Archive for ‘Energy’

October 2, 2013

Dolar Tembus Rp 11.000, Kerugian Pertamina Jual Elpiji 12 Kg Tembus Rp 6 Triliun

“Salah dasar “memang urusan energi di negeri ini.  Tidak ada kebijakan energi yang tepat mulai dari urusan BBM, Gas, Elpiji, dan listrik.

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 02/10/2013 20:35 WIB

http://images.detik.com/content/2013/10/02/1034/203714_elpiji3202.jpg
Jakarta – Dampak melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berimbas pada membengkaknya kerugian PT Pertamina (Persero) dari penjualan gas elpiji khususnya 12 Kg.

Vice President Gas dan Gas Domestik PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu mengatakan kerugian Pertamina di bisnis gas elpiji bisa bakal lebih dari Rp 6 triliun.

“Kerugian jual gas elpiji bisa jebol lebih dari Rp 6 triliun, ini karena akibat kurs rupiah yang tembus Rp 11.000 per dolar AS, hitungan Pertamina tahun ini kan berdasarkan asumsi APBN dimana kurs ditetapkan Rp 9.800 per dolar AS,” ucap Gigih ditemui disela rapat dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (2/10/2013).

Padahal sejak awal Pertamina sudah memperkirakan kerugian Pertamina dibisnis gas elpiji khususnya 12 Kg hanya mencapai Rp 4-5 triliun. “Padahal sejak awal tahun kita sudah perkirakan kerugian Pertamina di bisnis gas elpiji mencapai Rp 4-5 triliun pada 2013,” ungkapnya.

PT Pertamina berharap agar pemerintah memberikan lampu hijau untuk menaikkan harga gas elpiji 12 Kg yang selama ini harganya disubsidi oleh Pertamina, Sementara itu kenyataannya subsidi Pertamina tersebut lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.

“Makanya kami berharap pemerintah memberikan izin untuk menaikkan harga gas elpiji 12 Kg,” ujarnya.

October 1, 2013

Ini 2 Upaya PLN Atasi Krisis Listrik di Sumatera

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Kamis, 26/09/2013 13:12 WIB

http://images.detik.com/content/2013/09/26/1034/131705_pemadamandalam.jpg

Jakarta – Wilayah Sumatera Utara saat ini kerap terjadi pemadaman listrik akibat defisit pasokan listrik, ini upaya jangka pendek yang dilakukan PT PLN (Persero).

Menejer Senior Komunikasi PLN Bambang Dwiyanto mengatakan, upaya jangka pendek yang dapat dilakukan PLN untuk mengatasi defisit ini seperti mendatangkan mesin pembangkit diesel (genset).

“PLN mendatangkan mesin-mesin pembangkit diesel/genset tambahan ke Sumatera Utara. Saat ini tambahan pembangkit diesel total sebesar 150 megawatt (MW) sedang dalam perjalanan menuju Medan. Secara bertahap akan mulai beroperasi pada Oktober 2013,” ucap Bambang dalam surat elektroniknya kepada detikFinance, Kamis (26/9/2013).

Bambang menambahkan upaya jangka pendek lainnya, PLN mendesak agar kontraktor PLTU 10.000 MW tahap-I yakni PLTU Nagan Raya, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Teluk Sirih untuk segera menyelesaikan proyek pembangkit.

“PLN mendesak kontraktor PLTU 10.000 MW untuk secepatnya menyelesaikan proyek pembangkit. Saat ini PLTU Nagan Raya 1 x 110 MW sudah memasuki masa tes dan commissioning dan dijadwalkan beroperasi komersial pada awal November 2013,” ungkapnya.

Bambang mengakui, banyak PLTU dari Fast Track Program (FTP) 10.000 MW tahap 1 tidak berjalan sesuai rencana.

“Penyebabnya macam-macam, ada karena kontraktornya kurang perform, masalah pembebasan lahan proyek, masalah sosial dan hambatan komunikasi dengan beda bahasa, menyumbang andil besar terhadap terlambatnya penyelesaian proyek-proyek PLTU,” jelasnya.

Apalagi kata Bambang, defisit daya listrik di Sumatera Utara tambah besar karena PLN harus melakukan perawatan beberapa pembangkit listrik.

“Setiap 100 ribu jam yang sudah dijalani oleh mesin harus dilakukan pemeliharaan untuk memperpanjang masa operasinya. Kondisi salah satu unit di PLTGU Belawan bahkan sudah mencapai 140 ribu jam. Untuk menjaga kinerja mesin tersebut diperlukan pemeliharaan selama 65 hari,” kata Bambang.(rrd/hen)

2 Penyebab Sumatera Utara Krisis Listrik

Rista Rama Dhany – detikfinance
Kamis, 26/09/2013 11:47 WIB

http://images.detik.com/content/2013/09/26/1034/pemadamandalam.jpg

Jakarta – Saat ini hampir setiap hari masyarakat di Sumatera Utara harus menghadapi padamnya aliran listrik di rumahnya, hal ini karena Sumatera Utara sekarang sedang krisis listrik.

Manager Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto mengatakan saat ini sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara sedang mengalami defisit daya. Ada dua penyebab defisit.

“Ada dua penyebab di Sumatera Bagian Utara saat ini defisit daya listrik, yakni tingginya pertumbuhan listrik dan kapasitas pembangkit tidak cukup,” ucap Bambang dalam surat elektroniknya kepada detikFinance, Kamis (25/9/2013).

Menurut Bambang, secara umum permintaan listrik saat ini melonjak drastis. Penyebab tingginya permintaan listrik ini akibat efek dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga masyarakat yang dulunya cukup pakai kipas angin tambah menggunakan AC (Air Conditioner)

“Sebagai gambaran pada 2012, dari rencana pertumbuhan listrik rata-rata nasional 7,5% realisasinya pertumbuhan mencapai 10%, bahkan di Sumatera pertumbuhannya lebih tinggi lagi hingga mencapai 15%,” ungkap Bambang.

Kedua yang menyebabkan kondisi defisit daya listrik di Sumatera, karena pertumbuhan permintaan listrik yang tinggi tersebut tidak diimbang dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit yang cukup.

“PLN sebenarnya sudah mengantisipasi pertumbuhan listrik sesuai rencana dengan melakukan pembangunan pembangkit melalui program percepatan 10.000 Megawatt (MW) tahap I (FTP-1),” kata Bambang.

Bahkan untuk wilayah Sumatera Bagian Utara, ada 3 PLTU yang dibangun dari FTP-1, yakni PLTU Nagan Raya di Aceh, PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara dan PLTU Teluk Sirih di Sumatera Barat.

“Namun ternyata pembangunan ketika PLTU ini tidak berjalan sesuai rencana. Kontraktor pelaksana pembangunan pembangkit tersebut tidak bisa menyelesaikan proyeknya sesuai jadwal. Sementara di sisi pertumbuhan permintaan melonjak lebih tinggi dari rencana sehingga terjadi defisit pada sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Timur,” ucap Bambang.
(rrd/hen)

September 30, 2013

Kurangi Impor Dengan Bangun Kilang, Bukan Beralih Ke Nabati!

  Yang mau bangun kilang hanya wacana saja.. sudah tunggu 5 tahun ..masih belum ada titik terang.

Halangan dari  Mafia Impor BBM terlampau kuat. Jika Pertamina berhasil mengoperasikan kilang minyak lagi, maka si Mafia Impor (mr Moh Riza) bakal kehilangan penghasilan.

 

 

Monday, September 30, 2013       13:35 WIB

Kilang minyak (tender-indonesia.com)

Ipotnews - Untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) pemerintah lebih tepat membangun kilang, dengan memberikan insentif bagi investor yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Bukan dengan mengalihkan ke bahan bakar nabati (BBN).

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Priagung Rakhmanto, mengatakan saat ini banyak negara yang berlomba-lomba memberikan insentif bagi investor yang tertarik membangun kilang, karena dengan kilang negara tersebut bisa mengolah minyak mentah sendiri.

“Kalau negara lain berlomba-lomba memberikan insentif kilang, tapi Indonesia tidak, padahal kilang lebih menjanjikan,” ujar Priagung di Jakarta, Senin (30/9).

Pemerintah disarankan untuk berkaca pada pemerintah China dan India, yang sangat menyadari ada peningkatkan konsumsi BBM. Tanpa berpikir panjang kedua negara tersebut langsung membangun kilang.

Sedangkan kebijakan pemerintah yang menggalakkan BBN untuk mengurangi impor dinilai Priagung merupakan kebijakan main-main, karena tidak memberikan efek apapun terkait ketahanan energi nasional, tidak seperti kilang. “Paket kebijakan itu basa basi, seolah itu `do something` padahal itu tidak ada,” ujarnya.

Selain itu, menurut Priagung, saat ini urusan politik telah masuk ke ranah ketahanan energi nasional, sehingga menyebabkan program pemerintah terkait kebijakan energi nasional tak berkembang.

Sebelumnya, rencana pembangunan kilang Kuwait Petroleum dan Saudi Aramco terlunta-lunta karena pemerintah menilai insentif yang mereka minta terlalu besar.(Rifai/ha)

September 23, 2013

Dapat Hibah Saham, Banyuwangi Bentuk BUMD Tambang

Senin, 23 September 2013 | 15:11 WIB

Dapat Hibah Saham, Banyuwangi Bentuk BUMD Tambang

REUTERS/Neil Chatterjee

TEMPO.CO, Banyuwangi – Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi, Jawa Timur, Handoko, mengatakan pemerintah kabupaten harus membentuk badan usaha milik daerah untuk mengelola saham tambang dari PT Merdeka Serasi Jaya. Kewajiban itu sebagai tindak lanjut hibah saham yang diterima Banyuwangi dari perusahaan swasta tersebut. “Harus dikelola terpisah melalui BUMD,” kata Handoko kepada Tempo, Senin, 23 September 2013.

Menurut Handoko, pembentukan BUMD itu merupakan hasil dari konsultasi ke Biro Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum DPRD menyetujui perubahan Peraturan Daerah Nomor 13/2007 tentang Penyertaan Modal. Anggota Badan Legislasi, kata dia, telah berkonsultasi ke kedua kementerian itu pada pekan lalu.

Selain harus membentuk BUMD, kata dia, pemerintah Banyuwangi juga harus siap bila ternyata pengelolaan tambang emas merugi. Setelah berkonsultasi, kata Handoko, Badan Legislasi berencana memanggil komisaris dan direksi PT Merdeka Serasi Jaya untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai pemberiaan saham.

PT Merdeka Serasi Jaya memberikan 10 persen sahamnya kepada Pemkab Banyuwangi. Nilai saham tersebut setara Rp 10 miliar yang dikonversi dengan 10 ribu lembar saham milik perusahaan itu. Bupati Banyuwangi kemudian mengajukan perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2007 sebagai dasar hukum untuk menampung hibah saham tersebut.

PT Merdeka adalah perusahaan yang memiliki 100 persen saham PT Bumi Suksesindo, pemegang kuasa eksplorasi pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. Kandungan mineral di gunung itu diklaim memiliki cadangan emas 1 miliar ton dengan kadar tembaga 0,6 persen. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 50 triliun.

Kordinator Jaringan Advokasi Tambang, Hendrik Siregar, mengatakan tambang emas akan merusak lingkungan. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari BUMD tambang itu, kata dia, akan habis mengurusi kerusakan atau bencana yang terjadi. “Padahal, pendapatan dari tambang tidak seberapa jika dibandingkan dengan biaya pemulihan lingkungannya,” kata Hendrik.

Pemerintah Banyuwangi terancam menguras APBD bila di kemudian hari ternyata ada proses akuisisi saham atau perusahaan pemilik saham terbesar menambahkan modal kesertaannya yang membuat pemilik saham lain mengecil dan terus mengecil hingga tak punya lagi. “Bayangkan jika itu dilakukan saat perusahaan sudah mulai masuk ke titik puncak produksi,” kata Hendrik.

IKA NINGTYAS

September 20, 2013

BPK: 196 Ribu Hektare Bekas Tambang Menganga

Pengusaha tambang = perusak= perampok ( tidak bayar pajak) = SAMPAH
JUM’AT, 20 SEPTEMBER 2013 | 22:15 WIB

BPK: 196 Ribu Hektare Bekas Tambang Menganga

Ilustrasi tambang batubara. ANTARA/Muhammad Adimaja

 

TEMPO.COJakarta – Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Masykur Musa, mengatakan masalah tambang bukan hanya pada penguasaan asing, tapi juga masalah reklamasi pasca tambang. Menurut dia, audit tambang batu bara di Kalimantan pada  2010 dan 2011 memberikan petunjuk yang masalah tersebut.
Dia mencontohkan, dari 247 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, 64 perusahaan tidak membuat rencana reklamasi pasca tambang. “Ada 73 perusahaan tak setor dana jaminan reklamasi, “ kata Ali Masykur dalam International Seminar and Workshop on Wetlands Environmental Management  di Universitas Lambung Amangkurat Banjarmasin, Jum’at, 20 September 2013.
Menurut dia, dari areal bekas penambangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas 100 ribu hektare, baru  4730 hektare yang direklamasi alias tak lagi menganga. “Sungguh menyedihkan,” kata dia dalam rilis yang dikirim hari ini.
Menurut peserta konvensi Partai Demokrat itu, jika izin tambang diobral dan reklamasi tidak dilakukan sangat mungkin beberapa tahun ke depan Indonesia bisa gelap-gulita. Apalagi, jika energi baru terbarukan tidak dikembangkan. “Eksplorasi tambang yang berlebihan bisa merugikan generasi masa depan,” ujarnya.
Saat ini, menurut Ali, perusahaan asing pemegang izin pertambangan pada migas mencapai 70 persen. Sedangkan Pertamina, kata dia, hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. “ Sisanya, 13 persen shareperusahaan swasta nasional,” ujarnya.
NURHASIM

September 18, 2013

SBY Minta Perusahaan Jepang Pasok Kebutuhan Gas di Indonesia

dulu Gas Bumi Indonesia main diexport saja (terutama pemerintahan  Megawati  mengekspor dengan harga murah!) mengejar komisi dan rente. Sekarang presiden harus “ngemis” ke perusahan Jepang agar negeri ini dipasok gas 

 

 

Inpex telah menginvestasikan sekitar US$21 miliar di Indonesia.

ddd
Rabu, 18 September 2013, 12:16Arinto Tri Wibowo, R. Jihad Akbar
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.(ANTARA/Andika Wahyu)

VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Inpex Corporation, Toshiaki Kitamura, di kantornya, Rabu 18 September 2013. Perusahaan minyak dan gas bumi asal Jepang tersebut menegaskan kembali komitmen investasinya di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan kondisi dan situasi yang sedang dihadapi Indonesia. Khususnya, upaya yang dilakukan pemerintah RI guna meredam dampak dari krisis ekonomi yang terjadi saat ini.

“Kami telah melakukan banyak hal dan berharap Inpex bersama pemerintah dapat meningkatkan kerja sama,” ujarnya.

Presiden mengatakan, setiap peluang kerja sama antara kedua pihak, harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Khususnya dalam mempertahankan tetap tumbuhnya ekonomi Indonesia.

Karena itu, menurut SBY, sebagai salah satu perusahaan yang telah lama berinvestasi di Indonesia, Inpex harus ikut berperan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi itu.

“Masyarakat Indonesia akan memonitor apa kerja kami. Baik dari sisi pemerintah maupun kerja sama dengan perusahaan asing,” tutur Yudhoyono.

Dalam kesempatan tersebut, Kitamura menegaskan komitmen perusahaan dalam kegiatan investasinya di Indonesia. Khususnya dalam penggarapan proyek Abadi LNG di blok Masela, Maluku.

Sebagai operator proyek, Inpex bekerja sama dengan Shell, mengembangkan lapangan gas Abadi yang disebut green-field project. Proyek Abadi menargetkan produksi awal LNG sebesar 2,5 juta ton per tahun, dengan jangka waktu 30 tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, mengatakan, Kitamura telah melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek tersebut kepada Presiden. Selain blok Masela, ada beberapa proyek lagi yang sedang dikerjakan.

“Yang besar ada dua, satu lagi investasi di blok Mahakam bersama Total,” tambahnya.

Proyek Tambahan

Perusahaan tersebut telah lebih dari 47 tahun beroperasi di Indonesia. Inpex telah melaksanakan 41 proyek migas dan saat ini aktif mengerjakan 12 proyek tambahan yang mencakup kegiatan eksplorasi.

Dia menambahkan, Presiden dalam pertemuan itu kembali menegaskan keseriusan perusahaan tersebut dalam eksplorasi gas di Indonesia. Upaya itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri yang terus bertambah setiap tahun.

“Kita perlu gas lebih banyak. Perusahaan diminta mendorong produksinya, sehingga bisasupport industri domestik,” tandasnya.

Sebagai hasil dari aktivitas bisnisnya di sektor minyak dan gas bumi Indonesia, Inpex telah menginvestasikan sekitar US$21 miliar. Ini menjadikan Inpex sebagai salah satu investor Jepang terbesar di Indonesia. (ren)

 

© VIVA.co.id   |   Share :  

 

September 13, 2013

Pertamina Tambah 19 Unit Armada Kapal Baru

Headline

(Foto : inilah.com)
Oleh: Ranto Rajagukguk
ekonomi – Jumat, 13 September 2013 | 16:21 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Pertamina (Persero) melakukan pergantian armada kapal yang sudah tua dengan menyiapkan anggaran US$ 2,46 miliar. Kapal yang disiapkan berjumlah 19 unit.

Penyediaan armada kapal ini bertujuan untuk mengangkut minyak mentah, Bahan Bakar Minyak (BBM), mau pun elpiji dalam rencana jangka panjang unit bisnis dari 2012-2016. Asisten Manajer Ship Building Support Pertamina, Muhammad Irfan mengatakan, pengadaan 19 kapal menggunakan anggaran belanja modal Pertamina (capital expenditure/capex).

“Armada kapal Pertamina hampir 60%-70% buatan lama. Makanya kami berusaha memperbaharui yang sudah terencana dalam rencana jangka panjang unit bisnis shipping dari 2012 hingga 2016,” kata Irfan, Jumat (13/9/2013).

Irfan membeberkan, 19 kapal tersebut antara lain enam unit kapal GP pergantian kapal time charter dengan kapasitas 17.500 Long Ton Death Weight (LTDW). Enam unit ini membutuhkan dana mencapai US$ 165 juta. Kemudian pengadaan dua unit kapal tanker untuk lube base oil dengan anggaran sebesar US$ 28 juta.

Selanjutnya, pengadaan satu unit kapal tanker dengan kapasitas 85 ribu LTDW dengan harga sebesar US$ 62 juta. Selain itu pembangunan kapal LPF dengan kapasitas 5000 CuM yang menghabiskan dana US$ 21 juta. Ada pun pengadaan tiga unit kapal tanker small dengan anggaran US$ 28 juta, pengadaan satu unit tanker GP yang membutuhkan dana US$ 29 juta, serta pengadaan satu unit tanker medium range dengan sebesar US$ 38 juta.

Pertamina juga akan menambah kapal untuk pengadaan satu unit tanker medium range dengan menghabiskan capex US$ 38 juta dan pengadaan satu unit tanker VLCC sebesar US$ 141 juta. Kemudian penambahan pengadaan satu unit tanker Aframax yang menghabiskan anggaran sebesar US$ 70 juta, lalu pengadaan dua unit tanker small-I senilai US$ 24 juta.

Empat armada sisanya yakni, dua unit tanker small-I senilai US$ 24,3juta serta satu unit tanker medium range senilai US$ 38,6 juta dan satu unit kapal LNG yang memakan biaya sebesar US$ 1,7 juta. “Jadi total semua diperkirakan menghabiskan capex dari 2012 hingga 2016 sebesar US$ 2,46 miliar,” kata Irfan. [mel]

September 11, 2013

Jamin Stok, Pertamina Akuisisi Polytama Propindo

 
 
 
Oleh: Sri Wulandari
ekonomi – Senin, 9 September 2013 | 13:56 WIB
 

INILAH.COM, Jakarta – PT Polytama Propindo (Polytama) menunggu langkah tegas Pertamina untuk mengakuisisi pabrik polipropilinne milik Polytama.

“Opsi akuisisi ini bisa menjadi sinergi positif untuk jaminan pasokan bahan baku. Soal bagaimana mekanisme akuisisinya, masih dalam proses pembahasan,” tutur Didik Susilo, Direktur Utama PT Polytama Propindo, dalam siaran pers, Senin (9/9;2013).

Pabrik Polipropilena terbesar kedua di Indonesia yang berlokasi di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, ini memiliki kapasitas terpasang hingga 240 ribu metrik ton (MT) per tahun. Di tahap awal beroperasinya Polytama dimulai dengan kerjasama maklon dengan PT Bukitmega Masabadi. Meski dua tahun tidak berproduksi, tapi dengan dukungan tenaga kerja Polytama tetap mampu melakukan perawatan fasilitas pabrik yang ada.

“Kami bisa menjalankan kerjasama dengan Bukitmega Masabadi dengan lancar. Dengan kapasitas produksi sekitar 240 ribu MT/tahun, kami targetkan bisa mengisi pangsa pasar sekitar 20%,” ujar Didik.

Menurut Didik, dengan inovasi dan upaya-upaya pengembangan yang dilakukan perusahaan, di akhir tahun 2013 nanti Polytama sudah mampu beroperasi normal (tidak bergantung skema tolling). “Sementara itu, kami dalam persiapan menambah unit extruder baru untuk memaksimalkan kapasitas produksi. Untuk itu dibutuhkan dana sekitar US$ 8 juta,” katanya.

Saat ini, kebutuhan polipropilena Nasional mencapai 1 juta MT per tahunnya. Sedangkan, kapasitas pasokan lokal maksimal 800 ribu MT per tahun yang dipasok tiga produsen yaitu Chandra Asri, Polytama Propindo dan Pertamina. Artinya, sisa kebutuhan harus diimpor. “Dengan beroperasinya Polytama secara penuh, impor bisa ditekan setara kapasitasnya, dengan perkiraan nilai mencapai US$ 300-US$400 juta.

Sejak beroperasi kembali pada Februari 2013 lalu, PT Polytama Propindo (Polytama) terus menggebrak. Salah satunya adalah menjaga keterjaminan pasokan bahan baku propilena yang menjadi kunci keberlangsungan perusahaan. Selain itu, Polytama juga melaku restrukturisasi keuangan dan mengupayakan penyediaan dana segar.

September 6, 2013

Pertamina Siap Ambil Alih

JUMAT, 6 SEPTEMBER 2013

kompas logo

TENDER MINYAK

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) siap mengambil alih pelaksanaan tender minyak bagian negara yang saat ini dipegang Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Implementasi tender minyak itu harus transparan dan mengikuti sistem yang saat ini diterapkan Pertamina.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, Kamis (5/9), di Jakarta, pelaksanaan tender minyak bagian negara oleh Pertamina akan mengoptimalkan kilang domestik. Jika itu dilaksanakan Pertamina, tender minyak bagian negara itu tak boleh mengubah sistem yang sudah ada, yaitu sistem tender elektronik. ”Dari kami tak ada kesulitan. Kami akan ambil dengan syarat memakai sistem baku di Pertamina yang sudah tepercaya dan transparan,” ujarnya.

Sejauh ini Pertamina masih mengkaji ulang secara rinci mengenai rencana pengalihan kewenangan tender minyak bagian negara itu ke perusahaan migas milik negara itu. Jadi, tidak bisa mendadak kewenangan tender minyak bagian negara itu dialihkan ke Pertamina.

Hal itu harus dibahas secara rinci, khususnya untuk minyak mentah yang tidak bisa digunakan di kilang Pertamina. Pihaknya mengharapkan minyak bagian negara yang tidak bisa diolah di kilang Pertamina itu bisa ditukar (swap) dengan minyak bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). ”Kami belum bisa memastikan kapan nota kesepahaman itu direalisasikan,” kata Karen.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina Ali Mundakir menambahkan, pengalihan tender itu harus dibahas secara rinci dan transparan. Jika tender dilaksanakan Pertamina, mekanisme itu memungkinkan untuk dilakukan pertukaran minyak bagian negara dengan minyak bagian KKKS lain yang bisa diolah di kilang Pertamina. Saat ini kapasitas kilang Pertamina sekitar 1 juta barrel per hari.

Manfaat pertukaran minyak adalah mengurangi transaksi dengan dollar AS karena impor minyak mentah akan berkurang. ”Kami telah memiliki sistem pengadaan minyak. Kami kini membeli minyak mentah melalui perusahaan minyak nasional dan produsen minyak, tidak ada trader (pedagang),” ujarnya.

Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas Widhyawan Prawiraatmaja mengatakan, semua minyak bagian negara memang dialokasikan untuk Pertamina sebagai pemilik kilang dan penyedia BBM bersubsidi. Jadi, hanya Pertamina yang bisa memanfaatkan minyak mentah bagian negara. (EVY)

 

September 6, 2013

PLN Bangun Pembangkit Listrik Biomassa 3 MW di Papua Barat

Rista Rama Dhany – detikfinance
Jumat, 06/09/2013 10:16 WIB

http://images.detik.com/content/2013/09/06/1034/101930_papuadalam320.jpg

Jakarta – PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN Enjiniring), anak usaha PT PLN akan membangun pembangkit listrik berbahan bakar biomassa di Sorong, Papua Barat dengan daya 3 Mega Watt (MW).

Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji mengatakan Pembangkit listrik biomassa untuk memasok kebutuhan listrik dan energi panas untuk pabrik pengolahan sagu yang akan dibangun Perum Perhutani di Distrik Kais, Sorong Selatan, Papua Barat.

“Perhutani sendiri membutuhkan pasokan listrik sebesar 3 MW, maka kita cari teknologi apa yang cocok kira-kira, biomassa yang dipilih, jadi nanti sisa pengolahan kayu pohon sagu, sisa serat-seratnya dipakai untuk bahan bakar untuk pembangkit listrik,” kata Nur di Kantor Pusat PLN usai Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Perum Perhutani, Jumat (6/9/2013).

Nur menjelaskan investasi yang dibutuhkan membangun pembangkit listrik biomassa ini mencapai US$ 4 juta atau sekitar Rp 40 miliar untuk per 1 MW.

“Jadi investasi pembangkit biomassa itu biayanya 7 kali lebih mahal dibandingkan pembangikit diesel, ini biaya investasi ya, tapi kalau biaya operasionalnya tentu lebih murah, dalam hubungan ini Perhutani kita kasih biomassa karena sisa pengolahan sagunya untuk PLN bakar,” ucap Nur.

“Jadi bisa dibilang PLN terima saja dari Perhutani, jadi Perhutani hanya membayar investasi kira-kira US$ 4 juta atau Rp 40 miliar per Mega Watt, itu diangsur tiap bulan untuk pengembaliannya plus biaya operasional.

Meskipun dibuat khusus untuk pabrik sagu Perhutani, PLN juga akan memberikan pasokan listrik ke masyarakat sekitar pabrik.

“Disamping itu PLN kasih listrik juga untuk masyarakat sekitar, ya setahun dari sekarang pembangkit ini bisa beroperasi, seiring pembangunan pabrik sagu,” katanya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 81 other followers