Archive for ‘Sinar Mas Empire’

April 10, 2012

Sinar Mas Tambah 30 Ribu Hektare Lahan Sawit

KAMIS, 01 MARET 2012 | 13:47 WIB
Sinar Mas Tambah 30 Ribu Hektare Lahan Sawit
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana melakukan penanaman baru kelapa sawit tahun ini hingga 30 ribu hektare. “Lahannya sudah ada,” ujar Direktur Utama Sinarmas Agribusiness and Food, Susanto, di Plaza Mandiri, Kamis 1 Maret 2012.

Menurut Susanto, tahun ini perseroan bakal menambah penanaman baru kelapa sawit antara 20-30 ribu hektare. Mulai dari tanam sampai panen membutuhkan waktu selama empat tahun. Adapun masa produksinya memakan waktu sekitar 25 tahun.

“Untuk satu hektare minimal investasinya Rp 45 juta,” kata dia.

Ia menyatakan sebagian besar lahan yang akan digarap berada di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Perinciannya di Kalimantan Barat seluas 10 ribu hektare, Kalimantan Tengah 5 ribu hektare, Kalimantan Selatan 2 ribu hektare, dan sisanya di Sumatera. Hingga saat ini luas lahan yang sudah digarap perseroan mencapai 460 ribu hektare.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, perseroan diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp 1,35 triliun. Sekitar 65 persen dari dana tersebut berasal dari kredit perbankan, sedangkan sisanya 35 persen dari modal perseroan.

Saat ini kontribusi minyak sawit (CPO) Sinarmas untuk nasional tercatat sebesar 7 persen atau sekitar 2 juta ton dari 25 juta ton produksi nasional. Dari jumlah itu sekitar 1,3 juta ton di antaranya diproses sendiri. “Tahun ini kami naikkan dua kali lipat jadi sekitar 2,6 juta ton,” ujarnya.

Saat ini produksi per hektare perseroan sebanyak 5 juta ton CPO. Untuk menambah pasokan ekspor, perseroan bakal mengusahakan pasokan CPO dari perdagangan di pasar dalam negeri. Beberapa negara mitra ekspor perseroan selama ini adalah Cina, Eropa, dan India.

JAYADI SUPRIADIN

August 14, 2011

GMR Akuisisi Golden Energy US$ 550 Juta

investor daily 13 8 2011

GMR Energy, anak usaha GMR Infrastructure, telah meneken perjanjian untuk mengakuisisi 30% saham PT
Golden Energy Mines senilai US$ 450-550 juta. Golden Energy adalah anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), unitusaha Grup Sinarmas.

Pembelian saham Golden Energy bertujuan mengamankan pasokan batubara GMR dalam
25 tahun ke depan. GMR akan mendapatkan 10 juta ton batubara per tahun dari Golden
Energy.
Saat ini cadangan batubara Golden Energy mencapai 860 juta ton dengan sumber daya 1,9
miliar ton. Dalam perjanjian pembelian, GMR akan mendapatkan porsi tetap dari total produksi
Golden Energy.
“Dengan demikian, kami dapat mengamankan pasokan batubara untuk kebutuhan pembangkit
listik yang saat ini masih dalam tahap
konstruksi. Kapasitas kami tentunya bisa meningkat,”
ujar Business Chairman GMR BVN
Rao yang dikutip The Economic Times, Jumat
(12/8).
Dia menyatakan, akuisisi akan dibiayai dari
kombinasi utang dan kas internal. GMR akan
membentuk special purpose vehicle (SPV) di
Singapura untuk menuntaskan transaksi itu.
“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
dalam transaksi ini. Kami targetkan akuisisi
bisa tuntas tahun ini juga,” ujar Rao.
GMR memiliki 17 pembangkit listrik di India.
Dari jumlah itu, empat pembangkit sudah
beroperasi komersial, sementara 13 masih dalam
tahap konstruksi. Dalam 5-6 tahun ke depan,
GMR berencana menambah kapasitas
menjadi 12 ribu megawatt (MW). Sekitar 65%
pembangkit menggunakan batubara.
“Akuisisi Golden Energy akan membuka
akses ke batubara berkualitas dari salah satu
penghasil batubara berbiaya rendah di Indonesia,”
ujar CEO GMR Energy Raaj Kumar.
Sementara itu, Dian Swastatika memiliki 10
konsensi tambang batubara. Sebanyak empat
tambang telah berproduksi, sementara sisanya
dalam tahap pengembangan. Perseroan saat ini
fokus pada bisnis pembangkit listrik tenaga uap
(PLTU), tambang batubara, perdagangan, dan
pengembangan infrastruktur telekomunikasi.
Garap PLTU
Sebelumnya, Dian Swastatika tengah mencari
pinjaman sebesar US$ 280-340 juta untuk
membiayai pembangunan PLTU Mulut Tambang
Sumsel-5 berkapasitas 2×150 MW. Hal itu
menyusul keberhasilan Dian Swastatika memenangi
tender proyek tersebut.
“Sesuai rencana, pembangunan proyek akan
dimulai akhir 2012 dan diharapkan dapat beroperasi
secara komersial pada 2015. Kami akan
membentuk special purpose company (SPC),”
kata Sekretaris Perusahaan Dian Swastatika
Hermawan Tarjono.
Hermawan memperkirakan, total investasi
PLTU Mulut Tambang Sumsel-5 mencapai
US$ 400 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 70-
85% akan dibiayai pinjaman bank. Sisanya 15-
30% berasal dari kas internal. Dalam konsorsium
tersebut, Dian Swastatika menggandeng
Golden Energy. Dian Swastatika akan memiliki
95% saham, sedangkan Golden Energy 5%.
Perseroan melalui anak usahanya, PT
Rolimex Kimia Nusamas (RKN), juga merambah
industri pupuk dengan menggandeng PT
Saribumi Dewata Lestari (SDL). RKN dan SDL
mendirikan perusahaan patungan (joint venture/
JV) bernama PT Rolimex Suburin Hutani
Persada dengan investasi Rp 10 miliar.
Dian Swastatika menguasai 99,5% saham
RKN. “Dalam perusahaan patungan, RKN
memegang mayoritas saham sebesar 70%, sedangkan
30% dimiliki SDL,” kata Hermawan.
Hermawan menjelaskan, Rolimex Suburin
akan bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan
pupuk, termasuk produksi dan perdagangan
pupuk slow release dan jenis lainnya.
Hingga semester I-2011, Dian Swastatika
membukukan pendapatan sebesar US$ 263,54
juta, naik 46,03% dibandingkan periode sama
tahun lalu US$ 180,47 juta. Laba bersih meningkat
612,26% menjadi US$ 26,8 juta

July 29, 2011

KG-Sinar Mas Bangun Gedung Konvensi

Jumat,
29 Juli 2011
PROPERTI

KG-Sinar Mas Bangun Gedung Konvensi
Jakarta, Kompas – Konsorsium Kompas Gramedia, Sinar Mas Land, dan Pico Art International akan membangun gedung konvensi dan ekshibisi di Indonesia, Indonesia Expo, mulai tahun 2012.

Penandatanganan kerja sama pembangunan gedung Indonesia Expo berlangsung di Hotel Santika, Jakarta, Kamis (28/7).

Indonesia Expo terletak di kawasan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai (BSD) City, di Tangerang Selatan, milik Sinar Mas Land. Adapun anak perusahaan Kompas Gramedia yang menggarap proyek itu adalah PT Dyandra Media International dan PT Medialand International.

Direktur PT Dyandra Media International Dhanny Budiharto mengemukakan, luas areal Indonesia Expo mencapai 25 hektar, meliputi bangunan seluas 15 hektar dan areal parkir 10 hektar. Gedung yang mengusung tema bangunan ramah lingkungan itu bisa menampung 200.000 pengunjung.

”Pembangunan gedung konvensi dan ekshibisi ini terbesar di Indonesia. Pembiayaan berasal dari kas internal dan sebagian dari perbankan,” ujar Dhanny.

Konsorsium tiga partner strategis rencananya dibentuk Agustus 2011 dengan nama PT Indonesia Expo.

Menurut Dhanny, proyek yang ditargetkan tuntas pada tahun 2013 itu memiliki 10 hall, antara lain ruang konferensi, konser, pameran, dan teater. Selain itu, juga ada museum dan hotel. Kapasitasnya setara dengan Singapore Expo di Singapura serta Impact Arena, Exhibition and Convention Center di Thailand.

Presiden Direktur Bumi Serpong Damai Harry Hartanto mengemukakan, pembangunan Indonesia Expo didukung akses transportasi, seperti Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) dan kereta api. Dengan demikian, lokasi yang strategis itu diharapkan dapat mengurai beban kemacetan di Jakarta.

”Bisnis MICE (meetings, incentives, convention, and exhibitions) di Indonesia memiliki potensi yang besar, seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bagus,” ujar Harry.

Group President Pico Art International James Chia, mengemukakan, muncul tren semakin banyak pameran digelar di Asia.

Presiden Komisaris Kompas Gramedia Jakob Oetama mengemukakan, seorang wirausaha jangan hanya mengejar materi, tetapi juga harus memiliki idealisme. Artinya, wirausaha harus memiliki semangat untuk membangun negara, memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta membangun bisnis yang bersih. (LKT)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini.

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal

TODAY’S NEWSPAPER

NEWS ARCHIVE

JULI 2011
Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mg
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TERPOPULER
Langkah Sempurna Barca dan El Real

Dua klub raksasa Spanyol, yakni juara Liga Champions 2011 Barcelona dan runner-up Liga Spanyol Real Madrid, mengukir langkah sempurna sebelum musim 2011-2012 dengan kemenangan pada laga uji coba, Kamis 28/7 dini hari WIB.

Larangan Khitan Perempuan

Tawaran 30 Juta Pounds bagi Modric

Andi Nurpati Akui Bertemu Masyhuri Hasan

Indonesia Siap Menjadi Negara Maju

TERKOMENTARI
“Pasemon” Anas-SBY

Ade Akui Melapor ke Chandra

Indonesia Siap Menjadi Negara Maju

Dorongan Pemakzulan ke PDI-P

Selamat Datang di Kompas MuDA, Magangers…

July 18, 2011

DPR Nilai Smart Telecom Rugikan Rakyat

DPR Nilai Smart Telecom
Rugikan Rakyat
18 juli 2011
Investor Daily
Oleh Imelda Rahmawati
 JAKARTA – Komisi I DPR minta Kemenkominfo
segera menyelesaikan masalah tagihan biaya hak
penggunaan (BHP) frekuensi PT Smart Telecom.
Kemenkominfo harus bisa bersikap tegas, apalagi
tunggakan itu sudah berlangsung bertahun-tahun
dengan nilai Rp 1,1 triliun.
Intel Dukung Konten Lokal
JAKARTA – Intel Asia Pasifik terus
berupaya mendukung kemajuan
konten lokal dengan menyelenggarakan
kompetisi Intel Developer Apps
pada acara IDByte di Jakarta awal
pekan ini. Setelahnya mereka melanjutkan
promosi program ini di Bandung
dengan mengadakan Intel Developer
Day pada 13 Juli 2011 bagi
para pengembang setempat.
“Inisiatif ini merupakan bagian
dari komitmen Intel untuk memacu
kreativitas di antara para pengembang
aplikasi berbakat dan menampilkan
bakat mereka di dan ke luar
Indonesia,” ujar Direktur Asia Pasifik
Developer Relation Division Software
and Service Intel Corporation Narendra
Bhandari dalam keterangan
persnya di Jakarta, Kamis (14/7).
Menurut dia, kebutuhan dan
kreativitas lokal akan mendorong perekonomian
internet berkembang lebih
cepat. Maka dari itu, ia menyatakan
bahwa kompetisi ini merupakan
kesempatan bagi para pengembang
untuk masuk pada bursa dan
ambil bagian dalam ekosistem App
Global.
Dia menambahkan, kompetisi ini
akan berlangsung dari 15 Juli-30 September,
2011 dan terbuka untuk siapa
saja yang tertarik dalam pengembangan
aplikasi. Setiap peserta dapat
dengan mudah bergabung dengan
mengakses http://appdeveloper.intel.
com dan mendaftarkan kar ya
aplikasi mereka. Selain itu, sepuluh
aplikasi terbaik akan mendapatkan
masing-masing US$500, sementara
tiga aplikasi terbaik akan menerima
US$ 1.000.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, kompetisi
tersebut mendukung para pengembang
konten lokal untuk
menciptakan dan menjual aplikasi
dalam berbagai perangkat dan platform
ini. Dukungan ini meliputi hadiah
senilai lebih dari US $250 juta,
serta termasuk perjalanan ke Kutub
Selatan dan Petualangan dengan Jet
Supersonic. Disamping itu, mereka
juga menyediakan labolatorium
untuk pelatihan langsung bagi para
developer seperti penyediaan hardware
dan Software Development Kit
untuk platform MeeGo.
“Selain itu, Intel AppUp menyediakan
kerangka etalase yang memungkinkan
ekosistem kuat bersama
jaringan OEM & pengecer.
Hingga saat ini ada lebih dari 18 toko
app rekanan yang menyediakan pengembang
dengan akses ke beragam
pasar melalui satu program,”
ujar dia. (c08)
XL Peduli
Head Of Corporate Communication XL Febriati Nadira menyaksikan Dokter dari tim IDI melakukan pemeriksaan kesehatan seorang
warga saat program layanan kesehatan gratis XL di Desa Cihideung Bandung, Sabtu (16/7). Pada kesempatan tersebut PT XL Axiata,
Tbk juga menyerahkan bantuan perangkat komputer.
Investor Daily/ist
“Pemerintah bisa saja mencabut
lisensi Smart kalau memang merugikan
negara dan rakyat,” kata anggota
Komisi 1 DPR Tantowi Yahya
ketika dihubungi oleh Investor Daily
di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Tantowi, permasalahan
ini seharusnya bisa selesai sebelum
akhir tahun. “Saya harapkan, masalah
ini secepatnya diselesaikan. Jangan
tunggu hingga akhir tahun karena
hal ini sangat merugikan rakyat,”
ujar dia.
Menurut Tantowi, masalah tunggakan
yang berlarut-larut otomatis
merugikan rakyat. Frekuensi yang
digunakan oleh Smart Telecom maupun
operator lain adalah kepunyaan
negara, yang tak lain adalah rakyat.
Penggunaannya diatur pemerintah.
Jika terjadi tunggakan BHP, masyarakatlah
yang dirugikan.
Sementara itu, anggota Komisi I
DPR Roy Suryo menyatakan, DPR
telah mengamati kasus ini sejak lama.
Sekitar dua bulan lalu, Komisi I DPR
pernah menanyakan masalah itu
kepada Menkominfo dan pihak Smart.
Dalam pertemuan kala itu ditemukan
fakta bahwa pihak Smart Telecom
memang belum membayar BHP di
frekuensi yang ditempatinya. Roy
menyatakan, kala itu kedua pihak
masih tetap pada pendirian masingmasing
dalam jumlah tagihan BHP itu.
Roy mengatakan, pihaknya akan
kembali menanyakan penyelesaian
masalah tersebut pada rapat dengar
pendapat (RDP) selanjutnya. “Meski
RDP selanjutnya belum dijadwalkan
tetapi sekitar sesudah bulan Puasa
kami akan panggil kembali Menkominfo
dan menanyakan masalah tersebut,”
ujar Roy.
Menurut Roy, pemerintah serius
menyelesaikan masalah itu. Operator
telekomunikasi mempunyai kewajiban
setoran dana kewajiban pelayanan
umum (USO) yang akan digunakan
untuk rakyat. Jika kewajiban
tersebut tidak dibayar, berarti merugikan
rakyat.
“DPR serius mengatasi masalah ini.
Bahkan kami mengharuskan kepada
Kemenkominfo agar masalah tersebut
selesai tahun ini sekaligus masalah
tentang penataan frekuensi,” kata dia.
Selain itu, Asdep Telematika dan
Utilitas Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Eddy Satriya
menyatakan, permasalahan yang sudah
berlarut hingga bertahun-tahun
tersebut bisa menjadi penilaian yang
jelek bagi kinerja Kemenkominfo.
Senada dengan Tantowi dan Roy,
Eddy pun mengajurkan agar masalah
ini diselesaikan sebelum akhir tahun.
Ia pun menyambut baik jika nanti
Kemenkominfo benar-benar akan
meneruskan masalah tersebut ke
Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) Kementerian Keuangan.
“Tetapi jangan sampai lempar badan
terhadap masalah ini. Saya anjurkan
Kemenkominfo untuk berusaha sebaik-
baiknya dahulu, namun jika memang
tidak ada jalan lain barulah bisa
meminta bantuan PUPN,” kata dia.
Meskipun begitu, ia menilai Kemenkominfo
belum perlu mengambil langkah
sampai mencabut lisensi Smart
Telecom. Itu bukanlah langkah yang
bijak. Kedua pihak harus terlebih dulu
menempuh cara lain yang lebih hatihati
dan bijaksana. Jika masih belum
bisa terselesaikan, itu akan
merugikan kedua belah pihak.
“Efeknya bagi Smart, mereka tidak
bisa menjadi operator yang berkembang
dan menawarkan layanan
yang bagus bagi masyarakat. Sementara
bagi Depkominfo, akan muncul
penilaian yang buruk baik dari
pemerintah maupun masyarakat,”
ujar dia. (c08)

June 8, 2011

Sinar Mas Agro Bagikan Dividen Rp430 Miliar

Sinar Mas Agro Bagikan Dividen Rp430 Miliar
Oleh Raydion Subiantoro E-mail Print PDF
Published On: 08 June 2011

JAKARTA: PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, lini perkebunan Grup Sinarmas, pada tahun ini membagikan dividen Rp150 per saham atau total Rp430 miliar, yang sekitar 34% dari laba bersih 2010.

Nilai dividen itu disetujui dalam rapat umum pemegang saham perseroan yang berlangsung hari ini.

Investor Relations Sinar Mas Agro Pinta Sari Chandra mengatakan dividen itu akan dibagikan ke pemegang saham pada 26 Juli 2011.

“Dividen akan kami bagikan ke pemegang saham, sebesar Rp150 per lembar pada 26 Juli 2011,” paparnya seusai RUPS, hari ini.

Pada RUPS Luar Biasa yang juga berlangsung hari ini, pemegang menyetujui bahwa direksi berwenang menjadikan 50% aset sebagai jaminan untuk mendapat fasilitas pinjaman perbankan.

Pada kuartal I/2011 perseroan membukukan penjualan bersih Rp7,7 triliun atau meroket 92% dibandingkan dengan realisasi periode yang saham tahun sebelumnya Rp4,03 triliun.

Adapun laba bersih tercatat sebesar Rp584 miliar, naik 33% dibandingkan dengan sebelumnya Rp439 miliar.(api)

May 14, 2011

Sayap finansial Sinarmas IPO

Sayap finansial Sinarmas IPO
6 Investor berminat beli Golden Energy Mines
OLEH HERY TRIANTO
Bisnis Indonesia
JAKARTA: Kelompok
Usaha Sinarmas hendak
membawa perusahaanperusahaan
di bawah
sa yap bisnis keuangan
se bagai emiten Bursa
Efek Indonesia, menyusul
ma suknya Mitsui
Su mi tomo Insurance
Cor p sebagai mi tra stra -
tegis di PT Asuransi
Jiwa Si narmas.
Perusahaan-perusahaan tersebut
berada di bawah induk PT
Si narmas Multiatha Tbk, yang
kini memiliki 25 perusahaan da -
lam bidang asuransi (5) perbankan
(1), pasar modal (2), multifinan
ce (4), teknologi informasi
(7), dan sektor lain (6).
Dalam wawancara khusus de -
ngan Bisnis, pekan lalu, Indra
Wi djaja, salah satu pewaris bisnis
Grup Sinarmas, mengatakan
upa ya membawa perusahaan
layanan keuangan go public adalah
prioritas yang mulai dijalankan
tahun ini.
“Masalah permodalan [dalam
kelompok usaha] bukan masalah.
Namun, jika ingin genjot
lebih cepat lagi tentu [dengan
meng gandeng pemilik modal
lain]. Ini [kerja sama dengan
Mitsui] baru tahap pertama,
dalam perjanjian tahap kedua
kami mau IPO,” tutur Indra.
Pekan lalu, Mitsui sepakat
meng ambil alih Asuransi Jiwa Si -
narmas dengan menyerap se penuhnya
penerbitan 50% saham
baru perusahaan itu senilai Rp7
triliun. Ini menjadi transaksi akuisisi
perusahaan tertutup ter be sar,
dalam 4 bulan pertama 2011.
Dengan demikian, setelah
akuisisi yang diperkirakan tuntas
bu lan depan, Asuransi Sinarmas
men jalani tahap penawaran
saham perdana.
Dia menambahkan perlakukan
serupa juga akan diterapkan
pada perusahaan lain dibawah
Sinarmas Multiartha. Di perusahaan
induk ini, Indra berperan
sebagai komisaris utama.
“Kalau usaha itu kita tidak perlu
memiliki saham 100% karena
memang ada keterbatasan. Kalau
sudah go public, kekuatan bisa
berlipat. Kita seperti kongsi saja,
ramai-ramai. Tentu kekuatannya
berbeda kalau berusaha hanya
satu orang,” tutur Indra.
Ditanya berapa perusahaan
yang akan go public, Indra menjawab
‘semua semuanya dilempar
ke publik’. Sejauh ini selain
induk usaha yang telah melantai
di pasar modal, PT Bank Sinarmas
Tbk juga telah menjadi perusahaan
terbuka tahun lalu.
“Satu-satunya jalan agar perusahaan
keluarga itu bisa suistanable
adalah go public,” tutur pu tra
kedua pendiri Grup Si nar mas, Eka
Tjipta Widjaja (Oei Ek Tjong) ini.
Grup Sinarmas merupakan
salah satu dari sedikit konglomerasi
dari masa Orde Baru yang
tetap ek sis dan melewati krisis
ke uangan 1998. Krisis telah me -
maksa ke lompok usaha yang kini
mulai dikendalikan oleh generasi
ketiga Keluarga Widjaja melakukan
kon solidasi.
Krisis juga telah memaksa Eka
Tjipta—kini berusia 88 tahun—
kehilang an salah satu tong gak
bisnisnya ka la itu, PT Bank
Internasional In donesia Tbk. Asia
Pulp & Paper Group, in duk dari
bisnis kertas dan bu bur kertas di
China dan In do ne sia, terjebak
utang US$14 miliar.
Di Indonesia anak usaha APP
adalah PT Indah Kiat Pulp &
Paper Tbk, PT Lontar Papyrus, PT
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk,
dan PT Pindo Deli. Namun, se -
telah melalui negosiasi marathon
pada 2002, dipimpin oleh mantan
Gubernur Bank Indonesia
Bur hanuddin Abdullah, utang itu
sukses dire struk turisasi.
Kepala riset PT Citi Pacific
Indonesia Hendri Effendi berpendapat
Sinarmas Multiartha
memiliki prospek usaha cukup
cerah. Ini mengingat kian solidnya
bisnis keuangan perseroan
yang kian terdiversifikasi, terutama
perbankan dan asuransi.
Demikian juga untuk emiten
perkebunan CPO milik sinarmas,
PT Sinar Mas Agro Resources and
Technology Tbk (SMART) meskipun
harga CPO sepanjang tahun
ini diperkirakan masih belum
membaik.
“Saham-saham grup Sinarmas
sendiri tergolong saham yang
berisiko tinggi mengingat fluktuasinya
yang lumayan ta jam
dan sering bergerak dengan gap
yang cukup jauh,” jelas Hen dri
kepada Bisnis, tadi ma lam.
Menurutnya jika dilihat fundamental
emiten Grup Sinarmas
yang kian membaik selama dua
tahun terakhir maka go public
bisa menjadi lahan baru. “Namun
kondisi pasar saat pencatatan
harus diamati.”
Bisnis batubara
Pada bagian lain, Indra menjelaskan
Grup Sinarmas juga
berencana menjual 20%-40%
kepemilikan sahamnya di perusahaan
batu bara PT Golden
Energy Mines melalui kombinasi
antara penjualan strategis dan
penawaran umum perdana
untuk meraih dana segar.
“Ada sekitar lima hingga enam
investor potensial yang berminat.
Ada lokal dan asing, tetapi
saya tidak bisa menyebutkan
na ma nya,” ujarnya.
Menurut dia, proses akuisisi
tersebut diharapkan rampung
pada bulan ini dan prosesnya
dilanjutkan melalui IPO.
IPO Golden Mines, katanya,
diperkirakan bisa terwujud pada
Juli hingga Agustus. Namun,
Indra tidak bersedia menyebutkan
jumlah dana yang akan di -raih
dari penjualan saham dan IPO.
Golden Mines, yang dikendalikan
oleh Fuganto Widjaja, putra
Indra Widjaja, adalah anak perusahaan
PT Dian Swastatika Sentosa
Tbk.
Golden Mines, sebelumnya
bernama PT Bumi Kencana Eka
Sakti, adalah perusahana induk
yang memiliki 10 konsesi batu
bara seluas 57.000 hektare. (hery.
trianto@bisnis.co.id)
Reportase: 15/20/WISNU
WIJAYA/M. YUNAN HILMI/
ABRAHAM RUNGA MALI

April 3, 2011

Odd Alliance: Business Lobby and Tea Part

lobby campaign group APP /Sinarmas di Washington DC.
____
NYT March 30, 2011
Odd Alliance: Business Lobby and Tea Party
By MIKE McINTIRE
The Tea Party does not have a presence in Indonesia, where the term evokes cups of orange pekoe and sweet cakes rather than angry citizens in “Don’t Tread on Me” T-shirts.

But a Tea Party group in the United States, the Institute for Liberty, has vigorously defended the freedom of a giant Indonesian paper company to sell its wares to Americans without paying tariffs. The institute set up Web sites, published reports and organized a petition drive attacking American businesses, unions and environmentalists critical of the company, Asia Pulp & Paper.

Last fall, the institute’s president, Andrew Langer, had himself videotaped on Long Wharf in Boston holding a copy of the Declaration of Independence as he compared Washington’s proposed tariff on paper from Indonesia and China to Britain’s colonial trade policies in 1776.

Tariff-free Asian paper may seem an unlikely cause for a nonprofit Tea Party group. But it is in keeping with a succession of pro-business campaigns — promoting commercial space flight, palm oil imports and genetically modified alfalfa — that have occupied the Institute for Liberty’s recent agenda.

The Tea Party movement is as deeply skeptical of big business as it is of big government. Yet an examination of the Institute for Liberty shows how Washington’s influence industry has adapted itself to the Tea Party era. In a quietly arranged marriage of seemingly disparate interests, the institute and kindred groups are increasingly the bearers of corporate messages wrapped in populist Tea Party themes.

In a few instances, their corporate partners are known — as with the billionaire Koch brothers’ support of Americans for Prosperity, one of the most visible advocacy groups. More often, though, their nonprofit tax status means they do not have to reveal who pays the bills.

Mr. Langer would not say who financed his Indonesian paper initiative. But his sudden interest in the issue coincided with a public relations push by Asia Pulp & Paper. And the institute’s work is remarkably similar to that produced by one of the company’s consultants, a former Australian diplomat named Alan Oxley who works closely with a Washington public affairs firm known for creating corporate campaigns presented as grass-roots efforts.

For the institute, the embrace of a foreign conglomerate’s agenda is a venture into new territory — and distinguishes it among Tea Party advocacy groups. The issue, Mr. Langer asserted, is important to working Americans who might have to pay more for everything from children’s books to fried-chicken buckets made of coated paper from Asia. He said the institute had not accepted money directly from Asia Pulp & Paper, though it was possible the company had paid others who then contributed to the institute.

“I suppose it could be,” he said, but added, “I don’t know about anybody else who may have gotten money from Asia Pulp & Paper who’s given money to us.”

Those on the receiving end of the institute’s attacks — strange bedfellows like Greenpeace, Staples and Asia Pulp & Paper’s American competitors — are unified in their skepticism of its motives.

“If you can spend as much money as you want and remain anonymous, then it doesn’t matter if you’re an overseas company or the Koch brothers, you pay the same network of anti-regulatory front groups,” said Scott Paul, director of Greenpeace’s forest campaign.

Seeing Tea Party Potential

Like many other nonprofit organizations on the Tea Party bandwagon, the Institute of Liberty predates the movement. It was created in 2005 by Jason Wright, an author of best-selling inspirational novels who had worked for Frontiers of Freedom, a conservative policy group.

In his three years at the institute, Mr. Wright said in an interview, he was often approached by public relations consultants pitching projects for clients. Typical, he said, were overtures from two consultants who wanted him to advocate for opposing positions on the regulation of “payday” loans, widely criticized for usurious terms that hurt low-income borrowers.

“A P.R. firm in D.C. offered me a ton of money to take the wrong side of that issue,” he said. “I did end up taking some corporate donations from the side of the issue I believed in — that the industry had completely lost control and had to be reined in.”

One of his most visible stands was opposing net neutrality, a tenet of Internet policy criticized by broadband suppliers who want the right to charge for different levels of service. With the rise of the Tea Party movement in 2009, the institute, by then under Mr. Langer, helped inject the issue into the national dialogue, and soon signs equating net neutrality with government oppression became a staple at Tea Party rallies.

Mr. Langer had arrived the previous year from the National Federation of Independent Business, a small-business lobbying group. An enthusiastic, talkative man of 40 who dabbles in Republican politics in Maryland, he quickly saw potential in the Tea Party phenomenon. Working with FreedomWorks and Americans for Prosperity, the institute co-sponsored early Tea Party events in Washington and published a guide called “How to Brew a Tea Party.”

Mr. Langer can seem disarmingly candid when discussing his work. In a recent interview, he explained how the institute pitched its services to opponents of the Obama health care plan, resulting in a $1 million advertising blitz.

“A donor gave us some money, and we went out on the ground in five states in the space of like six weeks,” he said.

He would not identify any donors, and, as a nonprofit “social welfare” organization, the institute does not have to release such information. Because the institute is a tax-exempt group, its I.R.S. filings are supposed to be publicly available, but Mr. Langer said returns for the last couple of years were being amended and refiled. The last available filing showed it took in $92,500 in 2007 — a fraction of what it has spent since on several major campaigns.

He said he had sometimes chosen issues suggested by colleagues from an earlier job, at the Competitive Enterprise Institute, a free-market group heavily financed by business interests. The two institutes are involved in a campaign advocating a realignment of NASA’s budget that would benefit commercial spaceflight entrepreneurs. The Institute of Liberty’s contribution was a Web page called “No Space Pork!”

Last year, the two groups also supported the effort by the agribusiness giant Monsanto to ease federal restrictions on its pesticide-resistant alfalfa. (In February, regulators agreed to do so.) Mr. Langer said he decided “to try out our grass-roots method on that, and frame it as a dairy issue and access to affordable food.”

He got a column published in July in the Capitol Hill newspaper Roll Call, talking up Monsanto’s product and asking readers to consider the value of bioengineered foods as they “stroll down the aisle of the supermarket.” The institute’s Web site urged members to speak up, and Mr. Langer filed a petition with the Department of Agriculture.

But a close look at that petition illustrates how a “grass-roots” campaign may be something else entirely. He submitted 8,052 comments he said were collected by telephone. The comments, under different names, were identical and began: “I was recently contacted by the Institute for Liberty and asked if I would be willing to lend my voice in support of moving these types of alfalfa to nonregulated status.” The New York Times examined a random sample of 50 names, and found that three of the people were dead when the comments were submitted. Others said they had no idea their names had been used.

“I vaguely remember responding to a survey as to whether or not the affordability of food for my family was important to me,” said Romeyn Jenkins of Iowa. “But that is far different than setting myself up as an authority on specific genetically engineered crops and authorizing my name for submission on form letters.”

Told of these findings, Mr. Langer said, “That’s news to me,” and attributed them to errors by a consultant he retained to solicit the petitions, whom he would not identify. “Naturally,” he said, “the law of averages dictates that not everything will be perfect, and I will contact the vendor about that.”

Taking On Tariffs

Mr. Langer’s latest initiative, defending Asian paper imports, is the central theme of his project called the Consumers Alliance for Global Prosperity, started with Frontiers of Freedom.

Domestic paper companies and their employee unions, complaining that China and Indonesia were subsidizing exported paper products, petitioned federal trade officials several years ago to slap tariffs on them. The main target, Asia Pulp & Paper, is also under attack for its logging practices; several big retailers have stopped selling its paper.

Last year, with a tariff decision looming, Asia Pulp & Paper went on the offensive. It deployed lobbyists and retained Mr. Oxley, the Australian who runs a Washington-based policy group, World Growth International, which has long defended commercial forestry and palm oil interests in Southeast Asia.

World Growth issued a report last June, “Green Protectionism,” asserting that groups like Greenpeace colluded with American labor unions and paper manufacturers to hobble Asian paper imports. In September, Asia Pulp & Paper released an Oxley review criticizing a Greenpeace study of the company’s logging practices.

Three days later, Mr. Langer came out with his own detailed report that hewed to these same themes, and put up a Web site, pulpwars.com, to promote it. Titled “Empires of Collusion,” it reads like a brief for Asia Pulp & Paper and has been followed by reports on subjects like palm oil and American paper industry subsidies that are important to Asia Pulp & Paper and its parent company, Sinar Mas. He has worked these issues into podcasts, Facebook postings and opinion columns, often with a folksy Tea Party-friendly twist.

“More regulation and U.S. corporate welfare do not benefit American consumers, Asian companies or those in Southeast Asia who desperately need employment,” he said.

Although some of his material cites Asia Pulp & Paper, Mr. Langer insists that he had not even heard of the company when he was setting up Consumers Alliance last August to call attention to free trade and affordability of products. He decided to do its first campaign on paper imports, he said, because the tariffs — which were approved in October — could raise textbook prices. “Paper came up because it was the beginning of the school year,” he said, adding that no one brought him the idea.

Internet domain records, however, show that pulpwars.com was created shortly before the Consumers Alliance Web site in mid-August, suggesting the paper issue was driving the project from the start. And there are intriguing links between Mr. Langer’s operation and Mr. Oxley’s.

World Growth and Consumers Alliance share an e-mail marketing service. And an executive at the DCI Group, a Washington corporate affairs firm that helped Mr. Oxley set up World Growth and has continued to provide services to it, is married to Mr. Langer’s consultant on the Consumers Alliance project.

The DCI executive, Trice Whitefield, has done communications work on forestry and climate change issues for World Growth. Her husband, Bret Jacobson, said he did “some Web design and initial communications efforts” for Consumers Alliance but would not talk about how he got the assignment. Neither would Ms. Whitefield, who said only that her husband “does his own thing and I do mine.”

Mr. Oxley, who has previously worked with the Competitive Enterprise Institute, Frontiers of Freedom and other conservative groups in Washington, denied collaborating with Mr. Langer. He attributed any similarities between his work and the institute’s to the small number of organizations promoting the issue.

While acknowledging that he had represented Asia Pulp & Paper, he said he did not know if the company was financing the Consumers Alliance, but added, “It’s not unusual that economic interests who are challenged would take action in some way.”

As for Asia Pulp & Paper, one of its executives seemed to suggest it was lending a hand somehow. Speaking last October to Mongabay.com, a Web site focused on forests and conservation, Ian Lifshitz said his company would continue to “support groups like the Consumer Alliance for Global Prosperity” that respect the economic rights of developing nations.

Asked about that recently, Mr. Lifshitz, who is the sustainability and public outreach manager for the North American division, backtracked, saying, “We do not directly or indirectly fund” Consumers Alliance.

“What I was getting at,” he said, “is that we’re just like-minded.”

April 3, 2011

Smart Investasi Rp2,3 Triliun

Smart Investasi Rp2,3 Triliun

31 Mar 2011

 

PERUSAHAAN kelapa sawit PT Smart Tbk akan menanamkan investasi Rp2,3 triliun hingga 2013 untuk perluasan pabrik industri hilir kelapa sawit di kawasan Marunda Center International Warehouse Industrial Estate.

Menurut Komisaris Utama PT Smart Tbk Franky O Widjaja, pabrik yang dikembangkan oleh kelompok usaha Sinarmas ini berdiri di lahan 10 hektare, dengan kapasitas pengolahan 300 ribu ton minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO) per tahun. Setiap tahun, pabrik mampu menghasilkan 168 ribu ton minyak goreng dan 112 ribu ton margarin.

“Ini merupakan tahap awal dari rencana investasi Rp2,3 triliun hingga 2013,” kata Franky saat peresmian pabrik industri hilirsawitdi kawasan Marunda Center International Warehouse Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

Ia menambahkan, kawasan bisnis terpadu Marunda Center dipilih karena faktor ketersediaan lahan, infrastruktur jalan, pasokan energi, dan fasilitas pelabuhan bongkar muat yang memadai.

“Indonesia adalah produsen CPO nomor satu dan akan bertahan. Untuk itu, PT Smart Tbk akan kembangkan bisnis di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan yang akan menyerap 200 ribu tenaga kerja dalam waktu 4-5 tahun,” tukasnya.

Menurut Franky, pihaknya terus meningkatkan produktivi-tas lahan kelapa sawitnya menjadi 6-7 ton per hektare. Pada 23 Maret lalu bahkan PT Smart Tbk melakukan penanaman baru yang akan bisa menghasilkan 12-15 ton per hektare.

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengapresiasi peresmian pabrik hilirisasi kepala sawit yang merupakan salah satu perwujudan pilar percepatan pembangunan ekonomi nasional.

“Saya harapkan pabrik ini bisa terus meningkatkan jumlah produksinya, menyerap lebih banyak karyawan, dan juga memberikan manfaat kepada perekonomian nasional.”

Ia memaparkan, menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat (AS), produksi CPO Indonesia pada 2011 bisa mencapai 25,4 juta ton, naik dari prediksi 23,5 juta ton.

“Hal ini bisa dianggap positif, oleh mitra-mitra kita, bisa juga dianggap ancaman. Untuk itu harus bersatu dari industri hulu dan hilir,” katanya.

Masih dari data Departemen Pertanian AS, pada 2011 Indonesia diprediksi mengekspor CPO 19,35 juta ton. Menurut Hatta, negara lain bisa saja melihat Indonesia sebagai penyuplai pangan dunia, tetapi di sisi lain juga bisa kampanye negatif.

“Concern kita, apakah kita biarkan 19,35 juta ton CPO diekspor. Pak MS Hidayat (Menperin) pasti ingin pembalikan 60%-65% CPO jadi value added industri hilir dan oil and chemical,” kata Hatta. (Tup/E-4)

 

February 13, 2011

Mobile-8 Telecom menyiapkan investasi 2 T

Bisnis Indonesia 10 Februari 2011
Mobile-8 Telecom Tbk berencana menambah
1.500-2.000 base transceiver station
(BTS) sepanjang tahun ini dengan menyiapkan
nilai investasi tak kurang dari Rp2 triliun.
Direktur Utama Mobile-8 Telecom Merza Fachys mengatakan
dana investasi penambahan menara baru tersebut diambil
dari sisa dana penawaran umum terbatas (rights issue) beberapa
wak tu lalu yang totalnya mencapai Rp3,7 triliun.
“Dengan rencana penambahan ter sebut, tahun ini harapan
ka mi jumlah BTS mencapai 3.000-4.000 unit,” ujarnya ke -
marin.
Berdasarkan perhitungan perseroan,anggaran yang dibutuhkan
untuk membangun satu menara baru diperkirakan mencapai
Rp500 juta.

Meski belum bersedia memerinci target pertumbuhan pelanggan
pascapenambahan menara tersebut, Merza cukup optimistis
kebutuhan layanan komunikasi masyarakat akan mengalami
peningkatan setiap tahun. Adapun jumlah pelanggan operator
seluler tersebut pada akhir tahun lalu tercatat se banyak 3 juta
pelanggan.

Peningkatan kebutuhan ini terutama pada permintaan
layanan data, seiring kian gencarnya peng guna telepon seluler
me manfaatkan layanan Internet se cara mobile.
Setelah diakusisi oleh Sinarmas Grup yang dikendalikan
oleh Eka Tjipta Widjaja,

perseroan dengan kode saham FREN ini berencana memperluas
jaringan di sejumlah wilayah mulai dari Su matra, Ka li man tan,
dan Su la wesi.“Harapan kami dengan langkah yang kita siapkan, pendapatan
kami bisa naik dua kali lipat dibandingkan dengan capaian
2010,” katanya.
Disinggung mengenai pendapatan perseroan pada 2010, Merza
mengaku angkanya tidak jauh ber beda dengan 2009, karena
sepanjang 2008-2010 operator te lekomunikasi berbasis CDMA
itu lebih banyak menyelesaikan urusan utang.

Dalam laporan keuangan 2009,pendapatan Mobile-8 Telecom
tercatat sebesar Rp368,96 miliar. Mengacu asumsi tersebut, pendapatan
perseroan pada 2011 diperkirakan menembus angka lebih
dari Rp730 miliar.Berdasarkan riset PT CIMB Secu rities pertumbuhan sektor telekomunikasi
Indonesia pada 2011 masih relatif sama dengan 2010,
di mana operator seluler masih mengandalkan layanan data dan
pelanggan sebagai sumber utama pe masukan.
Proyeksi pertumbuhan industri telekomunikasi pada 2011 ratarata
sebesar 8% di bandingkan
dengan tahun lalu.
Analis PT BNI Securities Ahmad Nurcahyadi menilai pe -
luang operator seluler mengandalkan penerimaan dari bisnis
layanan suara (voice) cukup kecil, jika tidak diimbangi penerimaan
dari bisnis lainnya seperti
layanan data. (09) (redaksi@bisnis.
co.id)

January 22, 2011

Sinar Mas & Wilmar Bangun Pabrik

Sinar Mas & Wilmar Bangun Pabrik
Oleh Rika Novayanti | Created On: 21 January 2011

JAKARTA: Sinar Mas dan PT Wilmar Nabati Indonesia siap berinvestasi di sektor hilir bidang agrobisnis dengan nilai investasi masing-masing US$2 miliar dan US$500 juta.

Selain kedua perusahaan itu, total tiga atau empat perusahaan lain juga telah menyatakan kesiapan untuk menyambut kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah, meski belum berani menyebut angka rencana investasi itu.

“Kalau untuk sawit, Wilmar sudah minta investasi di Gresik. Saya menganjurkan jangan hanya di pulau Jawa saja, tetapi justru seharusnya di luar Jawa. Jadi Wilmar sudah mengusahakan juga di Riau, hanya infrastrukturnya harus disiapkan juga,” tutur Menteri Perindustrian M.S. Hidayat di sela bazaar minyak goreng yang diselenggarakan Sinar Mas, hari ini.

Hidayat juga menjelaskan bahwa peraturan mengenai hilirisasi itu akan diselesaika bulan Januari 2011 ini, sehingga dapat diberikan kepada investor yang melakukan hilirisasi pada Februari 2011.

G. Sulistiyanto, Managing Director Sinar Mas berencana meresmikan pabrik minyak goreng baru dengan nilai investasi Rp450 miliar pada Maret 2011 di wilayah Marunda, Jakarta Utara. Pabrik itu memiliki kapasitas 270.000 ton per tahun atau setara 800 ton minyak goreng per harinya.

“Ini dalam rangka program hilirisasi pemerintah di daerah Marunda. Di Marunda sudah trial untuk pabriknya,” Ujar Sulistiyanto.

Selain pabrik di Marunda itu, Sinar Mas juga akan meresmikan pabrik di tarjun, Kalimantan Selatan yang memiliki nilai investasi sekitar Rp600 miliar, dengan kapasitas produksi 340.000 ton per tahun. Sulistiyanto berharap pabrik ini dapat mulai operasional pada 2011.

Dengan tambahan investasi itu, Sinar Mas berharap volume produksinya dapat meningkat menjadi 1,65 juta ton per tahun dengan rincian Margonda (Jakarta) 270.000 ton, Pulogadung (Jakarta) 100.000 ton, Surabaya 470.000 ton, Belawan (Medan) 470.000 ton dan Tarjun (Kalimantan Selatan) 340.000 ton.

Sulistiyanto optimistis volume produksi itu dapat dilipatgandakan pada 2012, termasuk penambahan brand baru. “Selama ini kita masih akan pakai Kunci Mas dan Filma, ada lagi beberapa privat lable. Tergantung mitranya. Ini fokus untuk dalam negeri, semua minyak goreng untuk dalam negeri,” tutur dia.

Di luar itu, Sinar Mas juga memiliki rencana mengembangkan oleokimia lainnya, tetapi untuk saat ini, fokus masih untuk supply untuk dalam negeri. Dia berharap dengan demikian Sinar Mas dapat membantu menekan harga minyak goreng di dalam negeri.

Guna membantu menekan harga minyak goreng itu, Sinar Mas juga melaksanakan program CSR bazaar minyak goreng sebanyak 5.000 liter dengan harga Rp9.000 per liter yang dilaksanakan hari ini, di Pademangan, Jakarta.

Menurut Hidayat, program bazaar minyak goreng itu adalah pertama kalinya dimulai operasi pasar minyak goreng.

“Ini keputusan pemerintah untuk melakukan operasi pasar. cuaca dan iklim seperti ini membuat produksi pangan turun. Segala upaya dilakukan, tetapi khususnya untuk kebutuhan pokok pangan itu diputuskan dilakukan operasi dan saya dengan Mari Pangestu [Menteri Perdagangan] ditugaskan mengkoordinasi pengusaha minyak goreng untuk melakukan operasi pasar dengan harga di bawah harga pasar,” jelasnya.

Hidayat berharap kegiatan operasi pasar minyak goreng ini kedepannya dapat dilakukan seminggu dua kali. Dia juga berharap pengusaha lain dapat terlibat dalam mendungkung kegiatan pemerintah itu.

Akan tetapi, hingga kini pemerintah belum memiliki target volume minyak goreng yang akan digelontorkan dalam tiap operasi pasar. “Target masih disusun, [Kementerian] Perdagangan yang akan menentukan” tambahnya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.