Archive for ‘Skandal bisnis orang Partai’

February 20, 2014

BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana?

 

Pantes pengacara pada ngerubutin dan saling sikut untuk mendapatkan durian runtuh dari Atut. Siapa  pengacara yang doyan mengerubuti koruptor dan penjahat salah satunnya adalah Adnan Buyung Nasution. 

 

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/18/bcc-ratu-atut-bayar-tim-pengacara-hingga-rp-24-m-uang-dari-mana 

BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana? 
Selasa, 18 Februari 2014 19:19 WIB 
+ Share 
BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana? 
Warta Kota/henry lopulalan 
Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah selesai dipriksa Gedung 
KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014). Atut 
diperiksa sekitar delapan jam sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan 
dalam kasus proyek alat kesehatan di Provinsi Banten. 

20140203_195205_banten-crisis-center-demo-airin-di-kpk.jpg 
Banten Crisis Center Demo Airin di KPK 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta 
untuk segera menelusuri aliran dana Keluarga Ratu Atut Choisiyah yang 
diberikan kepada tim pengacara. 
Lembaga Banten Crisis Center (BCC) menyebut, meski tim pengacara dan 
klien terikat oleh kontrak kerja, yang perlu diperiksa adalah asal dana 
tersebut. 
Hal yang sama juga berlaku bagi para artis, sekalipun dikatakan terikat 
oleh kerja profesionalisme, KPK tetap menyita mobil-mobil yang diberikan. 
Juru bicara BCC, Rudy Gani menyebut, Firman Widjaja, kuasa hukum 
keluarga Ratut Atut mengatakan bahwa penetapan TPPU oleh KPK kepada 
Tubagus Chaery Wardana (Wawan), adik kandung Ratu Atut menunjukkan bahwa 
lembaga antikorupsi itu hanya mencari-cari kesalahan Wawan. Tindakan KPK 
itu, menurut Firman Widjaja, akan mendatangkan terror terhadap setiap 
para professional. 
Pernyataan Firman Widjaja, menurut Rudy, itu harus disikapi serius oleh 
KPK. KPK harus memeriksa dari mana uang yang digunakan untuk membayar 
Tim Pengacara keluarga Atut. 
“Harus diberlakukan kasus yang sama antara uang yang diberikan kepada 
para Artis dan juga kepada Tim Pengacara. Apapun profesinya, harus bisa 
diduga dari mana uang itu berasal. Menurut info yang saya terima, Atut 
membayar Rp 20 miliar hingga 24 miliar kepada Tim Pengacara. Uang itu 
dari mana?,” ujar Rudy, dari rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa 
(18/2/2014) . 

“Korupsi tetaplah korupsi dan uang yang didapat dari hasil korupsi 
tetaplah haram. Sehingga apapun profesinya, jika sudah patut diduga uang 
itu dari mana, harus diberlakukan status yang sama kepada para 
pengacara. Jika para artis bisa disita mobilnya meskipun dalam pengakuan 
adalah terkait dengan kerja profesionalnya, hal yang sama harus 
diterapkan kepada para pengacara,” ujar Rudy yang juga Ketua Bidang 
Politik PBHMI. 

Masih menurut Rudy, KPK harus menggunakan momentum kasus Banten untuk 
membantu bangsa dan negara membersihkan dinasti Atut yang telah 
melakukan perbudakan terselubung di Banten yang diawali dengan kasus 
Pilkada Lebak. 

Rudy yang Ketua Bidang Politik HMI menjelaskan, merujuk pada sejarah, 
kasus pilkada Lebak yang diungkap KPK mengingatkan perbudakan di daerah 
tersebut yang diungkap oleh Eduard Douwes Dekker dalam bukunya Max 
Havelaar yang ditulis pada 1860. 
Dalam buku Max Havelaar itu, Eduard Douwes Dekker menggunakan nama 
Multatuli yang artinya “Aku yang telah menderita banyak”, diungkap 
praktik perbudakan kejam yang dilakukan oleh keluarga Bupati Lebak dan 
kroni-kroninya termasuk korupsi serta kerja paksa. 

“Masyarakat Banten terutama Lebak harus melihat kasus keluarga Atut 
adalah pengulangan sejarah. Bangsa Indonesia harus melihat bahwa korupsi 
merupakan bentuk lain dari perbudakan yang mengakibatkan kemiskinan 
masyarakat. Sehingga Banten Crisis Center mendukung dan berada di 
belakang KPK dalam penuntasan kasus ini. Dan yang lebih penting lagi 
adalah, pengacara yang membantu keluarga Atut atau koruptor lain kita 
anggap sebagai musuh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Rudy. 
Belum ada konformasi dari pihak Ratu Atut atau pun dari tim pengacaranya 
soal pernyataan dari BCC yang menyebut uang bayaran tim pengacara Atut 
mencapai Rp 24 M. 

February 14, 2014

Inilah Mentor Politik Ratu Atut

 
 
 
Headline
Ratu Atut Chosiyah SE – (Foto: inilah.com/Agus Priatna)
 
Oleh: Alfian Mujani
nasional – Jumat, 14 Februari 2014 | 14:29 WIB
 
 

INILAHCOM, Jakarta – Nama Ratu Atut Chosiyah SE memang sangat kesohor. Ia adalah Gubernur Banten yang diduga paling korup. Karena cap itu pula, anak TB Chasan Sohib, pengusaha-jawara Banten itu, berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Atut diduga terlibat banyak kasus penilepan uang negara melalui proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBD provinsi itu.

Yang tidak kesohor adalah siapa mentor politik Atut hingga tampil jadi penguasa di Banten, lalu kemudian berubah menjadi ‘monster’ yang ditakuti oleh siapapun yang menganggap uang sebagai Tuhan. Ketika Banten masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, Atut adalah hanya anak jawara yang memiliki perusahaan bernama CV Sinar Ciomas. Perusahaan kontraktor jembatan dan jalan.

Ketika menduduki bangku SMA kelas dua, Atut sempat menghilang, entah kemana. Ada yang bilang diungsikan ke Sukabumi. Ada juga yang bilang hijrah ke Bandung. Gosip yang berkembang pada waktu itu, Atut sudah menikah dan hamil. Wallahu’alam, hanya Atut dan keluarganya yang tahu mengapa pada sekitar 1980-an itu Atut menghilang dari Serang. Dan, kemudian muncul lagi sudah punya anak sebagai istri Hikmat Tomet (almarhum, red)

Pada saat Banten dikukuhkan sebagai provinsi, nama Atut belum muncul. Gubernur Banten pertama adalah Drs H Hakamuddin Djamal, MSi. Ia Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten periode 2002-2005. Hakam mulai menjabat pada 17 November 2000. Kemudian digantikan Djoko Munandar sebagai gubernur terpilih pada 11 Januari 2002.

Nama Atut muncul agak mengejutkan banyak kalangan tokoh politik Banten pada waktu itu seperti Eky Syahruddin (almarhum), Triana Sam’un, dan Mochtar Mandala yang aktif memperjuangkan pemisahan Banten dari Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, nama Atut muncul dan langsung bersanding dengan Djoko Munandar sebagai wakil gubernur.

Siapa arsitek di balik melesatnya nama Atut di pentas politik Provinsi Banten? Ya dialah Hakamuddin Djamal. Lelaki asal Makassar yang kini menduduki Komisaris PT Angkasa Pura I. Selama periode 2000-2002, Hakam intens bergaul dengan Chasan Sohib. Hampir tiap sore pada hari kerja, Chasan Sobih rajin nyambangi ruang kerja Hakamuddin.

Pada malam hari, tak jarang Atut menemani Hakamuddin bernyanyi di ruang karaoke. Hakamuddin yang saat itu staf ahli Mendagri memang dikenal piawai dalam mengatur strategi. Hakam juga pandai mengader Atut sebagai calon gubernur. Sebagai catatan, selain suka bernyanyi Hakamuddin juga punya hobi mengoleksi mobil-mobil mewah. Mirip dengan hobi TB Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Atut yang juga mendekam di ruang tahanan lembaga antirasuah itu.

Mengapa Hakamuddin merancang dan memasangkan Atut dengan DjokoMunandar, politisi PPP? Kok tidak dengan Triana Syam’un atau tokoh Banten yang lain? Inilah cerdiknya Hakamuddin sebagai mentor politik. Hakamuddin pasti tahu persis Djoko Munandar memiliki kelemahan finansial. Tetapi memiliki jumlah kursi yang memadai di DPRD Provinsi. Lalu, Atut yang membawa bendera Partai Golkar memiliki uang. Golkar sendiri pada waktu itu sedang terpuruk kena imbas Reformasi 1998.

Seperti sudah dirancang, Djoko Munandar hanya jadi Gubernur Banten tiga tahun. Djoko yang dilantik pada 11 Januari 2002, dinonaktifkan pada 10 Oktober 2005 karena tersangkut kasus korupsi. Djoko menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Banten. Dan, Atut pun naik menjadi Plt Gubernur Banten 2005-2007.

Pada Pemilukada 2008, Atut terpilih sebagai Guberur Banten periode 2008-2012. Pada Pemilukada 2012, Atut yang berpasangan dengan Rano Karno (PDI Perjuangan) terpilih lagi. Dan, seperti mengikuti jejak DjokoMunadar, Atut pun masuk tanahan KPK dalam kasus korupsi. Bedanya, Atut tak langsung non aktif dari jabatan Gubernur Banten

February 13, 2014

Ratu Atut Lempar Kesalahan ke Bekas Bawahannya

Ratu Atut Lempar Kesalahan ke Bekas Bawahannya  

Atut Chosiyah menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada 27 Desember 2013. Atut ditahan terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilu Kada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pengacara Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan, Firman Wijaya, mengatakan kliennya tak bertanggung jawab atas adanya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten. Menurut Firman, orang yang seharusnya bisa dimintai pertanggung jawaban adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten Djaja Buddy Suhardja.

“Djaja itu kuasa pengguna anggaran, sedangkan Ibu Atut tak mengetahui apa pun soal proyek itu karena gubernur memang tak mengurusi proyek,” kata Firman di halaman gedung kantornya, Rabu, 12 Februari 2014.

Menurut Firman, Atut tak ingin dipojokkan sebagai satu-satunya biang keladi adanya kasus dugaan korupsi itu. Dia menilai Atut ingin Komisi Pemberantasan Korupsi juga melihat peran pihak lain dalam kasus tersebut. “Kami ingin KPK fair dalam mengusut kasus ini,” ujarnya.

Rabu, 12 Februari 2014, Atut diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek alkes Banten. Mengenakan rompi tahanan, Atut tak bicara sedikit pun kepada wartawan.

Atut memecat Djadja Buddy Suhardja sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten pada 9 Desember 2013. Kabarnya, pemecatan itu karena Djaja buka-bukaan kepada penyidik KPK soal proyek alkes. Menurut Atut, Djaja sudah memasuki masa pensiun. Padahal, menurut Djaja, masa pensiunnya baru habis pada 1 Juni 2015.

February 10, 2014

Kasus Adik Atut : Artis (AK) Bisa Dijerat Pencucian Uang

Wawan (Chaeri Wardhana), tampang sih mirip tukang ojek tapi berhasil menggaet artis dan ratu kecantikan berkat koleksi mobil mewahnya.. Ckck..
Jika koleksinya hasil kerja keras  dan puter otak sih tidak masalah. Tapi si Wawan ini mengkoleksi harta karena menggangsir dan merampok APBD Provinsi Banten dan kabupaten dibawahnya..
190875

Aura Bohay Kasih

Minggu, 09 Februari 2014 | 12:41 WIB

Kasus Adik Atut, Artis Bisa Dijerat Pencucian Uang

Sebuah mobil Lamborghini Aventador yang berada di garasi rumah Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan saat diperiksa petugas KPK, Jakarta (3/10). Mobil berplat nomor B 888 WAN itu diduga senilai Rp 12,2 miliar. TEMPO/Dasril Roszandi

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar pencucian uang, Yenti Garnasih, mengatakan artis penerima aliran dana Chaeri Wardana atau Wawan dapat dijerat dengan pembuktian terbalik.

Menurut Yenti, jika seorang artis membantah mobil dan apartemennya pemberian Wawan, melainkan beli sendiri, bisa ditanyakan dari mana sumber keuangannya hingga bisa membeli barang-barang tersebut. “Kalau dia jarang tampil tapi penghasilannya besar, kan, patut dicurigai dari mana sumber keuangannya,” ujar Yenti ketika dihubungi Tempo, Ahad, 9 Februari 2014.

Kemudian bisa ditelusuri apakah sumber keuangannya berkaitan dengan tersangka. Apabila terbukti dan ia ternyata melakukan pembiaran oleh pemberian yang harusnya patut dicurigai, bisa saja ia terjerat Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan minimal hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar.

Wawan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang oleh KPK pada 10 Januari 2014. Harta Wawan dikabarkan mengalir ke sejumlah artis. Sebelumnya Wawan juga telah menjadi tersangka dalam tiga kasus korupsi. KPK menjadikannya tersangka dalam kasus penanganan sengketa pemilihan Bupati Lebak, pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan, serta pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

TIKA PRIMANDARI

 

Misteri Tangisan Airin dan Munculnya Nama Aura Kasih

Kamis, 6 Februari 2014 10:26 WIB
Misteri Tangisan Airin dan Munculnya Nama Aura Kasih

Warta Kota/henry lopulalan/henry lopulalan
Airin Rachmi Diany

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua hari lalu, Senin (3/2/2014) siang, publik dikejutkan dengan tangisan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Airin menangis, matanya sembab, usai menjenguk suaminya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Airin kerap membesuk suaminya itu di tahanan namun baru kali ini Airin keluar tahanan dengan berlinang air mata. Tangisan Airin menjadi misteri sebab dia tidak mau menjelaskan apa penyebab dirinya menangis.

Adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu menutup rapat-rapat mulutnya dengan telapak tangan.

Sehari kemudian, tepatnya kemarin, muncul informasi soal aliran dana suami Airin yakni Wawan ke artis papan yang masih menjombolo, atas Aura Kasih.
Aura disebut-sebut ikut menerima aliran dana gelap dari Wawan setelah KPK menerima Laporan Hasil Audit (LHA) atas rekening milik Wawan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Namun, KPK belum menyebutkan jumlah uang yang masuk ke rekening Aura, dan sejumlah artis lainnya, dari Wawan. Apakah Wawan memiliki “kedekatan” dengan Aura Kasih? Heru Gunjani, personal manager Aura, yang dikonfirmasi Wartakota tidak tahu ada kedekatan keduanya.

Namun ditegaskan  Aura Kasih (25) mengenali wajah Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang dari bekas pacarnya dulu.

Heru menduga, bekas pacar Aura yang mengenalkan Aura ke Wawan.”Awalnya, yang kenal (Wawan) itu bukan Aura, tapi bekas pacar Aura yang terakhir,” jelas Heru.

Pacar Aura dulu, sebut Heru, teman satu klub mobil Lamborgini. “Dia (bekas pacar Aura) yang satu klub sama Wawan, bukan Aura,” jelas Heru.

Selama Aura menjalin kasih dengan bekas pacarnya itu, sambung Heru, “Dia (Aura) tahu, tapi nggak pernah dikenalkan (ke Wawan). Jadi Aura hanya tahu saja, tapi tidak kenal.” Setelah putus cinta, Aura tidak pernah tahu Wawan lagi.

Chaeri Wardana atau Wawan dijerat kasus berlapis dalam kasusnya di KPK. Selain tersangka di pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten, Chaeri Wardana jadi tersangka di proyek pengadaan alat kesehatan Tangerang Selatan dan proyek alat kesehatan Banten.

Terakhir, Chaeri Wardana disangka melakukan tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini KPK sudah menyita sejumlah hartanya demi kepentingan penyidikan. Harta-harta itu disita lantaran diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Sejumlah mobil mewah Wawan telah disita KPK.

Kuasa hukum Wawan, Firman  mengakui adanya transaksi kliennya ke seorang artis. Namun, dia memastikan aliran transaksi tersebut tak berkaitan dengan tindak pidana, baik sumbernya uangnya maupun peruntukannya.

“Artis, ya ada,” kata Firman saat dikonfimasi wartawan kemarin.

Dalam kesempatan sama, Firman juga mengakui KPK sudah mengantongi bukti transaksi keuangan Wawan. Dalam catatan transaksi itu, menurut Firman, akan membuka terang kasus Wawan.

“Pak Wawan punya catatan maut yang dapat menjelaskan duduk perkara Banten secara benderang. Ternyata catatan maut pak wawan dapat menjelaskan alir dan alur,” kata Firman.

February 5, 2014

Rudi Menangkan Bhatoegana, Kawan SMA Ibas Komplain

Industri Migas memang dikangkangi oleh Istana. Dulu Istana Cendana, sekarang Cikeas. 
Coba lihat saja Mafia  BBM  Moh Riza tidak pernah tersentuh sama sekali, karena dia masuk dalam lingkaran Istana.  Perusahaan “nggak jelas” tapi  pemilik berkawan dengan clan Istana Cikeas.. semua bisa diatur. 
 
SELASA, 04 FEBRUARI 2014 | 22:04 WIB

 

Rudi Menangkan Bhatoegana, Kawan SMA Ibas Komplain

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.COJakarta – Nama Edhie Baskoro Yudhoyono disebut dalam persidangan kasus suap yang menyeret Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Sebab, Deni Karmaina, kawan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas semasa SMA, adalah Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala. (baca: Ibas Disebut dalam Persidangan Rudi Rubiandini  )

Deni disebut komplain kepada Rudi Rubiandini lantaran SKK Migas menyetujui PT Timas sebagai pemenang proyek IDD Chevron untuk pengerjaan konstruksi terintegrasi instalasi bawah laut Gendalo-Gehem.

Ini diungkapkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Riyono, saat memutarkan rekaman percakapan telepon Gerhard Maarten Rumeser, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas. Dalam rekaman tersebut, hanya terdengar suara Gerhard. Berikut isinya:
- Halo..
- Itu gimana tuh yang apa, halo.. Yang itu..
- Ini apa, aku janji ngasih Rabu siang, ke itu, ke beliau, oke thank you..

Jaksa Riyono bertanya kepada Gerhard dengan siapa dia berbicara di sambungan telepon tersebut. “Itu masih inget dengan siapa?” tanyanya dalam persidangan untuk terdakwa Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa, 4 Februari 2014.

Gerhard mengaku berbicara dengan Deni Karmaina. Yang dimaksud dengan “beliau” adalah Rudi Rubiandini. Sedangkan yang diserahkan ke Rudi pada hari Rabu adalah dokumen.

Menurut Gerhard, telepon tersebut hanya berupa konfirmasi dan menyambung pembicaraan sebelumnya. Dalam pembicaraan itu, kawan sekolah Ibas ini berharap PT Saipem menang dalam tender proyek dari IDD Chevron tersebut. Namun yang menjadi pemenangnya malah PT Timas–yang komisarisnya adalah Ketua Komisi Energi Sutan Bhatoegana–karena penawaran harganya terendah.

“Kata Deni, tendernya tidak betullah, sehingga Timas harusnya dikalahkan, dalam konteks itu dia memberikan bukti-bukti, itulah alasannya dokumen itu,” kata Gerhard. Dia mengatakan lantas menyerahkan dokumen tersebut ke Rudi karena terkait dengan tender besar. “Approval-nya dari Pak Kepala.”(baca:‘Sepukul’, Kode Rudi Rubiandini Sebut Uang  )

Jaksa Riyono langsung mencecar apakah pembicaraan tersebut terkait permintaan duit Rudi sebesar US$ 500 ribu ke Deni. “Pembicaraan ini terkait adanya permintaan Pak Rudi dari Deni sebesar US$ 500 ribu?” tanyanya.

Gerhard mengaku tidak tahu karena langsung menyerahkan dokumen yang tersimpan dalam folder tersebut ke Rudi. Namun, ia tidak bisa memastikan isi folder tersebut berupa dokumen atau duit. “Saya kasih ke Pak Kepala, duitnya entah berapa, Pak Kepala akan datang ke saya kalau duitnya kurang. Tapi belakangan setelah saya cross check, menurut Pak Deni itu dokumen. Saya tidak mengecek ke Kepala,” katanya.(baca:Anak Buah Akui Terima ‘Titipan’ buat Rudi) 

Rudi pun mengaku pernah bertemu dengan Deni di Bimasena, Jakarta Selatan, pada 28 Juli 2013. “Deni Karmaina baru bertemu dua kali. Yang pertama diperkenalkan. Yang kedua ketemu sama Pak Sutan,” ujar Rudi seusai persidangan.

Dalam pertemuan tersebut, Rudi mengaku Deni mengajukan komplain dengan menyatakan di tender IDD Chevron ada permasalahan. “Ada komplain dan itu sudah terbiasa saya sebagai Kepala, jadi bukan hal yang baru dan bukan spesifik,” ujar mantan Wakil Menteri ESDM itu. Pada saat bersamaan, Sutan malah mengajukan protes ke Rudi karena duit tunjangan hari raya untuk Komisi Energi DPR masih kurang.(baca: Bhatoegana, Ngeri-ngeri Suap dan Kawat Gigi)

Ketika ditanya apakah Rudi menemui Deni karena berstatus kawan Ibas, Rudi mengaku tidak mengetahui perkawanan Ibas-Deni. “Saya enggak tahu, tuh,” katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Rudi, Rusydi A. Bakar, menanyakan soal Deni kepada Gerhard Maarten Rumeser. “Di berita acara pemeriksaan Saudara, ada yang menyebutkan ‘Deni dari PT Swiber dan mengatakan kepada saya teman sekolah Ibas sewaktu SMA’,” ujar Rusydi.

Gerhard pun membenarkan. “Iya, yang saya tahu dia direktur perusahaan minyak,” katanya.

LINDA TRIANITA

February 4, 2014

Kapan nih Kaban dan Suswono ditangkap KPK ?

Kaban Akui Tunjuk Masaro Radiokom
 
 
 

Jika diperlukan, Kaban siap memberikan keterangan kepada KPK untuk penuntasan kasus proyek SKRT. “Saat itu Nur Mahmudi menterinya. Sebelum saya di kehutanan, proyek itu sudah pernah dan sudah ada. ” MS Kaban Menhut 2004-2009

MENTERI Kehutanan periode 2004-2009 Malam Sambat (MS) Kaban membenarkan pihaknya menunjuk PT Masaro Radiokom untuk proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Menurutnya, penunjukan itu sudah tepat karena melalui mekanisme sangat ketat dan mengikuti kriteria dan aturan hukumnya.

Kaban menegaskan pengadaan itu telah menjadi proyek negara yang sudah dipersiapkan sejak lama dan tidak hanya untuk Departemen (kini Kementerian) Kehutanan. Namun, menurutnya, proyek itu juga untuk kepolisian dan kejaksaan melalui kerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat.

Namun, Kaban mengaku dirinya tidak mengetahui anggarannya.
Hal itu disebabkan pembahasannya, terangnya, dilakukan dengan Kementerian Keuangan, Komisi IV DPR, dan panitia pengadaan. “Pada saat itu saya justru mengajukan untuk ditinjau kembali apakah layak atau tidak proyek itu,“ ujarnya, kemarin.

Setelah dikaji, menurutnya, proyek senilai Rp730 miliar itu layak dilanjutkan karena pemerintah tengah gencar melawan penebangan liar serta kebakaran hutan di Indonesia Timur.

Kaban menjelaskan kerja sama antarnegara itu telah terjalin sejak masa Presiden Soeharto. Kerja sama tersebut diperpanjang pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Bill Clinton dan ditandatangani di Amerika Serikat.

“Saat itu Nur Mahmudi menterinya. Sebelum saya di kehutanan, proyek itu sudah pernah dan sudah ada. Hanya, saat saya jadi menteri, proyek diberhentikan. Saya tidak tahu alasannya,“ katanya.

Ketika ditanya apakah bersedia dipanggil KPK pascapenangkapan pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo, tersangka du gaan korupsi SKRT, Kaban menyatakan siap. “Jangankan sewaktu-waktu, setiap waktu dipanggil oke saja.
Kita harus dukung KPK. Yang salah harus salah, asal jangan cari-cari kesalahan,“ ucapnya. Gagal jenguk Anggoro Pada bagian lain, pengacara tersangka Anggoro Widjojo, Tomson Situmeang, hingga kemarin belum bisa bertemu kliennya. Ia mengungkapkan dirinya tidak diberikan izin oleh penyidik KPK.

“Kami sudah bolak-balik melalui resepsionis mempertanyakan kepada penyidik. Apa alasanya kami tidak diperbolehkan menjenguk klien kami?“ ujar Tomson sesaat setelah gagal bertemu kliennya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menurut rencana, hari ini ia akan kem bali menyambangi KPK untuk menanyakan kejelasan kapan ia dan keluarga Anggoro bisa menemui kakak Anggodo Widjojo tersebut.

Pada kesempatan itu, Tomson membantah dirinya menghalangi proses hukum kliennya meski me

reka berkomunikasi pada Maret 2013 ketika Anggoro masih dalam pelarian. Tomson juga membenarkan pertemuan Anggoro dengan Antasari Azhar, Ketua KPK saat itu.

“Saya sebagai kuasa hukum berhak menyimpan rahasia klien. Ka mi tidak menghalangi, tapi tidak mungkin penasihat hukum menyerahkan kliennya begitu saja kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Menurut Tomson, sikap Anggoro yang melarikan diri manusiawi sejak munculnya testimoni Antasari Azhar dan ia ditetapkan sebagai ter

sangka. “Pihak keluarga khawatirkan perkara Anggoro ini ditangani KPK. Mereka khawatir kalau ini menjadi semacam balas dendam dari KPK dengan kejadian cecak versus buaya,” ucapnya.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan langkah tersangka yang melarikan diri ke luar negeri pasti akan berpengaruh terhadap proses hukumnya. “Belum masuk penuntutan, tapi tentu ada pengaruhnya soal kaburnya dia,” tukasnya. (

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/02/04/ArticleHtmls/Kaban-Akui-Tunjuk-Masaro-Radiokom-04022014002023.shtml?Mode=1#

January 30, 2014

Disebut Nazar Punya Punya Uang Rp 2 T di Singapura, Anas Membantah

 
 
Rabu, 29/01/2014 17:53 WIB

 

Ikhwanul Khabibi – detikNews
 
 
 

Jakarta – Mantan bendahara umum partai Demokrat kembali bernyanyi. Kali ini yang jadi sasaran Nazar adalah mantan koleganya di PD, Anas Urbaningrum. Nazar menyebut, Anas punya uang Rp 2 triliun yang disimpan di Singapura.

“Kata Nazar memang benar uang itu ada. Saat itu juga Nazar dan stafnya Anas, M Rahmat ikut membantu menyimpan di Singapura,” ujar kuasa hukum Nazar, Elza Syarief di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2014).

Elza menjelaskan, uang dengan nilai fantastis itu disimpan di deposit boks di sebuah bank swasta di Singapura. Uang rencananya akan digunakan untuk modal pencapresan Anas.

“Uang untuk pencapresan Anas itu disimpan di deposit boks di sebuah bank swasta di Singapura. Uang dalam pecahan dollar Singapore dan Amerika,” jelas Elza.

Uang itu dikumpulkan Anas dan Nazar dari memainkan berbagai proyek. Salah satunya adalah proyek yang kini disangkakan KPK terhadap Anas, yakni vaksin di Jabar dan pembangunan laboratorium di sebuah universitas di Jatim.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal ini, Anas langsung membantahnya. Menurut Anas, mantan koleganya itu telah menyebarkan berita bohong.

“Itu berita bohong, uang dari mana itu,” bantah Anas.

January 23, 2014

Dahlan Iskan: Karen Pernah Diminta Setor THR ke DPR Tapi Tak Dikasih

 

Memang mengelola Badan usaha milik Negara banyak moral hazard nya, apalagi jika berinteraksi dengan politikus Senayan ! 

Yang paling baik adalah BUMN di buat GO PUBLIK, agar transparansi dan pengawasan makin ketat, walaupun hal ini tidak bisa menjadi jaminan 100 %, karena praktek suap masih bisa dilakukan oleh BUMN go publik (Tbk ). Kasus Hambalang adalah salah satu contoh praktek korupsi/ suap yang dilakukan oleh BUMN Tbk  (PT Adhi Karya Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk)  untuk mendapatkan project.

Maikel Jefriando – detikfinance
Kamis, 23/01/2014 12:16 WIB
 
 
 
 
Jakarta -Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan tidak menyerahkan tunjangan hari raya (THR) kepada para anggota DPR. Meskipun memang Karen pernah diminta oleh mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

“Karen memang diminta oleh Rudi untuk urunan ke DPR. Nah Karen itu nggak mau. Karena saya sudah bilang nanti celaka. Memang dia diminta, tapi tidak dikasih,” ungkap Dahlan usai rapat di kantor pusat Perum Damri Jalan Matraman, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Ungkapan Dahlan ini membantah kabar yang santer terdengar jikalau Karen menjadi salah satu Bos BUMN yang ikutan memberikan THR ke DPR. Ia mengaku mengetahui ucapan Rudi dari pemberitaan media. 

Dahlan sama sekali tidak mempercayai perihal tersebut dan mengaku kasihan terhadap Karen. “Kasihan namanya Karen. Waktu saya baca ada Dirut BUMN yang besar sektor energi. Terus terang saya nggak percaya. Karena saya sampaikan itu tidak boleh begitu,” jelasnya.

Praktik permintaan THR menurut Dahlan sudah berlangsung cukup lama di BUMN. Ia juga merasakan saat menjadi pimpinan di PT PLN.

“Karena dulu pas jadi Dirut PLN saya diminta juga untuk urunan. Memang diminta dan dulu di Dirut PLN memang ada permintaan seperti itu. Tapi saya nggak mau,” ujarnya.

“Saya begitu jadi Menteri, saya ingatkan semua Dirut BUMN untuk tidak melakukan itu. Karena akan begini begini. Karena saya mengalami waktu jadi Dirut PLN. Makanya saya ingatkan,” tutup Dahlan

January 22, 2014

Choel Terima Uang

 

Politikus memang Enak bener , sepertinya orang menyerahkan duit ke mereka sudah suatu keniscayaan. Jadi mereka tidak lagi bertanya mengapa atau alasan mereka mendapatkan duit.., Mengalir saja..

 

Anas Membantah Terlibat Kasus Hambalang

 

 

  

 
 
Jakarta, Kompas Choel Mallarangeng mengatakan, pada 28 Oktober 2010, ia menerima uang 550.000 dollar Amerika Serikat dari Wafid Muharam, yang saat itu menjabat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Choel baru menyerahkan uang itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tiga tahun kemudian

Pernyataan ini disampaikan Choel, yang bernama lengkap Andi Zulkarnain Anwar Mallarangeng, saat menjadi saksi dalam persidangan perkara korupsi proyek pembangunan Kompleks Olahraga Terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dengan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/1).

Selain Choel, persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto ini juga mendengarkan kesaksian mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Komisi X DPR Mahyudin, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey, dan mantan staf khusus Menpora Mohamad Fachruddin.

Beberapa kolega Anas yang tergabung dalam Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), organisasi massa yang didirikan Anas, ikut hadir dalam persidangan ini. Mereka antara lain Gede Pasek Suardika dan Makmun Murod.

Dalam kesaksiannya, Choel mengaku menerima bungkusan berisi uang senilai 550.000 dollar AS pada 28 Agustus 2010. Uang itu diantarkan Deddy Kusdinar dan Fakhruddin. ”Menurut pemahaman saya, uang itu berasal dari Wafid Muharam,” katanya.

Deddy Kusdinar membenarkan, dirinya disuruh Wafid mengawal bingkisan uang ke rumah Choel di kawasan Menteng, Jakarta. Sementara Fakhruddin mengaku diminta Deddy Kusdinar ikut mengantarkan bingkisan itu ke rumah Choel.

Saat Hakim Ketua Amin Ismanto menanyakan kepentingan pemberian uang, Choel menyatakan, dirinya tak tahu tujuan uang diberikan. Choel juga mengaku tidak pernah meminta fee dalam proyek Hambalang dan juga tidak terlibat dalam proyek tersebut.

Hakim mencecar lagi, jika tak jelas tujuan uang itu, mengapa Choel tidak mengembalikan dan malah menyimpannya? ”Itulah khilafnya saya. Saya juga tidak melaporkannya ke kakak saya (Menpora Andi Mallarangeng),” ujar Choel.

Seperti diketahui, Choel baru menyerahkan uang itu kepada KPK lebih kurang tiga tahun kemudian setelah Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang.

Bisnis

Anas Urbaningrum membantah terlibat dalam pengurusan sertifikat tanah Hambalang.

Saat Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani bertanya, apakah pernah menerima uang atau fasilitas senilai Rp 2,21 miliar saat pemilihan ketua umum Partai Demokrat pada tahun 2010, Anas juga membantah. ”Saya tak pernah meminta atau menerima uang terkait Hambalang,” katanya.

Namun, Anas mengakui pernah berbisnis bersama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Anas juga mengakui bahwa istrinya, Athiyyah Laila pernah menjadi pemegang saham PT Dutasari Citralaras. Athiyyah mundur dari posisi di PT Dutasari saat Anas menjadi anggota DPR pada 2009. PT Dutasari menjadi subkontraktor proyek Hambalang. Direktur Utama PT Dutasari adalah Mahfud Suroso, juga menjadi tersangka kasus Hambalang.

Mahyuddin dan Olly juga membantah menerima uang dari proyek Hambalang. Olly mengaku tidak terlibat pembahasan anggaran proyek Hambalang secara khusus.

Sementara itu, Mahyuddin selaku Ketua Komisi X yang bermitra dengan Kemenpora bersaksi, justru dirinya meminta BPK untuk melakukan audit investigatif Hambalang karena ada kejanggalan dalam proyek itu.

”Kami juga hanya menyetujui anggaran Hambalang Rp 675 miliar, bukan Rp 2,5 triliun,” katanya. Penghitungan BPK, kerugian negara dalam proyek Hambalang sekitar Rp 471 miliar. (FAJ)

January 17, 2014

Adnan Buyung larang Anas jawab pertanyaan penyidik KPK

 

Apakah Adnan Buyung  ingin diakhir hidupnya dikenang sebagai” lawyer hitam” pembela koruptor dan pelanggar HAM ??
 
Reporter : Angga Yudha Pratomo | Jumat, 17 Januari 2014 12:38 
 
sumber : Merdeka.com

 

Merdeka.com – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat , Anas Urbaningrum belum 
menjalani pemeriksaan pertamanya. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi ( 
KPK ) belum menjelaskan tentang ‘proyek lain-lain’ dalam sprindik 
tersangka kasus gratifikasi proyek pembangunan sarana olahraga di 
Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tersebut. 

Ketua tim kuasa hukum Anas, Adnan Buyung Nasution menyatakan, kliennya 
batal diperiksa. “Saya dampingi Anas. Pemeriksaan deadlock. Saya 
konsisten pada sikap pendirian hukum harus jelas, tuduhannya apa. Tidak 
hanya ditulis ‘dan proyek-proyek lainnya’,” kata Adnan di Gedung KPK , 
Jakarta, Jumat (17/1). 

Selain itu, Adnan juga menyarankan kliennya agar tidak menjawab apapun 
saat ditanya penyidik KPK hingga ada penjelasan mengenai hal tersebut. 
“Dan saya larang Anas menjawab satu pertanyaan pun,” tegasnya. 

Sementara itu, kuasa hukum Anas lainnya, Firman Wijaya menuturkan, 
kondisi kliennya dalam keadaan sehat. Bahkan, ketika pemeriksaan sempat 
melontarkan candaan. 

“Tadi di dalam tidak ada pemeriksaan. Kita sempet bercanda-canda (dengan 
Anas),” terang Firman di lokasi yang sama. 

http://www.merdeka.com/peristiwa/adnan-buyung-larang-anas-jawab-pertanyaan-penyidik-kpk.html 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers