Otak ini menteri di mana ya?? Soal kontrol internet dia menyamakan dengan Indonesia dengan negara Arab totaliter nan Korup macam Libya dan Tunisia. Indonesia adalah negara demokratis dimana kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi ! PICIK bener ini menteri dari PKS yang satu ini..
++++
Kamis, 14/07/2011 14:38 WIB
Tifatul Tak Ingin RI Seperti Tunisia yang Gagal Kontrol Twitter
Ardhi Suryadhi – detikNews
Jakarta – Menkominfo Tifatul Sembiring kembali menelurkan gagasan kontroversial. Dia menyebut pemerintah memiliki kewajiban mengontrol internet termasuk sosial media. Langkah ini perlu dilakukan untuk menghindari pergolakan.
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengontrol internet, jangan sampai seperti Tunisia dan Libya yang gagal dalam mengontrol media sosial seperti Facebook dan Twitter, sehingga terjadi pergolakan di negerinya,” jelas Tifatul.
Hal itu disampaikannya usai Pembukaan Roadshow Sosialisasi Internet Sehat dan Aman di SD Menteng 03, Jalan Cilacap nomor 5, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2011).
Tifatul menjelaskan pentingnya kontrol dilakukan. Tujuannya baik, yaitu mengajarkan warga agar bertanggung jawab atas yang dilakukan.
“Dahulu itu kontrol terhadap pemerintah dilakukan melalui DPR, tapi sekarang kontrol dan kritisi terhadap pemerintah sudah ramai dilakukan melalui media sosial. Mereka (masyarakat) memang bebas mengeluarkan pendapat, tapi harus bertanggung jawab,” tuturnya.
(ndr/nrl)
++++++++++++++++++
AJI: Kalau Berontak Bukan Salah Sosial Media
Lontaran Menteri Tifatul bahwa pemerintah harus mengawasi sosial media, ditentang.
JUM’AT, 15 JULI 2011, 22:12 WIB Elin Yunita Kristanti, Harwanto Bimo Pratomo
Twitter (youngstownfire.com)
BERITA TERKAIT
Tifatul: Sosial Media Perlu Dikontrol
Situs Lokal Jadi ‘Tamu’ di Rumah Sendiri
Domain-domain Pengganti .Com
28 Maret, Baca NYTimes.com Harus Bayar
Tokobagus Raih Satu Juta Iklan Online
VIVAnews – Perubahan politik di berbagai negara seperti Tunisia, Yaman, Mesir, Libya, juga Malaysia menjadi alasan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring ingin mengontrol sosial media: Facebook, Twitter, dan jaringan internet lainnya. Pak menteri tak ingin pemerintah Indonesia lepas pengawasan terhadap sosial media.
Sontak, pernyataan Tifatul mengundang reaksi dari banyak pihak. Salah satunya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Koordinator Divisi Advokasi AJI, Margiyono mengatakan, rencana pengontrolan itu bakal mendatangkan lebih banyak ‘buntung’ dari pada untung.
Apalagi, UUD 1945 telah ditetapkan kebebasan bagi setiap orang untuk berkomunikasi dan berinformasi. “Itu kan tindakan yang tidak ada dasar hukumnya, harus ditentang. Bahkan bisa digugat secara hukum,” ujarnya kepada VIVAnews.com saat ditemui seusai acara peluncuran ‘Cipta Media Bersama’ di Gedung Sequis Center, Jakarta, Jumat 15 Juli 2011.
Jika hanya dilandasi alasan menjaga kestabilan sosial masyarakat, sungguh tak tepat. Faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial justru berupa ketidakadilan dan sistim politik yang tidak demokratis. “Sehingga aspirasi masyarakat tidak pernah disalurkan dan menumpuk terakumulasi menjadi kemarahan,” imbuhnya.
Peran sosial media ini, tambahnya, justru dapat meminimalisasi dampak-dampak yang tidak diinginkan dari kemarahan masyarakat tersebut. “Itu (sosial media) harus dianggap positif oleh pemerintah dari pada aspirasi itu tidak tersalurkan,” tuturnya.
Analogi pemerintah menggunakan kasus pemberontakan di beberapa negara seperti Mesir atau Tunisia dengan alasan penyebab sosial media, dianggapnya kurang tepat. Jangan lupa, rezim Soeharto tidak tumbang gara-gara Facebook, Twitter, atau BlackBerry Messenger — yang kala itu belum lagi lahir. Toh pemberontakan tetap terjadi.
“Itu bukan karena media sosialnya tetapi lebih karena pemerintahannya sendiri yang sudah diktator dan ketidakadilan sosial yang sudah berkembang,” tutupnya.
Penolakan juga datang dari pengguna sosial media, Wimar Witoelar. “Saya kira Pak Tifatul berbeda pendapat dengan banyak orang termasuk saya, dalam persepsinya mengenai peran sosial media yang dianggap sebagai bahaya padahal dia bisa membantu siapa saja,” ujarnya kepada VIVAnews.com.
Rencana pengontrolan ini, tambahnya, justru akan berdampak negatif buat Tifatul. Sebab, dalam hukum berkomunikasi, satu hal yang menjadi prinsipnya ialah membuka saluran seluas-luasnya. “Kemudian yang salah ditindak,” jelasnya. (eh)
• VIVAnews
