SBY Dituding Tutupi Kasus Wisma Atlet

BERITA UTAMA
KAMIS, 8 DESEMBER 2011
SBY Dituding Tutupi Kasus Wisma Atlet
JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding menutup-nutupi kasus suap Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang
Ralat
Pada berita halaman A4, edisi 7 Desember 2011, yang berjudul “Penunggak Pajak Akan Dicekal”, disebutkan hingga November 2011 realisasi penerimaan pajak Rp 635,381 triliun atau 69,2 persen dari target
Juara Olimpiade Matematika Tewas Ditusuk
Kemarin semestinya Christopher Melky Tanujaya berangkat ke Australia untuk melihat University of Sydney dan University of Queensland sebagai alternatif tempatnya menuntut ilmu kelak
Anggota Paspampres Terseret Kasus Raafi
JAKARTA– Seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ikut diperiksa dalam kasus penusukan Raafi Aga Winasya Benjamin, siswa SMA Pangudi Luhur yang tewas dalam perkelahian di Shy Rooftop, Jakarta Selatan, awal November lalu
Muliaman dan Ronald Jadi Deputi Gubernur BI
JAKARTA –Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Muliaman D
Jembatan Cikao Terancam Ambrol
Nasib Jembatan Cikao di Sukajadi, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mungkin akan mengikuti Jembatan Mahakam II di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
TRAGEDI JEMBATAN KUTAI
Polisi Incar Tiga Tersangka
TENGGARONG — Tersangka kasus ambruknya Jembatan Mahakam II di Kutai Kartanegara diperkirakan lebih dari tiga orang
Amir Syamsuddin Jelaskan Posisi Angelina
JAKARTA- Nazaruddin kembali menyebutkan peran sejumlah rekannya dalam kasus Wisma Atlet SEA Games XXVI Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan
Nazar Pertegas Anas Ikut Atur Proyek Hambalang
JAKARTA — Terdakwa kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, M
Ultimatum buat Pengemplang Pajak
Ancaman pemerintah yang bakal menindak tegas para penunggak pajak mudah-mudahan bukan gertak sambal
Kosmopolitan Bernama Batavia
ASAP tebal kehitaman mengepul di langit Batavia
Jawaban Sempurna
Chelsea akhirnya lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah mengalahkan Valencia di Stamford Bridge, London, kemarin dinihari
Barca Tertawa, Arsenal Meringis
BARCELONA — Sama-sama sudah lolos ke babak 16 besar dan sama-sama tampil dengan tim pelapis
Kejutan APOEL dan Zenit
PORTO — Zenit Saint Petersburg melaju ke babak 16 besar Liga Champions setelah bermain seri dengan FC Porto di Stadion Dragao semalam
Rahasia Lolosnya Chelsea
LONDON — Chelsea melaju ke babak 16 besar Liga Champion setelah menghajar Valencia 3-0 di partai pamungkas Liga Champions Grup E kemarin dinihari
PIALA DUNIA ANTARKLUB
Menanti Duel Messi-Neymar
TOKYO — Piala Dunia Antarklub 2011 akan mulai digelar hari ini di Jepang
Gonzales-Yongki Ancam PSMS
SAMARINDA — Persisam Putra Samarinda berharap kembali bisa meraih poin dalam laga kedua tur Sumatera
Persib Terkam Sriwijaya
BANDUNG — Persib Bandung berhasil mengalahkan Sriwijaya FC 1-0 dalam pertandingan lanjutan Liga Super Indonesia di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, kemarin
Dicara Bibit Sprinter Berbakat
JAKARTA — Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) Boedi Darma masih melihat kurangnya bibit-bibit pelari yang bisa meneruskan sprinter-sprinter saat ini
Majelis Etik ‘Sembunyikan’ Pemeriksaan Djohar
JAKARTA — Agenda pemanggilan terhadap Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin dan Sekretaris Jenderal PSSI Tri Goestoro untuk dimintai keterangan oleh Majelis Etik berlangsung di tempat “tersembunyi”
PSSI Isyaratkan Rahmad Akan Gantikan Wim
JAKARTA – Penanggung Jawab Tim Nasional Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Bernhard Limbong memberi sinyal kemungkinan akan digantinya pelatih timnas senior, Wim Rijsbergen, oleh pelatih timnas U-23, Rahmad Darmawan
Fran/Shendy Lewati Hadangan Pertama
JAKARTA — Pemain ganda campuran Indonesia, Fran Kurniawan/Shendy Puspa Irawati, melangkah ke babak kedua turnamen bulu tangkis Korea Grand Prix Gold 2011
Christo Masih Beradaptasi
JAKARTA — Christoper Rungkat kemarin mengawali kiprahnya di turnamen Garuda Indonesia Tennis Masters 2011 dengan mengalahkan Seno Hartono Suwandi, 6-2, 6-3
Kinerja Satgas TKI Didesak Diaudit
JAKARTA-Migrant Care, pegiat hak asasi buruh, mendesak dilakukannya audit kinerja dan penggunaan dana Satuan Tugas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia
Denny Indrayana Berkukuh Aturan Pengetatan Remisi Tepat
JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana berkukuh bahwa kebijakan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi, teroris, dan narkotik sudah tepat
Pejabat Pertamina Diperiksa untuk Kasus PT Innospec
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pejabat Pertamina kemarin
Istri Terdakwa Bom Cirebon Jadi Saksi
TANGERANG-Istri dua terdakwa terorisme kasus bom Cirebon menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tangerang
Malinda Diduga Tampung Dana di 4 Perusahaan
JAKARTA-Inong Malinda Dee, mantan Senior Manager of Relationship Citibank, diduga mengalirkan dana hasil pencucian uang nasabah Citigold ke empat perusahaan
Mantan Bos PLN Dituntut 7 Tahun Bui
JAKARTA- Mantan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono dituntut tujuh tahun penjara
Tugas Tim Pengawas Century Diperpanjang Setahun
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat memperpanjang masa kerja Tim Pengawas Kasus Bank Century selama satu tahun
Indonesia Beli Enam Pesawat Sukhoi Akhir Tahun
MOSKOW – Indonesia dan Rusia segera menandatangani kontrak pembelian enam pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2
Pemerintah Evaluasi Otonomi Khusus Papua
PAPUA — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah akan mengevaluasi Otonomi Khusus Papua
KILAS
75 Persen APBD Jember untuk Gaji Pegawai
JEMBER — Sebanyak Rp 1,067 triliun atau 75 persen dari total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2012 digunakan untuk membayar gaji pegawai dan guru
Menyiramkan Air Kencing Sukarwati Divonis 2 Bulan Penjara
KEDIRI — Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri kemarin menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara kepada terdakwa Sukarwati, 46 tahun
RSUD Blambangan Terancam Ditutup
BANYUWANGI — Nasib tak kalah rumit juga dialami Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi
PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN
Utang Ditutup Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan
SURABAYA — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini setuju Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memberikan bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang menjadi jatah Pemerintah Kota Surabaya
KILAS
Mantan Pembantu Rektor Untirta Jadi Tersangka
SERANG — Mantan Pembantu Rektor II Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten, Sudendi, ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pengadaan sarana laboratorium di Untirta senilai Rp 49 miliar, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010
Gubernur Awang pun Punya Tiga KTP
Buruknya sistem kependudukan Indonesia tak hanya dialami oleh warga biasa
Ratusan Eks Pengungsi Timor Timur Belum Miliki Rumah
KUPANG — Kurang-lebih 700 keluarga eks pengungsi Timor Timur di Desa Noelbaki dan Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, hingga saat ini masih bertahan di kamp-kamp pengungsian pasca-jajak pendapat 1999
2012, Dana BOS Disalurkan Melalui Provinsi ke Sekolah
MADIUN — Pemerintah pusat mengubah mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai 2012
Assad Ngaku Tak Pernah Bertitah Habisi Pemrotes
DAMASKUS — Presiden Suriah Bashar al-Assad, kepada ABC News dalam wawancara khusus yang tayang kemarin, menyebutkan dia tak bertanggung jawab langsung atas aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan sejak pemberontakan dimulai pada Maret lalu
Perusuh Israel Bakar Masjid Palestina
BRUKIN — Israel dan Palestina kembali ribut
Amerika Ingin Ambil Pesawat Silumannya
WASHINGTON — Para pejabat Amerika Serikat tengah menimbang melansir satu misi terselubung ke Iran untuk merebut atau menghancurkan sebuah pesawat mata-mata siluman yang jatuh pada akhir pekan lalu
SEJARAH
1660
Margaret Hughes menjadi aktris Inggris pertama yang bermain di panggung
OOPS
Kisruh Foto Bugil
ISLAMABAD — Gara-gara menjadi model untuk sampul majalah pria dewasa India, artis Veena Malik asal Pakistan pun “kebakaran jenggot”
Afganistan Tuding Milisi Pakistan
KABUL — Afganistan menuding milisi Pakistan berada di balik ledakan bom bunuh diri saat perayaan Azhura di masjid muslim Syiah di Kabul dan di Kota Mazar-i-Sharif pada Selasa lalu
KILAS
Gorbachev Desak Pemilu Diulang
MOSKOW – Mantan pemimpin Rusia, Mikhail Gorbachev, kemarin mendesak pejabat penguasa Rusia untuk menggelar pemilihan parlemen ulang akibat meluasnya protes atas kecurangan dalam pemilu yang digelar pada Ahad lalu
Warga Australia Dicambuk karena Menodai Agama
VICTORIA — Pemerintah Australia kemarin berjanji akan mengupayakan pengampunan bagi warganya yang dihukum 500 kali cambuk dan kurungan selama setahun di Arab Saudi
Polisi Cina Bekuk 608 Penjual Anak
BEIJING — Tim gabungan polisi yang dipimpin Wakil Menteri Keamanan Publik Zhang Xinfeng berhasil membekuk 608 orang yang diduga sebagai pelaku perdagangan anak, akhir November lalu
Pemimpin Kaus Merah Dijerat Kasus Teroris
BANGKOK — Pemimpin Kaus Merah Thailand, Arisman Pongruangrong, kemarin dijerat tuntutan terorisme karena memimpin demonstrasi kelompok Kaus Merah yang berujung pada kekerasan dengan aparat berwajib tahun lalu
SURAT PEMBACA
Point Reward Dicuri
Saya pemegang kartu Mega Platinum dengan Nomor 4201 9400 xxxx xxxx
Degradasi Peradaban Kota
Agus Dermawan T
Gubernur Jenderal untuk DKI Jakarta
Indra J
BYTE
Februari, Microsoft Buka Toko Aplikasi Windows
SAN FRANCISCO — Microsoft berencana membuka toko aplikasi baru pada Februari 2012, seiring dengan peluncuran resmi Windows 8
Razr Bangkit Lagi
JAKARTA — Masih ingat ponsel Motorola Razr? Telepon seluler ini sempat menjadi primadona sekitar enam tahun lalu
ZOOM IN
Jawa-Bali Alami Defisit Sumber Daya Alam
SURAKARTA — Jawa dan Bali harus mengimpor sumber daya untuk produksi dan konsumsi dari pulau-pulau lain
ZOOM OUT
Inilah Lubang Hitam Paling Besar
ANN ARBOR — Kelompok ahli astronomi dari Amerika Serikat dan Kanada menemukan benda tunggal paling berat yang ada di alam semesta
Ketika Bulan Ditelan Bayangan Bumi
JAKARTA — Bulan akan kembali berubah warna menjadi merah pada akhir pekan ini
SINYAL
Pembelian Netto Asing Rp 1,57 Triliun
JAKARTA — Positifnya bursa regional dan menguatnya bursa Eropa di sesi pembukaan sore ini mampu memicu kenaikan indeks lokal
KILAS
Coca-Cola dan Burger King Jalin Kongsi
MIAMI — Produsen minuman Coca-Cola mendapat mitra strategis untuk memasarkan produk
Amerika Pasok Toyota Camry Korea
WASHINGTON — Pabrikan mobil terbesar di dunia, Toyota Motor Corp, akan mengekspor sedan Camry rakitan Amerika Serikat ke Korea Selatan pada awal tahun depan
Dewan Eropa Ajukan ‘Fiscal Compact’
BRUSSEL — Presiden Dewan Uni Eropa Herman van Rompuy menggagas solusi cepat untuk menangani krisis yang semakin kronis
KILAS
Produksi Kayu Perhutani Bakal Turun 30 Persen
JAKARTA — Produksi kayu Perhutani diperkirakan terus menyusut hingga 30 persen pada 2016
Pemerintah Kaji Kenaikan Harga BBG
JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan usulan kenaikan harga bahan bakar gas (BBG) yang disampaikan para pengembang BBG
Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 200 Miliar
JAKARTA — Banyaknya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing membuat negara menanggung kerugian sebesar US$ 10-23 juta (Rp 90-200 miliar) per tahun
Pariwisata Jadi Pengaman Krisis
JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pengestu menyatakan industri pariwisata memiliki potensi yang besar untuk menjadi sabuk pengaman ekonomi nasional di saat perekonomian dunia mengalami krisis
Investasi Eksplorasi CBM Capai Rp 666 Miliar
JAKARTA — Pemerintah mendapatkan investasi total senilai US$ 73,8 juta atau setara dengan Rp 666 miliar untuk komitmen eksplorasi blok minyak dan gas serta gas metana batu bara (CBM) dari hasil lelang langsung yang ditawarkan sejak Oktober lalu
KISRUH AGEN INSPEKSI
Mogok Kerja Diminta Dilakukan di Luar Bandara
JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti Singayuda Gumay mempersilakan para pengusaha yang menolak tarif baru pemeriksaan kargo melakukan mogok kerja
Telkom Targetkan 497 Kota Terjangkau Broadband
JAKARTA — PT Telkom Indonesia Tbk menargetkan sebanyak 497 kota di Indonesia akan menikmati layanan true broadband pada 2015
Anak Ayam Berlimpah, Laba Japfa Tergerus
JAKARTA — Laba bersih PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tahun ini diperkirakan turun 10 persen dibanding pada tahun lalu
�Sulit Capai Investment Grade 2012�
JAKARTA — Ekonom Universitas Gadjah Mada yang juga Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk, Tony Prasetyantono, menilai Indonesia masih kesulitan mencapai predikat layak investasi (investment grade) pada 2012
BI Dorong Efisiensi BPR
JAKARTA — Bank Indonesia mendorong sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR) untuk meningkatkan efisiensi
Persiapan Redenominasi Harus Matang
JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan penyederhanaan mata uang (redenominasi) harus disiapkan secara matang sebelum diterapkan
KPK Usut Rekening Gendut PNS Muda
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengusut rekening gendut para pegawai negeri sipil muda sebagaimana temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Hasil Jepretan Foto Kekerasan di Papua Dipamerkan
YOGYAKARTA — Sebanyak 22 foto kekerasan yang terjadi di Papua dipamerkan di koridor kantin Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada 7-10 Desember
Eksplorasi Rupa Lekukan Kawat
Melukis dengan kawat? Cara itulah yang dilakukan perupa Agus Kama Loedin melukis
KILAS
Permintaan Properti Naik 20 Persen
SURAKARTA — Penurunan suku bunga Bank Indonesia dari 6,75 persen menjadi 6,5 persen, yang kemudian turun lagi menjadi 6 persen, membuat suku bunga kredit ikut turun
Ramai-ramai Jajal Bisnis Online
YOGYAKARTA — Perkembangan teknologi informasi memicu perajin di Kota Yogyakarta menjajal bisnis online
DIY Siapkan 100 Ton Beras Operasi Pasar
YOGYAKARTA — Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama Divisi Regional Bulog, menyiapkan 100 ton beras untuk operasi pasar
Petani Bawang Minta Dana Talangan
BREBES — Petani bawang merah Brebes meminta dana talangan dari pemerintah untuk menghadapi anjloknya harga jual hasil panen
KILAS
Surakarta Siap Gelar Lelang Elektronik
SURAKARTA – Pemerintah Kota Surakarta memastikan bakal menggelar semua lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada tahun depan
Ketika Tubuh Santi Bertambah Kekar
Senyum kecut Santi begitu terasa saat sejumlah wartawan mendatangi rumahnya di Desa Sokasari, Kecamatan Bumijawa, kemarin
Butuh Rp 13 Miliar Benahi Sukolilo
PATI – Pemerintah Kabupaten Pati membutuhkan dana sekitar Rp 13 miliar untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak di Kecamatan Sukolilo akibat banjir badang Sabtu pekan lalu
George Aditjondro Gagal Bertemu Sultan
YOGYAKARTA — Sosiolog George Junus Aditjondro gagal bertemu dengan Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, kemarin
Petani Tembakau Mengadu ke Kiai Sepuh
SEMARANG — Sekitar 80 petani tembakau perwakilan dari beberapa paguyuban petani tembakau dari beberapa daerah di Jawa Tengah yang terwadahi dalam Aliansi Petani Jawa Tengah mengadu kepada KH Munif Zuhri di Girikusumo, Demak, Selasa malam lalu
Dana Cukai Rokok Tak Sesuai Peruntukan
KUDUS — Dana yang berasal dari pengembalian cukai rokok di Kudus ternyata dinikmati Satuan Polisi Pamong Praja Kudus
DESY RATNASARI
Wali Kota Sukabumi
Artis cantik Desy Ratnasari disebut-sebut bakal nyemplung ke dunia politik
Stadion Andi Mattalatta Siap 90 Persen
MAKASSAR — Stadion Andi Mattalatta siap menjadi tuan rumah laga kandang PSM Makassar versus Persiba Bantul pada laga pertama Indonesia Premier League (IPL), Sabtu mendatang
MENJELANG PSM-PERSIBA
Petar: Pemain Masih Grogi
MAKASSAR — Pelatih PSM Makassar, Petar Segrt, mengakui jika skuad Juku Eja masih grogi
Dari Manggatara ke Marege
Beberapa gelas kopi susu menemani obrolan dan senda gurau anggota Korps Pencinta Alam (Korpala) Universitas Hasanuddin, di sudut gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), Selasa malam lalu
Menjelang Natal, Okupansi Hotel Diprediksi Turun
MAKASSAR — Tingkat okupansi hotel di Sulawesi Selatan menjelang Natal diprediksikan akan turun hingga 60 persen
BI Pantau Penurunan Suku Bunga
MAKASSAR — Terkait dengan menurunnya suku bunga acuan dari Bank Indonesia atau BI Rate pada November, Bank Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap bank-bank yang belum menurunkan suku bunganya
Petani Sulitan Peroleh Bibit Cengkeh
MAKASSAR — Petani cengkeh Sulawesi Selatan saat ini kesulitan memperoleh bibit cengkeh
Opera Buka Peluang Periklanan Berkonten Lokal
MAKASSAR — Opera Software ASA Indonesia membuka peluang kerja sama dengan menawarkan pemasangan iklan dunia maya berkonten lokal
Penyaluran Kredit Perumahan Naik 36 Persen
MAKASSAR — Penyaluran kredit perumahan oleh bank umum di Sulawesi Selatan selama 2011 meningkat 36,17 persen dibanding tahun sebelumnya
Pemuda Serang Siswa SMK 1
BONE — Sekelompok pemuda menyerang siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Watampone kemarin siang
Baru Sebulan, Jembatan Bamba Ambruk
PINRANG — Warga di empat desa, yakni Batulappa, Kassa, Watang Kassa, dan Kasera Lau, terisolasi akibat ambruknya Jembatan Bamba, yang menghubungkan Kecamatan Batulappa dengan Kecamatan Patampanua, Selasa malam lalu
Tak Punya Pengacara, Sidang Pencabulan Ditunda
GOWA — Sidang pertama pembacaan dakwaan kasus pencabulan dengan pelaku Daeng Juma’ bin Buntu, 39 tahun, terhadap bocah perempuan berusia 4 tahun berinisial AK di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa, ditunda hingga pekan depan
Anggaran Maros untuk Bibit Rp 2,8 M
MAROS — Dinas Perkebunan dan Kehutanan Maros menganggarkan dana Rp 2,8 miliar untuk pengadaan berbagai macam bibit 2,7 juta pohon dan buah-buahan
Maros Akan Lakukan Tes Urine
MAROS — Wakil Bupati Maros H A
Sekretaris Partai Merdeka Laporkan Bupati dan Wakilnya
BULUKUMBA — Perselisihan Sekretaris Partai Merdeka Bulukumba A
Andry Arief Usung Tujuh Program untuk Calon Wali Kota
MAKASSAR — Perang program telah dilontarkan oleh sejumlah kader Partai Demokrat Sulawesi Selatan agar terpilih pada Pemilihan Wali Kota Makassar Oktober 2013
Mahasiswa Gowa Tuntut Kejelasan Bantuan Bencana
GOWA — Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Gowa menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Gowa kemarin
Realisasi Belanja 24 SKPD 70-80 Persen
MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Andi Mustaman, yang membidangi kesejahteraan rakyat, mengatakan realisasi belanja 24 satuan kerja perangkat daerah (SPKD) yang menjadi mitra di komisinya baru mencapai 70-80 persen
Sidik Jari di Kamar Imam Diusut
MAKASSAR — Polisi masih menunggu hasil otopsi Imam Bagus Nugraha dan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian untuk mengungkap penyebab kematian mantan mantan Manajer PT Merpati Nusantara Airlines Makassar itu
Kodam Pecahkan Rekor Donor Darah
MAKASSAR — Aksi donor darah yang melibatkan 14
BENTROKAN DOSEN UNHAS
Jurusan Rekomendasikan Pemecatan Rahman
MAKASSAR — Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin merekomendasikan pemecatan Rahman Saini, yang dilaporkan menganiaya rekannya sesama dosen, Rahmat Muhammad, bulan lalu
Partai Demokrat Punya Tugas Membentuk Luwu Tengah
MAKASSAR — Terbentuknya Luwu Tengah menjadi suatu kabupaten merupakan angin segar bagi Partai Demokrat Sulawesi Selatan
Sebelum Berangkat ke Taiwan, Istri Tajuddin Minta Bantuan Bupati
MAROS — Istri Tajuddin bin Ride, Nurdiana, menemui Bupati Maros H M
Tim Universitas Hasanuddin Menilai Ada Kesalahan Bahan dan Ukuran
MAKASSAR — Tim peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin datang ke lokasi robohnya tembok penghalang perumahan The Mutiara Villa Palma, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, kemarin
Kepala Dinas Kehutanan Bone Mundur Terkait Proyek Green House
MAKASSAR — Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone, Mullar Supu, mengaku telah mempertaruhkan jabatannya dalam kasus proyek pembangunan balai pembenihan dan pembibitan atau green house yang pernah dikerjakan oleh pihaknya pada 2007
Pemerintah Jamin Kebutuhan Pokok untuk Natal
MAKASSAR — Pemerintah Sulawesi Selatan menyatakan stok dan stabilisasi harga kebutuhan pokok untuk hari raya Natal dalam kondisi aman dan terkendali
Tajuddin Lamase Divonis 2 Tahun Penjara
MAKASSAR — Tajuddin Lamase, terdakwa kasus proyek swakelola Dinas Pekerjaan Umum Makassar, divonis 2 tahun penjara dan denda senilai Rp 100 juta
ROBOHNYA PAGAR THE MUTIARA
Polisi Kejar Kontraktor
MAKASSAR — Polisi mengatakan kasus robohnya pagar pembatas perumahan mewah The Mutiara Villa Palma, yang menewaskan delapan warga di Jalan Sukadamai Makassar, Ahad lalu, masih dalam tahap penyidikan
TEMPO DOELOE
Anak hilang
Pembrita Betawi 7 December 1911 Pada politie diminta tjari satoe anak perempoean bernama Isa, oemoer 6 tahoen, jang pergi menonton St
KILAS
Pulang Haji Ditangkap Polisi
BEKASI — Asep Dirman, anggota jemaah haji asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi sesaat setelah turun dari pesawat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin
Bunuh Istri, Kakek Ditangkap
TANGERANG — Kepolisian Sektor Sepatan, Kabupaten Tangerang, menangkap Sunarso alias Uban, 60 tahun, yang diduga tega membunuh istrinya sendiri
Mahasiswa Tewas Dikeroyok di Kampus
JAKARTA — Ahmad Yoga Fudholi, 19 tahun, mahasiswa semester III Fakultas Teknik Informatika Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tewas dikeroyok teman-temannya sendiri satu kampus, Selasa sore lalu
Anggaran Pilkada Rp 70 Miliar
BEKASI — Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana mengatakan anggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 70 miliar
Ratusan Gedung Sekolah Rusak
JAKARTA — Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat Dian Hardian menyatakan akan merenovasi 60 sekolah dan sekolah menengah pertama yang rusak, pada 2012
Gangguan Saklar Pantograf Sudah Lima Kali
JAKARTA — Sejak diberlakukannya pola loop line (melingkar), gangguan terhadap saklar pantograf telah terjadi lima kali
Tiga Warga Iran Kabur dari Penjara Salemba
JAKARTA — Tiga warga negara Iran yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba kabur dari rumah tahanan Selemba, Jakarta Pusat
TIP
Enam Manfaat Minum
Keasyikan kerja sering kali membuat kita lupa minum air putih yang cukup, yakni minimal 2,5 liter sehari
Ibu Hamil Harus Cukup Gizi
Masa kehamilan merupakan masa yang banyak ditunggu pasangan yang baru menikah
Mode
Keceriaan warna merah muda selalu menjadi pesona yang disukai banyak orang
AHMAD FUADI
Sekolah Gratis 5 Menara
Setelah novel pertamanya, Negeri 5 Menara, meledak pada 2009, Fuadi bersama istrinya, yang akrab dipanggil Yayi, mengerucutkan ide untuk berbagi

BERITA UTAMA (126)
NASIONAL (13)EKONOMI DAN BISNIS (18)METRO (10)NUSA (9)EDITORIAL (1)SENI (1)OLAH RAGA (12)INTERNASIONAL (10)OPINI (3)DIGITAL (2)ILMU DAN TEKNOLOGI (3)BERITA UTAMA-JATENG (12)MAKASSAR (28)GAYA HIDUP (4)
ARSIP

Nasional
SBY Dituding Tutupi Kasus Wisma Atlet
THURSDAY, 08 DECEMBER 2011
Kembali
JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding menutup-nutupi kasus suap Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. Menurut Rufinus Hutauruk, pengacara tersangka M. Nazaruddin, SBY tidak melaporkan perkara itu ke aparat. Padahal Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengetahui peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
“Sampai saat ini Pak SBY, yang memimpin rapat di Cikeas (rumah SBY di Puri Cikeas, Bogor), tidak pernah melakukan tindakan apa pun dengan melaporkannya ke pihak berwenang,”� ujar Rufinus saat membacakan eksepsi kliennya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
Padahal, kata dia, wajib hukumnya sebagai warga negara untuk melaporkan peristiwa yang diduga mengandung unsur kejahatan. Rufinus mengungkapkan, dalam pertemuan di Cikeas pada 23 Mei 2011 itu Nazar melaporkan adanya aliran duit ke sejumlah petinggi Demokrat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Bekas Bendahara Umum Demokrat itu juga menyebutkan keterlibatan rekan separtai dalam sejumlah proyek. Misalnya aliran duit ratusan miliar rupiah saat Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu untuk memenangkan Anas Urbaningrum. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari proyek Hambalang, Bogor.
Cerita itu kembali dibeberkan Nazar di rumah SBY. “Akan tetapi sampai hari ini SBY tidak melakukan tindakan apa pun, baik sanksi yang berlaku di Partai Demokrat maupun langkah hukum,” ujar Rufinus.
Pertemuan di Puri Cikeas berlangsung selama 3,5 jam. Hadir dalam pertemuan ini empat petinggi Demokrat: Jero Wacik, Amir Syamsuddin, Anas Urbaningrum, E.E. Mangindaan, dan Amir Syamsuddin.
Nazar juga jengkel kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak bertanya soal pertemuan Cikeas. “Saya tidak tahu mengapa penyidik tidak pernah menanyakan hal tersebut,” ujar Nazar dalam eksepsi pribadi yang ia bacakan sendiri.
Ketua Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul membantah tudingan Rufinus. “Bagaimana bisa. Dia (Nazar) jadi saksi saja belum. Bagaimana mau lapor,” kata Ruhut saat dimintai konfirmasi kemarin. Ruhut mengatakan tak pantas Presiden melaporkan suatu kasus ke polisi.
Nazar didakwa menerima suap dan diancam hukuman 20 tahun penjara. Jaksa menyebut Nazar menerima uang dari PT Duta Graha Indah–rekanan proyek–sebesar Rp 4,6 miliar. Uang ini terdiri atas lima lembar cek, diterima oleh anak buah Nazar bernama Yulianis dan Oktarina Furi.ISMA SAVITRI | FEBRIYAN | INDRA WIJAYA | SUNUDYANTORO

Gebrak Meja di Puri Cikeas
Pada 23 Mei 2011, petinggi Partai Demokrat berkumpul di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka membahas masalah penting: kasus Wisma Atlet. Sumber Tempo menyebutkan ada gebrak meja segala dalam acara itu.
Tempat: Ruang Perpustakaan di rumah SBY.
Peserta pertemuan: SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin, E.E. Mangindaan, Jero Wacik, dan Amir Syamsuddin–kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Isi pertemuan: Anas meminta agar Nazar tidak diberi sanksi berat. Nazar membeberkan peran Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) dan Mallarangeng bersaudara dalam proyek SEA Games.
Sumber Tempo juga mengungkap ada catatan dari staf Nazar yang menyebutkan bahwa Anas, Andi, dan Ibas menerima masing-masing US$ 250 ribu.
Ibas membantah. “Haram bagi saya menerima uang yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi,” katanya. Andi juga berkali-kali menyangkal.
Soal gebrak meja, politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, “Karena aku orang hukum, aku tidak mau mengomentari sesuatu yang tidak aku lihat.”
Sumber: Majalah Tempo edisi 5 Juni 2011 | INDRA WIJAYA
JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding menutup-nutupi kasus suap Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. Menurut Rufinus Hutauruk, pengacara tersangka M. Nazaruddin, SBY tidak melaporkan perkara itu ke aparat. Padahal Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengetahui peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
“Sampai saat ini Pak SBY, yang memimpin rapat di Cikeas (rumah SBY di Puri Cikeas, Bogor), tidak pernah melakukan tindakan apa pun dengan melaporkannya ke pihak berwenang,”� ujar Rufinus saat membacakan eksepsi kliennya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
Padahal, kata dia, wajib hukumnya sebagai warga negara untuk melaporkan peristiwa yang diduga mengandung unsur kejahatan. Rufinus mengungkapkan, dalam pertemuan di Cikeas pada 23 Mei 2011 itu Nazar melaporkan adanya aliran duit ke sejumlah petinggi Demokrat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Bekas Bendahara Umum Demokrat itu juga menyebutkan keterlibatan rekan separtai dalam sejumlah proyek. Misalnya aliran duit ratusan miliar rupiah saat Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu untuk memenangkan Anas Urbaningrum. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari proyek Hambalang, Bogor.
Cerita itu kembali dibeberkan Nazar di rumah SBY. “Akan tetapi sampai hari ini SBY tidak melakukan tindakan apa pun, baik sanksi yang berlaku di Partai Demokrat maupun langkah hukum,” ujar Rufinus.
Pertemuan di Puri Cikeas berlangsung selama 3,5 jam. Hadir dalam pertemuan ini empat petinggi Demokrat: Jero Wacik, Amir Syamsuddin, Anas Urbaningrum, E.E. Mangindaan, dan Amir Syamsuddin.
Nazar juga jengkel kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak bertanya soal pertemuan Cikeas. “Saya tidak tahu mengapa penyidik tidak pernah menanyakan hal tersebut,” ujar Nazar dalam eksepsi pribadi yang ia bacakan sendiri.
Ketua Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul membantah tudingan Rufinus. “Bagaimana bisa. Dia (Nazar) jadi saksi saja belum. Bagaimana mau lapor,” kata Ruhut saat dimintai konfirmasi kemarin. Ruhut mengatakan tak pantas Presiden melaporkan suatu kasus ke polisi.
Nazar didakwa menerima suap dan diancam hukuman 20 tahun penjara. Jaksa menyebut Nazar menerima uang dari PT Duta Graha Indah–rekanan proyek–sebesar Rp 4,6 miliar. Uang ini terdiri atas lima lembar cek, diterima oleh anak buah Nazar bernama Yulianis dan Oktarina Furi.ISMA SAVITRI | FEBRIYAN | INDRA WIJAYA | SUNUDYANTORO

Gebrak Meja di Puri Cikeas
Pada 23 Mei 2011, petinggi Partai Demokrat berkumpul di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka membahas masalah penting: kasus Wisma Atlet. Sumber Tempo menyebutkan ada gebrak meja segala dalam acara itu.
Tempat: Ruang Perpustakaan di rumah SBY.
Peserta pertemuan: SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin, E.E. Mangindaan, Jero Wacik, dan Amir Syamsuddin–kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Isi pertemuan: Anas meminta agar Nazar tidak diberi sanksi berat. Nazar membeberkan peran Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) dan Mallarangeng bersaudara dalam proyek SEA Games.
Sumber Tempo juga mengungkap ada catatan dari staf Nazar yang menyebutkan bahwa Anas, Andi, dan Ibas menerima masing-masing US$ 250 ribu.
Ibas membantah. “Haram bagi saya menerima uang yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi,” katanya. Andi juga berkali-kali menyangkal.
Soal gebrak meja, politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, “Karena aku orang hukum, aku tidak mau mengomentari sesuatu yang tidak aku lihat.”
Sumber: Majalah Tempo edisi 5 Juni 2011 | INDRA WIJAYA

JSI: 50,4% Warga Kecewa & Tak Percaya SBY Bisa Selesaikan Masalah

Minggu, 23/10/2011 16:05 WIB
JSI: 50,4% Warga Kecewa & Tak Percaya SBY Bisa Selesaikan Masalah
Rivki – detikNews
Share
8

Jakarta – Sekitar separuh warga Indonesia tidak percaya bahwa pemimpinnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menyelesaikan masalah. Masalah hukum pancung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, kasus dugaan korupsi wisma atlet dan kasus Century menjadi alasan warga mengenai ketidakpercayaan ini.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia (JSI), Widdi Aswindi, dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (23/10/2011).

“55,5 persen masih percaya kalau presiden bisa menyelesaikan masalahnya. Sedangkan 50,4 persen merasa kecewa dan tidak percaya,” ujar Widdi.

Survei tersebut dilakukan pada tanggal 10 sampai 15 Oktober 2011, dengan metode pengambilan sampel, multistage random sampling di 33 provinsi di Indonesia. Didapatkan 1.200 responden dengan metode pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, semantara margin of error 2,9 persen.

Kasus-kasus yang menyita publik seperti hukum pancung TKI, wisma atlet menjadi penyebab menurunnya angka kepuasan. Menurutnya, sebanyak 73,1 persen responden menganggap SBY-Boediono tidak bisa menyelesaikan kasus Century.

Sedangkan untuk tingkat kepuasan kinerja Presiden SBY-Boediono, JSI membandingkannya dengan data survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2010 lalu di mana tingkat kepuasan terhadap kinerja SBY 62 persen dan terhadap Boediono, 49 persen.

“Sejak Oktober 2010 hingga bulan ini kinerja SBY turun dari 62 persen menjadi 53,2 persen. Sedangkan Boediono, dari 49 persen menjadi 44,8 persen,” jelasnya.

(nwk/nwk)

” Sent from Smartfren Blackberry, Hebat Cepat Hemat “

SBY Prihatin Anggaran Daerah Habis Buat Rumah dan Mobil Dinas

Benar, masalahnya memang mental pejabat birokrasi dan politikus kita yang busuk /feodal kolot. Seorang Politikus konon merasa dirinya tidak “dihargai” jika tidak menumpang mobil mewah (import). Lihat saja bos partai Demokrat Anas U, mobilnya Toyota Vellfire dan jip Range Rover sport yang harganya mencapai Rp 2 M.. Keterlaluan !!

Selasa, 16/08/2011 16:15 WIB
SBY Prihatin Anggaran Daerah Habis Buat Rumah dan Mobil Dinas
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Presiden SBY menyoroti permasalahan tidak efektifnya pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). SBY prihatin APBD banyak dihabiskan untuk pembangunan rumah dinas dan pengadaan mobil dinas.

Hal ini disampaikan oleh Presiden SBY dalam pidato ‘Nota Keuangan 2012′ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

“Saya juga banyak mendapat laporan bahwa pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun,” kata SBY.

Dikatakan SBY, APBD juga seringkali dihabiskan untuk belanja pegawai atau pembayaran gaji pegawai di daerah. Tingginya belanja pegawai terkait dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru daerah setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya.

“Yang lebih memprihatinkan, sebagian belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan lain yang tidak tepat. Seharusnya, belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan,” jelas SBY.

Karena itu, SBY menginstruksikan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memperbaiki postur APBD dengan benar-benar menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, maupun dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Belanja operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja perjalanan dinas sedapat mungkin dikurangi dan terus dijaga efisiensinya. Kebijakan moratorium pengangkatan PNS Daerah yang kita jalankan dewasa ini, dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran di daerah,” kata SBY.

“Sebaliknya, belanja-belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal atau belanja infrastruktur harus diberikan porsi yang lebih besar dan diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga perlu terus ditingkatkan,” tukas SBY.

Nasib Anas Bisa Naas (4)

Nasib Anas Bisa Naas (1)
Bintang Terang Anas Mulai Pudar
Didik Supriyanto – detikNews

Anas Urbaningrum

Jakarta – Anas Urbaningrum sempat terlihat sebagai the rising star politik Indonesia, setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD), tahun lalu. Itu juga berarti masa depan cerah bagi partai yang dilahirkan SBY. Peran penting partai berlambang Mercy itu, juga posisi dinasti SBY akan tetap bertahan aman pada tahun-tahun mendatang di bumi politik Indonesia.

Bagaimana tidak, pada saat partai-partai lain kekurangan kader mumpuni sehingga terpaksa mengusung muka-muka lama (yang terbukti tidak laku dijual pada arena pemilu), PD menampilkan tokoh muda. Kelebihan Anas bukan hanya pada kemudaannya, tetapi pada reputasi, kecerdasan, dan tentu saja laku politik.

Anas adalah sedikit tokoh muda yang menggeluti dunia politik, tetapi tidak terlibat skandal. Jangankan skandal, kasus-kasus kecil yang kerap menjebak politisi muda saja, dia berhasil melewatinya. Ketika menjadi Ketua Umum HMI pada zaman Orde Baru, Anas terlihat tidak masuk kendali para seniornya. Hubungan dengan senior berjalan baik, tapi independensi tetap terjaga.

Oleh karena itu, ketika zaman berganti, menyusul tumbangnya rezim Soeharto, Anas mendapatkan peran penting. Dia ditunjuk Presiden Habibie menjadi anggota perancang undang-undang politik. Dia juga ditunjuk sebagai tim verifikasi partai politik untuk Pemilu 1999. Usai Pemilu, Presiden Gus Dur mengangkatnya sebagai anggota KPU.

Sebagai aktivis HMI, libido politik Anas tinggi. Lembaga negara independen, macam KPU dan komisi negara lain, tak cukup mewadahi obsesi politiknya. Karena itu, setelah sukses menggelar Pemilu 2004, dia pun meninggalkan KPU. Meskipun para seniornya di Partai Golkar mengajaknya bergabung, namun dia tidak ragu masuk PD. Apalagi SBY sendiri yang mengundangnya.

Anas langsung mendapatkan mandat penting dari SBY: menyelesaikan berbagai kemelut internal partai politik di daerah. Dia berkeliling di berbagai daerah, menyelesaikan satu per satu konflik yang sudah mulai akut di partai baru. Dia mendengarkan keluhan semua pihak, menawarkan rekonsiliasi, dan menindak kader-kader yang lakunya sudah keterlaluan. Anas sukses mengemban amanah SBY.

Sepak terjang Anas dalam mengurusi PD, mengingatkan pada Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar yang juga seniornya di HMI: rajin menyambangi pengurus daerah, mengembangkan semangat kebersamaan, mendengarkan semua keluhan, tidak segan mengulurkan bantuan kepada semua kader, dan tentu saja tidak meledak-ledak, apalagi menggebrak-gebrak.

Bagi Anas, politik adalah tindakan rasional, rasionalitas yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai. Ideologi boleh saja mati, tetapi politik harus disiapkan berlandaskan konsep jelas, dijalankan berdasarkan strategi yang rapi dan taktik yang jitu. Sopan santun jadi koridornya.

Setiap pernyataan dan tindakan politik selalu disorot dan dicatat rakyat, oleh karena itu tidak pada tempatnya aktor politik berkata dan bertindak sembarangan. Semua harus terukur. Lebih baik mengulang atau memodifikasi pernyataan normatif daripada menyerukan kata-kata provokatif.

Laku politik Anas tidak jauh beda dengan SBY. Ini bukan karena Anas harus menirukan gaya bosnya, tetapi secara alamiah memang ada kesamaan. Beda di umur dan pengalaman saja.

Oleh karena itu, terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketum PD, tidak hanya melambungkan optimisme para kader PD, bahwa masa depan partainya akan jaya seiring dengan mundurnya SBY dari panggung politik, tetapi juga meyakinkan para pengamat politik bahwa Anas tidak lama lagi akan menjadi bintang besar dalam jagat politik Indonesia.

Pertama, partai-partai pesaing PD gagal menampilkan tokoh muda yang jadi harapan rakyat. Mereka kesulitan menemukan kader muda yang mumpuni sehingga terpaksa memilih stok lama, yang jelas-jelas tidak laku di pasar pemilu. Kedua, terlepas dari kinerja dan prestasi, gaya politik SBY dipercaya masih disukai rakyat Indonesia. Dan itu tercermin dalam diri Anas.

Makanya, jika Anas diusung PD menjadi capres, maka peluangnya sangat besar untuk terpilih. Anas adalah the rising star. Tapi itu dulu. Kini semua berubah dalam sekejab, setelah Bendahara Umum PD M Nazaruddin terindikasi terlibat skandal korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

Masa depan politik Anas pun menjadi tidak jelas. Pertama, rakyat terbelakak matanya, bahwa seorang Anas ternyata dikelilingi oleh orang-orang buruk laku. Celakanya ketika indikasi keterlibat Nazaruddin semakin kuat, Anas tidak bisa bertindak tegas. Kini banyak orang meragukan integritas politiknya.

Kedua, perbedaan pandangan dan langkah dalam menangani skandal Nazaruddin, antara SBY dan para politisi senior partai, dengan Anas bersama fungsionaris muda partai, membenarkan rumor yang beredar pada saat Munas PD tahun lalu, bahwa SBY dan para senior partai sesungguhnya tidak menyukai terpilihnya Anas sebagai ketum.

Anas mungkin tidak akan disingkirkan dari kedudukannya di partai, tetapi skandal Nazaruddin dan kegagalan dalam menanganinya, akan menyudutkan Anas sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia memiliki keliatan ala Akbar Tandjung dalam mengatasi belitan politik, tetapi ingat Anas bermain di kandang PD, bukan di Golkar.

+++++++++++++

Rabu, 01/06/2011 15:46 WIB
Nasib Anas Bisa Naas (3)

Buruk Nazar, Anas Digoyang
Deden Gunawan – detikNews

Jakarta – Skandal M Nazaruddin benar-benar menimbulkan huru-hara politik dalam Partai Demokrat (PD). Partai besutan Presiden SBY ini harus menangkis semua tuduhan yang mengarah padanya. Tidak hanya itu, kader pun terbelah menyikapi skandal mantan bendum PD itu.

Sebut saja sikap Dewan Kehormatan PD yang sejak awal ingin menjatuhkan sanksi kepada Nazar. Langkah DK tersebut sempat mendapat kritikan dari sejumlah kader PD yang duduk di DPR. Dengan dalih menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK, para kolega Nazar berharap DK tidak buru-buru menjatuhkan sanksi kepada mantan anggota Komisi III DPR itu.

Tapi DK tetap memecat Nazar dari kursi bendum, Senin (23/05/2011). Alasannya politisi 33 tahun itu dianggap telah melanggar etika serius. Selain itu, sepak terjang Nazar selama ini juga dianggap telah menyudutkan nama baik partai.

Meski sudah jadi keputusan DK, konon elit PD tidak satu suara menyikapi pemecatan itu. Informasi yang beredar di internal PD, Anas Urbaningrum, Ketua Umum PD yang juga menjabat Wakil Ketua DK PD, tidak menandatangani surat pemecatan itu.

Sumber detikcom di internal PD menuturkan, sebenarnya sedari awal Anas kurang sepakat dengan penjatuhan sanksi terhadap Nazar. Karena sikap Anas ini, putusan sanksi terhadap Nazar molor hingga lebih dari sepekan.

Anas memang mengalami dilema. Selama ini Anas dekat dengan Nazar yang kini terbelit banyak kasus. Bahkan pada 2007, Anas dan Nazar sempat membuat perusahaan bersama dengan mendirikan PT Panahatan dan PT Anugerah Nusantara. Dalam perusahaan itu Anas duduk sebagai salah satu komisaris. Namun kabarnya pada 2008, Anas keluar dari perusahaan itu.

“Anas bilang merasa heran. Sebab merasa tidak pernah andil dengan menyetorkan modal dana atau tenaga sama sekali dalam proses pendirian atau operasional perusahaan. Tapi dia langsung ditunjuk sebagai komisaris,” jelas Sekretaris DK PD Amir Syamsuddin menirukan ucapan Anas.

Bukti kedekatan Anas dan Nazar tidak terelakkan ketika setelah menang di Kongres PD ke II yang digelar 2010 Anas menempatkan Nazar di posisi strategis, sebagai bendum. Jabatan untuk Nazar ini sempat dikeluhkan internal PD. Sebab Nazar kader anyar. Ia baru masuk 2007. Tapi kok langsung melejit kariernya dengan menjadi bendahara umum. Sementara banyak kader yang merasa berdarah-darah sejak awal justru tidak masuk dalam jajaran inti DPP.

Sementara sumber detikcom di lingkungan Istana mengatakan, sebenarnya SBY, sejak Kongres PD di Bandung sudah tidak sreg dengan majunya Anas sebagai calon ketua umum. Bahkan SBY sempat meminta Anas untuk mundur di menit-menit akhir menjelang pemilihan ketua umum digelar.

Hanya saja saat itu Anas mengatakan, mundur tidaknya dirinya tergantung konstituen. “Sebaiknya tanyakan saja ke konstituen. Sebab mereka yang punya hak suara,” kata Anas seperti ditirukan sumber detikcom.

Nah, dengan kejadian yang menimpa Nazar saat ini beberapa kalangan di internal PD menganggap sebagai bagian dari skenario untuk menyingkirkan Anas. Sebab Nazar dianggap sebagai orang dekat Anas, sehingga apapun yang dilakukan Nazar melekat pada Anas.

Jangan heran kalau Anas jadi gamang ketika ada desakan untuk memecat Nazar dari kepengurusan partai. Anas pun berulangkali menolak usulan untuk memberi sanksi Nazar yang disuarakan sebagian besar anggota DK PD.

“Di DK PD itu kan mayoritas pendukungnya Andi Mallarangeng, seperti Amir Syamsudin, Jero Wacik, dan EE Mangindaan. Kalau SBY netral. Wajar saja kalau mereka mau buru-buru kasih sanksi ke Nazar. Karena target utamanya adalah Mas Anas,” beber Ketua DPP PD Bidang Kominfo Ruhut Sitompul kepada detikcom.

Menurut Ruhut, sekalipun DK telah memecat Nazar namun Anas sebagai Ketua Umum DPP belum mau mengambil sikap. “DPP saat ini belum memberikan sanksi apapun kepada Nazar. Jadi sebenarnya putusan DK tidak serta merta menjadi putusan DPP,” tegas Ruhut.

Politisi yang juga pemain sinetron ini membenarkan kalau upaya untuk mendelegitimasi atau melengserkan Anas memang sudah terlihat sejak kasus Nazar bergulir. Ruhut menuding mereka berasal dari kubu Menpora Andi Mallarangeng yang kalah dalam perebutan kursi ketua umum di Kongres PD setahun lalu.

“Orang-orangnya Andi,seperti Denny Kailimang, Kastorius Sinaga, Andi Nurpati, dan anak-anak LSM yang baru kemarin sore masuk Demokrat. Mereka inilah orang-orangnya Andi dan memberi pernyataan ke mana-mana. Padahal mereka itu orang baru,” keluh Ruhut.

Terhadap adanya upaya untuk menggeser Anas, Ruhut berharap semua harus dilakukan sesuai mekanisme. Misalnya di Kongres. “Kalau mau bertindak jantan. Tunggu saja Kongres PD 4 tahun lagi. Baru itu ksatria.Jangan menggunting dalam lipatan,” pungkasnya.

Denny Kailimang pun membantah tudingan Ruhut. Menurutnya tidak benar kelompok Andi Mallarangeng ingin menyerang Nazar untuk menggoyang Anas. Ia juga menegaskan tidak ada perpecahan di PD. “Saya diangkat di DPP dan patuh atas semua perintah Ketua Umum Pak Anas,” kata Denny.

(ddg/iy)
+++++++++++++++++

SBY-Anas Renggang, Mr A Senang
M. Rizal – detikNews

Jakarta – Partai Demokrat (PD) masih terus gonjang-ganjing. Setelah skandal Nazaruddin, kini dikabarkan pucuk pimpinan PD tengah perang dingin. Hubungan Ketua Umum PD Anas Ubaningrum dengan Ketua Dewan Pembina dan pendiri PD, SBY diisukan kian memburuk.

Benarkan hubungan Anas dan SBY memburuk? Sejumlah elit PD memilih bungkam soal kabar ini. Maklum SBY sudah mewanti-wanti kadernya untuk tidak sembarangan bicara.

“Saya nggak tahu, saya nggak mau komentar soal itu,” kata Ketua DPP PD bidang Penegakan Hukum, Benny K Harman kepada detikcom.

Isu memburuknya hubungan SBY santer ketika Anas tidak terlihat saat Dewan Kehormatan PD mengumumkan pemberhentian Nazar sebagai bendum PD. Terlebih lagi setelah itu, Anas juga berkali-kali tidak menghadiri rapat PD di kediamaan SBY di Cikeas.

Hubungan Anas dengan SBY sebenarnya sudah kurang menyenangkan dari awal. SBY sejatinya tidak merestui Anas menjadi ketum PD. Ketua Dewan Pembina PD itu lebih mendukung Andi Mallarangeng sebagai Ketum PD. Sumber detikcom di lingkungan Istana mengatakan, sejak Kongres PD di Bandung 2010 lalu, SBY sudah tidak sreg dengan majunya Anas sebagai calon ketua umum.

Bahkan SBY sempat meminta Anas untuk mundur di menit-menit akhir menjelang pemilihan ketua umum digelar. Namun tanpa dinyana Anas melawan perintah SBY itu. Anas mengatakan, mundur tidaknya dirinya tergantung konstituen. “Sebaiknya tanyakan saja ke konstituen. Sebab mereka yang punya hak suara,” kata Anas seperti ditirukan sumber detikcom.

Tidak dinyana kenekatan Anas berbuah kemenangan dan dia pun terpilih sebagai Ketum PD. Kini setahun setelah Anas menjabat, hubungan Anas dan SBY kembali meruncing setelah kasus Nazar meledak. Beberapa kali terjadi pembangkangan kubu Anas atas perintah yang diisyarakatkan SBY dalam penanganan kasus Nazar. Saat SBY menginginkan kasus Nazar diusut DK, Anas menandinginya dengan membentuk tim pencari fakta yang melindungi Nazar.

Ketika SBY memerintahkan Anas melakukan upaya untuk memulangkan Nazar dari Singapura, kubu Ketum PD ini melakukan penolakan. “Pak SBY meminta PD proaktif dalam upaya membujuk Nazaruddin kembali ke Indonesia secara sukarela. Kalau perlu dibuat tim khusus untuk menjemput dia,” kata Kastorius Sinaga, ketua DPP PD yang selama ini seperti menjadi penyampai pesan SBY.

Ketua FPD Jafar Hafsah telah menandatangani tim penjemput Nazar yang mengaku tengah berobat ke Singapura. Tim penjemput antara lain berisi Sutan Bathoegana. Tapi kubu Anas justru malah memberi pernyataan yang membangkang. “Ngapain dijemput. Pak Jafar itu bukan dokter jadi kita hormatilah surat dari dokter,” kata Ketua Kominfo PD Ruhut Sitompul.

Anas tentunya menghadapi banyak kasus yang harus diselesaikan. Selain kasus Nazar, Anas juga harus bisa merampungkan kasus kader lainnya yang mengancam citra PD. Pasca Nazar, elit PD yakni Andi Nurpati yang dilaporkan oleh MK.

Kasus Nazar dan kasus Andi tentu menjadi PR berat bagi Anas untuk membuktikan diri sebagai ketua umum yang mumpuni. Bila gagal membawa PD keluar dari kasus yang merusak citranya itu, bukan tidak mungkin Anas bisa saja dilengserkan.

Kini isu yang berkembang menyebutkan nasib Anas akan sama seperti Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB versus PKB Gus Dur. Menggeser Anas dinilai cukup beralasan melihat kedekatannya dengan Nazar yang hingga kini pemberhentiannya sampai sekarang dikabarkan belum ditandatangani Anas selaku ketua umum.

Selain itu adanya kecurigaan SBY terhadap Anas yang bermanuver sendiri, makanya tidak heran bila selama ini Anas selalu ditempeli Edhie Baskoro (Ibas), putra SBY. Karena Anas dicurigai tidak hanya membawa kepentingan PD, tapi bendera HMI yang diketahui memiliki link-link kuat dengan sejumlah partai politik besar lainnya.

“Setelah kasus Nazar ini posisi Anas sangat tidak aman. Nasibnya sangat tergantung SBY, tentu saja setelah Gusti Allah,” kata sumber yang dekat dengan Anas.

Tapi isu ketegangan hubungan SBY-Anas dibantah Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP PD Rachland Nashidik. Katanya Anas dan SBY masih harmonis.Justru menurut Rachland, sampai saat ini SBY begitu menyayangi dan dekat dengan Anas. Yang ada hanyalah perbedaan pandangan belaka.

“Ah itu nggak ada, tidak ada ketegangan atau hubungan yang tidak harmonis. Ini kan awalnya yang dikembangkan oleh salah satu kawan kita, lantas itu yang ramai, tapi sebenarnya tidak ada itu,” kilahnya kepada detikcom.

Ia pun menyatakan banyak berita dan informasi yang tidak valid yang beredar saat ini mengenai hubungan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina PD.

Sumber detikcom di PD menyatakan isu renggangnya Anas dan SBY justru dimainkan orang yang ingin memanfaatkan perseteruan antara Anas dengan Andi. “Orang ini sekalian ingin ada bersih-bersih agar mendapatkan positioning yang bisa langsung mendapatkan akses ke atas,” jelasnya.

Wakil Sekjen DPP PD Ramadhan Pohan juga menyatakan gonjang-ganjing adanya perseteruan di internal partai dimanfaatkan pihak ketiga. Pihak ini bukan pihak internal, tapi dari luar. Bahkan, Ramadhan pun menunjuk ‘Mr A’ sebagai orang yang berada di belakang layar memanfaatkan kader-kadernya untuk memperkeruh suasana di PD. Siapa Mr A? Sejumlah sumber menyebut Mr A adalah mentor politik Anas.

“Yang bersangkutan bukan dari PD. Ia iri dengan suara PD yang meningkat 300 persen,” kata Ramadhan.

(zal/iy)

+++++++++++++++++++++++++++++
Rabu, 01/06/2011 17:10 WIB
Nasib Anas Bisa Naas (4)
Anas Memperkenalkan, Nazar Yang Menggarap
Deden Gunawan – detikNews

Jakarta – Anas Urbaningrum kini lebih banyak bungkam. Ketua Umum Partai Demokrat (PD) itu selalu menghindar jika ingin ditanya soal kasus yang melilit M Nazaruddin, Bendahara Umum PD. Setiap dicegat wartawan dalam sejumlah acara Anas memilih menghindar.

Anas saat ini pantas gusar. Nazar yang merupakan orang dekat Anas disangkakan terlibat suap proyek Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang dan memberikan uang 120 dolar Singapura kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar.

Anas, sebagai seorang ketua umum partai, tentunya ikut bertanggung jawab atas perilaku anak buahnya. Apalagi Nazar masuk jajaran elit partai atas peran Anas. Sebelum Anas memimpin PD, ia sudah akrab dengan Nazar. Jejak keakraban itu bisa dilihat dari catatan adanya perusahaan yang didirikan Anas dan Nazar.

Anas masuk perusahaan Nazar itu pada 2007 dan duduk sebagai komisaris. Anas lantas melepas saham yang dimiliki di perusahaan Nazar pada 2008. Dengan bekal mitra bisnis itu, tidak aneh bila pada 2010, saat Anas menang memimpin PD, Nazar pun dipilih sebagai bendum.

Jabatan politis di PD itu makin mengeratkan hubungan Anas-Nazar. Sang bendum selalu menjadi orang yang bisa diandalkan untuk membiayai kegiatan ketumnya. Setiap kegiatan yang dilakukan Anas, Nazar tanpa banyak cincong memberikan dukungan dana. Untuk biaya penyewaan pesawat saja misalnya, Nazar menyadangkan uang miliaran. Disebut-sebut, Rp 10 miliar diberikan ke Anas dan Ibas setiap tahunnya.

“Semua aliran dana ke partai maupun petinggi partai dia catat semua. Termasuk biaya penyewaan pesawat untuk kegiatan Anas dan Ibas yang setahunnya mencapai Rp 10 miliar,” jelas sumber yang dekat dengan Anas.

Anas disebut-sebut selalu mengajak Nazar jika bertemu dengan menteri atau pejabat pemerintahan. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Nazar dikenalkan pada sang pejabat. Sumber detikcom mengungkapkan, setelah kenal dengan sang pejabat, Nazar langsung mem-follow up dan ujung-ujungnya Nazar mendapatkan proyek-proyek di pemerintahan.

Aksi Nazar memborong proyek pemerintah sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan para bendahara partai. Partai memang membutuhkan banyak uang untuk membiayai kelangsungan hidupnya. Kalau hanya mengandalkan dana dari pemerintah dan iuran anggota saja tentu tidak cukup.

Nah, pada kondisi inilah peran bendahara umum di setiap partai sangat penting. Setiap bendahara di masing-masing partai pasti ditugasi untuk mencari dana-dana dari sumber lain. Sialnya, yang jadi sasaran adalah proyek-proyek pemerintah.

Menurut pengamat Politik UI Arbi Sanit, saat ini semua partai, mencari dana dari proyek-proyek pemerintah untuk mendukung kegiatan politiknya. Karena PD sebagai partai penguasa, tentu porsinya jadi lebih banyak. Jadi, kata Arbi, bukan hanya PD yang main-main proyek pemerintah. Golkar,PDIP, PKS, dan partai lain juga bermain. Cuma porsinya tidak seperti PD.

“Masing-masing bendahara umumnya punya koneksi ke sejumlah perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Minimal punya koneksi istimewa,” ujar Arbi.

Tapi yang Arbi heran, kenapa bendahara umum PD, yang usianya muda bisa koneksi sebanyak itu. Sehingga dipercaya mengelola keuangan partai. “Saya heran kenapa Nazar bisa jadi bendahara umum. Dan menghimpun proyek-proyek pemerintah yang konon nilainya mencapai Rp 42 triliun dalam setahun depan. Bila dapat 10% saja Nazar bisa menghimpun dana setidaknya Rp 4 triliun,” tukas Arbi.

Posisi Nazar sebagai bendum tentu menimbulkan kecemburuan. Bukan hanya dari luar PD. Dari internal pun Nazar juga mendapat sorotan. Sorotan terutama dari para pesaing Anas saat kongres, seperti kubu Andi Mallarangeng maupun Marzuki Alie.

Maka begitu Nazar kena kasus, banyak pihak yang berkepentingan ingin menggesernya. Sekalian kasus Nazar pun dipakai seteru Anas untuk menakar kekuatan mantan ketum PB HMI itu. Bukan tidak mungkin, kalau tidak membuktikan diri bisa mengatasi kemelut akibat skandal Nazar, Anas pun digulingkan.

Tapi dari hitung-hitungan politik, Anas kelihatannya tidak akan digulingkan di tengah jalan. Anas memiliki akar yang kuat di DPD-DPD. Kemungkinan besar, SBY hanya akan menegaskan pengaruh dirinya di PD memakai moment Nazar.

“Saat ini ada kecenderungan elit-elit PD tidak lagi mendengar intruksi SBY,sebagai Ketua Dewan Pembina. SBY mengalami kemerosotan pengaruh di dalam saat ini,” jelas Arbi.

Kemerosotan kepemimpinan itu dimulai saat pembentukan Pansus Mafia Pajak. Awalnya, sejumlah elit PD menjadi penggagas usulan angket Mafia Pajak. Sementara SBY tidak sepakat. Kasus lainnya, soal pembangunan gedung baru DPR.

Sedangkan dalam kasus Nazar, penentangan elit PD terhadap SBY semakin terlihat ketika sikap Dewan Kehormatan PD yang diketuai SBY, justru mendapat tentangan dari sejumlah elit DPP. Bahkan anggota-anggota DK PD balik diserang usai memecat Nazar dari posisi bendahara umum.

“Karena saat ini banyak yang terkesan mbalelo SBY kemudian mengerahkan orang-orang kepercayaannya seperti Kastorius Sinaga, Jero Wacik dan EE Mangindaan. Merekalah yang ditugasi untuk menghadapi para pembangkang di PD,” duga Arbi.

RI moving in wrong direction: Amnesty

RI moving in wrong direction: Amnesty

Bagus BT Saragih, The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 04/07/2011 8:00 AM | Headlines A | A | A |
The rising number of attacks against minority groups in Indonesia is a sign that the country, which aims to play a greater role on the global stage, is moving in the wrong direction, Amnesty International says.

“The Indonesian government still has not accomplished its promise to deal with the prolonged problems related to the persecution of minorities. I just heard that the Ahmadis in Lombok continue to be dismissed from their homes. This is not the direction Amnesty is hoping for. This country is going in the wrong direction,” Saman Zia-Zarifi, the Asia-Pacific director of Amnesty said in Jakarta on Wednesday.

“We are here to call on President Susilo Bambang Yudhoyono to fulfill his responsibility to ensure that all citizens, regardless of their religious beliefs, benefit from the human rights enshrined in the 1945 Constitution and the International Covenant on Civil and Political Rights, which Indonesia ratified in 2005,” he added.

London-based Amnesty was delivering a joint statement along with a number of Indonesian human rights groups, namely the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), Imparsial, Elsam, the Wahid Institute, the Setara Institute and the Bhinneka Tunggal Ika National Alliance (ANBTI).

Zia-Zarifi cited documentation collected by local NGOs showing that attacks against Ahmadiyah communities across the country had increased sharply in 2011 compared to the previous two years.

A particularly alarming development was the involvement of the Indonesian Military and police
officers in intimidating and forcing the conversion of Ahmadis in villages in West Java in the last two months.

“Indonesia is one of the most diverse countries and becomes a model for international communities. However, the central government’s inability or lack of desire to address this issue is potentially catastrophic,” Zia-Zarifi said.

During his short visit to Jakarta, Zia-Zarifi met with National Police deputy chief Comr. Gen. Nanan Soekarna and visited Indonesia’s two largest Muslim organizations, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, and the Indonesian Communion of Churches (PGI) a few days earlier.

“We had very open discussions and we share similar concerns that attacks and violence cannot be justified,” he said.

Zia-Zarifi also said the 2008 Joint Ministerial Decree forbidding Ahmadis from propagating their beliefs could justify vigilantism and lead to increasing violence.

“Regulations like this, especially if they are implemented differently by administrations at regional and district levels, could instead provide green lights to extremist forces to attack religious communities targeted by the regulations,” he said.

According to the coalition, there are already 20 regional regulations and decrees banning followers of Ahmadiyah from practicing their religion publicly.

Last month, 27 US congressmen signed a letter to President Yudhoyono to revoke “prosecuting” bylaws.

Bonar Tigor Naipospos from Setara said Yudhoyono’s reluctance to address the issue was linked to his party’s political preparation ahead of the 2014 elections.

“Yudhoyono will not contest again and his charismatic figure will no longer help the Democratic Party gain an enormous amount of votes. That is why the party’s politicians really take what radicals want into account because they are wary about losing votes from hardline Muslim communities,” he said.

On Tuesday evening, five houses belonging to Ahmadiyah followers in Ciaruteun Udik village in Bogor, were severely damaged due to a series of mob attacks. Those attacks were the third in the last two month

Bendahara Umum Partai Demokrat Sangkal Tudingan ‘Main’ Proyek di BUMN

Rabu, 09/03/2011 13:54 WIB
Bendahara Umum Partai Demokrat Sangkal Tudingan ‘Main’ Proyek di BUMN
Indra Subagja – detikNews

Jakarta – Rumor tak sedap menerpa Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Anggota Komisi III DPR itu dituding memanfaatkan jabatannya guna mendapatkan proyek di BUMN. Nazaruddin tegas-tegas membantah isu itu.

“Saya sebagai bendahara umum tidak ada urusan apa pun dengan PLN atau Indonesia Power. Saya ingin meluruskan yang sebenar-benarnya,” terang Nazaruddin saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (9/3/2011).

Nama Nazaruddin sebelumnya muncul ke publik setelah kasus Daniel TF Sinambela, yang juga suami penyanyi eks Indonesia Idol Joy Tobing mencuat ke publik. Kasus Daniel ini sempat menyeret nama Nazaruddin.

Politisi muda Demokrat itu disebut-sebut melaporkan Daniel ke Polda Metro Jaya karena urusan uang Rp 24 miliar. Daniel bekerja sama dengan Nazaruddin dalam proyek penyediaan batubara untuk Indonesia Power. Hingga kemudian proyek kerja sama berantakan dan Daniel dilaporkan ke polisi, beredar ke publik bahwa Nazaruddin yang melaporkan Daniel.

“Tidak pernah sama sekali urusan bisnis batubara, sama Daniel. Saya tidak begitu kenal dengan Daniel, hanya ketemu 4-5 kali, itu pun dikenalkan Pak Sutan (Sutan Batoegana),” imbuhnya.

Nah, dari kasus Daniel ini merebak isu ke publik bahwa Nazaruddin mendapatkan order proyek di anak usaha BUMN itu dengan cara tak elok. Tapi Nazaruddin membantahnya.

Dia juga menjelaskan, yang melaporkan Daniel ke polisi bukan dirinya tetapi orang lain. “Informasi saya dari penyidik, Daniel dilaporkan oleh Ibu Yuli, karena meminjam uang,” imbuhnya.

Dia menegaskan, Partai Demokrat dalam mencari dana bukan melalui proyek-proyek ‘main belakang’, tetapi melalui iuran anggota.

“Terus terang tidak ada proyek apa pun untuk disetor ke Demokrat. Dana partai dari urunan anggota. Kalau ada yang bilang ini itu, itu bohong,” tuturnya.

(ndr/asy)

RUU PENCUCIAN UANG DPR HALANGI PENGUATAN KPK

RUU PENCUCIAN UANG DPR HALANGI PENGUATAN KPK
JAKARTA
koran tempo 25 Agustus 2010

Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berkukuh tak memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerima laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Para politikus juga menolak upaya beberapa kalangan yang menginginkan agar kewenangan penyidikan kasus pidana pencucian uang tak hanya dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Sikap paling keras disampaikan Fraksi Golkar dan didukung oleh PDI Perjuangan, PPP, dan Hanura. “Wewenang itu hanya ada pada dua lembaga, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau diberikan ke KPK, masyarakat akan semakin tidak percaya kepada dua institusi itu,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Golkar, Harry Azhar Azis, kemarin.

Fraksi PAN juga menolak memberikan kewenangan lebih besar kepada PPATK, termasuk dalam hal penyidikan dan penyitaan, namun setuju laporan PPATK bisa diserahkan kepada pihak di luar Polri dan Kejaksaan, misalnya KPK.

Dukungan bagi pelibatan KPK dalam penanganan pencucian uang dan penguatan PPATK diberikan oleh Partai Demokrat. Fraksi PKS, PKB, dan Gerindra pun mendorong penyerahan laporan PPATK kepada instansi seperti KPK, dan Badan Narkotika Nasional. TOMI | RIRIN | SANDY R ancangan Undang-Undang Pencucian Uang Tahun 2010 sebetulnya mem berikan wewenang besar bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi wewenang tambahan ini diganjal politikus DPR.
Wewenang baru PPATK: 1. Semula lembaga ini hanya berwenang men cegah dan melaporkan soal dugaan pen cucian uang, tapi sesuai dengan draf RUU berwenang pula menyelidiki (Pasal 39).
2. Memblokir kekayaan atau rekening yang mencurigakan (Pasal 44).
Wewenang tambahan KPK 1. Menyelidiki dan menyidik tindak pidana pencucian uang (Pasal 76, Pasal 79, 80).
2. Bersama PPATK membentuk satuan tugas gabungan untuk mengusut kasus pencucian uang (Pasal 82).
Akibat penolakan: Jika wewenang baru ditolak, penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang, termasuk adanya rekening yang mencurigakan, dilakukan hanya oleh kepolisian dan kejaksaan. Ini tak jauh berbeda dengan yang berlaku pada undang-undang yang lama, UU No. 15/2002 dan UU No. 25/2003 tentang Pencucian Uang. SIKAP FRAKSI DI SENAYAN Kontra-Penguatan 1. Fraksi Golkar: Bambang Soesatyo (ANGGOTA KOMISI III) “Siapa yang bisa jamin semua orang di PPATK itu malaikat? Cukup polisi dan Kejaksaan Agung yang memiliki hak penyidikan sesuai dengan KUHAP No. 8 Tahun 1981.”

2. Fraksi PPP Ahmad Yani (ANGGOTA KOMISI III) “Laporan hasil analisis PPATK lebih baik hanya diterima oleh kepolisian, agar tidak terjadi tubrukan kepentingan.”

3. Fraksi PAN Achmad Rubaei (WAKIL KETUA FRAKSI) “Kepemimpinan PPATK lemah, sehingga tidak bisa dipercaya untuk memikul beban seperti penyidikan, penyitaan, dan lainnya.”

4. Fraksi PDI Perjuangan Dolfi O.F.P. (ANGGOTA KOMISI XI) “PPATK lembaga di bawah presiden langsung, maka seharusnya hanya berwenang pada pemberian laporan. Berdasarkan hukum acara, kepolisianlah yang berhak menyidik, bukan lembaga lain. KPK tidak perlu lagi dilibatkan.” Pro-Penguatan 1. Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin (ANGGOTA KOMISI III) “Sikap kami jelas, kami ingin memaksimalkan peran PPATK.
Makanya, kami mendukung agar data yang dimiliki PPATK bisa diberikan ke semua lembaga penegak hukum, bukan cuma kepolisian dan kejaksaan, tapi juga Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau hanya ke kepolisian, sama saja dengan yang lalu.”

2. Fraksi Gerindra Martin Hutabarat (ANGGOTA KOMISI III) “Kami dorong institusi penegak hukum agar bisa bersinergi, karena pencucian uang ini sudah meluas ke semua pihak. Tidak akan ada masalah. Dari awal, KPK itu diatur untuk bisa menyelidik dan menyidik, bukan hanya polisi saja.”

TEKS: TOMI | RIRIN AGUSTIA | AMIRULLAH | SANDY INDRA PRATAMA Menolak Senjata Dua Lembaga Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan ada usaha dari sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengamputasi upaya memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi guna turut menyidik pidana pencucian uang. Tindakan itu dilakukan dengan menghilangkan satu ayat di Pasal 70 dalam Rancangan Undang-Undang Pidana Pencucian yang kini dibahas di Tim Perumus DPR.

Bunyi pasal tersebut adalah, “Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan hasil pemeriksaan dimaksud kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan.”Pasal ini memungkinkan KPK menyidik pidana

pencucian yang berkaitan dengan kasus korupsi.
Indonesia Corruption Watch, salah satu anggota Koalisi, menganggap manuver para politikus Senayan itu merupakan usaha mempertahankan status quo. Caranya dengan hanya memberikan wewenang kepada Polri dan Kejaksaan guna mendapatkan dan menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK.“Ini jelas upaya pelemahan secara sistematis,” ujar peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz, kemarin.

Menurut ICW, upaya amputasi itu terjadi dalam rapat kerja Tim Perumus yang dilaksanakan pada 20-22 Agustus lalu di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Para legislator beralasan, penguatan PPATK dan KPK dalam hal pencucian uang akan membuat investor takut menempatkan uangnya di bankbank lokal.

Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR

dari Golkar, Harry Azhar Azis, mengatakan fraksinya menginginkan agar kewenangan untuk mendapatkan laporan analisis PPATK dikembalikan ke Kejaksaan dan Kepolisian. Ia beralasan, persoalan yang tengah menimpa Kejaksaan dan Kepolisian tidak semestinya dijadikan alat untuk melimpahkan kewenangan itu ke KPK.
“Kalau tetap diberikan ke KPK, masyarakat akan semakin tidak percaya kepada dua institusi itu.” Politikus Golkar lainnya, Bambang Soesatyo, bahkan mencurigai PPATK selama ini telah menjadi alat penguasa dan partai berkuasa untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. “Kami tidak ingin PPATK menjadi alat peras baru,” katanya. “Kami juga menduga PPATK memiliki agenda kepentingan asing agar para pemilik modal tidak nyaman, lalu memindahkan uangnya ke bank-bank asing.” Kepala PPATK Yunus Hu

sein sebelumnya menyatakan ada pihak yang khawatir jika kewenangan PPATK diperluas.“Mau jadi penyelidik saja banyak yang keberatan,” ujarnya.
Yunus menjelaskan, pembahasan RUU ini terganjal pada bagian mengenai pemberian kewenangan kepada KPK.“Ada upaya membatalkan kesepakatan sebelumnya, yakni bahwa KPK boleh menyidik tindak pidana pencucian uang.” Padahal, akhir Juli lalu, Panitia Kerja DPR telah menyepakati bahwa enam lembaga dimungkinkan menyidik tindak pidana pencucian uang.

Laporan hasil analisis PPATK juga boleh diberikan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, dan KPK. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak boleh melakukan penyidikan atas inisiatif sendiri. Namun keduanya tak diberi akses ke laporan hasil analisis PPATK.

Presiden: Menteri Salah

Ya sudah pak Presiden , pecat dan bubarkan kabinetnya. terus isi dengan orang orang non partai !!!!

+++

Presiden: Menteri Salah
Selasa, 24 Agustus 2010 | 09:06 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan para menteri lamban merespons beberapa isu yang menjadi sorotan publik dan media. “Saya harap Saudara memberikan respons secara rasional, profesional, dan proporsional,” kata Presiden sebelum membuka sidang kabinet paripurna di Jakarta kemarin.

Presiden mencontohkan beberapa kasus yang perlu segera dijelaskan kepada publik. Misalnya kasus remisi dan grasi untuk terpidana korupsi, penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Malaysia, dan rekening gendut milik perwira polisi.

“Yang begini-begini harus direspons, supaya publik mendapat gambaran yang utuh,” kata Presiden. “Jangan bersembunyi. Jangan diam. Jangan bilang ‘Ah, daripada saya repot’.”

Contoh yang diambil Presiden merupakan isu-isu kontroversial yang belakangan membelit pemerintah Yudhoyono. Sejumlah kalangan, misalnya, menganggap pemberian keringanan hukuman kepada terpidana korupsi, termasuk pembebasan Aulia Pohan yang juga besan Presiden, melemahkan perang melawan korupsi.

Presiden menegaskan hanya akan menanggapi isu-isu yang menurut dia tepat. Ini senada dengan pernyataan Yudhoyono pada acara buka bersama di Puri Cikeas, Ahad lalu. “Presiden tidak elok kalau reaktif terhadap isu-isu yang muncul setiap hari,” kata Presiden di depan para politikus Partai Demokrat saat itu.

Kemarin Presiden juga mengingatkan, dalam menanggapi isu dan kritik, para menteri harus bersikap wajar. Alasan Presiden, rakyat punya hak untuk mengkritik pemerintah. “Ingin tahu, mengoreksi, menyalahkan, dan mengecam, itu hak mereka,” ujar Presiden

SBY Mau Bersihkan Nama Demokrat dari Skandal Century

Sabtu, 27 Maret 2010 | 20:28 WIB

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bakal mengusut tuntas kasus Bank Century. Upaya itu diakuinya guna membersihkan nama baik Partai Demokrat yang sempat disebut-sebut menerima aliran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Hukum harus tetap ditegakkan bagi yang mencemarkan nama baik Partai Demokrat.

SBY menyebut bahwa tudingan itu merupakan fitnah bagi partainya. Kini, setelah tim Pansus Century merampungkan tugasnya, fitnah tersebut terbantahkan di hadapan hukum. “Tuhan maha besar. Sejarah menghadirkan kebenaran dan keadilan. Fitnah itu terbantahkan oleh adanya kebenaran,” kata SBY saat memberikan sambutan dalam Rakornas I Partai Demokrat di Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Sabtu (27/3/2010).
Ia mengakui, seluruh kader Partai Demokrat merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya karena kasus tersebut. Karena itu, dia menegaskan, pelaku pencemaran nama baik perlu ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Hukum harus tetap ditegakkan bagi yang mencemarkan nama baik Partai Demokrat. Negara kita negara hukum, bukan negara fitnah. Saya memahami perasaan kalian. Keluarga besar Partai Demokrat yang merasa dipermalukan dan dirusak nama baiknya,” tegas SBY.
Meski demikian, dia meminta kepada seluruh kader PD agar tidak ikut-ikutan menyebar fitnah. Dia meminta agar seluruh kader menyikapi masalah ini dengan bijak dan menyerahkannya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
SBY menambahkan, dirinya sebagai Presiden telah menindaklanjuti hasil rekomendasi tim Pansus dan meminta penegak hukum untuk mengusut kasus Bank Century ini. “Hasil dari panitia angket DPR yang diserahkan ke saya sebagai Presiden telah saya tindak lanjuti dan diserahkan ke penegak hukum. Hukum harus ditegakkan,” tandas dia.

Bila Politikus Main Boikot

Manuver politikus Senayan amat memalukan. Setelah gagal mendongkel Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kini sebagian legislator berulah lagi. Mereka berencana memboikot rapat parlemen yang dihadiri oleh Sri Mulyani. Tak akan mengundang simpati, sikap kekanak-kanakan seperti ini justru membuat masyarakat semakin muak.

Rencana boikot itu berkaitan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hasil angket kasus Bank Century beberapa waktu lalu. Mayoritas anggota parlemen menganggap dua petinggi yang memutuskan kebijakan penyelamatan bank itu bersalah. Dengan alasan inilah sejumlah politikus juga mendesak Boediono dan Sri Mulyani mundur dari jabatan mereka.

Karena tuntutan mereka tidak digubris, muncul rencana boikot. Mereka akan menolak kehadiran Sri Mulyani di DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan pada 9 April mendatang. Sikap ini justru bertentangan dengan rekomendasi yang dikeluarkan DPR mengenai kasus Century.

Bukankah dalam rekomendasi itu parlemen menyerahkan penanganan kasus Century ke lembaga penegak hukum?

DPR tak boleh berperan sekaligus sebagai lembaga yudikatif, yang berhak memvonis bahwa kedua pejabat itu benar-benar telah bersalah. Mestinya mereka menunggu Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga penegak hukum lainnya mengusut penyimpangan dalam penanganan Bank Century. Sebelum ada proses hukum yang membuktikan bahwa kedua pejabat itu bersalah, tidaklah masuk akal mereka dituntut mundur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tak memiliki alasan untuk tidak mempertahankan mereka.

Menekan pemerintah dengan boikot jelas bukan sikap terpuji. Para anggota DPR lebih mengutamakan tujuan politik mereka dibanding kepentingan rakyat.
Soalnya, pembahasan RAPBN Perubahan berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak. Jika tidak ada revisi anggaran, proyek-proyek pembangunan di seluruh Indonesia akan telantar.

Di negara mana pun, pembahasan rancangan anggaran selalu dihadiri Menteri Keuangan. Tanpa kehadiran sang menteri, yang mewakili pemerintah, rapat anggaran justru akan dipertanyakan keabsahannya.
Kalangan DPR seharusnya malah tersinggung jika Menteri Keuangan tak datang dalam sidang yang sangat penting itu.

Tidak sepantasnya wakil rakyat bermanuver ala gerakan mahasiswa atau kalangan lembaga swadaya masyarakat. Sebab, kewenangan, hak, juga kewajiban mereka jelas diatur dalam konstitusi. Dalam kasus Century, misalnya, parlemen bahkan bisa kapan saja memanggil KPK jika lembaga ini dianggap tidak serius mengusut kasus Century. Bila ada bukti yang memadai, DPR pun bisa membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi untuk memakzulkan Wakil Presiden.

Memaksimalkan kewenangan yang dimiliki akan jauh lebih elegan dibanding melakukan boikot. Politikus Senayan tidak boleh memaksakan kehendak bila keinginan politik mereka sulit dicapai. Sikap ini bukan cuma tidak etis, tapi juga berlawanan dengan yang mestinya diperjuangkan DPR: membela kepentingan rakyat.