Archive for ‘Energy’

August 27, 2013

Dolar Tembus Rp 11.000, Saatnya Kurangi Impor BBM US$ 113 Miliar

Nggak mungkin lah.. selama Mohammad Reza masih berkuasa dan dekat dengan Cikeas ..

Rista Rama Dhany – detikfinance
Selasa, 27/08/2013 17:30 WIB

http://images.detik.com/content/2013/08/27/1034/jero04.jpgFoto: Tangki BBM (dok.detikFinance)
Jakarta – Di tengah guncangan ekonomi yang menyebabkan dolar menyentuh Rp 11.000, kalangan pengusaha meminta pemerintah bisa mengurangi impor BBM yang membutuhkan dolar dalam jumlah besar setiap harinya.

Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan, pihak pengusaha sangat mengharapkan pengurangan impor BBM ini.

“Kami mengharapkan terutama Pertamina mengurangi impor BBM-nya. Lihat saja US$ 133 miliar (per tahun) untuk impor BBM, sementara defisit perdagangan migas kita US$ 5 miliar. Penggunaan dolar yang banyak untuk impor ini membuat mata uang kita terus tertekan, jadi perlu pengelolaan dolar yang baik, kurangi impor BBM, kurangi impor barang mewah,” tutur Franky di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Franky mengatakan, pengusaha berharap paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa diterapkan segera, sehingga tekanan pada rupiah bisa diredam.

Kebijakan pemerintah menaikkan campuran biodiesel pada solar diharapkan segera terlaksana agar impor BBM bisa berkurang, dan defisit neraca perdagangan bisa ditekan. Ujungnya, tekanan pada rupiah bisa dikurangi.

August 27, 2013

PLN siap konsumsi bahan bakar nabati

Tuesday, August 27, 2013       17:45 WIB
Asal Tersedia dan Murah, PLN Siap Konsumsi Bahan Bakar Nabati
Ipotnews – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan siap menggunakan bahan bakar nabati (BBN) sebagai campuran bahan bakar pembangkit listrik tenaga disel (PLTD). Namun, untuk itu, PLN masih menunggu kepastian ketersediaan pasokan dan harganya.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengungkapkan, jika pasokan minyak nabati murni/pure plant oil (PPO) tersedia dan harganya lebih murah dari solar, pihaknya siap melakukan pencampuran solar dengan BBN. “Kalau barang atau bahannya ada, PPO-nya ada, tentu kita pakai. Karena saat ini lebih murah dari diesel (solar). CPO lagi di bawah harganya,” ujar Nur Pamudji di Jakarta, Selasa (27/8).

Diakuinya, saat ini minyak nabati murni harganya lebih murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu, harganya bisa mencapai US$1.200 per ton, dan itu jauh lebih mahal dari harga solar.

Saat ini, menurut Pamudji dengan keberadaan PLTD diseluruh Indonesia yang mencapai 3000 MW, maka penyerapan BBN untuk pembangkit masih jauh di bawah target APBN yang mematok 1 juta kilo liter (KL). Diharapkan, mulai tahun ini penggunaan BBN untuk campuran solar bisa segera diterapkan, selain bisa mengurangi penggunaan solar hal tersebut bisa mengurangi ekspor CPO. “Kalau CPO nggak bisa kita pakai, maka akan banyak yang diekspor CPO-nya,” tuturnya.

Saat ini, penggunaan BBN untuk pembangkit listrik diesel baru mencapai 15 MW. Hal tersebut akibat dari pasokan dan harga yang sebelumnya lebih tinggi dari solar. Dari jatah 1 juta KL BBM jenis solar yang ditetapkan APBN, pemakaian BBN PLN baru mencapai 1/7 dari keseluruhan pembangkit listrik diesel sebesar 6 juta KL yaitu 6,8 persen.

Sebelumnya, pemerintah mengimbau peningkatan penggunaan BBN untuk menekan impor BBM yang menggerus devisa negara.(Rifai/ha)

August 25, 2013

“Pertamina Mampu Kalahkan Petronas”

Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan:

Dia minta Dirut Pertamina jangan dipanggil siapapun, kecuali Presiden.

ddd
Minggu, 18 Agustus 2013, 23:13 Mohamad Teguh
Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan

Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan (Pertamina)

VIVAnews – Belakangan ini PT Pertamina (Persero) mengalami penjarahan BBM di pipa-pipa penyaluran wilayah Sumatera.

Menurut Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, penjarahan ini juga berpotensi mengganggu pasokan BBM di wilayah Sumatera, karena Pertamina jadi harus menghentikan untuk sementara aliran minyak di pipa-pipa tersebut. Lebih gawat lagi, selain mengganggu terget lifting minyak yang telah di tetapkan negara, aksi kriminal ini juga amat berbahaya karena bisa mengakibatkan ledakan dan kebakaran hebat.

Berikut petikan wawancara VIVAnews dengan Karen, salah satu dari 50 pebisnis wanita paling tangguh dunia versi Fortune, di sela-sela kunjungan dinasnya ke Jambi, 26 Juli 2013 lalu, tentang masalah tersebut dan rencana pengembangan Pertamina ke depan:

Sebenarnya seberapa serius masalah penjarahan BBM di pipa-pipa milik Pertamina?

Yang mencemaskan kami, penjarahan ini sebetulnya sudah berlangsung sejak 2010 lalu. Dalam kurun waktu tiga tahun itu penjarahan BBM ini telah merugikan Pertamina sekitar Rp400 miliar.

Tahun ini, dalam jangka waktu enam bulan saja, aksi penjarahan telah merugikan Pertamina hampir Rp280 miliar. Kami sepakat ini bukan semata soal kerugian tapi bisa membahayakan warga.

Kami mengharapkan bantuan masayarakat dan aparat pemerintah, baik di daerah maupun pusat, karena ini merupakan obyek vital nasional. Kami tidak ingin persoalan ini merembet ke pipa-pipa kontraktor asing.

Permintaan ini sudah pernah diajukan ke aparat keamanan?

Sudah, sejak 2010 lalu. Sudah dilakukan berkali-kali, tapi hingga kini belum ada tindakan yang signifikan. Kali ini kami ingin memberikan shock therapy kepada para penjarah. Kami hentikan aliran BBM di pipa-pipa tersebut. Ini memang butuh tindakan ekstrem supaya para penjarah kapok. Kami harus melawan mereka.

Penghentian aliran BBM di pipa-pipa tersebut bukankah merugikan Pertamina?

Memang. Tapi tidak apa-apa, tindakan ini harus kami lakukan. Sebagai korporasi, yang dilihat kan tidak keuntungan semata. Yang penting ke depan akan lebih baik bagi Pertamina.

Secara korporasi, Pertamina bisa masuk Fortune 500 pada peringkat 122. Bisa Anda jelaskan bagaimana hal itu bisa tercapai?

Ada beberapa hal yang membuat suatu perusahaan bisa masuk Fortune 500. Kestabilan negara bisa menjadi suatu faktor. Tapi faktor yang terpenting adalah perusahaan ini lima tahun berturut-turut bisa meraih laba dan terus menujukkan tren yang meningkat. Pertamina di-review selama lima tahun terakhir khususnya dalam hal laba.

Sebagai CEO, Anda menargetkan Pertamina pada peringkat berapa?

Begini, di Asia sudah ada Shinocem Group (China) pada peringkat 119 dan Petronas Malaysia pada peringkat 75. Saya menargetkan Pertamina harus mampu meraih peringkat 50 pada Fortune 500 di tahun 2025.

Saya di tahun itu sudah pensiun, tapi prinsipnya sudah dibuat, frame-nya sudah dibuat, dan juga target-targetnya. Untuk meraih posisi tersebut Pertamina harus mampu memproduksi 2,2 juta barrel oil equivalent pada 2025. Saat ini baru mencapai 451 juta barrel oil equivalent. Jadi, masih pada level seperempat dari total produksi yang kami targetkan.

Bagaimana strategi yang akan Anda lakukan untuk mencapai itu?

Prinsipnya ada tiga pilar utama. Pertama, Pertamina harus menjadi pemimpin dalam bisnis inti yang sekarang. Untuk itu Pertamina harus mampu memproduksi 2,2 juta barrel oil equivalent dengan penguasaan pasar domestik 50 persen.

Kami akan mengembangkan industri gas terintegrasi dari hulu ke hilir dengan infrastruktur Trans Sumatera dan Trans Jawa. Jadi, semua hasil gas dari lapangan Pertamina akan di jual ke anak perusahaan, PT Patragas. Tidak seperti selama ini, dijual ke PT Perusahaan Gas Negara.

Selain itu Pertamina akan mempertahankan posisi market share di BBM industri dan pelumas sebesar 50 persen.

Kedua, dengan pertumbuhan bisnis-bisnis baru. Pertamina harus menjadi perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia dengan market share 35 persen.

Selain itu, Pertamina akan mengembangan industri, biofuel, panas bumi (geotermal) dan menjadi salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar (Independent Power Plan/IPP) di Indonesia dengan kapasitas 3-5 gigawatt.

Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam public service obligation (mengelola BBM bersubsidi) dengan market share 60 persen, mengoptimalkan infrastruktur LPG dan dalam bidang perkapalan Pertamina akan mengembangkan model pelayanan pihak ketiga.

Anda tentu menargetkan posisi 50 di Fortune 500 dengan asumsi Petronas dan perusahaan lain tidak akan diam saja. Anda yakin mampu mengalahkan Petronas?

Ya, betul Petronas tentu tidak akan diam saja. Tapi, bagi Pertamina itu masalah di kapitasi saja. Asal kapitasinya tidak diganggu saya yakin bisa.

Kapitasi tidak diganggu itu maksudnya bisnis Pertamina boleh untung. Artinya, bisnis Pertamina harus marked to market (minyak dijual dengan harga pasar, tidak ada subisdi) dan tidak ada sinergi BUMN, yang “mengakibatkan Pertamina merugi”. Saya yakin bisa.

Itu semua kan sama dengan perlakuan pemerintah Malaysia terhadap Petronas. Dan kalau bisa, CEO Pertamina tidak bisa dipanggil siapapun, kecuali oleh Presiden.

Jadi, selama ini banyak pihak yang memanggil Dirut Pertamina?

Lha, sebagai pembantu umum bagaimana sih? Hahaha…

Banyak pihak meragukan kemampuan Pertamina mengambil alih Blok Mahakam dari Total. Argumennya, Pertamina belum pernah mengerjakan proyek besar sendirian. Selain itu, ketika mengambil alih West Madura Offshore (WMO) dari Kodeco, produksinya malah turun. Tanggapan Anda?

Begini, justru apa yang terjadi d WMO jangan sampai terjadi di Blok Mahakam. Kenapa? Kalau saya berpikir sebagai orang Total maka jika hingga 2017 pemerintah belum memberi kepastian, saya akan hentikan semua investasi di Blok Mahakam. Toh, Total tidak akan mendapat manfaatnya setelah 2017. Pada saat dia pergi maka sumur ditutup semua.

Orang berpikir saat sumur dibuka kembali, katakanlah oleh Pertamina, maka minyak akan langsung mengalir lagi. Faktanya tidak begitu. Sekali sumur ditutup, maka harus ada investasi lagi untuk membuat sumur itu mengalir kembali. Itulah yang terjadi di WMO.

Apakah pada kontrak-kontrak selama ini, posisi Indonesia sedemikian lemahnya sehingga kontraktor asing boleh-boleh saja “menurunkan kualitas” dengan sengaja? Bukankah semua biaya akan diklaim lagi dalam bentuk cost recovery?

Masalahnya cost recovery hanya sampai 2017. Kalau Total mengeluarkan biaya sekarang kan dia bisa mendapat manfaatnya setelah 2017. Jadi, pasti dia akan berpikir: lebih baik saya perkecil investasi saya.

Masalah WMO sebenarnya bukan masalah teknis. Itu karena tidak diputuskan secara cepat saja. Sebenarnya, sebelum setahun sebelum diambil alih Pertamina, kami sudah berniat untuk sole risk (risiko ditanggung sendiri), untuk top-up. Tapi, tidak dikasih sama pemerintah.

Produksi suatu lapangan kan tergantung pengeboran sumur-sumur baru, jadi perlu top-up untuk mengantisipasi penurunan produksi secara natural.

Jadi, setahun sebelum diambil alih Pertamina sudah menyadari situasi tersebut. Kami menawarkan: Pertamina saja yang menyewa rig, yang mengebor. Kalau gagal, Pertamina yang bertanggung jawab, kalau berhasil ya nanti dibayarkan.

Namun, tawaran Pertamina ditolak pemerintah. Akhirnya perundingan berlarut-larut, penyewaan rig tidak jelas dan penyewanya akhirnya pergi. Kemudian barulah diputuskan Pertamina mengambil alih secara resmi. Itulah yang menyebabkan produksi turun, karena selama setahun tidak ada kegiatan pengeboran sama sekali di sana.

Artinya, secara teknis sebetulnya Pertamina mampu?

Iya. Yang harus saya luruskan, soal teknologi sebetulnya perusahaan minyak tidak memilikinya. Teknologi pengeboran itu yang punya ya sebangsa Schlumberger, Halliburton, dan lain-lain. Perusahaan minyak hanya menyewa mereka.

Jadi, selama perusahaan minyak mampu bayar, mereka yang akan mengerjakannya. Makanya saya bingung kalau dibilang Pertamina tidak menguasai teknologinya. Lha, semua perusahaan minyak melakukan hal yang sama. Total itu punya teknologi apa?

Di Industri minyak dan gas, eksekutif perempuan sangat langka. Bagaimana Anda bisa survive, bahkan berhasil menempati posisi puncak di Pertamina?

Begini, saya pernah bekerja tapi pernah juga berhenti karena keluarga membutuhkan saya. Jangan sekali-sekali pernah berpikir bahwa posisi sebagai ibu rumah tangga merupakan posisi yang tidak terhormat. Saya bisa seperti saat sekarang karena dukungan suami dan anak-anak.

Jadi, pada saat-saat tertentu saya harus bisa memutuskan untuk berhenti. Kemarin waktu diputuskan untuk diperpanjang saya tidak mau. Saya memilih berhenti untuk menemani anak-anak saya.

Yang harus disadari, menduduki posisi seperti saya ini ada hal-hal yang harus dikorbankan. Satu, melayani suami harus dikorbankan. Terus kedua, kapan saya bisa ketemu anak-anak saya?

Terus terang saja, saya kemarin memutuskan untuk mengurus keluarga. Tapi kemudian ada kompromi, boleh mengurus keluarga sambil jadi Dirut Pertamina. Jadi, saya jadi Dirut itu sambilan, lho, utamanya ngurus keluarga… hahaha. (kd)

August 21, 2013

Ketidakharmonisan UU Penyebab Energi Terbarukan Berjalan Lamban

Wednesday, August 21, 2013       12:28 WIB

Ipotnews – Lambannya pertumbuhan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara undang undang yang diterbitkan satu kementerian dengan kementerian lainnya.

Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan tantangan dalam pengembangan EBT yang paling besar adalah ketidak harmonisan UU yang satu dengan yang lainnya. Ketidak harmonisan tersebut tercermin pada pembangunan proyek panas bumi atau geothermal.

“UU soal panas bumi di Kementerian ESDM, pasti akan berbeda dengan UU yang ada di Kementerian Kehutanan, banyak proyek panas bumi yang terbentur dengan UU konservasi hutan,” ujar Rida di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/8).

Rida mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah berusaha agar panas bumi bisa dibangun pada lahan konservasi, karena panas bumi sendiri tidak merusak hutan. Malah panas bumi itu membutuhkan hutan untuk memperoleh air di dalam tanah. “Panas bumi ada kalau ada air dan air itu ada di hutan, jadi tidak mungkin kalau merusak hutan,” ujarnya.

Ketua Masyarakat Pertambangan Panas Bumi Indonesi, Rahmat Gobel juga mengamini pernyataan Dirjen EBTKE, Rida Mulyana. Tantangan terberat dalam industri panas bumi adalah kepastian hukum. Hukum yang dikeluarkan Kementerian ESDM belum tentu selaras dengan hukum yang dikeluarkan kementerian lainnya.

Selain hukum, masalah harga jual listrik dari panas bumi ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga menjadi kendala tersendiri, karena harga yang ditetapkan pemerintah masih kurang dari harga keekonomian yang diharapkan pengusaha. “Lalu soal harga, yang diharapkan pengusaha lebih kepada harga keekonomian,” ujar Gobel.

(Rifai/mk)

August 20, 2013

Reaktor Nuklir Skala Kecil Dikenalkan IAEA

Batan Studi Kelayakan di Bangka

JAKARTA, KOMPAS — Reaktor nuklir dengan skala kecil berkapasitas 100 sampai 200 megawatt dikenalkan ahli Badan Tenaga Atom Internasional. Reaktor itu dikabarkan berpotensi menggantikan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar konvensional solar atau batubara.”Reaktor nuklir skala kecil menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dengan jaringan terisolasi seperti di wilayah kepulauan di Indonesia,” kata Kepala Pengembangan Teknologi Nuklir Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Thomas Koshy, Senin (19/8), dalam konferensi pers di Jakarta.

Thomas Koshy didampingi ahli IAEA dari Indonesia, Hadid Subki, dan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot S Wisnubroto. Thomas Koshy dan Hadid menjadi narasumber lokakarya bertema ”Reaktor Nuklir Skala Kecil dan Menengah (Small and Medium-sized Nuclear Reactors/SMRs), serta Reaktor Nuklir Maju”.

Menurut Thomas Koshy, saat ini sembilan negara telah memproduksi SMRs dengan 45 tipe. Empat besar negara produsen SMRs meliputi Amerika Serikat, Rusia, Argentina, dan Korea.

”IAEA tidak mempromosikan SMRs untuk kepentingan negara tertentu. Ini bisa menjadi solusi efisien ketika energi konvensional mulai habis, seperti menggantikan pembangkit listrik tenaga uap dan batubara dengan tetap memanfaatkan infrastruktur yang ada,” katanya.

Hadid mengatakan, IAEA mengembangkan program pemanfaatan reaktor nuklir skala kecil dan menengah bersinergi dengan pemanfaatan energi terbarukan. Energi dari reaktor nuklir untuk mengatasi risiko pemanfaatan sumber energi terbarukan yang memiliki sifat fluktuatif.

”Ketersediaan sumber energi terbarukan itu bersifat fluktuatif. Energi nuklir menjadi bauran untuk mengatasi fluktuasi tersebut,” kata Hadid.

Studi kelayakanDjarot mengatakan, Batan masih mengerjakan studi kelayakan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Bangka, tetapi belum mengacu pada kapasitas produksinya. Tahun 2013 dijadwalkan studi kelayakan itu selesai.

”Studi kelayakan PLTN juga akan dilanjutkan di wilayah Kalimantan Barat,” kata Djarot.

Penentuan penggunaan reaktor nuklir skala kecil dan menengah bergantung para pemerintah dan masyarakat. Menurut Djarot, PLTN semula direncanakan dibangun dengan lokasi tapak Semenanjung Muria, Jawa Tengah, dan berskala besar 1.000 megawatt. Namun, rencana itu dibatalkan.

Penentuan penggunaan reaktor nuklir skala kecil dan menengah berdasarkan penghitungan beban dasar dan beban puncak listrik. Thomas Koshy mencontohkan, suatu wilayah dengan beban puncak 600 megawatt akan lebih efektif menggunakan enam reaktor nuklir skala kecil berkapasitas 100 megawatt daripada menggunakan reaktor nuklir berkapasitas 1.000 megawatt.

Hadid menambahkan, pemanfaatan reaktor nuklir juga tetap harus mempertahankan keberagaman energi yang bertujuan mempertahankan keberlanjutannya. (NAW)

KOMENTAR
August 19, 2013

68 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Mandiri Energi

gimana mau mandiri, karena selalu dikangkangi oleh Mafia Energi, macam More (Mohammad Reza cs)
Headline

(Foto : istimewa)
Oleh: Ranto Radjagukguk
ekonomi – Minggu, 18 Agustus 2013 | 06:31 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Setelah 68 tahun merdeka dapat dikatakan Indonesia belum merasakan kemandirian di sektor energi. Begitu besarnya sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan energi, belum menjadikan Indonesia kaya akan energi alternatif.

“Kita punya banyak sumber daya untuk diolah menjadi sektor energi. Namun kenyataannya itu tidak berjalan. Pemerintah hanya terus mendorong penggunaan energi konvensional, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahkan sampai sekarang itu pun disubsidi,” kata Pengamat Energi Dirgo Purbo beberapa waktu lalu.

Kuota BBM yang dianggarkan pemerintah sebesar 48 juta kilo liter (kl), nyatanya telah membuat beban subsidi yang cukup besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum lagi beban subsidi energi di sektor kelistrikan yang terus mendorong proporsional anggaran dalam APBN.

“Hampir Rp300 triliun belanja dianggarkan untuk subsidi di sektor energi. Mungkin dapat dikatakan ini melindungi rakyat. Namun sejatinya ini membuktikan bahwa kita belum mandiri di sektor energi,” ujar Dirgo.

Dia juga menambahkan, disparitas harga BBM bersubsidi dan non subsidi tetap menjadi masalah meski penyesuain harga telah dilakukan pemerintah. Kini harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar Rp6.500, sementara solar Rp5.500.

Menurut Dirgo, dengan disparitas harga yang masih besar, peluang bisnis penyelewengan distribusi BBM bersubsidi masih tetap terjadi. “Pasti masih besar. Selama harganya masih beda jauh saya pikir itu tetap menjadi peluang bagi penyeleweng. Bisnis ini untungnya besar sekali kalau diarahkan ke luar daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat terjadi 439 kasus penyelewengan atau penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di semester I/2013.

Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto menyatakan dari 439 kasus tersebut, sebanyak 319 kasus dalam proses penyidikan, 100 kasus masuk P21, sedangkan sebanyak 20 kasus sudah tahap incrach. “Penyelewengan tersebut banyak terjadi di daerah-daerah seperti pertambangan di Kalimantan, Sumatera kemudian ada beberapa di Jawa Barat dan di Jawa Timur, serta Sulawesi,” kata Djoko.

Sementara itu, Komite BPH Migas Mayjen (Purn) Karseno menjelaskan, kasus penyelewengan BBM subsidi banyak terjadi pada jenis Solar karena disparitas yang masih tinggi. “Saat ini yang banyak penyelewengan-penyelewengan adalah minyak Solar karena masih terjadi disparitas yang cukup tinggi. Sehingga inilah yang menjadi masalah,” kata Karseno.

Karseno menambahkan terjadinya penyelewengan terhadap minyak Solar yang cukup luar biasa karena dilarangnya sektor industri, pertambangan, pelayaran non perintis mengkonsumsi BBM subsidi. “Ke depan kita akan tingkatkan pengawasan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk membantu kita dalam melakukan pengawasan solar ini,” ujarnya.

Dirgo juga menilai, selama Indonesia terus bergantung dengan energi konvensioanal tanpa memasifkan upaya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), maka kemandirian di sektor energi pun hanya dijadikan konsep di atas kertas. Dia berharap pemerintah mendorong EBT agar ke depan Indonesia kaya akan alternatif energi. “Semakin Indonesia kaya akan alternatif energi, maka itu menjadikan bahwa Tanah Air telah mandiri di sektor energi,” tuturnya

August 16, 2013

Pom Bensin Petronas di Bandung Disulap Jadi SPBU Pertamina

 

Dewi Rachmat Kusuma – detikfinance
Jumat, 16/08/2013 12:38 WIB
 
 
 
 
http://images.detik.com/content/2013/08/16/1034/124344_petronas3201.jpg
Bandung – PT Pertamina (Persero) hari ini secara resmi mengoperasikan SPBU Company Owned Company Operated (COCO) Dago, Bandung, Jawa Barat yang merupakan salah satu dari 8 SPBU Petronas asal Malaysia yang diakuisisi perseroan. Mulai hari ini Pertamina resmi menyulap SPBU Petronas menjadi Pertamina.

“Rebranding SPBU COCO Dago ini sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa Pertamina semakin andal dan semakin kuat mempertahankan pangsa pasar khususnya di sektor bisnis retail SPBU di Tanah Air,” kata Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/8/2013).

Karen mengatakan, perusahaan telah melalui proses panjang hingga berhasil mengakuisisi 8 unit SPBU serta 1 lahan milik Petronas yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bandung, Sidoarjo, hingga Medan Sumatera Utara.

Ia menambahkan, seluruh SPBU hasil akuisisi tersebut akan dikembangkan menjadi SPBU COCO yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Pertamina melalui anak perusahaan PT Pertamina Retail.

“Semakin banyak SPBU COCO Pertamina diharapkan menjadi role model dan standar pelayanan SPBU-SPBU di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Dari pantauan detikFinance, SPBU Petronas di Dago, Bandung ini sudah siap untuk diganti benderanya menjadi SPBU Pertamina.

(hen/hen)

August 16, 2013

Pertamina Menderita Kerugian dari Elipiji 12 Kg

 

Lili Sunardi   –   Jumat, 16 Agustus 2013, 10:54 WIB

 
 
 
 

130511_tabung_elpiji_3_kg.jpegBisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memaklumi kerugian yang dialami PT Pertamina (Persero) dari sektor liquefied petroleum gas (LPG atau elpiji) tabung berukuran 12 kg.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan kerugian yang diperoleh dari sektor elpiji tabung 12 kg bukanlah kecerobohan Pertamina sebagai perusahaan. Namun, kerugian itu lebih disebabkan tugas Pertamina sebagai perusahaan negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat.

“Itu [kerugian dari elpiji 12 kg] kelemahan Pertamina sebagai perusahaan, tetapi juga kekuatan Pertamina sebagai soko guru ekonomi nasional. 
Pertamina kan perusahaan negara, perusahaan itu kan di mana pun tergantung pemiliknya,” katanya di Jakarta, Jumat (16/8/2013).

Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, mengatakan dalam 5 tahun terakhir perseroan mengalami dekapitalisasi. Hal itu disebabkan kerugian yang dialami perusahaan dari sektor elpiji non-subsidi itu.

“Kemampuan Pertamina untuk tumbuh dan berkembang jadi terganggu. Kerugian kami dari sektor elpiji itu kan bisa digunakan untuk investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi,” katanya.

Dalam 4 tahun terakhir, harga elpiji tabung 12 kg memang belum pernah dinaikkan oleh Pertamina. Padahal, biaya non-produksi terus meningkat seiring meningkatnya inflasi, harga BBM, upah minimum regional, dan tarif tenaga listrik.

Hanung mengungkapkan pembangunan infrastruktur hilir migas masih lebih baik dibandingkan dengan memberikan subsidi pada elpiji 12 kilogram. Pasalnya, fasilitas hilir migas di dalam negeri masih kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

 

Editor : Sepudin Zuhri

August 15, 2013

Freeport dan pabrik smelter

Menperin: Freeport Memang Wajib Bangun Smelter
Headline

Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidaya – (Foto : inilah.com)
Oleh: Wiyanto
ekonomi – Rabu, 14 Agustus 2013 | 15:53 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Freeport Indonesia akhirnya dapat memenuhi kewajiban membangun smelter pada 2014.

Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidayat, Freeport Indonesia membangun smelter setelah diminta untuk dapat memenuhi kewajibannya. “Pada awalnya Freeport buat statement, dia tidak mendukung pemerintah membuat smelter karena tidak menguntungkan. Lalu saya jawab tidak ada perusahaan apapun di Indonesia yang dapat privillege untuk menentang UU yang akan berlaku di 2014, termasuk Freeport,” ujar Hidayat di kantornya, Rabu (14/8/2013).

Setelah diancam, lanjut Hidayat, direksi Freepot menemuinya. Freeport mengakui akan mematuhi perundangan Indonesia dan mendukungnya. .”Lalu Presdir datang dengan CEO eksekutif. Kalau Anda buat statement itu berarti Anda againts the law, apapun pemerintah tidak bisa melakukan support kepada freeport. Akhirnya setelah mereka merundingkan dengan head officenya, maka mereka mau membantu,” ucap Hidayat.

Bentuk dukungan Freepot, tambah Hidayat dengan mensuplai konsentrat yang diberikan secara bertahap. “Kebutuhan untuk keselurahan konsentrat mereka, secara total akan bisa dieksplore tiga tahun lagi karena infrastruktur sedang dibangun. Tapi tidak berarti semua menunggu 3 tahun, karena yang sekarang pun, mereka sudah melakukan supply tergantung kesiapan nasional. Jadi bertahap.pada prinsipnya, mereka tidak menentang dan membantu melalui supply konsentrat,” kata Hidayat. [mel]

 

 

+++++++++++++++++

 

KESDM Tetap Larang Freeport Ekspor Mineral Mentah
Headline

PT Freeport Indonesia – (Foto : istimewa)
Oleh: Ranto Rajagukguk
ekonomi – Selasa, 13 Agustus 2013 | 20:12 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintah tetap melarang pengusaha tambang untuk mengekspor barang mentah mineral di 2014 meski sejumlah perusahaan tengah merealisasikan pengolahan pemurnian (smelter) dalam waktu dekat.

“Dalam undang-undang (UU) No. 4/2009 sudah ditegaskan ekspor suda tidak berjalan. Meski kontrak karya (KK) seperti PT Freeport Indonesia tengah merealisasikan pembangunan smelter tidak ada dispensasi untuk itu. Kami sudah kasih batas waktu sejak UU itu terbit,” ucap Direktur Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Dede Suhendra di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Realisasi smelter yang dijalankan oleh Freeport melalui anak usaha PT Indovasi Mineral Indonesia (Indovasi) akan mulai dibangun di 2014. Sementara onstream dari proyek nilai tambah itu juga belum dapat dipastikan.

Dede menyampaikan, realisasi smelter yang dijalankan Freeport tersebut tidak membuat KK itu mendapatkan dispensasi untuk melakukan ekspor raw material di 2014. Sebab, perusahaan tambang itu bisa mengalokasikannya ke domestik bagi smelter yang telah onsteam di dalam negeri.

“Tidak ada dispensasi bagi Freeport. Harusnya mudah bagi Freeport untuk membangun smelter. Ini merupakan amanat UU dan sejatinya untuk kepentingan negara,” ujar Dede. [hid]

 

+++++++++++++++++++++++++++

 

Indosmelt Siap Olah Konsentrat Freeport
Headline

(Foto : istimewa)
Oleh: Ranto Rajagukguk
ekonomi – Selasa, 13 Agustus 2013 | 19:27 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Indosmelt selaku perusahaan yang bakal merealisasikan pengolahan pemurnian (smelter) bijih tembaga dan emas di dalam negeri mengaku siap menerima pasokan kosentrat dari perusahaan Kontrak Karya (KK) pertambangan PT Freeport Indonesia.

“Sebagai wujud kerja sama dan amanat pemerintah untuk bernilai tambah. Kami perusahaan yang melakukan pemurnian tembaga dan emas memang membutuhkan pasokan yang cukup bagi smelter guna kegiatan nilai tambah,” ucap Direktur Utama Indosmelt, Natsir Mansyur di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Kerja sama ini ditandai dengan adanya nota kesapahaman (memorandum of understanding/MoU) antaran Indosmelt dan Freeport. Natsir menjelaskan, kapasitas yang akan dihasilkan dari smelter ini bakal mengakomodasi produksi hingga 300 ribu ton tembaga, dan 30 ton emas.

Dia juga menambahkan tahap pembangunan smelter tersebut sudah berjalan tiga tahun dan dalam 2014 tahap pengembangan telah berjalan sehingga di 2017 sudah mampu berproduksi. “Sudah produksi di 2017 dan produksi dengan nilai tambah ini diharapkan berimplikasi besar terhadap sektor industri di dalam negeri,” ucapnya.

Lebih lanjut Natsir menyampaikan, dengan adanya pemurnian pengolahan bijih tembaga maka dapat menumbuhkembangkan sektor industri lainnya. Salah satunya adalah bagi industri kabel nasional yang hingga kini bahan bakunya diperoleh melalui impor. [hid]

 

 

August 8, 2013

Elpiji 12 Kilogram Batal Naik Tahun Ini

Kamis, 08 Agustus 2013 | 12:59 WIB

Elpiji 12 Kilogram Batal Naik Tahun Ini

Gas elpiji 12 Kg. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, menegaskan harga gas elpiji 12 kilogram tidak akan naik tahun ini. Menurut dia, masyarakat masih merasakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

“Tahun ini mungkin tidak, kita lihat waktunya dulu. Tapi kami usahakan tidak naik,”katanya seusai menghadiri acara Open House Lebaran di Istana Negara, Kamis, 8 Agustus 2013. Menurut dia, jika harga gas dinaikkan sekarang maka masyarakat lah yang akan merasakan dampak terberat.

Pemerintah, kata Jero, masih mengkaji apakah akan menaikan harga gas elpiji 12 kilogram pada tahun depan. Menurut dia, pemerintah masih akan menghitung apakah kenaikan gas sesuai dengan rencana anggaran pemerintah serta kondisi masyarakat.

Sebelumya, Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan,mengatakan harga elpiji 12 kilogram akan dinaikkan secara bertahap dan kemungkinan dilakukan setelah lebaran. Pertamina menyatakan mekanisme kenaikan nanti sifatnya berupa pengenaan biaya non-produk yaitu pembebanan biaya pengemasan dan transprotasi pada konsumen dan kenaikan biaya produk. Biaya non-produk saat ini hanya sebesar Rp 300 per tabung, sementara biaya produk yang telah disubsidi sekitar Rp 4.500 per kilogram.

Pertamina selama ini mengaku harus merugi cukup besar akibat menjual gas elpiji lebih rendah dari harga pasarnya yang mencapai Rp 10.000 per kilogram. Artinya, ada subsidi langsung dari Pertamina hampir sebesar Rp 5.000 per kilogram setiap menjual LPG 12 kilogram. Perusahaan tahun ini diperkirakan bakal merugi hingga Rp 6,5 triliun atau naik 23 persen dari realisasi kerugian tahun lalu sebesar Rp 5 triliun

ANANDA TERESIA

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 80 other followers