Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

June 17, 2013

KERJA SAMA MILITER AS: TNI AL Penting di Kawasan

Senin,
17 Juni 2013

 

Jakarta, Kompas – Amerika Serikat memandang TNI Angkatan Laut merupakan rekan yang penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, AS mendukung TNI AL menjadi armada tingkat dunia.

Dukungan itu disampaikan Duta Besar AS Scot Marciel di sela-sela pesta koktail di atas kapal USS Blue Ridge, kapal komando Armada Ke-7 AS, akhir pekan lalu. Menurut Scot, kepentingan utama AS untuk kawasan Asia Pasifik adalah situasi stabil. Sebab, jalur laut di kawasan Asia Pasifik sangat penting untuk perdagangan. ”Total bulan ini saja ada lima kerja sama antara AS dan TNI,” kata Scot.

Di sisi lain, terjadi kemajuan pada armada laut sejumlah negara di kawasan seperti dilakukan China, India, Korea, serta Indonesia. AS melihatnya sebagai hal penting dan berguna untuk kerja sama. Ada banyak masalah di laut yang bisa ditangani bersama, seperti perompakan, migrasi ilegal, dan perdagangan ilegal.

Tidak heran angkatan laut setiap negara harus bekerja sama dan mengembangkan diri tidak dalam situasi kompetisi atau invasi. ”Menurut saya, tidak ada negara yang ingin perang sekarang,” katanya.

Ia mengapresiasi perkembangan persenjataan TNI AL. Hal yang wajar bagi sebuah negara untuk menjaga wilayahnya, terutama karena banyaknya pencurian ikan dan kejahatan lintas laut.

Terkait perbatasan di beberapa wilayah laut Asia Pasifik, Scot mengaku optimistis dengan kehadiran ASEAN yang bisa memberikan solusi. ”Adanya rencana untuk membuat code of conduct di wilayah laut itu kami juga harapkan bisa diadakan secepatnya. Sebab, ini bisa menjadi patokan bersama untuk menghilangkan salah paham,” katanya.

Dukungan untuk TNI AL juga disampaikan Panglima Armada Ke-7 Angkatan Laut AS Vice Admiral Scott H Swift. Ia bercerita, telah terjalin hubungan pribadi antara KSAL Laksamana TNI Marsetio dengan Chief of Naval Operation Admiral Jonathan Greenert. ”Mereka bertemu dalam Imdex di Singapura bulan Mei lalu,” kata Scott.

Menurut Scott, US Navy mendukung TNI AL yang bertujuan ingin menjadi angkatan laut kelas dunia. TNI AL dinilai memiliki peranan sangat penting dan strategis di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Marsetio, belakangan ini kehadiran TNI AL di berbagai wilayah dunia mendapat apresiasi. Ia mencontohkan, pada Jumat itu, tidak hanya ada kapal TNI AL yang sedang ikut misi PBB di Lebanon, tetapi ada juga yang sedang berlatih di Australia. ”Tadi juga saya sempat komunikasi dengan KSAL Inggris via telepon,” ujar Marsetio.

Ia mengatakan, kerja sama dengan AS tidak hanya sebatas latihan teknis militer, tetapi juga pendidikan untuk perwira TNI AL. Kerja sama itu telah meningkatkan kualitas dan profesionalisme para perwira itu. Berdasarkan data yang disampaikan Asisten Operasi KSAL Laksamana Muda Didit Herdiawan, selama tahun 2012, ada 78 kerja sama antara TNI AL dan AS. (EDN)

June 14, 2013

KSAD Wacanakan Peningkatan Persenjataan Kopassus

 

 
13 Juni 2013

Persenjataan Kopassus akan dilakukan pembenahan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit (photo : Viva)

Sindonews.com – Persenjataan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) akan dibenahi guna meningkatkan profesionalisme prajurit. Sebab, pengabdian Kopassus selama ini telah sampai kancah internasional.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, pihaknya sudah mendiskusikan mengenai kemungkinan dilakukannya pembenahan persenjataan khusus bagi Kopassus.

“Ada beberapa senjata yang akan dibenahi,” ucapnya usai menerima brevet kehormatan di Markas Kopassus (Makopassus), di Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (11/6/2013).

Untuk diketahui, selama ini Kopassus memang menggunakan berbagai jenis senjata khusus. Banyak dari senjata itu tidak dipakai oleh satuan lain di luar pasukan elit TNI.

Selain aspek alat utama sistem senjata (alutsista), KSAD juga menekankan pentingnya peningkatan jiwa profesionalisme para prajurit. Seluruh anggota Korps Baret Merah diminta untuk membangun korps agar semakin membanggakan.

“Sejarah yang pernah diukir dari waktu ke waktu Kopassus harus semakin profesional. Sebagai seorang prajurit, profesionalisme tetap harus dijunjung tinggi,” urainya.

Terkait senjata khusus, Agustus tahun lalu Kopassus juga menerima tambahan 315 senapan baru berupa senjata laras pendek HK MP5 buatan Heckler dan Koch (HK) Jerman. Ini melengkapi 104 senjata sejenis yang sebelumnya telah dimiliki. Penyerahan dilakukan oleh Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Senjata itu hasil pengadaan Kemhan 2010 yang terdiri dari 220 pucuk HK MP5 A4, 48 pucuk HK MP5 A5, 38 pucuk HK MP5 K.PWW, dan 9 pucuk HK SD5. Senjata itu berstandar internasional dan banyak dipakai pasukan khusus angkatan bersenjata dari berbagai negara. Untuk senjata pasukan khusus, pengadaan dilaksanakan secara langsung ke produsen agar terjamin kualitas dan akuntabilitas dari peralatan itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Rukman Akhmad menambahkan, sejauh ini rencana pembenahan persenjataan khusus Kopassus belum sampai ada taraf jenisnya. “Masih akan dibicarakan di tingkat staf,” ungkapnya.

Namun dia mengakui bahwa untuk pasukan elit memang membutuhkan persenjataan yang khusus. Senjata-senjata itu harus memiliki standar internasional.

Adapun Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Sisriadi menambahkan, pengadaan senjata khusus bagi Kopassus ditangani oleh angkatan. “Kemhan lebih pada alutsista yang massif dan membutuhkan biaya besar,” imbuhnya.

(SindoNews)

June 14, 2013

Indonesia Butuh Minimal 9 Kapal Selam

Kamis, 13 Juni 2013 | 15:18 WIB

 

Indonesia Butuh Minimal 9 Kapal Selam  

Kapal Selam KRI Nanggala 402. TEMPO/Fahmi Ali

 

TEMPO.CO, Surabaya – Negara kepulauan seperti Indonesia selayaknya mempunyai minimal sembilan kapal selam untuk menjaga kedaulatan wilayah perairannya. Erzi Agson Gani, Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun, mengatakan terdapat sembilan selat sebagai pintu keluar masuk dari dan ke perairan Indonesia sehingga seharusnya ada sembilan kapal selam yang mengawal selat-selat tersebut.

Pada saat ini, alat utama sistem persenjataan (alutsista) jenis kapal selam milik Indonesia hanya satu unit yang siap beroperasi. “Sembilan corong atau selat itu hanya dijaga satu unit kapal selam yang operasional. Itu sangat tidak ideal,” kata Erzi di sela-sela Forum Komunikasi Litbang Pertahanan ke-24 di kantor pusat PT PAL Indonesia (Persero), Kamis, 13 Juni 2013.

Menurut Erzi, jenis kapal selam yang sesuai perairan dan misi pertahanan Indonesia minimal jenis Midget 22 Meter. Jenis ini yang sedang dikembangkan oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI-AL bersama BPPT di Laboratorium Hidrodinamik. Selain Migdet 22 Meter, BPPT juga menguji coba jenis Midget 15 Meter yang ukurannya lebih kecil, tetapi tidak mengurangi efek destruksinya.

Untuk memilih jenis kapal selam yang tepat, Erzi menyarankan sebaiknya jenis kapal selam harus dikombinasikan sesuai doktrin perang pemerintah Indonesia. Jika untuk kebutuhan patroli dan menjaga alur lalu lintas di perairan laut, cukup jenis midget. Namun, jenis kapal selam lain seperti kilo dan kapal tanpa awak juga patut diperhitungkan. “Jenis midget itu sudah memberikan daya getar dan efek destruktif yang tinggi,” ujarnya.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (persero), M. Firmansyah Arifin, mengatakan pengembangan industri kapal selam yang padat teknologi butuh dukungan dari berbagai pihak. PT PAL ttelah menjalin sinergi dengan litbang di berbagai instansi pemerintah, seperti BPPT, akademisi, Kemenhan, dan TNI. Kapal patroli dan frigate produksi PT PAL adalah hasil kolaborasi dengan litbang antar-institusi dan disokong transfer teknologi.

Firmansyah mengatakan Indonesia sudah memiliki kemampuan industri, teknologi, kebutuhan dan pengguna yang dapat mendorong percepatan alih teknologi maritim untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara mandiri.

Kepala Badan Diklat Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Suwarno, berharap penguasaan teknologi alutsista semakin meningkat sehingga mampu mereduksi tingkat ketergantungan alutsista buatan negara asing. Untuk mencapai hal itu, harus dibangun sinergi antara tenaga ahli dari BPPT, Pindad, Krakatau Steel, PT LAN, TNI dan akademisi. “Khusus teknologi perkapalan perlu didukung oleh teknologi yang harus dikuasai sendiri untuk mengembalikan kekuatan pertahanan,” kata Suwarno.

DIANANTA P. SUMEDI

June 12, 2013

Indonesia Akan Bangun Infrastruktur Pembuatan Kapal Selam dan Jet Tempur

11 JUNI 2013


 

 
11 Juni 2013

Dalam dua atau tiga tahun ke depan Indonesia sudah  memiliki infrastruktur untuk pembangunan kapal selam (photo : asiae)

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan Indonesia segera membangun infrastruktur pembuatan kapal selam di Surabaya melalui PT PAL.

“Rencananya infrastruktur pembuatan kapal selam akan dibuat di Surabaya melalui PT PAL. Karena itu, dibutuhkan infrastruktur untuk pembangunan kapal selam,” kata Menhan sekaligus Ketua KKIP usai Sidang ke sembilan KKIP “Membangun Sinergitas Menuju Kemandirian Industri Pertahanan”, di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa.

Paling lambat, dalam dua hingga tahun ke depan, diharapkan Indonesia sudah memiliki infrastruktur industri pembuatan kapal selam, katanya. 

Dijelaskannya, dalam sidang ke sembilan KKIP juga dibahas mengenai dijadikannya pembangunan infrastruktur kapal selam dan jet tempur sebagai proyek nasional. Oleh karena itu, agar tidak menemui hambatan, payung hukum sangat diperlukan agar rencana pembangunan infrastruktur kapal selam dan pesawat jet tempur tetap berjalan pada lintas parlemen.

“Butuh dukungan parlemen karena program ini pasti akan melalui lintas parlemen. Dibutuhkan payung hukum agar menjadi proyek nasional,” ucap Purnomo.

Dijelaskannya, sebagai negara kepulauan keberadaan kapal selam dan pesawat jet tempur sangat diperlukan untuk menjaga kepulauan indonesia hingga batas luar. Jika infrastruktur ada, pembuatan kapal selam bisa dilakukan di Indonesia.

Untuk membangun infrastruktur pembuatan kapal selam, Indonesia akan bekerjasama secara khusus dengan Korea Selatan. Kerjasama kedua negara akan dilakukan mulai dari kesepakatan lisensi, enginering manufacturing development, hingga prototipe. 

Dalam pembuatan KFX/IFX bersama Korsel, kata dia, tahap yang sudah selesai dilaksanakan mencakup tahap teknologi desain. Dua tahun ke depan, ditargetkan akan mencapai tahap `enginering manufacturing development` dan prototipe.

“Dari sisi teknis, kita juga sudah kirim 52 ahli untuk belajar teknologi design,” ucap Purnomo.

Menhan menambahkan, pada tahun 2012 KKIP juga telah menghasilkan sejumlah produk kebijakan. Dalam hal penyusunan regulasi, diantaranya disahkannya UU No 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan.

Sidang KKIP ke sembilan dipimpin langsung Menhan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua Harian KKIP, didampingi Wamenhan Sjafrie Syamsoeddin sebagai Sekretaris. 

Dalam pembahasan tersebut juga dihadiri Ses Menristek, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin, Deputi II Kementerian BUMN, Kasum TNI dan Asrena Kapolri.

Sebelumnya, Pembangunan pabrik modern untuk pembuatan kapal selam TNI Angkatan Laut di Indonesia ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2016 atau 2017 mendatang karena kapal selam pertama yang dibuat oleh Korea Selatan baru selesai pada tahun 2014.

“Pembangunan pabrik semua tergantung komitmen pemerintah. Pemerintah mutlak menyokong pendanaanya. Tanpa itu saya kira sangat sulit pembangunan kapal selam bisa direalisasikan di Indonesia,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati, Rabu (10/4).

Ia berharap sudah ada perencanaan dari sekarang agar pada waktunya nanti pengerjaan kapal selam ketiga itu lancar tanpa kendala.

“Keberadaan pabrik modern untuk membuat kapal selam menjadi kendala serius kita saat ini,” kata Untung.

Pembangunan pabrik modern ini, katanya, bukan persoalan sederhana karena selain membutuhkan banyak sumber daya manusia yang handal, pemerintah pun harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. 

Oleh karena itu, ia berharap sumber daya manusia yang sudah dikirim ke Korea benar-benar menyerap ilmu secara komprehensif. “Ketika secara keilmuan sudah memenuhi syarat, baru kemudian pemerintah mempersiapkan pabriknya,” katanya.

Indonesia sudah sepakat melakukan transfer teknologi kapal selam dengan Korea Selatan, dimana akan dibuat tiga unit kapal selam. Untuk kapal selam pertama, pihak Indonesia hanya memantau pengerjaannya di Korea Selatan.

Selanjutnya, kata dia, pada pembuatan kapal kedua, teknisi di Indonesia dilibatkan dalam membuat kapal selam. Namun, pembuatannya tetap dilakukan di Korea Selatan.

Sementara untuk kapal selam ketiga, Indonesia akan membuat sendiri kapal itu di galangan kapal PT PAL. “Pada tahap inilah Indonesia harus mempersiapkan peralatannya. Termasuk membuat pabrik baru untuk mendukung pembangunannya,” jelas Untung.

Ia juga memastikan Pangkalan Kapal Selam yang disiapkan di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, bisa diresmikan pada akhir tahun ini. Pangkalan seluas 13 hektar inilah yang nantinya digunakan untuk menyimpan semua kapal selam yang dimiliki Indonesia, termasuk untuk menyimpan kapal selam baru yang saat ini dibuat di Korea Selatan.

(Antara)

June 11, 2013

Kemhan Ajukan Anggaran Pembelian Apache dan Hercules ke Parlemen

Apache UH-64A.

10 Juni 2013, Jakarta: Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro soal pagu indikatif Kemhan Tahun 2014 sebesar Rp 80.497.980.000.000 (delapan puluh triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

“Komisi I juga dapat menerima usulan tambahan anggaran yang di ajukan Kemhan/TNI sebesar Rp 8.730.522.000.000,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menceritakan hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6).

Mahfudz pun menjelaskan, pihak Kemhan juga mengajukan tambahan anggaran khusus untuk pengadaan Helikopter Serang Apache beserta persenjataannya dan pesawat Hercules C-130 eks RAAF, Australia sebesar Rp 6 triliun, yang berasal dari dana on top atau pinjaman dari luar negeri.

“Kalau pesawat Hercules itu sendiri dari Australia dalam bentuk hibah, sebanyak enam unit dari Australia. Tapi ini masih akan dibahas secara mendalam dalam rapat terpisah nantinya, jika penggunaan dana on top untuk keperluan hal ini dapat dipenuhi,” katanya.

Sementara, untuk rencana pembelian pesawat serbu Apache dari AS oleh TNI AD itu, kata Mahfudz, nantinya masih perlu didalami juga bersama Kepala Staf TNI AD.

“Soal jumlah berapa unitnya yang akan dibeli, baru atau bekas dan speknya seperti apa saja, dalam rapat tadi belum dibahas. Itu perlu dibahas lanjut nantinya, kalau usulan penggunaan anggaran on topnya disetujui,” jelasnya.

Kata Mahfudz, memang sebelumnya secara informal pihak TNI AD berencana membeli helikopter serbu Apache, tetapi terganjal soal sumber pendanaannya. Karena pihak Kemenkeu meminta alokasi anggaran pembelian Apache itu diambil dari pos anggaran TNI AD sendiri.

“Pihak TNI AD keberatan kalau untuk belanja Apache itu menggunakan anggaran reguler TNI AD, sendiri, karena jelas akan sangat membebani anggaran untuk pembiayaan rutin. Karena mereka usulkan di 2014, pengadaan Apache sumbernya dari dana on top. Juga pengadaan Hercules TNI AU, sama sumber pembiayaannya dari dana on top, yang jumlahnya masih sangat besar, yaitu masih tersisa sekitar Rp 30 triliun, dari alokasi dana on top 2010-2014 sekitar Rp 50 triliun,” tegasnya.

Sumber: Jurnas Parlemen

++++++++++++++++++

Pagu Indikatif Anggaran Kemhan Tahun 2014 Sebesar Rp 80.5 Trilyun

10 Juni 2013

Helikopter serang AH-64D Apache (photo : Fairford 2009)

Ini Hasil Rapat Tertutup Komisi I dengan Menhan

Senayan – Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro soal pagu indikatif Kemhan Tahun 2014 sebesar Rp 80.497.980.000.000 (delapan puluh triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah.)

“Komisi I juga dapat menerima usulan tambahan anggaran yang di ajukan Kemhan/TNI sebesar Rp 8.730.522.000.000,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menceritakan hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6).

Anggaran 6 Hercules eks Australia

Mahfudz pun menjelaskan, pihak Kemhan juga mengajukan tambahan anggaran khusus untuk pengadaan Helikopter Serang Apache beserta persenjataannya dan pesawat Hercules C-130 eks RAAF, Australia sebesar Rp 6 triliun, yang berasal dari dana on top atau pinjaman dari luar negeri.

“Kalau pesawat Hercules itu sendiri dari Australia dalam bentuk hibah, sebanyak enam unit dari Australia. Tapi ini masih akan dibahas secara mendalam dalam rapat terpisah nantinya, jika penggunaan dana on top untuk keperluan hal ini dapat dipenuhi,” katanya.

Helikopter Serang Apache

Sementara, untuk rencana pembelian helikopter serang Apache dari AS oleh TNI AD itu,  kata Mahfudz, nantinya masih perlu didalami juga bersama Kepala Staf TNI AD.

“Soal jumlah berapa unitnya yang akan dibeli, baru atau bekas dan speknya seperti apa saja, dalam rapat tadi belum dibahas. Itu perlu dibahas lanjut nantinya, kalau usulan penggunaan anggaran on topnya disetujui,” jelasnya.

Kata Mahfudz, memang sebelumnya secara informal pihak TNI AD berencana membeli helikopter serang Apache, tetapi terganjal soal sumber pendanaannya. Karena pihak Kemenkeu meminta alokasi anggaran pembelian Apache itu diambil dari pos anggaran TNI AD sendiri.

“Pihak TNI AD keberatan kalau untuk belanja Apache itu menggunakan anggaran reguler TNI AD, sendiri, karena jelas akan sangat membebani anggaran untuk pembiayaan rutin. Karena mereka usulkan di 2014, pengadaan Apache sumbernya dari dana on top.

Juga pengadaan Hercules TNI AU, sama sumber pembiayaannya dari dana on top, yang jumlahnya masih sangat besar, yaitu masih tersisa sekitar Rp 30 triliun, dari alokasi dana on top 2010-2014 sekitar Rp 50 triliun,” tegasnya.

(Jurnal Parlemen)

June 5, 2013

Indonesia Naikkan Anggaran Pertahanan

Antara June 2, 2013

1 Juni 2013, Singapura: Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan anggaran pertahanan guna mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang itu.

“Kami yakin anggaran (pertahanan–red) akan tetap bahkan mungkin dinaikkan pada tahun-tahun depan,” kata Purnomo dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan ke-12 atau Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu.

Anggaran militer Indonesia mendapat prioritas rendah dengan alokasi rata-rata di bawah 1 persen dari PDB hingga 10 tahun setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi bahkan pada 2001 tercatat pengeluaran untuk militer 0,60 persen dari APBN, katanya.

“Akibatnya terjadi gap untuk memenuhi keperluan pokok pasukan dan ini merupakan tantangan bagi kami,” kata dia.

Menhan Purnomo berbicara dalam sesi ketiga The Shangri-La Dialogue bertema “Modernisasi Militer dan Transparansi Strategik” bersama dengan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith dan Menteri Negara untuk Pertahanan Inggris Philip Hammond.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak 31 Mei hingga 2 Juni, dia menjelaskan modernisasi militer dalam konteks reformasi nasional, modernisasi militer sebagai bagian dari pembangunan nasional, serta modernisasi militer dan transparansi strategik.

“Di Indonesia modernisasi militer merupakan unsur kunci reformasi militer, yang jadi bagian reformasi nasional mulai 1998,” katanya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak krisis finansial Asia pada 1997-1998. Pemerintah saat itu memperketat anggaran dan memberikan prioritas pada pemulihan ekonomi. Pada pertengahan 2000-an Indonesia akhirnya dapat mengatasi krisis dan ekonomi mulai tumbuh. Prioritas anggaran saat itu diberikan pada pembangunan sosial terutama pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Menhan, perundang-undangan yang direformasi sengat jelas menekan bahwa pertahanan nasional Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup, hukum nasional dan juga prinsip-prinsip serta norma-norma internasional. Ini menjadi acuan tingkah laku atau bahkan tata perilaku tentara Indonesia.

Sumber: ANTARA News

Posted by at 6/02/2013
May 31, 2013

Kasad Resmikan Penggunaan Area Latihan TNI di Simalungun

30 MEI 2013


 

 
30 Mei 2013

Simalungun Military Training Area (Simtra) seluas 8.140 hektar, berlokasi di Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun merupakan medan latihan TNI AD terluas kedua setelah Baturaja yang dapat dipakai untuk menggelar latihan kemiliteran bersama dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia. (photo : TNI)

Simalungun, (Antarasumut)- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI Letnan Jenderal Moeldoko meresmikan penggunaan area latihan prajurit di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Simalungun Military Training Area/Simtra) Kodam I BB, Kamis siang.

Peresmian di Dusun Bohoan Nagori Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan Bupati Simalungun JR Saragih, Ketua DPRD Simalungun diwakili Ketua Komisi III Johalim Purba, Kapolres Simalungun AKBP Andi S Taufik SIK, tokoh adat dan ratusan masyarakat.

Kasad mengatakan Simtra merupakan salahsatu upaya Angkatan Darat dalam menyiapkan medan latihan, sarana dan prasarana untuk mendukung kemampuan militer para prajurit.

 

Tanpa latihan yang terstruktur, tidak mungkin tercipta prajurit yang terlatih untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” ujar Kasad yang mengatakan pihaknya juga akan menggelar latihan kemiliteran bersama dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Untuk itu Kasad menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Pemkab yang telah menyediakan lahan hutan seluas 8.140 hektare sebagai tempat latihan prajurit, dan mengucurkan dana sebesar Rp9,6 miliar untuk karya bakti TNI untuk membuka dan melebarkan akses jalan di Kecamatan Silou Kahean dan Dolok Silou.

“Kepedulian Bupati untuk mewujudkan prajurit yang profesional sangat membanggakan,” ujarLetjend Moeldoko yang baru pertama kali melakukan perjalanan dinas pascadilantik sebagai Kasad TNI.

Kasad juga berpesan kepada prajurit di lokasi latihan untuk menjalin kerukunan dan keharmosian dengan masyarakat khususnya dalam upaya menjunjung adat budaya setempat, tidak sembarangan menebang pohon, mengotori sungai dan membuang sampah tapi juga ikut melestarikan lingkungan alam.

Ketika ditanya fasilitas sarana latihan di lokasi Simtra ini, Kasad menjelaskan pihaknya akan membuat perencanaan terlebih dahulu, membicarakan dengan petinggi TNI dan pemerintah. “Saya perkirakan empat atau lima tahun sudah ada,” ujar Letjend Moeldoko.

Bupati Simalungun memberitahukan pemkab telah menyiapkan keadministrasian penggunaan lahan hutan itu untuk sarana latihan TNI secara legal opini dan legal hukum. “Semua telah kita sampaikan ke pemerintah pusat dan disetujui Menteri Kehutanan. Tinggal menunggu rencana induk kegiatan latihan dari Kodam I Bukit Barisan,” sebut Bupati.

JR Saragih menandaskan Simtra ini merupakan kepentingan negara dan bangsa bukan untuk Bupati atau Pemerintah Kabupaten Simalungun. Selain itu perekonomian rakyat juga mulai meningkat ditandai dengan bukanya sejumlah kedai di pemukiman penduduk.

“Harapan kami kepada Pak Kasad, untuk pembangunan Kabupaten Simalungun yang lebih baik dan meningkat lagi, kami sangat mendambakan program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) tahun 2014 dilaksanakan di daerah kami,” ujar Bupati.

Kasad TNI dan rombongan didampingi Pangdam I BB Mayjend TNI paulus F Lodewijk, Danrem 022 PT Kolonel Inf Restu Widiyantoro MDA, Dan Rindam I BB Kolonel Inf teguh Arif Indratmoko, Dandim 0207 Simalungun Letkol Inf martin SM Turnip dan jajaran TNI, datang untuk meresmikan Simtra dan meninjau karya bakti TNI di Simalungun.

May 30, 2013

PT DI Akan Mengerjakan Pesawat Pesanan Vietnam

 

 
28 Mei 2013 Kompas

 

Vietnam ternyata telah memesan lima CN-295 dari Airbus Military, namun kemudian dikurangi menjadi tiga (photo : Kaskus Militer)

NAY PYI TAY, KOMPAS.com-  PT Dirgantara Indonesia berharap, pesanan Vietnam terhadap tiga unit pesawat jenis CN-295 dari Airbus Military, dapat dikerjakan oleh PT Dirgantara Indonesia.

Langkah ini juga akan menguntungkan Vietnam.

“Vietnam telah memesan lima unit CN-295 dari Airbus Military, namun belakangan dikurangi jadi tiga. Sampai sekarang pesanan itu belum dikerjakan oleh Airbus Military,” kata Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia, Budiman Saleh, Selasa (28/5/2013) di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Budiman menjadi salah satu anggota rombongan road show CN 295 yang dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke enam negara Asean.

Setelah kemarin di Vietnam, hari ini rombongan berada di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Ketika bertemu dengan Sjafrie pada Senin (27/5/2013) di Hanoi, Vietnam, Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh, menyatakan, negaranya membutuhkan pesawat terbang yang mampu menerjunkan pasukan, mengangkut pasukan, punya daya angkut maksimal 10 ton, dan memiliki pintu di bagian belakang.

Secara eksplisit, Phung Quang lalu menyatakan ketertarikannya dengan CN-295 yang memenuhi kualifikasi pesawat yang dibutuhkan negaranya tersebut.

Menurut Budiman, pengalihan produksi pesawat CN-295 pesanan Vietnam dari Airbus Military ke PT Dirgantara Indonesia amat dimungkinkan karena sudah ada kolaborasi antara Airbus Military dan PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksi pesawat tersebut.

Indonesia juga ditunjuk sebagai main dealer pesawat itu untuk kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

Ada sejumlah keuntungan bagi Indonesia dan Vietnam jika pesawat itu diproduksi di PT Dirgantara Indonesia.

“Jika dibuat di Indonesia, 50 persen dari komponen pesawat tersebut, yaitu bagian sayap, dibuat di Indonesia. Untuk Vietnam, mereka juga akan dimudahkan dalam pemeliharaan karena kami punya pusat pemeliharaan CN-295 di Bandung. Jika ada kebutuhan suku cadang, hanya butuh waktu sekitar empat jam untuk mengirimkannya ke Vietnam,” jelas Budiman.

(Kompas)

May 29, 2013

TNI AL minati kapal induk

Harusnya TNI minta ke PT PAL untuk membangun kapal induk .Jangan lagi beli kapal bekas. Cukup lah pembelian kapal perang eks Jerman Timur..

SEJUMLAH NEGARA MINATI KAPAL INDUK BEKAS ANGKATAN LAUT SPANYOL

 5/28/2013  No comments
Kapal induk Spanyol Principe de Asturias
Kapal induk Spanyol Principe de Asturias di Samudera Atlantik saat latihan Majectic Eagle 2004
(Foto : US Navy)
Dari rumor yang beredar baru-baru ini di media Spanyol, Filipina dan beberapa negara Arab telah menyatakan minatnya untuk membeli kapal induk Angkatan Laut Spanyol “Principe de Asturias”. Disebutkan, kontrak penjualannya nanti akan mencakup reparasi dan upgrade oleh galangan kapal Spanyol Navantia.Juga dilaporkan (lavozdigital.es) bahwa Indonesia juga pernah menyatakan minatnya untuk mengakuisisi kapal induk ini. Namun setelah kunjungan resmi delegasi TNI AL ke pangkalan Angkatan Laut El Ferrol Spanyol untuk memeriksa Principe de Asturias pada akhir Maret lalu, Indonesia dikabarkan memutuskan untuk tidak membeli kapal induk ini. Walau tidak ada tindak lanjut dari Indonesia, pihak Spanyol tetap membuka pintu bagi Indonesia untuk kemungkinan penjualan.

Kapal induk Principe de Asturias secara resmi dinonaktifkan pada Februari 2013, untuk dipisah menjadi bagian-bagian kecil. Namun rencana awal ini berubah setelah Departemen Pertahanan Spanyol dikabarkan menerima permintaan penjualan kapal induk ini dari beberapa negara. Angkatan Laut Spanyol mengatakan sudah ada pembeli potensial (kemungkinan Filipina), namun belum terwujud dalam transaksi penjualan.

Penjualan kapal induk ini menjadi skenario terbaik untuk masa depan kapal ini. Di satu sisi, akan mengalirkan uang ke kas negara dan untuk Angkatan Laut Spanyol, di tengah pemotongan anggaran akibat krisis ekonomi. Namun skenario penjualan ini dinilai masih sangat “jauh”.

Principe de Asturias adalah kapal induk buatan galangan kapal Bazan (Navantia) Spanyol. Diluncurkan pada tahun 1982 dan masuk ke jajaran Angkatan Laut Spanyol baru pada tahun 1988. Kapal ini memliki panjang 195,9 meter dan lebar 24,3 meter. Total kapal induk yang memiliki kecepatan 26 knot ini bisa membawa 29 pesawat dan helikopter.
Site Meter

Apa mungkin militer asing akan membeli kapal ini? Tentunya militer asing harus berpikir matang karena kapal induk ini akan membutuhkan biaya upgrade yang tidak sedikit.
May 29, 2013

Kemhan Pesan Meriam Anti Serangan Udara Oerlikon Skyshield

Wednesday, May 29, 2013

 Apa ada makelar ? Siapa ya ? 

 

Oerlikon SkyShield.(Foto: Rheinmetall Defence)

28 Mei 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan tak hanya membeli pesawat tempur untuk memperkuat pertahanan dirgantara Indonesia. Kementerian mengaku telah memesan perisai udara dari pabrik Rheinmetall Air Defence di Swiss. Alat utama sistem persenjataan bernama Oerlikon Skyshield itu berbentuk meriam yang terintegrasi dengan radar pangkalan udara.

“Kita pesan enam unit Oerlikon SkyShield, saat ini dalam proses produksi,” kata Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, saat dihubungi Tempo, Selasa, 28 Mei 2013.

Enam unit meriam perisai udara itu dipesan Kementerian Pertahanan dengan harga US$ 202 juta. Namun, TNI AU mesti menunggu cukup lama sebelum menggunakan alutsista baru ini. Pasalnya, Oerlikon Skyshield baru bisa dikirim dari Swiss pada 2015. “Jadi bertahap. Pertama, empat unit tiba tahun 2015, dua unit lagi tiba tahun 2017,” kata dia.

Sumber Tempo menyebutkan, Oerlikon Skyshield menggunakan meriam kembar berukuran amunisi 35 milimeter dan rudal anti-serangan udara jarak pendek. Kemampuan meriam memuntahkan 1.000 peluru dalam satu menit dianggap efektif menghancurkan ancaman pesawat tempur dan rudal musuh.

Kemampuan Oerlikon Skyshield semakin mumpuni jika menggunakan amunisi khusus buatan Rheinmetall bernama Advanced Hit Efficiency and Destruction (AHEAD). Jika ditembakkan, peluru ini mampu menyebar membentuk perisai, sehingga presisi tepat sasaran mencapai lebih dari 90 persen.

Sumber: TEMPO

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 81 other followers