PT POSINDO LOGISTIK INDONESIA Ditarget Pacu Pendapatan PT Posindo

Home » Bisnis & Investasi » Transportasi & Logistik » PT POSINDO LOGISTIK I…
PT POSINDO LOGISTIK INDONESIA Ditarget Pacu Pendapatan PT Posindo
Oleh Berliana Elisabeth
Selasa, 15 Mei 2012 | 16:49 WIB

JAKARTA: PT Pos Logistik Indonesia, anak usaha PT Pos Indonesia (persero) yang baru didirikan pada akhir tahun lalu ditarget mampu meningkatkan kontribusi dari sisi logistik menjadi 8% terhadap total pendapatan perseroan pada tahun ini.

Wakil Direktur Utama PT Pos Indonesia Sukatmo Padmosukarso mengatakan anak usahanya yang baru didirikan adalah PT Pos Logistik Indonesia dengan modal awal Rp200 miliar dan modal disetor Rp50 miliar.

Anak usaha ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan di bidang jasa transportasi, jasa pergudangan, pengiriman kargo, dan regulated agent atau agen inspeksi.

“Kontribusi dari sisi logistik untuk pendapatan perseroan diperkirakan naik menjadi 8% pada tahun ini dari posisi sebelumnya 6%, memang peningkatannya belum signifikan,” tutur Sukatmo disela-sela menerima kunjungan para mahasiswa program master dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam The 5th Master Journey in Management, Selasa, 15 Mei 2012.

Acara The 5th Master Journey in Management ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Bisnis Indonesia.

Sukatmo menjelaskan belum signifikannya kenaikan kontribusi dari sisi logistik pasca spin off (pemisahan) bisnis unit logistiknya menjadi PT Pos Logistik Indonesia ini salah satunya karena perizinan regulated agent (RA) yang belum selesai di Kementerian Perhubungan.

“Kami akan terus meningkatkan sektor logistik yang memang benar-benar berbeda dari aktifitas keseharian kami. Bisa dikatakan ini kami memulai dari awal lagi,” tuturnya.

Sukatmo menjelaskan saat ini pihaknya memiliki 23 gudang logistik yang tersebar di 23 kota yag akan dijadikan sentra logistik di Tanah Air.

Menurutnya, prospek bisnis logistik di Tanah Air sangat tinggi, mengingat biaya logistik nasional sekitar 16% dari Produk domestik Bruto (PDB).

Selain itu, perusahaan konsultan Frost & Sulivan memprediksi bahwa industri logistik Indonesia akan tumbuh 14,2% hingga Rp1.408 triliun (US$153,54 miliar) pada 2012 dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan 2011 sebesar Rp1.233triliun (US$134,46 miliar).

“Kenaikan ini karena tingginya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh tingginya konsumsi domestik. Itulah sebabnya PT Pos berkomitmen kuat untuk menjadikan bisnis logistik sebagai bisnis inti,” ujarnya. (ra)

JANGAN LEWATKAN:

Biaya Penanganan Peti Kemas RI Termahal

Rabu,
15 Februari 2012
DAYA SAING
Biaya Penanganan Peti Kemas RI Termahal
Jakarta, Kompas – Dibandingkan dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), biaya penanganan peti kemas di Indonesia paling tinggi. Untuk peti kemas 20 kaki di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, misalnya, tarifnya mencapai 95 dollar AS per peti kemas.

Ina Primiana, anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dalam pemaparan ”Logistik dan Daya Saing” di Jakarta, Selasa (14/2), membandingkan biaya penanganan peti kemas di Malaysia hanya 88 dollar AS per peti kemas dan Thailand 63 dollar AS. Biaya dapat dibayar dengan mata uang setempat. ”Di Indonesia, harus menggunakan dollar AS,” kata Ina.

Untuk itu, kata Ina, kegiatan logistik di Indonesia membutuhkan penanganan serius untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari produk domestik bruto atau sekitar Rp 1.820 triliun per tahun.

Ina mengatakan, biaya logistik sebesar Rp 1.820 triliun itu secara rinci terdiri biaya penyimpanan Rp 546 triliun, biaya transportasi Rp 1.092 triliun, dan biaya administrasi Rp 182 triliun.

Mutu pelayanan logistik juga buruk. Waktu jeda barang impor bisa 5,5 hari dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki waktu jeda sekitar 1,2 hari, Rotterdam di Belanda hanya 1,1 hari, dan Singapura kurang dari satu hari.

Biaya angkutan antarkota atau antarpulau di Indonesia juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengiriman dari Singapura ke berbagai tujuan di dalam negeri.

Sebagai contoh untuk rute yang sama, ongkos pengapalan peti kemas dari Padang di Sumatera Barat ke Jakarta mencapai 600 dollar AS, sedangkan ongkos serupa dari Singapura ke Jakarta hanya 185 dollar AS. ”Belum lagi setiap kapal yang melakukan bongkar-muat di pelabuhan harus mengalokasikan dana sekitar Rp 150 juta per hari,” kata Ina.

Ketua LP3E Kadin Indonesia Didik J Rachbini mengatakan, perekonomian yang sedang terus tumbuh memerlukan penanganan logistik yang lebih baik. Hal itu akan mendorong peningkatan investasi.

”Infrastruktur merupakan sarana pendukung yang sangat vital bagi kemajuan sektor industri, terutama guna menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi atau ekonomi biaya tinggi,” kata Didik.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur menegaskan, Kadin sendiri telah mengidentifikasi 40 permasalahan logistik di Indonesia. Bahkan, berbagai usulan kepada pemerintah juga terus didorong untuk ditangani secara serius. (OSA)

Transit di Singapura Tinggal 18 Persen

Selasa,
17 Januari 2012
LOGISTIK
Transit di Singapura Tinggal 18 Persen
KOMPAS/LASTI KURNIA

Sejumlah kapal kargo antre untuk sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (16/1). PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II tahun ini berencana belanja modal sekitar Rp 5 triliun, antara lain untuk pembangunan Terminal Peti Kemas Kali Baru sekitar Rp 2,5 triliun.

Jakarta, Kompas – Volume peti kemas yang transit di Pelabuhan Singapura terus berkurang. Bila tahun 2009 sebanyak 60-65 persen peti kemas asal Tanjung Priok harus transit di Singapura, tahun 2010 hanya 20 persen, kini hanya tinggal 18 persen. Tahun 2011, Pelindo II membongkar hampir 6 juta unit peti kemas 20 kaki.

”Prestasi ini karena kinerja Tanjung Priok makin baik, alatnya makin lengkap. Peti kemas ke Asia Timur, misalnya, diberangkatkan tanpa transit,” kata Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, Senin (16/1) di Jakarta.

Lino mengatakan, Pelindo II pada 2012 ini juga berupaya mencapai standar pelabuhan dunia. ”Di pelabuhan dunia, setelah sandar, hanya butuh 15 menit untuk bongkar-muat. Di Tanjung Priok kini masih butuh 15-30 menit, tetapi di pelabuhan cabang butuh waktu dua jam,” katanya.

Lino menegaskan, Pelindo II akan membantu pemerintah mengakselerasi kerja situs Inaport supaya standar itu tercapai. ”Yang juga menjadi hambatan adalah keinginan karantina untuk naik-turun di semua kapal. Itu lama sekali,” katanya.

Menjelang akhir tahun 2012, kata Lino, Pelindo selesai memasang vessel traffic information system (VTIS). Dengan perangkat itu, lalu lintas kapal dapat diatur secara elektronik, tidak dengan komunikasi radio.

Intinya, kata Lino, segala upaya pembenahan pelabuhan ditujukan untuk menekan biaya logistik dan mengoptimalkan infrastruktur pelabuhan tanpa harus berinvestasi terlalu besar.

”Bulan Februari 2012, sebuah kapal kargo berkapasitas 5.000 TEUs (unit peti kemas 20 kaki) akan sandar di Tanjung Priok. Tidak lama lagi, kapal berkapasitas 6.000 TEUs juga akan datang. Dengan kapal besar, transit di Singapura tak lagi diperlukan,” kata Lino.

Pengamat industri pelayaran dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Saut Gurning mengatakan, bila tujuan Korea, China, dan Jepang tanpa harus transit di Singapura, biaya logistik memang lebih kompetitif.

”Kapal yang lebih besar untuk singgah di Tanjung Priok memang menarik dari skala ekonomi. Lebih efisien. Namun, harus diperhatikan, tidak hanya ukuran kapal yang penting, tetapi juga menuntut ketersediaan rute dan frekuensi yang kompetitif,” ujar Saut Gurning. (RYO)

Momentum Memangkas Biaya Logistik

Headline
Momentum Memangkas Biaya Logistik
06/Dec/11 11:12, Tim BUMN Track sumber: 0

Sejumlah BUMN berinisiatif untuk menekan biaya logistik nasional yang terasa sudah makin mencekik.

Tahun ini boleh dikatakan menjadi tahun sinergi bagi BUMN. Itu terlihat dari banyaknya BUMN yang saling menjalin kerjasama di antara mereka. Salah satu tujuan dari sinergi yang dilakukan BUMN adalah untuk menekan biaya produksi. Sudah menjadi pengetahuan umum, sulitnya produk Indonesia bersaing dengan produk dari negara lain karena cost produksi di tanah air masih tergolong tinggi. Salah satu penyebab masih mahalnya biaya produksi di negeri ini, karena masih tingginya biaya logistik. Rata-rata mencapai 30% dari biaya produksi.
Masih tingginya biaya logistik bukan hanya dirasakan oleh BUMN. Persoalan ini sudah menjadi masalah nasional. Biaya logistik Indonesia sekarang ini tergolong tinggi. Bahkan rating biaya logistik Indonesia dari gross domestic bruto (GDP) mencapai 26%. Angka ini jauh lebih tinggi dari Thailand yang hanya sekitar 20% persen. Sedangkan Jepang sudah di angka 16%. Sementara biaya logistik di China sudah dapat ditekan hingga hanya 10%.

Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, mengatakan biaya logistik Indonesia saat ini berada pada posisi ke 75 dari 183 negara. Peringkat ini anjlok karena pada 2004 yang lalu Indonesia berada di posisi 43. Kemudian, pajak logistik Indonesia juga termasuk jelek, yaitu di posisi 72 dan infrastruktur di posisi 60. Untuk itu, Lino menambahkan, banyak hal yang bisa diperbaiki sambil menunggu infrastruktur dibangun. Pajak logistik ini merupakan tantangan agar bisa ditekan. “Masa kalah sama Vietnam yang kini ada di peringkat 55,”katanya.
Untuk mengatasi permasalahan biaya logistik yang makin mencekik tersebut, September lalu sejumlah BUMN mengambil inisiatif untuk bersinergi. Itu ditandai dengan kesepakatan yang diambil oleh 16 direktur utama BUMN. Mereka sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan program penguatan konektivitas nasional melalui Indonesia Logistics Community Services (ILSC). Intinya ke-16 BUMN tersebut setuju menjalin kongsi di antara mereka sehingga dapat menekan biaya logistik dan waktu pengiriman barang secara nasional.

Perusahaan negara yang menjalin sinergi itu adalah PT Telkom Indonesia Tbk, PT Pelindo I-IV, PT Kereta Api Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II. Selanjutnya PT Pupuk Sriwidjaya, PT Pos Indonesia, PT Kawasan Berikat Indonesia, PT Semen Gresik, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhanda Ghara Reksa dan Perum Bulog.

Indonesia Logistics Community Service (ILCS) dirancang untuk memudahkan layanan logistik terpadu secara elektronik yang berbasis pada soft infrastructure. ILCS menguatkan konektivitas nasional secara non-fisik berbasis Information Communications Technology (ICT). ILCS akan menjadi “Soul of Economic Connectivity” yang memiliki tujuan memudahkan para pengguna layanan logistik baik dalam maupun luar negeri, memonitor dan mengatur dengan baik aliran barang, aliran dokumen dan pembayaran, serta melakukan tata kelola aset mereka seperti kapal, truk, cargo, kontainer dengan mudah, murah dan aman, kapan pun dan di mana pun. Selama ini secara umum pengiriman logistik di Indonesia tidak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga, jika mengirim barang seperti masuk kotak hitam, tidak bisa dipantau keberadaanya.

RJ Lino menuturkan, penguatan konektivitas nasional perlu dilakukan, baik secara fisik aupun soft infrastructure. ILCS, menurutnya, bertujuan mewujudkan konektivitas nasional sehingga menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, daerah tertinggal, dan daerah terpencil. Sementara itu Direktur Utama Telkom, Rinaldi Firmansyah mengatakan ILCS telah disiapkan selama sembilan bulan terakhir dengan Pelindo II.

Lebih lanjut Rinaldi menjelaskan tidak ada biaya investasi yang dikeluarkan dalam rangka menekan biaya logistik ini. Misalnya saja Telkom menyumbang server dan network kepada Pelindo sehingga mempermudah keluarnya dokumen barang di pelabuhan. Dengan demikian ILCS akan memotong waktu tunggu barang di pelabuhan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi, hanya dengan membenahi soft infrastructure, atau layanan logistik secara elektronik, produktivitas meningkat.

Sementara itu, Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widayatin, menyatakan saat ini para pengusaha Indonesia memang tengah mencari jaringan logistik nasional yang lebih kompetitif sehingga dapat menekan biaya logistik. Indonesia memang membutuhkan sistem logistik terpadu dengan sistem distribusi yang efektif dan efisien. Melalui sinergi 16 BUMN ini banyak pengusaha dalam negeri yang diuntungkan. Apa yang dilakukan perusahan negara ini perlu diapresiasi, tanpa harus menunggu sarana infrastruktur yang memadai, mereka mampu berbuat sesuatu untuk menekan biaya logistik.

PT Petrogres Gandeng PT KAI Amankan Distribusi Pupuk

Rabu,
12 Oktober 2011
PUPUK BERSUBSIDI
PT Petrogres Gandeng PT KAI Amankan Distribusi Pupuk

Jakarta, Kompas – PT Petrokimia Gresik menggandeng PT Kereta Api Indonesia untuk membantu memperlancar distribusi pupuk di Jawa dan sebagian wilayah Sumatera. Kerja sama tersebut diharapkan menjamin ketepatan waktu pasokan dan menekan biaya distribusi.

”Pupuk bersubsidi yang didistribusikan Petrogres sekitar 3 juta ton untuk Jawa dan Bali, yakni

1,2 juta ton NPK Phonska, 630.000 ton ZA, 440.000 SP-36, 240.000 ton, dan sisanya Petroganik (pupuk organik buatan Petrogres),” kata Direktur Utama PT Petrokimia Gresik (Petrogres) Hidayat Nyakman, seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan di Jakarta, Selasa (11/10). Turut menyaksikan Dirut PT Pusri Holding, yang membawahkan BUMN pupuk, Arifin Tasrief.

Selama ini, ujar Hidayat, distribusi pupuk terbesar dilakukan dengan angkutan truk dan kapal laut. Apabila menggunakan truk, minimal dua hari dua malam pupuk itu sampai ke kota tujuan. Demikian juga dengan kapal laut waktunya semakin sulit diprediksi. Bahkan karena keterbatasan fasilitas pelabuhan angkutan, pupuk menunggu tiga minggu,

Oleh sebab itu, perlu diantisipasi agar tidak mengganggu pasokan pupuk kepada petani. Apabila dibiarkan terus berlanjut, dikhawatirkan memicu kekurang pasokan pupuk, terutama saat memasuki masa tanam.

”Setiap hari, kami memproduksi 10.000 ton pupuk yang diangkut sekitar 3.000 truk. Apabila permintaan meningkat, bisa dibayangkan kemacetan di dalam areal pabrik. Oleh sebab itu, kami menggandeng KAI untuk mengatasi kemacetan dan efisiensi biaya distribusi. Namun, berapa efisiensi yang bisa dihemat masih kami hitung karena harus dinegosiasikan biaya angkutan keretanya,” ujar Hidayat.

Menurut Ignasius Jonan, pihaknya menangkap peluang bisnis ini dengan prinsip saling menguntungkan. Pabrikan berharap dengan menggunakan angkutan kereta api mereka bisa mendapatkan kepastian waktu pasokan dan harga angkut yang kompetitif.

Jaminan itu bisa diberikan karena sudah ada rel ganda Jakarta-Cirebon dan Cirebon-Pekalongan masih parsial. Tinggal melanjutkan 400 kilometer lagi, yakni Pekalongan-Surabaya yang ditargetkan selesai tahun 2013.

PT KAI sudah memesan 1.200 gerbong datar dari PT INKA yang mampu mengangkut 15.000 kontainer per minggu serta melakukan pengadaan 60 lokomotif pendukung sebagai tambahan guna mengoptimalkan rel ganda untuk angkutan barang kelak.

”Kalau semuanya selesai bersamaan, kami mampu mengangkut 600.000 ton per hari. Insya Allah kalau 2 juta ton (pupuk) kami sanggup,” ujarnya. (ast)

KA untuk Lebaran Tidak Didukung

 

Pemerintah mesti bertanggung jawab jika ada kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh para pemudik yang naik motor (bebek) !\

Jumat,
12 Agustus 2011

 

TRANSPORTASI

Jakarta, Kompas - Juru Bicara Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan menegaskan, Kemhub juga berkeinginan menjadikan angkutan kereta sebagai tulang punggung transportasi. Namun, tidak ada cukup dana untuk membangun sarana perkeretaapian secara radikal.

”Maka tidak heran, bila ada tudingan bahwa kapasitas kereta berkurang selama angkutan Lebaran 2011,” kata Bambang Ervan, Kamis (11/8), di Jakarta. Dia menanggapi pernyataan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pada hari Rabu lalu, yang menegaskan persiapan angkutan Lebaran sangat minim.

Dari data Direktorat Jenderal Perkeretaapian terbaca, total alokasi dana untuk tahun anggaran 2011 hanya Rp 4,65 triliun.

”Bandingkan dengan dana untuk jalan yang lebih dari Rp 20 triliun. Jangan heran bila tahun 2011, kami hanya dapat menambah satu kereta ekonomi AC baru,” kata Bambang Ervan.

Baru pada tahun 2012, direncanakan tambahan 50 kereta api ekonomi AC atau 5 rangkaian karena dijanjikan pagu anggaran Rp 8,79 triliun. Namun, porsi anggaran terbesar tetap untuk prasarana sebesar Rp 7,90 triliun, terutama karena banyak jalur rel belum ganda. Hal itu, selain menyebabkan kapasitas kurang, juga rawan tabrakan.

”Dari zaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, dijanjikan bahwa kereta api menjadi angkutan utama Lebaran. Meski demikian, baru sebatas ucapan karena dananya tak juga turun,” ujar Bambang Ervan. Sebenarnya, jalur ganda kereta di pantai utara Jawa pun hanya butuh Rp 9 triliun.

Ketua Umum MTI Profesor Danang Parikesit pun, kemarin, mengatakan, dalam isu transportasi yang utama bukanlah ketersediaan dana, melainkan masalah pemihakan dalam memutuskan.

Bambang Ervan menambahkan, Kemhub telah menghubungi TNI AL untuk bantu menyediakan angkutan Lebaran. ”Ada satu kapal Landing Platform Dock. Kapal itu memuat 600 motor dengan pengendaranya dan berangkat di H-3.” kata dia. (RYO

Pengusaha Pusing Biaya Logistik di Indonesia Tak Kunjung Turun

detikFinance » Ekonomi Bisnis
Minggu, 31/07/2011 10:55 WIB
Pengusaha Pusing Biaya Logistik di Indonesia Tak Kunjung Turun
Suhendra – detikFinance

Jakarta – Biaya logistik di Indonesia saat ini masih mencapai 15%, yang sangat mempengaruhi biaya produksi termasuk harga di konsumen. Angka ini tak kunjung turun bahkan cenderung terus naik.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan, biaya sebesar 15% itu masih belum dihitung dari biaya-biaya siluman mulai dari pengiriman pabrik hingga pelabuhan.

“Bagaimana biaya logistik bisa menurun dari 15% menjadi 10% di 2015 saat berlangsungnya masyarakat ekonomi ASEAN. Biaya 15% itu belum termasuk pungli (pungutan liar), kalau dihitung sampai 30%,” katanya kepada detikFinance, Minggu (31/7/2011).

Ia mengatakan selama ini biaya logistik mencakup dukungan infrastruktur dan penunjang logistik seperti angkutan darat, laut dan udara. Semua itu, lanjut Natsir, belum banyak dibenahi pemerintah, apalagi saat ini harga barang terus naik terkerek hukum permintaan dan penawaran jelang Puasa dan Lebaran.

“Kadin tak bertanggung jawab terhadap kenaikan pangan saat ini, pemerintah tak pernah mengajak dunia usaha untuk bicara jangka pendek dan jangka panjang,” katanya.

Mengenai tingginya biaya logistik, Natsir menuturkan Indonesia termasuk yang paling tinggi di ASEAN. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sudah mencatat biaya lebih rendah rata-rata di bawah 10%. Bahkan Jepang sebagai negara maju sudah di bawah 5%.

“Ambil contoh Filipina sudah 10%, dua tahun lalu sudah dibenahi oleh mereka. Kita masuk nomor urut 7 dari negara ASEAN, pertama Singapura 6%, Thailand 7%, Malaysia, Vietnam,” jelas Natsir.

Kadin mengusulkan dalam jangka pendek dan menengah perlu adanya revitalisasi di pelabuhan-pelabuhan termasuk pelayanan di bea dan cukai. Selain itu perlu adanya peremajaan angkutan truk, kereta api dan lain-lain. Meskipun Natsir mengakui pemerintah sudah menyiapkan cetak biru sistem logistik nasional namun belum terealisasi.

“Misalnya ada usulan untuk angkutan darat, untuk impor baja bea masuknya dikurangi dari 15% menjadi 5%,” katanya.

(hen/wep)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca Juga :
Pemerintah Janji Benahi Distribusi Barang Jalur Merak-Bakauheni
Hatta ‘Kambing Hitamkan’ Perawatan Kapal Soal Penumpukan di Merak
RI Benahi 5 Pelabuhan Unggulan Untuk Proyek ASEAN

Share
(0) Komentar Kirim Komentar Disclaimer
Komentar kosong

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi :
Ajeng di ajeng[at]detik.com, telepon 021-7941177 (ext.518) atau,
Elin Ultantina di elin[at]detik.com, telepon 021-7941177 (ext.520).

Truk Dibatasi di Tol, Pengusaha Pilih Moda Transportasi Lain

detikNews » Berita

Jumat, 10/06/2011 21:57 WIB
Truk Dibatasi di Tol, Pengusaha Pilih Moda Transportasi Lain
Andri Haryanto – detikNews

Jakarta – Polda Metro Jaya menyatakan akan melajutkan program pembatasan jam operasi truk di tol Cawang-Tomang-Pluit-Kembangan. Menyiasati hal itu, industri pengadaan baja melakukan efektivitas dengan menggunakan kendaraan kecil dan melemburkan karyawannya.

“Kalau biasanya pengangkutan dengan menggunakan moda transportasi kecil daripada truk, agar kebutuhan customer tetap terjaga,” kata Direktur PT Tira Austenite, Selo Winardi, dihubungi wartawan, Jumat (10/6/2011).

Bukan hanya mengganti moda transportasi pengangkutan. Pihak perusahaan yang berkantor di Kawasan Industri Pulogadung itu juga akan mengubah sebagian jam kerja karyawan, khususnya yang terkonsentrasi di bagian ekspedisi atau pengiriman.

“Jam kerja tetap 8 jam sehari. Namun sebagian karyawan khususnya pengiriman akan mulai bekerja dari jam 5 sampai 1-2 dinihari,” papar Selo.

Pembatasan jam operasi truk masuk tol, diakui Selo, cukup membebankan pihaknya. Pasalnya, dengan dilarangnya truk memasuki tol jarak tempuh yang dilalui makin panjang serta memakan waktu.

“Perjalanan truk tambah panjang dilalui. Tentu akan membebani bahan bakar minyak,” ujar Selo.

Disinggung berapa kerugian yang diterpa pihaknya akibat pembatasan operasi truk di tol, Selo mengaku pihaknya belum menghitung total kerugian tersebut.

Polda Metro Jaya mengusulkan pembatasan jam operasi truk dilanjutkan. Turunnya angka kecelakaan sebesar 49 persen menjadi alasan utama Polda Metro Jaya dalam usulan yang akan diajukan dalam rapat evaluasi pembatasan jam operasi bersama Kementerian Perekonomian, Kementerian PU, Kemenhub, Jasa Marga, Organda, Ditlantas Polda Metro dan Pemprov DKI Jakarta, yang digelar sore ini.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Tomex Kurniawan menyebutkan, dalam dua puluh hari masa percobaan, dari biasanya ada 49 kali kecelakaan, turun menjadi 21 kasus.

Untuk korban meninggal, dalam rentan waktu tersebut, hanya terdapat 5 orang. Dibandingkan dengan waktu sebelum masa uji coba, 17 korban tewas.

(ahy/anw)

Jumat, 10/06/2011 13:45 WIB
Polda Metro Jaya Dukung Pembatasan Waktu Truk Dalam Tol Dilanjutkan
Muhammad Taufiqqurahman – detikNews

Jakarta – Polda Metro Jaya mengusulkan pembatasan jam operasi truk di tol Cawang-Tomang-Pluit-Kembangan terus dilanjutkan. Turunnya angka kecelakaan sebesar 49 persen menjadi alasan utama Polda Metro Jaya.

“Apa yang kita lakukan sudah punya nilai dalam penurunan angka kecelakaan menjadi 49 persen,” ujar Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Tomex Kurniawan di Mapolda, Jakarta, Jumat (10/6/2011).

Tomex menyebutkan, dalam dua puluh hari masa percobaan, dari biasanya ada 49 kali kecelakaan, turun menjadi 21 kasus. “Kita ingin jalur tetap berjalan seperti biasa,” kata Tomex.

Untuk korban meninggal, dalam rentan waktu tersebut, hanya terdapat 5 orang. Dibandingkan dengan waktu sebelum masa uji coba, 17 korban tewas.

“Kita mendukung kebijakan yang seperti ini,” jelasnya.

Rencananya pada pukul 16.00 WIB, Kementerian Perekonomian, Kementerian PU, Kemenhub, Jasa Marga, Organda, Ditlantas Polda Metro dan Pemprov DKI Jakarta akan bertemu membahas hasil evaluasi pengaturan pembatasan waktu operasional angkutan berat di dalam kota Jakarta.

(fiq/mok)

Jalan “Merusak” Ekonomi

Kamis,
14 April 2011
DAYA SAING

Jalan “Merusak” Ekonomi
Nyaris di tiap tikungan di kawasan Malangbong, Jawa Barat, truk pembawa peti kemas ukuran 40 kaki harus membayar pungutan liar. Walau mungkin, awak truk dengan ”rela hati” menyerahkan pungutan liar kepada preman penunggu jalan supaya perjalanan lebih lancar.

Awak truk ”rela” sebab preman memang dibutuhkan untuk menyetop lalu lintas dari arah berlawanan supaya truk kontainer dapat bermanuver aman. Itu karena tikungan-tikungan di kawasan Nagrek-Limbangan-Malangbong ternyata beradial sangat kecil. Kejadian pada hari Sabtu (9/4) dini hari lalu itu baru dipahami saat mengikuti manuver truk-truk kontainer.

Jalan di Indonesia—ambil contoh antara Bandung dan Ciamis—lebih banyak kelokannya daripada jalur lurus. Sudah begitu, lebar jalan nasional di jalur selatan Jawa maksimal hanya 11 meter, Di beberapa titik bahkan hanya tujuh meter. Jadi, saat sebuah truk berbelok pasti bagian depannya akan menyundul kendaraan dari arah berlawanan.

Infrastruktur jalan di negeri ini memang boleh dikata buruk, sempit, banyak halangan, dan berlubang-lubang. Dan, kerusakan ini terjadi dekat sentra ekonomi di Pulau Jawa. Jalan Jepara dan Demak, Jawa Tengah, misalnya, penuh lubang. Tidak mengherankan bila produk Jepara sulit bersaing.

Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, jalan-jalan kabupaten juga terpantau rusak. Tentunya, buruknya infrastruktur itu mempermahal biaya logistik sehingga melemahkan daya saing produk agrobisnis.

Mungkin ada salah pandang di negeri ini ketika pembangunan jalan dihitung untung-ruginya. Dengan begitu, wajar bila jalan raya dan jalan tol tidak akan dibangun bila tidak menguntungkan birokrat dan investor. Padahal, cara berpikir seharusnya, perekonomian dapat bangkit dan tumbuh karena adanya jalan.

Tampak sekali, meski ada dominasi warga keturunan China terhadap perekonomian di Nusantara ini, ironisnya kita tak belajar dari pepatah kuno China, yang berbunyi, ”Ni yao caifu ni xian zuo lu” atau bila ingin makmur bikin jalan dulu.

China sampai detik ini masih dengan ”kecepatan penuh” membangun 25 kilometer jalan baru per hari. Tak ada sepersepuluhnya di Indonesia.

Sementara Korea telah mengajarkan supaya jangan setengah-setengah membangun infrastruktur jalan. Korea tanpa ragu menyubsidi pendapatan minimum Jembatan Tol Incheon hanya supaya pembangunan akses jalan penghubung antara Bandara dan Pelabuhan Incheon menjadi layak finansial.

Bagaimana di Indonesia? Tampaknya, subsidi pemerintah terhadap pendapatan minimum tol hanyalah sekadar mimpi di siang bolong. Pemerintah dengan tegas menolak mentah-mentah subsidi itu dan setegas itu pula ”penolakan” investor tanpa memperhitungkan lagi volume kendaraan yang ada. Padahal, jalan tol tadi adalah urat nadi perekonomian.

Investor tol Jasa Marga, misalnya, belum akan membangun ruas tol Bawen-Salatiga-Boyolali-Solo. Sebab, pendapatan dari volume lalu lintas hariannya tak menutup biaya investasi. Andai saja pemerintah lebih banyak lagi memberi insentif, mungkin tol dari Jakarta ke Surabaya lebih cepat terbangun.

Ketika ada investor yang telah ”memarkir” uang, seperti contohnya PLUS Expressways Berhad, ternyata pembebasan lahan masih memakan waktu bertahun-tahun. Masih tersisa 10 persen lahan belum bebas di ruas Tol Cikampek-Palimanan, tetapi belum juga ada keputusan kapan jalan tol mulai bisa dibangun konstruksinya.

Terkatung-katungnya pembangunan 24 ruas tol sebenarnya menunjukkan pula ada yang salah dengan ”pendekatan” pemerintah terhadap investor. Maka seharusnya, evaluasi jangan hanya ditujukan bagi investor, tetapi juga bagi pemerintah. Yang salah dari kebijakan pemerintah harus dikoreksi atau ditambah.

Tanpa itu, maka daya saing Indonesia (posisi 44) berdasarkan the Global Competitiveness Index 2010 tetap akan berada di bawah Malaysia (posisi 26), Brunei (28), Thailand (38). Dengan penekanan posisi infrastruktur, maka ternyata Indonesia hanya menduduki peringkat ke-69 dunia dalam Logistics Performance Index 2010. Sungguh memilukan.

Dalam konteks liberalisasi dan perdagangan bebas yang mencakup Asia Tenggara dan China, ”miskinnya” infrastruktur di Republik ini jelas-jelas mengkhawatirkan. Boleh jadi, kita dilibas oleh produk impor karena lebih murah sebab produksinya efisien. (HARYO DAMARDONO)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Ada 3 Komentar Untuk Artikel Ini.

masyhudi zuhairi
Kamis, 14 April 2011 | 08:10 WIB
Pulau Jawa sudah terlalu padat. Penduduk maupun industri numpuk di Jawa. Berapa pun dibangun infrastruktur jalan, kecepatan penambahan kendaraan selalu lebih cepat. Tinggalkan Jawa…Bangun Sumatra… Bangun infra struktur jalan raya dan jalan kereta api dari Bandar Lampung sampai Banda Aceh. Nanti akan kita lihat Sumatra menjadi makmur, penduduk Jawa akan migrasi ke Dumatra, tekanan kepadatan penduduk di Jawa akan berkurang dst … dst … dst. semoga.
Balas tanggapan

marsel T
Kamis, 14 April 2011 | 07:33 WIB
Kita lebih banyak ngurus soal politik, dan bagaimana menggunakan politik untuk memburu kekuasaan dan uang. Kualitas dan kesinambungan program, khususnya pembangunan infrastruktur, lebih dilihat pada aspek pragmatis. Seperti siapa yang mendapat pekerjaan, dan bagaimana membagi-bagi hasilnya.
Balas tanggapan

johari nuin
Kamis, 14 April 2011 | 06:48 WIB
heran bangt kok pemerintah ga nyadar2 jalan tol,pelabuhan,bandara, transportasi adalh nadi dari ekonomi.
Balas tanggapan

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
TODAY’S NEWSPAPER

Koreans Pledge $20b to Help Upgrade Indonesia’s Railroads

Koreans Pledge $20b to Help Upgrade Indonesia’s Railroads
Faisal Maliki Baskoro | March 31, 2011
Indonesia’s railways could see a major upgrade after the Korea Railroad Research Institute pledged $20 billion in investment. (JG Photo/Safir Makki)

The Korea Railroad Research Institute is planning $20 billion in investment to help develop two railway projects in Indonesia, an executive at the Indonesia Chamber of Commerce said.

Biben Akbar, the head of intercommittee organization at the chamber, also known as Kadin, said on Thursday that Kadin met with the KRRI’s director, Sung Kyou-choi, last week to discuss the investment.

“They are interested in developing the Soekarno-Hatta International Airport-Manggarai Railway project and the Jakarta-Surabaya railway project.

The investment is estimated roughly at $20 billion,” he said, adding that the KRRI could also look into other railway-related projects in Indonesia.

The KRRI may form a consortium to develop railway projects, he continued, with funding coming from the South Korean government and the Asia Economic Committee Foundation.

“Samsung is one of the companies interested in forming a consortium with the KRRI,” Biben said.

There are a number of bidders already in line for the SHIA-Manggarai project. The candidates include China Harbour, Japanese firm Mitsui and Railink, a joint venture between state-owned railway company Kereta Api Indonesia and airport operator Angkasa Pura II.

Biben said those projects, if they come to fruition, would be part of the solution to Indonesia’s need for a mass transportation system.

“Not only that, those railways would also help spur economic growth, open up employment opportunities and connect regions,” he said. He added that Kadin expected the KRRI to not just invest in the projects and create a railway plan for Indonesia, but also transfer its technology to Indonesia.

“We’re hoping the KRRI will cooperate with local universities to train their students in the latest railway technology,” he said

The KRRI, which was established in South Korea in 1996 as a railway research body, is a major developer of railway transportation through research and development activities along with railway policies. Its projects in South Korea cover the development of high-speed railway for speeds of up to 400 kilometers per hour.

The institute is also developing a lightweight urban train called the Korean Automated Guideway Transit, which is in the midst of test runs, and a Tilting Train Express railway suitable for mountainous topography.

Gita Wirjawan, the chief of the Investment Coordinating Board (BKPM), said last year that the BKPM would start offering infrastructure projects in the middle of this year, including the 35-kilometer railway project linking Soekarno-Hatta International Airport and Manggarai, South Jakarta, that is valued at $735 million.

The government’s infrastructure fund, Sarana Multi Infrastruktur, in cooperation with the Japan International Cooperation Agency and the Transportation Ministry, is performing feasibility studies for the SHIA-Manggarai project. The ministry said it expects the railway to start operating in 2013.

Separately, State Enterprises Minister Mustafa Abubakar said last month that KAI could set up a consortium to upgrade the 780-kilometer Jakarta-Surabaya railway, at an estimated cost of Rp 6.5 trillion ($748 million), with construction expected to start this year and finish by 2014.