Masalah RUU Industri Pertahanan Dikelompokkan Jadi Tujuh Klaster

Tuesday, May 29, 2012
Masalah RUU Industri Pertahanan Dikelompokkan Jadi Tujuh Klaster

Pembangunan kapal perang jenis LPD di PT. PAL. (Foto: mastekhi)

28 Mei 2012, Senayan:Komisi I DPR bersama pemerintah yang diwakili sejumlah dirjen dan kementerian berhasil menyusun tujuh klaster (pokok masalah) dalam pembahasan RUU Industri Pertahanan.

Pembagian klaster ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian RUU ini menjadi UU, selambatnya pekan kedua Juli mendatang. Dirjen Potensi Pertahanan (Potham) Kementerian Pertahanan RI Pos M Hutabarat atas nama pemerintah mengatakan, tujuh klaster tersebut antara lain; kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyertaan modal negara, pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan.

“RUU Industri Pertahanan itu sendiri terdiri dari 418 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah),” ujar Pos M Hutabarat usai menghadiri RDP dengan Panja RUU Industri Pertahanan Komisi I DPR RI, Senin (28/5).

Menurut dia, di antara 400-an bahasan penting, tujuh klaster itu adalah yang terpenting. Boleh disebut, itulah rohnya UU Industri Pertahanan. UU ini intinya memberi jaminan kepada industri pertahanan dalam negeri agar memiliki kepastian dalam memasok peralatan kepada pengguna: TNI/Polri dan lembaga lain semisal Kementerian Kelautan yang membutuhkan perangkat patroli.

UU ini juga akan menjamin adanya transfer pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, melalui UU Industri Pertahanan ini akan jelas pula siapa yang akan duduk sebagai ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Selama ini dalam struktur KKIP, disepakati bahwa lembaga ini dikepalai langsung oleh presiden. Menteri Pertahanan bertindak sebagai ketua harian. Sementara Menteri Luar Negeri juga masuk dalam struktur.

“Menlu dimasukkan di struktur KKIP supaya dapat menjembatani negara lain yang ingin membeli alutsista produksi Indonesia,” jelasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Hibah 25 Tank LVT Korsel Tunggu Izin AS

Ntar diembargo lagi bingung..

Hibah 25 Tank LVT Korsel Tunggu Izin AS
24 Mei 2012

Indonesia telah menerima 10 LVT-7 hibah dari Korea dari rencana 35 unit (photo : dixie)

Jakarta, InfoPublik – Kembali Indonesia akan menerima hibah 25 tank amphibi Landing Vehicle Tracked (LVT) dari Korea Selatan untuk digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Namun, prosesnya masih menunggu izin dari Amerika Serikat, pembuat tank tersebut.

“Hibah 25 unit alat tempur LVT itu harus mendapatkan izin dari Amerika Serikat, karena LVT itu merupakan buatan Amerika,” jelas Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai mengikuti sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/5).

Menurut Panglima TNI, Indonesia sebelumnya juga telah mendapatkan 10 unit LVT dari Korea Selatan, namun di Korsel masih ada 25 unit lagi yang masih layak digunakan dan dihibahkan. “Saat ini sedang diproses untuk mohon dihibahkan pada Indonesia tapi pelaksanaan hibah ini pun harus seizin Amerika. Kita masih menunggu keputusan dari Kemhan Korea dan Amerika Serikat apakah menyetujui untuk dihibahkan ke Indonesia atau tidak,” kata Panglima.

Mengenai pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di dalam negeri, Panglima TNI selaku anggota KKIP, mengatakan, PT PAL sebagai “Lead Integrator” sangat penting untuk diberikan dukungan dalam mewujudkan pembangunan kapal, baik Kapal Cepat Rudal (KCR), Perusak Kapal Rudal (PKR) maupun kapal angkut. “KCR 40M sudah selesai dibangun dan ada beberapa unit. PT PAL juga akan membangun 6 unit KCR-60M dan kapal 105 M, yakni PKR,” katanya.

Terkait pembelian Tiga Kapal Selam Korea, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, tiga unit kapal masih dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Korsel dan PT PAL. “Kapal selam pertama akan dilakukan oleh Korsel. Yang kedua separuh-separuh antara Korsel dan PT PAL dan ketiga dibangun di PT PAL. Ini harus dibahas kembali karena harus dilihat kesiapan PT PAL sendiri,” katanya.

Pasalnya, kata Menhan yang juga selaku Ketua KKIP, peralatan untuk pembangunan kapal selam itu tidak mudah, sehingga harus terus dibicarakan, sementara proses dari pembuatan ini tetap berjalan.

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan proyek kapal selam ini ada dua macam, yakni pengadaannya dan transfer of technology-nya. “Kalau pengadaannya kan sudah selesai dan kita telah kontrak. Ini akan berjalan sekaligus,” tuturnya.

Namun, dalam ToT, ada tiga tahapan, yakni pembangunan kapal selam di Korea, separuh-separuh antara Korsel dan PT PAL, dan PT PAL sendiri. “Sejak fase pertama kita sudah melibatkan tenaga-tenaga teknis yang kita kirim dari Indonesia yakni PT PAL ke Korea. Yang menjadi tantangan apabila kita ingin masuk ke fase ketiga, infrastruktur yang ada di PT PAL harus dipersiapkan karena membangun kapal selam memiliki infrastruktur tersendiri dan yang paling penting, harus didukung oleh anggaran yang perlu dipersiapkan. Kemhan juga tengah membicarakan bagaimana kesiapan PT PAL yang terdiri dari Meneg bumn, dan tentunya yang ahli dalam kontrak Kemhan,” urainya.(dry)

(Kominfo)

Kemhan Menargetkan Bangun 44 Kapal Cepat Rudal Hingga 2024

Kemhan Menargetkan Bangun 44 Kapal Cepat Rudal Hingga 2024

Sindo
24 Mei 2012, Surabaya: Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menyiapkan rancangan (roadmap) pembangunan kapal perang. Ini dilakukan guna mendorong industri pertahanan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri.

Kapal perang yang hendak dibangun mulai dari Kapal Cepat Rudal (KCR) ukuran 40 meter, KCR- 60 meter hingga Kapal Perusak Kawat Rudal (PKR) – 105.

Kemarin, Menteri Pertahanan yang juga Ketua KKIP Purnomo Yusgiantoro usai mengikuti sidang pleno KKIP di PT PAL Indonesia di Surabaya. Usai sidang pleno, dia mengatakan, dalam rapat KKIP kali ini,ada dua isu utama.

Pertama, membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Pertahanan. Kedua, menyiapkan aturan-aturan turunan sebagai implementasi dari RUU tersebut. ”Saat ini, kami fokus pada pembangunan alutsista. Termasuk menyusun roadmap pembangunan kapal. Pembangunan kapal ini dilakukan secara bertahap,”ujarnya.

RUU Industri ini direncanakan disahkan pada Agustus 2012 mendatang. Diketahui, untuk menunjang pengamanan perairan Indonesia,Kementerian Pertahanan (Kemhan) menargetkan pembangunan 14 KCR mulai dari ukuran 40 meter hingga 60 meter di berbagai daerah hingga 2014. Dalam rencana strategis ini, Kemhan juga menargetkan jumlah KCR hingga 2024 mencapai 44 unit. Per unit KCR menelan anggaran sekitar Rp74 miliar. Dana tersebut sudah termasuk kelengkapan alutsista berteknologi tinggi di dalam kapal.

Dalam rapat KKIP ke-VI ini juga ditekankan pada penyelesaian cetak biru (blue print) Program Nasional Riset Pertahanan dan Keamanan. Blue print ini akan diajukan kepada Presiden pada 10 Agustus 2012 mendatang, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-17 di Bandung.

Nantinya, juga akan diadakan riset yang dilakukan Dewan Riset Nasional (DRN) untuk mendukung industri pertahanan. ”Keberadaan KKIP ini ingin mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri,” tandasYusgiantoro.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta dalam kesempatan ini menambahkan, pihaknya akan mengoptimalkan riset guna menunjang pengembangkan teknologi, khususnya dalam hal alutsista. Riset ini penting untuk menciptakan produk-produk alutsista yang canggih. Sedapat mungkin, mayoritas komponen untuk memroduksi alutsista ini harus berasal dari dalam negeri. ”Kemudian alih teknologi sebisa mungkin akan kami percepat,”imbuhnya.

Rapat KKIP yang digelar di perusahaan galangan kapal pelat merah ini juga dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo,Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono,Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wamenhan Syafrie Syamsudin selaku Sekretaris KKIP.

Komite ini dibentuk untuk mendorong peningkatan produksi industri pertahanan dalam negeri melalui kebijakan makro. Komite ini diketuai Menteri Pertahanan dan dibantu sejumlah menteri teknis lainnya. KKIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2010 dan bertugas membangun industri pertahanan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

Sumber: SINDO
Posted by rhsukarsa

30 Tank Leopard Jerman Siap ke Jakarta

22 MEI 2012
30 Tank Leopard Jerman Siap ke Jakarta
22 Mei 2012

Tank Leopard 2A6 Angkatan Darat Jerman (photo : Valka)

TEMPO.CO, Pontianak – Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, mengatakan pada Oktober ini, sebanyak 30 tank jenis Leopard yang dipesan dari Jerman akan dikirim ke Jakarta.

“Awalnya tawaran datang dari Belanda dan Jerman, tetapi kita pilih Jerman karena lebih menjanjikan,” kata Pramono, di Markas Kodam XII/Tanjungpura, Selasa 22 Mei 2012, di Pontianak.

Sebanyak 30 unit tank ini, katanya, tinggal menunggu pihak Jerman untuk mengirimkannya ke Indonesia. Jenis yang akan dibeli adalah Leopard 2A6 yang merupakan hasil “retrofit 2A4″ alias pengembangan teknologi terbaru karena cetak baru teknologi Leopard serupa sudah tidak diproduksi lagi.

Kelebihan memilih tawaran Jerman adalah dapat melakukan transfer of technology (TOT). Jerman juga menawarkan joint production untuk pembuatan beberapa bagian tank seberat 60 ton tersebut dengan menggandeng PT Pindad.

Masih terkait tank yang dibutuhkan TNI untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedianya di Kalimantan Barat akan ditempatkan pula satuan tank. Pramono mengatakan, saat ini di Kalimantan Barat hanya dilengkapi dengan light tank dan ke depannya akan ditingkatkan dengan tank untuk tempur. Satuan Kavaleri di Kalbar juga akan ditingkatkan dari Datasemen menjadi batalion penuh.

(Tempo)
Diposkan oleh NurW di 18:49

Pemerintah Rusia Menolak Penggunaan ‘State Credit’ untuk Pesawat Sukhoi

Monday, May 21, 2012
Pemerintah Rusia Menolak Penggunaan ‘State Credit’ untuk Pesawat Sukhoi

20 Mei 2012, Senayan: Harapan Komisi I agar pembelian enam pesawat tempur Sukhoi untuk TNI AU dalam waktu dekat ini bisa menggunakan kembali state credit (kredit negara) kandas.

Pemerintah Rusia resmi menolak keinginan Pemerintah RI tersebut meskipun masih ada sisa alokasi state credit sebesar USD 700 juta untuk pembelian alutsista sebelumnya senilai USD 1 miliar.

Penolakan itu ada alasannya. Pembiayaan pembelian pesawat tempur Sukhoi itu tidak termasuk dalam perjanjian state credit yang ditandatangani bersama oleh kedua pemerintahan. Ketika itu, state credit hanya diperuntukkan untuk pembelian kapal selam.

“Karena tidak dikabulkan, pembelian sukhoi akan menggunakan kredit ekspor,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin kepada Jurnalparlemen.com, Minggu (20/5).

Namun, dia menambahkan, Pemerintah Rusia menyetujui pembelian tank amfibi buatan Rusia BMP-3F seri 2 dengan mekanisme pembayaran lewat state credit.

Beberapa waktu lalu, pada saat muncul dugaan penggelembungan harga dalam pembelian enam pesawat tempur Sukhoi, Komisi I meminta agar pembelian dilakukan G to G dengan memanfaatkansisa state credit dari Rusia yang masih lumayan besar. Soalnya, sistem ini bisa meminimalisir keterlibatan pihak ke tiga dan menekan biaya-biaya yang tidak perlu.
Sumber: Jurnal Parlemen

Pakistan Tawarkan Lagi Pesawat Tempur JT-17 Thunder

Serem.. Pakistan githu lho..

Pakistan Tawarkan Lagi Pesawat Tempur JT-17 Thunder
14 Mei 2012

Pesawat JF-17 Thunder Angkatan Udara Pakistan (photo : fast-air)

Jakarta (ANTARA News) – “Pakistan baru-baru ini menawarkan pesawat tempur jenis JT-17 Thunder kepada Angkatan Udara Indonesia,” kata Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Sanaullah, di Jakarta, Senin.

“JT-17 Thunder merupakan pesawat multidimensional yang fasilitasnya hampir sama dengan generasi terbaru F-16 buatan Amerika Serikat. Pesawat ini bisa diandalkan dan harganya lebih murah,” katanya.

Dia menjelaskan Kepala Satuan Angkatan Udara Indonesia, Marsekal TNI Imam Sufaat, telah mengunjungi Pakistan untuk melihat pesawat JT-17 Thunder.

Dalam kunjungan tersebut, kata Sanaullah, kepala satuan angkatan udara Indonesia menyatakan terkesan dengan pesawat buatan perusahaan Pakistan Aeronautical Complex bekerjasama dengan Chengdu Aircraft Industry Corporation dari China tersebut.

“Saat ini kami menunggu kunjungan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, ke Pakistan untuk melihat JT-17 Thunder buatan kami,” katanya.

Pesawat tempur JT-17 Thunder merupakan pesawat multidimensional berbadan ringan, berfungsi di segala cuaca dan memiliki kemampuan tempur sangat baik di udara. (A051)

(Antara)

Indonesia – Rusia Teken Kontrak Pembelian 37 Tank Amfibi

11 MEI 2012
Indonesia – Rusia Teken Kontrak Pembelian 37 Tank Amfibi

11 Mei 2012

Pembelian ini merupakan lanjutan dari tahun 2008 yang sudah dilakukan pembelian sebanyak 17 unit, dengan demikian jumlah total menjadi 54 unit (photo : citra persada)

Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan perwakilan JSC Rosoboronexport di Indonesia menandatangani kontrak pembelian 37 unit kendaraan tempur infanteri BMP-3F Seri 2 senilai 114 juta dollar Amerika, Jumat.

Penandatanganan kontrak ini diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Kepala Perwakilan Rosoboronexport, Vadim Varaksin.

“Pengadaan tank amfibi BMP 3F ini adalah lanjutan dari tahun 2008 yang sudah dilakukan sebanyak 17 unit. Khususnya, pengadaaan kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknologi,” ujar Ediwan.

Ke-17 unit tank BMP-3F Seri 2 itu sudah dioperasikan oleh Korps Marinir TNI AL sejak Desember 2010 dan dari segi teknologi, kendaraan tempur lapis baja ini dianggap sesuai dengan kebutuhan pertempuran asimetris.

“Kami berharap semua pengadaan peralatan ini dapat memebuhi kebutuhan TNI AL,” tambah Edwin.

Ediwan mengatakan bahwa pembelian ini menggunakan dana dari APBN 2011 dan kontrak mencakup pengadaan suku cadang dan pelatihan. Penandatangan kontrak ini juga melibatkan PT. Pindad yang bertugas merawat tank-tank amfibi ini.

Menurut Varaksin, perundingan untuk pembelian itu sudah dimulai sejak Oktober tahun lalu dan berlangsung alot, namun pada akhirnya bisa dicapai kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak.

Varaksin menambahkan sebagai pihak penjual, Rosoboronexport bangga bisa memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk kebutuhan TNI AD dan TNI AL baik dari segi jumlah kendaraan atau amunisi.

“Pengiriman tank amfibi itu akan dimulai pada bulan Juli tahun depan,” ujar Varaksin, sambil menambahkan bahwa kontrak pengadaan kali ini tergolong istimewa.

“Kontrak ini sudah mengandung komponen transfer teknologi. Itu hal yang sangat baik dan ini meletakkan dasar untuk hubungan kita ke depan,” ujar Varaksin.

(BeritaSatu)

Wah! Kuntoro Sebut Kapal TNI-AL Ikut Selundupkan BBM

Saluut Pak Kuntoro, pantes banyak laksamana TNI AL, bermobil mewah impor (punya pribadi/atau titipan/pinjeman dsb) ditengah kekuatan angkatan laut Indonesia yang morat marit.Memang banyak perwira TNI AL jadi saudagar BBM di tengah laut, baru sekarang hal yang sudah jadi rahasia umum ini dilontarkan oleh pejabat negara. Salut sekali lagi..

Rabu, 09/05/2012 19:57 WIB
Wah! Kuntoro Sebut Kapal TNI-AL Ikut Selundupkan BBM
Rista Rama Dhany – detikFinance

Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto melontarkan pernyataan yang mencengangkan. Kuntoro menyebut penyelundupan BBM di wilayah laut diduga ada keterlibatan kapal TNI-AL.

Kuntoro yang merupakan mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Timur Pradopo harus berani mengawasi ketat kapal-kapal TNI-AL karena diduga juga ikut melakukan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Kapolri harus berani lawan TNI-AL dan lain-lain,” kata Kuntoro ketika menjadi pembicara dalam diskusi ‘Wasiat’ Wakil Menteri ESDM, di Kantor Seketaris Negara, Rabu (9/5/2012).

Menurut Kuntoro, penyelundupan BBM bersubsidi diduga kuat sering terjadi di laut, dan yang patut diduga kuat ikut melakukan juga adalah kapal-kapal dari TNI-AL.

“Begini yang punya kapal-kapal besar di laut itu swasta dan TNI-Angkatan Laut, yang menjaga semuanya ini adalah Polri, jadi saya kira mesti diawasi untuk tidak terjadi kemungkinan tadi (penyelundupan BBM subsidi),” katanya.

Indonesia Kaji Industri Pertahanan Elektronika dengan China

Indonesia Kaji Industri Pertahanan Elektronika dengan China

08 Mei 2012

Peralatan elektronika pada Kapal Cepat Rudal TNI (photo : Audrey)

Beijing (ANTARA News) – Indonesia hingga kini masih mengkaji kerja sama sistem industri pertahanan elektronika yang ditawarkan China yakni Defence Electonics Complex of Indonesia (DECI).

“Hingga kini masih terus dikaji dan dibahas di Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan nasional terkait,” kata Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI untuk China dan Mongolia, Suryamargono ketika dikonfirmasi di Beijing, Selasa.

Ia mengatakan tawaran kerja sama itu meliputi berbagai kegiatan antara lain perancangan dan pengembangan fabrikasi sistem unit, modul serta perakitan peralatan elektronika seperti radar,peperangan elekronika dan lainnya.

“Kerja sama itu akan dilakukan dalam tiga tahapan, namun semua ini masih dikaji dalam berbagai aspek,” kata Suryamargono menegaskan.

Berdasar laporan yang diterima ANTARA industri elektronika tidak saja berperan besar bagi industri pertahanan secara keseluruhan, namun juga pertumbuhan ekonomi secara umum.

Produksi elektronika global mencapai Rp13 ribu triliun, dari jumlah itu Asia Pasifik merupakan kontributor terbesar yakni sekitar 37 persen. Namun, dari 37 persen tersebut Indonesia baru memberikan kontribusi sekitar satu persen.

Kerja sama industri pertahanan elektronika itu ditawarkan salah satu grup industri pertahanan China yakni China Electronics technology Group Corporation (CETC).

Kerja sama serupa telah dilakukan China melalui CETC dengan Pakistan dalam program National Electronic Complex of Paksitan (NECOP).

Terkait Indonesia, CETC sebelumnya telah memiliki kerja sama dengan kementerian Pertahanan dan TNI terutama TNI Angkatan Laut dalam program Kapal Cepat Rudal (KCR).

(Antara)

Wamenhan Tinjau Pesanan Kapal Tanker ke-2 di PT. DKB

Wamenhan Tinjau Pesanan Kapal Tanker ke-2 di PT. DKB

08 Mei 2012

Kapal tanker Angkatan Laut berukuran panjang 122m akan diselesaikan dalam 24 bulan, sedangkan LST akan dimodifikasi sehingga dapat membawa tank BMP3F dan Leopard 2 (photo : DMC)

Wamenhan Meninjau Proses Pembuatan Kapal BCM di Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

Jakarta, DMC – Sehari setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Anugrah Buana Marine untuk mengetahui sejauh mana proses pembuatan kapal Bantu Cair Minyak (BCM) Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Pejabat Mabes TNI dan Angkatan, Selasa (8/5), Mengunjungi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yang juga sedang mengerjakan pembuatan kapal Bantu Cair Minyak kedua untuk TNI AL.

Setibanya di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Wamenhan beserta rombongan disambut oleh Wakasal Laksdya TNI Marsetio dan Dirut PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Riri Syeried Jetta beserta staf langsung menyaksikan proses pengerjaan pemotongan baja sebagai material kapal BCM.

Usai melakukan kunjungan ke Galangan kapal II, Wamenhan menuju Aula PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari menerima penjelasan seputar proses penyelesaian pembuatan satu kapal BCM yang menggunakan material 100% local content dan direncanakan di bangun selama 24 bulan.

Kapal Landing Ship Tank

Selain mendapat penjelasan tentang pembuatan kapal BCM, Wamenhan juga mendapat penjelasan tentang rencana pembuatan dua kapal jenis Landing Ship Tank (LST) yang sudah ditandatangani kontraknya, namun masih dalam tahap rancang bangun, karena design awal kapal Landing Ship Tank dengan 354 ABK hanya dapat mengangkut kendaraan Tempur (Ranpur) jenis Tank BMP 3F, yang dimodifikasi menjadi kapal Landing Ship Tank yang juga dapat mengangkut tank jenis Leopard.

Sementara itu untuk jenis kapal BCM itu sendiri, memiliki spesifikasi panjang 122,40 m , lebar 16,50 m, memiliki kecepatan maksimal 18 knots dan dapat memuat bahan minyak cair sebanyak 5500 m3.

Adapun modifikasi ataupun perubahan-perubahan yang dilakukan dalam pembuatan kapal, Wamenhan mengharapkan proses pembangunannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak melewati batas waktu tahun 2014.