah, pembangunan kilang jangan dilihat dari nilai ekonomis atau untung bagi investor, tetapi untuk ketahanan energi Indonesia,” tandas Djoko.

October 2, 2013

Pemanfaatan Energi Terbarukan di Indonesia Selama 30 Tahun Mandek

Zulfi Suhendra – detikFinance
Rabu, 02/10/2013 17:16 WIB

Nusa Dua – Pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasific lainnya. Misalnya Jepang dan China, perkembangan energi terbarukan di kedua negara tersebut sangat pesat, sedangkan Indonesia cenderung stagnan.

Wakil Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Surya Darma mengatakan sejak tahun 1980-an Indonesia sudah memiliki roadmap mengenai diversifikasi energi termasuk energi terbarukan. Namun, hingga kini pengimplementasiannya dinilai masih sangat kurang.

“Kita sudah ada kebijakan penggunaan energi dari dulu untuk diversifikasi, prioritas energi terbarukan tapi kan implementasinya kan nggak. Kita dari tahun 80 sudah ada kebijakan umum bidang energi (KUBE) dan fokusnya juga itu. Itu ada 4, intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan kebijakan harga. Tapi semua nggak terlihat gitu. Masih ketinggalan,” kata Surya di acara APEC Conference on Clean, Renewable and Sustainable Use of Energy di Ayodya Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu (2/10/2013).

Surya menambahkan, lain halnya dengan Jepang. Mulai tahun 2002 lalu, Pemerintah Jepang telah menetapkan peraturan mengenai energi terbarukan. Jepang Tak membutuhkan waktu yang panjang, Jepang melesat 2 kali lipat dalam pengimplementasian sektor tersebut.

“Jepang merilis peraturan renewable energy portofolio standard tahun 2002, sekarang 2013 dia penggunaan energi terbarukan itu sudah 2 kali lipat. Kita kan nggak,” katanya.

Menurutnya di kawasan Asia Pasifik, negara yang paling terdepan urusan energi terbarukan adalah China. Surya mengatakan, China unggul dalam sebagian besar bidang energi terbarukan.

“China leading, dia pengguna energi fosil terbesar, batubara terbesar. Renewable energy-nya luar bias progres-nya. Energi surya dia bagus,” katanya.

Surya mengatakan, persoalan ini akan menjadi isu strategis yang dibahas dalam KTT APEC 2013. Negara-negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat dan negara lain yang sukses menerapkan kebijakan energi terbarukan harus bisa dijadikan contoh untuk Indonesia.

“Ya, bukan kiblat kita merea sih, tapi baiknya mereka dijadikan sebagai lesson-learned (pembelajaran),” tutupnya.

October 2, 2013

Dolar Tembus Rp 11.000, Kerugian Pertamina Jual Elpiji 12 Kg Tembus Rp 6 Triliun

“Salah dasar “memang urusan energi di negeri ini.  Tidak ada kebijakan energi yang tepat mulai dari urusan BBM, Gas, Elpiji, dan listrik.

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 02/10/2013 20:35 WIB

http://images.detik.com/content/2013/10/02/1034/203714_elpiji3202.jpg
Jakarta – Dampak melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berimbas pada membengkaknya kerugian PT Pertamina (Persero) dari penjualan gas elpiji khususnya 12 Kg.

Vice President Gas dan Gas Domestik PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu mengatakan kerugian Pertamina di bisnis gas elpiji bisa bakal lebih dari Rp 6 triliun.

“Kerugian jual gas elpiji bisa jebol lebih dari Rp 6 triliun, ini karena akibat kurs rupiah yang tembus Rp 11.000 per dolar AS, hitungan Pertamina tahun ini kan berdasarkan asumsi APBN dimana kurs ditetapkan Rp 9.800 per dolar AS,” ucap Gigih ditemui disela rapat dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (2/10/2013).

Padahal sejak awal Pertamina sudah memperkirakan kerugian Pertamina dibisnis gas elpiji khususnya 12 Kg hanya mencapai Rp 4-5 triliun. “Padahal sejak awal tahun kita sudah perkirakan kerugian Pertamina di bisnis gas elpiji mencapai Rp 4-5 triliun pada 2013,” ungkapnya.

PT Pertamina berharap agar pemerintah memberikan lampu hijau untuk menaikkan harga gas elpiji 12 Kg yang selama ini harganya disubsidi oleh Pertamina, Sementara itu kenyataannya subsidi Pertamina tersebut lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.

“Makanya kami berharap pemerintah memberikan izin untuk menaikkan harga gas elpiji 12 Kg,” ujarnya.

October 1, 2013

Ini 2 Upaya PLN Atasi Krisis Listrik di Sumatera

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Kamis, 26/09/2013 13:12 WIB

http://images.detik.com/content/2013/09/26/1034/131705_pemadamandalam.jpg

Jakarta – Wilayah Sumatera Utara saat ini kerap terjadi pemadaman listrik akibat defisit pasokan listrik, ini upaya jangka pendek yang dilakukan PT PLN (Persero).

Menejer Senior Komunikasi PLN Bambang Dwiyanto mengatakan, upaya jangka pendek yang dapat dilakukan PLN untuk mengatasi defisit ini seperti mendatangkan mesin pembangkit diesel (genset).

“PLN mendatangkan mesin-mesin pembangkit diesel/genset tambahan ke Sumatera Utara. Saat ini tambahan pembangkit diesel total sebesar 150 megawatt (MW) sedang dalam perjalanan menuju Medan. Secara bertahap akan mulai beroperasi pada Oktober 2013,” ucap Bambang dalam surat elektroniknya kepada detikFinance, Kamis (26/9/2013).

Bambang menambahkan upaya jangka pendek lainnya, PLN mendesak agar kontraktor PLTU 10.000 MW tahap-I yakni PLTU Nagan Raya, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Teluk Sirih untuk segera menyelesaikan proyek pembangkit.

“PLN mendesak kontraktor PLTU 10.000 MW untuk secepatnya menyelesaikan proyek pembangkit. Saat ini PLTU Nagan Raya 1 x 110 MW sudah memasuki masa tes dan commissioning dan dijadwalkan beroperasi komersial pada awal November 2013,” ungkapnya.

Bambang mengakui, banyak PLTU dari Fast Track Program (FTP) 10.000 MW tahap 1 tidak berjalan sesuai rencana.

“Penyebabnya macam-macam, ada karena kontraktornya kurang perform, masalah pembebasan lahan proyek, masalah sosial dan hambatan komunikasi dengan beda bahasa, menyumbang andil besar terhadap terlambatnya penyelesaian proyek-proyek PLTU,” jelasnya.

Apalagi kata Bambang, defisit daya listrik di Sumatera Utara tambah besar karena PLN harus melakukan perawatan beberapa pembangkit listrik.

“Setiap 100 ribu jam yang sudah dijalani oleh mesin harus dilakukan pemeliharaan untuk memperpanjang masa operasinya. Kondisi salah satu unit di PLTGU Belawan bahkan sudah mencapai 140 ribu jam. Untuk menjaga kinerja mesin tersebut diperlukan pemeliharaan selama 65 hari,” kata Bambang.(rrd/hen)

2 Penyebab Sumatera Utara Krisis Listrik

Rista Rama Dhany – detikfinance
Kamis, 26/09/2013 11:47 WIB

http://images.detik.com/content/2013/09/26/1034/pemadamandalam.jpg

Jakarta – Saat ini hampir setiap hari masyarakat di Sumatera Utara harus menghadapi padamnya aliran listrik di rumahnya, hal ini karena Sumatera Utara sekarang sedang krisis listrik.

Manager Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto mengatakan saat ini sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara sedang mengalami defisit daya. Ada dua penyebab defisit.

“Ada dua penyebab di Sumatera Bagian Utara saat ini defisit daya listrik, yakni tingginya pertumbuhan listrik dan kapasitas pembangkit tidak cukup,” ucap Bambang dalam surat elektroniknya kepada detikFinance, Kamis (25/9/2013).

Menurut Bambang, secara umum permintaan listrik saat ini melonjak drastis. Penyebab tingginya permintaan listrik ini akibat efek dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga masyarakat yang dulunya cukup pakai kipas angin tambah menggunakan AC (Air Conditioner)

“Sebagai gambaran pada 2012, dari rencana pertumbuhan listrik rata-rata nasional 7,5% realisasinya pertumbuhan mencapai 10%, bahkan di Sumatera pertumbuhannya lebih tinggi lagi hingga mencapai 15%,” ungkap Bambang.

Kedua yang menyebabkan kondisi defisit daya listrik di Sumatera, karena pertumbuhan permintaan listrik yang tinggi tersebut tidak diimbang dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit yang cukup.

“PLN sebenarnya sudah mengantisipasi pertumbuhan listrik sesuai rencana dengan melakukan pembangunan pembangkit melalui program percepatan 10.000 Megawatt (MW) tahap I (FTP-1),” kata Bambang.

Bahkan untuk wilayah Sumatera Bagian Utara, ada 3 PLTU yang dibangun dari FTP-1, yakni PLTU Nagan Raya di Aceh, PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara dan PLTU Teluk Sirih di Sumatera Barat.

“Namun ternyata pembangunan ketika PLTU ini tidak berjalan sesuai rencana. Kontraktor pelaksana pembangunan pembangkit tersebut tidak bisa menyelesaikan proyeknya sesuai jadwal. Sementara di sisi pertumbuhan permintaan melonjak lebih tinggi dari rencana sehingga terjadi defisit pada sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Timur,” ucap Bambang.
(rrd/hen)

September 30, 2013

Kurangi Impor Dengan Bangun Kilang, Bukan Beralih Ke Nabati!

  Yang mau bangun kilang hanya wacana saja.. sudah tunggu 5 tahun ..masih belum ada titik terang.

Halangan dari  Mafia Impor BBM terlampau kuat. Jika Pertamina berhasil mengoperasikan kilang minyak lagi, maka si Mafia Impor (mr Moh Riza) bakal kehilangan penghasilan.

 

 

Monday, September 30, 2013       13:35 WIB

Kilang minyak (tender-indonesia.com)

Ipotnews - Untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) pemerintah lebih tepat membangun kilang, dengan memberikan insentif bagi investor yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Bukan dengan mengalihkan ke bahan bakar nabati (BBN).

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Priagung Rakhmanto, mengatakan saat ini banyak negara yang berlomba-lomba memberikan insentif bagi investor yang tertarik membangun kilang, karena dengan kilang negara tersebut bisa mengolah minyak mentah sendiri.

“Kalau negara lain berlomba-lomba memberikan insentif kilang, tapi Indonesia tidak, padahal kilang lebih menjanjikan,” ujar Priagung di Jakarta, Senin (30/9).

Pemerintah disarankan untuk berkaca pada pemerintah China dan India, yang sangat menyadari ada peningkatkan konsumsi BBM. Tanpa berpikir panjang kedua negara tersebut langsung membangun kilang.

Sedangkan kebijakan pemerintah yang menggalakkan BBN untuk mengurangi impor dinilai Priagung merupakan kebijakan main-main, karena tidak memberikan efek apapun terkait ketahanan energi nasional, tidak seperti kilang. “Paket kebijakan itu basa basi, seolah itu `do something` padahal itu tidak ada,” ujarnya.

Selain itu, menurut Priagung, saat ini urusan politik telah masuk ke ranah ketahanan energi nasional, sehingga menyebabkan program pemerintah terkait kebijakan energi nasional tak berkembang.

Sebelumnya, rencana pembangunan kilang Kuwait Petroleum dan Saudi Aramco terlunta-lunta karena pemerintah menilai insentif yang mereka minta terlalu besar.(Rifai/ha)

September 23, 2013

Dapat Hibah Saham, Banyuwangi Bentuk BUMD Tambang

Senin, 23 September 2013 | 15:11 WIB

Dapat Hibah Saham, Banyuwangi Bentuk BUMD Tambang

REUTERS/Neil Chatterjee

TEMPO.CO, Banyuwangi – Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi, Jawa Timur, Handoko, mengatakan pemerintah kabupaten harus membentuk badan usaha milik daerah untuk mengelola saham tambang dari PT Merdeka Serasi Jaya. Kewajiban itu sebagai tindak lanjut hibah saham yang diterima Banyuwangi dari perusahaan swasta tersebut. “Harus dikelola terpisah melalui BUMD,” kata Handoko kepada Tempo, Senin, 23 September 2013.

Menurut Handoko, pembentukan BUMD itu merupakan hasil dari konsultasi ke Biro Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum DPRD menyetujui perubahan Peraturan Daerah Nomor 13/2007 tentang Penyertaan Modal. Anggota Badan Legislasi, kata dia, telah berkonsultasi ke kedua kementerian itu pada pekan lalu.

Selain harus membentuk BUMD, kata dia, pemerintah Banyuwangi juga harus siap bila ternyata pengelolaan tambang emas merugi. Setelah berkonsultasi, kata Handoko, Badan Legislasi berencana memanggil komisaris dan direksi PT Merdeka Serasi Jaya untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai pemberiaan saham.

PT Merdeka Serasi Jaya memberikan 10 persen sahamnya kepada Pemkab Banyuwangi. Nilai saham tersebut setara Rp 10 miliar yang dikonversi dengan 10 ribu lembar saham milik perusahaan itu. Bupati Banyuwangi kemudian mengajukan perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2007 sebagai dasar hukum untuk menampung hibah saham tersebut.

PT Merdeka adalah perusahaan yang memiliki 100 persen saham PT Bumi Suksesindo, pemegang kuasa eksplorasi pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. Kandungan mineral di gunung itu diklaim memiliki cadangan emas 1 miliar ton dengan kadar tembaga 0,6 persen. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 50 triliun.

Kordinator Jaringan Advokasi Tambang, Hendrik Siregar, mengatakan tambang emas akan merusak lingkungan. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari BUMD tambang itu, kata dia, akan habis mengurusi kerusakan atau bencana yang terjadi. “Padahal, pendapatan dari tambang tidak seberapa jika dibandingkan dengan biaya pemulihan lingkungannya,” kata Hendrik.

Pemerintah Banyuwangi terancam menguras APBD bila di kemudian hari ternyata ada proses akuisisi saham atau perusahaan pemilik saham terbesar menambahkan modal kesertaannya yang membuat pemilik saham lain mengecil dan terus mengecil hingga tak punya lagi. “Bayangkan jika itu dilakukan saat perusahaan sudah mulai masuk ke titik puncak produksi,” kata Hendrik.

IKA NINGTYAS

September 20, 2013

BPK: 196 Ribu Hektare Bekas Tambang Menganga

Pengusaha tambang = perusak= perampok ( tidak bayar pajak) = SAMPAH
JUM’AT, 20 SEPTEMBER 2013 | 22:15 WIB

BPK: 196 Ribu Hektare Bekas Tambang Menganga

Ilustrasi tambang batubara. ANTARA/Muhammad Adimaja

 

TEMPO.COJakarta – Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Masykur Musa, mengatakan masalah tambang bukan hanya pada penguasaan asing, tapi juga masalah reklamasi pasca tambang. Menurut dia, audit tambang batu bara di Kalimantan pada  2010 dan 2011 memberikan petunjuk yang masalah tersebut.
Dia mencontohkan, dari 247 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, 64 perusahaan tidak membuat rencana reklamasi pasca tambang. “Ada 73 perusahaan tak setor dana jaminan reklamasi, “ kata Ali Masykur dalam International Seminar and Workshop on Wetlands Environmental Management  di Universitas Lambung Amangkurat Banjarmasin, Jum’at, 20 September 2013.
Menurut dia, dari areal bekas penambangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas 100 ribu hektare, baru  4730 hektare yang direklamasi alias tak lagi menganga. “Sungguh menyedihkan,” kata dia dalam rilis yang dikirim hari ini.
Menurut peserta konvensi Partai Demokrat itu, jika izin tambang diobral dan reklamasi tidak dilakukan sangat mungkin beberapa tahun ke depan Indonesia bisa gelap-gulita. Apalagi, jika energi baru terbarukan tidak dikembangkan. “Eksplorasi tambang yang berlebihan bisa merugikan generasi masa depan,” ujarnya.
Saat ini, menurut Ali, perusahaan asing pemegang izin pertambangan pada migas mencapai 70 persen. Sedangkan Pertamina, kata dia, hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. “ Sisanya, 13 persen shareperusahaan swasta nasional,” ujarnya.
NURHASIM

September 18, 2013

SBY Minta Perusahaan Jepang Pasok Kebutuhan Gas di Indonesia

dulu Gas Bumi Indonesia main diexport saja (terutama pemerintahan  Megawati  mengekspor dengan harga murah!) mengejar komisi dan rente. Sekarang presiden harus “ngemis” ke perusahan Jepang agar negeri ini dipasok gas 

 

 

Inpex telah menginvestasikan sekitar US$21 miliar di Indonesia.

ddd
Rabu, 18 September 2013, 12:16Arinto Tri Wibowo, R. Jihad Akbar
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.(ANTARA/Andika Wahyu)

VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Inpex Corporation, Toshiaki Kitamura, di kantornya, Rabu 18 September 2013. Perusahaan minyak dan gas bumi asal Jepang tersebut menegaskan kembali komitmen investasinya di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan kondisi dan situasi yang sedang dihadapi Indonesia. Khususnya, upaya yang dilakukan pemerintah RI guna meredam dampak dari krisis ekonomi yang terjadi saat ini.

“Kami telah melakukan banyak hal dan berharap Inpex bersama pemerintah dapat meningkatkan kerja sama,” ujarnya.

Presiden mengatakan, setiap peluang kerja sama antara kedua pihak, harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Khususnya dalam mempertahankan tetap tumbuhnya ekonomi Indonesia.

Karena itu, menurut SBY, sebagai salah satu perusahaan yang telah lama berinvestasi di Indonesia, Inpex harus ikut berperan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi itu.

“Masyarakat Indonesia akan memonitor apa kerja kami. Baik dari sisi pemerintah maupun kerja sama dengan perusahaan asing,” tutur Yudhoyono.

Dalam kesempatan tersebut, Kitamura menegaskan komitmen perusahaan dalam kegiatan investasinya di Indonesia. Khususnya dalam penggarapan proyek Abadi LNG di blok Masela, Maluku.

Sebagai operator proyek, Inpex bekerja sama dengan Shell, mengembangkan lapangan gas Abadi yang disebut green-field project. Proyek Abadi menargetkan produksi awal LNG sebesar 2,5 juta ton per tahun, dengan jangka waktu 30 tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, mengatakan, Kitamura telah melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek tersebut kepada Presiden. Selain blok Masela, ada beberapa proyek lagi yang sedang dikerjakan.

“Yang besar ada dua, satu lagi investasi di blok Mahakam bersama Total,” tambahnya.

Proyek Tambahan

Perusahaan tersebut telah lebih dari 47 tahun beroperasi di Indonesia. Inpex telah melaksanakan 41 proyek migas dan saat ini aktif mengerjakan 12 proyek tambahan yang mencakup kegiatan eksplorasi.

Dia menambahkan, Presiden dalam pertemuan itu kembali menegaskan keseriusan perusahaan tersebut dalam eksplorasi gas di Indonesia. Upaya itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri yang terus bertambah setiap tahun.

“Kita perlu gas lebih banyak. Perusahaan diminta mendorong produksinya, sehingga bisasupport industri domestik,” tandasnya.

Sebagai hasil dari aktivitas bisnisnya di sektor minyak dan gas bumi Indonesia, Inpex telah menginvestasikan sekitar US$21 miliar. Ini menjadikan Inpex sebagai salah satu investor Jepang terbesar di Indonesia. (ren)

 

© VIVA.co.id   |   Share :  

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers