Archive for ‘Energy’

December 22, 2013

Studi Kelayakan Kilang Rampung Desember 2013

Hmm mafia minyak  pasti mengeluarkan “jurus” lain untuk menghambat pembangunan kilang. 
 
 
Headline
Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro – ist
 
Oleh: Ranto Rajagukguk
ekonomi – Sabtu, 21 Desember 2013 | 17:21 WIB
 
  
 

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintah menargetkan feasibility study (FS) kilang yang dibangun dengan dana APBN akan rampung Desember 2013.

Setelah itu, akan mulai dilakukan basic engineering design (BED) dan front-end engineering design (FEED).

“Dulu janjinya, Desember mau selesai (FS). Sehingga tahun 2014, pemerintah dengan menggunakan dana APBN mengajukan pembuatan BED dan FEED,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro dalam keteragan tertulisnya Sabtu (21/12/2013).

FS dilakukan oleh PT Pertamina karena perusahaan itu yang nantinya akan mengoperasikan kilang. FS harus dibuat berdasarkan konfigurasi jenis minyak yang masuk, berat minyak serta hasil yang diharapkan. Misalnya, apakah BBM tersebut harus ditambah dengan petrochemical dan sebagainya.

Sementara mengenai BED dan FEED, lanjut Edy, anggarannya telah disediakan oleh pemerintah. Setelah hal ini rampung, maka pemerintah akan membahas lebih lanjut mengenai pembangunan kilang yang rencananya berkapasitas 300 ribu barel per hari.

Pembangunan kilang minyak dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Indonesia berkeinginan memiliki kilang baru sejak 1998. Namun hingga kini, tidak juga terwujud karena biaya yang dibutuhkan cukup besar, sementara marjinnya kecil.

Untuk kawasan Asia Pasifik, kilang terakhir kali dibangun tahun 1998. Khusus Indonesia, kilang yang usianya paling muda dan dapat memberikan keuntungan adalah Balongan yang dibangun tahun 1994. Sementara kilang- kilang lainnya, keuntungannya sangat kecil karena telah berumur tua lantaran dibangun tahun 70-an. [jin]

 

December 20, 2013

Penambangan Liar di Kalimantan Selatan Kian Marak

RABU, 11 DESEMBER 2013 | 13:09 WIB

 

Penambangan Liar di Kalimantan Selatan Kian Marak

Tempo/Firman Hidayat 

 

TEMPO.COBanjarmasin – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Machfud Arifin mengatakan penambangan liar makin marak sehingga perlu ditertibkan. “Kondisi (lingkungan) sudah sangat memprihatinkan,” kata dia, Rabu, 11 Desember 2013.

Menurut Machfud, ada dua modus operandi yang digunakan dalam penambangan batu bara ilegal. Pertama, pemilik lahan menawarkan lokasi yang diketahui memiliki kandungan batu bara kepada pengusaha, meskipun tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Kedua, pengusaha pertambangan kerap mengubah titik koordinat yang menjadi lokasi penambangan. Ini, kata Machfud, bertentangan dengan ketentuan karena lahan penambangannya tidak sesuai dengan dokumen. 

Menurut Machfud, sepanjang Januari-November 2013 ada 122 kasus penambangan liar. Sebanyak 33 kasus di antaranya dalam tahap penyelidikan. Sedangkan jumlah tersangka 89 orang.

Barang bukti yang disita selama operasi penertiban berupa 120 unit ekskavator, 6 unit buldoser, 4 unit dump truck, 11 unit tronton, 6 unitloader, 1 unit kendaraan beroda empat, 1 unit laptop, 6 plastik berisi emas, 200 metrik kubik batu gunung dan 211.886 metrik ton batu bara.

Kasus lain yang diungkap Polda Kalimantan Selatan adalah penyalahgunaan narkoba. Selama periode Januari-6 Desember 2013 terdapat 1.272 kasus narkoba dengan 1.691 orang tersangka. Enam orang di antaranya berstatus mahasiswa. Barang bukti yang disita berupa ganja seberat 1.634,18 gram, ekstasi 2.677 butir, dan sabu 4.744 gram. 

Sedangkan pembalakan liar periode Januari-November 2013 tercatat sebanyak 62 kasus dengan 63 orang tersangka. Barang bukti yang disita di antaranya kayu ulin 4.527 batang, karuing 183 batang, kayu pelat 35 potong, dump truck 22 unit, kendaraan beroda empat 11 unit, perahu kelotok 1 unit, dan kapal besi 1 unit.

Polda Kalimantan Timur juga menangani 204 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi selama Januari-November 2013. Sebanyak 210 orang dijadikan tersangka. Barang bukti teridiri atas solar 416.564 liter, minyak tanah 22.440 liter, dan bensin Premium 26.780 liter.

Polisi juga menyita 2 unit truk, 37 unit kendaraan beroda empat, 2 unit kendaraan beroda dua, 1.767 buah jerigen, 186 buah drum, 7 buah pompa, 18 unit kapal, 4 unit perahu kelotok, 16 buah tandon, 6 buah alkon, 24 unit tangki, dan uang tunai Rp 88 juta.

Adapun dalam soal kasus korupsi, terdapat 44 orang tersangka dari 34 kasus. Kerugian negara mencapai Rp 23,9 miliar. Modusnya, penyalahgunaan wewenang dan penggelembungan harga.

DIANANTA P. SUMEDI 

December 18, 2013

Polisi Usut 10 Perusahaan Penambangan Pasir Besi

Brengseknya usaha penambangan.. Usut bupatinya juga yang telah memberikan ijin bagi perusahaan beginian
 
RABU, 18 DESEMBER 2013 | 20:17 WIB

 

Polisi Usut 10 Perusahaan Penambangan Pasir Besi

Sejumlah personel kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi penambangan pasir besi di Cidaun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (26/6). (TEMPO/DEDEN ABDUL AZIZ)

 

TEMPO.CO, Bandung -Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkapkan, kepolisian daerah Jawa Barat mengusut 10 perusahaan penambangan pasir besi di tiga kabupaten di Jawa Barat yakni di Tasikmalaya, Cianjur, dan Sukabumi. Kepolisian telah melakukan sidak terkait pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. 

Pelanggaran yang dilakukan antara lain, perizinan, ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan, dan tidak melaukan kewajiban reklamasi pasca penambangan.  “Enam perusahaan masuk ke tahap penyidikan, dan empat perusahaan lainnya masih diselidiki,” kaya Deddy Mizwar di  Bandung, Rabu, 18 Desember 2013. 

Menurut dia, salah satu perusahaan pasir besi yang bermasalah itu adalah Perusahaan Daerah milik Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Provinsi dan Polda Jawa Barat masih mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan tiap perusahaan itu. “Kita akan tindak lanjuti proses hukumnya,” kata Deddy. 
Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat Soemarwan Hadisoemarto mengungkapkan, dari 10 perusahaan penambang pasir besi itu, 6 beraktivitas di Tasikmalaya, 2 di Cianjur, dan  2 lainnya di Sukabumi. 
Menurut dia, iventarisasi sanksi dan aturan yang akan dikenakan pada perusahaan penambang pasir itu.  Aturan yang akan dikenakan di antaranya mengacu pada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4/2009, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 27/2007, serta Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32/2009. 

Dia mengungkapkan, salah satu perusahaan yang dipolisikan adalah Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan (PDUP) milik pemerintah Kabupaten Tasikmlaya. “Perusahaan itu masih menambang kendati izinnya sudah habis dan menyerahkan blok ke perusahaan lain,” ujar Soemarwan. 

December 18, 2013

Undang-Undang Minerba Tetap Harus Dijalankan

RABU, 18 DESEMBER 2013 | 17:32 WIB

  

 

TEMPO.COJakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hingga saat ini, penerapan Undang-Undang Mineral Batu Bara (Minerba) akan dilaksanakan sesuai keputusan pemerintah. Ia mengatakan, dirinya tidak menemukan satu pun alasan untuk tidak melaksanakan amanat perundang-undangan tersebut.

“Undang-undangnya seperti itu, jadi memang untuk menjalankan undang-undang itu ada peraturan pemerintah yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian ESDM,” ujar Hatta Rajasa di kantor Kementerian Perekonomian sebelum menggelar pertemuan dengan PT Freeport, Rabu, 18 Desember 2013.

Peraturan pemerintah yang sedang dipersiapkan tersebut akan memuat pengertian pemurnian. Sampai sejauh apa pemurnian tersebut dan batasan mengenai hasil pemurnian yang dapat di ekspor.

Hatta mengatakan, Undang-Undang Minerba tetap harus dijalankan secara konsisten. Kelonggaran baik kepada perusahaan manapun tidak bisa dilakukan, selain tetap mematuhi undang-undang yang sedianya akan berlaku di Januari 2014 mendatang.

Meski ada dampak negatif atas penerapan undang-undang itu, Hatta menilai, sisi positif yang sedang dibangun pemerintah adalah era baru pembangunan industri hilir. Ia mengatakan, efek dari pembangunan industri hilir ini juga akan berdampak pada peningkatan penambahan nilai barang ekspor mineral dan batu bara, juga terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan baru.

Pengurangan produksi yang akan terjadi sebagai dampak pelarangan ekspor barang mentah memang akan berdampak pada pendapatan negara. Namun, ia yakin, hal itu hanya berlaku sementara.

Berdasarkan perhitungan, pada 2016, neraca minerba akan kembali positif sebagai hasil dari penerapan undang-undang tersebut. “Bagi saya, yang paling penting kita itu harus konsisten dalam menjalankan sesuatu,” kata Hatta.

MAYA NAWANGWULAN

December 16, 2013

Minyak RI Habis 12 Tahun Lagi, Masih Pantaskah Subsidi BBM?

Mistik ! Pemerintah hanya melindungi mafia Minyak atau si Moh Riza Chalid cs. Coba pejabat pemerintah berani seperti Ahok. Dia bilang hapuskan saja subsidi BBM ! 

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Senin, 16/12/2013 14:27 WIB

http://images.detik.com/content/2013/12/16/1034/142907_8_193548_142009_spbu5.jpgFoto: SPBU (dok-detikFinance)

Ahok Mau Cabut Subsidi BBM di DKI
Jakarta -Cadangan minyak Indonesia makin menipis, sampai saat ini belum juga ditemukan cadangan minyak baru yang signifikan. Minyak di Indonesia diperkirakan habis 12 tahun lagi.

“Cadangan minyak kita saat ini hanya mencapai 3,7 miliar barel, dengan jumlah tersebut Indonesia berada diperingkat 28 negara pemilik cadangan minyak paling banyak di dunia. Tapi dengan 3,7 miliar barel tersebut cadangan Indonesia di dunia hanya 0,3% kecil sekali,” kata Wakil Direktur Reformainer Institute Komaidi Notonegoro pada acara Pertamina Energy Outlock 2014, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (16/12/2013).

Komaidi mengungkapkan, dengan produksi minyak Indonesia rata-rata 830.000 barel per hari dengan tidak ditemukannya cadangan minyak signifikan hingga sampai saat ini, cadangan minyak Indonesia habis 12 tahun lagi.

“Dengan 3,7 miliar barel itu kalau tidak ditemukan cadangan minyak signifikan cadangan minyak di Indonesia habis 12 tahun lagi,” ujarnya.

Hal yang sama juga ada di sektor cadangan gas bumi, walaupun sampai saat ini Indonesia menjadi eksportir gas bumi, namun cadangan gas bumi Indonesia hanya sebesar 103,3 triliun cubik feet (Tcf).

“Itu pun hanya cukup sampai 41 tahun lagi, sementara pemerintah mau terapkan konversi BBM ke BBG. Jika ini masif artinya konsumsi gas bakal meningkat tinggi dan cadangan gas bumi kita akan lebih cepat habis lagi, kecuali kita dapat cadangan gas baru yang signifikan,” ungkapnya.

Komaidi menambahkan, sayangnya pemerintah masih memberikan subsidi yang besar terhadap BBM, yang per tahunnya mencapai ratusan triliun rupiah.

“Apalagi dari produksi minyak dengan subsidi BBM yang dikeluarkan, keuangan negara atau neraca pperdagangan kita sudah defisit. Neraca perdagangan minyak dan gas kita pada 2011 defisit US$ 16,845 juta pada 2012 defisitnya tambah besar mencapai US$ 19,775 juta. Hal ini tentunya makin menekan APBN kita, menekan devisa negara, di mana untuk impor dalam setahun mencapai 25% cadangan devisa nasional,” tegasnya.

Jadi masih pantaskah ada subsidi BBM?
(rrd/dnl)

 

+++++++++++++++++

Ahok Ingin BBM Bersubsidi di Jakarta Dicabut 

WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin 
suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jakarta dihapus. Sebab, 
masih adanya BBM bersubsidi dianggap ikut menyumbang kemacetan di DKI 
Jakarta. 
Karena itu, Ahok berencana mengajukan surat kepada Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Jero Wacik agar menghentikan suplai BBM bersubsidi 
di Jakarta. 

“Ini perlu untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi yang lalu lalang di 
Jakarta agar bisa mengurangi kemacetan di Jakarta yang saat ini masih 
parah,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, akhir pekan lalu. 

Ia menambahkan, kebijakan pencabutan subsidi BBM ini bakal melengkapi 
penerapan jalan elektronik berbayar atau electronic road pricing (ERP) 
yang akan diberlakukan tahun depan untuk mengurangi kemacetan. 

“Nantinya, jika subsidi BBM dicabut, pengguna kendaraan pribadi harus 
merogoh kocek lebih mahal lagi apabila ingin menggunakan kendaraan 
pribadi di Jakarta,” kata Ahok. 

Dia pun optimistis bila itu diberlakukan, benar-benar dapat mengurangi 
kemacetan. Pasalnya program pemerintah mengenai mobil murah yang tidak 
menggunakan BBM bersubsidi selama ini tidak terjadi di lapangan. 

“Mobil murah katanya gak mau pake BBM bersubsidi, tetapi nyatanya di 
lapangan seperti apa? Sama saja. Dengan pencabutan BBM bersubsidi, saya 
yakin bisa mengurangi kemacetan,” tegas Ahok. 

Namun, penerapan kebijakan itu belum dilaksanakan dalam waktu dekat. 
Sebab, Pemprov DKI menginginkan bus Trans-Jakarta dan armada bus 
angkutan umum dalam jumlah yang cukup dapat melayani warga Jakarta. 

“Rencana ini kita terapkan setelah bus seperti Trans-Jakarta dan bus 
umum cukup. Setelah cukup, tinggal kita cabut saja subsidinya. 

Memang pengguna kendaraan pribadi bisa isi BBM di Bekasi, Depok, atau 
daerah lainnya, ya enggak apa-apa. Tapi nanti, jalur motor juga dibatasi 
supaya dia parkir di area parkir lalu naik bus,” jelasnya. 

Soal kemungkinan bakal ada penolakan dari para pemilik pengisian BBM, ia 
yakin tidak akan terjadi. “Mereka hanya jualan. Jadi, gak masalah dengan 
hilangnya BBM bersubsidi,” imbuh Ahok. (Ssr/H-2) 

December 12, 2013

Ekspor Tambang Mentah Dilarang, Ribuan Pekerja Freeport Terancam Nganggur

Wahyu Daniel – detikfinance

Kamis, 12/12/2013 15:16 WIB

Halaman 1 dari 2

 

Foto: Presiden Direktur Freeport Rozik B. Soetjipto

Jakarta -Mulai tahun depan, pemerintah melarang ekspor tambang mentah dari Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan industri hilir pertambangan. Apa dampak kebijakan ini bagi PT Freeport Indonesia?

Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto mengakui, pihaknya belum siap untuk menghentikan ekspor tambang mentah mulai tahun depan. Bila ini tetap dilakukan, maka 60% produksi tambang Freeport di Papua terancam tidak dikeruk tahun depan.

Dampaknya ada 31 ribu karyawan yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). “Ini terdiri dari 12.000 tenaga kerja langsung Freeport, lalu 12.000 dari kontraktor-kontraktor, dan 5.000-6.000 dari kontraktor kecil. Jadi ada 31 ribu orang yang berkaitan dengan ini,” ujar Rozik di kantor Freeport, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Selain itu, ujar Rozik, ada studi dari Universitas Indonesia (UI) yang mengatakan ada 100 ribu orang yang bisnisnya berkaitan langsung atau tidak langsung terhadap Freeport, dan berpengaruh terhadap kebijakan larangan ekspor tambang mentah.

“Termasuk rumah makan padang di sekitar tambang Freeport,” ujar Rozik.

Pemerintah Indonesia melarang ekspor tambang mentah tahun depan sebagai amanat UU No 2009 tentang mineral dan batubara. Pemerintah ingin mengembangkan industri smelter atau pemurnian tambang di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah bagi industri. Selama ini, Freeport juga sudah melakukan pemurnian tambang lewat smelter di Gresik. Namun kapasitas smelter tersebut hanya bisa menyerap 40% dari total produksi Freeport.

“Sehingga bila aturan (larangan ekspor tambang mentah) diberlakukan, maka 60% produksi tidak diambil. Selain pemberhentian pegawai, kita bisa saja menutup tambang bila ternyata operasi tidak ekonomis,” kata Rozik

 

Freeport meminta waktu kepada pemerintah untuk bisa memundurkan aturan larangan ekspor tambang mentah ini. Pihak Freeport sedang mengkaji pembangunan smelter agar seluruh produksinya bisa terserap. Namun pembangunan smelter ini butuh waktu lama.

Rozik juga menyampaikan, aturan larangan ekspor tambang mentah ini tidak bisa digeneralisir. Karena selama ini Freeport juga sudah mengolah bijih tembaganya menjadi konsentrat, yang harganya sudah 93% dari harga tembaga jadi.

Selain ancaman PHK karyawan, bila larangan tambang mentah diberlakukan tahun depan, maka ada dampak lain yang akan terjadi. Seperti turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Mimika dan Provinsi Papua sebesar 91% dan 37,5%. Lalu penerimaan negara berpotensi hilang Rp 540 triliun hingga 2041 kontrak Freeport berakhir.

“Jadi dampaknya tak hanya dari kinerja Freeport saja, tapi juga ada dampak sosial,” kata Rozik.

Karena itu, Freeport masih berjuang agar larangan ekspor tambang mentah ini bisa diundur pemberlakuannya.

December 11, 2013

Proses Sudah 4 Tahun, Pemerintah Dinilai Gagal Dalam Renegosiasi Kontrak Karya

Memang “sengaja” dibuat bertele tele yang akhirnya gagal total.. KPK memang harus mengawasi prilaku pejabat kementrian ESDM.

 

Ipotnews – Indonesian Resources Studies (IRESS) meminta pemerintah untuk serius dan menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan proses renegosiasi kontrak karya dengan perusahaan pertambangan, terutama perusahaan besar. Selain itu, pemerintah juga diminta tidak beretorika atau berpura-pura mendukung undang-undang, namun ketika berhadapan dengan kontraktor berubah sikap dan bersedia memberikan kelonggaran.

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, mengaku pesimistis pemerintah bisa menyelesaikan renegosiasi kontrak pada akhir tahun 2013, seperti yang dijanjikan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. Bagi Marwan, pemerintah telah gagal dalam menyelesaikan renegosiasi kontrak tersebut, karena renegosiasi dimulai sejak empat tahun lalu namun hingga saat ini belum terselesaikan.

“Renegosiasi telah berlangsung empat tahun, pemerintah masih tidak berdaya melakukan renegosiasi kontrak kepada perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Vale Indonesia,” ujar Marwan di Jakarta, Senin (9/12).

Marwan menambahkan, dalam proses renegosiasi kontrak ada enam poin utama yang dibahas, pertama luas wilayah, kedua perpanjangan kontrak, ketiga penerimaan negara, keempat kewajiban pemurnian dalam negeri, kelima kewajiban divestasi, dan keenam kewajiban penggunaan barang/jasa dalm negeri. Namun, dari enam poin tersebut, poin pertama, ketiga dan kelima hingga saat ini belum bisa dipenuhi kontraktor tambang besar tersebut.

Menurut Marwan, hingga saat ini kontraktor tambang mineral masih dalam posisi kebingungan, pasalnya pemerintah berniat mematuhi UU Minerba No 4 tahun 2009 namun pemerintah juga berniat memberikan kelonggaran terkait pelarangan ekspor mineral mentah tersebut.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Paul Lubis mengatakan belum selesainya renegosiasi kontrak disebabkan perusahaan-perusahaan besar. Walaupun demikian, menurut Lubis, pemerintah tetap konsisten melakukan pertemuan dengan perusahaan besar tersebut untuk ditemukannya kata sepakat untuk keseluruhan poin yang direnegosiasikan tersebut.(Rifai/ha)

December 8, 2013

Pangkalan Gas Elpiji Perlu Ditelusuri

MINGGU, 08 DESEMBER 2013 | 05:53 WIB

Pangkalan Gas Elpiji Perlu Ditelusuri

Gas elpiji 3kg. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

 

TEMPO.CO Jakarta – Pasokan gas elpiji 3 kilogram mulai langka di pasaran. Menurut pantauan Tempo di sejumlah warung, toko, dan agen gas elpiji, stok gas sampai hari ini, 7 Desember 2013, tetap ada. Namun, jumlah pasokan berkurang hingga setengah dari jumlah pasokan biasanya. Sejumlah pedagang dari berbagai daerah mengeluh kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram.

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan, dalam peristiwa kelangkaan gas elpiji 3 kilogram ini, pangkalanlah yang seharusnya ditelusuri, bukan agen. “Pangkalan yang seharusnya ditelusuri. Dia kontraknya berapa, per hari, minggu atau bulan. Lalu perlu dicari tahu juga apakah agen itu membayarkan tagihan sesuai jumlah tabung yang dipesan atau tidak,”kata Eri pada 7 Desember 2013 saat dihubungi Tempo.

Saat Tempo menyambangi pangkalan gas elpiji di Bintaro, Jakarta Selatan, pemilik pangkalan, David, 28 tahun, mengatakan tokonya mulai kekuragan pasokan gas elpiji 3 kilogram sejak Oktober 2013. “Dari setelah lebaran haji mulai kurang yang gas 3 kilo. Per haripesen 400 tabung, yang dateng cuma 200 tabung,” kata David kepada Tempo, Sabtu, 7 Desember 2013. David menuturkan, akibat kurangnya pasokan elpiji yang ia dapatkan dari agen, ia terpaksa menaikkan harga sejak pekan lalu. Gas elpiji 3 kilogram yang sebelumnya dijual dengan harga Rp 13.500 kini dijual Rp 14.000.

David mengatakan hal serupa juga terjadi pada gas elpiji 12 kilogram. Karena itu, ia harus menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram dari Rp 85.000 menjadi Rp 95.000 sepekan yang lalu.

Menanggapi hal ini, Eri mengatakan ketidaksesuaian jumlah pesanan dengan jumlah gas elpiji yang datang kemungkinan karena pangkalan tidak membayar tagihan dengan lunas. “Pangkalan kemungkinan pembayarannya belum lunas. Misal dia minta dikirim 100 tabung tapi yang dibayarkan hanya 70 tabung. Memang enggak apa-apa, tapi utang numpuk. Tapi kan harus sesuai perjanjian,” kata Eri.

Eri berulang kali mengatakan bahwa dalam perkara ini, yang perlu disorot adalah pangkalan. Soalnya, kata dia, agen tidak akan menumpuk stok gas yang ada karena jelas dianggap tidak menguntungkan. Selain itu, mendapatkan pangkalan merupakan hal yang sulit bagi agen. Sebab, pangkalan mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi.

APRILIANI GITA FITRIA

December 7, 2013

20 Perusahaan Tambang Akan Dihentikan

 

Perusahaan tambang memang “bangsat “semua. Yang kecil biasanya lebih biadab (seperti piranha) daripada yang besar. Selain perusak lingkungan perusahaan tambang adalah gerombolan pengelap pajak. 

 

Di Morowali, Surat Bupati Tak Diindahkan

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara operasi 20 perusahaan tambang nikel di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dan Morowali, Sulawesi Tengah. Sanksi administratif tersebut diberikan karena aktivitas pertambangan diduga kuat mencemari perairan laut.

Penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup juga mempersiapkan gugatan perdata dan penyelidikan pidana atas perusahaan-perusahaan itu. ”Kami mengirim surat kepada Bupati Kolaka Utara dan Bupati Morowali agar menghentikan sementara aktivitas tambang 20 perusahaan. Izin usaha pertambangan diterbitkan bupati, jadi bupati yang berwenang menghentikan operasional,” kata Sudariyono, Deputi Penaatan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, di Jakarta, Jumat (6/12).

Lima perusahaan nikel yang berada di Kolaka Utara itu berinisial PDP, CSM, PCM, KTR, dan TMM. Sementara di Morowali ada 15 perusahaan nikel, yaitu SPS, HI, GSA, IS, ITN, SAP, CUM, RU, SR, TJ, AFB, KKM, BBI, CPS, dan GSM.

Surat kepada bupati tersebut dikirim pertengahan November lalu. Jika bupati tak memberikan jawaban dalam waktu sebulan, Kementerian Lingkungan Hidup masih akan mengingatkan lagi melalui surat kedua. ”Kalau tetap tak direspons, Menteri Lingkungan Hidup akan menggunakan kewenangannya untuk menghentikan aktivitas perusahaan yang mencemari lingkungan,” kata Sudariyono.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup diberikan wewenang mengambil tindakan atas nama negara terkait perlindungan lingkungan.

Penindakan terhadap perusahaan-perusahaan itu, kata Sudariyono, juga diarahkan secara gugatan perdata untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan pemberkasan pidana bagi penanggung jawab usaha dan korporasi. Proses itu melibatkan penyidik pegawai negeri sipil di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi dan Pusat Ekoregion Sulawesi.

Kasus di Morowali

Sudariyono menambahkan, penyidik lingkungan hidup juga sedang menyelidiki aktivitas tambang nikel PT PMI. ”Untuk PT PMI ini sudah ada penghentian sementara dari bupati, tetapi tidak dilaksanakan (perusahaan). Untuk meningkatkan proses secara pidana, Morowali tidak punya penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup meminta BLH Sulteng turun tangan,” katanya.

Secara terpisah, Manajer Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andika mengatakan, penutupan sementara aktivitas perusahaan tidaklah cukup. Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup juga harus meminta pertanggungjawaban bupati penerbit izin dan perusahaan tambang.

”Di Morowali, cagar alam dibongkar untuk kegiatan tambang. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi ini harus direhabilitasi. Menteri Lingkungan Hidup harus memaksa bupati dan perusahaan untuk bertanggung jawab memulihkan kerusakan lingkungan,” kata Andika yang tujuh tahun bertugas di Jatam Sulteng.

Selain merusak cagar alam, pertambangan setempat juga membuang lumpur sisa tambang ke laut. Itu menyebabkan kerusakan di ekosistem pantai seperti mangrove dan terumbu karang.

Andika mengatakan, pemulihan kerusakan ekosistem itu jauh lebih mahal dibanding nilai ekonomi dari pertambangan. ”Langkah tegas pemerintah jelas diperlukan untuk mencegah kerusakan semakin luas,” katanya. (ICH)

December 7, 2013

Dikabarkan Mundur, Ini Penjelasan Dirut PLN

SABTU, 07 DESEMBER 2013 | 05:23 WIB

TEMPO.COJakarta – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Nur Pamudji, membenarkan dirinya telah mengajukan pengunduran diri ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Hanya, pembenaran tersebut tak langsung keluar dari mulut Nur, melainkan melalui pesan singkat yang ia kirim ke wartawan yang ditemuinya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam pesan tersebut, Nur mengatakan, pengunduran diri tersebut diajukannya ke Dahlan Iskan melalui pesan singkat pada 12 November 2013. “Sekitar tiga minggu lalu, saya SMS, lalu jumpa dengan Pak Dahlan,” ujarnya dalam pesan singkat pada Jumat, 6 Desember 2013. Nur hanya menunggui para wartawan membaca pesan singkat darinya, tanpa menjelaskan secara jelas.

Intinya, dalam pesan tersebut, pengunduran diri Nur dilakukan untuk melindungi karyawan di PLN yang telah bekerja secara profesional tanpa terkait kasus hukum. Untuk itu, masih dalam SMS, pegawainya harus bekerja dengan tenang. “Sebab itu, Dirut PLN harus piawai melindungi para pegawainya dari persoalan hukum, dan saya ikhlas mundur untuk digantikan oleh Dirut baru yang piawai tersebut agar para profesional di PLN bisa bekerja dengan tenang,” ujarnya.

Mengenai tanggapan Dahlan setelah pengajuan permohonan pengunduran dirinya itu, Nur tak menjawab jelas. Ia malah menghampiri seorang wartawan, lalu berkata, “Pak Dahlan ketika saya temui hanya melakukan ini,” ujar Nur sambil menepuk punggung si wartawan yang tadi dihampirinya.

Sejumlah media online mengabarkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan telah menerima permintaan pengunduran diri Nur Pamudji. Dahlan, dalam kunjungannya ke Subang, Jawa Barat, mengatakan segera langsung melapor ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah mendapat permohonan tersebut. “Saya lapor ke Presiden. Saya diminta cari jalan keluarnya,” ujar Dahlan.

AYU PRIMA SANDI

+++++++++++

SABTU, 07 DESEMBER 2013 | 15:07 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Belawan Picu DIrut PLN Mundur

TEMPO.COJakarta – Manajer Senior Komunikasi Korporat PT Perusahaan Listrik Negara Bambang Dwiyanto tidak tahu persis Direktur Utama, Nur Pamudji telah menyampaikan niatan mundurnya ke jajaran direksi lain.

“Tapi sesama direksi pasti sudah koordinasi. Sesama anggota BOD (Board of Directors), kan tiap hari berkoordinasi tentang pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan,” kata dia saat dihubungi, Sabtu 7 Desember 2013.

Bambang mengatakan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan flame turbin pada 12 Pembangkit Listrik Gas Sektor Pembangkit Belawan memicu Pamudji mundur dari perusahaan yang baru dipimpinnya selama dua tahun itu. Pamudji, kata dia, berharap penguduran dirinya untuk melindungi karyawan di PLN yang telah bekerja secara profesional tanpa terkait kasus hukum.

“Orang bener kok dituduh bersalah. PLN perlu dipimpin oleh orang yang bisa melindungi karyawannya,” kata Bambang meniru alasan Pamudji mundur dari jabatannya.

Kendati demikian, Bambang mengatakan permintaan mundur Pamudji ke Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, bersifat personal. Dia mengatakan, Dahlan pun telah menyampaikan permintaan mundur Pamudji ke Presiden SBY. “Presiden sudah meminta Pak Nur untuk menyelesaikan masalah sebaik-baiknya. Pak Nur masih diminta presiden untuk bekerja di PLN,” katanya.

Sebelumnya, perusahaan berplat merah ini sedang didera kasus dugaan korupsi proyek pengadaan flame turbin pada 12 Pembangkit Listrik Gas Sektor Pembangkit Belawan tahun 2007-2009.

Dalam kasus korupsi flame turbin ini, Kejaksaan Agung telah menahan lima orang tersangka yang merupakan petinggi PT PLN Cabang Sumatera Utara. Kelimanya adalah Albert Pangaribuan, mantan General Manajer PT PLN Cabang Sumatra Utara; Edward Silitonga, Manager Perencana; Ferdinand Ritonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang; Fahmi Rizal Lubis, Manager Produksi; dan Ketua Panitia Lelang, Robert Manyuazar.

Dalam pengerjaan life time extention major overhouls gas turbine di 12 PLTG di bawah Pembangkit Belawan, Kejaksaan menduga proyek tersebut telah dikorupsi. Kelima tersangka dijerar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejaksaan Agung menduga pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugiaan negara mencapai Rp 23,94 miliar.

ALI HIDAYAT

 

++

Friday, December 06, 2013       13:55 WIB
Dirut Anti Korupsi Itu Pun Ingin Mundur Dari PLN
Direktur Utama PLN Nur Pamudji meminta mundur dari jabatannya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Sangat disayangkan pria yang pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) ini harus meninggalkan PLN.

Menteri BUMN Dahlan Iskan sendiri yang mengaku sangat menyayangkan jika Nur sampai mengundurkan diri. Menurut Dahlan, sangat sulit mencari orang yang ‘bersih’ di Indonesia saat ini.

“Sekarang ini cari orang jujur bersih itu sulit. Saya sayangkan kalau mengundurkan diri,” kata Dahlan di Subang, Jawa Barat, Jumat (6/12/2013).

Nur Pamudji merupakan pilihan Dahlan untuk menggantikan dirinya menjadi Dirut PLN pada 2010 lalu. Saat itu Dahlan diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi Menteri BUMN.

Pada bulan Oktober 2010 Nur meraih penghargaan anti korupsi dari BHACA. Ini merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada pejabat yang terjaga dari suap dan korupsi.

Selain Nur, ada juga pria yang mendapat penghargaan sama, yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dewan juri yang melakukan penilaian yakni Betti Alisjahbana, Achmad Santosa, Agung Pambudhi, Rikard Bangun, dan Luky Djani. Seluruh dewan juri sepakat bahwa untuk tahun 2013 kedua tokoh dinilai telah mampu secara tegas melawan korupsi dan membawa serta jajarannya dalam institusi untuk tidak terlibat korupsi.

“Kalau Pak Ahok kami melihat terobosannya salah satunya adalah rapat anggaran yang diunggah di YouTube, dan Pak Nur dengan program ‘PLN No Suap’-nya. Keduanya adalah ide brilian yang melawan korupsi,” ungkap salah seorang Betti waktu itu.

Dalam peringatan hari listrik nasional, Minggu 27 Oktober 2013 silam di kantor PLN Distribusi Jabodetabek, Gambir, Nur Pamudji menuturkan tidak banyak orang yang bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Sehingga, Ia mengaku cukup bangga atas penghargaan yang diterimanya.

“Tidak banyak orang yang mendapatkan brand anti suap. Beberapa tahun sebelumnya itu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian walikota Solo yang sekarang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang sebelumnya juga mendapatkan,” ungkap Nur dalam sambutannya kala itu.

Nur mengatakan, indikator dari prestasi tersebut sebenarnya terlihat dari kinerja PLN. Perusahaan pelat merah tersebut menurutnya sejauh ini terbukti juga terjaga dari korupsi.

“Ini merupakan wujud dari aksi PLN sebagai perusahaan yang bebas dari tindakan suap menyuap,” jelasnya.

Ia mempersembahkan penghargaan tersebut untuk seluruh masyarakat kelistrikan Indonesia. Siapapun yang mendukung tersalurkannya listrik sampai pelosok negeri, layak bangga dengan penghargaan ini.

“Penghargaan juga saya persembahkan untuk seluruh warga PLN dan masyarakat kelistrikan Indonesia,” pungkasnya.

Sumber: detikcom

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers