Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

August 21, 2013

Indonesia dan China Mantapkan Kerjasama Pertahanan

KRI Layang tembakan rudal C-802 buatan China. (Foto: Dispenal)

19 Agustus 2013, Beijing: Indonesia dan China sepakat untuk memantapkan kerja sama industri pertahanan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati.

“Indonesia dan China telah memiliki kerja sama yang baik, termasuk dalam industri pertahanan,” kata Dirjen Departemen Perdagangan Militer dan Hubungan Luar Negeri State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND) Zhan Chunli di Beijing, Senin.

Dalam pertemuan kedua kerja sama pertahanan Indonesia-China, ia mengatakan pihaknya mengharapkan kerja sama yang telah terjalin baik dapat ditingkatkan dan diperluas di masa datang.

“Karena itu dalam pertemuan kali ini diharapkan dapat disepakati sejumlah perkembangan yang telah dijalankan sebelumnya oleh kedua pihak dalam kerja sama industri pertahanan,” kata Zhan Chunli.

Ia menegaskan dengan pemantapan butir-butir kerja sama yang telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya, diharapkan kerja sama industri pertahanan kedua negara akan semakin luas.

Sementara Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Pos Hutabarat mengatakan Indonesia sangat menyambut positif kerja sama industri pertahanan dengan China.

“China menjadi salah satu mitra strategis bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia, banyak hal yang dapat kita kerja sama dengan dasar saling menguntungkan,” katanya.

Sebelumnya Kemhan RI dan SASTIND telah menyepakati sejumlah poin kerja sama industri pertahanan seperti produksi bersama, pengembangan bersama, pemasaran bersama serta alih teknologi.

“Kedepan sejumlah poin yang sudah disepakati itu dapat dimantapkan lagi sehingga benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan bagi industri pertahanan kedua negara, dan bagi hubungan kedua pihak di masa depan,” ujar Pos Hutabarat.

Selama ini Indonesia telah menjalin kerja sama industri pertahanan dengan China, antara lain dalam pengembangan bersama peluru kendali C-705, dan telah melakukan pembelian senjata dari China seperti rudal panggul QW3 untuk Pasukan Khas TNI Angkatan Udara.

Dalam pertemuan kedua itu, masing-masing industri pertahanan kedua pihak melakukan presentasi tentang produk yang dimiliki.

Dari pihak Indonesia terdapat PT LEN, PT Dirgantara Indonesia, PT Indadi Setia, dan PT Info Global. Sedangkan pihak China menampilkan antara lain PT CETC, Nourinco, dan ALIT.

Sumber: ANTARA News

August 19, 2013

Anggaran Pertahanan Lebih Kecil Dibandingkan Anggaran Kepolisian

Sudah anggaran besar, tapi kelakuan buruk koruptif masih hinggap di jajaran elite. Kepolisian memang sangat jumawa sekarang ini, mereka tidak mau dibawah suatu departemen, mereka langsung bertanggung jawab ke Presiden. Hal ini justru sangat menyulitkan dan berbahaya untuk disalah gunakan

+++

Legislator: Anggaran Pertahanan Lebih Kecil Dibandingkan Anggaran Kepolisian

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kedua kiri), Mohamad Sohibul Iman (tengah), Pramono Anung (kedua kanan) dan Wakil ketua DPD GKR Hemas (kanan) saat tiba untuk membacakan pidato kenegaraan mengenai RAPBN 2014 di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/mes/13)

19 Agustus 2013, Jakarta: Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4 Triliun yang disebutkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/7) dinilai tidak berimbang, dibandingkan dengan anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun. Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7).

“Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami, anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU,” papar Mahfudz.

“Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Itu untuk Alutsista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil,” tambahnya.

Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi.

“Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI,” kata politisi PKS ini. Mestinya anggaran ini berimbang, modernisasi alut sista berjalan tapi kesejahteraan prajurit tertinggal ini terjadi demoralisasi juga.

Sumber: Suara Ksrya

August 18, 2013

Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam

Sabtu, 17 Agustus 2013 | 22:58 WIB

Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam

Kapal Selam KRI Nanggala 402. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah mendapat tawaran untuk dapat membeli sekitar 10 unit kapal selam dari Rusia. Jumlah ini di luar rencana pembelian tiga unit kapal selam dari Korea Selatan yang akan datang pada 2014.

“Kapal selam dari Rusia sudah ada. Mereka membuka kesempatan karena kedekatan dengan kita,” kata Purnomo saat ditemui di Istana Merdeka, Sabtu, 17 Agustus 2013.

Purnomo  tidak menjelaskan detail spesifikasi dan tawaran harga yang diberikan pemerintah Rusia untuk mendatangkan 10 kapal selam tersebut. Ia juga menyatakan, pemerintah belum bulat untuk menerima tawaran Rusia karena masih harus mempertimbangkan dan menghitung biaya.

Selain harga kapal selam per unit, menurut dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan besarnya biaya perawatan, pemeliharaan, perbaikan, dan kesiapan infrastruktur. Selain itu, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah usia atau masa guna kapal selam tersebut.”Kita tidak bisa tergesa, hitung dulu semua,” kata Purnomo.

Sedangkan untuk kapal selam dari Korea, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini memaparkan, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan penangkalan ancaman. Sebagai negara yang memiliki orientasi kedamaian, Indonesia dinilai harus memiliki kemampuan teknologi dan senjata yang kuat. “Kita sedang survei pangkalan kapal selam, salah satunya di Palu.”

Pada 2024 meski belum memastikan sebagai negara terkuat, menurut Purnomo, Indonesia akan berada pada empat negara kuat di kawasan Asia Tenggara bersama Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bersama tiga negara ini, Indonesia akan membentuk ASEAN Defense Ministerial Meeting yang kuat dari ancaman kawasan luar.

FRANSISCO ROSARIANS

August 17, 2013

Pemerintah Siapkan Anggaran Modernisasi Alutsista pada RAPBN 2014

 

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) usai memberi laporan RAPBN 2014 kepada Ketua DPR Marzuki Alie (kedua kiri) dalam pidato kenegaraan RAPBN 2014 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Pidato tersebut memaparkan sejumlah isu strategis di antaranya pertumbuhan ekonomi, asumsi makro, dan estimasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/mes/13.

16 Agustus 2013, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah dalam tahun anggaran 2014 menganggarkan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan atau Alutsista, agar tidak tertinggal dengan negara lain.

“Tujuannya agar percepatan pembangunan kekuatan dasar minimum dan pengembangan industri pertahanan nasional dapat kita capai. Di samping penyediaan anggaran, kita juga telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi industri pertahanan nasional,” kata Presiden Yudhoyono Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat.

Yudhoyono mengatakan, upaya ini dilakukan dengan memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri.

Dengan modernisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan ini, TNI akan makin berkemampuan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari ancaman manapun.

“Generasi dan teknologi persenjataan kita juga tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga kita,” kata Presiden.

Ditambahkan Presiden, tidak kalah pentingnya dengan pertahanan negara, prioritas alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diprioritaskan.

Alokasi ini ditujukan untuk peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan reformasi Polri.

Anggaran juga disediakan untuk memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana, serta peralatan Polri, untuk meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok.

Selain itu, kita juga meningkatkan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar satu berbanding 575, yang dilaksanakan antara lain dengan menambah jumlah personil Polri sebanyak 20.350 personil pada tahun 2014.

“Dalam tahun 2014, akan kita penuhi persentase alat utama dan alat khusus kepolisian secara bertahap, yang direncanakan mencapai 41 persen,” kata Presiden.

Dengan pembangunan ini, diharapkan Polri dapat menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lebih baik lagi.

Dalam RAPBN tahun 2014 Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp83,4 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp41,5 triliun.

Sumber: ANTARA News

August 13, 2013

Ini baru TOP ! Bos PT DI Dan Lion Air Bahas Pembelian Pesawat N219 Made In Bandung

 

Lha BUMN macam  Garuda Indonesia kok malah bikin kaya perusahan penerbangan AS, Eropa dan Kanada, ya ??  Jangan-jangan kebagian fee besar.

 

 

Tuesday, August 13, 2013       09:24 WIB

Bos PT DI Dan Lion Air Bahas Pembelian Pesawat N219 Made In Bandung 

PT Dirgantara Indonesia (DI) mengakui maskapai nasional Lion Air berminat membeli pesawat asli buatan Indonesia N219. Bahkan kedua pimpinan tertinggi perusahaan yakni Direktur Utama PTDI Budi Santoso dan Direktur Utama Lion Air Rusdi kirana telah bertemu dan membahas rencana pembelian pesawat baling-baling berpenumpang 19 orang ini.”Sebelum lebaran sudah terjadi pembicaraan dari Pak Rusdi (Dirut Lion Air) dan Pak Budi (Dirut PT DI. Perlu workout detail-nya,” ucap Direktur Niaga & Restrukturisasi PTDI Budiman Saleh secara singkat kepada detikFinance Selasa (13/8/2013).

Diakuinya, pesawat ini akan mulai diproduksi secara masal pada tahun 2015. Namun Budiman enggan menyebut lebih jauh mengenai perkembangan pembelian pesawat oleh Lion Air.

Sementara itu Dirut PT DI menjelaskan belum ada pembahasan lebih jauh terkait rencana penggunaan pesawat N219 oleh Lion Air.

“Baru rencana, nanti kalau ada pembicaraan yang kongkrit saya akan kabari,” kata Budi secara singkat.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menjelaskan Lion Airberencana membeli 50 unit armada N219 dari PTDI. Direncanakan Lion Air akan menjadi maskapai pertama yang mengoperasikan burung besi yang dibuat dan dirancang di Bandung, Jawa Barat itu.

 

Lion akan Beli 50 Pesawat dari PT DI
 
 
Headline
PT Lion Mentari Airline (Lion Air) – (Foto : inilah.com)
 
Oleh: Seno Tri Sulistiyono
ekonomi – Senin, 12 Agustus 2013 | 16:44 WIB
 
 

INILAH.COM, Jakarta – Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan PT Lion Mentari Airline (Lion Air) akan membeli 50 pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

“Beliau (Dirut Lion Air, Rusdi Kirana) mau beli pesawat N219 buatan PT DI sebanyak 50 pesawat,” kata Dahlan saat di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (12/8/2013).

Pesawat jenis N219 merupakan pesawat perintis berkasitas 19 tempat duduk yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Indonesia. Pembelian pesawat tersebut oleh Lion Air diyakini Dahlan akan mendongkrak kinerja keuangan PT DI ke depannya.

“Kita sepakat mengembangkan PT DI untuk menjadikan kebanggaan nasional dan dia (dirut Lion Air) inggin ikut kembangkan PT DI dengan membeli pesawat yang orisinil buatan PT DI,” tutur Dahlan.

Namun Dahlan, belum bisa menyebutkan nilai penjualan 50 pesawat tersebut karena masih dalam pembicaraan lebih lanjut. “Perundingan masih panjang, nilai belum sampai ke situ,” ucap Dahlan.

Lebih lanjut Dahlan mengatakan, pihak PT DI akan memproduksi pesawat jenis N219 dua tahun lagi. Hal itu karena jenis pesawat ini masih dalam rancangan PT DI. “Sekarang sedang bikin prototipenya, ini asli buatan PT DI bukan Spanyol dan Perancis,” kata Dahlan.

Sementara itu, Rusdi Kirana belum mau berkomentar banyak terkait pembelian pesawat N219. “Tanya ke pak Dahlan, kita mau kerjasama dengan PT DI,” ucap Rusdi di tempat yang sama. [mel]

August 12, 2013

Geliat DI dan PT DI

Semoga bisa segera terjadi..

Bos PTDI Kaget, Dahlan Bantu Carikan Utang Rp 30 Triliun
Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Sabtu, 10/08/2013 11:37 WIB

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berhasil melobi Islamic Development Bank (IDB) untuk menyediakan fasilitas pinjaman US$ 3,3 miliar atau setara Rp 30 triliun untuk BUMN produsen pesawat yakni PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Fasilitas kredit ekspor ini diberikan selama 3 tahun untuk membantu calon pembeli yang akan membeli pesawat kepada PTDI.

“Saya kaget, ini pernah dibicarakan tahun lalu, tapi Pak Dahlan malah datang ke situ (ke Mekkah bertemu presiden IDB),” ucap Direktur Utama PTDI Budi Santoso kepada detikFinance seperti dikutip, Sabtu (10/8/2013).

Diakui Budi, fasilitas kredit ekspor ini sangat membantu calon pembeli pesawat PTDI yang tidak memiliki anggaran. Menurut Budi, IDB akan memberi atau memfasilitasi pinjaman kepada negara-negara yang akan membeli pesawat dari PTDI.

“Ada beberapa negara seperti Bangladesh terutama negara Islam, mereka minta kredit ekspor karena negara nggak punya tunai. TNI juga pakai kredit kalau beli pesawat. IDB menilai untuk bisa maju perlu beli pesawat tapi mereka nggak punya uang,” jelasnya.

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja dan umroh ke Makkah, Arab Saudi. Dahlan meluangkan waktu bertemu langsung dengan Presiden IDB, Dr Ahmed Mohammed Ali dan pimpinan IDB divisi Asia Selatan dan Tenggara Dr. Ahmed Saleh Hariri di Clock Tower depan Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.

Dari hasil pertemuan itu, PTDI memperoleh fasilitas kredit ekspor senilai Rp 30 triliun. Dahlan juga bertemu dengan pimpinan perusahaan kontruksi Bin Laden Group.

Pesawat Kena Pajak Barang Mewah, Bos PT DI: Orang Malas Registrasi di RI
Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Senin, 12/08/2013 10:02 WIB

Jakarta – Pemerintah masih mengenakan pajak tinggi untuk pembelian pesawat dan helikopter. Untuk pembelian dari produsen di dalam dan luar negeri, setidaknya perusahaan atau masyarakat di Indonesia harus membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) senilai 50% dari nilai barang.

Direktur PT Dirgatara Indonesia (PTDI) (Persero) Budi Santoso menjelaskan akibat dari pengenaan ini membuat kepemilikan pesawat dan helikopter dengan registrasi Indonesia sangat minim.

“Orang males dengan registrasi di Indonesia jadi pesawatnya didaftarkan di luar negeri kemudian disewa ke Indonesia karena nggak kena pajak,” ucap Budi kepada detikFinance pekan lalu.

Budi mencontohkan, ketika Badan SAR Nasional (Basarnas) membeli 2 helikopter ke PT DI senilai Rp 262,98 miliar. Basarnas pun wajib membayar pajak tambahan senilai Rp 130 miliar.

Menurutnya maskapai asal Indonesia lebih memilih menyewa pesawat atau helikopter karena terbebas dari pajak barang mewah. Sementara di luar negeri seperti Singapura kepemilikan helikopter dan pesawat sangat banyak karena di negara tetangga Indonesia itu membeli pesawat dan helikopter dianggap menjadi barang modal dan bukan barang mewah sehingga terbebas dari pajak barang mewah.

“Banyak pesawat kita leasing pesawat dari luar negeri. leasing nggak kena kita cuma sewa,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Indonesia Chatib Basri mengaku akan mempelajari pengenaan pajak tinggi terhadap pembelian pesawat dan helikopter dari produsen di dalam dan luar negeri.

“Nanti saya pelajari dulu, saya belum tahu mesti dilihat impact-nya dan efektifitasnya seperti apa,” kata Chatib.

Hal senada juga disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, ia akan mengecek aturan pengenaan pajak barang mewah hingga 50% untuk setiap pembelian helikopter dan pesawat. Diakuinya hal ini bisa berdampak terhadap kurang kompetitifnya produk pesawat PTDI.

“Saya akan cek aturan ini,” terang Dahlan.

++++++++++++++

2 BUMN Ini Bakal Bikin Jet Tempur Sekelas F22 dan Kapal Selam Canggih
Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Senin, 12/08/2013 08:24 WIB

Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia bakal menerima penugasan pemerintah merancang dan mengembangkan pesawat tempur dan kapal selam canggih. Tugas ini diberikan kepada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT PAL.

Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, PTDI saat ini sedang dalam proses mengembangkan desain pesawat tempur canggih sekelas F22 bersama Korea Selatan.

“Pilihannya mau tetap seperti sama dengan F22 atau naik ke F35,” ucap Purnomo kepada detikFinance lebaran lalu seperti dikutip, Senin (12/8/2013).

Ditegaskan Purnomo, program pengembangan yang bernama Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) ini tetap berjalan, meskipun pemerintah Korsel sempat terjadi penghentian sementara. Untuk pengembangan jet tempur ini, Indonesia mengambil porsi pembiayaan hingga 20% dari total anggaran proyek.

“Dulu kita sudah siapkan skema pembiayaan dan DPR sudah setuju. DPR kan sudah lihat desain kita yang di Bandung. Hanya kita nunggu dari Korea. Ini kan pemerintahan baru, nanti akan ada hubungan 60 tahun Indonesia Korea. Kita akan menandatangani pengukuhan kerjasama pertahanan,” tambahnya.

Selain mengembangkan jet tempur, BUMN lainnya yakni PT PAL siap menerima penugasan untuk mengembangkan kapal selam canggih bersama Korsel. Untuk kapal selam, tahap awal akan diproduksi sebanyak 2 unit di Korsel.

Kemudian PAL akan memproduksi sendiri kapal selam canggih di galangan kapalnya di Surabaya Jawa Timur pada tahun 2015 atau paling lambat tahun 2016.

“Itu sekarang pertama kedua sedang dibuat di Korea. setelah itu dibuat di PT PAL. Di PT PAL kita renovasi dulu kita buat dulu hanggar menjadi tempat pembuatan kapal selam,” jelasnya.

August 6, 2013

Bank Pembangunan Islam Bantu Ekspor Pesawat PT DI

IDB segera membuka kantor di Jakarta akhir tahun ini.

ddd
Selasa, 6 Agustus 2013, 07:38 Antique, Iwan Kurniawan
VIVAnews – Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengharapkan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) membantu pendanaan ekspansi PT Dirgantara Indonesia.
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa 6 Agustus 2013, Dahlan mengatakan bahwa hal itu tercentus ketika dirinya mengadakan pertemuan dengan Presiden IDB, Dr Ahmed Mohammed Ali dan Dr Ahmed Saleh Hariri, pimpinan IDB divisi Asia Selatan dan Tenggara di Clock Tower, depan Masjidil Haram, Mekkah.
Dalam pembicaraan itu, ungkapnya, ia meminta agar IDB bisa mendukung ekspor pesawat-pesawat produksi PT DI melalui fasilitas kredit ekspor IDB. Sebab, penjualan pesawat PT DI akan lancar jika menggunakan kredit ekspor karena negara pembeli biasanya minta sekalian pembiayaannya.
Dahlan mengaku bahwa Dr Ahmed sangat antusias menyambut keinginan tersebut, karena IDB memang menyediakan kredit ekspor untuk negara-negara anggota. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu pendiri IDB 39 tahun lalu, menurut Dr Ahmed memegang peran penting dalam IDB.
Dalam pertemuan itu, Dahlan juga menjelaskan bahwa PT DI sedang menawarkan pesawat untuk Bangladesh dan ke beberapa negara Afrika. Dan IDB tertarik untuk memberikan fasilitas kredit ekspor bagi Bangladesh.
“Saya juga ditanya, negara mana saja yg sudah menyatakan minatnya tapi terhalang masalah pembiayaan. Saya sudah sampaikan negara-negara dimaksud termasuk Filipina,” kata Dahlan.
Buka Kantor
Selama tiga tahun ke depan, ungkap Dahlan, IDB menyediakan fasilitas pendanaan sampai Rp30 triliun (US$3,3 miliar). IDB juga segera membuka kantor di Jakarta akhir tahun ini. “Selama ini untuk Asia Tenggara IDB berkantor di Kuala Lumpur,” ujarnya.
Dr Ahmed, lanjutnya, mengatakan mengenal baik industri pesawat Indonesia karena pernah diajak Prof Habibie ke Bandung di awal tahun 1990-an. “Dia berharap, apa yang saya inginkan tersebut bisa dilakukan oleh IDB,: tutur Dahlan.
Dr Ahmed, dia menambahkan, menyatakan kegembiraannya mendengar paparan tersebut bahwa kini PT DI memperoleh kemajuan besar dan untuk pertama kalinya tidak lagi rugi.

Selain itu, kata Dahlan, Dr Ahmed mengemukakan kalau IDB sudah berkembang pesat dan sejak beberapa tahun terakhir selalu memperoleh rating tertinggi AAA. “Dia berharap, bisa menjalin kerjasama dengan BUMN Indonesia untuk mengembangkan perekonomian Indonesia,” tutur Dahlan. (ren)

August 1, 2013

Legislator: Alutsista TNI Ketinggalan Zaman

Wednesday, July 31, 2013


 

 

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kanan) dan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moeldoko berjabat tangan usai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Rabu (24/7). Kementerian perdagangan menggandeng TNI AD untuk pengamanan dan perlindungan konsumen di wilayah perbatasan Indonesia sehingga mampu memperlancar distribusi dan suplai kebutuhan konsumen. (Foto: ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan/ss/PD/13)

30 Juli 2013, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengatakan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI sudah out of date atau ketinggalan zaman dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

“Alutsista TNI sudah bisa dikatakan dan dinilai out of date, ketinggalan dibanding dengan negara lain seperti Singapura. Alutsista TNI sudah tak layak digunakan,” kata Priyo di Jakarta, Selasa.

Dikatakan Priyo, postur TNI yang ada sekarang ini terlalu gemuk dan perlu perampingan.

“Perlu dirampingkan jumlah tentara seraya memperbaiki alutsista dengan peningkatan teknologi alutsista TNI,” kata dia.

Terkait rencana tersebut disampaikan kepada calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko. Ternyata, Moeldoko mempunyai pandangan yang sama, “Saya bicarakan dengan Pak Moeldoko dan dia menyambut baik, Bahkan Pak Moeldoko mempunyai mimpi untuk membangun tentara yang kuat dengan teknologi canggih,” kata Priyo.

Soal pencalonan Moeldoko sebagai calon Panglima TNI oleh Presiden SBY, Priyo menilai, pengajuan tersebut sangat tepat.

“Jenderal Moeldoko, tidak pernah mengomentari politik. Dia adalah figur tentara profesional. Dia bukan jenderal yang suka berpolitik. Saya kira, perjalanan Moeldoko di DPR RI akan berjalan mulus dan tak ada hiruk pikuk,” ungkap Priyo.

Pimpinan DPR sendiri telah menerima surat dari Presiden SBY yang mengusulkan calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono tanggal 23 Juli 2013.

Sumber: ANTARA News

 
Posted by at 7/31/20
July 25, 2013

KASAD: Saya Libas Oknum TNI-AD yang Terlibat Penyelundupan

Pak Jendral harus belajar dari sejarah; di organisasi anda  menyelundupkan barang sudah menjadi tradisi rupanya. Mulai dari si   Jendral Besar Soeharto. Soeharto pernah hampir dipecat oleh AH Nasution dan Jendrah A.Yani. Tapi entah oleh jendral Gatot Subroto dia diselamatkan..
Rabu, 24 Juli 2013 15:20 WIB
  

Eben Ezer Siadari
Kasad Jend TNI Moeldoko(Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Kasad Jend TNI Moeldoko(Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Ia akan menggerakkan semua kekuatan yang ada di perbatasan.

JAKARTA, Jaringnews.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI, Moeldoko, mengatakan ia tidak akan memberikan ampun bagi oknum TNI AD yang kedapatan terlibat dalam kegiatan perdagangan ilegal, seperti penyelundupan di perbatasan.

“Kalau ada anggota kami yang terlibat pasti dengan tegas saya sikat. Apalagi  kita sudah tegas-tegas menandatangani MoU dengan Kemendag,  sebagai bagian dari pengawasan kita,” kata Moeldoko dalam jumpa pers bersama Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, di Mabes TNI AD, hari ini (24/7). Jumpa pers diadakan sehubungan dengan penandatanganan MoU kedua instansi tentang Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negaea Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan jumpa pers, wartawan menanyakan kepada KASAD apa yang akan dia lakukan dengan adanya sinyalemen aparat keamanan berada di belakang berbagai aktivitas perdagangan ilegal.

“Kalau ada prajurit yang ‘bermain-main  akan saya libas. Dan teman-teman tolong berikan informasi kepada kami kalau ada,” kata Moeldoko.

Terkait dengan pengamanan perdagangan di perbatasan, Moeldoko mengatakan tidak secara khusus menyiapkan satuan tertentu. Menurut dia, ia akan menggerakkan semua kekuatan yang ada di perbatasan.

“Kami tidak menyiapkan yang khusus, melainkan kita menggelar semua kekuatan yang ada. Di samping itu kita memiliki secara terstruktur satuan kewilayahan. Jadi disamping bidang yang mereka tekuni sekarang, mereka akan ada tugas-tugas khusus,” tutur dia.

(Ben / Deb)

+++++++++

Rabu, 24 Juli 2013 15:16 WIB
  

Kemendag Rangkul TNI-AD Pantau Tempat-tempat Penimbunan Barang

Eben Ezer Siadari
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Penimbunan barang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi dan pasok kebutuhan masyarakat konsumen.

JAKARTA, Jaringnews.com - Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) TNI, Jenderal TNI, Moeldoko, hari ini  (24/7) menandatangani nota kesepahaman kedua instansi  tentang Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan RI.

Penandatanganan itu berlangsung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, dihadiri sejumlah pejabat Kemendag dan perwira TNI AD.

Dalam penjelasannya, Gita Wirjawan menegaskan pengamanan kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan perlu ditingkatkan. Pengawasannya perlu terus-menerus agar pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Secara geografis Indonesia berada diantar negara-negara dunia, diantara persilangan jalur perdagangan dunia. Hal ini diperkirakan dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang menimbulkan kerugian konsumen terutama di daerah-daerah perbatasan,” kata Gita.

Salah satu potensi permasalahan itu, menurut dia, adalah masuknya produk luar negeri yang tidak sesuai standar keamanan, keselamatan dan kesehatan dan lingkungan.

“Sudah banyak produk-produk luar negeri yang masuk melalui perbatasan secara ilegal. Baju bekas, buah yang dilapisi formalin, sayur-sayuran berpestisida, ini perlu koordinasi kementerian dan berbagai instansi terkait. Kami bangga ada kerjasama ini,” lanjut Gita.

Di bagian lain, Gita Wirjawan juga menambahkan bahwa melalui Nota Kesepahaman dengan TNI AD, akan dilakukan pendataan terhadap tempat-tempat tertentu yang berpotensi digunakan untuk menimbun barang. Ini perlu dilakukan, karena menurut dia, penimbunan barang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi dan pasok kebutuhan masyarakat konsumen.

Gita menambahkan, penandatanganan Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pelaksana. Tim ini nantinya akan bekerja berdasarkan pedoman kerja pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan NKRI.

(Ben / Deb)

July 23, 2013

Dilema Modernisasi Alutsista TNI Beli Bekas atau Baru

Mungkin Dilema antara beli bekas atau baru dapat diatasi jika pemerintah secara serius membangun industri maintenance atau industri perawatan pesawat/ senjata. Contohlah Singapur, negara kota ini memiliki industri militer dan juga perawatan yang sangat mumpuni. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki modal ( punya PT GMF dan PT DI) hanya perlu didukung lagi secara serius..

Tuesday, July 23, 2013

Menhan Purnomo Yusgiantoro (kedua kiri) didampingi Wamenhan Syafrie Syamsudin (tengah), Sekjen Kemhan Letjen TNI Budiman (kedua kanan), Kabaranahan Kemenhan Laksda TNI Rachmad Lubis (kanan) berbincang dengan Kepala Quantas Aviation Services Glen Brown (kiri) seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Australia terkait hibah empat pesawat angkut jenis Hercules di Jakarta, Jumat (19/7). (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/ed/Spt/13)

23 Juli 2013, Jakarta: Di tengah semangat pemerintah Indonesia melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, rencana mendatangkan senjata bekas pakai dari luar negeri kembali memantik debat.

Dalam rancangan Kementrian Pertahanan hingga 2014, mulanya akan datang enam pesawat jet F16 asal AS. Tetapi saat negosiasi berjalan, rencana berubah.

“(Anggaran) yang tadinya kita pakai untuk membeli enam pesawat F16, sekarang kita pakai meng-upgrade yang 24, ini belum tapi sekarang kita di-offer 10 lagi ,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Pilihan mendatangkan pesawat bekas pakai menurut Menhan tak berisiko sebesar klaim pengkritik kebijakan ini.

“Kalau pesawat itu dia tidak brand new pun kalau dia sudah di-upgrade engine-nya ya bagus, avionic dan airframe bagus, itu sudah cukup,” tegas Purnomo.

Bagaimanapun para pengkritik beralasan rekondisi belum tentu mengatrol kemampuan pesawat seperti kualitas baru.

Selain itu usia pesawat bekas pakai yang sudah uzur justru merugikan TNI karena ongkos pemeliharaan yang lebih besar.

“Pemeliharaan dan rekondisinya kan besar juga biayanya. Bukan canggih dipakai, nanti malah membebani,” kata TB Hasanuddin, anggota Komisi Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan.

Hasanuddin mencontohkan dalam kasus rencana pembelian pesawat F16 itu, anggaran justru melampaui pagu karena tiba-tiba banting setir pada pesawat bekas.

“Anggarannya untuk 6 pesawat kan US$600 juta, sekarang rekondisi untuk 24 pesawat malah jadi $700 juta,” kritik Hasanuddin.

Tetapi saat diwawancarai BBC Indonesia, juru bicara Kementrian Pertahanan Klik menyatakan biaya upgrade hanya mencapai US$460 juta.

Pilihan hibah

TNI sendiri juga beberapa kali dikabarkan menolak keputusan membeli alat perang bekas pakai negara lain.

“Mabes TNI dan Dephan sekarang saya kira sudah profesional, kalau tidak cocok ya ditolak,” kata Djoko Susilo, mantan anggota Komisi Pertahanan DPR yang kini menjadi Duta Besar untuk Swiss.

Saat duduk di parlemen antara 2004-2009, Djoko mengatakan praktik beli alutsista bekas pakai juga terjadi beberapa kali dengan alasan mengirit anggaran.

Tahun 2008 menurut Djoko ada tawaran menggiurkan dari Jerman Timur: pesawat heli BO-108 hanya dilego dengan harga US$70 ribu.

“Usut punya usut ternyata umurnya sudah 25 tahunan dengan ongkos rekondisinya sampai US$2 juta,” kata Djoko sambil tertawa.

Tahun ini tawaran satu skuadron pesawat murah bekas pakai asal Korea Selatan, jenis F5, juga ditolak TNI AU.

Meski juga memiliki F5 sejenis, Kepala Staf TNI AU, Marsekal Putu Dunia, mengatakan variannya tak seragam dengan versi Korea.

“Sebagusnya kita tidak terima, tapi terserah. Karena berbeda dengan pesawat (F5) yang kita miliki, kita sudah modifikasi banyak. Dia masih yang lama,” tegas Putu.

Putu mengatakan penolakan bukan karena skema pembeliannya, hibah atau bukan, tetapi perbedaan tipe pesawat dianggap akan memboroskan anggaran.

Meski demikian dengan alasan keterbatasan anggaran, skema hibah nampaknya masih akan jadi pilihan penting TNI.

Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.

Pesawat uzur

Pesawat CN 295 saat tiba di Lanud Wiriadinata, Cibeureum, Tasikmalaya, Jabar, Selasa (11/6). Pesawat CN 295 merupakan pesawat angkut taktis menengah hasil kerjasama Airbus Military Spayol dan PT Dirgantara Indonesia. Kedatangan pesawat pertama di Lanud Wiriadinata tersebut sebagai uji coba ladasan pendek. (Foto: FOTO ANTARA/Adeng Bustomi/ed/mes/13)

Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.

“Tadinya kita cukup punya CN295, yang bekerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sudah sangat memprihatinkan saat ini.

Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.

Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.

“Seperti hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia,” kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.

Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.

Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.

Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.

“Tadinya kita cukup punya CN295, yang kita kerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sangat memprihatinkan saat ini karena minim dan uzur.

Beberapa kali Klik kecelakaan pesawat milik TNI disebut-sebut akibat peralatan yang sudah terlalu tua.

Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.

Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.

“Seperti Hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia,” kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.

Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.

Peluang makelar

Yang juga kerap dipersoalkan dalam belanja alutsista bekas pakai menurut Djoko Susilo adalah lebih terbukanya peluang ketidakberesan.

“Transaksi senjata baru yang dalam kontrak disebut brand new saja dulu kita sering diakali, apalagi bekas. Lebih sulit mengeceknya, kelaikan dan kualitasnya,” kata mantan pengurus PAN ini.

Senjata-senjata ini ditawarkan agen, atau lebih sering disebut makelar senjata swasta, yang menurut Djoko bukan berasal dari internal TNI maupun Kementrian, tetapi punya hubungan dekat dengan dua lembaga itu.

“Misalnya mungkin saudaranya Menteri atau Dirjen atau kalangan politik gitu lah.”

Praktek para makelar ini menurut Djoko beberapa kali terjadi sampai dengan tahun 2008.

DPR juga sempat dituding jadi sarang calo alutsista di tengah pembahasan anggaran pertahanan tahun 2007, karena masuknya beberapa item senjata yang sebelumnya tak direncanakan.

Komisi I DPR waktu itu menuding Menhan Juwono Sudarsono menebar fitnah tanpa bukti.

Adalah Juwono juga yang kemudian menetapkan pakta integritas dan menyusun Buku Putih Pertahanan 2008, sebagai acuan pengadaan alutsista hingga 2024 agar tidak muncul pembelian senjata di luar rencana.

“Saya kira Dephan sudah jauh lebih baik setelah itu,” kata Djoko yang sempat menyebut Juwono ‘kurang ajar’ akibat kontroversi itu.

Tetapi boleh jadi sepak terjang makelar senjata belum benar-benar berakhir.

Saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan Februari lalu, Presiden Yudhoyono tiba-tiba menyebut soal kebiasaan penggelembungan anggaran dan ‘kongkalikong’ pengadaan alutsista.

Tiga bulan kemudian -saat menerima KASAD baru pengganti Jendral Pramono Edhie Wibowo, Presiden berpesan agar Jendral Moeldoko membereskan urusan kongkalikong itu.

“Langkah-langkah dalam penertiban pengadaan alutsista dan keuangannya harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, sehinggga tidak ada kesan penggunaan anggara yang kurang tepat,” kata Pramono menirukan pesan SBY. (Dewi Safitri/Produser BBC Indonesia)

Sumber: BBC Indonesia

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 84 other followers