Archive for ‘Energy’

July 30, 2013

Bangun Pengolahan Feronikel, Antam Gandeng Perusahaan Jerman

  • Penulis :
  • Zico Nurrashid Priharseno
  • Selasa, 30 Juli 2013 | 14:09 WIB
Proyek perluasan pabrik feronikel milik PT Antam di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Tampak bagian dermaga tempat pengapalan produk feronikel sedang dikerjakan. Proyek yang bernilai 450-500 juta dollar AS tersebut ditargetkan rampung pertengahan 2015. | KOMPAS/NASRULLAH NARA

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Antam Tbk menggandeng perusahaan Jerman, SMS Siemag untuk pelaksanaan engineering, procurement and construction (EPC) penyediaan electrode equipment untuk Electric Smelting Furnace No. 4 (ESF-4) yang merupakan bagian dari perluasan pabrik Feronikel Pomalaa.

Direktur Utama Antam Tato Miraza mengungkapkan nilai kontrak mencapai 5,45 euro atau sekitar Rp 75 miliar, dengan waktu pengerjaan selama 18 bulan dan maksimal 22 bulan

“Penyediaan electrode equipment oleh SMS Siemag meref1eksikan penggunaan teknologi modern yang lebih aman dan praktis dalam pengoperasian,” ujarnya, Selasa (30/7/2013).

Fasilitas ESF-4 memiliki kapasitas terpasang sebesar 38 Mega Watt, dengan kapasitas produksi feronikel sebesar 9.450 TNi per tahun. Perseroan berharap, perluasan pabrik Feronikel Pomalaa mampu meningkatkan produksi feronikel menjadi 25.000-27.000 TNi per tahun.

Sebelumnya, produksi feronikel perseroan sebesar 18.000-20.000 TNi per tahun dengan asumsi ka
dar umpan bijih nikel sebesar 1,9 persen.

Editor : Bambang Priyo Jatmiko
July 30, 2013

Soal pencurian minyak Pertamina

Gimana Pertamina mau efisien dan menjadi perusahaan kelas dunia, jika minyak mentah nya dengan mudah dicuri

 

 

 

Selasa, 30 Juli 2013 | 04:04 WIB

Kabareskrim Urus Pencurian Minyak Tempino-Plaju

Kabareskrim Urus Pencurian Minyak Tempino-Plaju

Pekerja memasang scraper (perangkat pembersih pipa) di menara reparasi sumur H-25 Lapangan Tempino, sumur TPN-211 yang dikelola Pertamina EP di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. ANTARA/ Reno Esnir

 
 
  

TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo menyatakan, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Sutarman menyelidiki langsung kasus pencurian dan penjarahan minyak mentah di Pipa Tempino-Plaju, Sumatera Selatan. Sutarman sudah berangkat dan sedang memulai pemeriksaan di lokasi perkara. “Kita tunggu saja laporan dari Kabareskrim,” kata Timur Pradopo di Kantor Presiden, Senin, 29 Juli 2013.

Kepolisian belum bisa menyimpulkan kasus penjarahan yang diduga terjadi sejak awal Juli. Polisi belum bisa menetapkan modus dan tersangka dari pencurian yang diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 17,5 miliar dalam sepekan ini. “Itu (pipa) panjang, sangat panjang, jadi itu yang membuat jadi masalah,” kata Timur.

PT Pertamina menghentikan pengiriman produksi minyak melalui ruas pipa minyak Tempino-Plaju karena menjadi objek penjarahan atau illegal tapping. Pertamina mengklaim kehilangan minyak 17.500 dengan nilai kerugian Rp17,5 miliar.

Rata-rata kerugian selama sepekan yang dialami dalam operasi komersial mencapai 18 persen dari rata-rata penyaluran 12.000 barel per hari. Pertamina menyatakan telah menandatangani sekitar 126 laporan ke kepolisian mengenai penjarahan minyak.

Jalur pipa minyak Tempino-Plaju dioperasikan secara komersial sejak 17 Juli setelah melalui masa pra dan commissioning sejak 9 Juli. Pipa sepanjang 260 kilometer ini ditanam pada kedalaman 1,5 meter hingga 2 meter di bawah permukaan tanah. Kapasitas angkutnya 24.000 barel per hari.

 

 

+++++++++++++++++++++++++

 

Jum’at, 26 Juli 2013 | 07:02 WIB

Minyak Dicuri, Produksi Turun 12 Ribu Barel

Minyak Dicuri, Produksi Turun 12 Ribu Barel

TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

 

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, mengatakan pencurian minyak di alur pemipaan Tempino Jambi-Plaju, Sumatera Selatan, mengganggu produksi minyak nasional.

Penurunan produksi, kata Rudi, diperkirakan mencapai 12 ribu barel per hari. “Ini terjadi karena pemompaan dihentikan,” kata dia, Kamis, 25 Juli 2013.

Meski pencurian ini merugikan negara, Rudi mengaku belum bisa mengambil tindakan apa pun. “Kami ikuti dulu langkah dari Pertamina,” ujarnya.

Pencurian itu terjadi sejak 17 Juli 2013, atau saat pipa penghubung lapangan minyak Tempino dengan kilang bahan bakar Plaju milik anak perusahaan PT Pertamina dioperasikan. Polisi dan karyawan Pertamina EP dan Pertagas menemukan lubang-lubang di 17 lokasi dengan total kehilangan 17.563 barel, atau setara 18,29 persen dari jumlah minyak yang dialirkan.

Penjarahan terbanyak terjadi pada 24 Juli saat ditemukan empat lokasi kebocoran, di antaranya di Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Pertagas dan PT Pertamina EP pun terpaksa menghentikan pemompaan minyak.

Juru bicara Kepolisian Daerah Jambi, Ajun Komisaris Besar Almansyah, mengaku belum mengetahui pencurian tersebut. Kasus ini, kata dia, akan ditindaklanjuti oleh Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Jambi.

Presiden Direktur Pertamina EP, Syamsu Alam, mengatakan kerugian dalam setahun akibat pencurian minyak mencapai Rp 444 miliar. Pada Januari 2012 hingga Maret 2013, volume minyak yang hilang mencapai 463 ribu barel. “Ini belum termasuk kerugian akibat kebakaran dan kerusakan pipa,” ujarnya.

Dalam sehari, Pertamina EP memompakan minyak sebanyak 11-13 ribu barel. Minyak mentah tersebut dihasilkan lapangan Tempino yang memiliki kapasitas produksi 9.500 barel per hari. Akibat pencurian selama semester I 2013, Pertamina menderita kerugian kumulatif 290 ribu barel atau sekitar Rp 290 miliar.

AYU PRIMA SANDI

July 25, 2013

PLN Kecam PGN Karena Jual Gas Terlalu Tinggi

PGN ini sudah jadi perusahan penikmat rente. Malas berinvestasi + inovasi ,tapi mau untung banyak. Memalukan
Kamis, 25 Juli 2013 10:49 WIB
  

Albi Wahyudi
Gas negara

Gas negara

PGN beli gas dari ConocoPhillips hanya sebesar USD 4,5 per mmbtu, tetapi menjual ke PLN sebesar USD10 per mmbtu.

JAKARTA, Jaringnews.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyebut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menjual harga gas terlalu tinggi dan mengambil untung terlalu banyak. Tak hanya itu saja,  harga tinggi gas dari PGN diiringi pula dengan biaya transportasi gas yang ikut naik. Harganya lantas jauh dari  harga yang ditetapkan Badan Pengawas Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Kepala Divisi Gas dan BBM PLN Suryadi Mardjoeki menyampaikan, saat ini harga gas yang dibeli PLN dari PGN berkisar USD7,5 hingga USD 10 per mmbtu. Padahal, harga gas yang dibeli PGN dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) cuma sebesar USD 4,5 per mmbtu.

“Bila PGN beli gas dari ConocoPhillips hanya sebesar USD 4,5 per mmbtu dan dijual ke PLN menjadi USD10 per mmbtu, ini menjadi tarif PGN yang terlalu tinggi,” ujar Suryadi di Jakarta, Kamis (25/7).

Suryadi menambahkan, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang menggunakan gas dari PGN saat ini berada di Muara Tawar dan Cilegon. Untuk PLTG Muara Tawar yang terdiri dari lima blok, PLN memperoleh pasokan gas sebanyak 200 bbtud.

Begitu pun untuk pembangkit yang berada di Cilegon dengan kapasitas 750 MW dengan kebutuhan pasokan sebanyak 27,3 hingga 30 bbtud.

Untuk itu, menurut Suryadi, agar pembelian gasnya tidak terlalu tinggi seperti yang dibeli dari PGN, maka PLN melakukan strategi dengan membeli gas langsung dari KKKS. Ini semua mungkin dilakukan karena sesuai dengan Peraturan Tata Kerja (PTK) BP Migas (sekarang SKK Migas) No.29 Tahun 2009.

Beberapa KKKS yang gasnya dibeli langsung oleh PLN adalah PHE ONWJ, Pertamina EP, Medco dan lain sebagainya.

“Bila langsung beli ke trader, setidaknya PLN bisa memperoleh gas seharga USD 7,3 per mmbtu dan sudah termasuk toll fee,” ungkap Suryadi.

Suryadi mengingatkan ke PGN agar mencari untungnya tidak terlalu besarlah. Maksimal sekitar 10 persen hingga 15 persen dan jangan sampai 40 persen.

(Alb / Deb)

July 20, 2013

Gagal Bangun Pembangkit, PLN Siapkan Sanksi

 www.inilah.com on (Foto: inilah.com) Oleh: Ranto Rajagukguk ekonomi – Jumat, 19 Juli 2013 | 16:49 WIB   

Terkait PLN Lakukan PPA Untuk PLTU Lombok Timur PLN Kian Gencar Kembangkan PLTS Penaikan Harga Gas Picu Beban Biaya Pembangkit Dahlan: Mobil Listrik Gagal, Bisa Menyesal Lagi PLN Fasilitasi Pengembangan Mobil Listrik INILAH.COM, Jakarta – Guna mengantisipasi kegagalan pembangunan pembangkit di sejumlah daerah, PT PLN (Persero) akan lebih mengintensifkan penilaian terhadap kontraktor yang memiliki kapabilitas tinggi. “Kalau yang sudah-sudah kita lihat kinerjanya. Jika mereka gagal bangun ketika kontrak sudah ditetapkan maka kami beri rapor merah dan tidak bisa ikut tender,” ujar Dirut PLN, Nur Pamudji di Jakarta, Jumat (19/7/2013). Dia menambahkan, sanksi kepada kontraktor yang kinerjanya tidak baik disesuaikan berdasarkan jenis kesalahan yang dibuat. “Misalnya saja mereka tidak bisa sesuai waktu membangun pembangkit maka berpotensi tidak bisa ikut tender PLN selama dua tahun. Kalau parah ya langsung black list,” ucapnya. Menurut nur, dengan konsep seperti ini, akan memberi dorongan bagi kontraktor yang berbisnis di sektor pembangkit untuk lebih serius melaksanakan kerja sama dengan pihak PLN. Selama ini pihaknya menuturkan, selain akan melakukan black list, jika pembangunan pembangkit tidak berjalan atau pun gagal, maka kontraktor perlu membayar kerugian atas terhentinya proyek strategis itu. Lebih lanjut, Nur menyebutkan salah satu proyek pembangkit yang gagal dijalankan kontraktor berada di Atambua. Dana pembangkit yang digunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu tidak selesai lantaran kontraktor tidak menyanggupi kesepakatan yang telah dibuat. “Kontraktornya nyerah dan itu langsung kami black list,” ucapnya. [hid]

July 17, 2013

Freeport Tetap Kaji Terus Opsi IPO

Oleh: Ranto Rajagukguk
pasarmodal – Rabu, 17 Juli 2013 | 00:09 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Freeport Indonesia tengah melakukan kajian penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) untuk segera melantai di bursa Indonesia.

“Wacana IPO terus dikaji secara internal,” ujar Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia Daisy Primayanti di Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Thamrin Sihite juga sudah membenarkan rencana Freeport Indonesia untuk melepas saham perdananya ke publik sebagai bagian dari proses perpanjangan kontrak karya (KK).

“Katanya (Freeport) rencana IPO. Jadi saham itu masuk pasar. Ini yang diminta Frepoort dan ini yang pemerintah masih bagaimana posisinya,” ujar Thamrin.

Sampai saat ini, Freeport belum merinci prosentase saham yang akan dilepas ke publik. Ssaat ini sebanyak 90,64% saham Freeport dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc.

Sementara, sisanya sebesar 9,36% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Freeport-McMoRan akan melepas 10,64% saham lagi kepada pihak nasional, tapi tidak melalui IPO. [hid]

 

+++++++++++++++++++++

 

Bila Freeport Melantai, Bursa Saham RI Aduhai
Oleh: Agustina Melani
pasarmodal – Kamis, 12 Juli 2012 | 13:22 WIB

 

INILAH.COM, Jakarta – PT Freeport Indonesia dikabarkan akan melepas saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bila hal ini terealisasi, maka akan memberi dampak positif ke bursa.

“Bila Freeport masuk akan memberi dampak positif ke bursa saham,” ujar Direktur Utama PT Bahana Securities Eko Yuliantoro, Kamis (12/7/2012).

Menurutnya, selama ini sektor pertambangan didominasi batu bara. Ini berarti, kalau ada sentimen negatif yang menimpa sektor batu bara, pasar akan langsung terimbas. Namun, bila Freeport masuk dan melakukan penawaran saham perdana, akan memberi sentimen positif untuk bursa saham Indonesia.

“Hal itu dikarenakan investor domestik dapat memiliki saham Freeport dan dapat menjaga kestabilan indeks saham. Kapitalisasi pasar Freeport pun akan besar di BEI,”tuturnya.

PT Freeport Indonesia dikabarkan akan melepas saham di BEI. Namun keputusan tersebut menunggu keputusan manajemen Freeport McMoran. [ast]

July 15, 2013

Industri Indonesia Boros Energi Migas

SENIN, 15 JULI 2013 | 19:41 WIB

Industri Indonesia Boros Energi Migas

Areal pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di kota Bontang, Kalimantan Timur. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Topik

 

TEMPO.COJakarta - Menteri Perindustrian Mohammad Suleman Hidayat mengatakan sektor perindustrian masih menjadi pengguna energi nomor satu di negara ini. Dia menjelaskan perindustrian memakai sebanyak 49,4 persen dari konsumsi energi nasional. “Upaya penggunaan energi non migas harus terus ditingkatkan,” katanya, Senin, 15 Juli 2013.

Hidayat mengatakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ketergantungan pada energi fosil masih sangat tinggi. Sedangkan pemakaian energi terbarukan hanya mecapai angka 5 persen dari total penggunaan. Meskipun begitu total pertumbuhan non migas telah mencapai angka 6,69 persen pada triwulan pertama ini. Capain tersebut telah melampaui target yang hanya 6,02 persen. “Energi terbarukan harus dimaksimalkan,” katanya.

Konsumsi energi industri, kata dia, didominasi oleh tujuh industri yang dinilai padat industri yakni, industri pupuk, pulp dan kertas, tekstil, semen, baja, keramik, dan industri pengolahan kelapa sawit. Industri pupuk menjadi pemakai energi di sektor industri hingga mencapai 70 persen. Sedangkan baja dan semen memakai 19, 4 persen dari pemakaian pupuk. “Masalahnya ada pada sumber energi yang tidak pernah cukup,” katanya.

Selain itu penggunaan energinya pun masih boros. Jika dibandingkan dengan Jepang dan India, kata Hidayat, negara kita masih menggunakan terlalu banyak energi untuk memproduksi dalam hitungan ton. Produksi kita, kata dia lagi, mengahabiskan energi sebesar 900 kwh per ton, sedangkan di Jepang hanya 350 kwh per ton. “Masih banyak yang harus diperbaiki,” katanya.

Dampak pemakaian energi gas yang tinggi ini juga berpengaruh pada efek emisi rumah kaca. Untuk itu pemerintah harus segera melakukan usaha pencegahan. Jika diupayakan sendiri pada emisi rumah kaca bisa diturunkan sebanyak 26 persen. Jika dibantu donor internasional, kata Hidayat, efeknya bisa diturunkan hingga 41 persen.

July 14, 2013

Bisnis energi terbarukan Pertamina seperti kehilangan arah..

bisnis enerji terbarukan Pertamina seperti kehilangan arah. Konon Pertamina ingin menjadi leader di Panas Bumi.. Hasilnya MANA ? 

sama hal nya dengan pembangkit listrik tenaga sampah ( di Bantar Gebang) , Pertamina juga masuk.. Sekarang HASIL nya MANA ????

Hari ini Pertamina main di Pembangkit Listrik mini Hidro.. Hasilnya kurang lebih akan sama … MANAAAA ?

 

 

 

Pertamina Bidik Bisnis Pembangkit Listrik Mini Hidro

Rista Rama Dhany - detikfinance
Minggu, 14/07/2013 16:14 WIB
 
 
 
 
http://images.detik.com/content/2013/07/14/1034/pertaminagedungdalam.jpg
Jakarta - PT Pertamina (Persero) kini masuk ke bisnis pembangkit listrik, selain bisnis sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). 

Perseroan dan PT Tirta Gemah Ripah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk melakukan kajian bersama potensi pengembangan Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH) di beberapa lokasi di Jawa Barat.

Direktur Gas PT Pertamina Hari Karyuliarto mengatakan Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dari transformasi Pertamina yang telah mengubah visi Perusahaan menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia.

“Sebagai implementasi perubahan visi tersebut, Pertamina melaksanakan diversifikasi bisnis khususnya untuk energi baru dan terbarukan yang meliputi energi panas bumi dimana hal ini sudah berjalan serta pengembangan lebih lanjut CBM, shale gas, sampah kota, energi matahari, hydro dan angin,” ujar Hari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/7/2013).

Tirta Gemah Pirah merupakan anak usaha BUMD Pemda Jawa Barat telah mengembangkan Pembangkit Listrik Mini Hydro (PLTMH) di beberapa lokasi di Jawa Barat, di antaranya PLTM kapasitas 8 MW di Sungai Cirompang Garut dengan status dalam tahap penyelesaian.

Menurut Hari, bersama Tirta Gemah Ripah, Pertamina akan melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan hydro to power, meliputi studi dengan melakukan pemetaan dan kelayakan lokasi yang potensial dalam pemanfaatan aliran air sungai di Jawa Barat.

“Dalam waktu dekat, studi akan dilakukan di beberapa lokasi di Cianjur dan Tasikmalaya dengan potensi masing-masing sekitar 4–5 MW. Dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan terhadap proyek-proyek yang existing dan terkendala di Jawa Barat, dilakukan studi kembali agar pengembangan proyek hydro ini lebih efektif,” terang Hari.

Untuk pelaksanaan proyek PLTM diperlukan waktu sedikitnya 3 tahun untuk menyelesaikan tahapan-tahapannya. Rencananya, PLTMH-PLTMH hasil kerjasama antara Pertamina dan Tirta Gemah Ripah akan dialirkan kepada PLN sebagai standby buyer sesuai dengan regulasi pemerintah terkait kebijakan pemanfaatan energi terbarukan dan didukung oleh peraturan internal PLN terkait pemanfaatan energi terbarukan.

Proyek PLTM adalah proyek yang potensial karena harga jual listriknya sebesar Rp. 656/kWh dan pada saat normal operasi. Jika dibandingkan dengan memanfaatkan BBM Diesel yang biaya produksinya mencapai Rp 2800/kWh, pemanfaatan PLTM akan memberikan penghematan yang besar bagi sektor ketenagalistrikan.

“Ditambah lagi bahwa PLTMH adalah teknologi ramah lingkungan yang tidak memberikan polusi serta memanfaatkan energi terbarukan yaitu air sungai,” pungkas Hari.

July 4, 2013

Gaji Bisa Rp 500 Juta/Bulan, Banyak Orang RI Pilih Kerja di Petronas

 

 

Maikel Jefriando - detikfinance
Kamis, 04/07/2013 19:04 WIB
 
 
 
http://images.detik.com/content/2013/07/04/4/minyak.jpeg
Jakarta - Sampai saat ini banyak orang Indonesia lulusan universitas ternama dan ahli di bidang perminyakan memilih bekerja di perusahaan minyak Malaysia yaitu Petronas. Gaji besar menjadi alasan utama.

Seorang alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) bernama Ilen Kardania mengatakan, gaji perusahaan migas di Indonesia, seperti Pertamina lebih rendah dibandingkan perusahaan migas asing. 

“Kalau Petronas mau menggaji sampai Rp 500 juta per bulan, di sini kita tidak mampu. Nah Pertamina kan lebih besar dari Petronas. Iya dong,” ungkap Ilen kepada detikfinance di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (6/7/2013).

Untuk yang bekerja di Petronas, orang-orang asal Indonesia menurut Ilen, menjadi penggerak inti dari kemajuan Petronas selama ini.

“Saya tahu mereka adalah penggerak-penggerak inti sebetulnya. Bagian teknisi, konstruksi IT. Kawan kawan saya itu sebenarnya pekerja inti,” sebutnya.

Ilen yang saat ini bekerja di Hallibuton Malaysia mengatakan, perusahaan seperti Petronas sudah mempersiapkan secara matang perekrutan orang terbaik Indonesia. Salah satunya adalah dengan menawarkan gaji yang tinggi.

“Sekarang Petronas di sana sudah maju mereka ambil, orang yang ranking di sini diambil sama mereka, dan disuruh menggarap proyek dan berhasil berkembang,” ujarnya.

June 30, 2013

Pemasangan Alat Pengendali BBM Subsidi Mulai 1 Juli 2013 Ditunda

 

Barangnya (RFID) nya belum selesai diimpor dari China ???   Tidak heran  pekerjaan yang terkait dengan BUMN selalu melenceng dari schedule. Ada saja alasan untuk melakukan penundaan.  Jika perusahaan swasta murni seenaknya saja melakukan penundaan, pasti kena “penalti”.  Sekarang siapa yang berani kasih penalti buat BUMN terbesar di Indonesia ini ? 

Rista Rama Dhany - detikfinance
Minggu, 30/06/2013 11:26 WIB
 
 
 
 
http://images.detik.com/content/2013/06/30/1034/113328_rfid3101.jpg
Jakarta - PT Pertamina (Persero) akhirnya menunda pemasangan alat pengendali BBM bersubsidi atau Radio Frequency Identification (RFID) dikendaraan pribadi dan umum. Padahal sebelumnya Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yakin bisa melaksakannnya mulai 1 Juli 2013.

“Jadwalnya seharusnya besok, 1 Juli 2013 RFID akan mulai dipasang disetiap kendaraan dimana DKI Jakarta mendapatkan giliran pertama,” ucap Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mudakir ketika dihubungidetikFinance, Minggu (30/6/2013).

Meski demikian, Ali memastikan pemasangan RFID pada kendaraan pribadi maupun umum tetap akan dilaksanakan. Alasannya proyek ini sudah disusun sudah jauh hari sebelum kenaikan harga BBM subsidi.

“Tapi pemasangan tetap akan dilakukan, cuma bukan 1 Juli 2013, ditunda dulu,” tegas Ali.

Seperti diketahui proyek pemasangan RFID ini telah dimenangkan PT Inti, dan dilakukan pemasangan di 100 juta kendaraan yang terdiri dari 11 juta mobil penumpang, 80 juta sepeda motor, 3 juta bus, 6 juta truk dan di 5.027 SPBU serta 92.000 nozel (pompa bensin).

Target selesainya pemasangan RFID diseluruh Indonesia pada Juni 2014, dan setelah itu seluruh kendaraan yang membeli BBM subsidi harus ada terpasang alat ring RFID di mulut tangki BBM subsidi, jika tidak terpasang maka kendaraan tidak bisa mengisi BBM subsidi karena nozel secara otomatis tidak akan mengeluarkan BBM subsidi.

 

Ini Alasan Pertamina Tunda Pasang Alat Pengendali BBM Subsidi 1 Juli

Rista Rama Dhany - detikfinance
Minggu, 30/06/2013 12:05 WIB
 
 
 
http://images.detik.com/content/2013/06/30/1034/121105_rfid3202.jpg
Jakarta - PT Pertamina (Persero) menunda pemasangan alat pengendali BBM subsidi atau RFID (Radio Frequency Idenification) yang seharusnya mulai berlaku besok, 1 Juli 2013. Pertamina beralasan penundaan ini karena sebelumnya perseroan sibuk melakukan persiapan kenaikan harga BBM.

“Pemasangan RFID dikendaraan yang dimulai di DKI Jakarta jadwalnya mundur, tidak jadi 1 Juli 2013,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir dihubungi detikFinance, Minggu (30/6/2013).

Alasan Pertamina menunda jadwal pemasangan RFID karena perseroan lebih berkonsentrasi terkait persiapan kenaikan harga BBM bersubsidi 22 Juni lalu. “Ini karena kami kemarin konsentrasi dulu penyiapkan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan Pemerintah,” katanya.

Ali beralasan, jelang kenaikan BBM pekan lalu merupakan periode yang krusial. Perseroan bertanggun jawab penuh memasok seluruh SPBU di Indonesia agar tak terjadi kekosongan stok BBM di masyarakat.

“Saat harga BBM subsidi mau naik kan semua SPBU kami perintahkan untuk buka 24 jam semua, konsentrasinya kena semua, bagaimana distribusi kita kerahkan maksimal agar BBM jangan sampai kosong di SPBU,” tandasnya.

Seperti diketahui PT Inti telah memenangkan tender pemasangan RFID di 100 juta kendaraan, 5.027 SPBU dan 92.000 nozel (pompa bensin).

Nantinya PT Inti akan dibayar oleh Pertamina Rp 18 per liter dari setiap BBM subsidi yang disalurkan melalui sistem RFID ini.

Pertamina bahkan akan menambah bayaran ke PT Inti menjadi Rp 20,47 per liter apabila RFID ini nantinya menggunakan smartcard apabila Pemerintah memberlakukan pengendalian BBM subsidi berdasarkan jumlah kuota setiap kendaraan.

June 27, 2013

Birokrasi Rumit, 1 Perusahaan Migas di RI Harus Penuhi 270 Izin

Bagaimana industri bisa berkembang ??

 

 

Rista Rama Dhany - detikfinance
Kamis, 27/06/2013 12:21 WIB
 
 
 
http://images.detik.com/content/2013/06/27/1034/minyak.jpeg
Jakarta - Cadangan minyak di Indonesia tinggal tersisa 3,6 miliar barel atau akan habis dalam waktu 12 tahun lagi, untuk menambah cadangan minyak harus dilakukan pengeboran sumur. Namun berbagai perizinan menjadi halangan para perusahaan minyak.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini mengatakan, untuk menambah cadangan minyak Indonesia hanya satu caranya, yakni melakukan pengeboran minyak baru.

“Tapi sayangnya, proses birokrasi yang panjang, banyaknya perizinan yang harus dipenuhi para perusahaan minyak dan gas bumi membuat proyek pengeboran terus tertunda karena harus memenuhi semua perizinan terutama dari Pemerintah Daerah,” ungkap Rudi ketika berbincang dengan detikFinanceseperti dikutip, Kamis (27/6/2013).

Bayangkan, para perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia dalam satu tahun total mendapatkan atau harus memenuhi 60.000 surat perizinan.

“Seluruh perizinan yang jumlahnya 60.000 surat tersebut dikirimkan ke SKK Migas, dalam satu tahun jumlahnya mencapai 60.000 banyak sekali,” kata Rudi.

Bahkan 1 perusahaan minyak dari baru akan eksplorasi sampai produksi, kata Rudi, harus memenuhi perizinan sebanyak 270 izin, belum lagi proses untuk memenuhi satu izin memerlukan waktu yang cukup lama.

“Satu perusahaan Migas di Indonesia itu dari awal eksplorasi cari-cari minyak sampai produksi itu paling tidak harus memenuhi 270 perizinan, macam-macam ya izin pakai genset lah, pakai jalan, izin galian dan banyak lagi, kalau waktu habis banyak untuk mengurus izin ini itu ya kapan ngebornya, sementara cadangan minyak kita makin hari makin berkurang,” tuturnya.

Untuk itu, Rudi mengharapkan agar ada penyederhanaan debirokratisasi, agar dengan hanya beberapa izin sudah mewakili semua ratusan izin yang berbagaimacam tersebut.

“Inginnya saya sih izin dari Kepala SKK Migas sudah langsung bisa ngebor minyak, tapi kita lihat nanti besok (hari ini) akan ada rapat di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan para stakeholder di Pemerintahan bagaimana menyederhanakan perizinan-perizinan ini, tujuannya baik, agar cepat ngebor, cepat dapat cadangan minyak syukur-syukur dapatnya gede, jadi bisa nambah usia minyak di Indonesia,” tutur Rudi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers