Archive for ‘Energy’

September 11, 2013

Jamin Stok, Pertamina Akuisisi Polytama Propindo

 
 
 
Oleh: Sri Wulandari
ekonomi – Senin, 9 September 2013 | 13:56 WIB
 

INILAH.COM, Jakarta – PT Polytama Propindo (Polytama) menunggu langkah tegas Pertamina untuk mengakuisisi pabrik polipropilinne milik Polytama.

“Opsi akuisisi ini bisa menjadi sinergi positif untuk jaminan pasokan bahan baku. Soal bagaimana mekanisme akuisisinya, masih dalam proses pembahasan,” tutur Didik Susilo, Direktur Utama PT Polytama Propindo, dalam siaran pers, Senin (9/9;2013).

Pabrik Polipropilena terbesar kedua di Indonesia yang berlokasi di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, ini memiliki kapasitas terpasang hingga 240 ribu metrik ton (MT) per tahun. Di tahap awal beroperasinya Polytama dimulai dengan kerjasama maklon dengan PT Bukitmega Masabadi. Meski dua tahun tidak berproduksi, tapi dengan dukungan tenaga kerja Polytama tetap mampu melakukan perawatan fasilitas pabrik yang ada.

“Kami bisa menjalankan kerjasama dengan Bukitmega Masabadi dengan lancar. Dengan kapasitas produksi sekitar 240 ribu MT/tahun, kami targetkan bisa mengisi pangsa pasar sekitar 20%,” ujar Didik.

Menurut Didik, dengan inovasi dan upaya-upaya pengembangan yang dilakukan perusahaan, di akhir tahun 2013 nanti Polytama sudah mampu beroperasi normal (tidak bergantung skema tolling). “Sementara itu, kami dalam persiapan menambah unit extruder baru untuk memaksimalkan kapasitas produksi. Untuk itu dibutuhkan dana sekitar US$ 8 juta,” katanya.

Saat ini, kebutuhan polipropilena Nasional mencapai 1 juta MT per tahunnya. Sedangkan, kapasitas pasokan lokal maksimal 800 ribu MT per tahun yang dipasok tiga produsen yaitu Chandra Asri, Polytama Propindo dan Pertamina. Artinya, sisa kebutuhan harus diimpor. “Dengan beroperasinya Polytama secara penuh, impor bisa ditekan setara kapasitasnya, dengan perkiraan nilai mencapai US$ 300-US$400 juta.

Sejak beroperasi kembali pada Februari 2013 lalu, PT Polytama Propindo (Polytama) terus menggebrak. Salah satunya adalah menjaga keterjaminan pasokan bahan baku propilena yang menjadi kunci keberlangsungan perusahaan. Selain itu, Polytama juga melaku restrukturisasi keuangan dan mengupayakan penyediaan dana segar.

September 6, 2013

Pertamina Siap Ambil Alih

JUMAT, 6 SEPTEMBER 2013

kompas logo

TENDER MINYAK

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) siap mengambil alih pelaksanaan tender minyak bagian negara yang saat ini dipegang Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Implementasi tender minyak itu harus transparan dan mengikuti sistem yang saat ini diterapkan Pertamina.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, Kamis (5/9), di Jakarta, pelaksanaan tender minyak bagian negara oleh Pertamina akan mengoptimalkan kilang domestik. Jika itu dilaksanakan Pertamina, tender minyak bagian negara itu tak boleh mengubah sistem yang sudah ada, yaitu sistem tender elektronik. ”Dari kami tak ada kesulitan. Kami akan ambil dengan syarat memakai sistem baku di Pertamina yang sudah tepercaya dan transparan,” ujarnya.

Sejauh ini Pertamina masih mengkaji ulang secara rinci mengenai rencana pengalihan kewenangan tender minyak bagian negara itu ke perusahaan migas milik negara itu. Jadi, tidak bisa mendadak kewenangan tender minyak bagian negara itu dialihkan ke Pertamina.

Hal itu harus dibahas secara rinci, khususnya untuk minyak mentah yang tidak bisa digunakan di kilang Pertamina. Pihaknya mengharapkan minyak bagian negara yang tidak bisa diolah di kilang Pertamina itu bisa ditukar (swap) dengan minyak bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). ”Kami belum bisa memastikan kapan nota kesepahaman itu direalisasikan,” kata Karen.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina Ali Mundakir menambahkan, pengalihan tender itu harus dibahas secara rinci dan transparan. Jika tender dilaksanakan Pertamina, mekanisme itu memungkinkan untuk dilakukan pertukaran minyak bagian negara dengan minyak bagian KKKS lain yang bisa diolah di kilang Pertamina. Saat ini kapasitas kilang Pertamina sekitar 1 juta barrel per hari.

Manfaat pertukaran minyak adalah mengurangi transaksi dengan dollar AS karena impor minyak mentah akan berkurang. ”Kami telah memiliki sistem pengadaan minyak. Kami kini membeli minyak mentah melalui perusahaan minyak nasional dan produsen minyak, tidak ada trader (pedagang),” ujarnya.

Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas Widhyawan Prawiraatmaja mengatakan, semua minyak bagian negara memang dialokasikan untuk Pertamina sebagai pemilik kilang dan penyedia BBM bersubsidi. Jadi, hanya Pertamina yang bisa memanfaatkan minyak mentah bagian negara. (EVY)

 

September 6, 2013

PLN Bangun Pembangkit Listrik Biomassa 3 MW di Papua Barat

Rista Rama Dhany – detikfinance
Jumat, 06/09/2013 10:16 WIB

http://images.detik.com/content/2013/09/06/1034/101930_papuadalam320.jpg

Jakarta – PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN Enjiniring), anak usaha PT PLN akan membangun pembangkit listrik berbahan bakar biomassa di Sorong, Papua Barat dengan daya 3 Mega Watt (MW).

Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji mengatakan Pembangkit listrik biomassa untuk memasok kebutuhan listrik dan energi panas untuk pabrik pengolahan sagu yang akan dibangun Perum Perhutani di Distrik Kais, Sorong Selatan, Papua Barat.

“Perhutani sendiri membutuhkan pasokan listrik sebesar 3 MW, maka kita cari teknologi apa yang cocok kira-kira, biomassa yang dipilih, jadi nanti sisa pengolahan kayu pohon sagu, sisa serat-seratnya dipakai untuk bahan bakar untuk pembangkit listrik,” kata Nur di Kantor Pusat PLN usai Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Perum Perhutani, Jumat (6/9/2013).

Nur menjelaskan investasi yang dibutuhkan membangun pembangkit listrik biomassa ini mencapai US$ 4 juta atau sekitar Rp 40 miliar untuk per 1 MW.

“Jadi investasi pembangkit biomassa itu biayanya 7 kali lebih mahal dibandingkan pembangikit diesel, ini biaya investasi ya, tapi kalau biaya operasionalnya tentu lebih murah, dalam hubungan ini Perhutani kita kasih biomassa karena sisa pengolahan sagunya untuk PLN bakar,” ucap Nur.

“Jadi bisa dibilang PLN terima saja dari Perhutani, jadi Perhutani hanya membayar investasi kira-kira US$ 4 juta atau Rp 40 miliar per Mega Watt, itu diangsur tiap bulan untuk pengembaliannya plus biaya operasional.

Meskipun dibuat khusus untuk pabrik sagu Perhutani, PLN juga akan memberikan pasokan listrik ke masyarakat sekitar pabrik.

“Disamping itu PLN kasih listrik juga untuk masyarakat sekitar, ya setahun dari sekarang pembangkit ini bisa beroperasi, seiring pembangunan pabrik sagu,” katanya.

September 4, 2013

Dalam Setahun 6 Miliar Liter BBM Tersedot Untuk Pembangkit Listrik

 

 

 

Wiji Nurhayat – detikfinance
Rabu, 04/09/2013 10:42 WIB
http://images.detik.com/content/2013/09/04/1034/wamenesdm320.jpg

Jakarta – Pengoperasian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sangat boros bahan bakar minyak (BBM). Dalam Setahun setidaknya dibutuhkan 6 juta kiloliter (KL) atau 6 miliar liter BBM untuk menghidupkan PLTD.

“Acara ini sangat bagus sekali bagaimana kita ingin mengembangkan pembangkit listrik geothermal dan minihidro juga solar (matahari). Cara ini untuk mengganti pembangkit listrik tenaga diesel yang memakan BBM 6 juta KL/tahun,” kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo saat membuka acara pembukaan CIEPS (Conference of Indonesian Electrical Power Society) dan Pameran 2013 di JIE Expo Kemayoran Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Acara CIEPS kali ini menghadirkan 36 delegasi dari negara yang berbeda. Mereka beramai-ramai menawarkan proyek pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan. Selain itu beberapa negara juga menghadirkan produk pengolahan mineral.

Menurut Susilo, pergelaran acara kali ini tepat karena akan mengundang para investor asing untuk datang dan berinvestasi di Indonesia.

“Ini tantangan kebutuhan di sana, investor di luar pada masuk sehingga pemerintah serius mempermudah perizinan dan pembebasan lahan, uangnya sudah ada kalau izinnya cepat berarti uang langsung dibelanjakan. Jadi investasi langsung mengalir ke negara kita,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan setidaknya Indonesia membutuhkan 5.000 Mega Watt listrik dari pembangkit listrik terbarukan setiap tahunnya untuk mengganti pembangkit listrik berbahan minyak. Sehingga nantinya di tahun 2020, Indonesia bisa mandiri memproduksi listrik tanpa BBM.

“Kita membutuhkan 5.000 MW/tahun dan itu dari kecil ke besar. Seperti 250 MW di daerah terpencil yang sulit terjangkau listrik sehingga disuplai dari yang kecil-kecil seperti minihidro dan lain-lain juga solar. Geothermal juga yang sekarang baru 1.700 MW. Kita harapkan tahun 2020 sudah ada tambahan listrik dari pembangunan minihidro dan geothermal dan lain-lain,” jelasnya.

September 1, 2013

Kejar Rasio Elektrifikasi di 2013, PLN Butuh 66,3 Juta Ton Batubara

Saturday, August 31, 2013       16:17 WIB
Kejar Rasio Elektrifikasi di 2013, PLN Butuh 66,3 Juta Ton Batubara
Ipotnews - Untuk mengejar target rasio elektrifikasi pada 2013 yang mencapai 79 persen, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero membutuhkan pasokan batubara hingga akhir tahun sebanyak 66,3 juta ton. Batubara tersebut guna memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ada di seluruh Indonesia.

Kepala Divisi Batubara PLN, Helmi Najamudin, mengungkapkan konsumsi batubara PLN pada kuartal kedua 2013 telah mencapai 31 juta ton. Hingga akhir tahun diprediksi akan terus bertambah mengingat tahun 2013 banyak PLTU yang masuk kategori Fast Track Program 10 ribu Megawatt (MW) tahap I selesai.

“Proyeksi konsumsi batubara hingga 2013 sebanyak 66,3 juta ton, sedangkan produksi batubara nasional di 2013 diprediksi mencapai 391 juta ton,” ujar Helmi di Jakarta, Sabtu (31/8).

PLN mengakui, pembangkit listrik yang menggunakan batubara tidak ramah lingkungan, namun pembangkit yang paling murah saat ini adalah pembangkit berbahan bakar batubara. Agar PLTU bisa ramah lingkungan, saat ini sudah ada penyaring asap hitam yang dihasilkan PLTU dengan nama Flue Gas Desulphurization (FGD), namun investasi FGD tersebut mencapai 30 persen dari investasi PLTU itu sendiri.

“Bisa saja dibuat bersih, tapi masyarakat mau membayar listrik lebih mahal? FGD tersebut telah diterapkan di Jepang,” ujarnya.

Untuk mengejar target rasio elektrifikasi tersebut, PLN telah menganggarkan dana sebesar Rp3 triliun. Selain itu, PLN juga bekerja sama dengan pemerintah daerah yang membutuhkan listrik agar membangun infrastruktur, seperti jalan, sehingga ada akses untuk membuat transmisi bagi masyarakat terpencil yang belum memperoleh listrik.

Daerah yang rasio elektrifikasinya paling rendah saat ini adalah Nusa Tenggara dan Papua, hal itu disebabkan infrastruktur jalan yang belum memadai. Rasio elektrifikasi pada 2012, PLN telah mencapai 76 persen dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia.(Rifai/ha)

August 31, 2013

Bangun Smelter, Freeport Minta Kepastian Perpanjangan Kontrak

Saturday, August 31, 2013       12:27 WIB
Bangun Smelter, Freeport Minta Kepastian Perpanjangan Kontrak

Ipotnews – PT Freeport Indonesia mengakui bahwa pihaknya masih ragu untuk membangun smelter  walau secara keuangan mereka menyatakan tidak ada masalah. Namun, saat ini Freeport tetap melakukan studi terkait pembangunan smelter.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto mengatakan, untuk membangun smelter harus dibarengi dengan cadangan mineral yang dimiliki. Sedangkan cadangan Freeport untuk wilayah pertambangan atas atau open pit, saat ini kapasitasnya hanya sampai 2016, Sedangkan untuk pertambangan bawah tanah atau underground, Freeport masih menunggu keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak Freeport.

“Itu yang menjadi pertimbangan kita, cadangan open pit hanya sampai 2016. Bangun smelter itu harusnya cadangan bertahan hingga 15 tahun kedepan,” ujar Rozik di Bogor, Sabtu (31/8).

Studi yang dilakukan Freeport saat ini untuk menentukan nilai keekonomian, dan diharapkan studi tersebut dapat selesai dalam waktu lima bulan. Menurut Rozik, semua itu tergantung pada keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak. Freeport sendiri berharap kontraknya bisa diperpanjang hingga 2041.

Menurut pengakuan Rozik, saat ini Freeport telah memiliki smelter, namun tidak memasok seluruh konsentrat yang dimiliki Freeport. Dalam peraturan juga tidak tertulis pembangunan smelter harus di lokasi tambang, dan Freeport juga menanyakan terkait pembangunan smelter, karena dalam kontrak Freeport tidak ada kewajiban konsentrat harus dilebur di dalam negeri.

“Saya sudah bangun di Gresik, tapi kan tidak harus seluruhnya diolah di dalam negeri. Dan Gresik sampai sekarang masih beroperasi,” ujarnya.

Saat ini, produksi Freeport kalau dalam posisi normal per hari sebanyak 220 ribu ton, untuk tahun ini Freeport memperkirakan produksinya hanya mencapai 80 persen dari target, karena pasca kecelakaan di trowongan bawah tanah Big Gossan, lokasi pertambangan Freeport ditutup selama dua bulan.

August 28, 2013

KPK akan Jerat Aktor Intelektual Mafia Migas

Semoga bisa berhasil.. KPK berani tidak jerat Moh.Reza ( ingat kasus minyak Zatapi).  Moh Reza sudah sangat menggurita, tidak ada yang berani menyentuh dia, karena networknya sudah menguasai Cikeas dan besan presiden.

 

 

KPK akan Jerat Aktor Intelektual Mafia Migas

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti signifikan
untuk menjerat aktor intelektual di balik ka sus suap belasan mi liar
rupiah di SKK Migas.

“(Dari) hasil penyitaan semua dokumen itu (kami) bisa menyimpulkan
bukti-bukti sudah terang benderang dan signifikan untuk membongkar aktor
intelektual dalam kasus korupsi di SKK Migas,” kata Ketua KPK Abraham
Samad, kemarin.

Samad pun mengatakan tidak menutup kemungkinan akan memanggil Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Komite Pengawas SKK Migas
Jero Wacik.

“Kami belum jadwalkan, ma sih menunggu tahapan dari verifikasi dokumen
dan barang bukti hasil penyitaan,” ujar Samad.

Selain itu, lembaga antirasywah itu sedang memeriksa setumpuk dokumen
atau bukti lain terkait dengan kasus suap yang melibatkan tersangka Rudi
Rubiandini tersebut.

“Belum dapat saya sampaikan kepada publik. Hal terse but merupakan
materi dalam teknis penyidikan yang dilakukan KPK,” ungkap Abraham.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menyatakan
alasan utama pembubaran BP Migas ialah potensi korupsi lembaga itu dalam
menentukan kon trak migas di Indonesia.

Namun, pemerintah justru membentuk SKK Migas de ngan wewenang dan
perilaku nyaris mirip pendahulunya.

“Namun, bagaimana? Itu do main pemerintah,” keluhnya.

Akil menyebutkan ketika mengeluarkan putusan terkait dengan pembubaran
BP Migas pada November 2012, MK melihat model pengelolaan BP Migas yang
tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 45. Selain itu, pengelolaan BP Migas
menimbulkan praktik yang berbiaya tinggi.

Setelah BP Migas dibubarkan, pemerintah membentuk SKK Migas untuk
mengisi kekosongan. Parahnya, selain tidak memiliki landasan UU, metode
kerja yang dilakukan SKK Migas ternyata tidak berbeda dengan BP Migas.

“SKK Migas dibentuk atas diskresi presiden. Jadi, (SKK Migas) sepenuhnya
tanggung jawab pemerintah,” tandas Akil. (Che/*/*/X-3)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2013/08/20/ArticleHtmls/KPK-akan-Jerat-Aktor-Intelektual-Mafia-Migas-20082013001031.shtml?Mode=1#

August 27, 2013

Dolar Tembus Rp 11.000, Saatnya Kurangi Impor BBM US$ 113 Miliar

Nggak mungkin lah.. selama Mohammad Reza masih berkuasa dan dekat dengan Cikeas ..

Rista Rama Dhany – detikfinance
Selasa, 27/08/2013 17:30 WIB

http://images.detik.com/content/2013/08/27/1034/jero04.jpgFoto: Tangki BBM (dok.detikFinance)
Jakarta – Di tengah guncangan ekonomi yang menyebabkan dolar menyentuh Rp 11.000, kalangan pengusaha meminta pemerintah bisa mengurangi impor BBM yang membutuhkan dolar dalam jumlah besar setiap harinya.

Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan, pihak pengusaha sangat mengharapkan pengurangan impor BBM ini.

“Kami mengharapkan terutama Pertamina mengurangi impor BBM-nya. Lihat saja US$ 133 miliar (per tahun) untuk impor BBM, sementara defisit perdagangan migas kita US$ 5 miliar. Penggunaan dolar yang banyak untuk impor ini membuat mata uang kita terus tertekan, jadi perlu pengelolaan dolar yang baik, kurangi impor BBM, kurangi impor barang mewah,” tutur Franky di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Franky mengatakan, pengusaha berharap paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa diterapkan segera, sehingga tekanan pada rupiah bisa diredam.

Kebijakan pemerintah menaikkan campuran biodiesel pada solar diharapkan segera terlaksana agar impor BBM bisa berkurang, dan defisit neraca perdagangan bisa ditekan. Ujungnya, tekanan pada rupiah bisa dikurangi.

August 27, 2013

PLN siap konsumsi bahan bakar nabati

Tuesday, August 27, 2013       17:45 WIB
Asal Tersedia dan Murah, PLN Siap Konsumsi Bahan Bakar Nabati
Ipotnews – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan siap menggunakan bahan bakar nabati (BBN) sebagai campuran bahan bakar pembangkit listrik tenaga disel (PLTD). Namun, untuk itu, PLN masih menunggu kepastian ketersediaan pasokan dan harganya.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengungkapkan, jika pasokan minyak nabati murni/pure plant oil (PPO) tersedia dan harganya lebih murah dari solar, pihaknya siap melakukan pencampuran solar dengan BBN. “Kalau barang atau bahannya ada, PPO-nya ada, tentu kita pakai. Karena saat ini lebih murah dari diesel (solar). CPO lagi di bawah harganya,” ujar Nur Pamudji di Jakarta, Selasa (27/8).

Diakuinya, saat ini minyak nabati murni harganya lebih murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu, harganya bisa mencapai US$1.200 per ton, dan itu jauh lebih mahal dari harga solar.

Saat ini, menurut Pamudji dengan keberadaan PLTD diseluruh Indonesia yang mencapai 3000 MW, maka penyerapan BBN untuk pembangkit masih jauh di bawah target APBN yang mematok 1 juta kilo liter (KL). Diharapkan, mulai tahun ini penggunaan BBN untuk campuran solar bisa segera diterapkan, selain bisa mengurangi penggunaan solar hal tersebut bisa mengurangi ekspor CPO. “Kalau CPO nggak bisa kita pakai, maka akan banyak yang diekspor CPO-nya,” tuturnya.

Saat ini, penggunaan BBN untuk pembangkit listrik diesel baru mencapai 15 MW. Hal tersebut akibat dari pasokan dan harga yang sebelumnya lebih tinggi dari solar. Dari jatah 1 juta KL BBM jenis solar yang ditetapkan APBN, pemakaian BBN PLN baru mencapai 1/7 dari keseluruhan pembangkit listrik diesel sebesar 6 juta KL yaitu 6,8 persen.

Sebelumnya, pemerintah mengimbau peningkatan penggunaan BBN untuk menekan impor BBM yang menggerus devisa negara.(Rifai/ha)

August 25, 2013

“Pertamina Mampu Kalahkan Petronas”

Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan:

Dia minta Dirut Pertamina jangan dipanggil siapapun, kecuali Presiden.

ddd
Minggu, 18 Agustus 2013, 23:13 Mohamad Teguh
Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan

Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan (Pertamina)

VIVAnews – Belakangan ini PT Pertamina (Persero) mengalami penjarahan BBM di pipa-pipa penyaluran wilayah Sumatera.

Menurut Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, penjarahan ini juga berpotensi mengganggu pasokan BBM di wilayah Sumatera, karena Pertamina jadi harus menghentikan untuk sementara aliran minyak di pipa-pipa tersebut. Lebih gawat lagi, selain mengganggu terget lifting minyak yang telah di tetapkan negara, aksi kriminal ini juga amat berbahaya karena bisa mengakibatkan ledakan dan kebakaran hebat.

Berikut petikan wawancara VIVAnews dengan Karen, salah satu dari 50 pebisnis wanita paling tangguh dunia versi Fortune, di sela-sela kunjungan dinasnya ke Jambi, 26 Juli 2013 lalu, tentang masalah tersebut dan rencana pengembangan Pertamina ke depan:

Sebenarnya seberapa serius masalah penjarahan BBM di pipa-pipa milik Pertamina?

Yang mencemaskan kami, penjarahan ini sebetulnya sudah berlangsung sejak 2010 lalu. Dalam kurun waktu tiga tahun itu penjarahan BBM ini telah merugikan Pertamina sekitar Rp400 miliar.

Tahun ini, dalam jangka waktu enam bulan saja, aksi penjarahan telah merugikan Pertamina hampir Rp280 miliar. Kami sepakat ini bukan semata soal kerugian tapi bisa membahayakan warga.

Kami mengharapkan bantuan masayarakat dan aparat pemerintah, baik di daerah maupun pusat, karena ini merupakan obyek vital nasional. Kami tidak ingin persoalan ini merembet ke pipa-pipa kontraktor asing.

Permintaan ini sudah pernah diajukan ke aparat keamanan?

Sudah, sejak 2010 lalu. Sudah dilakukan berkali-kali, tapi hingga kini belum ada tindakan yang signifikan. Kali ini kami ingin memberikan shock therapy kepada para penjarah. Kami hentikan aliran BBM di pipa-pipa tersebut. Ini memang butuh tindakan ekstrem supaya para penjarah kapok. Kami harus melawan mereka.

Penghentian aliran BBM di pipa-pipa tersebut bukankah merugikan Pertamina?

Memang. Tapi tidak apa-apa, tindakan ini harus kami lakukan. Sebagai korporasi, yang dilihat kan tidak keuntungan semata. Yang penting ke depan akan lebih baik bagi Pertamina.

Secara korporasi, Pertamina bisa masuk Fortune 500 pada peringkat 122. Bisa Anda jelaskan bagaimana hal itu bisa tercapai?

Ada beberapa hal yang membuat suatu perusahaan bisa masuk Fortune 500. Kestabilan negara bisa menjadi suatu faktor. Tapi faktor yang terpenting adalah perusahaan ini lima tahun berturut-turut bisa meraih laba dan terus menujukkan tren yang meningkat. Pertamina di-review selama lima tahun terakhir khususnya dalam hal laba.

Sebagai CEO, Anda menargetkan Pertamina pada peringkat berapa?

Begini, di Asia sudah ada Shinocem Group (China) pada peringkat 119 dan Petronas Malaysia pada peringkat 75. Saya menargetkan Pertamina harus mampu meraih peringkat 50 pada Fortune 500 di tahun 2025.

Saya di tahun itu sudah pensiun, tapi prinsipnya sudah dibuat, frame-nya sudah dibuat, dan juga target-targetnya. Untuk meraih posisi tersebut Pertamina harus mampu memproduksi 2,2 juta barrel oil equivalent pada 2025. Saat ini baru mencapai 451 juta barrel oil equivalent. Jadi, masih pada level seperempat dari total produksi yang kami targetkan.

Bagaimana strategi yang akan Anda lakukan untuk mencapai itu?

Prinsipnya ada tiga pilar utama. Pertama, Pertamina harus menjadi pemimpin dalam bisnis inti yang sekarang. Untuk itu Pertamina harus mampu memproduksi 2,2 juta barrel oil equivalent dengan penguasaan pasar domestik 50 persen.

Kami akan mengembangkan industri gas terintegrasi dari hulu ke hilir dengan infrastruktur Trans Sumatera dan Trans Jawa. Jadi, semua hasil gas dari lapangan Pertamina akan di jual ke anak perusahaan, PT Patragas. Tidak seperti selama ini, dijual ke PT Perusahaan Gas Negara.

Selain itu Pertamina akan mempertahankan posisi market share di BBM industri dan pelumas sebesar 50 persen.

Kedua, dengan pertumbuhan bisnis-bisnis baru. Pertamina harus menjadi perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia dengan market share 35 persen.

Selain itu, Pertamina akan mengembangan industri, biofuel, panas bumi (geotermal) dan menjadi salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar (Independent Power Plan/IPP) di Indonesia dengan kapasitas 3-5 gigawatt.

Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam public service obligation (mengelola BBM bersubsidi) dengan market share 60 persen, mengoptimalkan infrastruktur LPG dan dalam bidang perkapalan Pertamina akan mengembangkan model pelayanan pihak ketiga.

Anda tentu menargetkan posisi 50 di Fortune 500 dengan asumsi Petronas dan perusahaan lain tidak akan diam saja. Anda yakin mampu mengalahkan Petronas?

Ya, betul Petronas tentu tidak akan diam saja. Tapi, bagi Pertamina itu masalah di kapitasi saja. Asal kapitasinya tidak diganggu saya yakin bisa.

Kapitasi tidak diganggu itu maksudnya bisnis Pertamina boleh untung. Artinya, bisnis Pertamina harus marked to market (minyak dijual dengan harga pasar, tidak ada subisdi) dan tidak ada sinergi BUMN, yang “mengakibatkan Pertamina merugi”. Saya yakin bisa.

Itu semua kan sama dengan perlakuan pemerintah Malaysia terhadap Petronas. Dan kalau bisa, CEO Pertamina tidak bisa dipanggil siapapun, kecuali oleh Presiden.

Jadi, selama ini banyak pihak yang memanggil Dirut Pertamina?

Lha, sebagai pembantu umum bagaimana sih? Hahaha…

Banyak pihak meragukan kemampuan Pertamina mengambil alih Blok Mahakam dari Total. Argumennya, Pertamina belum pernah mengerjakan proyek besar sendirian. Selain itu, ketika mengambil alih West Madura Offshore (WMO) dari Kodeco, produksinya malah turun. Tanggapan Anda?

Begini, justru apa yang terjadi d WMO jangan sampai terjadi di Blok Mahakam. Kenapa? Kalau saya berpikir sebagai orang Total maka jika hingga 2017 pemerintah belum memberi kepastian, saya akan hentikan semua investasi di Blok Mahakam. Toh, Total tidak akan mendapat manfaatnya setelah 2017. Pada saat dia pergi maka sumur ditutup semua.

Orang berpikir saat sumur dibuka kembali, katakanlah oleh Pertamina, maka minyak akan langsung mengalir lagi. Faktanya tidak begitu. Sekali sumur ditutup, maka harus ada investasi lagi untuk membuat sumur itu mengalir kembali. Itulah yang terjadi di WMO.

Apakah pada kontrak-kontrak selama ini, posisi Indonesia sedemikian lemahnya sehingga kontraktor asing boleh-boleh saja “menurunkan kualitas” dengan sengaja? Bukankah semua biaya akan diklaim lagi dalam bentuk cost recovery?

Masalahnya cost recovery hanya sampai 2017. Kalau Total mengeluarkan biaya sekarang kan dia bisa mendapat manfaatnya setelah 2017. Jadi, pasti dia akan berpikir: lebih baik saya perkecil investasi saya.

Masalah WMO sebenarnya bukan masalah teknis. Itu karena tidak diputuskan secara cepat saja. Sebenarnya, sebelum setahun sebelum diambil alih Pertamina, kami sudah berniat untuk sole risk (risiko ditanggung sendiri), untuk top-up. Tapi, tidak dikasih sama pemerintah.

Produksi suatu lapangan kan tergantung pengeboran sumur-sumur baru, jadi perlu top-up untuk mengantisipasi penurunan produksi secara natural.

Jadi, setahun sebelum diambil alih Pertamina sudah menyadari situasi tersebut. Kami menawarkan: Pertamina saja yang menyewa rig, yang mengebor. Kalau gagal, Pertamina yang bertanggung jawab, kalau berhasil ya nanti dibayarkan.

Namun, tawaran Pertamina ditolak pemerintah. Akhirnya perundingan berlarut-larut, penyewaan rig tidak jelas dan penyewanya akhirnya pergi. Kemudian barulah diputuskan Pertamina mengambil alih secara resmi. Itulah yang menyebabkan produksi turun, karena selama setahun tidak ada kegiatan pengeboran sama sekali di sana.

Artinya, secara teknis sebetulnya Pertamina mampu?

Iya. Yang harus saya luruskan, soal teknologi sebetulnya perusahaan minyak tidak memilikinya. Teknologi pengeboran itu yang punya ya sebangsa Schlumberger, Halliburton, dan lain-lain. Perusahaan minyak hanya menyewa mereka.

Jadi, selama perusahaan minyak mampu bayar, mereka yang akan mengerjakannya. Makanya saya bingung kalau dibilang Pertamina tidak menguasai teknologinya. Lha, semua perusahaan minyak melakukan hal yang sama. Total itu punya teknologi apa?

Di Industri minyak dan gas, eksekutif perempuan sangat langka. Bagaimana Anda bisa survive, bahkan berhasil menempati posisi puncak di Pertamina?

Begini, saya pernah bekerja tapi pernah juga berhenti karena keluarga membutuhkan saya. Jangan sekali-sekali pernah berpikir bahwa posisi sebagai ibu rumah tangga merupakan posisi yang tidak terhormat. Saya bisa seperti saat sekarang karena dukungan suami dan anak-anak.

Jadi, pada saat-saat tertentu saya harus bisa memutuskan untuk berhenti. Kemarin waktu diputuskan untuk diperpanjang saya tidak mau. Saya memilih berhenti untuk menemani anak-anak saya.

Yang harus disadari, menduduki posisi seperti saya ini ada hal-hal yang harus dikorbankan. Satu, melayani suami harus dikorbankan. Terus kedua, kapan saya bisa ketemu anak-anak saya?

Terus terang saja, saya kemarin memutuskan untuk mengurus keluarga. Tapi kemudian ada kompromi, boleh mengurus keluarga sambil jadi Dirut Pertamina. Jadi, saya jadi Dirut itu sambilan, lho, utamanya ngurus keluarga… hahaha. (kd)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 81 other followers