Meski Jadi Tersangka, Fadel Tetap Wakil Ketum Golkar

Politikus golkar selain lebih lebih tebel muka, mereka licin dan smooth (operator)

Meski Jadi Tersangka, Fadel Tetap Wakil Ketum Golkar
Fiddy Anggriawan – Okezone
Jum’at, 25 Mei 2012 17:24 wib

Fadel
JAKARTA – Meskipun Fadel Muhammad sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penggunaan dana sisa APBD saat menjabat Gubernur Gorontalo, posisi Fadel di Partai Golkar tak tergoyahkan.

Bendahara Umum DPP Golkar, Setya Novanto, menyatakan Fadel tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. “Sampai sekarang terus menjadi Wakil Ketua, kan belum diputuskan dia bersalah,” ungkap Satya kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Menurutnya, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sudah keluar. Untuk menyelesaikan perkara ini Golkar siap memberikan bantuan hukum kepada Fadel. “Kalau bukan terdawa akan tetap berjalan fungsinya. Tapi, kalau sudah terdakwa akan menjadi pertimbangan untuk diadakan rapat internal oleh partai,” jelasnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut menilai sosok Fadel merupakan kader yang baik. Dia pun berjasa kepada bangsa dan negara. “Sebagai Gubernur sudah memajukan Gorontalo,” singkatnya.

Fadel diduga menggunakan dana sisa APBD tanpa disertai dengan landasan atau dasar hukum yang jelas. Dana tersebut kemudian dibagikan kepada 45 anggota DPRD Gorontalo. Pembagian uang tersebut dilakukan hanya dengan atas dasar kesepakatan bersama, antara Fadel Muhammad dan Ketua DPRD Amir Piola Isa.

FPI Demo Tolak Lady Gaga di Mabes Polri

Kurang setoran yaa..

FPI Demo Tolak Lady Gaga di Mabes Polri
Maria Natalia | Tri Wahono | Jumat, 25 Mei 2012 | 17:08 WIB
Dibaca: 976Komentar: 1
| Share:

KOMPAS.com/MARIA NATALIA
Ratusan anggota FPI menggelar unjuk rasa menolak kedatangan Lady Gaga di Mabes Polri, Jumat (25/5/2012).
TERKAIT:
Pengamat Musik: Konser Berbeda dengan Klip Video
Big Daddy Tetap Berusaha Datangkan Lady Gaga
Promotor: Belum Ada “Skenario” untuk Kondisi Terburuk
Promotor Punya Alasan Pertahankan Lady Gaga
Lady Gaga Dituduh “Menghina” Thailand
JAKARTA, KOMPAS.com – Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) melakukan unjuk rasa menolak kedatangan Lady Gaga di depan Gedung Barhakam Markas Besar Polri, Jumat (25/5/2012) sore.

Mereka menolak usulan kedatangan Lady Gaga dengan syarat. Para pengunjuk rasa ini datang dengan membawa bendera merah putih dan spanduk-spanduk berhuruf Arab.

Mereka juga mengusung beberapa poster bergambar Lady Gaga yang dicoret wajahnya. Di bawah gambar itu tertulis “Lindungi Aku dari Godaan Setan Gaga yang terkutuk.

“Katanya nasionalis, tapi rupanya lebih memilih Lady Gaga. Tolak Lady Gaga. Dia lebih cenderung untuk membela orang asing yang membuat kemaksiatan. Katanya kita harus nasionalisme, tapi ada yang membela Lady Gaga. Lady Gaga antek-antek kemungkaran,” teriak seorang orator.

Setiap seruan penolakan dan celaan orator untuk Lady Gaga ini langsung mendapat sambutan antusias dari pengunjuk rasa. Beberapa kali mereka mengucapkan doa-doa, karena Lady Gaga dianggap sebagai perwujudan setan yang seharusnya dijauhi.

Pengunjuk rasa terdiri dari pria paruh baya, kaum ibu, remaja dan anak-anak. Kebanyakan dari mereka memakai serba pakaian putih.

“Ada orang yang ngakunya orang liberal yang sok bela Lady Gaga. Lu nantang gue pukul. Lu jual, gue borong. Siap borong di Senayan kawan-kawan,” seru operator lagi dan langsung disoraki oleh massa.

Aksi ini membuat Jalan Trunojoyo menuju arah Jalan Woltermonginsidi terpaksa ditutup oleh polisi. Dalam aksi ini, polisi mengerahkan pasukan gabungan dari Brimob, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri sebanyak 300 orang. Kepolisian hanya mengizinkan aksi ini berlangsung hingga pukul 18.00 petang.

Menag: LSM Jelek-jelekkan Bangsa Sendiri ke PBB

Hebat menteri yang satu ini.. emang nggak pernah salah, walaupun departemennya dinobatkan sebagai departemen terkorup dan membiarkan kasus pelanggaran kebebasan beragama.. Ingat bagaimana dia menyetujui tindakan brutal terhadap kelompok Ahmadiyah

Menag: LSM Jelek-jelekkan Bangsa Sendiri ke PBB
Misbahol Munir – Okezone
Rabu, 23 Mei 2012 21:04 wib

Suryadharma Ali (Foto: Koran Sindo)
JAKARTA – Banyaknya kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga intolerasi beragama di Indonesia yang tidak menemukan ujung pangkalnya, sebentar lagi akan ajukan ke Dewan HAM PBB.

Menanggapi hal itu, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali menyatakan heran dengan pihak-pihak yang melaporkan kejelekan bangsa terhadap pihak luar. Sebab menurut dia, informasi semacam itu belum tentu benar. Dia pun mengklaim kerukunan beragama di Indonesia merupakan terbaik di dunia.

“Saya juga heran, enggak habis pikir, ada lembaga di Indonesia yang memberikan informasi yang jelek-jelek ke luar, padahal informasi yang ia sampaikan itu belum tentu seperti apa yang disampaikan. Tapi kayaknya suatu yang sangat nyaman dan pahlawan kaum minoritas. Sedangkan kaum minoritas itu diperlakukan sama dengan mayoritas. Dan, Anda harus tulis ini, kerukunan beragama di Indonesia terbaik di dunia,” ungkap Suryadharma kepada wartawan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2012).

Hal itu kata dia, bisa dilihat dari pimpinan negaranya yang sangat toleran dan menghargai atas hari raya semua agama yang diakui di Indonesia.

“Presiden, Wapres, dan Menag beragama Islam. Idul Fitri tanggal merah dan hari libur nasional, Presiden, Wapres dan Menag merayakan idul fitri. Enggak aneh kan? Terus Natal, tanggal merah libur nasional, Presiden, Wapres dan Menag juga ikut merayakan natal. Hari besar Hindu, Budha Konghucu juga libur nasional. Presiden, Wapres dan Menag juga ikut merayakan,” kata dia.

Dia pun menilai apa yang dilakukan para pemimpin Indonesia belum pernah dilakukan oleh pemimpin lain di dunia. “Tunjukkan kepada saya, negara mana di belahan dunia ini yang seperti itu,” jelasnya.

Sementara saat dikonfrontasi bahwa penilaian kerukunan tidak bisa diukur hanya dari aspek prilaku toleransi pemimpinnya, menurut dia, tentu bisa dipastikan bahwa masyarakat juga berlaku toleran.

“Itu menunjukkan pemimpinnya. Kalau Presiden dan Wapres begitu artinya masyarakatnya juga menerima. Kalau Presiden dan Wapres langkahnya salah dalam menghadiri Natal, Waisak, Nyepi, SBY enggak bisa dua periode loh,” tegas mantan Menteri Koperasi dan UKM itu.

“Tunjukkan negara mana yang seperti itu? Mereka cerewet doang. Kita Paskah aja libur kok, kenaikan Isa Almasih libur. Coba negara mana yang ribut-ribut soal agama di Indonesia melebihi Indonesia? Enggak ada,” imbuhnya.

Dia pun menyesalkan tindakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang seakan-akan menjadi pahlawan bagi kaum minoritas. Padahal, permasalahan yang dibawanya bukan persoalaan pelanggaran HAM dan intoleransi melainkan lebih pada persoalaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tapi malah dibawa ke ranah hukum.

“Iya, rasanya nikmat, nyaman betul memberikan informasi negatif tentang Indonesia yang informasi itu belum tentu seperti itu adanya. Misalnya, Yasmin. Yasmin pasti masuk tuh dalam laporan itu. Itu soal IMB. Lagi-lagi IMB bawa ke ranah hukum. Masjid di Jalan Talang, namanya Baitul Makmur itu enggak pernah jadi acuan. Enggak pernah dilihat dan dilaporkan ke sana. Masjid itu punya Ketua pengurus wilayah NU DKI Jakarta, orang Betawi sekarang menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Masjidnya, sampai sekarang enggak dapat izin. Gubernurnya orang Betawi, orang Islam dan NU. Kok enggak dapat? Ini enggak ribut,” jelasnya.

Dia berharap agama tidak dipolitisasi. “Jangan mendiskriditkan, jangan politisasi agama,” imbuhnya.

Saat ditanya tentang kelompok-kelompok minoritas, seperti suku Badui yang memiliki keyakinan sendiri tetapi dibatasi karena dalam KTP harus memilih salah satu agama yang diakui, menurut dia, Suku Badui tidak diakui sebagai agama melainkan sebagai kebudayaan.

“Itu kan diakui sebagai kebudayaan. Jangan yang mengutik-ngutik yang sudah bakulah, atas nama kebebasan. Pembela kaum minoritas. Coba selediki di negara-negara lain bahkan di Amerika Serikat, umat Islam bikin masjid bebas enggak? Di Jerman bebas enggak? Jangan mendeskriditkan negara sendiri,” pungkasnya.

(lam)

No Model for Muslim Democracy

Pemerintah SBY telah melakukan pembiaran terhadap tindakan anarkis oleh segelintir ormas Agama. Kelompok ormas yang anti Bhinekka dan Anti Republik Indonesia dibiarkan merongrong demokrasi Indonesia. Kelompok ormas asosial, anti kebhinnekaan, anti demokrasi dan fundamentalis tidak boleh diberi tempat. Jika pembiaran ini terjadi terus menerus dan sistematis Indonesia akan disamakan seperti Pakistan atau Yemen.. Ngeri !

No Model for Muslim Democracy

Anthony Russo
By ANDREAS HARSONO
Published: May 21, 2012
FACEBOOK
TWITTER
GOOGLE+
EMAIL
SHARE
PRINT
REPRINTS

Jakarta, Indonesia
Related

Times Topic: Indonesia

Connect With Us on Twitter
For Op-Ed, follow @nytopinion and to hear from the editorial page editor, Andrew Rosenthal, follow @andyrNYT.
IT is fashionable these days for Western leaders to praise Indonesia as a model Muslim democracy. Secretary of State Hillary Rodham Clinton has declared, “If you want to know whether Islam, democracy, modernity and women’s rights can coexist, go to Indonesia.” And last month Britain’s prime minister, David Cameron, lauded Indonesia for showing that “religion and democracy need not be in conflict.”

Tell that to Asia Lumbantoruan, a Christian elder whose congregation outside Jakarta has recently had two of its partially built churches burned down by Islamist militants. He was stabbed by these extremists while defending a third site from attack in September 2010.

This week in Geneva, the United Nations is reviewing Indonesia’s human rights record. It should call on President Susilo Bambang Yudhoyono to crack down on extremists and protect minorities. While Indonesia has made great strides in consolidating a stable, democratic government after five decades of authoritarian rule, the country is by no means a bastion of tolerance. The rights of religious and ethnic minorities are routinely trampled. While Indonesia’s Constitution protects freedom of religion, regulations against blasphemy and proselytizing are routinely used to prosecute atheists, Bahais, Christians, Shiites, Sufis and members of the Ahmadiyya faith — a Muslim sect declared to be deviant in many Islamic countries. By 2010, Indonesia had over 150 religiously motivated regulations restricting minorities’ rights.

In 2006, Mr. Yudhoyono, in a new decree on “religious harmony,” tightened criteria for building a house of worship. The decree is enforced only on religious minorities — often when Islamists pressure local officials not to authorize the construction of Christian churches or to harass and intimidate those worshiping in “illegal” churches, which lack official registration. More than 400 such churches have been closed since Mr. Yudhoyono took office in 2004.

Although the government has cracked down on Jemaah Islamiyah, an Al Qaeda affiliate that has bombed hotels, bars and embassies, it has not intervened to stop other Islamist militants who regularly commit less publicized crimes against religious minorities. Mr. Yudhoyono’s government is reluctant to take them on because it rules Indonesia in a coalition with intolerant Islamist political parties.

Mr. Yudhoyono is not simply turning a blind eye; he has actively courted conservative Islamist elements and relies on them to maintain his majority in Parliament, even granting them key cabinet positions. These appointments send a message to Indonesia’s population and embolden Islamist extremists to use violence against minorities.

In August 2011, for example, Muslim militants burned down three Christian churches on Sumatra. No one was charged and officials have prevented the congregations from rebuilding their churches. And on the outskirts of Jakarta, two municipalities have refused to obey Supreme Court orders to reopen two sealed churches; Mr. Yudhoyono claimed he had no authority to intervene.

Christians are not the only targets. In June 2008, the Yudhoyono administration issued a decree requiring the Ahmadiyya sect to “stop spreading interpretations and activities that deviate from the principal teachings of Islam,” including its fundamental belief that there was a prophet after Muhammad. The government said the decree was necessary to prevent violence against the sect. But provincial and local governments used the decree to write even stricter regulations. Muslim militants, who consider the Ahmadiyya heretics, then forcibly shut down more than 30 Ahmadiyya mosques.

In the deadliest attack, in western Java in February 2011, three Ahmadiyya men were killed. A cameraman recorded the violence, and versions of it were posted on YouTube. An Indonesian court eventually prosecuted 12 militants for the crime, but handed down paltry sentences of only four to six months. Mr. Yudhoyono has also failed to protect ethnic minorities who have peacefully called for independence in the country’s eastern regions of Papua and the Molucca Islands. During demonstrations in Papua on May 1, one protester was killed and 13 were arrested. And last October, the government brutally suppressed the Papuan People’s Congress, beating dozens and killing three people. While protesters were jailed and charged with treason, the police chief in charge of security that day was promoted.

Almost 100 people remain in prison for peacefully protesting. Dozens are ill, but the government has denied them proper treatment, claiming it lacks the money. Even the Suharto dictatorship allowed the International Committee of the Red Cross to visit political prisoners, yet the Yudhoyono government has banned the I.C.R.C. from working in Papua.

Instead of praising Indonesia, nations that support tolerance and free speech should publicly demand that Indonesia respect religious freedom, release political prisoners and lift restrictions on media and human rights groups in Papua.

Mr. Yudhoyono needs to take charge of this situation by revoking discriminatory regulations, demanding that his coalition partners respect the religious freedom of all minorities in word and in deed, and enforcing the constitutional protection of freedom of worship. He must also make it crystal clear that Islamist hard-liners who commit or incite violence and the police who fail to protect the victims will be punished. Only then will Indonesia be deserving of Mr. Cameron and Mrs. Clinton’s praise.

Andreas Harsono is a researcher for the Asia division at Human Rights Watch.

Irshad Manji Dibawa Polisi, Puluhan Massa FPI Tinggalkan Salihara

Selama negara masih membiarkan FPI dan teroris sejenisnya yang lain Indonesia sulit untuk menjadi negara maju. Manusia yang hidup pada Abad Pertengahan ini populasinya banyak dan mendapat perlindungan politik

Irshad Manji Dibawa Polisi, Puluhan Massa FPI Tinggalkan Salihara
Moksa Hutasoit – detikNews
Jumat, 04/05/2012 22:31 WIB

Jakarta Warga Kanada yang juga penulis buku ‘Allah, Liberty and Love’ Irshad Manji dievakuasi polisi. Di bawah pengawalan ketat, Manji dibawa ke Polres Jaksel. Evakuasi Manji ini dilakukan menyusul penyerbuan FPI ke Salihra.

Pantauan detikcom, Jumat (4/5/2012) pukul 22.15 WIB, setelah Manji dibawa pergi polisi, puluhan massa FPI yang memakai pakaian putih-putih dan kopiah ini pun meninggalkan Salihara. Mereka sempat berteriak-teriak menghujat Manji.

Sedang puluhan polisi masih berjaga di lokasi. Mereka berjaga memenuhi pelataran Salihara.

Seharusnya, di Salihara digelar diskusi soal buku Irshad Manji itu. Diskusi memang sudah dimulai sejak pukul 19.00 WIB, namun 20 menit kemudian distop karena kedatangan massa FPI.

Polisi yang memang sudah berjaga akhirnya mengevakuasi Manji dari Salihara ke Polres Jaksel.

(ndr/gah)
Baca Juga

Anis Matta: Itu Bukan Urusan Saya

Jumat,
04 Mei 2012
Anis Matta: Itu Bukan Urusan Saya
Wa Ode Yakin Anis Terlibat
Jakarta, Kompas – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Anis Matta diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 2011, Kamis (3/5). Ia berkelit saat ditanya soal surat dari Menteri Keuangan terkait kasus itu.

Surat Menteri Keuangan tersebut mempertanyakan mengapa daerah-daerah dengan kemampuan keuangan rendah tak mendapat alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID).

”Soal detail daerah mana yang dapat, bukan urusan saya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu kepada wartawan seusai diperiksa KPK untuk tersangka Wa Ode Nurhayati.

Menurut Anis, tidak ada pertanyaan seputar perubahan daerah-daerah penerima alokasi DPID. ”Pemeriksaannya cuma klarifikasi dokumen-dokumen terkait dengan surat Menkeu, surat Banggar (Badan Anggaran), dan surat saya,” katanya.

Dalam surat Menkeu Agus Martowardojo kepada pimpinan Banggar DPR, 13 Desember 2010, disebutkan ada 112 daerah mengusulkan untuk mendapatkan alokasi DPID. Namun, 3 provinsi dan 29 kabupaten/kota yang berhak ternyata justru tak mendapatkan alokasi DPID.

Surat itu menyebutkan bahwa penetapan daerah yang mendapatkan alokasi DPID yang disampaikan Banggar DPR kepada Menkeu melanggar kesepakatan. Kesepakatan itu dilakukan pemerintah dengan DPR pada Laporan Panitia Kerja Transfer Daerah 5-11 Oktober 2010. Di antaranya disepakati, daerah dengan kemampuan keuangan tinggi tidak mendapatkan alokasi DPID.

Saat didesak terkait hal itu, berkali-kali Anis menyatakan, ”Itu bukan urusan saya.”

Anis selaku pimpinan Dewan menjawab surat Menkeu itu pada 27 Desember 2010 setelah mendapat surat dari pimpinan Banggar DPR terkait surat klarifikasi itu. Anis, antara lain, menulis, pimpinan Banggar DPR berpendapat DPID telah final dan sesuai dengan kriteria sehingga tidak dimungkinkan diubah.

Seusai diperiksa KPK, di kompleks parlemen, Anis kembali menegaskan, kasus yang terjadi adalah adanya dugaan suap yang diterima Wa Ode dalam kapasitasnya sebagai anggota Banggar DPR. Suap diduga terjadi dalam rentang waktu pembahasan anggaran di Banggar DPR.

”Saat ini, lebih relevan mengusut aliran dana dari Wa Ode hingga mengetahui siapa saja yang menikmati. Penikmat dana suap harus ikut diusut,” ujar Anis yang juga mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya nuansa politik dalam kasusnya.

Tidak sesuai prosedur

Kemarin, KPK juga memeriksa Wa Ode. Wa Ode tetap pada keyakinannya bahwa penetapan daerah penerima alokasi DPID itu tidak sesuai prosedur.

”Misalnya Papua dapat Rp 40 miliar. Lalu, setelah simulasi, simulasi ini ditolak sepihak tanpa rapat Banggar. Lalu, dibuat simulasi baru hanya oleh empat unsur pimpinan Banggar yang kemudian dikuatkan surat Pak Anis Matta. Ini jelas. Jadi, bagi saya, itu cukup menjadi bukti tidak prosedural yang dilakukan beliau (Anis),” kata Wa Ode.

Saat ditanya apakah Menkeu melihat ada kejanggalan terkait penetapan alokasi DPID itu, Wa Ode mengiyakan. ”Tidak hanya melihat, tetapi juga mengirim surat,” katanya.

Terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang juga menjeratnya, Wa Ode mengatakan, uang Rp 10 miliar ia miliki sejak sebelum menjadi anggota DPR.

(ray/NWO)

Tiga Rekening Angelina ‘Angie’ Sondakh Diblokir

JUM’AT, 04 MEI 2012 | 06:13 WIB

Tiga Rekening Angelina ‘Angie’ Sondakh Diblokir

TEMPO.CO , Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi memblokir rekening milik tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet dan pengadaan laboratorium di delapan universitas, Angelina Sondakh. “Ada dugaan yang bersangkutan menerima dana dalam kaitan dengan pembahasan anggarannya. Karena itu, KPK meminta dilakukan blokir,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., Kamis 3 Mei 2012 kemarin.

Pengacara politikus Partai Demokrat itu, Teuku Nasrullah, membenarkan pemblokiran tiga rekening kliennya. Masing-masing adalah rekening gaji Angie sebagai anggota DPR di Bank Mandiri berisi Rp 50 juta, rekening berisi deposito di sebuah bank swasta sebesar US$ 10 ribu, dan rekening asuransi anak Angie sebesar Rp 60 juta.

Belum bisa dipastikan apakah rekening-rekening itu pernah dipakai tersangka untuk tindak korupsi yang disangkakan. Nasrullah menolak membahasnya. »Saya tidak mau berkomentar, karena pertanyaan KPK belum sampai ke sana,” kata dia.

Menurut Johan, penyidik KPK telah menemukan adanya aliran dana yang diterima Angie dari proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional tersebut. Ini juga sesuai dengan fakta dalam persidangan para tersangka sebelumnya yang menunjukkan adanya aliran dana sebesar Rp 5 miliar yang mengalir ke Badan Anggaran DPR melalui Angie dan I Wayan Koster, politikus PDIP.

»Uang itu dikucurkan oleh perusahaan Permai Group–milik Muhammad Nazaruddin–pada Mei 2010 lalu. Semua bukti-buktinya sudah lengkap,” kata Ketua KPK Abraham Samad di tempat terpisah kemarin.

Angie kemarin diperiksa untuk kedua kalinya sebagai tersangka selama enam jam. Tak banyak pernyataan yang diberikan sebelum dia dikembalikan ke rumah tahanan KPK. “Sudah saya sampaikan sebagian keterangan. Saya mohon waktu untuk istirahat,” kata dia.

Angie awalnya diperiksa karena disangka menerima suap terkait dengan proyek Wisma Atlet senilai Rp 191 miliar. Dalam kasus ini empat orang telah dipidana, yakni mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris.

Belakangan, KPK juga menetapkan Angie sebagai tersangka untuk pengadaan laboratorium di beberapa universitas. Total ada delapan perguruan tinggi yang pernah ditangani Angie, di antaranya Universitas Halu Oleo dan Universitas Sumatera Utara.

RUSMAN PARAQBUEQ

Nilai Proyek yang Diduga Dikorupsi Angie Rp 600 Miliar
Khaerudin | Marcus Suprihadi | Jumat, 4 Mei 2012 | 08:10 WIB
Dibaca: 9985Komentar: 33
| Share:

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Angelina Sondakh
TERKAIT:
Wacana “Justice Collaborator” Rawan Negosiasi Politik
Terapkan UU Pencucian Uang untuk Kasus Angie
Angelina: Saya Sudah Kooperatif
KPK Periksa Angie Lebih Dalam Hari Ini
Demokrat: Politisi Partai Lain Pasti Terlibat Kasus Angie
JAKARTA, KOMPAS.com — Nilai total proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah universitas negeri yang diduga dikorupsi politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh, mencapai Rp 600 miliar. Total nilai tersebut diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di 16 universitas negeri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh Kompas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggaran pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di 16 universitas negeri ini terjadi pada tahun anggaran 2010/2011.

“Ada 16 universitas untuk tahun anggaran 2010/2011 dengan total nilai proyeknya mencapai Rp 600 miliar. Angie (Angelina) ikut dalam pembahasan anggaran tersebut dan dia diduga menerima hadiah atau janji terkait itu,” kata salah seorang pejabat di KPK kepada Kompas, Kamis (3/5/2012) malam.

Di antara 16 universitas yang pengadaan sarana dan prasarana pendidikannya diduga dikorupsi Angelina adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Brawijaya, Malang.

Sebelumnya, KPK menemukan adanya 16 aliran dana kepada Angie terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Aliran dana itu ditemukan dalam kurun waktu Maret hingga Oktober 2010. KPK menemukan aliran dana Rp 70 juta kepada Angie pada Maret 2010. Jumlah itu meningkat pada April 2010 menjadi 100.000 dollar AS.

Pada Mei 2010, Angie kembali mendapatkan aliran dana sebesar Rp 2,5 miliar. Pada bulan yang sama, Angie mendapatkan aliran dana Rp 3 miliar.

Berdasarkan bukti yang dimiliki KPK, pada Juni 2010, Angie menerima tiga kali aliran dana, yaitu Rp 3 miliar, Rp 2 miliar, dan 100.000 dollar AS.

Empat bulan kemudian, yakni Oktober 2010, KPK mendapatkan bukti aliran dana senilai Rp 3 miliar. Aliran dana itu diperoleh KPK dari catatan keuangan Grup Permai.

Kemarin, Angie kembali diperiksa KPK. Seusai menjalani pemeriksaan, dia mengaku sudah memberikan sebagian keterangan yang dibutuhkan KPK kepada penyidik.

Artis dan Pejabat Ramai-ramai Pesan Makam Supermewah

Elit korup ini memang konyol, hanya memikirkan soal kematian dan akhirat saja, sedangkan tiap hari urusan korupsi, ketidak adilan, dan kesewangwenangan dibiarkan..

Artis dan Pejabat Ramai-ramai Pesan Makam Supermewah
Komario Bahar – detikhot
Selasa, 01/05/2012 11:04 WIB

San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes
Jakarta – Kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Sering mendengar ungkapan seperti itu? Kini, ungkapan tersebut terasa semakin nyata setelah makam supermewah mulai menjadi bisnis baru di Jakarta dan sekitarnya. Mati pun jadi indah dan elit!

Mau bukti? Saat ini, banyak artis dan pejabat telah memesan makam untuk menyambut kematian mereka. Semua itu gara-gara munculnya areal pemakaman supermewah San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes di Karawang, Jawa Barat. Mati tak lagi menakutkan.

Memasuki kawasan tersebut, apa yang terlihat memang jauh dari pemandangan makam yang dikenal selama ini. Tak ada kesan menyeramkan sama sekali. Sebaliknya, kita justru disuguhi pemandangan indah nan tenang seperti bertamasya melewati bukit-bukit hijau yang luasnya berkisar 500 hektar.

“Mati saja terasa indah sekali kalau di sini,” kalimat itu mungkin terasa tepat untuk menggambarkan kawasan itu.

PT Lippo Karawaci Tbk, tentu membangun kawasan itu dengan perhitungan tersendiri. Pada awal dibangunnya, kompleks pemakaman tersebut sudah memiliki dua kluster yakni Garden of Creation yang bernuansa Islami dan Heavenly Garden bernuansa Kristiani.

“Tapi sekarang sudah banyak yang khusus untuk yang Chinese, seperti yang beragama Budha dan lain-lain,” ujar sumber yang menemani perjalanan detikhot di kawasan tersebut.

Orang awam yang belum mengetahui soal kompleks pemakaman elite itu mungkin akan mengiranya sebagai lapangan golf yang cantik. Menurut sumber yang menolak disebutkan namanya itu, banyak kalangan artis dan pejabat yang sudah memesan.

Bagaimana dengan harganya? “Variasi sih, untuk satu orang itu dari belasan hingga puluhan juta. Itu untuk tanahnya aja, belum pelengkap-pelengkapnya, itu beda lagi, ada yang sampai miliaran,” jelasnya.

Yang terkini, pejabat seperti mendiang Wakil Menteri ESDM Widjajono juga beristirahat di pemakaman mewah itu. Sementara dari kalangan artis, model remaja Olivia Dewi disemayamkan di tempat itu.

Lalu, ada juga aktris Olga Lidya dan presenter Anya Dwinov yang sudah memesan blok bersama di San Diego Hills. Seperti apa pengakuannya? Simak artikel berikutnya hanya di detikHOT!

(kmb/hkm)

KPK Panggil Anis Matta

Nambah lagi daftar politikus busuk

Jakarta | Thursday, 26 April 2012 | julkifli marbun | 0 komentar | A | A | A
KPK Panggil Anis Matta

Wahyu Wening / Jurnal Nasional
Wa Ode Nurhayati, beberapa waktu lalu menyebut Anis Matta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab
Baca juga:
KPK Periksa Anis Matta Hari Ini
Besok, KPK Periksa Anis Matta Terkait Suap PPID
Pemimpin Banggar Belum Diutik, Pengacara Wa Ode Nurhayati Sesalkan KPK
KPK Akan Telusuri Indikasi Keterlibatan Anis Matta
Tifatul: Tudingan Wa Ode ke Anis Matta Bukan yang Pertama
Jurnas.com | KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Kamis (26/4) menjadwalkan pemanggilan Wakil Ketua DPR, Muhammad Anis Matta, sebagai saksi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penerimaan suap terkait pengalokasian anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). “Sebagai saksi untuk penyidikan kasus PPID dengan tersangka WON (Wo Ode Nurhayati),” kata Jurubicara KOK, Johan Budi, kepada Jurnal Nasional melalui pesan singkatnya.

Wa Ode Nurhayati, beberapa waktu lalu menyebut Anis Matta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pengalokasian anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). “Anis Matta yang memaksa cenderung meminta kepada Menkeu untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan keputusan rapat banggar,” kata Wa Ode, Rabu (18/04).

Jhonny, Emir, dan Athiyah Mangkir

Sabtu,
21 April 2012
PEMANGGILAN KPK
Jhonny, Emir, dan Athiyah Mangkir
Jakarta, Kompas – Dua anggota DPR, Jhonny Allen Marbun dari Partai Demokrat dan Izedrik Emir Moeis dari PDI-P, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (20/4). Athiyah Laila, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, juga mangkir kemarin.

Jhonny dan Emir dipanggil sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008. Pemanggilan Athiyah terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Jhonny dan Emir diperiksa untuk tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri Muhammad Nazaruddin, yang kemarin divonis 4 tahun 10 bulan penjara dalam kasus suap wisma atlet. ”Jhonny Allen dan Emir Moeis tidak datang tanpa memberikan alasan,” kata Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK.

Neneng kini buronan KPK. Ia diketahui pergi ke luar negeri sejak 23 Mei 2011 bersama Nazaruddin yang kemudian ditangkap di Kolombia. Keberadaan Neneng masih misterius meski Polri dan KPK mengaku telah mengendus keberadaannya.

Orangtua sakit

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Athiyah diperiksa terkait posisinya sebagai mantan pengurus di PT Dutasari Citralaras. ”Hari ini (kemarin) memang KPK menjadwalkan meminta keterangan Bu Athiyah Laila. Yang bersangkutan mantan pengurus di PT Dutasari Citralaras,” kata Johan.

Namun, Johan memastikan Athiyah tidak memenuhi panggilan dengan alasan orangtuanya sakit. KPK pun menjadwalkan pemanggilan kembali Athiyah pada pekan depan.

Sehari sebelumnya, KPK memeriksa Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang. Dalam penyelidikan kasus Hambalang, KPK telah memeriksa lebih dari 50 orang.

Mereka di antaranya mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi, dan Manajer Pemasaran PT DGI Mohammad El Idris.

KPK juga memeriksa Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto serta anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono dan Mahfud Suroso. (RAY)