Indonesia Kalah Bersaing

Akibat dipimpin yang “mediocre” Indonesia kalah bersaing di semua sektor

Kompas 19 Nov 2011
Indonesia Kalah Bersaing
Singapura Paling Diuntungkan dalam Perdagangan Intra-ASEAN

Nusa Dua, Kompas – Negara-negara yang paling memperoleh manfaat dari perdagangan intra-ASEAN adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand, baru disusul Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan pelaku usaha menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Perdagangan di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tersebut menggunakan skema Tarif Preferensi Efektif Bersama untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area/CEPT AFTA). Skema CEPT-AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5 persen, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan-hambatan nontarif lainnya.

Berdasarkan Data Perdagangan ASEAN yang dirilis Kementerian Perindustrian per Juli 2010, Singapura, Malaysia, dan Thailand sepanjang tahun 2009 masing-masing mencatat nilai perdagangan 140,7 juta dollar AS, 72,01 juta dollar AS, dan 59,2 juta dollar AS di intra-ASEAN. Nilai perdagangan Indonesia di negara-negara ASEAN adalah 53,4 juta dollar AS.

Ketiga negara itu juga terlihat unggul dalam perdagangan ekstra-ASEAN. Singapura mencatat nilai perdagangan 374,9 juta dollar AS, Malaysia 203,1 juta dollar AS, dan Thailand 227,01 juta dollar AS. Adapun catatan perdagangan Indonesia adalah 160,5 juta dollar AS.

Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana juga mengakui daya saing produk industri manufaktur Indonesia terhadap negara-negara lain di ASEAN juga masih lemah.

Berdasarkan uji tekanan, dengan data perdagangan 2004- 2008, daya saing produk manufaktur Indonesia dalam kategori lemah sekali mencapai 41 persen, lemah (17 persen), sedang (21 persen), sementara yang kuat hanya 15 persen.

”Dalam waktu yang terbatas hingga 2015 kita harus mampu meningkatkan angka-angka itu dalam kategori di atasnya. Faktor kita yang telah menjadi basis produksi pabrikan otomotif dunia adalah modal untuk memosisikan industri kita di ASEAN,” kata Agus dalam Seminar Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (18/11). Seminar itu dihadiri para pimpinan BKPM Daerah di seluruh Indonesia.

Di subsektor elektronika, Indonesia juga harus bekerja lebih keras. Dari 199 produk listrik dan elektronika yang harus memenuhi standar ASEAN, Indonesia baru menyelesaikan 19 standar. Jumlah itu masih kalah jauh dari Malaysia (156 standar), Thailand (56), Singapura (34), dan bahkan kita kalah dari Vietnam (20).

Di tekstil, Agus yakin struktur yang lengkap dan terintegrasi, serta kuat dari hulu ke hilir, Indonesia mampu memasok bahan baku di pasar ASEAN sehingga berpotensi menjadi pemasok utama kebutuhan bahan baku industri TPT di ASEAN. Kelangkaan kapas di India dan China juga menjadi peluang tersendiri.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Achmad Kurniadi menyatakan, Indonesia memandang pilar promosi dan fasilitasi memiliki arti yang sama pentingnya dengan pilar proteksi dan liberalisasi dalam investasi. Keduanya harus berjalan seiring dalam upaya menarik arus investasi asing ke kawasan Asia Tenggara.

Ketua Apindo Sofjan Wanandi menantang kesiapan Pemerintah Indonesia dan kalangan swasta untuk tidak sekadar menjadi tempat investasi, tapi juga memanfaatkan peluang memperluas jaringan pasar. Dua hal yang disoroti adalah infrastruktur yang belum berkualitas serta jaminan kepastian hukum yang lemah secara nasional. (BEN)

Di Balik Kejatuhan Ekonomi AS dan Eropa

Kompas 5 Agustus 2011

Di Balik Kejatuhan Ekonomi AS dan Eropa

Dari status sebagai kekuatan ekonomi global sejak Perang Dunia II, Jepang berubah menjadi negara yang terjebak resesi sejak 1980-an sampai kini. Dampaknya, Jepang bertahan dengan tumpukan utang yang sudah mencapai 200 persen dari produk domestik bruto.

Pada dekade 2000-an, Eropa dan AS menyusul dengan pertumbuhan yang sulit mencapai 3 persen per tahun. Sama seperti Jepang, Eropa dan AS juga terjebak timbunan utang, yang melebihi 100 persen. Lembaga pemeringkat Fitch menyatakan, porsi utang yang aman adalah 72 persen dari PDB. Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan (SGP) Uni Eropa menegaskan agar utang dijaga pada batas maksimum 60 persen dari PDB.

Dampaknya, AS, Eropa, dan Jepang setiap hari didera gejolak bursa serta surutnya kepercayaan konsumen dan korporasi. Dengan dunia yang tersambung, goyangan di AS, Jepang, dan Eropa ini menggoyang seantero negara lain lewat jalur keuangan, perbankan, bursa saham, perdagangan, dan kepanikan pasar. Inilah yang membuat Australia, China, dan Jerman (karena merupakan kekecualian) berang. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde juga secara implisit berang dan meminta semua negara yang terlilit utang mengatasi masalahnya agar tidak mengimbas dunia lain.

Ikon ekonomi

Ironisnya, semua negara itu pilar ekonomi pasar. AS, misalnya, adalah pilar utama laissez-faire. Pertanyaannya, mengapa semua negara ini gagal? Mengapa fondasi kekuatan ekonomi global masa lalu ini menjadi tontonan dunia dengan kemelut utang diiringi pertikaian politisinya?

”It’s the demography, stupid” demikian tulisan Chrystia Freeland dari kantor berita Associated Press, edisi 2 Agustus. Kawasan terjerembap utang itu kini memiliki penduduk yang menua, yang produktivitasnya sudah anjlok, dan membuat marah warga muda karena dipaksa merelakan gaji dipajaki tinggi demi membiayai the aging population.

AS yang terkenal dengan generasi baby boomers kini juga terkulai dengan penduduk yang menua, ditandai dengan penduduk seusia mantan Presiden AS Bill Clinton. Untuk membiayai penduduk usia tua itu, AS harus mengalokasikan dana 3,3 triliun dollar AS, yang membuat negara ini tertimpa utang.

Pakar ekonomi politik, Nicholas Eberstadt, melakukan riset intensif soal penduduk yang menua ini. ”Biaya yang harus dialokasikan terkait penduduk yang menua ditaksir mencapai setengah dari total utang negara di negara-negara OECD dalam 20 tahun terakhir,” kata Eberstadt. OECD adalah singkatan dari Organisation for Economic Cooperation and Development.

Melanggar rambu-rambu

Ali Alichi, ekonom IMF, mengatakan, para penduduk tua relatif enggan membayar utang dan ini mengancam status utang negara.

Namun, keadaan diperburuk perseteruan politisi di AS dan Eropa. Majalah The Economist edisi 31 Juli menyatakan prihatin dengan politisi yang sibuk memanjakan konstituen dengan janji-janji subsidi walau dengan konsekuensi menimbun utang.

Untuk kasus AS, pelanggaran terhadap rambu-rambu ekonomi juga menjadi penyebab. Pelanggaran-pelanggaran ini pernah membuat Gregory Mankiw mundur sebagai penasihat ekonomi George W Bush. Joseph Stiglitz juga mundur sebagai penasihat ekonomi Bill Clinton. Christina Romer mundur pula sebagai penasihat ekonomi Presiden Barack Obama.

Bush memberikan pembebasan pajak saat negara butuh penerimaan untuk menghindari timbunan utang. Bush memilih utang. Lebih parah lagi, Bush melakukan dua perang di Irak dan Afganistan berbiaya 1,7 triliun dollar AS yang menambah utang.

Penduduk menua, pelanggaran rambu-rambu, dan pengabaian nasihat para ekonom, serta kelalaian politisi karena kehilangan suara saat pemilu menjadi kombinasi yang membuat Eropa, AS, dan Jepang menjadi seperti sekarang.

Seruan reformasi ekonomi oleh Kanselir Jerman Angela Merkel dan seruan pengontrolan aksi spekulasi pasar yang didorong Presiden Perancis Nicolas Sarkozy tidak dipenuhi oleh rekannya di G-20. Hal ini turut membuat pasar, pelaku perbankan, melakukan aksi penipuan di pasar, pembobolan sejumlah korporasi besar, yang memaksa pemerintah mengeluarkan dana talangan. Semua mengerucut tumpukan utang.

Di samping semua itu, George Soros menjuluki keadaan ini sebagai ”the end of the era”, yang kini direbut China. (MON)

Selesaikan Dulu yang di Depan Mata

Senin,
11 Juli 2011
Selesaikan Dulu yang di Depan Mata
OLEH FAISAL BASRI

”The long run is a misleading guide to current affairs – in the long run we are all dead.”

(JM Keynes)

Pemerintah telah memiliki pijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sudah ada rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014. Merasa belum cukup, pada akhir Mei lalu Presiden meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) atau Rencana Induk itu, tercantum target bahwa pada tahun 2025 kita bakal menjadi negara maju dengan pendapatan per kepala sekitar 15.000 dollar AS dan produk domestik bruto (PDB) di atas 4 triliun dollar AS.

Banyak lagi ambisi yang hendak dicapai, antara lain transformasi dari factor driven economy menuju efficiency-driven economy, pemasok pangan utama dunia, dan lainnya.

Sah-sah saja pemerintah menggelontor beraneka rencana dengan target-target muluk. Yang kita kurang melihat adalah roh atau jiwa dari rencana-rencana tersebut, terutama pada Rencana Induk.

Yang mencolok di sana adalah senarai panjang proyek-proyek, yang tanpa Rencana Induk sekalipun sebagiannya sudah ada dalam rencana dan sudah ada yang mulai dilaksanakan.

Kita tak melihat seberapa serius pemerintah membangun fondasi bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Bagaimana mengintegrasikan perekonomian domestik dengan penguatan infrastruktur perhubungan laut dan membangun armada laut yang tangguh, bukan dengan membangun jembatan Selat Sunda yang mengokohkan dominasi transportasi darat.

Tidak lagikah kita meyakini pandangan bijak Bung Karno yang disampaikan dalam National Maritime Convention I tahun 1963? ”Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan, kita harus menguasai armada yang seimbang.”

Di mana letak potensi kekuatan rakyat? Apakah rakyat hanya akan menjadi penonton?

Sudah teramat jelas bahwa untuk memacu pembangunan nasional yang berkeadilan, kita harus menghimpun kekuatan rakyat yang berserakan. Namun, alih-alih menata sistem yang memungkinkan kekuatan rakyat hadir dengan nyata, pemerintah justru melemahkan potensi itu.

Contoh terakhir adalah sikap pemerintah yang tidak bulat dalam menyikapi pendirian badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Sebagian petinggi di pemerintahan menolak penggabungan empat BUMN ke dalam BPJS. Alasan bahwa Undang-Undang BPJS akan berbenturan dengan UU BUMN sangat tidak bisa diterima.

Sekaranglah momentum bersejarah untuk membangun suatu sistem jaminan sosial yang komprehensif, yang bebas dari intervensi politik dan kepentingan sesaat.

Yang lebih memprihatinkan, pemerintah membiarkan tangan-tangan tak tampak—yang sebetulnya sepenuhnya di bawah kendali pemerintah—bermanuver untuk menggembosi sehingga sistem jaminan sosial nasional tak bergigi.

Bukankah menghimpun segala kekuatan di dalam suatu badan hukum publik akan menghasilkan keekonomian skala (economies of scale) sebagaimana telah terbukti ampuh di Singapura dengan Central Provident Fund (CPF) dan di Malaysia dengan Employees Provident Fund (EPF)?

CPF telah menghimpun dana sekitar 300 miliar dollar AS dan EPF mengelola dana sekitar 100 miliar dollar AS. Darah dan keringat rakyat atau buruh pun telah menjadi kekuatan sangat berarti di banyak negara, juga di negara maju, di negara yang paling liberal sekalipun.

Kita, dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa, hanya mampu menghimpun dana sekitar 9 miliar dollar AS lewat Jamsostek, dengan tingkat imbal hasil yang tidak menggembirakan akibat intervensi kekuasaan seperti pada kasus pembelian saham Garuda.

Darah dan keringat rakyat inilah yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur di negara-negara yang telah lama memiliki sistem jaminan sosial nasional. Tidakkah pemerintah meyakini bahwa proyek-proyek yang tercantum dalam Rencana Induk berpotensi dibiayai oleh darah dan keringat rakyatnya sendiri?

Sudah bisa dipastikan perbankan nasional tak akan sanggup dan tak patut membiayai semua proyek itu mengingat hampir seluruh dana perbankan bersumber dari deposito bertenor kurang dari tiga bulan?

Lebih ironis lagi, industri perbankan tergolong sangat lemah—terlihat dari nisbah penghimpunan dana dan kredit terhadap PDB yang sangat rendah—tak kunjung memiliki jaring-jaring pengaman memadai.

Seandainya terjadi gejolak yang bersumber dari faktor-faktor eksternal ataupun internal semisal kasus Bank Century, industri perbankan nasional bakal porak poranda sehingga bisa menyeret perekonomian ke dalam lembah krisis baru.

Ada yang lebih mendesak lagi, yang sangat kasatmata, yakni kenyataan bahwa realisasi penyerapan anggaran sangat menyedihkan (Kompas, 6 Juli 2011, halaman 17). Dana yang dihimpun dari rakyat disia-siakan begitu saja sehingga ratusan triliun rupiah menumpuk dalam rekening pemerintah di Bank Indonesia. Persoalan ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 dan cenderung kian parah. Kurang apa lagi, Kementerian Keuangan sekarang sudah memiliki wakil menteri dan gaji pegawainya sudah dinaikkan berlipat ganda.

Belum lagi tabiat pemerintah yang menghabiskan anggaran pada akhir tahun. Sekitar seperlima pengeluaran digelontor hanya pada bulan Desember. Praktik ini tergolong paling buruk di dunia. Perilaku pemerintah pusat dalam hal pengelolaan anggaran tidak lebih baik dari pemerintah daerah jika dilihat dari jumlah dana yang ”dianggurkan”.

Kita hanya akan selamat sampai pada tujuan jangka panjang jikalau bisa menyingkirkan kerikil-kerikil tajam dan batu-batu besar yang ada di hadapan, sekarang juga. Tak akan pernah kita memenangi peperangan jika tak bisa menaklukkan pertempuran di berbagai medan laga.

Benar kata Keynes bahwa dalam jangka panjang, kita semua sudah berpulang.

Faisal Basri Pengamat Ekonomi

WikiLeaks: Saudi Kehabisan Minyak

Mampus aja Saudi ,jika sudah tidak ada minyak, kembali jualan onta dan korma
0
WikiLeaks: Saudi Kehabisan Minyak
KAMIS, 10 FEBRUARI 2011 | 20:17 WIB
Besar Kecil Normal
Wikileaks.ch

Berita terkait
Produksi Terus Turun, Pemerintah Tak Ubah Asumsi Lifting
Pertamina EP Lakukan Pengeboran Tiga Sumur Minyak Baru di Bekasi
Cina Semakin Rakus Berburu Ladang Energi
Conoco Ditargetkan Produksi Minyak 61 Ribu Barel Per Hari
Pertamina Temukan Cadangan Minyak Baru
TEMPO Interaktif, Jakarta – Bocoran mengejutkan terbaru yang datang ke website Julian Assange dan diterbitkan oleh The Guardian cukup mengkhawatirkan: para pejabat AS menganggap Arab Saudi berlebihan menyatakan kapasitasnya untuk memasok minyak dunia.

Hal itu menghasilkan sebuah skenario di mana Saudi dapat secara dramatis mengurangi outputnya sesegera mungkin tahun depan, yang mengakibatkan harga bahan bakar melambung.

Bocoran itu merinci pertemuan antara seorang diplomat AS dan Sadad al-Husseini, seorang ahli geologi dan mantan kepala eksplorasi perusahaan minyak monopoli Saudi, Aramco, pada bulan November 2007.

Husseini mengatakan kepada pejabat Amerika bahwa Saudi tidak mungkin untuk menjaga target produksi minyak mereka sebesar 12,5 juta barel per hari untuk menjaga kestabilan harga.

Husseini juga menunjukkan bahwa produsen Saudi cenderung menyentuh “puncak minyak” – titik di mana output global menyentuh posisi tertinggi – pada awal 2012. Itu berarti, bahwa sejak itu akan terjadi penurunan untuk industri minyak Saudi.

Menurut Husseini, inti dari masalah ini ada dua. Pertama, kemungkinan cadangan Saudi tidak melimpah seperti yang sering digambarkan, dan jangka waktu produksi mereka terbatas.

“Pengalaman dan pandangan Husseini menuntut ramalannya dipertimbangkan secara serius,” tulis bocoran itu.

YAHOO | ERWIN Z

10 Negara yang Penduduknya Paling Bahagia

Jelas tidak ada negara Islam yang bisa membahagiakan penduduknya. Negara berbasis Islam mulai dari saudi arabia, pakistan, sampai iran kagak ada yang beres dan rakyatnya sengsara. Yang paling absurd adalah orang Indonesja yang mempromosikan berdirinya negara Khilafah

10 Negara yang Penduduknya Paling Bahagia

Senin, 24 Januari 2011 | 05:48 WIB

TEMPO Interaktif, Coba pikirkan sejenak: Apa yang membuat Anda bahagia? buat sebagian orang bahagia dimulai dari memiliki uang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rumah yang nyaman, makanan, baju, mobil, jalan-jalan.

Tapi sejatinya, bahagia lebih dari sekadar uang. Bahagia juga berarti sehat, bisa mengurus diri sendiri dan punya waktu untuk teman juga keluarga. Lebih jauh lagi, bahagia artinya Anda bisa menyuarakan apa yang ada di pikiran tanpa rasa takut, bahagia juga merasa aman dan tentram di rumah sendiri.

Bahagia juga bisa berarti mendapat berbagai kesempatan, apakah itu pendidikan, atau kesempatan menjadi pengusaha. Dengan dasar ini, sejak lima tahun lalu, sejumlah peneliti di Legatum Institute di London membuat peringkat negara-negara yang penduduknya paling bahagia di dunia.

Baru-baru ini Legatum menyelesaikan indeks 2010 negara-negara yang penduduknya paling bahagia dan sejahtera. Legatum menggandeng Gallup sebagai kelompok yang membuat survei, juga Heritage Foundation dan Forum Ekonomi Dunia. Ada 89 variabel untuk menentukan peringkat ini. Di antaranya, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, kebebasan individu dan modal sosial.

Dari 110 negara yang disurvei, inilah 10 negara yang penduduknya paling bahagia.

1. Norwegia
Norwegia menjadi negara yang penduduknya paling bahagia. Pendapatan perkapita penduduknya paling besar di dunia yakni US$53.000 per tahun. Negara ini menghabiskan anggaran untuk kesehatan paling besar nomor dua setelah Amerika Serikat. Penduduknya bahagia dengan keindahan alam dan lingkungannya. Norwegia juga memiliki cadangan minyak dan gas yang besar.

2. Denmark
Berbisnis di negara ini tak membutuhkan banyak uang. Denmark tercatat sebagai negara yang paling rendah biayanya bila seseorang ingin membuat bisnis. Pendidikan bagi penduduknya juga terjamin begitu juga kebebasan bagi individu.

3. Finlandia
Damai, pendidikan yang terjamin, kesehatan juga terjamin, kebebasan berekspresi dan pemerintah yang bisa dipercaya. Inilah Finlandia. Ekonominya juga kuat.

4. Australia
Ekonomi Australia tergolong kuat, ditopang oleh berbagai macam ekspor. Australia menjadi negara yang bagus untuk memulai sebuah bisnis. Konektivitas internet bertebaran, pendidikannya bagus dan penduduknya mempercayai pemerintah.

5. Selandia Baru
Selandia Baru adalah negara dengan gesekan sosial paling rendah. Penduduknya saling percaya dan saling bantu. Sebanyak 94 persen penduduknya puas dengan kondisi lingkungan sekitar.

6. Swedia
Swedia berada di peringkat kedua untuk kesempatan dan usaha mandiri. Swedia adalah negara yang sangat cocok untuk memulai usaha. Kebebasan individu sangat dilindungi di Swedia.

7. Kanada
Di negara ini nyaris tidak ada korupsi. Kanada juga sangat terbuka bagi para imigran. Penduduk Kanada juga terkenal sangat baik dan gemar membantu sesama. Kanada juga negara yang tepat untuk memulai sebuah bisnis.

8. Swiss
Pemerintah Swiss dikenal bersih, kesempatan mendapat pendidikan bagi penduduknya sangat terbuka. Institusi keuangannya sangat kuat dan dipercaya.

9. Belanda
Penduduk Belanda hampir pasti bahagia, kebebasan individu sangat dilindungi oleh pemerintah. Sebanyak 88 persen penduduknya sangat puas karena bisa memilih apapun yang mereka suka dan mereka jalani.

10. Amerika Serikat
Hampir 90 persen penduduk Amerika Serikat puas dengan jaminan kesehatan. Anggaran untuk kesehatan rakyatnya juga tercatat terbesar di dunia. Sebanyak 90 persen penduduknya yakin dengan kerja keras mereka bisa hidup lebih baik.

FORBES | POERNOMO G. RIDHO

Soal Embargo : Rare earth minerals

Rare earth minerals salah satu contohnya adalah scandium, yttrium, and the fifteen lanthanides. Kebutuhan dunia untuk metal langka ini hanya dapat dipenuhi oleh China (95% produksi ).

+++++
October 19, 2010
China Said to Widen Its Embargo of Minerals
By KEITH BRADSHER
HONG KONG — China, which has been blocking shipments of crucial minerals to Japan for the last month, has now quietly halted shipments of those materials to the United States and Europe, three industry officials said on Tuesday.

The Chinese action, involving rare earth minerals that are crucial to manufacturing many advanced products, seems certain to further intensify already rising trade and currency tensions with the West. Until recently, China typically sought quick and quiet accommodations on trade issues. But the interruption in rare earth supplies is the latest sign from Beijing that Chinese leaders are willing to use their growing economic muscle.

“The embargo is expanding” beyond Japan, said one of the three rare earth industry officials, all of whom insisted on anonymity for fear of business retaliation by Chinese authorities.

They said Chinese customs officials imposed the broader restrictions on Monday morning, hours after a top Chinese official summoned international news media Sunday night to denounce United States trade actions.

China mines 95 percent of the world’s rare earth elements, which have broad commercial and military applications, and are vital to the manufacture of products as diverse as cellphones, large wind turbines and guided missiles. Any curtailment of Chinese supplies of rare earths is likely to be greeted with alarm in Western capitals, particularly because Western companies are believed to keep much smaller stockpiles of rare earths than Japanese companies.

China experts said on Tuesday that Beijing’s assertive stance on rare earths might also signal the ascendance of economic nationalists, noting that the Central Committee of the Communist Party convened over the weekend.

Officials at the media relations office of China’s commerce ministry did not respond all day on Tuesday to e-mail or telephone calls seeking confirmation of the expanded embargo.

A few rare earth shipments to the West have been delayed by customs officials in recent weeks, said industry officials in China, Japan and the United States, but new restrictions on exports appear to have been imposed on Monday morning.

Industry executives said there had been no signal from Beijing of how long rare earth shipments intended for the West would be held by Chinese customs officials. Nor is it clear if occasional shipments are still being allowed out of the country, or if all shipments have now been suspended.

Word of the blocked shipments emerged from industry officials on Tuesday after an official China newspaper reported earlier in the day that Beijing planned next year to further reduce its annual export quota for rare earths.

The signals of a tougher Chinese trade stance come after American trade officials announced on Friday that they would investigate whether China was violating World Trade Organization rules by subsidizing its clean energy exports and limiting clean energy imports. The inquiry includes whether China’s steady reductions in rare earth export quotas since 2005, along with steep export taxes on rare earths, are illegal attempts to force multinational companies to produce more of their high-technology goods in China.

Despite a widely confirmed suspension of rare earth shipments from China to Japan, now nearly a month old, Beijing has continued to deny that any embargo exists.

Industry executives and analysts have interpreted that official denial as a way to wield an undeclared trade weapon without creating a policy trail that could make it easier for other countries to bring a case against China at the World Trade Organization.

So far, China seems to be taking a similar approach in expanding the embargo to the West.

Wang Baodong, a spokesman for the Chinese Embassy in Washington, said on Tuesday that the Chinese government was putting new restrictions on the mining, processing and export of rare earths to protect the environment. But he said that China was not violating any W.T.O. rules in doing so and that it was not imposing an embargo or trying to use rare earths as a bargaining chip.

“With stricter export mechanism gradually in place, outbound shipments to other countries might understandably begin to feel the effect,” Mr. Wang said in an e-mail. “But I don’t see any link between China’s reasonable rare earth export control policy and the irrational U.S. decision of protectionist nature to investigate China’s clean energy industries.”

Nefeterius Akeli McPherson, a spokeswoman for the Office of the United States Trade Representative in Washington, said that American trade officials were looking into the matter, after a report of the Chinese customs restrictions was published on Tuesday afternoon on the Web site of The New York Times.

“We’ve seen the news report and are seeking more information in keeping with our recent announcement of an investigation into whether China’s actions and policies are consistent with W.T.O. rules.”

Jeremie Waterman, the China director of the United States Chamber of Commerce, said that he was still checking government and industry sources to learn the extent of a suspension of Chinese rare earth shipments. “If it’s true, it’s disturbing news to say the least,” he said.

Mr. Waterman said that rare earths were so important to advanced manufacturing that restrictions on their trade might need to be put on the agenda of the Group of 20 meeting of heads of state, scheduled next month in Seoul, South Korea.

The Chinese government office that oversees rare earth policy, which operated with considerable independence for many years, was moved early last year into the Ministry of Industry and Information Technology. That ministry, formed only two years ago to draft plans for global leadership in many industries, has emerged as a bastion of economic nationalism.

Despite their name, most rare earths are not particularly rare. But most of the industry has moved to China over the last two decades because of lower costs and weak environmental enforcement there.

Congress is considering legislation to provide loan guarantees for the re-establishment of rare earth mining and manufacturing in the United States. But new mines are likely to take three to five years to reach full production, according to industry executives, although existing uranium mines may be able to move faster by reprocessing previously mined material, which often contains rare earths.

China reduced in July its export quota for rare earths for the second half of the year by 72 percent. Exporters had only six weeks’ of quotas left when China imposed its unannounced embargo on shipments to Japan.

China is considering further reductions of up to 30 percent in its 2011 quotas compared with quotas issued in 2010. Dudley Kingsnorth, a rare earth market analyst at Industrial Minerals Company of Australia in Perth, said that if China further reduced export quotas by 30 percent for next year, manufacturers elsewhere could face difficulties.

“That will create some problems,” he said. “It’ll force some people to look very carefully at the use of rare earths, and we might be reverting to some older technologies until alternative sources of rare earths are developed.”

Hiroko Tabuchi contributed reporting from Tokyo.

++++++++++++++

Decline in Rare-Earth Exports Rattles Germany
By JUDY DEMPSEY
Published: October 19, 2010
RECOMMEND
TWITTER
E-MAIL
SEND TO PHONE
PRINT
REPRINTS
SHARE

BERLIN — China’s curtailing of rare earth exports is causing so much concern in Germany that industry and government are joining forces by appealing to the European Commission and the World Trade Organization to intervene, industry officials said Tuesday.

China’s exports of rare earths declining by as much as 40 percent worldwide over the past ten months, according to the Federation of German Industry. That decline has set off alarm bells in Germany, one of the world’s largest export-driven economies and whose industry relies heavily on rare earths.

So great is the anxiety by the business community here that a special conference dedicated to the issue will be held next week in Berlin.

The speakers will include Pascal Lamy, director general of the World Trade Organization; Gary Litman, vice president for Europe and Euro-Asia at the U.S. Chamber of Commerce; Andris Piebalgs, the E.U’s development commissioner, and Rainer Brüderle, the German economics minister.

The conference will be attended by leading German companies that import rare earths for their production.

Mr. Brüderle, on a trip last week to China, called the country’s export restrictions on rare-earth metals an “unfriendly act.” Any shortage of metals such as tungsten and germanium would cause difficulties for sectors including wind turbine makers and car companies specializing in producing electric cars.

Germany imports between 3,000 and 5,000 tons a year of rare earths, mostly from China.

“China runs a virtual monopoly. There is real need to develop new sources,” said a B.D.I. official, who requested anonymity because he was not authorized to speak about the issue.

Chancellor Angela Merkel has stepped into the fray, saying it was “urgently necessary” to step up European investment in Eastern Europe and central Asia in order to prevent China from expanding its dominance in raw materials and rare minerals.

Mrs. Merkel last week told leaders of Germany’s Committee on Eastern European Economic Relations, a lobby group, that it was essential to deal with China’s increased control of access to commodities essential for economic growth.

“Considering the raw-materials policy of a country such as China, it’s urgently necessary to make capital available among European partners in order to secure long-term supplies,” Mrs. Merkel said. “That’s not only a reference to natural gas and oil but goes far beyond that to include minerals.”

Werner Schnappauf, chairman of the B.D.I., said the availability of rare earths was “decisive for the innovation and future of German industry and for jobs.”

An unusually hard-hitting strategy paper published last week by Mr. Schnappauf and Ulrich Grillo, chairman of Grillo Werke, criticized China’s policies and the impact they would have, not only on the German economy but worldwide. Grillo Werke specializes in finished and semi-finished products made of zinc and zinc alloys and so relies on rare earth imports.

They wrote that reducing rare-earth exports would result in higher prices and would raise the question of energy and raw-materials security. The price of rare earths has increased threefold overall, according to industry sources here.

“It is not yet a trade war as such,” said an official from the B.D.I. “China is sending the message that if you want access to our raw materials then you better invest in our country.”

That is something German industry has been doing over the past several years, despite the continuing problems over intellectual property rights and the red tape.

Overall, German exports to China amounted to €36.5 billion, or $46.2 billion, last year, and imports totaled €55.5 billion, according to the German Federal Statistics Office. That was relatively unchanged from 2008, despite the economic crisis.

During the first four months of this year, German exports to China jumped nearly 50 percent over the same period in 2009, to €16.1 billion. That was spurred by China’s stimulus package and the shift in economic development. By contrast, German exports to Russia were up around 25 percent, at €7.1 billion.

Perang Mata Uang Memengaruhi Kita?

Wah gawat nih .

Dari kompas 20 okt 2010

Perang Mata Uang Memengaruhi Kita?

Asti Suwarni*

Perang mata uang menjadi topik pembicaraan hangat di beberapa media massa akhir-akhir ini. Kelompok G-7 bahkan mengingatkan, perang mata uang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia. Perang ini dilakukan oleh negara-negara yang ingin meningkatkan ekspor.

Negara-negara itu sengaja melemahkan nilai tukar mata uangnya agar ekspornya bisa meningkat. Para pemimpin keuangan dunia, termasuk Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah membahas masalah ini dalam pertemuan di Washington awal Oktober 2010.

Dalam kesempatan tersebut, IMF mengingatkan agar pemerintah di beberapa negara tidak menggunakan nilai tukar mata uang sebagai alat untuk mendorong peningkatan ekspor. Alasannya, hal itu dapat menimbulkan perang mata uang di antara negara di dunia.

Beberapa negara dikritik melakukan kebijakan menjaga mata uang mereka agar tetap melemah. Jepang, misalnya, kembali melakukan intervensi untuk pertama kali sejak tahun 2004, yakni dengan menjual 2,12 triliun yen pada tanggal 15 September. Hal ini untuk membendung peningkatan nilai tukar yen yang sudah mencapai level tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

Perdebatan tersebut sebenarnya dimulai dari perang mata uang antara China dan Amerika Serikat. AS selama bertahun-tahun memprotes China. AS menilai China menahan mata uangnya agar tidak menguat untuk melindungi ekspornya.

AS bahkan berencana menetapkan sanksi terhadap China karena tidak membiarkan mata uangnya menguat terhadap dollar AS sebagaimana seharusnya.

Pertumbuhan ekonomi China yang pesat memang telah menyebabkan surplus perdagangan China terhadap beberapa negara mitra dagangnya meningkat.

Pada triwulan II-2010, ekonomi China tumbuh 10,3 persen, dari pertumbuhan 11,9 persen pada triwulan sebelumnya. Namun, sebaliknya, banyak mitra dagang China yang mengalami pelebaran defisit neraca perdagangan, termasuk AS.

Pada tahun 2009, neraca perdagangan AS dengan China mengalami defisit lebih dari 220 miliar dollar AS. Angka tersebut meningkat tajam dari defisit neraca perdagangan satu dekade sebelumnya, yang hanya mencapai 69 miliar dollar AS.

Ini berarti, dalam satu dekade tersebut, defisit neraca perdagangan AS dengan China meningkat 230 persen.

Selain itu, akibat nilai tukar yuan yang begitu rendah, barang-barang yang diproduksi China menjadi lebih kompetitif daripada barang-barang yang diproduksi AS. Akibatnya, banyak lapangan kerja di berbagai sektor industri di AS menghilang. Angka pengangguran di AS mencapai 9,6 persen pada September 2010.

Karena itu, tidak mengherankan apabila AS berusaha menekan Pemerintah China untuk mengendurkan kontrol atas yuan dan membiarkan nilai tukar yuan dibentuk oleh pasar. Namun, China tidak begitu saja bersedia tunduk pada tekanan tersebut mengingat pengalaman Jepang pada tahun 1980-an.

Plaza Accord

China tampaknya tidak ingin mengulangi kesalahan Jepang pada tahun 1980-an. Pada waktu itu, dollar AS dianggap terlalu kuat (sementara yen dianggap terlalu lemah) sehingga membuat daya saing produk AS menurun. Untuk mengatasinya, Pemerintah Jepang bersama Pemerintah AS, Perancis, Jerman, dan Inggris menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Plaza Accord pada 22 September 1985.

Salah satu isi perjanjian tersebut adalah kelima pemerintah negara di atas sepakat melakukan intervensi pasar dengan melibatkan bank sentral masing-masing negara. Tujuannya, mendevaluasi nilai tukar dollar AS, terutama terhadap yen Jepang dan deutsche mark Jerman.

Alasan utama pelemahan dollar AS tersebut adalah untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan AS yang telah mencapai 3,5 persen dari PDB-nya, selain untuk membantu ekonomi AS pulih dari resesi yang dimulai pada awal tahun 1980.

Intervensi yang melibatkan sekitar 10 miliar dollar AS tersebut akhirnya membuat nilai tukar dollar AS terhadap yen melemah. Pelemahannya cukup signifikan, yakni 51 persen dalam dua tahun setelah perjanjian Plaza Accord dilaksanakan.

Defisit neraca transaksi berjalan AS menurun, bahkan pada bulan Maret 1991 AS kembali menikmati surplus neraca transaksi berjalan.

Namun, bagi Jepang, kesepakatan Plaza Accord sepertinya lebih banyak membawa dampak negatif. Penguatan mata uang yen yang sangat signifikan dan terlalu cepat membuat daya saing produk ekspor Jepang menurun.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jepang juga menurun tajam. Dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2 persen pada triwulan IV-1985 turun menjadi 1,6 persen setahun kemudian.

Untuk mencegah kejatuhan dollar AS lebih jauh, kelima negara di atas ditambah Kanada membuat kesepakatan baru yang dikenal dengan Louvre Accord pada Februari 1987.

Namun, pelaksanaan Louvre Accord tidak membuat penguatan yen terhenti. Yen benar-benar berhenti menguat setelah satu tahun perjanjian Louvre Accord disepakati. Saat itu yen sudah menguat 100 persen.

Pengaruhnya ke Indonesia

Walaupun beberapa pihak menganggap perang mata uang ini tidak akan banyak memengaruhi perekonomian Indonesia, ada beberapa hal yang ternyata bisa berdampak cukup signifikan pada perekonomian Indonesia jika dibiarkan terus berlanjut.

Keputusan AS untuk terus mempertahankan kebijakan moneter longgar agar dollar AS tetap melemah pada akhirnya akan membuat rupiah cenderung menguat. Saat ini, nilai rupiah sekitar Rp 8.900 per dollar AS.

Banyak pihak berpendapat rupiah sebaiknya dibiarkan terus menguat. Namun, penguatan rupiah lebih lanjut kemungkinan besar akan mengurangi daya saing barang-barang dari Indonesia.

Saat ini, dengan nilai tukar yuan yang berusaha dipertahankan pada posisi lemah oleh China, neraca perdagangan antara China dan Indonesia sudah pasti akan terpengaruh. Apalagi, di era perdagangan bebas dengan China yang dimulai sejak awal tahun 2010.

Perlu diketahui, China merupakan negara tujuan ekspor Indonesia yang ketiga terbesar setelah AS dan Jepang sejak tahun 2009.

Jika dilihat dari nilai tukar mata uang China terhadap dollar AS, yuan hanya mengalami penguatan sebesar 1,2 persen selama setahun terakhir. Kenaikan ini jauh lebih kecil daripada kenaikan yang dialami rupiah terhadap dollar AS selama setahun terakhir, yakni mencapai 8,5 persen.

Dengan kata lain, dalam perdagangan di antara dua negara, Indonesia diuntungkan sebesar 1,2 persen dengan penguatan nilai tukar yuan. Namun, China diuntungkan sebesar 8,5 persen dengan penguatan rupiah selama setahun terakhir ini.

Maka, tidak mengherankan apabila para pelaku bisnis Indonesia mulai mengeluh, barang-barang mereka menjadi kurang kompetitif dibandingkan barang-barang dari China.

Apalagi, suku bunga pinjaman Indonesia ternyata masih relatif lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman China.

Saat ini, suku bunga pinjaman dasar (base lending rate) Indonesia berada di sekitar 12,2 persen. Suku bunga pinjaman komersial biasanya lebih tinggi daripada itu.

Sementara itu, suku bunga pinjaman dasar China berada di sekitar 5,31 persen. Ini berarti biaya produksi barang-barang di China relatif lebih murah daripada biaya produksi barang-barang di Indonesia.

Ada sejumlah faktor yang diperkirakan dapat membantu mengatasi isu tersebut. Pertama, sebaiknya jangan membiarkan rupiah menguat lebih jauh saat ini karena akan membuat barang-barang Indonesia menjadi relatif lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang China.

Saat ini yang terbaik adalah membiarkan rupiah berada di level fundamentalnya, yaitu Rp 9.100-Rp 9.300.

Kedua, Pemerintah Indonesia hendaknya bisa mendorong penurunan suku bunga pinjaman lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat memperkecil dampak perang mata uang yang mungkin akan dirasakan oleh Indonesia.

 *Asti Suwarni Economist Danareksa Research Institute

Kekayaan alam jadi pemicu konflik : Kongo

Republik Demokratik Kongo (RDK) adalah negara yang paling kaya akan mineral di muka bumi. Mineral yang dikandung oleh bumi Kongo, sangat dibutuhkan bagi industri industri strategis. Jaman Perang Dingin, Amerika -CIA menyokong digulingkannya rejim populis pimpinan tokoh kemerdekaan Kongo, Patrice Lumumba di tahun 1965 . Yang diinstall oleh CIA adalah Mobutu Sese Seko, seorang serdadu kolonial yang berpangkat sersan. Mirip dengan digulingkannya Soekarno oleh Soeharto, yang juga mantan sersan tentara kolonial KNIL. Dibawah Mobutu, nama negara yang dia rubah namannya menjadi Zaire, dan dia juga menerapkan kebijakan kleptokrasi di negeri yang kaya ini. Akibat kebijakan kleptokrasi Mobutu negeri ini dijarah habis habisan kekayaan alamnya oleh segelintir elit dan subordinatnya selama 30 tahun.
Mobutu dijatuhkan dari tahta kekuasaanya melalui pemberontakan yang dipimpin oleh Laurent Kabila didukung oleh Rwanda dan Uganda, tetangga Kongo. Berakhirnya kekuasaan Mobutu bukan berarti perdamaian dan pembangunan negeri, tetapi terjadi perang konflik yang lebih parah yang melibatkan banyak negera di Afrika, sebut saja Anggola dan Zimbabwe. Walhasil sampai hari ini negeri ini masih terbelakang dan dijarah tambang mineralnya .

Semoga para pemimpin Indonesia bisa belajar dari kasus Kongo.. jangan sampai elite negeri ini melakukan hal yang sama..

+++++

AS Cecar Uang Konflik *Raksasa Pertambangan AS Diduga Terkait Sindikat Kekerasan

KOMPAS – Sabtu, 24 Jul 2010 Halaman: 11 Penulis: cal Ukuran: 4483 Foto: 1
AS CECAR UANG KONFLIK
Raksasa Pertambangan AS Diduga Terkait Sindikat Kekerasan

Kinshasa, Rabu
Perdagangan hasil kekayaan mineral di Republik Demokratik Kongo
ditengarai memicu, bahkan melanggengkan, perang di timur negara kaya
mineral itu. Banyak perusahaan AS yang diduga kuat tercemar
“sindikasi” mineral konflik, ditandai epidemi kekerasan seksual di
Kongo timur.
Presiden AS Barack Obama ingin AS “bersih diri” (AS) dari mineral
konflik Kongo dan di negara lainnya. Mineral konflik adalah julukan
bagi hasil kekayaan tambang mineral yang dalam proses produksi hingga
penjualannya sarat dengan kekerasan. Dengan kata lain, mineral konflik
diproduksi di daerah konflik dan hasilnya dipakai melanggengkan
konflik.
Upaya Obama terlihat dari pengesahan UU Reformasi Keuangan, Rabu
(21/7) di Washington. UU itu berisikan “Ketentuan Lain-lain”. Ketentuan
yang dimaksud, mewajibkan ribuan perusahaan AS di Wall Street bebas
dari mineral berdarah di Kongo dan di negara lain.
Penjualan kekayaan mineral, termasuk emas, kasiterit, dan
tantalum, telah memicu perang berkepanjangan, yang kini sudah berjalan
16 tahun di Kongo. Perang yang berlangsung sejak 1994 bersamaan
usainya genosida di Rwanda dan ditandai sebuah epidemi kekerasan
seksual yang mengerikan. Sudah lebih dari 5 juta orang tewas akibat
konflik berdarah di Kongo timur, yang sangat kaya mineral.
Semua perusahaan AS harus menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti
kuat bahwa produk mereka, termasuk laptop, telepon seluler, perhiasan,
dan peralatan medis, tidak mengandung mineral konflik di Kongo.
“UU baru ini akan memengaruhi hampir semua sektor manufaktur AS,”
kata Rick Goss, Wakil Presiden Bidang Lingkungan pada Dewan Industri
Teknologi Informasi.
Isu tentang mineral konflik itu hampir tidak disinggung dalam
debat-debat di Kongres AS saat membahas UU itu. Namun, kasus itu telah
menyita perhatian kalangan konservatif dan liberal” dari Senator Sam
Brownback hingga aktivis feminis Eve Ensler, penulis The Vagina
Monologues.
Aktivis berharap ada sistem internasional untuk membatasi mata
rantai niaga mineral konflik, sama halnya dengan kasus “berlian
berdarah” di Afrika Barat.
“Ini salah satu dari banyak isu, 99,9 persen warga AS tertangkap
radar. Setiap orang memakai telepon seluler, tetapi tidak ada yang
peduli dengan Kongo atau mineral konflik,” kata Jim McDermott, salah
satu anggota Kongres dan Senator AS penyusun UU itu.
Kongo, yang dahulu bernama Zaire, adalah salah satu negara di
Afrika yang berlimpah sumber daya mineral, antara lain emas, timah,
dan tantalum. Tentu saja ketentuan UU bisa berdampak luas. Peraturan
itu tidak hanya berlaku bagi perusahaan elektronik, pengguna utama
tantalum Kongo sebagai bahan baku produknya, tetapi juga untuk semua
perusahaan publik AS yang menggunakan timah dan emas.
UU itu mengharuskan semua perusahaan AS menyerahkan laporan
tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal AS untuk mengungkap, apakah
produk mereka mengandung emas, timah, tungsten atau tantalum dari
daerah konflik di Kongo dan negara tetangganya, seperti Uganda,
Rwanda, dan Zambia.

Sulit dan ruwet
Goss mengatakan, UU terkait “mineral konflik” Kongo ini merupakan
produk hukum pertama dalam pertambangan dunia. Pemerintah Eropa juga
mulai memikirkan langkah sama. Pihak eksekutif AS menyatakan sulit
mencari tahu apakah ada “mineral konflik” di produk mereka.
Banyak perusahaan di sektor teknologi tinggi sudah mencoba
memastikan pemasok bahan baku mineral mereka tidak berasal dari
kawasan yang dilanda konflik. Bahkan, ada banyak perusahaan yang
bersama menjalankan program percontohan di smelter untuk
mengidentifikasi asal-muasal mineral.
Robert Hormats, Wakil Menteri Negara Urusan Ekonomi AS,
mengatakan, penelusuran sumber mineral lebih rumit dari sumber
berlian. Banyak usaha tambang dikuasai kelompok pemberontak
(REUTERS/WASHINGTON POST/CAL)

Foto:

Obama ke Indonesia untuk Riset Iptek

kompas 14 Maret 2010 |
Obama ke Indonesia untuk Riset Iptek
click to enlarge
JAKARTA, KOMPAS.com – Kedatangan Presiden AS Obama ke Indonesia pada 22 hingga 24 Maret 2010 mendatang ternyata menyimpan agenda penandatanganan MOU kerjasama Riset di 23 bidang keilmuan selama lima tahun. Kerjasama ini juga akan mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dan keragaman hayati.

Menurut Teguh Rahardjo, Deputi Menteri Riset dan Teknologi bidang Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Minggu (14/1/2010), di Jakarta, hal terpenting dalam kerjasama itu adalah tentang perlindungan pemanfaatan kekayaan hayati Indonesia dan hak atas kekayaan intelektual.

“Dalam draft kesepakatan Iptek Indonesia-AS, tim perunding Indonesia berhasil memasukkan isu tentang MTA (Material Transfer Agreement) dan GRTK (Genetic Resource and Traditional Knowledge) yang selama ini tidak pernah disetujui AS masuk dalam naskah kerjasama bilateral,” ujarnya.

Sebenarnya kerjasama antarpeneliti kedua negara telah lama terjalin lewat lembaga riset dan swasta hingga menghasilkan beberapa karya inovasi. Namun untuk memberi payung hukum bagi perlindungan karya inovasi dan pemanfaatannya untuk tujuan komersial, diperlukan MOU tersebut.

Selanjutnya yang perlu dipikirkan semua pihak adalah memenuhi dan menjalankan komitmen dari perjanjian adalah pada pendanaannya.

Kerjasama Riset

Dikemukakan Nada Marsudi Sekretaris I pada Sekretariat Perijinan Peneliti Asing Kementerian Riset dan Teknologi, kerjasama Indonesia – Amerika sesungguhnya telah dijalankan sejak tahun 1978 hinga berakhir tahun 2002. Pada tahun 2008 mulai dilakukan pembicaraan untuk pembaruan kesepakatan tersebut.
Untuk itu sebelum tercapai kesepakatan penandatanganan MOU di Indonesia akhir Maret nanti, lanjut Nada, Pemerintah Indonesia mengutus Delegasi yang dipimpin oleh Direktur Perjanjian Internasional bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Damos Dumoli Agusman.

Delegasi yang terdiri dari wakil instansi dan lembaga riset terkait telah dua kali mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah AS di Washington tentang lingkup kerjasama riset. Bidang itu antara lain meliputi pertanian, bioteknologi, kesehatan, teknologi informasi, nanoteknologi, teknologi pertahanan, teknologi maju, antariksa, lingkungan, dan humaniora.

Rencana penandatangan kerjasama itu akan dibahas dalam rapat kabinet dalam minggu ini. Selain itu dalam waktu dekat akan disusun program bersama dan membentuk tim yang akan membahas tentang pertukaran ilmuwan kedua negara, ujar Nada yang juga Asisten Deputi Menristek bidang Program Riset Iptek.

Kerjasama penelitian bilateral AS-Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat. Pada tahun 1978 misalnya dilaksanakan 60 proyek penelitian, sedangkan pada tahun 2003 sebanyak 75 proyek. Dilihat dari kuantitasnya, riset yang melibatkan peneliti Amerika Serikat memang dominan. Keseluruhan kolaborasi riset dengan pihak asing di Indonesia mencapai 281pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebanyak 321.

Kuliah Umum

Dalam kunjungan Obama yang dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 24 Maret mendatang akan diagendakan pula kuliah umum yang akan diikuti sekitar 4500 orang ilmuwan Indonesia dari berbagai lembaga riset, perguruan tinggi, dan kalangan profesi serta swasta.

Kuliah umum itu dipersiapkan oleh tiga lembaga yaitu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Pertahanan Nasional, dan Rektorat Universitas Indonesia. Namun dalam pembicaraan lebih lanjut dengan Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia disepakati meningkatkan jumlah undangan menjadi sekitar 60.000 orang.

Untuk itu akan digunakan fasilitas gedung yang dapat memuat undangan sebanyak itu. “Ada dua lokasi di Jakarta dan Bogor yang tengah dipertimbangkan sebagai tempat penyelenggaraannya,” jelas Nada. Acara itu dengan menghadirkan berbagai komunitas termasuk para musisi, dan dimeriahkan dengan pagelaran musik Jazz.
Penulis: KOMPAS Yuni

Avatar dan Bawah Sadar Amerika

Dari Koran Tempo

Naomi Wolf, PEGIAT POLITIK DAN KRITIK SOSIAL. BUKU TERAKHIR YANG DITULISNYA BERJUDUL GIVE ME LIBERTY: A HANDBOOK FOR AMERICAN REVOLUTIONARIES.

Apakah bangsa-bangsa mengalami proses psikologis–proses psikologi menurut Sigmund Freud sekalipun, seperti ego kolektif yang bisa tercederai, dan rasa bersalah terpendam yang bisa muncul dari bawah sadar kolektif–seperti yang dialami seseorang?
Saya yakin bangsa-bangsa juga demikian halnya. Saya juga yakin bahwa, sama seperti mimpi dan keseleo lidah, seseorang menyingkapkan apa yang terpendam dalam ingatannya, begitu juga dreamwork suatu budaya–film, musik pop, seni visual, bahkan dalam resonansi lelucon, kartun, dan citra-citra iklannya–mengungkapkan tanda-tanda bawah sadar kolektif ini. Lagi pula, dreamwork yang rasional suatu bangsa sering mencerminkan dengan lebih jujur kondisi sebenarnya bangsa tersebut daripada “ego” yang ditampilkannya–pernyataan-pernyataan resminya, ungkapan-ungkapan diplomatiknya, dan propaganda yang dilancarkannya.
Karena itu, bawalah teori ini bersama Anda ketika Anda menyaksikan Avatar, film garapan sutradara James Cameron.
Dan, amatilah dua tema yang menyingkapkan semua ini: gambaran bawah sadar Amerika Serikat dalam konteks “perang melawan teror”dan imperialisme korporatnya serta gambaran yang kritis mengenai Amerika–untuk pertama kalinya dalam sebuah blockbuster Hollywood–dari sudut pandang dunia umumnya Dalam tradisi Hollywood, sudah tentu pahlawan Amerika dalam film ini adalah seorang yang bermoral dan tidak berdosa, prajurit yang berjuang membawa demokrasi atau setidak-tidaknya membawa keadilan kepada pribumi yang liar dan biadab. Intinya, Avatar menyingkapkan apa yang salah pada orang-orang Amerika dalam memandang diri mereka sendiri berkaitan dengan kebijakan luar negeri pemerintah mereka.

Sang pahlawan dalam Avatar, Jake Sully, adalah seorang prajurit yang terluka dalam sebuah pertempuran sebelumnya, tapi tidak memperoleh perawatan yang baik dari negaranya sendiri. Jika ia melakukan tugas pembantaiannya dengan baik, “korporasi” akan memberikan perawatan medis yang layak kepadanya. Sully mendaftar sebagai anggota kontraktor korporat–mengingatkan orang akan pembunuhan orang-orang sipil oleh kontraktor militer Blackwater di Lapangan Nisour di Bagdad beberapa waktu yang lalu.

Tugas yang dijalankan Sully merupakan “misi” ketika para prajurit bertempur bukan untuk “kebebasan”, melainkan untuk “amplop”. Mereka menerima perintah dari birokrat korporat untuk memerangi pribumi, yang tanah suci leluhurnya terletak di atas cadangan “unobtainium”, yang hendak mereka kuasai dengan segala cara.

Para prajurit ini digambarkan sebagai orang-orang yang dimanipulasi para pemimpin mereka–melalui ide-ide rasisme dan agama yang menyesatkan–untuk melakukan tindakan yang brutal terhadap “musuh-musuh” yang tidak agresif. Ketika tokoh jahat yang memimpin serangan ini berencana meledakkan pohon yang disucikan pribumi, ia sesumbar akan meledakkan “ingatan ras” mereka sehingga mereka tidak bakal mendekati tempat itu lagi.

Bahkan mesin perang militer Amerika itu pun digambarkan secara non-heroik. Bukannya memberikan gambaran klasik pasukan berkuda yang dengan gagah berani menyerbu pribumi-pribumi biadab atau gambaran prajurit-prajurit Amerika yang dengan gagah berani menyerbu sarang-sarang tentara Nazi, melainkan gambaran teknokrat membosankan yang berlindung di balik teknologi yang berlapis menembakkan bom-bom ke arah lembah yang hijau, membantai prajurit-prajurit musuh dan wanita-wanita serta bayi-bayi tak berdaya seraya menghirup kopi dan sambil lalu memainkan jejarinya pada layar sentuh di hadapannya.

Ucapan tokoh-tokoh dalam Avatar (semuanya kutipan seadanya) merupakan ucapan-ucapan yang tidak menembus gelembung pembenaran diri Amerika dalam perang di Irak dan Afganistan. “Kalian tidak sepantasnya berada di sini!”teriak Neytiri, srikandi pribumi dan kemudian curahan hati Sully, seolah berbicara mengenai seluruh kebijakan Amerika di luar negeri.
“Kamu bagaikan seorang bayi.” Sembari menyinggung kekerasan yang dilakukan sang pahlawan yang destruktif dan yang menganggap dirinya benar sebelum “go pribumi”, Nyetiri berkata,”Ini semua salah kalian. Mereka tidak sepantasnya dibunuh.”

Kemudian, sementara Sully mulai menaruh simpati kepada mereka yang sebelumnya diperanginya, sang pahlawan berkata kepada birokrat yang mengirimnya ke medan perang,”Jika ada orang memiliki sesuatu yang Anda hendak kuasai, Anda namakan mereka musuh.” Ketika telah sepenuhnya bergabung dengan pribumi, Sully ikut gerakan yang pada dasarnya merupakan perlawanan, bahkan jihad. “Marilah kita tunjukkan kepada Penduduk Langit (Amerika), tanah leluhur siapa sebenarnya ini!” Sully dan beberapa temannya bahkan dijebloskan ke dalam semacam penjara Guantanamo dan dicap sebagai “pengkhianat”.

Pribumi itu sendiri merupakan gema dari berbagai perang besar yang telah mengusik hati nurani Amerika akhir-akhir ini.
Walaupun secara fisik mereka merupakan ramuan fantasi fiksi ilmiah manusia berkulit biru yang bergerak selincah kucing, secara kultural, mereka merupakan gabungan antara pribumi Amerika dan Vietnam yang berbicara dengan aksen Arab. Orang-orang ini memiliki sifat-sifat yang baik ditiru orang-orang Amerika. Mereka menghormati lingkungan, sedangkan orang-orang Amerika yang menyerang mereka harus “kembali ke sebuah planet yang sekarat” karena, seperti kata pribumi, “Mereka sudah membunuh ibu mereka sendiri.”

Perjalanan Sully bukan perjalanan penaklukan, melainkan perjalanan kebangkitan hubungannya dan hubungan rakyatnya yang sejati dengan sesama. “Siapakah saya ini, seorang bad guy?”tanyanya mulamula sembari tertawa, seolah-olah itu tidak mungkin. Namun pada akhirnya ia mencoba memperingatkan teman-teman Amerikanya mengenai kesia-siaan pendekatan yang mereka lakukan.”Apa yang kita punyai untuk diberikan kepada mereka? Bir? Celana jins? Mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah suci leluhur mereka.
Kita tidak punya apa pun yang mereka inginkan.”

Ironisnya, Avatar mungkin bakal berbuat lebih banyak dalam menggali ingatan terpendam Amerika akan kedangkalan mitologi nasional mereka dihadapkan pada kehadirannya yang menindas di mana-mana di dunia daripada segala editorializing, program studi, atau bahkan protes dari luar Amerika. Tapi saya bukan mengeluh mengenai hal ini. Hollywood begitu perkasa.
Tapi, dalam hal Avatar, keperkasaan industri film Amerika itu kali ini diarahkan untuk mengingatkan, bukan melupakan siapa Amerika sebenarnya.