Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

May 1, 2013

PAL Targetkan Pendapatan Rp600 Miliar Dari Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal

 

 
30 April 2013

Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP) 2013 mengamanatkan perusahaan untuk merealisasikan target sebesar 1,7 triliun. (photo : TNI)

SURABAYA – PT PAL Indonesia (Persero) tahun ini menargetkan pendapatan dari divisi pemeliharaan dan perbaikan kapal senilai Rp600 miliar, menyusul besarnya potensi jasa tersebut guna melayani perusahaan pelayaran di dalam negeri.

Direktur Utama PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin mengatakan jasa pemeliharaan dan perbaikan (harkan) kapal tahun ini dijadikan salah satu andalan guna mendukung total pendapatan BUMN tersebut yang diproyeksikan mencapai Rp1,7 triliun.

Menurut dia, potensi bisnis jasa tersebut cukup besar, karena di  jalur transportasi laut di dalam negeri terdapat kapal barang maupun penumpang sekitar 8.000 unit.

Kondisi tersebut terkait dikeluarkannya kebijakan asas cabotage oleh pemerintah, dimana seluruh komoditas domestik atau angkutan melalui laut Indonesia harus dimuat kapal nasional (bukan kapal asing) yang dilaksanakan mulai 2008.

“Jasa harkan kapal mengalami ‘booming’, dan kami memiliki fasilitas dok yang ideal guna menggenjot bisnis jasa tersebut. Ditargetkan divisi harkan ini bisa menyumbangkan pendapatan Rp600 miliar,” ujarnya kepada Bisnis di sela-sela pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) PT PAL Indonesia ke-33, Minggu (28/4/2013).

Firmansyah menambahkan pihaknya telah menyusun jadual perbaikan kapal hingga setahun mendatang, seiring besarnya potensi jasa tersebut. Langkah tersebut diimplementasikan dengan kegiatan perbaikan menggunakan efisiensi waktu.

“Kami mengatur jangka perbaikan kapal di dok paling lama 12 hari, kemudian perbaikan dilanjutkan di air (kapal diturunkan dari dok). Pola begini dapat mengoptimalkan fasilitas dok guna meraup pendapatan lebih banyak,” tuturnya.

Fasilitas dok di divisi harkan PAL disebutkan mampu mengerjakan dua unit kapal sekaligus, sehingga fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan untuk perbaikan empat unit kapal per bulan.
Menurut Firmansyah, kapal milik perusahaan pelayaran dalam negeri yang banyak dilakukan perbaikan umumnya berbobot 6.000 – 17.500 dead weight ton (DWT).

(Bisnis Jatim)

April 29, 2013

Pemerintah Kirim Tim Khusus untuk Pembelian Apache

 

 Daripada dihambur buat beli heli Apache kenapa tidak uangnya dipakai untuk mengembangkan heli yang sudah dirakit oleh PT DI ???
 
 
27 April 2013

Helikopter AH-64D menembakkan flare untuk mengecoh rudal lawan (photo : Neil Jones)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Rencana pembelian helikopter (heli) serbu Apache bakal terealisasi. Sebab, dalam waktu dekat tim khusus Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI AD sudah akan melihat beberapa varian heli ini.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jendral TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan, rencana penguatan sistem persenjataan TNI dengan pembelian heli Apache ini tetap ditindaklanjuti pemerintah.

Sekarang prosesnya ada di Kemenhan, tetapi dalam waktu dekat ada tim khusus yang akan berangkat ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Dari TNI AD tim khusus ini akan dipimpin Wakasad dan dari Kemenhan akan dipimpin Sekjen Kemenhan.

Tim khusus TNI AD dan Kemenhan ini, ia menjelaskan, akan melihat langsung beberapa pilihan sebagai pembanding untuk heli-heli yang akan datang. Menurut KSAD, ada banyak pilihan heli yang akan dilihat.

Bell AH-1Z Zulu berpeluang menggantikan Apache jika anggaran tidak mencukupi (photo : Diablo Azul)

“Misalnya ada tipe Zulu yang merupakan Super Cobra spesifikasi serang/ serbu yang bisa menjadi pembanding,” ujar Pramono, usai memberi pengarahan kepada pasukan latihan gabungan (latgab) TNI dan Satgas TNI untuk misi perdamaian Darfur, Sudan (UNAMID), di Lanumad Ahmad Yani, Semarang, Sabtu (27/4). 

Selanjutnya, masih menurut KSAD, juga heli jenis Bell 412 yang akan dilengkapi dengan roket dan tentunya Blackhawk. “Yang jelas kalau Apache sudah akan dilihat bulan depan. Namun kalau Blackhawk masih kita koordinasikan,” katanya menambahkan.

Sementara terkait dengan latihan gabungan (latgab) Matra TNI yang akan dilaksanakan pada Mei mendatang, Pramono mengakui, TNI AD akan mengerahkan Satuan Helikopter terbesar.

Latgab akan diawali dengan latihan parsiil (pralatgab), mulai 1 hingga 4 Mei mendatang di Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Satuan helikopter TNI AD, ini nantinya akan menjadi satuan untuk mendukung serangan udara satuan darat dalam gerak di lapangan.

Selain itu juga untuk mendukung mobilitas dan pemindahan pasukan secara cepat. Sedikitnya 10 helikopter jenis Bel 412, MI 17, MI 35 untuk bantuan serangan dari udara. Meski mengerahkan armada heli terbesar, latihan ini tidak terkait dengan adanya ancaman terhadap keutuhan NKRI.

Tetapi latgab ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pasukan TNI. “Ini merupakan wujud kesiapan prajurit TNI dan kelanjutan dari latihan- latihan sebelumnya,” kata Pramono menjelaskan.

(Republika)

April 26, 2013

PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI

24 APRIL 2013


 

 
24 April 2013

Pesawat CN-235 Patmar untuk TNI AL (photo : Fahriza Alif)

Bandung – PT Dirgantara Indonesia (DI) menyelesaikan produksi belasan pesawat dan helikopter pesanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk kebutuhan alutsista tiga satuan TNI. Jumlah transportasi udara yang diracik PT DI terdiri dari 10 helikopter dan 7 pesawat.

Juru Bicara PT DI Sonny S Ibrahim mengatakan pesanan yang akan diserahkan pada 2013 ini masing-masing tiga unit pesawat CN 295 untuk TNI AU, tiga unit pesawat CN 235 PATMAR untuk TNI AL, satu unit pesawat jenis NC 212 untuk TNI AU, dan satu unit helikopter jenis Super Puma NAS 332 untuk TNI AU.

“Untuk 2013 sudah enam unit helikopter Bell 412 EP diserahkan kepada TNI AD. Satu lagi di tahun ini segera menyusul,” jelas Sonny kepada wartawan di kantor PT DI, Bandung, Rabu (24/4/2013).

Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD (photo : Detik)

Sonny menambahkan, alat transportasi udara itu diproduksi sejak 2011-2012. Ia menegaskan, seluruh pesawat dan helikoter tersebut dilengkapi intial spare part.

“Semua pesawat yang diserahkan Kemhan untuk TNI, PT DI menjamin kelaikan terbangnya sesuai dengan persyaratan pengguna dan regulasi pemerintah untuk pesawat militer. Intinya, PT DI siap mendukung alutsista dalam negeri,” tutur Sonny.

Pada 2014-2015, sambung Sonny, PT DI sudah siap menyelesaikan pesawat dan helikopter pesanan Kemhan.

Rencananya guna memenuhi kebutuhan TNI AU, 2014 diserahkan dua unit CN 295, dan dua unit pesawat sejenis diserahkan 2015. Di 2014 satu unit Super Puma NAS 332 diserahkan ke TNI AU. Sementara enam unit helikopter Cougar EC 725 dipesan TNI AU, PT DI akan menyerahkan dua unit pada 2014 dan empat unit pada 2015 mendatang.

(Detik)

April 24, 2013

Apakah Indonesia sudah tepat beli Sukhoi ?

Pilihan Indonesia membeli pesawat Sukhoi dari Rusia, walaupun masih dalam jumlah yang sangat sedikit (dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang sangat luas) ,ternyata sudah menimbulkan kekwatiran dari negara tetangga : Australia.

Menurut artikel di RBTH Asia (Reuters), pesawat buatan Sukhoi ini memiliki banyak keunggulan teknis dan  lebih memiliki efek deteren dibandingkan dengan pesawat buatan USA. Australia menurut rencanannya akan membeli beberapa lusin pesawat  tempur  siluman generasi ke 5 F35. Sekarang pihak AUS mulai meragukan  kemampuan pesawat yang akan mereka beli, karena dari beberapa aspek teknis pesawat buatan  Sukhoi ini jauh lebih unggul.  Yang paling mengejutkan dari artikel ini adalah pihak AUS juga mulai tertarik untuk memproduksi bersama si Sukhoi. Pesawat Sukhoi ini  selain sangat canggih dari sisi teknologi, memiliki aspek sangat revolusioner dalam proses manufaktur pesawat, mereka menerapkan konsep “open source ” . Luar biasa..

Semoga pihak Indonesia dapat banyak belajar dari pihak Sukhoi dan bisa berpartisipasi dalam jaringan ” open source” proses produksi pesawat.   Jika memang hal ini tercapai, sementara bisa dikatakan bahwa pembelian pesawat Sukhoi sudah sangat tepat. Aspek yang perlu dijaga adalah soal transaksi pembeliannya, jangan melibatkan para calo”. Langsung saja G to G.

 

Why Australia should scratch the F-35 and fly Sukhois

April 8, 2013 Rakesh Krishnan Simha, special to RBTH Asia
The F-35 Lighting was the first choice of the Australian air force. But several thunderbolts have struck the stealth aircraft, including the arrival of new generation Sukhois that are skewing the odds against the Australians.
Why Australia should scratch the F-35 and fly Sukhois

Russian pilot: “No F-35 can ever out-fly Sukhoi in knife fight.” Source: Sukhoi.org

Sometime by the middle of this year, Australia will have to make a stark choice. Its defences vulnerable and budget in tatters, the country will announce whether it will buy another squadron of 24 F-18 Super Hornets, or that Australia will stick with the original plan to buy 100 units of the F-35 Lightning – America’s joint strike fighter.

Trouble is neither option adds to the country’s security.

The reason, according to the Business Spectator is: “Indonesia plans to buy an incredible 180 of the Russian/Indian Sukhoi fighters, almost certainly including the PAK-FA T-50 and Su-35S. So the question is not whether the JSF is better than the outdated Hornet, but whether it is better than Indonesia’s Sukhoi T-50 PAK-FA T-50 and Su-35S.”

Like much of what comes spinning out of the Australian media, the article is alarmist. But it offers a sound suggestion – instead of seeking advice from Australian and American military officials, who have staked their careers on the F-35, the defence ministry must get an informed and unbiased opinion from outside. As things stand now, Australia “will soon discover that the latest defence slogan – ‘first look, first shoot, first kill’ – works against the outmoded Hornet but not against the Sukhoi. The Sukhoi is just too good”.

The article adds: “For example, the JSF can operate effectively only to a maximum of around 40,000 feet (it can fly higher but loses operational impact at higher levels). By contrast the Sukhois can operate at full capacity at much higher levels and with that advantage they have systems and weapons that could blast an Australian JSF and its pilot out of the sky before they had a chance to ‘first look, first shoot, first kill’. No dogfight required.”

The Business Spectator offers a way out of this “heads we lose, tails we lose” dilemma. It suggests Australia either acquire the F-22 or its technology. The prescription is pretty close to what much of the Australian media and defence experts have been peddling. The only problem is they are peddling snake oil. Even if it were possible to borrow technology from the F-22 (made by a different company) and graft it on to the F-35, American law prevents the export of F-22 and its technology.

A re-look at Sukhoi

So what is Australia to do? According to the independent think tank New Australia, it should consider not just the Sukhoi Flanker but in future the PAK-FA. “We recommend that Australia enter an arrangement with Sukhoi similar to HAL in India to build either the Sukhoi Su-35S Flanker or Su-32 Fullback aircraft under licence in Australia. The current preference is Su-35S,” says New Australia.

“Sukhoi licenses the manufacture of Sukhoi planes and parts in several countries including India and China. Australia could buy the entire Sukhoi aircraft and build the avionics, consumables and weaponry locally. Many companies in Russia, Asia, Israel and Europe manufacture Sukhoi components. Sukhoi is ‘open source’.”

New Australia cites a study by Air Power Australia: “In strategic terms the Su-35S is a game changer, as it robustly outclasses all competing Western fighter aircraft other than the F-22A Raptor. Deployed in significant numbers it is capable of changing the balance of power in any region where this occurs. This reality does not appear to be widely understood in most Western air forces, or Department of Defence bureaucracies.”

Deal breaker or clincher

Australia is troubled mainly by Indonesia’s rise as a regional power, but in many circles India is also seen as a threat. This is perhaps because the antipodeans – who are sometimes more English than the queen – see India as the villain that brought down the British Empire.

In 1986, Australia made a lot of noises when India acquired its second aircraft carrier, the Virat. Again in 1998 when India tested five nuclear bombs, it withdrew its ambassador and in a fit of pique, pulled out an Indian military officer midway through his class in an Australian exchange programme.

While a string of former Australian prime ministers, led by Kevin Rudd, have taken a strong anti-India stance, there is another lobby led by the current premier Julia Gillard, who has tried to make amends.

In this backdrop, any decision on buying Russian jets will be influenced by which lobby carries the day. If India is seen as an ally, then the Australian military might look at the T-50. But if India is bracketed as a threat, that together with Indonesia’s purchases, it will see pave the way for the F-35. However, such a decision will send Australian’s defences and national budget into a tailspin.

Ballooning costs

Costs are clearly a concern as the F-35 is a programme that has run out of control. It is quite shockingly an aircraft that is more expensive than Australia. Yes, the programme will eventually tip over the $1.385 trillion mark, which is more than the Australian economy.

From Canberra’s point of view, each of these aircraft could end up costing US$238 million each, which is more than the price tag of US$60 million per plane when it first committed itself to the programme. Also, because the F-35 represents the latest in American defence tech, many of its parts will be off limits to Australians and will have to be flown to US bases or serviced by Americans flown in especially for the task. This will not only add to costs, it will increase down time.

Buying Sukhoi aircraft would, therefore, be a mission of mercy. New Australia says instead of buying 100 F-35s, Australia could get the job done with just 70 Sukhoi Super Flankers. And at just US$66 million per plane, it would prevent Australia’s over-stretched defence budget from snapping altogether.

Australia and Russia – Similar requirements

Russian aircraft are designed to overcome a uniquely Russian problem – covering its vast air space with limited aircraft. The Australian landmass is 4,000 km wide, and the F-35 just doesn’t have the legs to cover that distance. The Su-35 has an effective range of about 4,000 km compared with about 2,200 for the JSF. This means the JSF would require air-tanker support to operate both within and outside Australia’s boundaries.

Speed – Bullet train vs slowcoach

The Su-35 is a Mach 2.4 (nearly two and half times the speed of sound) aircraft while the F-35 is limited to Mach 1.6. According to Victor M. Chepkin, the first deputy general director of NPO Saturn, the new AL-41F engines will allow Russian jets to supercruise – fly at supersonic speed for long distances. By not having to switch their afterburners on, aircraft are able to save a lot of fuel. Translation – non-supercruising fighters such as the F-35 and F-18s will be at a huge disadvantage against the Sukhois.

Stealth – Holes in the cloak

So obsessed were the aircraft’s designers with stealth that they ignored or sacrificed fighter basics such as range, payload and speed. The logic there was that stealth alone would be enough to keep the JSF ahead of the pack. However, even as the Americans were perfecting stealth tech, the Russians were developing new combat techniques against it. They are now experimenting with new radar that can pick out stealth planes.

Colonel of Aviation Grigoriy “Grisha” Medved, a former Russian fighter pilot, says the worst part of the F-35 is a very hot engine – 160 Celsius hotter than standard combat jet engine exhaust. “It makes a very bright star in the sky and a long jet plume,” he says in a study for Air Power Australia.

Russia has adapted technology developed for detecting ICBM launches, to air combat fighters, says Medved. This technology enables Russian fighter pilots to see a standard fighter at about 50 km; by 2017 it will allow them to see stealth fighters at about 150 km. Because such radars are passive, the enemy will have no idea they are being watched.

In a dogfight, Medved notes that an Su-35 can salvo a pair of missiles. The first, an active-radar-homing one, will force the F-35 pilot to take evasive action, exposing his beam-on radar cross section and exhausts to another (heat-seeking) shot.

Plus, with its large internal fuel load, the Su-35 can perform multiple attacks, launching missiles, turning hard to evade and then re-engaging. That is, play “cat and mouse” with the Aussies. The Sukhoi’s much better inventory of BVR (beyond visual range) missiles can then finish the job. As Medved says, “Run in for the kill with R-73 or guns. No (F-35) can ever out-fly a Sukhoi in a knife fight.”

And, the colonel adds, with the PAK-FA coming, the F-35 “best stay home unless escorted by a bigger brother.”

Whether a bigger brother can accompany the F-35 is doubtful. “The cancellation of the F-22 will make Sukhoi aircraft the most capable production fighter planes available,” says New Australia. “It also marks a historic shift in air-power from the United States to Russia and the countries that use Russian defence technology.”

If you are in the Australian air force, you are on your own, mate.

April 23, 2013

Pindad Siap Luncurkan Tank Pertama Buatan RI

22 APRIL 2013


 

 
22 April 2013

Tank medium rancangan Pindad : mengadopsi kemampuan Leopard (image : istimewa)

Bandung – PT Pindad (Persero) akan meluncurkan kendaraan tempur roda rantai atau tank. Tank yang rencananya akan dirilis merupakan tank tempur tipe ringan atau light dan medium versi Indonesia. 

Hal disampaikan Kepala Departemen Produksi II (Divisi Kendaraan Khusus), Hery Mochtady kepada detikFinance di Kantor Pusat Pindad, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/4/2013).

“Kalau light tank kita sudah punya prototype awal. Kalau medium kita masih tahapan konsep desain atau mematangkan desainnya seperti apa sih,” tutur Hery.

Untuk konsep tank versi light, Pindad mengadopsi tenologi dan desain tank jenis Scorpion buatan Inggris. Nantinya, tank ini, akan dikendalikan oleh tiga orang yakni bertindak sebagai commander, gunner dan driver.

“Kalau light tank itu skala Scorpion, kalau medium itu skala dengan Marder. Ke sana kita akan kembangkan. Kalau kelas heavy seperti Leopard sepertinya kita belum. Itu terlalu berat. Kita lebih cocok di medium tapi persenjentaan kita bisa pakai misil anti tank atau pakai 105 kaliber besar,” tambahnya.

Meskipun akan mengembangkan 2 tipe tank yakni tipe light dan medium. Kemampuan senjata, tetap bisa ditingkatkan atau mengadopsi kemampuan heavy tank seperti Leopard.

“Teknologi sudah berkembang, tank medium pun mampu membawa senjata dengan kaliber besar,” sebutnya.

Untuk komponen, Hery mengakui, pihaknya di Pindad tetap memprioritaskan komponen lokal. Namun, saat komponen tersebut tidak dijual atau dikembangkan di dalam negeri, pihaknya baru membeli dari luar negeri.

“Tapi secara realistis, kita masih terbatas untuk power pack, engine, transmisi, dan cooling. Kita belum ada yang supply. Kalau senjata kaliber besar, kita masih impor karena di dalam negeri belum ada. Tapi kita usahakan, setiap kegiatan development setiap. Kalau terpaksa dengan luar negeri, kita harus ada TOT (transfer of technology), apa yang bisa kita ambil dari sana. Minimal kita tahu, konsep desain dan kalkulisinya seperti apa,” tegasnya.

(Detik)

April 23, 2013

CN 295 TNI AU Tanpa Suku Cadang

Jendral, ini pesawat terbang bukan BEMO ! Gila bener angkatan bersenjata republik tercinta, bisa nya memiliki alutsista tanpa dibekali suku cadang. Tidak heran banyak kesatuan tentara punya senapan mesin tapi kurang peluru dan suku cadang, gaya Mataraman senjata lebih sering digunakan sebagai SIMBOL . (simbol untuk menakuti rakyat )  

 

Sunday, April 21, 2013

 

 

(Foto: Airbus Military)

20 April 2013, Jakarta: Suku cadang pesawat CN 295 akan diserahkan PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2013 ke TNI AU. Saat ini, dua pesawat CN 295 yang diserahterimakan awal tahun 2012 lalu terbang tanpa suku cadang.

“Tahun ini, PT DI akan kirim suku cadangnya,” kata Kepala Humas PT Dirgantara Indonesia (DI), Sonny S Ibrahim, Sabtu (20/4/2013).

Pengadaan CN 295 adalah salah satu program andalan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Namun, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Sisriadi mengakui, pembayaran hingga kini belum dilakukan. “Soalnya kontraknya belum selesai. Tahun ini pembayaran akan kami lakukan,” kata Sisriadi.

Ketiadaan suku cadang ini membuat pilot-pilot TNI AU harus menerbangkan pesawat dalam kondisi tanpa suku cadang. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Azman Yunus, mengatakan, saat ini, hanya satu pesawat yang beroperasi sementara yang satu dalam perawatan. Namun, menurut Sonny, pesawat sudah diserahterimakan dan itu berarti pesawat sudah memenuhi berbagai persyaratan administrasi, fungsi, dan memenuhi regulasi terbang militer Indonesia.

Pesawat sudah diterbangkan ke Langkawi Malaysia pada bulan Maret 2013 lalu untuk ikut static show di acara LIMA 2013. Saat ini pesawat sedang disiapkan untuk terbang road show ke negara-negara Asean pada bulan depan. “Saya tegaskan, pesawat-pesawat tersebut service-able,” kata Sonny.

Sonny juga menyatakan, seperti sebelumnya PT DI akan tetap berkomitmen mengirimkan pesawat CN 295 sesuai jadwal. Tahun 2013 ini direncanakan ada 3 atau 4 unit CN 295 yang akan dikirimkan. PT DI juga berterima kasih pada Kementerian Pertahanan yang akan mengajak CN 295 dalam road show ke beberapa negara ASEAN pada awal bulan Mei mendatang.

Sumber: TEMPO

 

 

Selasa,
23 April 2013
 

PEMBELIAN PESAWAT CN-295

Kementerian Pertahanan Bayar Tahun Ini

 

Jakarta, Kompas – PT Dirgantara Indonesia menjamin pengiriman suku cadang dua pesawat CN-295 yang kini dioperasikan TNI AU tanpa suku cadang. Sementara Kementerian Pertahanan menjamin akan membayar PT Dirgantara Indonesia pada tahun ini.

”Initial sparepart sudah ada di Halim atau di Bandung, kemarin ada salah komunikasi dengan TNI AU,” kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso, Minggu (21/4), lewat pesan singkatnya dari Marseille, Perancis. Budi membantah kalau pesawat tersebut tidak ada suku cadangnya. Suku cadang akan segera dikirimkan.

Dalam pemberitaan Sabtu, disebutkan, dua pesawat CN-295 yang dioperasikan TNI AU terbang tanpa suku cadang. Kedua pesawat itu diserahterimakan PT DI kepada TNI AU pada Oktober 2012. Suku cadang itu belum dikirim PT DI karena PT DI belum menerima pembayaran dari Kemhan.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Sisriadi mengatakan, Kemhan belum membayar karena kontraknya memang belum selesai. ”Tahun 2013 akan segera dibayarkan,” katanya.

Menurut catatan Kompas, pengadaan CN-295 adalah program andalan Kemhan untuk peningkatan industri pertahanan dalam negeri. CN-295 merupakan produksi bersama PT DI dan Airbus Military. Total nilai pengadaan sembilan pesawat yang akan datang bertahap pada 2012-2014 adalah 325 juta dollar AS. Dana itu dari APBN 2012 menggunakan kredit ekspor.

Menanggapi pernyataan Dirut PT DI tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Azman Yunus mengatakan, TNI AU menyambut baik hal ini. Selama ini hanya satu pesawat CN-295 yang dioperasikan, yang satu lagi dalam perawatan rutin.

Budi Santoso mengatakan, pesawat masih dalam garansi PT DI. Oleh karena itu, semua kerusakan akan diperbaiki. Pesawat ketiga yang rencananya diserahterimakan juga akan diberikan suku cadang yang menyertai.

Menurut Azman, TNI AU hanya bertugas membina persenjataan dan personel. Soal pengadaan tanggung jawab Kemhan.

CN-295 diterbangkan ke Langkawi, Malaysia, pada Maret 2013 untuk ikut static show di acara Langkawi International Maritime and Aerospace 2013. Saat ini pesawat disiapkan untuk terbang road show ke negara-negara Asean bulan depan. (EDN)

April 15, 2013

Korsel Masih Kaji Kelayakan Proyek KFX/IFX

Saturday, April 13, 2013


 

 

12 April 2013, Jakarta : Proyek prestisius-ambisius Korea Fighter Experiment/Indonesia Fighter Experiment ditunda pada tahap pertama. Hal itu dinyatakan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Young-sun, sebagai satu rancang bangun jangka panjang; sehingga kedua negara tidak perlu merasa tergesa-gesa.

Kim menyatakan hal itu di ruang kerjanya, di Jakarta, Jumat, atas kelangsungan proyek arsenal tempur taktis-strategis senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat itu.

“Proyek (KFX/IFX) ini tidak dihentikan. Ini proyek jangka panjang, sehingga tidak perlu tergesa-gesa. Kami masih mengkaji kelayakannya, selain itu juga ada upaya untuk mengadopsi teknologi-teknologi terbaru untuk diimplementasikan ke dalamnya,” ujar Kim.

Meski demikian, Kim mengaku sangat memahami ketergesaan yang mungkin muncul di Indonesia berkaitan dengan kepastian soal proyek KFX/IFX.

“Kami paham sepenuhnya betapa penting proyek IFX/KFX, namun untuk saat ini kami masih mengkaji kembali kelayakannya,” ujar dia.

Dari sisi Korea Selatan, inisiasi pengembangan KFX ini telah dilakukan sejak 2001 pada saat Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung, memimpin negara industri terkemuka Asia itu. Mereka sudah sangat paham bahwa proyek KFX ini layak dikerjakan sejak masa kepemimpinan presiden itu, alias 12 tahun lalu.

Menurut sumber, Korea Selatan pada 2010 menggandeng Indonesia mengembangkan KFX/IFX itu dengan pertimbangan Indonesia mitra tepat untuk itu. Saat itu, Korea Selatan menawarkan banyak hal, di antaranya transfer teknologi kelas tinggi pesawat tempur yang digadang-gadang sekelas dengan F-35 Lighting II buatan Amerika Serikat.

Indonesia belakangan banyak membeli arsenal militer dari Korea Selatan, dimulai dengan 12 unit KT-1B Wong Bee untuk TNI AU, perawatan total kapal selam kelas U-209 KRI Cakra/402 hingga pembelian lima unit lagi kapal selam serupa dengan dua di antaranya dibuat di Tanah Air.

Pula, tahap final pembelian FTA-50 Golden Eagle dari Korea Selatan untuk TNI AU telah dilakukan. TA-50 Golden Eagle ini menyisihkan pesaingnya, Yakovlev Yak-130 Mitten buatan Rusia dan Aermacchi M-346 dari Italia.

Korea Selatan sendiri, sejak lama mengincar F-22 Raptor buatan Lockheed, Amerika Serikat, untuk memperkuat angkatan udaranya mengingat negara itu masih dalam status perang dengan Korea Utara. Amerika Serikat tidak mengijinkan F-22 Raptor dibeli Korea Selatan, karena mereka “lebih menyukai” mengalihkan arsenal strategis itu kepada Jepang.

“Banyak aspek yang harus diperhatikan, maka dari itu ini menjadi sebuah proyek jangka panjang. Tentunya akan menyita banyak waktu, kita bisa menjalankannya pelan-pelan,” kata Kim menambahkan.

Sebelumnya, pada awal Maret, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Sisriadi juga telah memastikan proyek KFX/IFX tidak dihentikan melainkan ditunda selama 1,5 tahun (hingga September 2014) melalui surat resmi yang dikirim oleh pihak Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korsel.

Ia mengatakan, produksi bersama pesawat KFX/IFX yang telah disetujui pada 2011 telah berhasil menyelesaikan tahap pertama, yaitu Technology Development Phase (TD Phase) pada Desember 2012.

Dalam pelaksanaan TD Phase selama 20 bulan, Indonesia dan Korea Selatan telah membentuk Combine R&D Centre (CRDC) dan telah mengirim sebanyak 37 tenaga ahli Indonesia guna bersama kolega Korea Selatan-nya merancang-bangun pesawat KFX/IFX.

Namun, kata dia, di dalam perjalanan mengikuti perkembangan politik dan ekonomi, pemerintah Korea Selatan melalui surat resmi yang dikirim DAPA, berinisiatif menunda pelaksanaan produksi selama 1,5 tahun (hingga September 2014).

Penundaan ini disebabkan belum ada persetujuan Parlemen Korea Selatan untuk menyediakan anggaran yang diperlukan guna mendukung tahap EMD (Engineering and Manufacturing Development Phase) Program.

Sisriadi menjelaskan, ada tiga tahap proyek pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, tahap pertama, pengembangan teknis, diikuti rekayasa manufaktur dan ketiga, pembuatan prototipe.

“Tahap yang ditunda itu tahap kedua. Pada masa penundaan, pemerintah Korea Selatan akan melaksanakan studi kelayakan ekonomis terhadap program ini,” kata dia.

Sumber: ANTARA News

April 12, 2013

Pabrik Kapal Selam TNI AL Ditargetkan Terealisasi 2017

11 April 2013

Pabrik kapal selam modern ditargetkan dapat direalisasikan tahun 2016 atau 2017 (photo : aviasi)

Jakarta (Antara Kalbar) – Pembangunan pabrik modern untuk pembuatan kapal selam TNI Angkatan Laut di Indonesia ditargetkan dapat direalisasikan tahun 2016 atau 2017 karena kapal selam pertama yang dibuat oleh Korea Selatan baru selesai tahun 2014.

“Pembangunan pabrik semua tergantung komitmen pemerintah. Pemerintah mutlak menyokong pendanaannya. Tanpa itu saya kira sangat sulit pembangunan kapal selam bisa direalisasikan di Indonesia,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati di sela-sela seminar tentang “Teknologi Perkapalan sebagai Bagian dari Peradaban Maritim Indonesia”, di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Rabu.

Ia berharap sudah ada perencanaan dari sekarang agar pada waktunya nanti pengerjaan kapal selam ketiga itu lancar tanpa kendala.

“Keberadaan pabrik modern untuk membuat kapal selam menjadi kendala serius kita saat ini,” kata Untung.

Pembangunan pabrik modern ini, tambah dia, bukan persoalan sederhana karena selain membutuhkan banyak sumber daya manusia yang handal, pemerintah pun harus menyiapkan dana yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, ia berharap sumber daya manusia yang sudah dikirim ke Korea benar-benar menyerap ilmu secara komprehensif.

“Ketika secara keilmuan sudah memenuhi syarat, baru kemudian pemerintah mempersiapkan pabriknya,” katanya.

Indonesia sudah sepakat melakukan transfer teknologi kapal selam dengan Korea Selatan, dimana akan dibuat tiga unit kapal selam. Untuk kapal selam pertama, pihak Indonesia hanya memantau pengerjaannya di Korea Selatan.

Selanjutnya, kata dia, pada pembuatan kapal kedua, teknisi di Indonesia dilibatkan dalam membuat kapal selam. Namun, pembuatannya tetap dilakukan di Korea Selatan.

Sementara untuk kapal selam ketiga, Indonesia akan membuat sendiri kapal itu di galangan kapal PT PAL. “Pada tahap inilah Indonesia harus mempersiapkan peralatannya. Termasuk membuat pabrik baru untuk mendukung pembangunannya,” jelas Untung.

Ia juga memastikan Pangkalan Kapal Selam yang disiapkan di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, bisa diresmikan pada akhir tahun 2013 ini.

“Hingga kemarin (minggu lalu) saat Kepala Staf Angkatan Laut (Laksamana Marsetio) berkunjung ke sana, pangkalan sudah rampung lebih dari 90 persen. Diharapkan akhir tahun ini diresmikan,” katanya menjelaskan.

Pangkalan seluas 13 hektare inilah yang nantinya digunakan untuk menyimpan semua kapal selam yang dimiliki Indonesia, termasuk untuk menyimpan kapal selam baru yang saat ini dibuat di Korea Selatan.

(Antara)

April 11, 2013

Pabrik Kapal Selam Ditargetkan Direalisasikan Paling Lambat 2017

 

 

KRI Cakra salah satu dari dua kapal selam TNI AL.

10 April 2013, Jakarta: Pembangunan pabrik modern untuk pembuatan kapal selam TNI Angkatan Laut di Indonesia ditargetkan dapat direalisasikan tahun 2016 atau 2017. Sebab, kapal selam pertama yang dibuat oleh Korea Selatan baru selesai tahun 2014.

“Pembangunan pabrik semua tergantung komitmen pemerintah. Pemerintah mutlak menyokong pendanaannya. Tanpa itu saya kira sangat sulit pembangunan kapal selam bisa direalisasikan di Indonesia,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati di sela seminar tentang “Teknologi Perkapalan sebagai Bagian dari Peradaban Maritim Indonesia”, di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Rabu.

Ia berharap sudah ada perencanaan dari sekarang agar pada waktunya nanti pengerjaan kapal selam ketiga itu lancar tanpa kendala. “Keberadaan pabrik modern untuk membuat kapal selam menjadi kendala serius kita saat ini,” kata Untung.

Pembangunan pabrik modern ini, tambah dia, bukan persoalan sederhana karena selain membutuhkan banyak sumber daya manusia yang andal. Pemerintah pun harus menyiapkan dana yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, ia berharap sumber daya manusia yang sudah dikirim ke Korea benar-benar menyerap ilmu secara komprehensif.

“Ketika secara keilmuan sudah memenuhi syarat, baru kemudian pemerintah mempersiapkan pabriknya,” katanya.

Indonesia sudah sepakat melakukan transfer teknologi kapal selam dengan Korea Selatan, dimana akan dibuat tiga unit kapal selam. Untuk kapal selam pertama, pihak Indonesia hanya memantau pengerjaannya di Korea Selatan.

Selanjutnya, kata dia, pada pembuatan kapal kedua, teknisi di Indonesia dilibatkan dalam membuat kapal selam. Namun, pembuatannya tetap dilakukan di Korea Selatan.

Sementara untuk kapal selam ketiga, Indonesia akan membuat sendiri kapal itu di galangan kapal PT PAL. “Pada tahap inilah Indonesia harus mempersiapkan peralatannya. Termasuk membuat pabrik baru untuk mendukung pembangunannya,” jelas Untung.

Ia juga memastikan Pangkalan Kapal Selam yang disiapkan di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, bisa diresmikan pada akhir tahun 2013.

“Hingga kemarin (minggu lalu) saat Kepala Staf Angkatan Laut (Laksamana Marsetio) berkunjung ke sana, pangkalan sudah rampung lebih dari 90 persen. Diharapkan akhir tahun ini diresmikan,” katanya menjelaskan.

Pangkalan seluas 13 hektare inilah yang nantinya digunakan untuk menyimpan semua kapal selam yang dimiliki Indonesia, termasuk untuk menyimpan kapal selam baru yang saat ini dibuat di Korea Selatan.

Sumber: Koran Jakarta

April 9, 2013

TNI AU akan Membentuk Skadron C-130 di Makassar

 

 
08 April 2013

Skadron C-130 Hercules di Makassar akan diisi dengan 10 pesawat C-130H Hercules ex Australia (photo : Bill Campbell)

TNI AU Tambah 3 Skadron Udara

JAKARTA – TNI Angkatan Udara (AU) berencana untuk menambah tiga skadron udara, yakni skadron udara tempur, angkut, dan pesawat intai menyusul program pembelian 102 unit pesawat berbagai jenis.

“Saat ini tengah disiapkan skadron udara 16 di Pekanbaru (Riau), pembangunan skadron udara di Makassar, Sulawesi Selatan dan skadron udara Pontianak, Kalimantan Barat,” kata Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pembangunan skadron udara 16 nantinya akan dipakai sebagai home base pesawat tempur F-16, yang merupakan hibah dari Amerika Serikat. “Sekarang ini sudah mulai bangun shelter untuk pesawat. Tahun depan akan datang 8 unit (dari 24 unit),” katanya.

Pembangunan skadron udara untuk pesawat angkut di Makassar, Sulawesi Selatan, kemungkinan akan diisi oleh pesawat jenis Hercules C-130 pembelian teranyar dan hibah dari Australia yang totalnya sebanyak 10 unit.

Sementara skadron udara di Pontianak, Kalimantan Barat akan dijadikan markas dari pesawat tanpa awak (UAV). “Skadron UAV di Pontianak sudah disiapkan, tinggal menunggu pesawatnya saja. Mudah-mudahan segera datang,” kata Ida Bagus.

Ia mengatakan, penambahan jumlah skadron tersebut sangat dimungkinkan mengingat masih banyak pesawat pesanan yang belum tiba. TNI AU memprogramkan pembelian total 102 pesawat guna mencapai target kekuatan pokok minimal (MEF), antara lain, enam unit Sukhoi SU-30 MK2, 24 unit F-16, Super Tucano, Hercules C-130, Grob, T-50 Golen Eagle, C-295 dan beberapa jenis pesawat rotary wing (helikopter).

Penerbang perempuan

KSAU mengatakan, selain menambah skadron udara baru, TNI AU juga terus melakukan penambahan penerbang untuk mengawaki alat utama sistem senjata (alutsista) baru. “Kita butuh penerbang banyak, kita sudah membuat perencanaannya,” tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya membuka kesempatan bagi penerbang perempuan (wanita angkatan udara/wara), yang saat ini hanya ada dua penerbang Wara yang masih aktif terbang, yakni penerbang pesawat angkut dan helikopter.

Kesempatan wanita untuk menjadi penerbang TNI AU semakin terbuka karena mulai tahun 2013 ini TNI membuka kesempatan bagi wanita untuk masuk Akademi Angkatan Udara (AAU). Jumlah penerimaan karbol (sebutan taruna AAU) wanita sebanyak 12 orang. Pihaknya berharap bisa mendapatkan karbol wanita yang berkualitas.

Karbol wanita (taruni) nantinya mengikuti kurikulum yang sama dengan karbol pria.

“Kegiatannya sama, pelajarannya sama, latihan lapangan sama. Kita akan merekrut dari lulusan SMA Taruna Nusantara dan Krida Nusantara,” kata Gubernur AAU Marsekal Muda TNI Tabri Santoso. 

(Investor Daily)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers