Terkena Jebakan, Industri Susu Rakyat Mandek

Terkena Jebakan, Industri
Susu Rakyat Mandek

Investor daily 29 Mei 2012

“Kita semua terkena business trap,
sehingga yang terjadi adalah business
as usual. Akibatnya, impor menjadi
tidak masalah dan semua enjoy seperti
sekarang. Meski industri sapi perah
susah, tidak masalah,” kata Rusman
dalam jumpa pers peringatan Hari Susu
Nusantara di Jakarta, Senin (28/5).
Dia memaparkan, harga komoditas
dalam negeri yang lebih tinggi ketimbang
impor selalu menjadi hambatan
bagi upaya Indonesia dalam mencapai
swasembada pangan. Kondisi itu juga
terjadi pada lima komoditas pangan utama
nasional, yaitu beras, jagung, kedelai,
daging, dan gula. “Secara fundamental,
impor dilakukan karena harga
dalam negeri lebih mahal,” ujar dia.
Menurut Rusman, importir sangat
berkepentingan dengan harga komoditas
lokal yang lebih mahal karena
dengan impor, mereka akan mendapat
keuntungan cukup besar.
“Kalau harga dalam negeri lebih
mahal, importir sangat berkepentingan
karena bisa impor tanpa batas, termasuk
susu. Itu yang membuat kita
terlena, sehingga 70% bahan baku susu
masih impor,” tutur dia.
Dia menambahkan, harga susu dalam
negeri yang lebih mahal juga mendorong
industri pengolah susu (IPS) untuk impor.
Akibatnya, posisi tawar peternak lebih
lemah. “Jika harga susu lokal bisa
sama dengan impor, posisi tawar peternak
bisa sejajar dengan IPS,” ucapnya.
Pengusaha, kata dia, lebih suka impor
karena keuntungannya lebih jelas.
Sedangkan budidaya sapi perah kurang
dilirik karena membutuhkan dana besar
dan balik modalnya lebih lama.
Business trap, menurut Wamentan,
bisa diatasi dengan demand driven, yaitu
meningkatnya permintaan susu sehingga
bisa menciptakan pressure demand.
Hal itu bisa menciptakan situasi kondusif
dalam industri sapi perah dalam negeri.
Rusman mengakui, perhatian pemerintah
saat ini masih tertuju pada
swasembada daging. Namun, mulai
2013 pihaknya akan mulai memberi
perhatian pada swasembada susu.
“Gerakan minum susu lebih pada
ranah sosial agar bangsa kita sehat.
Diharapkan ada subsidi pemerintah
untuk gerakan minum susu di
sekolah,” papar mantan kepala Badan
Pusat Statistik itu.
Susun Road Map
Sekretaris Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
(Kementan) Fauzi Luthan
menyatakan, pihaknya sedang berkoordinasi
dengan Kementerian
Koordinator Perekonomian, Kementerian
Perdagangan, dan Kementerian
Perindustrian untuk menyusun
road map swasembada susu.
“Kami berharap road map itu bisa
diluncurkan tahun ini, sehingga bisa
menjadi acuan para stakeholder,”
ujarnya.
Dia menjelaskan, populasi sapi perah
lokal saat ini 600 ribu ekor. Untuk
menambah populasi dalam
negeri, tahun ini pemerintah provinsi
akan mengimpor 2.300 ekor sapi
perah dari Australia.
“Saat ini sapi perah impor masih
dalam proses pengadaan dan tender.
Kami belum tahu kebutuhan dananya,”
kata Fauzi.
Dia menilai, impor bukan satu-satunya
jalan untuk menambah populasi
sapi perah. Hal itu bisa juga dilakukan
dari dalam negeri, yaitu dengan
memperbesar ukuran pedet.
Setiap tahun, kata dia, diperkirakan
ada 80 ribu ekor pedet lahir dan minimal
50% berpotensi menjadi calon induk.
“Kami mengawal anakan agar
bisa menjadi calon induk berikutnya,”
papar Fauzi.
Kementan juga mendorong pengembangan
kelompok-kelompok sapi
perah di tiga sentra, yaitu Jawa Barat,
Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Kami
juga memberikan bantuan peralatan
pembuatan pakan,” tutur dia.
Saat ini, menurut Fauzi, peternak
susu lokal hanya mampu memenuhi
30% dari total kebutuhan nasional.
Dengan populasi sapi perah dalam
negeri sebanyak 600 ribu ekor, dia
memperkirakan Indonesia butuh 2
juta ekor sapi perah untuk memenuhi
kebutuhan susu dalam negeri.
“Ini bukan kerja yang ringan. Bisa
naik kontribusinya jadi 50% saja pada
2020 sudah baik,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Pusat (Kapus)
Hewan Badan Karantina Pertanian
Kementan Sujarwanto mengatakan,
pihaknya telah mempersiapkan persyaratan
teknis bagi pemasukan sapi
perah impor. Hal itu dimaksudkan agar
hewan impor tersebut tidak membawa
penyakit yang bisa berdampak di
dalam negeri. “Ada sejumlah penyakit
yang kami waspadai,” kata dia.

Indonesia Kuasai 50% Pasar Dunia

Rumput laut juga sangat potensial untuk menjadi bahan bakar pesawat jet.
RUMPUT LAUT

Indonesia Kuasai 50% Pasar Dunia
JAKARTA – Indonesia terbukti
menguasai 50% pangsa pasar rumput
laut jenis euchema cotonii di dunia.
Tahun lalu Indonesia memproduksi
3,5 juta ton rumput laut jenis ini. Sebagian
besar produksi itu diekspor.
“Tentu semua karena kerja keras
yang nyata dari para pelaku rumput
laut nasional,” kata Ketua Asosiasi
Rumput Laut Indonesia (ARLI)
Safari Azis, pada pembukaan rapat
kerja nasional asosiasi itu di Jakarta,
Senin (28/5). Diketahui, Indonesia
juga memproduksi rumput
laut jenis gracilaria. Jenis euchema
cotonii umumnya berguna untuk
kosmetik dan farmasi, sedangkan
gracilaria bermanfaat untuk bahan
bakar alternatif.
Menurut Aziz, pihaknya segera
menyusun peta jalan (road map)
dan cetak biru (blue print) industri
rumput laut nasional. Hal ini
penting dilakukan agar pengembangan
industri memiliki arah dan
target yang jelas. Peta jalan dan
cetak biru, kata Aziz, akan disesuaikan
dengan konsep pembangunan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di bawah pimpinan Menteri
Sharif C Sutardjo. “KKP memiliki
konsep pembangunan sektor perikanan
dan kelautan ke arah industrialisasi.
Kami menyesuaikan visi
dan misi itu,” papar Aziz.
Konsep Industrialisasi
Pembangunan sektor kelautan dan
perikanan di bawah Sharif C Sutardjo
memprioritaskan pendekatan industrialisasi.
Pendekatan ini mensyaratkan
keterlibatan swasta ke sektor-sektor
unggulan kelautan dan perikanan.
Sejumlah pabrik pengolahan diharapkan
dibangun di sentra-sentra produksi
perikanan. Melalui pendekatan ini,
industri dalam negeri diharapkan berjalan
dan nilai tambah dari produk
dalam negeri bisa diperoleh.
Pendekatan industrialisasi versi
Sharif C Sutardjo berbeda dengan
pendahulunya, Fadel Muhammad.
Mantan Gubernur Provinsi Gorontalo
itu menggunakan pendekatan kawasan.
Pendekatan ini mensyaratkan
pengembangan industri baik hulu dan
hilir harus dilakukan di kawasan yang
sama. Konsep ini dikenal dengan minapolitan.
Terdapat 40 kawasan minapolitan
yang sudah dirintis Fadel. Namun,
kini pendekatan minapolitan tak
lagi diteruskan Sharif C Sutardjo.
Menurut Aziz, pihaknya masih
harus banyak berbenah bersama
pemerintah dalam menciptakan fondasi
yang kuat menuju industrialisasi.
Safari juga mengaku prosedur
ekspor di KKP cukup rumit. “Terutama
terkait CoLO atau Certificate
of Legal Origin, semacam dokumen
perizinan ekspor. Dalam hal ini, KKP
harus mendukung kami,” kata Aziz.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum
Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan
Yugi Prayanto mengatakan, dengan
potensi yang ada seharusnya
Indonesia mampu menjadi produsen
perikanan yang mampu mengambil
porsi besar dalam pasar dunia.
Menurut Yugi, industri rumput laut
memerlukan keterkaitan erat antara
hulu dan hilir. Hulu banyak didominasi
petani dan nelayan yang memproduksi
komoditas itu. Sementara hilir
menghadirkan pabrik pengolahan
yakni industri berbagai skala. “Industri
hilir biasanya menguasai teknologi,
sedangkan hulu kurang,” kata Yugi.
Dalam kaitan itu, lanjut Yugi, petani
dan pelaku industri harus bersinergi.
Yugi menganjurkan,
pengembangan rumput laut bisa dilakukan
melalui konsep klaster.
Model klaster merupakan pembangunan
kawasan budidaya yang diintegrasikan.
Sejumlah pemangku kepentingan
dapat terhubung satu sama lain. Kelompok
itu antara lain, petani, lembaga
usaha lepas panen pedesaan (ULP2), perusahaan
penghela, pelayanan pengembangan
bisnis (BDS), dan lembaga pembiayaan
(Bank atau LPBB). ”Dengan komitmen
yang kuat dari semua pemangku
kepentingan, target KKP memproduksi
10 juta ton rumput laut pada 2014 bisa
dicapai,” papar Yugi. (ina)

Dorong Produksi Kakao Nasional Industri Pengelolaan Kakao Berkembang

Minggu,
20 Mei 2012
Dorong Produksi Kakao Nasional
Industri Pengelolaan Kakao Berkembang

Jakarta, Kompas – Gerakan nasional kakao yang berakhir tahun ini seharusnya dilanjutkan. Gerakan tersebut baru mencakup 30 persen areal tanam kakao di Indonesia. Peningkatan produksi kakao secara signifikan juga belum tercapai.

Direktur Utama PT BT Cocoa Indonesia Sindra Widjaya, Jumat (18/5), di Jakarta, mengatakan, kelanjutan gerakan nasional kakao penting untuk menjamin pasokan kakao ke industri. ”Tanpa peningkatan produksi, pasokan kakao ke industri akan terganggu. Akibatnya, hilirisasi kakao pun ikut terganggu,” katanya.

Dari catatan Asosiasi Industri Kakao, produksi kakao tahun 2011 sebanyak 450.000 ton. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan produksi tahun 2010 yang 560.000 ton. Tahun ini, produksi kakao diprediksi naik ke level 500.000 ton. Penurunan produksi tersebut menjadi pertanyaan karena terjadi justru di tengah gerakan nasional.

Data produksi kakao versi asosiasi berbeda dengan data yang dirilis Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian mengklaim gerakan nasional sukses mendorong produksi. Produksi kakao tahun 2011 diklaim mencapai 712.000 ton dari 1,67 juta hektar lahan perkebunan.

Industri pengelolaan

Gerakan nasional kakao diluncurkan pemerintah tahun 2009 dan berakhir 2011 dengan tujuan peningkatan produksi kakao. Peningkatan produksi dibutuhkan untuk mengembangkan industri pengolahan kakao. Kegiatan utama dari program itu adalah peremajaan pertanaman kakao, rehabilitasi pertanaman yang kurang baik, dan intensifikasi pertanaman yang kurang produktif. ”Kapasitas industri kakao terus naik. Tahun 2014 diperkirakan mencapai 500.000 ton,” ujarnya.

Direktur PT Core Indonesia Alusius Wayandanu mengatakan, jika kapasitas industri tidak dibarengi dengan peningkatan produksi, hal itu akan terjadi kelangkaan pasokan. Apalagi, pasokan kakao di kawasan Asia bergantung ke Indonesia. Dalam jangka pendek, kondisi itu memang menguntungkan petani karena akan mendorong harga kakao. Namun, dalam jangka panjang mengacau perdagangan.

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Ismadjaja Toengkagie mengatakan, saat ini Indonesia merupakan produsen nomor tiga biji kakao di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Pada tahun 2020, produksi kakao Indonesia diperkirakan mencapai 2 juta ton.

Luas areal perkebunan kakao mencapai 1,6 juta hektar. Sebanyak 90 persen di antaranya merupakan perkebunan rakyat. Kakao menjadi komoditas perkebunan yang menghasilkan devisa terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan karet.

”Peningkatan produksi tersebut juga mendorong perdagangan di bursa komoditas. Posisi Indonesia pun semakin diperhitungkan dalam pembentukan harga kakao internasional,” katanya. (ENY)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.

Loading data..

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal

TODAY’S NEWSPAPER

NEWS ARCHIVE

MEI 2012
Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mg
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

TERPOPULER
Nasib Di Matteo Tak Jelas

Apa pun hasil final Liga Champions, pemain Chelsea memberikan aplaus atas kinerja Di Matteo.

Yudhoyono Berjasa untuk Timor Leste

Ribuan Pelari Meriahkan Jakarta 10K

Sang Saka Berkibar di Dewi Langit

Negara Jangan Beri Toleransi Pelaku

TERKOMENTARI
Budaya Terdegradasi

LISA CERITA ANTARA PARIS DAN JAKARTA

Rahasia Dong

Menyiasati Afganistan, Membujuk Rusia

4 Sepeda Motor Dirampas

Kurangi Impor Sapi, Dahlan Iskan Minta BUMN Pelihara 100.000 Ekor

Bikin dong riset pembibitan yang mumpuni.. Dan juga larang kebiasaan mentri pertanian (PKS) mengimport sapi

Selasa, 15/05/2012 17:18 WIB
Kurangi Impor Sapi, Dahlan Iskan Minta BUMN Pelihara 100.000 Ekor
Angling Adhitya Purbaya – detikFinance

Salatiga – Pemerintah punya program pelihara 100.000 ekor sapi yang tersebar di perkebunan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seluruh Indonesia. Program ini dilakukan untuk mengurangi impor supaya harga sapi lokal tidak anjok.

Hal tersebut diungkapkan Menteri BUMN, Dahlan Iskan di hadapan petani-petani dalam acara talkshow di Jalan Jafar Shodiq, Kalibening, Tingkir, Salatiga, Selasa (15/5/2012).

“Kenapa begitu? Karena tahun lalu kita impor sapi 350 ribu ekor. Itu kan enggak boleh,” katanya dalam acara talkshow “Seminar Nasional Biogasdigester Rumah Solusi Alternatif atas Energi Nasional Pro Rakyat dan Ramah Lingkungan.”

Impor sapi sebanyak ratusan ribu ekor tersebut dianggap Dahlan tidak menyelesaikan masalah pertanian bahkan justru menambah beban kehidupan petani.

“Untuk tahun ini 100 ribu, tahun depan kita ingin 300 ribu sapi bisa dipelihara,” imbuh Dahlan.

Program pemeliharaan sapi oleh BUMN tersebut hingga kini masih dalam tahap persiapan pengadaan anak sapi. Oleh sebab itu Dahlan berharap pihaknya bisa bekerjasama dengan para petani salah satunya dari Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) agar programnya bisa segera terealisasi.

“Nanti kita kerjasama dengan SPPQT dengan memelihara sapi lalu anak sapinya kita beli. Jangan takut pasti ada yang beli,” katanya.

Sementara itu ketua SPPQT, Khidziq Faisol berharap dengan program dari BUMN tersebut nantinya bisa meningkatkan hasil biogasdigester yang saat ini masih terus ia kembangkan.

“Dengan kotoran 3 ekor sapi saja bisa menghasilkan 6 kubik biogasdisgester yang bisa dimanfaatkan untuk masak dan penerangan. Apalagi dengan 300 ribu ekor,” ungkap Faisol.

Selama ini banyak peternak sapi dirugikan oleh impor sapi yang kebanyakan datang dari Australia. Harga dari sapi tersebut jauh lebih rendah dari sapi lokal bahkan hingga 50%. Hal tersebut memaksa peternak menekan harga sapi mereka.

Kontrak Kakao Mulai Pengaruhi Bursa Dunia

Selasa,
15 Mei 2012
KOMODITAS

Kontrak Kakao Mulai Pengaruhi Bursa Dunia
Makassar, Kompas – Kontrak berjangka kakao yang diluncurkan Bursa Berjangka Jakarta pada pertengahan Desember 2011 mulai berdampak pada pembentukan harga internasional. Pengaruh tersebut akan semakin kuat dengan diterapkannya serah terima fisik kakao sebagai bentuk penyelesaian kontrak berjangka.

Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Made Soekarwo saat penyerahan fisik kakao antara PT Core Indonesia dan PT BT Cocoa, Senin (14/5), di Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan, kontrak kakao telah menurunkan fluktuasi harga kakao di bursa New York.

”Sebelumnya, fluktuasi harga kakao berkisar 5-8 persen. Sekarang sudah berkurang menjadi 3 persen. Di BBJ, fluktuasinya berkisar 2-3 persen,” ujarnya.

Dia mengatakan, pengaruh tersebut muncul karena transaksi kakao terus naik. Pada April, transaksinya tercatat 4.785 lot. Tahun ini ditargetkan tembus 60.000 lot. Dibandingkan dengan komoditas olein dan emas, kontrak kakao mendominasi transaksi multilateral di BBJ.

Serah terima fisik itu, lanjutnya, menjadi salah bukti bahwa kontrak kakao di BBJ sudah menjadi referensi harga bagi para pelaku usaha. Jumlah biji kakao yang diserahterimakan sebanyak 3 lot atau 15 ton. Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia Surdiyanto Suryodarmodjo mengatakan, dalam penyerahan fisik, standar kualitas harus jelas. Jika ternyata lebih bagus, diterapkan sistem premium. Sebaliknya, jika mutu lebih rendah, berlaku diskon.

Direktur Utama PT BT Cocoa Indonesia Sindra Widjaja mengatakan, kehadiran kontrak kakao sangat membantu kelancaran operasional perusahaan. ”Sangat membantu perencanaan produksi karena kami bisa memperoleh kepastian pasokan biji kakao. Kami juga bisa lindung nilai atas gejolak harga,” katanya.

Menurut dia, meski Indonesia dikenal sebagai produsen ketiga kakao di dunia, produksi kakao masih belum maksimal. Tahun lalu produksinya 560.000 ton, lebih rendah daripada tahun 2010. Karena itu, ia berharap gerakan nasional kakao dilanjutkan. Gerakan tersebut selama ini baru mencakup 30 persen areal tanam kakao.

”Jika produksi tidak dibenahi, Indonesia bisa berubah dari pengekspor menjadi pengimpor biji kakao. Pasalnya, kapasitas industri terus naik. Tahun 2014, kapasitas industri diperkirakan 500.000 ton,” paparnya.

Direktur Utama PT Core Indonesia Alusius Wayandanu mengatakan, biji kakao yang dijual petani sebagian besar masih asalan dan belum difermentasi. Kehadiran kontrak berjangka kakao diharapkan memacu produksi kakao fermentasi. Pasalnya, kontrak tersebut mensyaratkan kakao fermentasi dengan kadar air maksimal 7,5 persen sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. (ENY/RIZ)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini.

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal

TODAY’S NEWSPAPER

NEWS ARCHIVE

MEI 2012
Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mg
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

TERPOPULER
Real Madrid Ukir Sejarah dengan 100 Poin

Real Madrid menggenggam kesuksesan ganda sebagai juara Liga Spanyol sekaligus menciptakan sejarah di Liga Spanyol dengan mengumpulkan 100 poin dalam semusim.

Uang Rakyat Dirampok

Kisah Tanpa Pamrih di Ruang Forensik

GPS dan ELT Pesawat Ditemukan

Harga Gas Naik

TERKOMENTARI
Personel Kelima

Jalur Maumere ke Ende Lumpuh

Tanam Bibit Padi

Korzits Siap Kibarkan Bendera Israel

KILAS POLITIK & HUKUM

Dorong Produksi Hortikultura

Kompas Sabtu,12 Mei 2012
Dorong Produksi Hortikultura
Perlu Pengawasan Penyimpangan Impor

Jakarta, Kompas – Para pengusaha dan petani menyambut gembira penerapan kebijakan pengaturan impor komoditas dan produk olahan hortikultura, seperti buah dan sayur. Namun, mereka minta pengaturan impor dibarengi peningkatan produksi serta daya saing buah dan sayuran nasional.

”Tanpa ada upaya sungguh- sungguh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan petani, pengaturan impor hanya akan menimbulkan berbagai penyimpangan impor,” kata Ketua Umum Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini saat dihubungi, Jumat (11/5), di Bangkok, Thailand.

”Kalau pemerintah tidak melakukan berbagai perbaikan, yang akan terjadi banyak transaksi di bawah meja. Pemerintah harus menjadi penggerak,” ujarnya.

Menurut Benny, kekhawatiran ini sangat beralasan karena pengaturan impor akan berdampak pada pengurangan pasokan buah dan sayur impor. ”Bagus untuk mendorong pengembangan produksi buah dan sayuran lokal,” katanya.

Namun, kalau produksi buah dan sayur dalam negeri tidak mampu menyubstitusi buah dan sayur impor, justru itu akan mendorong peningkatan harga di pasar dalam negeri. Akibatnya, konsumen yang akan dirugikan.

Selama masa transisi, ujar Benny, berbagai penyimpangan akan terjadi. Siapa yang tidak tergiur harga jual di dalam negeri yang tinggi dibandingkan dengan barang impor. Karena itu, Benny berharap ada kesungguhan pemerintah selama masa transisi.

Kondisi ini disuburkan perilaku birokrasi yang acap kali menghambat perizinan sehingga keinginan mengembangkan produksi buah dan sayur dalam negeri tidak pernah terwujud.

Benny mencontohkan, ada perjanjian bilateral Indonesia dan Singapura untuk mengisi pasar buah dan sayuran di Singapura hingga 30 persen tahun 2014. Namun, sampai kini Indonesia baru mampu mengisi 6 persen. Bukti kinerja pengembangan komoditas buah dan sayur jauh dari harapan.

Pengaturan impor

Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan pada 7 Mei 2012 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Permendag itu efektif berlaku 15 Juni 2012.

Dengan aturan baru ini, impor komoditas dan produk olahan buah dan sayur tak bisa lagi dilakukan secara bebas. Pemerintah menerbitkan kuota impor, mengatur waktu pemasukan, dan menetapkan perusahaan pengimpor harus sebagai importir produsen atau importir terdaftar. Barang impor tidak boleh dijual langsung ke konsumen atau pengecer.

Tempat masuk barang impor juga dibatasi hanya di empat lokasi, yakni Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan Bandara Soekarno-Hatta.

Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini menyatakan, tidak ada pelarangan impor buah dan sayur. Yang ada pengaturan. Selama ini impor buah dan sayur dilakukan secara bebas.

Dengan diterapkan kebijakan itu, ada perlindungan terhadap komoditas hortikultura dalam negeri serta petani aehingga memberikan kesempatan komoditas dalam negeri berkembang.

Dari sisi konsumen, kalau tidak ada keseimbangan pasokan dan permintaan, akan memicu harga. Karena itu, impor masih tetap, tetapi dengan melihat kondisi dalam negeri, seperti produksi dan konsumsi domestik.

Selama Januari-Oktober 2011, nilai impor buah, sayur, produk olahan dari buah dan sayur, serta makanan olahan Rp 17,61 triliun. Naik 37,47 persen dari tahun 2010. (MAS)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini.

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal

TODAY’S NEWSPAPER

NEWS ARCHIVE

MEI 2012
Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mg
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

TERPOPULER
Kecelakaan Sukhoi Ancam Industri Rusia

Fitch memprediksi, kecelakaan tersebut akan berdampak negatif terhadap pemesanan Sukhoi Superjet 100 SSJ100 dalam jangka pendek.

Drama Klimaks Liga Inggris

Gunung Salak Si Gunung Perak

Kapal Komando AS di Tanjung Priok

Jakarta Punya 6 Calon

TERKOMENTARI
Dokter Mogok di Sri Lanka

KPK Tahan Pengusaha Asal Jepang

REDAKSI YTH

Ferry WH Dominan

Pemutakhiran Data Pemilih Lebih Lama

Diversifikasi Pangan dari IPB

Jumat,11 Mei 2012
BERAS ANALOG
Diversifikasi Pangan dari IPB

Diversifikasi Pangan dari IPB
Nawa Tunggal

Tepung gandum yang 100 persen diimpor menjadi contoh jebakan pangan yang menciptakan ketergantungan. Demikian juga beras. Periset teknologi pangan Institut Pertanian Bogor berupaya mencegah lewat inovasi beras analog. Bentuknya mirip beras padi, terbuat dari campuran bahan baku lokal, seperti sagu, sorgum, umbi-umbian, dan jagung.

Mulai Juni 2012 beras analog akan diproduksi secara komersial. Industrinya ada di Jawa Timur. Bahan baku untuk sementara dipilih sorgum, jagung, dan sagu,” kata Direktur Food Technopark Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Slamet Budijanto, Rabu (9/5), di Bogor, Jawa Barat.

Menurut doktor kimia pangan dari Universitas Tohoku Jepang ini, sebagai produk diversifikasi pangan, beras analog memiliki keunggulan ditilik dari komposisi bahan baku.

Sorgum dipilih karena indeks glikemiknya rendah. Indeks glikemik adalah dampak makanan terhadap kadar gula darah. Makanan dengan indeks glikemik rendah lambat meningkatkan kadar gula dalam darah. Dengan demikian, makanan tersebut menyehatkan dan baik bagi penderita diabetes.

Selain itu, kandungan protein beras analog 12 persen. Lebih tinggi dibandingkan beras yang 6-8 persen.

Sorgum bisa ditanam di lahan kritis, seperti daerah kering Nusa Tenggara. Demikian pula jagung.

Kelebihan lain, sekali tanam, sorgum bisa dipanen sampai tiga kali. Batang sorgum bisa diolah menjadi silase untuk pakan ternak.

Bahan baku lain, jagung juga mengandung protein lebih tinggi ketimbang beras. Sagu memang tidak memiliki kandungan protein, tetapi indeks glikemik sagu dan jagung juga rendah. Kandungan serat beras analog cukup tinggi sehingga menunjang perbaikan pencernaan.

Dari sisi ketahanan terhadap lingkungan air payau, tanaman sagu cocok untuk menahan abrasi. Penanaman sagu di pesisir bermanfaat mengurangi dampak kenaikan muka laut akibat pemanasan global.

Dengan demikian, mengonsumsi beras analog, selain memetik manfaat indeks glikemik rendah, juga berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan.

Paling tidak, makan beras analog yang berbahan baku sorgum, jagung, dan sagu akan lebih lama merasa kenyang dan mendapat kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan beras.

Kadar protein tinggi pada beras analog bisa memperbaiki gizi masyarakat yang kesulitan mengakses sumber protein.

Teknologi pembuatan

Menurut Slamet, untuk membuat beras analog, diperlukan alat granulator atau mesin pencetak pelet, serta mesin lain.

Pembuatan beras analog di IPB menggunakan teknologi ekstrusi dengan sistem tekanan dan pembentukan ulir yang menggunakan mesin tween screw extruder. Hasil akhirnya menyerupai beras, tetapi dengan warna kecoklat-coklatan.

Hal paling kritis yang harus dikendalikan saat mencetak campuran bahan baku menjadi beras analog adalah ketepatan suhu, kecepatan ulir mesin, dan kadar air pada adonan.

Proses pembuatan beras analog meliputi penyediaan tepung sorgum (30 persen), tepung jagung (40 persen), dan tepung sagu (30 persen). Ketiga bahan dicampur hingga merata, lalu ditambahkan air secukupnya.

Adonan dimasukkan ke dalam mesin ekstruder. Dari proses itu, dihasilkan butiran menyerupai beras. Pengaturan kecepatan dan tekanan ulir, serta pemotongan pisau, sangat menentukan hasil butirannya.

Selanjutnya dilakukan pengeringan untuk mengurangi kadar air beras seminimal mungkin. Beras analog siap dikemas.

Berbeda dengan beras biasa yang dimasak bersama air, pada beras analog, air dididihkan lebih dulu, baru beras dimasukkan.

Fleksibel

Kandungan zat gizi dalam beras analog bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Beras analog bisa dinaikkan kadar protein, serat, ataupun antioksidannya dengan menyesuaikan bahan baku.

Slamet menyatakan, beras analog bisa dibuat menggunakan bahan baku lokal daerah terkait. Ia mencontohkan, sumber karbohidrat bisa diperoleh dari tepung ubi kayu, ubi jalar, talas, garut, ganyong, jagung, sorgum, hotong, sagu, dan sagu aren.

Sumber protein dapat diperoleh dengan menambahkan tepung kedelai, kacang merah, atau jenis kacang-kacangan lain. Serat makanan bisa diperoleh dari bekatul atau bahan lain.

”Dengan memanfaatkan bahan pangan lokal untuk membuat beras analog, ketergantungan pada beras dan gandum impor dapat ditekan,” katanya.

Dengan berbagai kelebihan itu, beras analog bisa dikembangkan secara luas, bahkan bisa diproduksi besar-besaran untuk ekspor. Kekayaan biodiversitas Indonesia berupa aneka tanaman sumber karbohidrat, protein, dan serat merupakan modal nyata.

Sayangnya, karena bahan baku dan proses pembuatannya masih skala kecil, harga beras analog relatif tinggi, Rp 9.000-Rp 14.000 per kilogram. Jika telah diproduksi secara luas, diharapkan harga bisa lebih terjangkau masyarakat luas.

Wilmar perluas pabrik di Gresik

TEMPO.CO, Gresik – Wilmar Indonesia berencana memperluas kawasan pabriknya di Gresik, Jawa Timur. Dari total luas lahan 75 hektare saat ini perseroan menargetkan akan menjadi 100 hektare dalam dua tahun mendatang.

Direktur Eksekutif PT Wilmar Nabati Indonesia, Taufik Tamin, mengatakan perseroan berharap perluasan ini akan meningkatkan kapasitas pabrik pengolahan kelapa sawit. Luas kawasan saat ini dinilai masih kurang mendukung optimalisasi produksi dan logistiknya, yang setiap hari diperkirakan 600 unit mobil keluar-masuk kawasan pabrik Wilmar di Gresik.

“Ini belum termasuk kontainer besar yang keluar-masuk, sekitar 100 kontainer per hari,” kata Taufik dalam kunjungan pabrik di Gresik, Selasa, 10 April 2012.

Sejak kawasan pabrik di Gresik dibangun, Wilmar Indonesia setidaknya telah mengucurkan investasi sebesar US$ 400 juta atau setara Rp 3,68 triliun. Adapun untuk pengembangan kapasitas dan perluasan lahan pabrik perusahaan menyiapkan dana hingga US$ 1 miliar atau Rp 9,2 triliun dalam waktu lima tahun ke depan. “Itu untuk pembangunan kilang minyak, infrastruktur, dan pembebasan lahan,” ujar dia.

Taufik menuturkan Wilmar Indonesia memilih Gresik sebagai basis pabrik pengolahannya karena dinilai strategis untuk pengembangan usaha. Perusahaan bertekad mengembangkan usahanya hingga ke wilayah Indonesia Timur dan memperluas perkebunan kelapa sawitnya hingga ke Kalimantan.

Dalam satu hari Wilmar Indonesia mampu memproduksi minyak goreng sebanyak 23 ribu ton. Dari jumlah itu sebanyak lima persen merupakan produksi minyak goreng dengan merk sendiri, di antaranya Sania, Sovia, dan Fortune.

ROSALINA

Sinar Mas Tambah 30 Ribu Hektare Lahan Sawit

KAMIS, 01 MARET 2012 | 13:47 WIB
Sinar Mas Tambah 30 Ribu Hektare Lahan Sawit
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana melakukan penanaman baru kelapa sawit tahun ini hingga 30 ribu hektare. “Lahannya sudah ada,” ujar Direktur Utama Sinarmas Agribusiness and Food, Susanto, di Plaza Mandiri, Kamis 1 Maret 2012.

Menurut Susanto, tahun ini perseroan bakal menambah penanaman baru kelapa sawit antara 20-30 ribu hektare. Mulai dari tanam sampai panen membutuhkan waktu selama empat tahun. Adapun masa produksinya memakan waktu sekitar 25 tahun.

“Untuk satu hektare minimal investasinya Rp 45 juta,” kata dia.

Ia menyatakan sebagian besar lahan yang akan digarap berada di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Perinciannya di Kalimantan Barat seluas 10 ribu hektare, Kalimantan Tengah 5 ribu hektare, Kalimantan Selatan 2 ribu hektare, dan sisanya di Sumatera. Hingga saat ini luas lahan yang sudah digarap perseroan mencapai 460 ribu hektare.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, perseroan diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp 1,35 triliun. Sekitar 65 persen dari dana tersebut berasal dari kredit perbankan, sedangkan sisanya 35 persen dari modal perseroan.

Saat ini kontribusi minyak sawit (CPO) Sinarmas untuk nasional tercatat sebesar 7 persen atau sekitar 2 juta ton dari 25 juta ton produksi nasional. Dari jumlah itu sekitar 1,3 juta ton di antaranya diproses sendiri. “Tahun ini kami naikkan dua kali lipat jadi sekitar 2,6 juta ton,” ujarnya.

Saat ini produksi per hektare perseroan sebanyak 5 juta ton CPO. Untuk menambah pasokan ekspor, perseroan bakal mengusahakan pasokan CPO dari perdagangan di pasar dalam negeri. Beberapa negara mitra ekspor perseroan selama ini adalah Cina, Eropa, dan India.

JAYADI SUPRIADIN

Diperlukan, Bibit Unggul Kakao

Senin,
27 Februari 2012
PERKEBUNAN
Diperlukan, Bibit Unggul Kakao
Jakarta, Kompas – Petani Indonesia tidak boleh puas hanya menghasilkan biji kakao sebanyak 600 kilogram per hektar. Untuk memenuhi pasokan industri pengolahan kakao, dibutuhkan bibit kakao unggul yang mampu menghasilkan biji kakao sebanyak 2 ton per hektar.

Ketua Asosiasi Industri Kakao Indonesia Piter Jasman mengungkapkan hal itu di Jakarta, Minggu (26/2), setelah beberapa pekan menjajaki potensi kakao di Sulawesi Barat.

Piter menjelaskan, apabila bibit unggul tersebut dijadikan fokus oleh petani, setidaknya kesejahteraan petani akan tercapai. Paling tidak, dengan bertani kakao saja, hitung-hitungan pendapatannya sudah mencukupi petani.

Dari aspek pendapatan, Piter menjelaskan, bibit unggul mampu menghasilkan biji kakao sebanyak 2 ton per hektar. Harga biji kakao yang telah difermentasi mencapai 2.400 dollar AS per ton. Kalau mampu menghasilkan 2 ton, artinya pendapatan bisa mencapai 4.800 dollar AS per tahun.

”Dibagi 12 bulan, paling tidak pendapatan petani dari kakao saja bisa mencapai 400 dollar AS per bulan. Tentu, petani bisa saja memiliki pekerjaan tambahan pendapatan, selain dari berbudidaya tanaman kakao,” ujar Piter.

Peningkatan produksi biji kakao sangat diperlukan mengingat pertumbuhan permintaan dunia naik 5 persen per tahun. Sekarang, menurut Piter, kebutuhan kakao di dunia mencapai 4 juta ton per tahun. Potensi Indonesia sangat besar untuk menghasilkan biji kakao.

Di samping itu, konsumsi domestik sendiri masih tergolong kecil, yakni hanya 0,04 gram per kapita per tahun. Artinya, konsumsi kakao di pasar domestik masih terbuka peluang yang sangat besar.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, peningkatan kapasitas produksi terpasang industri pengolahan kakao terjadi karena berbagai kebijakan pemerintah, di antaranya penghapusan Pajak Pertambahan Nilai atas komoditas primer, termasuk biji kakao. Kemudian, negosiasi untuk penyesuaian tarif bea masuk kakao olahan di beberapa negara tujuan ekspor, program gerakan nasional untuk peningkatan mutu dan produksi kakao, penerapan standar nasional Indonesia (SNI) wajib untuk kakao bubuk, serta penerapan bea keluar atas ekspor biji kakao.

Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh meminta gerakan nasional kakao hendaknya juga mendorong industri kakao dibangun di daerah hulu.

(OSA)