Menteri Perikanan ngapain aja
Nelayan Kurang Mendapat Perhatian
Jakarta, Kompas – Keberlanjutan perikanan nasional kian terancam oleh ketertinggalan nelayan, lemahnya infrastruktur, pencurian ikan yang masih merajalela, dan arus impor ikan yang memukul daya saing. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor perikanan dinilai masih rendah.
Demikian benang merah pendapat dari kalangan praktisi dan pemerhati perikanan, di Jakarta, Senin (9/4). Pendapat ini berkenaan dengan nasib nelayan di Tanah Air yang semakin terpuruk karena berbagai persoalan. Nilai tukar nelayan terus menurun dari waktu ke waktu.
Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, kemarin, menegaskan, pihaknya mendorong pengembangan mata pencarian alternatif bagi nelayan, yakni ke sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Nelayan kecil banyak yang menganggur dan tidak bisa melaut, antara lain, karena cuaca buruk dan peralatan minim.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri mengemukakan, sektor perikanan saat ini mengalami tiga bahaya besar. Pertama, peningkatan pengangguran karena nelayan semakin sulit melaut. Kebijakan penguatan nelayan hingga kini masih minim.
Kedua, arus impor ikan yang masuk ke Indonesia dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga lokal memukul daya saing nelayan. Ironisnya, ikan impor yang masuk ke Indonesia diduga kuat berasal dari Indonesia. Beberapa jenis ikan impor asal Thailand dan Vietnam yang marak masuk, seperti ikan kembung dan layang, sudah sulit ditemukan di perairan negara-negara tersebut.
Tahun ini, pemerintah memproyeksikan impor ikan naik 35 persen, dari 450.000 ton pada 2011 menjadi 610.000 ton.
Ketiga, penangkapan ikan ilegal yang merajalela. Ketertinggalan teknologi dan alat tangkap kapal nelayan membuat daya jelajah nelayan tidak optimal. Lemahnya daya saing kapal dalam negeri membuat perairan Indonesia rawan dimasuki nelayan asing untuk menguras sumber daya ikan.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal nelayan tercatat 345.988 unit, sebanyak 343.650 unit atau 99,32 persen berupa kapal kecil berbobot mati di bawah 30 ton dengan daya jelajah di bawah 12 mil (19,2 kilometer).
Lebih ke darat
Tahun 2011, selepas perombakan kabinet serta pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan dari Fadel Muhammad menjadi Sharif Cicip Sutardjo, pemerintah menggulirkan kebijakan baru, yakni industrialisasi kelautan dan perikanan. Namun, kebijakan itu masih menitikberatkan pada industri hilir.
Di sejumlah sentra produksi, seperti Maluku dan Sulawesi, nelayan terpaksa membuang hasil tangkapan yang berlimpah setiap musim panen ikan karena tidak terserap oleh industri pengolahan. Belum tercipta sistem logistik perikanan yang memasok bahan baku secara kontinu dari sentra produksi di wilayah Indonesia timur ke sentra pengolahan di Jawa.
Sementara itu, program bantuan 1.000 kapal nelayan berbobot mati 30 ton senilai Rp 1,5 triliun untuk periode 2010-2014 dinilai salah kaprah. Program modernisasi kapal nelayan itu diprioritaskan untuk nelayan di perairan Jawa yang sudah mengalami penangkapan berlebih (overfishing).
Berdasarkan pantauan Kompas, kapal bantuan Inka Mina belum sepenuhnya bisa beroperasi. Kelompok nelayan penerima bantuan harus mengeluarkan biaya tambahan hingga ratusan juta untuk perbaikan dan penambahan alat agar kapal layak beroperasi.
Di Brebes, Jawa Tengah, Kapal Inka Mina 158 yang diserahterimakan ke Koperasi Serba Usaha Sumber Ikan sejak Desember 2011 hingga kini tidak beroperasi. Kapal berbobot 32 ton senilai Rp 1,5 miliar itu belum memiliki kelengkapan surat dokumen berupa gross acte dan surat izin penangkapan ikan sebagai syarat melaut.
Menurut Ketua Koperasi Serba Usaha Sumber Ikan Akhmad Muttaqin, pihaknya harus mengeluarkan biaya Rp 250 juta untuk penambahan alat tangkap. Tanpa peralatan memadai, nelayan berpotensi rugi karena biaya melaut untuk kapal itu mencapai Rp 60 juta per trip.
Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yusuf Solichien menilai, kebijakan nasional hingga kini belum berpihak pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan di negeri bahari masih berorientasi pada darat. Ini tecermin dalam ketimpangan politik anggaran.
Tahun 2012, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,9 triliun. Dari segi sarana produksi, selama ini nelayan tidak pernah memperoleh subsidi untuk memperkuat daya saing perikanan. Ini berbeda dengan sektor pertanian yang tahun ini memperoleh subsidi pupuk Rp 14 triliun dan benih Rp 0,1 triliun.
Penyediaan infrastruktur pendukung perikanan juga masih lemah. Jumlah stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan kios pengisian solar nelayan (SPDN) hanya 250 unit, sedangkan pangkalan pendaratan ikan lebih dari 800 unit.
Minimnya SPBN dan SPDN membuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersendat. Tahun 2011, alokasi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan 1,75 juta kiloliter (kl), yang tersalurkan hanya 720.000 kl.
Daya saing sektor perikanan semakin sulit terkejar karena nelayan Tanah Air yang didominasi oleh nelayan tradisional dan kecil yang tidak dilengkapi teknologi penangkapan ikan, kapal, dan alat komunikasi yang memadai. Keterbatasan sarana juga memicu nelayan rawan menghadapi kecelakaan di laut.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Arif Satria mengingatkan, industrialisasi perikanan masih ditandai dengan kesulitan bahan baku. Untuk itu, konsep industrialisasi seharusnya dimaknai sebagai peluang untuk mendorong produksi perikanan tangkap dan budidaya.
Untuk itu, dibutuhkan dukungan lintas kementerian dengan memperkuat infrastruktur di daerah. Selain itu, nelayan juga perlu didorong mencari mata pencarian alternatif ketika cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Langkah politik untuk menyejahterakan nelayan didasari paradigma nelayan adalah pelaku penting dalam suplai pangan protein yang diperlukan bangsa ini.
”Semestinya nelayan dianggap sebagai pelaku strategis sebagaimana petani karena berjasa menyediakan pangan serta punya peran secara geopolitik untuk menjaga laut dari pencurian ikan,” ujar Arif.
Pencarian alternatif
Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan, daya dukung perikanan tangkap terus menurun seiring merosotnya populasi ikan. Fenomena itu juga terjadi di seluruh dunia.
Terkait itu, pihaknya mendorong pengembangan mata pencarian alternatif bagi nelayan, yakni ke sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Kebijakan industrialisasi perikanan diarahkan untuk memberdayakan keluarga nelayan pada sektor hulu-hilir perikanan.
”Nelayan yang tidak bisa melaut akan diberdayakan untuk usaha budidaya dan pengolahan ikan sebagai alternatif mata pencarian,” ujar Cicip saat dihubungi Kompas, Senin.
Kendala yang masih menghadang adalah masalah permodalan dan BBM. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong BUMN menggulirkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu permodalan nelayan dan pembudidayaan.
(lkt/ENY/WER/gre/mhf/Rwn/nit/hei)
+++++++++++++++
Selasa,
10 April 2012
PERIKANAN
Pudarnya Kebanggaan Menjadi Nelayan…
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Masrauf (50-an), nelayan di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pulang melaut, Kamis (5/4). Hasil yang tidak menentu dan minimnya dukungan dari pemerintah membuat pekerjaan sebagai nelayan tidak dilirik oleh anak-anak muda di sebagian besar wilayah pantai utara Jawa. Anak-anak muda lebih memilih bekerja di pabrik, kantor, atau menjadi tenaga kerja di luar negeri.
Oleh BM Lukita Grahadyarini dan Siwi Nurbiajanti
Kaid (55) melangkah pelan sambil memikul jaring. Setelah melaut selama setengah hari, nelayan di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Indramayu, Jawa Barat, itu hanya memperoleh enam rajungan.
Hasil penjualan enam rajungan, yakni Rp 32.000, tidak mampu menutupi biaya solar 10 liter sebesar Rp 50.000. Meski telah menebar tiga jenis jaring, yakni jaring udang, rajungan, dan ikan, hasil tangkapan tidak meyakinkan.
Kaid menuturkan, penghasilan nelayan semakin tidak menentu. Dalam kondisi tangkapan melimpah, Kaid bisa mendapat jutaan rupiah sekali melaut. Namun, saat paceklik, ia bisa pulang tanpa hasil.
Akibat ketidakstabilan penghasilan, pekerjaan sebagai nelayan kini semakin ditinggalkan generasi muda. Para pemuda dari kampung nelayan memilih merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) nelayan atau merantau ke Jakarta dan bekerja di kapal besar.
Putra pertama Kaid, Sulaiman (26), sudah lima tahun bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal Taiwan. Sebelum hijrah ke luar negeri, anaknya yang tamatan sekolah dasar itu telah bertahun-tahun menjadi nelayan kecil.
Banyaknya pemuda yang tidak lagi melirik pekerjaan sebagai nelayan kecil dan memilih menjadi TKI nelayan diakui Kastari, Ketua Kelompok Nelayan Anggota KUD Karya Mina Kota Tegal, Jawa Tengah, yang juga koordinator nelayan tradisional Muarareja.
Di wilayah Muarareja, sedikitnya 20 pemuda merantau sebagai TKI nelayan di Taiwan dan Jepang. Meski bekerja dengan status kontrak, penghasilan mereka lebih tinggi dengan gaji Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Ini berbeda dengan penghasilan nelayan kecil di Indonesia yang sangat dipengaruhi musim dan hasil tangkapan.
Anak kedua Kastari, Aryoto (26), juga pernah selama dua tahun di Jepang. Saat ini, Aryoto telah kembali ke Tanah Air dan berkeluarga. Meski demikian, Aryoto berencana untuk kembali ke luar negeri. ”Kemarin ditelepon, dia mau ke Jepang lagi,” kata Kastari.
Menantu Kastari, Kholiruloh (31), pun sudah mendaftarkan diri dan siap berangkat ke Taiwan. Kholiruloh berniat bekerja ke Taiwan dengan asa mendapatkan penghasilan lebih tinggi.
”Sekarang menjadi nelayan lokal merupakan pilihan terakhir. Kalau bisa ke luar negeri, ya, ke luar negeri,” ujarnya.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tegal. Menurut Bendahara Kelompok Usaha Bersama Teri Nasi Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Ranito (34), para pemuda nelayan di desanya bersemangat ke luar negeri sejak 1999, setelah terjadi krisis moneter. Saat itu, nilai rupiah anjlok sehingga nilai gaji di luar negeri menjadi sangat tinggi apabila dibawa pulang ke Indonesia.
Mereka menjadi TKI nelayan di Taiwan, Selandia Baru, Afrika Selatan, Jepang, dan Spanyol. Jepang dan Spanyol merupakan negara favorit tujuan TKI nelayan karena di negara tersebut mereka bisa digaji Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Untuk bisa berangkat, nelayan harus berpengalaman di negara lain. Mereka juga dipungut biaya keberangkatan sebesar Rp 12 juta.
Saat ini, lima keponakan Ranito juga menjadi TKI di luar negeri: tiga orang di Spanyol, satu orang di Jepang, dan satu orang di Afrika Selatan. Tak butuh pendidikan tinggi untuk menjadi TKI nelayan. Para pemuda nelayan lulusan sekolah dasar pun bisa menjadi TKI nelayan.
”Kalau yang sarjana, biasanya tidak mau jadi nelayan. Kalaupun bekerja di kapal, biasanya kapal pesiar,” tuturnya.
Selain ke luar negeri, para pemuda nelayan dari Desa Munjungagung juga banyak merantau ke daerah lain, seperti Jakarta dan Bali, untuk bekerja di kapal-kapal besar.
Danuri (57), nelayan Desa Munjungagung, menuturkan, anaknya, Solihin (28), dan menantunya, Junaedi (26), memilih bekerja di kapal pencari cumi-cumi di Jakarta daripada menjadi nelayan kecil.
Dengan bekerja di kapal besar di Jakarta, anaknya bisa membawa Rp 4 juta dalam dua bulan. Uang sebesar itu sulit diperoleh para nelayan yang hanya mengandalkan perahu kecil.
”Sekarang, nelayan yang bertahan di Munjungagung kebanyakan orang tua,” ujar Ranito.
Ketangguhan kapal ikan asing yang didominasi kapal skala besar lengkap dengan teknologi penangkapan, alat navigasi, dan komunikasi canggih menjanjikan kepastian hasil tangkapan sekalipun pada cuaca ekstrem.
Pemerintah gagal
Kondisi itu berbeda dengan nelayan dalam negeri yang rawan terpengaruh musim. Pada musim angin barat dan cuaca buruk, sebagian besar kapal nelayan mangkrak, tidak mampu mengarungi gelombang tinggi karena masih didominasi kapal kecil dan tradisional.
Jumlah kapal nelayan tercatat 345.988 unit, sebanyak 343.650 unit atau 99,32 persen berupa kapal kecil berbobot mati di bawah 30 ton dengan daya jelajah kurang dari 12 mil.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik menilai, fenomena menurunnya minat generasi muda nelayan untuk berkiprah di perikanan nasional menunjukkan kegagalan pemerintah untuk mengembangkan potensi negeri bahari.
”Kebanggaan untuk menjadi nelayan kian pudar, sejalan dengan abainya pemerintah dalam melindungi dan mendukung kegiatan nelayan,” ungkap Riza.
Dengan panjang garis pantai 95.181 kilometer dan luas perairan 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia seharusnya bisa mengoptimalkan potensi bahari untuk penyerapan lapangan kerja dan kontribusi bagi pendapatan nasional.
Tanpa kebijakan yang berpihak pada pembangunan sektor maritim, dalam jangka panjang Indonesia tidak hanya menghadapi krisis ikan, tetapi juga krisis nelayan. Tradisi kebaharian yang digambarkan dengan ”nenek moyangku orang pelaut” dikhawatirkan kandas seiring dengan merosotnya minat generasi muda keluarga nelayan untuk berkiprah menjadi nelayan di negeri sendiri.
