Bocoran Wikileaks: Donatur FPI (Polisi) Telah Menciptakan ‘Monster’

Bocoran Wikileaks: Donatur FPI Telah Menciptakan ‘Monster’
TRIBUNnews.comOleh Dodi Esvandi | TRIBUNnews.com – Sab, 3 Sep 2011

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wikileaks kembali membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan Indonesia. Kali ini dalam dokumen terbarunya, Wikilekas memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Selain mengungkapkan mengenai FPI yang dijadikan ‘attack dog’ Polri, bocoran Wikileaks juga menyebutkan mengenai mantan Kapolri yang kini menjadi Kepala BIN, Jenderal (Purn) Sutanto sebagai tokoh yang pernah mendanai FPI.

Dan di telegram terbaru di akhir 2006 yang kemudian dibocorkan oleh Wikileaks, disebutkan bahwa Yenny Wahid, putri mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), mengatakan bahwa para pensiunan jenderal yang selama ini membantu dan mendanai FPI, termasuk mantan Kapolda Metro Jaya Nugroho Djajusman, belakangan kehilangan kontrol atas kelompok tersebut.

Disebutkan bahwa para donatur FPI itu telah “menciptakan monster” yang sekarang menjadi independen dan tidak merasa terikat kepada para donatur mereka sebelumnya.

“Walaupun siapa saja yang memiliki uang dapat menyewa FPI untuk kepentingan politik, namun tidak ada seorang pun di luar FPI bisa mengontrol Habib Rizieq yang kini menjadi bos bagi dirinya sendiri,” ungkap bocoran telegram rahasia tersebut.

+++++
Monster ini ternyata doyan “hedon”

SELASA, 14 FEBRUARI 2012 | 19:48 WIB
Blak-blakan Erwin Arnada tentang FPI
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Bekas Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada, blak-blakan mengenai pengalamannya dengan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI). Melalui akun twitter @erwinarnada, ia curhat mengenai fakta dalam proses persidangannya.

Dalam kicauannnya, Erwin membeberkan adanya deal dengan FPI untuk tidak melakukan banding ke tingkat pengadilan tinggi, namun kemudian FPI melanggar perjanjian tersebut.

Menurut Erwin, FPI juga kerap berlaku jauh dari apa yang selama ini dicitrakan sebagai pembela umat muslim.

Berikut kutipan dalam lini masa @erwinarnada yang ditulis pada Minggu 12 Februari 2012 :

@erwinarnada: Nih ya, buat yg ngeyel belain ormas pengacau itu. Gw ceritain gimana mrk sangat ‘ekonomis’ , artinya koar- koar Allahu Akbar demi uang.

@erwinarnada: Bermula saat saya menang sidang di PN jakarta selatan. April 2007. Tau mrk kalah, lima panglima ormas coba baik-baikin sy. Nyusul ke bali.

@erwinarnada: 3 anggota ormas bikin deal, gak akan naik banding ke pengadilan tinggi.2 syaratnya : minta diundang ke bali dan dibayarin naik haji. so funny

@erwinarnada: Akhirnya sy coba ikutin. Tp cuma kasi 2 org ongkos naik haji. Trus 3 orang boleh diundang ke bali,krn kantor playboy pindah ke bali

@erwinarnada:Asisten sy @13Rudi yg nemenin 3 anggota ormas saat di Bali.diajak ke bacio dan double six. Minum JD,tanpa malu malu. Mulai jelas munafiknya

@erwinarnada: Minta duit akomodasi 3 hari di bali. Sy kasi. Di Huu Bar mrk minta disediain cw bule ke kami. Di sini saya teriak”kita bukan pimp ,tai!

@erwinarnada: Sy bilang jg bule yg ke bali bkn pelacur.jgn asal !.asisten sy @13Rudi akhirnya sy minta ajak mrk hangout ke tmpat mrk pilih.dibayarin semua

@erwinarnada: Sampe hari ini sy gak tau tuh mrk dibawa ke mana sama asisten sy.yg jelas mereka puas. Dan nyanjung2 sy sebagai panglima playboy pemberani.

@erwinarnada: 3 bulan kemudian, sy dikasitau kalo pelapor sy, ajukan banding ke pengadilan tinggi. f*** ! Sy diboongin. Udah foya foya mrk

@erwinarnada: sy protes, mrk bilang “naik banding itu keputusan pusat,kami korwil jakarta selatan” WTF. Sy curiga duit buat naik haji dipake buat hal lain

@erwinarnada: Akhirnya sy kalah di kasasi, dijeblosin ke LP Cipinang 8,5 bulan. Sampe akhirnya sy berjuang ajukan PK ke mahkamah agung. Dan dikabulkan

@erwinarnada: Salah 1 panglima ormas ngunjungi sy di cipinang. Minta maaf,ngaku sudah gak aktif di ormas. Dia keluar krn inget anak istrinya.dia nyesel

@erwinarnada: Jadi kalo sampe sekarang @13Rudi selalu ngecam ormas tsb, ya wajar. Dia saksi kemunafikan org yg ngaku plg bermoral dan nentang playboy

Ketika Tempo berusaha menghubungi Erwin perihal kicauannya tersebut, Erwin tidak mau berkomentar lebih jauh. “Saya lagi shooting, soal ormas saya sudah gak mau bahas lagi. Sudah cukup saya ungkap di Twitter,” tulisnya dalam pesan pendek kepada Tempo, Selasa 14 Februari 2012.

Pada tahun 2006 Ketua FPI, Habib Rizieq, mengadukan sembilan orang yang terlibat dalam produksi Playboy Indonesia plus 26 perusahaan yang beriklan di majalah itu ke polisi.

Sembilan orang itu adalah Erwin Arnada (Pemimpin Redaksi), Okke Gania (Fotografer Editor), Bayu Aditya (Fotografer), Ponty Carolus (Direktur), Stephen Walangitang (Direktur), Reza Maulana (Direktur), Andara Early (model), Kartika Oktavianus Gunawan (model), Chia (model), Milinko Rasidic, dan Rosandi.

Rizieq menuding, mereka dan 26 perusahan pengiklan telah menyebarkan pornografi sehingga melanggar KUHP dan Undang-Undang Pers 1990.

ANANDA PUT

+++++++++++++++++++++

SENIN, 13 FEBRUARI 2012 | 18:25 WIB
Mendagri Kaji Kemungkinan Pembekuan FPI
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri sedang mengkaji kemungkinan pembekuan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pihaknya sudah mempertimbangkan hal itu, mengingat adanya beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan anggota ormas tersebut.

“Dirjen Kesbangpol (Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik) sedang melakukan kajian, kalau ada bukti-bukti yang kuat kami akan mengambil langkah,” katanya saat ditemui seusai rapat koordinasi di kantor Kemenkopolhukam, Senin 13 Februari 2012.

Gamawan merujuk pada aksi perusakan yang dilakukan di kantornya pada 12 Januari 2012 lalu. Kala itu beberapa anggota yang tergabung dalam Forum Umat Islam merusak kantor Kemendagri dalam aksi unjuk rasa. Dia juga melihat tindakan kekerasan brutal yang pernah terjadi di kawasan Silang Monas pada tahun 2008 silam. “Dalam undang-undang juga sudah ada aturannya jika ada tindakan kekerasan akan diberikan teguran keras, pembekuan, sampai dengan pembubaran. Kita sedang melakukan evaluasi tentang itu,” ujarnya.

Menurut dia, proses hukum yang kini sedang berlangsung atas kasus perusakan kantor Kemendagri tetap menjadi ranah aparat kepolisian. “Tapi sebagai organisasi bisa dilakukan pembekuan, itu yang sedang dikaji, mudah-mudahan segera diambil keputusan soal itu,” ia menuturkan.

Gamawan menilai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi masyarakat UU ini perlu direvisi karena tahapan pembubaran ormas yang diatur di dalamnya terlalu panjang. “Selama ini proses pemberian sanksi cukup panjang. Dari teguran, teguran keras, pembekuan, pembubaran, masih bisa dibanding ke MA. Akan dibahas agar bisa lebih sederhana,” ujarnya.

Dokumen Rahasia soal Papua Bocor

Minggu,14 Agustus 2011
Dokumen Rahasia soal Papua Bocor

sydney, sabtu – Kebocoran 19 dokumen rahasia Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat yang dimuat koran-koran kelompok media Fairfax, Australia, Sabtu (13/8), membongkar jaringan intelijen pasukan elite tersebut di Papua.

Dalam sejumlah seri artikel yang dimuat harian The Saturday Age disebutkan bagaimana Kopassus memasang jaringan intel dan informan untuk memantau, tidak saja sayap militer gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka-Tentara Pembebasan Nasional (OPM-TPN), tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat sipil Papua yang selama ini tak mendukung kemerdekaan Papua.

Dokumen itu juga berisi daftar informan yang selama ini memasok informasi kepada Kopassus, mulai dari wartawan, mahasiswa, birokrat, pemimpin gereja, guru, tukang ojek, kepala suku, kepala desa, petani, hingga para pekerja di hutan. Semua menjadi informan.

Satu tokoh pemimpin OPM-TPN bahkan terungkap memiliki delapan informan Kopassus dalam jaringannya, termasuk salah satu kerabatnya, seorang gadis berusia 14 tahun.

Versi online surat kabar tersebut (www.theage.com.au) bahkan memajang foto seorang anggota Kopassus berpangkat letnan yang disebut menulis sebagian besar laporan intelijen tentang situasi di Papua selama tahun 2006-2009.

Dokumen itu juga memuat daftar tokoh asing yang dianggap menjadi ”sekutu” atau mendukung perjuangan OPM, disebutkan Senator AS Dianne Feinstein; anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith; dan pejuang antiapartheid Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu.

Surat elektronik Kompas kepada para tokoh ini belum mendapat balasan. Juga, upaya menghubungi pihak Kopassus belum mendapat tanggapan.(afp/DHF)

Sebagian Besar Badan Publik Tak Mau Terbuka

Kompas 3 Agustus 2011
KETERBUKAAN INFORMASI
Sebagian Besar Badan Publik Tak Mau Terbuka

jakarta, kompas – Sebagian besar badan publik belum siap melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Permintaan membuka informasi kepada publik sering kali dihalangi. Bahkan, terhadap informasi yang sudah diputuskan harus dibuka oleh Komisi Informasi Pusat.

Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengingatkan jajarannya. Dengan tidak mau membuka informasi yang sudah diputuskan bisa dibuka ke publik, mereka melanggar undang-undang.

Hasil kerja lapangan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) yang meminta informasi anggaran 119 badan publik tingkat nasional, dari kementerian, lembaga negara, hingga partai politik, menunjukkan hasil mengecewakan.

”Dari 118 badan publik, 54 atau 45,8 persen di antaranya memberikan cukup informasi,” ujar Koordinator Riset dan Pengembangan Seknas Fitra, M Maulana, dalam paparan tentang 10 Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran di Jakarta, Senin (1/8).

Dari 54 badan publik yang memberikan cukup informasi itu, hanya sejumlah kecil yang memberikan informasi setelah diminta. Sebagian besar baru memberikan informasi setelah diajukan keberatan dan dilakukan mediasi.

Maulana mengatakan, sebagian besar partai politik dan lembaga nonstruktural tidak mau memberikan informasi anggaran. Dari sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPR, hanya dua yang merespons permintaan terkait informasi anggaran yang mereka terima dari APBN, yakni PKS dan Partai Gerindra. Tujuh partai lain tidak memberi respons meski sudah disampaikan keberatan ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Setelah mediasi oleh KIP, baru Partai Kebangkitan Bangsa yang mau memberikan informasi.

Ketua KIP Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, saat ini problem utama badan publik enggan memberikan akses informasi ke publik adalah keengganan pimpinan lembaga meskipun di lembaga tersebut ada pejabat pengelola informasi dan data (PPID). ”Perlu dibereskan untuk membuat orang percaya bahwa sebetulnya memberikan informasi itu bisa direstui pimpinan yang paling tinggi,” katanya.

Ada empat kasus keterbukaan informasi publik, ujar Ahmad, yang sudah ditangani KIP dan mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap, yakni harus dibuka informasi ke publik, yaitu soal dana bantuan operasional sekolah, rekening tak wajar milik petinggi Polri, kontrak kerja sama BUMD dengan pihak ketiga di Blok Cepu, dan lembar jawaban komputer seleksi CPNS. (bil)

KASUS SUSU FORMULA BERBAKTERI

Link :http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1307527136/69701/David-Tobing-curiga-tuntutan-lima-rektor-terkait-susu-formula-sudah-terorganisir
Sumber dari Kontan
Rabu, 08 Juni 2011 | 16:58 oleh Noverius Laoli KASUS SUSU FORMULA BERBAKTERIDavid Tobing curiga tuntutan lima rektor terkait susu formula sudah terorganisir
Share
4
dibaca sebanyak 200 kali 0 Komentar
JAKARTA. David Tobing sebagai penggugat dalam perkara susu formula berbakteri Enterobacter Sakazakii mencurigai gugatan lima rektor dari Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, dan Universitas Padjajaran, terhadap dirinya sebagai tindakan terorganisir.

Oleh karena itu, David meminta majelis hakim supaya tuntutan dari lima rektor universitas tersebut disatukan dalam satu perkara. Menurutnya, hal ini penting agar tidak terjadi disparitas putusan. “Selain itu, jika ada bantahan lain dari sejumlah universitas lain lagi supaya segera digabungkan. Saya meminta kejelasan soal ini, supaya tidak memperpanjang persoalan,” ujar David kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Dia melihat, ada tendensi mempermainkan dirinya supaya lelah menghadapi kelima rektor itu dengan cara memberikan kuasa kepada satu kuasa hukum. “Kenapa tidak digabungkan saja,” tegasnya.

David juga curiga tuntutan kelima rektor tersebut sudah terorganisir. Pasalnya, dalam kebijakan universitas, jika pihak rektorat berperkara seharusnya mengajukan lembaga bantuan hukumnya sebagai kuasa hukum, bukan melalui kuasa hukum swasta. Dia berniat mempertanyakan kepada masing-masing rektor pengajuan gugatan ini menggunakan dana siapa.

Dia juga tetap pada pendiriannya bahwa hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait adanya bakteri Enterobacter Sakazakii pada susu formula harus diumumkan ke publik. Menurut David, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta IPB mempublikasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat sudah berkekuatan hukum.

Selain itu, David melihat adanya kepentingan segelintir orang dan disponsori oleh oknum-oknum tertentu sehingga para rektor tiba-tiba melakukan gugatan dengan mengatasnamakan etika. “Saya tidak gentar menghadapi kelima rektor itu, apalagi masyarakat mendukung saya,”klaim David.

Kuasa hukum Tim Advokasi Susu Sehat Indonesia (ASSI) Febionesta menyebut, mereka mendukung penuh upaya yang dilakukan David. ASSI mendesak agar IPB, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Menteri Kesehatan mematuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. “Kami minta agar hasil penelitian susu formula dan makanan bayi yang tercemar segera dipublikasikan ke masyarakat,” ujarnya.

Febionesta juga meminta agar sejumlah perguruan tinggi yang melayangkan tuntutan hukum kepada David segera mencabut gugatannya dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Perguruan tinggi kan harus mengabdi kepada masyarakat dan bukan pada etika,” jelasnya.

PN Jakarta Pusat menunda sidang perdana tuntutan dari Universitas Andalas, dan Universitas Sumatera Utara kepada David, hingga Rabu (22/6). Penundaan dilakukan lantaran pihak terbantah, yaitu IPB, BPOM, dan Menteri Kesehatan, tidak menghadiri sidang perdana. PN Pusat akan melakukan pemanggilan ulang kepada pihak-pihak yang terkait.

Tifatul: Situs Pembuatan Bom Tak Akan Ditutup

Tifatul: Situs Pembuatan Bom Tak Akan Ditutup

Oleh Irvan Ali Fauzi | Inilah – Jum, 29 Apr 2011 17.46 WIB

Email
Cetak
KONTEN TERKAIT
Perbesar Foto
Tifatul: Situs Pembuatan Bom Tak Akan Ditutup
INILAH.COM, Jakarta – Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan tidak akan sembarangan menutup situs-situs, termasuk situs yang mengajarkan pembuatan bom. Sebab, situs itu belum tentu menyebarkan kebencian.
Menurutnya, tidak semua situs yang mengajarkan pembuatan bom itu menyebarkan kebencian. “Misalnya cara membuat bom nuklir itu kan pengetahuan biasa. Mudah dipelajari, misalnya, bahan ini dicampur ini menjadi bahan peledak,” ujar Tifatul saat dijumpai di Istana Merdeka, Jumat (29/4/2011).
Hal itu disampaikan menanggapi pertanyaan apakah pemerintah akan menutup situs-situs yang kemungkinan digunakan oleh teroris untuk belajar membuat bom. Sebab, kelompok teroris bom buku, bom Serpong, dan bom flyover Cawang, Pepi Fernando diduga mempelajari pembuatan bom dari internet.
Menurutnya, sebuah situs internet bisa ditutup jika terbukti menyabarkan kebencian. Sementara, jika hanya mengajarkan membuat bom, apalagi untuk pengetahuan, bukanlah sesuatu yang terlarang. “Tidak bisa (ditutup), itu dasarnya apa. Tapi kita sejauh ini juga mempelajari, tapi kalau sesuatu yang ilmiah sifatnya kita gak punya dasar untuk menutup,” ungkapnya.
Ia mencontohkan misalnya ada bom air, bom flur, bom ikan, bom asap. “Itukan pengetahuan umum saja. Yang dilarang itukan ngebom orang,” tandasnya. [tjs]

The return of Big Brother to Indonesia?

Yanuar Nugroho, The Jakarta Post, Manchester, UK | Wed, 03/30/2011 9:07 AM | Opinion

A | A | A |

 

Advances in Internet technology have changed the way people live. For many it has brought the appealing promises of global community, democracy and openness.

Many others fear technological threats such as alienated individuals, anarchy, surveillance and repression. The House of Representatives’ proposed intelligence bill is a clear example of the latter.

The bill, if enacted into law, would give the authorities a free pass to monitor conversations and exchanges on the Internet.

Even worse, the bill would give legal justification to the National Intelligence Agency (BIN) to detain anyone suspected of threatening public security based on exchanges on social networking sites such as Twitter or Facebook.

While the very same social media have given birth of a new type of civic engagement globally, in Indonesia, in the eyes of the bill’s drafters, technology is a threat.

The bill is an anachronism not only in terms of our knowledge economy and information society, but also when considering the democratic progress the nation has made in the reform era.

What are the roots of this anachronism?

First is the inability of the state to comprehend the complexity of information and communication technology (ICT) and its consequences, intended or unintended. As an example, look at how the Communications and Information Technology Ministry imposed Internet blocks, despite their ineffectiveness, to ban access to pornography. It showed not only the naivety of the government, but also the fear and technical incompetence of government officials.

The intelligence bill indicates a similar level of technophobia. Restlessness voiced through social media is seen as a potential security problem, motivating the bill’s drafters to make people subject to arrest for status updates on social media websites.

Such a view is flawed. Freedom of expression is a civil right. The speech of citizens in any medium is an essential right that must be guaranteed by the state — be it in conventional media such as pamphlets or in contemporary media such as Twitter. The unique features of the Internet and social media cannot alone ensure this right.

For those unable to understand the intricacies of technological innovations, it is easy to feel trapped and see the problems and disadvantages technological progress brings to society, rather than acknowledging and taking advantage of its benefits.

The benefits are legion and unexpected. Facebook was used by civil society groups to mobilize support for Prita Mulyasari as well as Corruption Eradication Commission deputies Bibit S. Rianto and Chandra M. Hamzah. The Jalin Merapi civil society group used Twitter to mobilize aid when Mount Merapi erupted.

At the moment, hundreds – if not thousands — humanitarian and environmental “causes” are organized on Facebook, from supporters of the Lapindo mudflow to those who dislike local sinetron soap operas.

Twitter has been instrumental for new civil society movements such as Blood for Life (#BFL) which seeks blood donors, or Save Jakarta (#savejkt), which discuss ideas on improving life in the capital city.

These examples show how the Internet and social media can be used strategically to make social change.

Unfortunately, understanding the rich and nuanced ways that the Internet and social media has transformed our society may be beyond the state’s capacity.

Instead of proactively creating a regulatory framework or ensuring equal access to the telecommunications infrastructure that can help citizens reap the benefits of ICT, the government has used new technology for coercion.

For example, the government’s recent action forcing the makers of BlackBerrys to install Web filters and to build a local server network was interpreted by critics as an exercise of state power aimed at public surveillance.

Perhaps, as Evgeny Morozov said, we all have utopian ideas of the Internet. The very same technology that supports the Internet and social media are as much tools for authoritarian regimes to control or coerce populations as they are for “liberation”.

A quick reality check will show that technology has been used to repress as well as liberate nations.

If the intelligence bill is enacted there is a possibility that civil society activists (including trade unionists, rights activists and political demonstrators) will become targets of the government. The bill would give the authorities a blank check to violate Internet users’ privacy. It is no exaggeration to say that there is a great danger that online privacy may soon just be an illusion.

If we let this happen we will create a “surveillance society” in Indonesia. Orwell’s Big Brother, soon to be more powerful than ever, will come back, watching all of us.

George Washington once said, “Government is not reason. It is not eloquence. It is force. Like fire, it is a dangerous servant and a fearful master.” The quote from America’s first president reminds us of Juvenal’s question: Who watches the watchmen?

The writer is a Hallsworth research fellow in the political economy of innovation at the University of Manchester, United Kingdom.

 

TB Silalahi Harus Konfirmasi WikiLeaks

TB Silalahi Harus Konfirmasi WikiLeaks
Penulis: Caroline Damanik | E
Senin, 21 Maret 2011 | 11:19 WIB
Dibaca: 792Komentar: 0

Berita “The Age” Justru Untungkan SBY
JAKARTA, KOMPAS.com — Penasihat senior Presiden, TB Silalahi, diminta untuk segera memberikan konfirmasi seputar bocoran informasi yang dimuat harian The Age dan Sidney Morning Heralds. Nama Silalahi beberapa kali disebut oleh kedua harian ini sebagai salah satu sumber informasi mengenai sepak terjang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala pemerintahan periode 2004-2009.

“Menurut saya, TB Silalahi bisa dipanggil, ditanya. Jadi ada kejelasan bagi rakyat bahwa itu tak benar,” ungkap mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto di Jakarta, Minggu (20/3/2011).

Menurut Tyasno, pemerintah harus melawan data dengan data untuk membantah. Bukan hanya sanggahan-sanggahan yang dilontarkan banyak pihak ke media. Dengan demikian, rakyat yang gamang pasca-pemberitaan tersebut bisa memperoleh jaminan terhadap rasa percaya mereka. Konfirmasi diperlukan untuk membina hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.

“Kepercayaan rakyat diperlukan bagi pemerintahan yang kuat,” tambahnya.

Penjelasan dari Silalahi tentu bisa difasilitasi melalui aparat penegak hukum yang dimiliki pemerintah ataupun Badan Intelijen Negara (BIN). “Mereka sudah lebih tahu,” tandasnya.

Harian Australia, The Age, Jumat (11/3/2011), memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.

Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, mengatakan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Kawat-kawat itu juga merinci bagaimana mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dollar AS sebagai uang suap agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Kawat-kawat itu juga mengungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.

Soal WikiLeaks, Mega Tenang Saja
Penulis: Caroline Damanik | Editor: Tri Wahono
Kamis, 17 Maret 2011 | 20:55 WIB
Dibaca: 2850Komentar: 7

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Megawati Soekarnoputri.
TERKAIT:
Petisi 28 Desak DPR Panggil Dubes AS
Istana Bantah Teror Bom Pengalihan Isu
Obama Batal Telepon SBY karena WikiLeaks
Tomy Winata Rela Jilat Sepatu Wartawan
WikiLeaks dan SBY
KLATEN, KOMPAS.com — Menanggapi bocoran WikiLeaks dalam pemberitaan dua harian terkemuka Australia mengenai suaminya Taufiq Kiemas yang disebut terlibat korupsi, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengaku tenang-tenang saja. Mega tak hendak membantah, tak hendak pula membela pemberitaan tersebut.

“Saya tidak bisa meng-condemn-nya (menghujatnya-red). Makanya, saya tenang saja. Karena saya mengerti seperti apa proses daripada kerja WikiLeaks ini. Saya tidak membela WikiLeaks, tentunya saya juga merasa tidak senang kalau dia memberikan suatu informasi yang tidak benar. Tapi, tentunya saya juga tidak meng-condemn bahwa dia memberikan informasi yang salah,” ujar Mega dalam keterangan pers di salah satu kediaman warga di Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (17/3/2011).

Istri Ketua MPR RI Taufiq Kiemas ini hanya mempertanyakan asal-muasal kabar mengenai tindak korupsi yang dilakukan Taufiq ketika Mega masih menjabat sebagai Presiden RI. “Tetapi, yang saya ingin suatu informasi yang jelas, itu datangnya dari mana. Sama saja kan misalnya antara mendapatkan suatu berita kemudian disebarluaskan. Tapi, kan kita mesti tahu berita itu dapatnya dari mana?” lanjut dia.

Menurut Ketua Umum PDI-P ini, informasi yang masuk ke WikiLeaks bisa berasal dari berbagai sumber yang perlu dikonfirmasi terlebih dulu asal-muasal dan kebenarannya sehingga tak perlu dipercaya. Namun, menurutnya pula, tak serta-merta pula informasi WikiLeaks bisa langsung dipersalahkan dan dihujat. Sekali lagi, Mega menilai lebih baik mencari tahu terlebih dulu siapa sumber informasi yang menyebutkan suaminya melakukan tindak pidana korupsi semasanya menjabat sebagai RI 1.

“Saya bukan seorang yang bisa menghujat. Karena bagaimanapun juga seperti tadi saya katakan, itu adalah suatu berita yang dimasukkan dengan segala macam informasi yang ada. Dari mana sebetulnya informasi-informasi itu didapatkan, dari situ kita sebenarnya bisa menilai,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, harian The Age dan The Sydney Morning Herald Australia menyelipkan informasi mengenai Taufiq Kiemas dalam pemberitaannya. Informasi yang berasal dari situs milik Julian Assange itu membocorkan kawat-kawat diplomasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang memuat informasi mentah mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Disebutkan bahwa Yudhoyono sesaat setelah menjadi Presiden pada 2004 meminta Hendarman Supandji yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufiq Kiemas terhadap apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai “korupsi selama masa jabatan istrinya (Megawati)”. Ketika Mega menjabat sebagai Presiden, SBY mengisi posisi Menko Polhukam dan Jusuf Kalla sebagai Menko Kesra.

The Age” Justru Untungkan SBY

WikiLeaks
Berita “The Age” Justru Untungkan SBY
Penulis: Caroline Damanik | Editor: I Made Asdhiana
Senin, 14 Maret 2011 | 19:09 WIB

RUMGAPRES/ABROR RIZKI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Pembukaan Indo Defence, Indo Aerospace dan Indo Marine (IDAM) 2010 Expo dan Forum di JI-Expo, Kemayoran, PRJ, Jakarta, Rabu (10/11/2010) sore. Pameran digelar hingga Sabtu (13/11/2010).
TERKAIT:
Kejagung Tak Punya Catatan Korupsi TK
Menkominfo: Cukup, Polemik WikiLeaks
Berita Sampah, Jangan Ditanggapi Serius
As’ad: AS Mau “Ngerjain” SBY
Dubes AS Harus Klarifikasi
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik J Kristiadi menilai pemberitaan miring terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di koran Australia, The Age dan Sydney Morning Herald merupakan keuntungan bagi SBY sendiri. Presiden SBY bisa menunjukkan penghargaan kepada kebebasan pers, termasuk kondisi kebebasan pers di dalam negeri.

“Enggak ada apa-apa. SBY justru bisa mengatakan di sini sangat transparan. Bahkan wartawan pun sudah menulis yang hampir sama kerasnya dengan The Age kan. Keuntungannya bahwa kita adalah negara yang sangat demokratis,” ungkap Kristiadi di Gedung DPR RI, Senin (14/3/2011).

Presiden SBY pun, lanjut Kristiadi, bisa menempuh prosedur yang normal dengan menginstruksikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Negara untuk menghubungi kedua media terpercaya di Benua Kanguru itu untuk melayani hak jawabnya. Tentu, keduanya akan memenuhi permintaaan Presiden SBY.

“Dia (SBY) bisa minta penjelasan sebagai individu. Iya dong, dia bisa minta cover both side. Dia bisa mendesak agar dia juga diwawancarai. Etikanya kan harus mau. Itu kan aturannya begitu,” tambahnya.

Kristiadi juga menilai, Indonesia tak perlu meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar Australia mengenai pemberitaan tersebut. Menurutnya, pekerjaan pers dan media sebagai pilar negara demokrasi tentu tak ada kaitannya dengan pendapat negara. Oleh karena itu, salah kaprah jika Indonesia menyalahkan pemerintahan Australia dalam persoalan ini.

“Setiap negara demokrasi akan memberikan kebebasan kepada persnya. Tapi suara persnya kan bukan suara negara atau suara pemerintah. Jadi tidak ada urusan dengan negara ini. Jadi biasa saja. Sama seperti kita bisa kritik siapa saja, kita bisa mengagumi siapa saja. Tapi itu nothing to do dengan sikap pemerintah. Tidak ada. Anda kan kalau memberitakan kan tidak ada hubungannya dengan pemerintah kan. Apalagi, ini koran yang sudah tua sekali. Abad ke-19 sudah terbit. Jadi biasa saja,” ungkapnya.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

Share
58

Presiden Minta Polemik Wikileaks Dihentikan

Presiden Minta Polemik Wikileaks Dihentikan
SENIN, 14 MARET 2011 | 14:51 WIB
Besar Kecil Normal
Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Widodo S. Jusuf

Berita terkait

TEMPO Interaktif, Bogor – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta polemik tentang pemberitaan dirinya di dua surat kabar Australia, The Age dan Sydney Herald dihentikan. Menurutnya, masalah ini tidak perlu diperluas karena masih banyak yang harus dilakukan pemerintah dalam pembangunan untuk rakyat. “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas beberapa komentar dari saudara-saudara tetapi saya pandang sudah cukup. Tidak perlu kita terus-menerus ikut dalam kegaduhan soal ini,” kata Presiden dalam pidato pembukaan rapat kabinet terbatas tentang Pengendalian Inflasi, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi di Istana Bogor, Senin 14 Maret 2011.

Sebelumnya, dua media Australia ini memberitakan soal Yudhoyono. Dalam Halaman muka kedua koran itu memuat kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Disebutkan, dalam berita utama The Age berjudul “Yudhoyono Abused Power”, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk mempengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup.

Yudhoyono juga dikabarkan memakai Badan Intelijen Negara untuk memata-matai pesaing politik, termasuk menteri senior dalam pemerintahannya sendiri. Adapun Ibu Negara Kristiani Herawati dan keluarga dekatnya disebutkan ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.

Sabtu kemarin, laman The Age.com.au memuat berita berjudul President Rejects Corruption Claim ini memuat pernyataan sejumlah pembantu presiden. Diantaranya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Staf Presiden Daniel Sparingga. Dituliskan bahwa SBY membantah keras semua tudingan kawat diplomatik AS bahwa dirinya dan keluarganya terlibat dalam korupsi. “Presiden tidak senang dengan berita penuh kebohongan yang dimuat Sidney Morning Herald dan The Age,” kata Daniel Sparingga dalam laman itu. “Isi berita penuh dengan sensasi .”

Yudhoyono menuturkan dirinya tidak akan merespon pemberitaan itu terlalu reaktif dan emosional. Ia juga meminta para menteri dan pembantunya tetap fokus dalam menjalankan tugasnya. “Saudara-saudara tahu kebiasaan saya, setelah semuanya bisa dinalar dengan baik secara jernih tentu dengan tetap menjalankan tugas saya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,” ujar Presiden.

Ia mengatakan akan menggunakan haknya dalam menyelesaikan masalah ini untuk mendapat keadilan dengan cara-cara yang demokratis. Nanti tentunya, kata dia, akan tahu siapa yang sesungguhnya demokratis dan tidak demokratis. “Yang main lapor, main tuduh, main hakim di dalam media massa, di dalam diplomasi yang sungguh merugikan nama baik seseorang, yang boleh disebut character assasination,” katanya. Presiden akan menyelesaikan dengan baik, dan tetap mengutamakan situasi di negeri ini untuk tetap bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. “Percayalah saya mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, insya Allah saya akan tetap menjaga integritas karena itulah tugas saya sebagai pemimpin di negeri ini,” ujarnya.

EKO ARI WIBOWO

WikiLeaks: Kalla Kucurkan 6 Juta Dollar AS

WikiLeaks: Kalla Kucurkan 6 Juta Dollar AS
Penulis: Egidius Patnistik | Editor: Egidius Patnistik
Jumat, 11 Maret 2011 | 12:55 WIB

SRIWIJAYA POST/SYAHRUL HIDAYAT
Ilustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diperkirakan telah mengucurkan uang suap sebesar 6 juta dollar AS atau sekitar Rp 54 miliar untuk bisa memegang kendali atas Partai Golkar dalam kongres partai itu pada Desember 2004.

Demikian menurut laporan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta yang bocor ke WikiLeaks dan diberitakan harian Australia, The Age, dan situs asiasentinel.com, Jumat (11/3/2011).

“Menurut beberapa sumber yang dekat dengan para calon utama (ketua Partai Golkar), tim Kalla menawarkan kepada pengurus kabupaten sedikitnya Rp 200 juta untuk (membeli) suara mereka,” lapor bocoran kawat itu.

“Pengurus-pengurus provinsi, yang memiliki hak suara yang sama, tetapi juga dapat memengaruhi pengurus kabupaten, menerima Rp 500 juta atau lebih. Menurut seorang kontak yang punya pengalaman sebelumnya dalam hal-hal tersebut, para pengurus menerima uang muka … dan akan mendapat pembayaran penuh dari pemenang, dalam bentuk tunai, beberapa jam setelah pemungutan suara.”

Para diplomat AS melaporkan, dengan total 243 suara yang dibutuhkan untuk meraih suara mayoritas, kursi ketua umum Partai Golkar saat ini bernilai lebih dari 6 juta dollar AS.

“Satu kontak mengatakan, Agung Laksono, yang kemudian menjadi Ketua DPR dan bukan pendukung Kalla yang terkaya, telah mengalokasikan Rp 50 miliar pada acara tersebut,” tambah laporan tersebut.

Jusuf Kalla sendiri saat dimintai tanggapannya atas laporan tersebut, Jumat, mengatakan, “Saya kira perlu pembuktian.” Ia yang tengah berada di Jepang mengaku pada saat ini hanya mempertanyakan perihal akomodasi transportasi peserta kongres Partai Golkar dan bukannya melakukan money politic untuk menuju orang nomor wahid di tubuh Golkar.

“Saya tanya kalau (peserta Kongres Golkar) hadir (mengikuti kongres) dan pulang (ke daerahnya) bagaimana untuk bayar tiket mereka. Di mana mereka menginap,” katanya.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by