Archive for ‘Skandal bisnis orang Partai’

July 8, 2014

Nazar ‘Curhat’ ke Bawahan, Sakit Hati Pernah Disuruh Kabur oleh Anas

Anas U memang lihai .. SBY saja bisa dia tekuk apalagi hanya seorang Nazar

Senin, 07/07/2014 12:08 WIB

Ikhwanul Khabibi – detikNews

Jakarta – Di balik lantangnya M Nazaruddin membuka peran-peran Anas Urbaningrum di beberapa kasus korupsi, ternyata ada dendam yang tersimpan. Nazar pernah sangat sakit hati karena pernah dibohongi oleh Anas yang pernah menyuruhnya kabur keluar negeri.

Nazar mengungkapkan sakit hatinya itu ke bawahannya. Setelah berhasil ditangkap di Kolombia, Nazar di tahan di Mako Brimob Kelapa Dua.

“Pak Nazar pas di tahanan Mako Brimob, setiap Sabtu ada rapat di situ, sudah dikondisikan Pak Nazar,” kata mantan manager marketing PT Anugrah Nusantara, Clara Mauren di pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/7/2014).

Dalam sebuah kesempatan saat rapat di Mako Brimob itulah Nazar mengungkapkan kekesalannya pada Anas. Nazar kepada anak buahnya mengaku yang menyuruhnya untuk kabur keluar negeri adalah Anas Urbaningrum.

“Beliau pernah cerita, marah karena Pak Anas yang suruh Pak Nazar pergi,” jelas Clara.

“Pak Anas menjanjikan akan menyelesaikan masalah yang ada di sini, tapi ternyata malah masalahnya tidak diselesaikan dan Pak Nazar ditangkap,” imbuhnya.

Karena rasa sakitnya itu, Nazar akhirnya mau membuka semua peran Anas di proyek-proyek pemerintah yang digarap Grup Permai. Anas berperan sebagai pemulus proyek pemerintah yang digarap Grup Permai.

“Pak Anas itu kata Pak Nazar yang melancarkan proyek-proyek di pemerintahan,” tutur Clara.

June 12, 2014

Diijon Dulu Sebelum Ditender

Gila memang praktek “tender project pemerintah” : mau pake eproc (electronic procurement), pake system yang paling ok di dunia pun, hasilnya samimawon.. karen proyek proyek ini semuanya sudah di “dagangkan” atau diijonkan sebelum masuk ke proses tender resmi. Konyol ! Saya sebagai warga pembayar pajak hari ini hanya mengelus dada. tapi tahun depan saya TIDAK AKAN MAU MEMBAYAR PAJAK lagi sampai urusan birokrasi (gaji birokrat) dan tender project pemerintah dibersihkan.

Diijon Dulu Sebelum Ditender
PT Adhi Karya Dimintai Setoran Rp 2,2 Miliar pada Proyek Hambalang
0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

JAKARTA, KOMPAS — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengatakan, jauh sebelum tender proyek Hambalang digelar, PT Adhi Karya sebenarnya telah mengijon proyek tersebut. Kompensasinya adalah PT Adhi Karya harus menyediakan fee di awal untuk dibagi-bagikan kepada pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sejumlah anggota DPR.
”Untuk mendapatkan proyek di kementerian, perusahaan sudah biasa melakukan ijon dan mengeluarkan uang di awal. Kalau tidak begitu, tidak mungkin dapat proyek. Jadi, tender itu hanya rekayasa, pemenangnya sebenarnya sudah ditentukan sejak awal,” kata Nazaruddin, saat menjadi saksi di sidang proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/6).

Pada saat mengijon proyek, lanjut Nazaruddin, sudah ditentukan besaran fee yang harus dikeluarkan untuk dibagi-bagikan ke pihak terkait. Besaran fee untuk proyek di kementerian 22-24 persen dari nilai kontrak di luar pajak. Uang fee ini biasanya dikeluarkan di awal untuk memuluskan proses anggaran di DPR dan pelaksanaan tender di kementerian yang bersangkutan.

Menurut Nazaruddin, terkait proyek Hambalang, PT Adhi Karya telah diputuskan menjadi pelaksana konstruksi proyek pada Maret 2010. Padahal, tender pelaksana konstruksi proyek baru rampung pada November 2010. ”Adapun untuk fee Hambalang, disepakati 18 persen dari nilai proyek konstruksi yang mencapai Rp 1,1 triliun,” ujarnya.

Nazaruddin mengatakan, yang menentukan PT Adhi Karya sebagai pelaksana proyek Hambalang adalah Anas Urbaningrum. Karena dibantu Anas mendapatkan proyek, PT Adhi Karya, menurut Nazaruddin, menyanggupi memberikan Rp 50 miliar kepada Anas, yang membutuhkan dana untuk pencalonannya sebagai ketua umum Partai Demokrat lewat kongres Demokrat.

Anas sebelumnya meminta uang di awal karena kongres Partai Demokrat digelar Mei 2010 atau sebelum tender konstruksi dilaksanakan.

Nazaruddin menjelaskan, karena PT Adhi Karya merupakan BUMN yang mencatatkan saham di bursa, tidak mungkin mencatat pengeluaran uang yang peruntukannya tak jelas dalam pembukuannya, seperti uang fee. Sebagai perusahaan terbuka, pembukuan keuangan PT Adhi Karya diawasi otoritas. ”Karena itu, pengeluaran uang fee disiasati melalui perusahaan subkontraktor,” ujarnya.

Sejauh ini, dalam kasus Hambalang, uang fee dimasukkan dalam pos untuk biaya subkontraktor, yang nantinya dikerjakan PT Dutasari Citralaras, kepunyaan Machfud Suroso. ”Jadi, Machfud Suroso sebenarnya tidak sekadar menjadi subkontraktor, tetapi juga mengatur pembagian fee proyek,” lanjut Nazaruddin.

Machfud Suroso, kata Nazaruddin, tercatat juga sebagai orang yang disiapkan Anas untuk mengatur fee proyek. Untuk pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Machfud memberikan uang fee kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, yang kemudian mendistribusikannya. Machfud juga menyalurkan dana ke DPR.

Sejauh ini, dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, total uang proyek Hambalang yang dibagi-bagikan ke sejumlah pihak mencapai Rp 45 miliar. Dana itu mengalir antara lain ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng melalui Choel Mallarangeng sebesar 550.000 dollar AS, Anas Urbaningrum sebesar Rp 2,21 miliar, Mahyudin Rp 500 juta, serta Olly Dondokambey dan anggota Badan Anggaran DPR Rp 2,5 miliar.

Pihak lain yang didakwa menerima fee Hambalang adalah Wafid Muharam, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, mantan Direktur Operasional I Jakarta PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noor, dan pemilik PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso.

Tiga tahap penyaluran
Di sidang kasus Hambalang lain, yang digelar sebelumnya, mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Teuku Bagus, selaku terdakwa, mengaku pernah dimintai Rp 2,2 miliar oleh pihak yang mengatasnamakan Anas Urbaningrum. Uang itu merupakan bagian dari fee proyek Hambalang yang dikerjakan Adhi Karya.

Menurut Teuku, pemberian uang atas nama Anas dalam tiga tahap. ”Tahap pertama Rp 1,5 miliar lewat Komisaris PT Dutasari Citralaras Munadi Herlambang. Kemudian Rp 500 juta atas permintaan direktur operasi saya, serta Rp 200 juta saya bayarkan kepada Ketut Darmawan, Direktur Operasi PT PP atas perintah Deputi Bidang Logistik Kementerian BUMN, Muchayat,” tuturnya.

Meski menyetujui pengeluaran uang atas nama Anas, Teuku mengaku tak mengenalnya. Saat menjadi saksi atau terdakwa kasus Hambalang, Anas berkali-kali menepis menerima uang proyek Hambalang. Demikian pula Machfud Suroso di sidang sebelumnya juga membantah memberikan fee proyek. (faj)

May 23, 2014

Suryadharma Ali Akhirnya Jadi Tersangka

IKHLAS BERAMAL BERKORUPSI= DEPAG

KAMIS, 22 MEI 2014 | 19:01 WIB

TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Busyro Muqoddas mengatakan Menteri Agama Suryadharma Ali telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013. “Kasus sudah naik penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka,” kata Busyro melalui pesan pendek, Kamis, 22 Mei 2014. (Baca: Soal Dana Haji, KPK Akan Panggil Suryadharma Ali)

Suryadharma Ali pernah menjalani pemeriksaan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama hampir sebelas jam. Keluar sekitar pukul 20 WIB, Surya mengaku dicecar petugas KPK dengan pertanyan soal penyelenggaraan haji 2012-2013. “Tadi saya dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan penyelenggaraan haji, khususnya di pengadaan katering dan perumahan di Arab Saudi,” kata Surya di halaman gedung KPK, Selasa, 6 Mei 2014.

Surya mengatakan penyelidik KPK bertanya soal adanya dugaan anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat yang ikut “bermain” dalam pengadaan tersebut. “Tadi itu ditanyakan, tapi saya tak tahu apakah ada permainan begitu,” katanya. Meski begitu, Surya mengaku kerap mendengar isu kongkalikong dalam pengadaan katering dan perumahan bagi jemaah haji. “Isu itu bukan fakta.”

Menurut Surya, penyelidik KPK mendalami temuan tentang pemondokan-pemondokan yang tak layak. Surya mengklaim baru mengetahui hal itu dalam rapat evaluasi pasca-penyelenggaraan ibadah haji. “Dari evaluasi memang ada masalah, yaitu perumahan memang jelek,” kata Surya. Menurut dia, tim perumahan terpaksa mengambil perumahan yang jelek karena takut diambil negara lain. “Ada pesaing-pesaing yaitu negara lain.”

Ihwal adanya temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yakni transaksi mencurigakan hingga Rp 230 miliar dari pengelolaan dana haji tahun 2004-2012, Surya juga mengklaim tak ada masalah. “Itu fitnah,” katanya. Surya juga membantah ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara memainkan nilai tukar rupiah. “Bagaimana caranya itu? Jemaah haji menyetor langsung ke bank tanpa intervensi,” ujarnya.

Saat ditanya soal pernyataan Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin yang menyebutkan ada oknum berinisial AWH, ARF, dan FR yang diduga “bermain” dalam penyelenggaraan haji, Surya angkat bahu. “Itu tanya ke Pak Jasin,” katanya. (Baca: Diperiksa KPK, Suryadharma Bingung)

++++++++++++++++++++++

 

Suryadharma Ali Terkejut

Aburizal Bakrie Tetap Yakin Prabowo-Hatta

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (22/5), menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013. Suryadharma, saat ditanya komentarnya, tak menyangka ia ditetapkan sebagai tersangka.

Ketika dimintai konfirmasi di rumah dinasnya di Jakarta, Suryadharma mengatakan, ”Saya belum tahu. Kalau Pak Busyro (Muqoddas, Wakil Ketua KPK) yang kasih info, mungkin saja betul.”

Namun, hingga Kamis malam, Suryadharma baru mendengar dari Kompas. Dia heran dan tak pernah menyangka atas peningkatan status hukum itu. ”Doakan saja, ya,” ujar Suryadharma tanpa menguraikan lebih lanjut.

Suryadharma diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji dengan berbagai modus. Salah satu yang diduga dikorupsi Suryadharma adalah dana setoran awal ibadah haji yang dibayarkan masyarakat dan disalahgunakan untuk keberangkatan haji pejabat Kementerian Agama dan keluarganya.

”Dari hasil ekspose disimpulkan, dalam proses penyelenggaraan haji 2012/2013, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Karena itu, sejak hari ini (Kamis), pimpinan KPK menyimpulkan, dalam proses penyelenggaraan haji diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dengan menetapkan SDA (Suryadharma Ali) selaku Menteri Agama sebagai
tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

KPK memastikan Suryadharma bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Dalam surat perintah penyidikan yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Zulkarnain disebutkan, tersangka kasus korupsi haji adalah Suryadharma Ali dan kawan-kawan. Johan mengatakan, ihwal penyebutan itu tak lain untuk membuka peluang bagi KPK menjerat keterlibatan pihak lain.

KPK menjerat Suryadharma dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu juncto Pasal 65 KUHP. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini terancam hukuman pidana penjara seumur hidup.

Unsur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU, antara lain, adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun unsur dalam Pasal 3 UU Tipikor salah satunya menyalahgunakan wewenang.

Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma, antara lain, dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membayari pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Di antara keluarga yang ikut diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian Agama.

Menurut Johan, anggaran penyelenggaraan haji yang diduga dikorupsi Suryadharma mencapai Rp 1 triliun. Namun, berapa kerugian negara masih dihitung KPK. ”Tentu ini memprihatinkan. Sebelumnya (di Kementerian Agama) juga ada tindak pidana korupsi terkait pengadaan Al Quran,” kata Johan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah berada di Manila, Filipina, Kamis, telah mendengar kabar penetapan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012-2013.

Meski demikian, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin
Pasha menyatakan, hingga Kamis belum ada sikap resmi Presiden atas kabar itu. Sebab, sejauh ini belum ada pemberitahuan
melalui surat resmi KPK. ”Lazimnya nanti akan ada surat tembusan dari KPK kepada Presiden yang menerangkan status tersangka seorang menteri,” kata Julian.

Rombongan penyidik KPK tiba di Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Kamis sekitar pukul 18.00, untuk menggeledah kantor tersebut. Mereka langsung bergerak menyebar ke lantai dua dan lantai lima. Di lantai dua ada ruangan Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal. Adapun di lantai lima salah satunya ruang kerja Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu. Juga digeledah ruang sistem komputerisasi haji.

Hingga pukul 22.00, penggeledahan di Kementerian Agama masih berlangsung. Belasan penyidik dari KPK masih menggeledah beberapa ruang di kantor itu untuk mencari barang bukti keterlibatan Suryadharma dalam kasus korupsi dana haji.

Petugas jaga dan karyawan Kementerian Agama yang masih berada di kantor hingga Kamis malam mengatakan, saat penggeledahan dilakukan, Anggito masih berada di ruangannya.

Kepala Kepolisian Sektor Sawah Besar Komisaris Shinto Silitonga mengatakan, atas permintaan penyidik KPK, pihaknya datang dan mengamankan lokasi penggeledahan.

Setidaknya ada sembilan polisi yang dilibatkan. Lima polisi mengamankan kantor Suryadharma, empat lainnya berjaga di depan ruang sistem komputerisasi haji. ”Penyidik KPK meminta kami fokus mengamankan ruang Pak Menteri dan ruang sistem komputerisasi haji. Kami bertugas sesuai permintaan,” katanya.

PPP ikuti proses hukum

Partai Persatuan Pembangunan belum bersikap resmi terkait penetapan Ketua Umum Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi anggaran haji oleh KPK. PPP akan mengikuti proses hukum yang harus dijalani. ”Sekarang diikuti saja dulu prosesnya,” kata Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar.

Ditemui sebelum Rapat Pleno DPP Golkar, Kamis malam, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meyakini status tersangka dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, tidak akan berpengaruh terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

”Insya Allah tidak. Tidak ada hubungannya (dengan pemilihan Prabowo-Hatta) dalam Pilpres 9 Juli 2014,” ujar Aburizal sebelum mengawali rapat pleno yang mengagendakan langkah-langkah Golkar untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad H Wibowo juga menegaskan, koalisi Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB tetap berjalan. Koalisi juga tetap berkomitmen pada pemberantasan korupsi, seperti tertuang dalam visi-misi Prabowo-Hatta.

Namun, Dradjad menganggap pemilihan waktu penetapan Suryadharma sebagai tersangka cukup unik. ”Timing-nya, kok, unik sekali, tidak mungkin pimpinan KPK tidak tahu implikasi politis dari timing itu,” tuturnya.

(BIL/MBA/A14/WHY/OSA/NTA/RYO)

 

SDA Belum Mau Lepas Jabatan
Gerindra Yakin Pilihan ke Prabowo-Hatta Tak Terpengaruh
0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Agama Suryadharma Ali, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, belum berpikir untuk melepaskan jabatannya.

Suryadharma juga masih akan tetap mengambil peran dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji 2014. Demikian disampaikan Suryadharma di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (23/5).

Dalam kesempatan itu, Suryadharma juga menyatakan belum memahami bagian-bagian mana yang menyebabkan dia menjadi tersangka. Oleh karena itu, dia menyatakan akan menunggu proses hukum selanjutnya sembari berharap penetapannya sebagai tersangka merupakan kesalahpahaman belaka.

Hingga semalam, Wakil Presiden Boediono, sebagai pelaksana tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Filipina, juga belum menerima surat apa pun dari Suryadharma Ali terkait kasusnya.

Menurut Juru Bicara Wakil Presiden Boediono Yopie
Hidayat, Wapres hanya menjalankan tugas rutin sehari-hari dan tidak menangani masalah lain.

”Masalah terkait Menteri Agama Suryadharma Ali tentunya harus tetap ke Presiden Yudhoyono,” ujar Yopie.

MUI imbau mundur

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau Suryadharma untuk non-aktif atau mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, Suryadharma bisa lebih fokus menghadapi proses hukum di KPK.

Din merasa prihatin atas kasus tersebut, apalagi ini terkait dana penyelenggaraan ibadah haji.

”Sangat ironis, seorang Menteri Agama menjadi tersangka kasus korupsi. Kementerian Agama semestinya menjadi pembimbing moral umat dan bangsa, tetapi justru terlibat kasus bersifat amoral,” ujarnya.

Din mengaku sudah lama mendengar rumor tentang penyimpangan dalam penyelenggaraan haji dan khawatir sewaktu-waktu hal itu akan meledak. Salah satu akar masalahnya adalah adanya dana besar yang dikelola dengan model monopoli. Hal ini menjadi rentan serta memicu penyimpangan keuangan dan rentan korupsi karena terkait sub-kegiatan seperti transportasi, katering, dan akomodasi.

”Kita pegang prinsip praduga tak bersalah dan Presiden punya kewenangan terkait jabatan Menteri Agama. Namun, karena proses hukum makan waktu lama dan intensif sehingga bisa mengganggu kerjanya sebagai menteri, sebaiknya dia non-aktif. Beri kesempatan kepada yang bersangkutan agar lebih fokus menghadapi masalah hukum,” katanya.

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyarankan Suryadharma mundur sementara waktu sebagai Ketua Umum PPP. Jika tidak mundur sementara sebagai Ketua Umum PPP, hal itu dapat memengaruhi citra partai dan koalisi.

”Kalau mundur, citra PPP dapat terselamatkan,” katanya.

Prabowo-Hatta

Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengambil sikap menunggu proses hukum. Menurut Hatta, penetapan Suryadharma sebagai tersangka sama sekali tidak mengganggu koalisi yang dibangun.

”Kita tunggu saja bagaimana proses hukumnya,” ujar Hatta seusai mendampingi Prabowo menghadiri undangan makan malam wakil presiden ke-6 Try Sutrisno, semalam.

Prabowo juga mengaku, beberapa hari ini pihaknya belum berkomunikasi dengan Suryadharma. ”Saya akan menelepon Pak Suryadharma. Sudah beberapa hari ini tidak ada komunikasi langsung,” ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi juga berkeyakinan status SDA tidak akan memengaruhi calon pemilih untuk memilih Prabowo-Hatta.

PPP akan konsolidasi
Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy, secara terpisah, menegaskan, penetapan SDA sebagai tersangka murni dalam kedudukan sebagai pejabat publik sama sekali tidak terkait dengan posisinya sebagai Ketua Umum DPP PPP.

”Meski demikian, DPP PPP tetap akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila diperlukan,” katanya.

DPP PPP akan secepatnya menggelar rapat konsolidasi menyeluruh dan mendengarkan keterangan SDA untuk disikapi kedudukannya di organisasi. ”Saat ini DPP PPP belum mengambil kesimpulan atau melakukan tindakan organisasi apa pun,” katanya.

DPP PPP juga tidak akan mengevaluasi dukungannya kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta. ”DPP PPP meminta kepada seluruh jajaran fungsionaris dan kader PPP untuk tetap menjaga kekompakan,” ujar Romahurmuziy.

KPK tidak sembarangan
Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Komaruddin Hidayat, secara terpisah, di Jakarta, yakin, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak sembarangan. Selama ini, siapa pun yang masuk ”jaring” KPK sulit lolos karena mereka memiliki cukup bukti di pengadilan.

”Agar lebih berkonsentrasi menghadapi kasus hukum, lebih baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong Suryadharma Ali untuk mundur dari jabatan menteri agama. Jabatannya bisa diganti dengan orang lain yang bersih,” katanya.

Penetapan Menteri Agama sebagai tersangka, lanjut Komaruddin, merupakan pukulan berat bagi Kementerian Agama dan lembaga-lembaga keagamaan di bawahnya. Agar kasus serupa tak terulang, perlu perubahan radikal dalam penyelenggaraan haji dengan memperbaiki manajemen, bekerja lebih profesional, dan menutup peluang penyimpangan.

”Ke depan, menteri agama sebaiknya jangan diisi politisi dari jatah parpol, tetapi figur yang punya integritas, berkompeten, profesional, dan punya kepemimpinan yang bagus,” katanya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengharapkan KPK juga bisa membongkar semua yang terkait dengan Suryadharma Ali.

”Pasti SDA tidak sendiri dalam melakukan korupsi haji,” kata Ade.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana haji kemungkinan lebih dari satu. PPATK telah menemukan transaksi-transaksi mencurigakan terkait dana haji pada rekening beberapa orang, antara lain rekening pejabat Kementerian Agama dan anggota DPR.

”Saya tidak bisa menyebutkan siapa-siapa saja orangnya. Yang pasti ada anggota DPR yang beberapa kali melakukan transaksi mencurigakan terkait dana haji,” kata Muhammad Yusuf. (IAM/EDN/FER/FAJ/APA/WHY/HAR/A14)

April 29, 2014

Lolos ke Senayan, Setya Novanto Malah Dibidik KPK

 

Politikus busuk satu ini banyak sekali pelindungnya mulai dari Dewi Fortuna sampai pejabat KPK. Bayangkan harusnya Setya Novanto (SN) sudah lama mendekam di penjara (lihat kasus Akil dan kasus PON) tapi dia selalu lolos.. Sekarang malah masih bisa mempertahankan kursinya di DPR. Untuk urusan Setya Novanto, saya khawatir KPK hanya bisa membidik tapi tidak bisa menembak atau menangkap SN . Semoga ke khawatiran saya salah

 

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan pengusutan dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik tak akan berhenti pada Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan lembaganya masih mencari bukti keterlibatan pihak lain. “Kalau ditemukan dua alat bukti yang kuat, kami akan tetapkan sebagai tersangka,” katanya saat dihubungi, Senin, 28 April 2014. Bambang enggan menyebutkan pihak yang dibidik lembaganya. “Masih rahasia.” (Baca: Setya Novanto: Saya Tak Pernah Urus E-KTP)

Sumber Tempo di komisi antikorupsi mengatakan lembaganya masih menelusuri dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. KPK menduga Ketua Fraksi Golkar yang diperkirakan kembali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu ikut mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. “Perannya akan terungkap lewat Andi Agustinus,” kata sumber ini.

Paulus Tannos, bos PT Sandipala Arthapura, perusahaan yang tergabung dalam konsorsium penggarap proyek e-KTP, mengatakan, “Agustinus adalah tangan kanan Setya.” Agustinus sudah dicegah ke luar negeri sejak Jumat pekan lalu. KPK menanyai Paulus di Singapura pada Agustus tahun lalu. (Baca: Nazar Bicara Dirinya, Setya Novanto dan E-KTP)

 

++++

Salah satu pertanyaannya soal keterlibatan Setya dalam proyek tersebut. Penyidik KPK bertanya soal perencanaan proyek di rumah Setya di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, pada Oktober 2011. Paulus mengaku mengenal Setya sejak penandatanganan kontrak pada Juli 2011. Menurut Paulus, pertemuan itu juga dihadiri Agustinus.

Sumber Tempo yang mengetahui pertemuan itu menambahkan, Setya meminta komisi 5 persen dari nilai proyek e-KTP supaya Sandipala bisa ikut menggarap proyek. Tapi Paulus menolak permintaan itu. Sumber yang sama mengatakan Setya kembali meminta fee kepada Paulus saat pertemuan berikutnya di Equity Tower.

Belakangan, fee yang diminta Setya meningkat jadi 7 persen. “Diperlukan uang untuk Komisi Pemerintahan DPR supaya proyek itu tak diributkan,” kata sumber ini menirukan ucapan Setya. Menurut sumber ini, Setya merupakan perencana utama proyek e-KTP dan mengamankan anggaran proyek tersebut di DPR. (Baca: KPK Mulai Bongkar Korupsi E-KTP)

Setya membantah tudingan Paulus. “Saya tak pernah tahu soal proyek e-KTP,” kata calon legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur ini. Setya juga menyatakan tak mengenal Paulus. Dia pun menyangkal meminta fee atau menerima duit dari proyek itu. “Itu ngarang saja. Saya tak pernah berkaitan dengan e-KTP.” Pun Setya menyatakan tak pernah berurusan dengan Andi Agustinus. “Dia bukan orang saya.”

Ihwal keterlibatan Setya juga pernah disampaikan oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamamd Nazaruddin. Nazaruddin menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR. Pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, mengatakan kliennya telah memaparkan kasus e-KTP kepada KPK.

MUHAMAD RIZKI | SINGGIH SOARES | WAYAN AGUS PURNOMO | STEFANUS PRAMON

April 10, 2014

Usut Anas, KPK Periksa Eks Wakil BIN  

Usut Anas, KPK Periksa Eks Wakil BIN  

Tersangka kasus dugaan menerima hadiah atau janji dari proyek Hambalang, Anas Urbaningrum sebelum melalukan pencoblosan Pemilihan Legislatif di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus Tahanan KPK, Jakarta (9/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

 

TEMPO.COJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Nasional, As’at Said Ali. “Dia diperiksa sebagai saksi untuk kasus pencucian uang tersangka AU (Anas Urbaningrum),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha dalam rilis persnya, Kamis, 10 April 2014.

Untuk kasus gratifikasi Anas, KPK hari ini juga bakal memeriksa dua orang saksi. Mereka adalah Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso, serta pegawai swasta Alfa Widha Suara. (baca:KPK Telusuri Tambang Milik Anas Urbaningrum)

Anas dijebloskan ke dalam tahanan KPK sejak 10 Januari lalu. Awalnya, ia menjadi tersangka dalam tiga kasus gratifikasi, yakni pada proyek Hambalang, pengadaan vaksin PT Bio Farma Bandung, dan pengadaan laboratorium kesehatan di Universitas Airlangga. Belakangan, pada 5 Maret 2014, dia juga dijerat KPK sebagai tersangka pencucian uang. (baca: Ditanya Kabar, AnasUrbaningrum: Aku Rapopo)

Dalam pengusutan kasus pencucian uang itu, KPK telah menyita sejumlah aset Anas. Aset itu antara lain tiga bidang tanah di Bantul; dua di Kelurahan Matirejo, Daerah Istimewa Yogyakarta; serta tanah dan bangunan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pengacara Anas, Handika Honggowongso, mengatakan kliennya memiliki sumber penghasilan lain yang sah dan halal. “Ini kan baru disita, nanti majelis hakim yang memutuskan terbukti pencucian uang atau tidak. Kedua, ada usaha-usaha yang sah dan halal yang dirintis Mas Anas selama ini,” ujar Handika.

BUNGA MANGGIASIH | MUHAMAD RIZKI

Terkait

 

March 27, 2014

Fathanah Diperberat 2 Tahun

Masih enteng buat degil macam si Fathanah.. buktinya dia masih cengengesan…

 

 

KAMIS, 27 MARET 2014

Hukuman 16 Tahun seperti Hukuman untuk Luthfi Hasan Ishaaq

JAKARTA, KOMPAS — Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Ahmad Fathanah dari 14 tahun menjadi 16 tahun penjara. Salah satu alasan pemberatan pidana antara lain untuk menimbulkan efek jera. Putusan sebelumnya juga dinilai belum setimpal dengan perbuatannya.”Selain untuk menimbulkan efek jera, pemberatan pidana juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena perbuatan terdakwa telah menyebabkan harga daging sapi jadi sangat mahal sehingga merugikan dan meresahkan masyarakat serta mengganggu kebutuhan pangan masyarakat,” ungkap Kepala Humas PT DKI Jakarta Achmad Sobari, yang juga Ketua Majelis Banding dalam perkara Fathanah, Rabu (26/3).

Penambahan hukuman Fathanah tersebut dijatuhkan majelis banding pada 19 Maret lalu dengan susunan majelis adalah Sobari selaku ketua serta Elang Prakoso, Roki Panjaitan, M As’adi Al Ma’ruf, dan Sudiro selaku hakim anggota

Sebelumnya, pada 4 November 2013 lalu, Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan hukuman denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim yang dipimpin Nawawi Pomolango menyatakan, Fathanah terbukti melakukan korupsi dan melanggar Pasal 12a Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti dakwaan pertama. Hakim juga menilai terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seperti dakwaan kedua. Namun, Fathanah tidak terbukti melanggar dakwaan ketiga, yaitu Pasal 5 UU TPPU.

Fathanah terbukti menerima uang sebesar Rp 1,3 miliar terkait pengurusan kuota impor daging sapi dari Direktur PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Ia mempertemukan Maria Elizabeth dengan temannya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Dalam pertemuan tersebut, Maria meminta Luthfi membantu memuluskan diperolehnya tambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 ton.

Sama dengan LuthfiMenurut Achmad Sobari, tidak ada perbedaan terkait substansi antara putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Hanya saja, pengadilan tinggi merasa perlu menambah hukuman Fathanah dua tahun menjadi 16 tahun dengan alasan penjeraan dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hukuman Fathanah sekarang sama dengan hukuman Luthfi. Meskipun demikian, hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa pada KPK yang meminta hakim memidana terdakwa selama 17,5 tahun penjara.

Kuasa hukum Fathanah, Achmad Rozi, mengatakan, pihaknya saat ini belum mendapatkan pemberitahuan putusan dari pengadilan negeri. Putusan banding seperti apa, ujarnya, pihaknya belum tahu.

Namun, ia tak sependapat jika salah satu alasan hakim memperberat hukuman Fathanah adalah karena perbuatan kliennya menyebabkan harga daging tinggi. Menurut dia, harga daging sudah tinggi sebelum ada upaya penambahan kuota impor daging. Bahkan, di dalam persidangan Maria Elisabeth juga disebutkan, permintaan penambahan kuota impor daging sapi diajukan justru untuk menurunkan harga. (ana)

March 21, 2014

Direktur Indoguna Takut Sebut Nama Hatta Rajasa

 
Pak Uban, besan Presiden yang nyoba jadi calon presiden.. 
pak Uban bisa jadi adalah menteri paling kaya dari kabinet SBY.  Apa tidak cukup setoran dari Moh Riza Chalid , Pak ?? Masih harus cari tambahan urusan “daging sapi” ??
 
 
 
SELASA, 18 MARET 2014 | 17:08 WIB

 

Direktur Indoguna Takut Sebut Nama Hatta Rajasa  

Direktur PT Indoguna Utama Arya Abdi Effendi (kiri) dan Juard Effendi (kedua kiri) berdiskusi bersama kuasa hukumnya, Denny Kailimang (tengah) usai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (24/4). Keduanya menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.COJakarta – Juard Effendi, terpidana kasus korupsi pengaturan kuota impor daging sapi, takut menyebut nama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Direktur PT Indoguna Utama itu menyampaikan ketakutannya dalam kesaksiannya untuk terdakwa kasus yang sama, Maria Elizabeth Liman, ketika jaksa Supardi menanyakan maksud berita acara pemeriksaannya. “Setelah mengetahui informasi bahwa Bunda bisa membantu…,” tanya jaksa Supardi di Pengadilan Tipikor, Selasa, 18 Maret 2014.  (BacaHatta Rajasa Di Kasus Luthfi, The White Hair Man)

Menurut Juard, dia lantas diminta Elizabeth, Direktur Utama PT Indoguna Utama, untuk membuat surat permohonan ketiga sebesar 8.000 ton. Namun saat itu Elizabeth sedang di Hong Kong.

“Bu Elizabeth tidak ada di Indonesia. Tapi Elda mengatakan ke saya, ada penambahan 8.000 ton disetujui pejabat. Tidak saya sebutkan namanya, Pak. Karena dulu pernah saya sebut di persidangan, saya mau dituntut,” ujar Juard.

Jaksa Supardi menanyakan siapa nama pejabat tersebut. Namun langsung disergah hakim ketua Purwono Edi Santosa. “Sudah kalau tidak mau menyebutkan,” kata hakim Purwono. (Dalam kasus ini,Presiden PKS Luthfi Hasan Divonis 16 Tahun Penjara)

Setelah diberi tahu Elda, Juard memerintahkan karyawannya, Priyoto, untuk mengirim surat permohonan melalui Jerry Roger. Jerry merupakan anak buah Elda.

Nama yang disebut Juard tersebut merujuk ke Hatta Rajasa. Nama Hatta muncul dalam persidangan terdakwa Juard. Saat itu, Juard mengatakan Elda menjual nama Hatta Rajasa untuk meyakinkan Elizabeth guna mengajukan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian.

Menurut dia, Elda mengatakan Hatta telah menyetujui penambahan kuota impor daging sapi. Saat itu, Elda melalui bawahannya, Jerry Roger, menghubunginya. Kala membacakan pledoinya, Juard memanggil Hatta dengan sebutan “Pak Uban”. (Baca: Hatta: Yang Harus Dihajar yang Korupsi Daging Impor)

March 16, 2014

Rumah Anas yang Disita atas Nama Mertua

Rumah Anas yang Disita atas Nama Mertua 
 
 
“Ah, siapa bilang, enak aja. Gitu saja, ya. Saya mau Jumat berkah dulu, ya.” 

Anas Urbaningrum Tersangka TPPU 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin memasang pelang sita di rumah 
di Duren Sawit, Jakarta Timur, terkait dengan kasus tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) yang disangkakan kepada mantan Ketua Umum Partai 
Demokrat Anas Urbaningrum. 
Rumah yang terletak di Jl Selat Makassar C9/22 dan Teluk Langsa tersebut 
sudah disita sejak pekan lalu, tetapi penyegelan baru dilakukan kemarin. 
“Tadi sore (kemarin), pemasangan pelang sita dugaan TPPU tersangka AU di 
rumah Jl Selat Makassar dan Teluk Langsa di Duren Sawit,” jelas juru 
bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta. 

Rumah di hook itu, imbuh dia, atas nama KH Attabik Ali yang merupakan 
ayah istri Anas, Athiyyah Laila. Rumah tersebut kini juga dijadikan 
markas ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). 

Anas yang juga Ketua Presidium PPI dijerat dua undang-undang. 
Oleh KPK dibidik dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 
No 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20/2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Ia disangka menerima hadiah atau janji dalam proyek pembangunan pusat 
olahraga Hambalang dan proyek lain. Dalam proyek Hambalang, Anas diduga 
mendapatkan uang Rp2,2 miliar dan sebuah mobil Harrier. Selanjutnya
Anas disangka dengan UU TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan 
denda maksimal Rp1 miliar. Selain rumah di Duren Sawit, KPK telah pula 
menyita dua bidang tanah di Kelurahan Mantrijero, Yogyakarta, seluas 
7.670 m2 dan 200 m2 yang juga atas nama KH Attabik Ali. Adapun tiga 
bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul, yang disita atas nama Dina 
AZ, anak Attabik Ali. 

Seusai menjalani pemeriksaan di KPK, kemarin, Anas membantah memiliki 
tanah di Kelurahan Mantrijero, Yog yakarta, yang merupakan pemberian 
Direktur 

PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso. “Ah, siapa bilang, enak aja. Gitu 
saja, ya. Saya mau Jumat berkah dulu ya,” ucapnya. 
Ia juga kembali menyangkal memiliki hotel di Bali. “Hotel apa? Di Bali 
ada banyak hotel, ada hotel bintang 5, bintang 4, hotel melati juga ada
Doakan saja 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi sampeyan doakan saja 
mudah-mudahan (punya).” Namun, kala ditanya apakah punya tambang dan 
perkebunan di Riau dan Kalimantan, Anas tidak mau menjawab. Menurut 
Koordinator Advokasi Tambang (Jatam) Hendrik Siregar, Anas diduga 
memiliki perusahaan tambang bauksit dan batu bara di Kepulauan Riau dan 
Kalimantan. 
Dugaan itu muncul karena Anas kerap terlihat datang untuk memantau 
jalannya usaha tambang tersebut. 

Pengacara Anas, Firman Wijaya, menepis dugaan itu. Menurut dia, jika 
memiliki usaha tambang, penampilan kliennya akan serbamewah. 

“Anas kan cuma tamatan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Dia cuma punya 
kemampuan tentang politik, tidak ada tentang tambang,” tandasnya. (Ben/X-8) 

March 10, 2014

Ini Daftar Para Penikmat Duit ‘Haram’ Proyek Hambalang

Pantes prestasi olah raga di negeri ini hancur lebur.. baru mau membangun fasilitas olah raga saja jadi anjang korupsi berjamaah ! 
 
 
Senin, 10/03/2014 15:53 WIB

Sidang Andi Mallarangeng

 

 

Ikhwanul Khabibi – detikNews

 
 

Jakarta – Dana pembangunan proyek Hambalang telah menyebar ke beberapa pihak. Ratusan miliar rupiah masuk ke kantong-kantong pihak yang turut campur dalam pembangunan proyek Hambalang. 

Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan angka kerugian negara sebesar Rp 464 milyar. Mantan Menpora Andi Mallarangeng sebagai terdakwa dalam kasus ini didakwa telah memperkaya diri sendiri dan pihak lain.

“Bahwa dari rangkaian terdakwa secara bersama-sama tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” ujar Jaksa Atty Novyanty membacakan surat dakwaan untuk Andi Mallarangeng di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2014).

Pihak-pihak yang diuntungkan dari proyek Hambalang mulai dari para pejabat Kemenpora, Anggota DPR dan beberapa konsultan. Uang dengan jumlah yang sangat besar juga mengalir ke beberapa perusahaan terkait proyek Hambalang.

Berikut pihak-pihak yang disebut menikmati uang haram proyek Hambalang :

1. Andi Mallarangeng yang diterima melalui Choel Mallarangeng sebesar Rp 4 miliar dan USD 550 ribu.
2. Wafid Muharram sebesar Rp 6,5 miliar yang diterima beberapa tahap melalui Paul Nelwan dan Poniran.
3. Deddy Kusdinar sebesar Rp 300 juta.
4. Nanang Suhatmana sebesar Rp 1,1 miliar.
5. Anas Urbaningrum sebesar Rp 2,21 miliar.
6. Mahyuddin sebesar Rp 500 juta.
7. Teuku Bagus Mokhamad Noor sebesar Rp 4,5 miliar untuk kepentingan pribadi.
8. Machfud Suroso sebesar Rp 18,8 miliar.
9. Olly Dondokambey sebesar Rp 2,5 miliar.
10. Joyo Winoto sebesar Rp 3 miliar.
11. Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp 5 miliar.
12. Anngraheni Dewi Kusumastuti sebesar Rp 400 juta.
13. Adirusman Dault sebesar Rp 500 juta.
14. PT Yodya Karya sebesar Rp 5,2 miliar.
15. PT Metaphora Solusi Global (Subkontraktor) sebesar Rp 5,8 miliar.
16. PT Malmas Mitra Teknik (Subkontraktor) sebesar Rp 837 juta.
17. PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves sebesar Rp 94 juta.
18. Imanullah Aziz selaku individual Konsultan (Subkontraktor) sebesar Rp 378 juta.
19. PT Ciria Cipta Mandiri sebesar Rp 5,8 miliar.
20. PT Global Daya Manunggal sebear Rp 54,9 miliar.
21. PT Aria Lingga Perkasa (Subkontraktor) sebesar Rp 3,3 miliar.
22. PT Dutasari Citra Laras (Subkontraktor) sebesar 170,3 miliar.
23. KSO Adhi-Karya sebesar Rp 145 miliar.
24. 32 perusahaan/perorangan Sukontraktor dari KSO Adhi-Wika sebesar Rp 17,9 miliar.

February 20, 2014

BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana?

 

Pantes pengacara pada ngerubutin dan saling sikut untuk mendapatkan durian runtuh dari Atut. Siapa  pengacara yang doyan mengerubuti koruptor dan penjahat salah satunnya adalah Adnan Buyung Nasution. 

 

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/18/bcc-ratu-atut-bayar-tim-pengacara-hingga-rp-24-m-uang-dari-mana 

BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana? 
Selasa, 18 Februari 2014 19:19 WIB 
+ Share 
BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana? 
Warta Kota/henry lopulalan 
Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah selesai dipriksa Gedung 
KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014). Atut 
diperiksa sekitar delapan jam sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan 
dalam kasus proyek alat kesehatan di Provinsi Banten. 

20140203_195205_banten-crisis-center-demo-airin-di-kpk.jpg 
Banten Crisis Center Demo Airin di KPK 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta 
untuk segera menelusuri aliran dana Keluarga Ratu Atut Choisiyah yang 
diberikan kepada tim pengacara. 
Lembaga Banten Crisis Center (BCC) menyebut, meski tim pengacara dan 
klien terikat oleh kontrak kerja, yang perlu diperiksa adalah asal dana 
tersebut. 
Hal yang sama juga berlaku bagi para artis, sekalipun dikatakan terikat 
oleh kerja profesionalisme, KPK tetap menyita mobil-mobil yang diberikan. 
Juru bicara BCC, Rudy Gani menyebut, Firman Widjaja, kuasa hukum 
keluarga Ratut Atut mengatakan bahwa penetapan TPPU oleh KPK kepada 
Tubagus Chaery Wardana (Wawan), adik kandung Ratu Atut menunjukkan bahwa 
lembaga antikorupsi itu hanya mencari-cari kesalahan Wawan. Tindakan KPK 
itu, menurut Firman Widjaja, akan mendatangkan terror terhadap setiap 
para professional. 
Pernyataan Firman Widjaja, menurut Rudy, itu harus disikapi serius oleh 
KPK. KPK harus memeriksa dari mana uang yang digunakan untuk membayar 
Tim Pengacara keluarga Atut. 
“Harus diberlakukan kasus yang sama antara uang yang diberikan kepada 
para Artis dan juga kepada Tim Pengacara. Apapun profesinya, harus bisa 
diduga dari mana uang itu berasal. Menurut info yang saya terima, Atut 
membayar Rp 20 miliar hingga 24 miliar kepada Tim Pengacara. Uang itu 
dari mana?,” ujar Rudy, dari rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa 
(18/2/2014) . 

“Korupsi tetaplah korupsi dan uang yang didapat dari hasil korupsi 
tetaplah haram. Sehingga apapun profesinya, jika sudah patut diduga uang 
itu dari mana, harus diberlakukan status yang sama kepada para 
pengacara. Jika para artis bisa disita mobilnya meskipun dalam pengakuan 
adalah terkait dengan kerja profesionalnya, hal yang sama harus 
diterapkan kepada para pengacara,” ujar Rudy yang juga Ketua Bidang 
Politik PBHMI. 

Masih menurut Rudy, KPK harus menggunakan momentum kasus Banten untuk 
membantu bangsa dan negara membersihkan dinasti Atut yang telah 
melakukan perbudakan terselubung di Banten yang diawali dengan kasus 
Pilkada Lebak. 

Rudy yang Ketua Bidang Politik HMI menjelaskan, merujuk pada sejarah, 
kasus pilkada Lebak yang diungkap KPK mengingatkan perbudakan di daerah 
tersebut yang diungkap oleh Eduard Douwes Dekker dalam bukunya Max 
Havelaar yang ditulis pada 1860. 
Dalam buku Max Havelaar itu, Eduard Douwes Dekker menggunakan nama 
Multatuli yang artinya “Aku yang telah menderita banyak”, diungkap 
praktik perbudakan kejam yang dilakukan oleh keluarga Bupati Lebak dan 
kroni-kroninya termasuk korupsi serta kerja paksa. 

“Masyarakat Banten terutama Lebak harus melihat kasus keluarga Atut 
adalah pengulangan sejarah. Bangsa Indonesia harus melihat bahwa korupsi 
merupakan bentuk lain dari perbudakan yang mengakibatkan kemiskinan 
masyarakat. Sehingga Banten Crisis Center mendukung dan berada di 
belakang KPK dalam penuntasan kasus ini. Dan yang lebih penting lagi 
adalah, pengacara yang membantu keluarga Atut atau koruptor lain kita 
anggap sebagai musuh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Rudy. 
Belum ada konformasi dari pihak Ratu Atut atau pun dari tim pengacaranya 
soal pernyataan dari BCC yang menyebut uang bayaran tim pengacara Atut 
mencapai Rp 24 M. 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 85 other followers