Archive for ‘Skandal bisnis orang Partai’

February 4, 2014

Kapan nih Kaban dan Suswono ditangkap KPK ?

Kaban Akui Tunjuk Masaro Radiokom
 
 
 

Jika diperlukan, Kaban siap memberikan keterangan kepada KPK untuk penuntasan kasus proyek SKRT. “Saat itu Nur Mahmudi menterinya. Sebelum saya di kehutanan, proyek itu sudah pernah dan sudah ada. ” MS Kaban Menhut 2004-2009

MENTERI Kehutanan periode 2004-2009 Malam Sambat (MS) Kaban membenarkan pihaknya menunjuk PT Masaro Radiokom untuk proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Menurutnya, penunjukan itu sudah tepat karena melalui mekanisme sangat ketat dan mengikuti kriteria dan aturan hukumnya.

Kaban menegaskan pengadaan itu telah menjadi proyek negara yang sudah dipersiapkan sejak lama dan tidak hanya untuk Departemen (kini Kementerian) Kehutanan. Namun, menurutnya, proyek itu juga untuk kepolisian dan kejaksaan melalui kerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat.

Namun, Kaban mengaku dirinya tidak mengetahui anggarannya.
Hal itu disebabkan pembahasannya, terangnya, dilakukan dengan Kementerian Keuangan, Komisi IV DPR, dan panitia pengadaan. “Pada saat itu saya justru mengajukan untuk ditinjau kembali apakah layak atau tidak proyek itu,“ ujarnya, kemarin.

Setelah dikaji, menurutnya, proyek senilai Rp730 miliar itu layak dilanjutkan karena pemerintah tengah gencar melawan penebangan liar serta kebakaran hutan di Indonesia Timur.

Kaban menjelaskan kerja sama antarnegara itu telah terjalin sejak masa Presiden Soeharto. Kerja sama tersebut diperpanjang pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Bill Clinton dan ditandatangani di Amerika Serikat.

“Saat itu Nur Mahmudi menterinya. Sebelum saya di kehutanan, proyek itu sudah pernah dan sudah ada. Hanya, saat saya jadi menteri, proyek diberhentikan. Saya tidak tahu alasannya,“ katanya.

Ketika ditanya apakah bersedia dipanggil KPK pascapenangkapan pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo, tersangka du gaan korupsi SKRT, Kaban menyatakan siap. “Jangankan sewaktu-waktu, setiap waktu dipanggil oke saja.
Kita harus dukung KPK. Yang salah harus salah, asal jangan cari-cari kesalahan,“ ucapnya. Gagal jenguk Anggoro Pada bagian lain, pengacara tersangka Anggoro Widjojo, Tomson Situmeang, hingga kemarin belum bisa bertemu kliennya. Ia mengungkapkan dirinya tidak diberikan izin oleh penyidik KPK.

“Kami sudah bolak-balik melalui resepsionis mempertanyakan kepada penyidik. Apa alasanya kami tidak diperbolehkan menjenguk klien kami?“ ujar Tomson sesaat setelah gagal bertemu kliennya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menurut rencana, hari ini ia akan kem bali menyambangi KPK untuk menanyakan kejelasan kapan ia dan keluarga Anggoro bisa menemui kakak Anggodo Widjojo tersebut.

Pada kesempatan itu, Tomson membantah dirinya menghalangi proses hukum kliennya meski me

reka berkomunikasi pada Maret 2013 ketika Anggoro masih dalam pelarian. Tomson juga membenarkan pertemuan Anggoro dengan Antasari Azhar, Ketua KPK saat itu.

“Saya sebagai kuasa hukum berhak menyimpan rahasia klien. Ka mi tidak menghalangi, tapi tidak mungkin penasihat hukum menyerahkan kliennya begitu saja kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Menurut Tomson, sikap Anggoro yang melarikan diri manusiawi sejak munculnya testimoni Antasari Azhar dan ia ditetapkan sebagai ter

sangka. “Pihak keluarga khawatirkan perkara Anggoro ini ditangani KPK. Mereka khawatir kalau ini menjadi semacam balas dendam dari KPK dengan kejadian cecak versus buaya,” ucapnya.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan langkah tersangka yang melarikan diri ke luar negeri pasti akan berpengaruh terhadap proses hukumnya. “Belum masuk penuntutan, tapi tentu ada pengaruhnya soal kaburnya dia,” tukasnya. (

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/02/04/ArticleHtmls/Kaban-Akui-Tunjuk-Masaro-Radiokom-04022014002023.shtml?Mode=1#

January 30, 2014

Disebut Nazar Punya Punya Uang Rp 2 T di Singapura, Anas Membantah

 
 
Rabu, 29/01/2014 17:53 WIB

 

Ikhwanul Khabibi – detikNews
 
 
 

Jakarta – Mantan bendahara umum partai Demokrat kembali bernyanyi. Kali ini yang jadi sasaran Nazar adalah mantan koleganya di PD, Anas Urbaningrum. Nazar menyebut, Anas punya uang Rp 2 triliun yang disimpan di Singapura.

“Kata Nazar memang benar uang itu ada. Saat itu juga Nazar dan stafnya Anas, M Rahmat ikut membantu menyimpan di Singapura,” ujar kuasa hukum Nazar, Elza Syarief di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2014).

Elza menjelaskan, uang dengan nilai fantastis itu disimpan di deposit boks di sebuah bank swasta di Singapura. Uang rencananya akan digunakan untuk modal pencapresan Anas.

“Uang untuk pencapresan Anas itu disimpan di deposit boks di sebuah bank swasta di Singapura. Uang dalam pecahan dollar Singapore dan Amerika,” jelas Elza.

Uang itu dikumpulkan Anas dan Nazar dari memainkan berbagai proyek. Salah satunya adalah proyek yang kini disangkakan KPK terhadap Anas, yakni vaksin di Jabar dan pembangunan laboratorium di sebuah universitas di Jatim.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal ini, Anas langsung membantahnya. Menurut Anas, mantan koleganya itu telah menyebarkan berita bohong.

“Itu berita bohong, uang dari mana itu,” bantah Anas.

January 23, 2014

Dahlan Iskan: Karen Pernah Diminta Setor THR ke DPR Tapi Tak Dikasih

 

Memang mengelola Badan usaha milik Negara banyak moral hazard nya, apalagi jika berinteraksi dengan politikus Senayan ! 

Yang paling baik adalah BUMN di buat GO PUBLIK, agar transparansi dan pengawasan makin ketat, walaupun hal ini tidak bisa menjadi jaminan 100 %, karena praktek suap masih bisa dilakukan oleh BUMN go publik (Tbk ). Kasus Hambalang adalah salah satu contoh praktek korupsi/ suap yang dilakukan oleh BUMN Tbk  (PT Adhi Karya Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk)  untuk mendapatkan project.

Maikel Jefriando - detikfinance
Kamis, 23/01/2014 12:16 WIB
 
 
 
 
Jakarta -Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan tidak menyerahkan tunjangan hari raya (THR) kepada para anggota DPR. Meskipun memang Karen pernah diminta oleh mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

“Karen memang diminta oleh Rudi untuk urunan ke DPR. Nah Karen itu nggak mau. Karena saya sudah bilang nanti celaka. Memang dia diminta, tapi tidak dikasih,” ungkap Dahlan usai rapat di kantor pusat Perum Damri Jalan Matraman, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Ungkapan Dahlan ini membantah kabar yang santer terdengar jikalau Karen menjadi salah satu Bos BUMN yang ikutan memberikan THR ke DPR. Ia mengaku mengetahui ucapan Rudi dari pemberitaan media. 

Dahlan sama sekali tidak mempercayai perihal tersebut dan mengaku kasihan terhadap Karen. “Kasihan namanya Karen. Waktu saya baca ada Dirut BUMN yang besar sektor energi. Terus terang saya nggak percaya. Karena saya sampaikan itu tidak boleh begitu,” jelasnya.

Praktik permintaan THR menurut Dahlan sudah berlangsung cukup lama di BUMN. Ia juga merasakan saat menjadi pimpinan di PT PLN.

“Karena dulu pas jadi Dirut PLN saya diminta juga untuk urunan. Memang diminta dan dulu di Dirut PLN memang ada permintaan seperti itu. Tapi saya nggak mau,” ujarnya.

“Saya begitu jadi Menteri, saya ingatkan semua Dirut BUMN untuk tidak melakukan itu. Karena akan begini begini. Karena saya mengalami waktu jadi Dirut PLN. Makanya saya ingatkan,” tutup Dahlan

January 22, 2014

Choel Terima Uang

 

Politikus memang Enak bener , sepertinya orang menyerahkan duit ke mereka sudah suatu keniscayaan. Jadi mereka tidak lagi bertanya mengapa atau alasan mereka mendapatkan duit.., Mengalir saja..

 

Anas Membantah Terlibat Kasus Hambalang

 

 

  

 
 
Jakarta, Kompas Choel Mallarangeng mengatakan, pada 28 Oktober 2010, ia menerima uang 550.000 dollar Amerika Serikat dari Wafid Muharam, yang saat itu menjabat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Choel baru menyerahkan uang itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tiga tahun kemudian

Pernyataan ini disampaikan Choel, yang bernama lengkap Andi Zulkarnain Anwar Mallarangeng, saat menjadi saksi dalam persidangan perkara korupsi proyek pembangunan Kompleks Olahraga Terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dengan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/1).

Selain Choel, persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto ini juga mendengarkan kesaksian mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Komisi X DPR Mahyudin, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey, dan mantan staf khusus Menpora Mohamad Fachruddin.

Beberapa kolega Anas yang tergabung dalam Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), organisasi massa yang didirikan Anas, ikut hadir dalam persidangan ini. Mereka antara lain Gede Pasek Suardika dan Makmun Murod.

Dalam kesaksiannya, Choel mengaku menerima bungkusan berisi uang senilai 550.000 dollar AS pada 28 Agustus 2010. Uang itu diantarkan Deddy Kusdinar dan Fakhruddin. ”Menurut pemahaman saya, uang itu berasal dari Wafid Muharam,” katanya.

Deddy Kusdinar membenarkan, dirinya disuruh Wafid mengawal bingkisan uang ke rumah Choel di kawasan Menteng, Jakarta. Sementara Fakhruddin mengaku diminta Deddy Kusdinar ikut mengantarkan bingkisan itu ke rumah Choel.

Saat Hakim Ketua Amin Ismanto menanyakan kepentingan pemberian uang, Choel menyatakan, dirinya tak tahu tujuan uang diberikan. Choel juga mengaku tidak pernah meminta fee dalam proyek Hambalang dan juga tidak terlibat dalam proyek tersebut.

Hakim mencecar lagi, jika tak jelas tujuan uang itu, mengapa Choel tidak mengembalikan dan malah menyimpannya? ”Itulah khilafnya saya. Saya juga tidak melaporkannya ke kakak saya (Menpora Andi Mallarangeng),” ujar Choel.

Seperti diketahui, Choel baru menyerahkan uang itu kepada KPK lebih kurang tiga tahun kemudian setelah Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang.

Bisnis

Anas Urbaningrum membantah terlibat dalam pengurusan sertifikat tanah Hambalang.

Saat Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani bertanya, apakah pernah menerima uang atau fasilitas senilai Rp 2,21 miliar saat pemilihan ketua umum Partai Demokrat pada tahun 2010, Anas juga membantah. ”Saya tak pernah meminta atau menerima uang terkait Hambalang,” katanya.

Namun, Anas mengakui pernah berbisnis bersama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Anas juga mengakui bahwa istrinya, Athiyyah Laila pernah menjadi pemegang saham PT Dutasari Citralaras. Athiyyah mundur dari posisi di PT Dutasari saat Anas menjadi anggota DPR pada 2009. PT Dutasari menjadi subkontraktor proyek Hambalang. Direktur Utama PT Dutasari adalah Mahfud Suroso, juga menjadi tersangka kasus Hambalang.

Mahyuddin dan Olly juga membantah menerima uang dari proyek Hambalang. Olly mengaku tidak terlibat pembahasan anggaran proyek Hambalang secara khusus.

Sementara itu, Mahyuddin selaku Ketua Komisi X yang bermitra dengan Kemenpora bersaksi, justru dirinya meminta BPK untuk melakukan audit investigatif Hambalang karena ada kejanggalan dalam proyek itu.

”Kami juga hanya menyetujui anggaran Hambalang Rp 675 miliar, bukan Rp 2,5 triliun,” katanya. Penghitungan BPK, kerugian negara dalam proyek Hambalang sekitar Rp 471 miliar. (FAJ)

January 17, 2014

Adnan Buyung larang Anas jawab pertanyaan penyidik KPK

 

Apakah Adnan Buyung  ingin diakhir hidupnya dikenang sebagai” lawyer hitam” pembela koruptor dan pelanggar HAM ??
 
Reporter : Angga Yudha Pratomo | Jumat, 17 Januari 2014 12:38 
 
sumber : Merdeka.com

 

Merdeka.com – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat , Anas Urbaningrum belum 
menjalani pemeriksaan pertamanya. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi ( 
KPK ) belum menjelaskan tentang ‘proyek lain-lain’ dalam sprindik 
tersangka kasus gratifikasi proyek pembangunan sarana olahraga di 
Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tersebut. 

Ketua tim kuasa hukum Anas, Adnan Buyung Nasution menyatakan, kliennya 
batal diperiksa. “Saya dampingi Anas. Pemeriksaan deadlock. Saya 
konsisten pada sikap pendirian hukum harus jelas, tuduhannya apa. Tidak 
hanya ditulis ‘dan proyek-proyek lainnya’,” kata Adnan di Gedung KPK , 
Jakarta, Jumat (17/1). 

Selain itu, Adnan juga menyarankan kliennya agar tidak menjawab apapun 
saat ditanya penyidik KPK hingga ada penjelasan mengenai hal tersebut. 
“Dan saya larang Anas menjawab satu pertanyaan pun,” tegasnya. 

Sementara itu, kuasa hukum Anas lainnya, Firman Wijaya menuturkan, 
kondisi kliennya dalam keadaan sehat. Bahkan, ketika pemeriksaan sempat 
melontarkan candaan. 

“Tadi di dalam tidak ada pemeriksaan. Kita sempet bercanda-canda (dengan 
Anas),” terang Firman di lokasi yang sama. 

http://www.merdeka.com/peristiwa/adnan-buyung-larang-anas-jawab-pertanyaan-penyidik-kpk.html 

 

January 16, 2014

Rumah Mewah Sutan Bhatoegana di Bogor Digeledah KPK

Yang belum pernah digeledah atau diperiksa sama KPK adalah Johnny Allen Marbun (JAM), padahal JAM ini adalah master dari para koruptor pecundang di dalam tubuh Partai Demokrat. 
 

 

Kamis, 16 Januari 2014 19:17 WIB
 
 
 
 
 
Rumah Mewah Sutan Bhatoegana di Bogor Digeledah KPK
 
Warta Kota /Soewidia Henaldi
 
Rumah Mewah Sutan Bhatoegana di Jalan Sipatahunan nomor 26, Komplek Vila Duta, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Kamis (16/1/2014). Delapan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi SKK Migas. (Warta Kota/Soewidia Henaldi) 

Laporan Wartawan Warta Kota Soewidia Henaldi

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR -  Rumah Mewah milik Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana di Jl Sipatahunan nomor 26, Komplek Vila Duta, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/1/2014) siang.

Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan suap yang diberikan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini.

Petugas KPK yang berjumlah 8 orang menggunakan dua mobil Toyota Inova tiba di rumah Sutan Bhatoegana sekitar pukul 13.00 WIB. Hingga Jumat sore, penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di rumah mewah bercat abu-abu tua tersebut.

Pantauan Warta Kota, di depan garasi rumah, dua anggota Brimob dengan membawa senjata laras panjang melakukan penjagaan. Belum ada keterangan dari petugas KPK terkait penggeledahan rumah salah satu Ketua DPP Partai Demokrat ini.

January 16, 2014

KPK sita aset klan Atut (Wawan)

KPK Temukan 150 Aset

Wawan Jadi Tersangka Pencucian Uang

JAKARTA, KOMPAS — Dari pelacakan aset yang dilakukan Komisi Pembe-rantasan Korupsi ditemukan sedikitnya 150 item aset milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Aset-aset tersebut berupa mobil, tanah, dan bangunan yang tersebar di sejumlah tempat.KPK telah menetapkan Wawan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bahkan, Wawan tak hanya dikenai pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. KPK juga menjerat Wawan dengan UU TPPU tahun 2003 untuk mengantisipasi adanya aset-aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi sebelum tahun 2010.

”KPK menduga ada aset-aset TCW (Tubagus Chaeri Wardana) yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi sebelum tahun 2010,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di Jakarta, Rabu (15/1).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, dari hasil pelacakan aset oleh KPK ditemukan sedikitnya 150item aset milik Wawan yang diduga hasil korupsi. KPK telah mengidentifikasi aset-aset tersebut, antara lain berupa mobil, tanah, dan bangunan yang tersebar di beberapa tempat.

30 perusahaan keluargaPerolehan aset-aset tersebut diduga dari tindak pidana korupsi melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi ke Wawan dan kakaknya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ada sekitar 30 perusahaan milik keluarga Wawan dan Atut yang menguasai tender-tender pengadaan di wilayah Banten. Perusahaan tersebut rata-rata ikut tender dengan nilai proyek di atas Rp 5 miliar. Semua aliran uang dari perusahaan itu mengalir ke keluarga Wawan dan Atut.

Johan saat dikonfirmasi ihwal aset-aset milik Wawan yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi mengatakan, ”Sekarang sedang dilakukan asset tracing (pelacakan aset). Sudah kami temukan. Diduga ada puluhan dalam bentuk tanah dan bangunan di beberapa tempat yang kami duga merupakan aset yang bersangkutan. Ini masih dalam tahap pelacakan.”

Johan belum dapat memastikan apakah aset-aset Wawan yang diduga diperoleh dari hasil korupsi tersebut telah disita KPK. Namun, dia memastikan, dalam perkara TPPU, KPK akan menyita aset-aset tersangka yang memang diduga berasal dari hasil korupsi.

”Kalau memang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi, akan disita. Apalagi sudah jadi prosedur di KPK, begitu seseorang ditetapkan menjadi tersangka, maka yang dilakukan penyidik adalah melacak aset-asetnya,” kata Johan.

Tersangka pencucian uangSecara terpisah, pengacara Wawan, Pia Akbar Nasution, mengaku baru tahu kliennya ditetapkan sebagai tersangka TPPU oleh KPK dari media. Menurut Pia, dia hanya menangani kasus dugaan korupsi dalam penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi di mana Wawan juga menjadi tersangka.

”Kalau soal TPPU-nya Pak Wawan saya belum dapat informasi karena surat kuasa kami hanya di kasus suap MK. Belum ada informasi soal TPPU-nya,” kata Pia.

Menurut Pia, meski hampir setiap hari berkomunikasi dengan Wawan, kliennya tidak membicarakan ihwal status sebagai tersangka TPPU. Termasuk penetapan Wawan sebagai tersangka pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan.

Terkait kemungkinan Atut juga menjadi tersangka TPPU, Johan mengatakan sangat terbuka. ”Sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup, yang dapat menyimpulkan dia terlibat, kemungkinan itu bisa saja. Namun, sampai hari ini (kemarin) belum ada tersangka baru dalam perkara TPPU ini,” katanya.

KPK sebelumnya kembali menetapkan Atut sebagai tersangka dugaan korupsi terkait penerimaan sesuatu selama dia menjabat sebagai Gubernur Banten. Atut bahkan diduga memeras bawahannya, kepala-kepala dinas di jajaran Pemerintah Provinsi Banten agar memberikan fee dari proyek yang dikerjakan dinas-dinas yang bersangkutan. Jika kepala-kepala dinas tidak menuruti permintaannya, Atut tidak segan mencopot mereka. (BIL)

January 15, 2014

Brutalitas si Ratu Atut dan Akil Memeras

 

Prilaku klan Atut dan mantan Ketua Hakim Konstitusi Akil Mochtar memang sudah melewati batas norma yang sudah permisif terhadap korupsi. Brutal !   Tokoh Golkar yang jam terbangnya tinggi macam dalam urusan sogok menyogok macam Setya Novanto saja bisa dibuat gerah oleh si Akil.

+++

Atut Memeras Bawahan

KPK Melacak Aset dan Kekayaan Wawan

 
 
 

JAKARTA, KOMPAS  Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diduga memeras sejumlah kepala dinas yang jadi bawahannya di Pemerintah Provinsi Banten. Atut diduga mengancam mereka agar memberikan sejumlah fee dari proyek yang dikerjakan. Kepala dinas yang tidak menuruti permintaan terancam dicopot dari jabatannya.Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyebut tindakan yang diduga dilakukan Atut itu sebagai pelembagaan preman dalam struktur kekuasaan resmi pemerintahan. ”(Tindakan ini diduga) sangat masif dan subur, mencerminkan karakter kekuasaan ala preman melalui kekuasaan. Jauh lebih dahsyat akibatnya dari preman jalanan,” kata Busyro, di Jakarta, Selasa (14/1).

Dugaan pemerasan itu berujung pada penetapan kembali Atut sebagai tersangka. Kali ini, KPK menjerat Atut dengan Pasal 12 Huruf e atau Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu KUHP.

Pasal 12 Huruf e UU Tipikor mengatur tentang pegawai negeri yang melakukan pemerasan dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup.

Informasi yang diperoleh Kompas, pemerasan diduga dilakukan Atut terhadap Kepala Dinas Kesehatan Banten. Atut memaksa kepala dinas itu memberikan fee dari pengadaan alat kesehatan. Atut juga diduga meminta agar perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan milik adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dimenangkan dalam tender.

Dengan penetapan Atut sebagai tersangka korupsi karena diduga memeras, berarti dia dijerat tiga kasus. Sebelumnya, KPK menetapkan Atut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK) serta dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten.

Wawan juga menjadi tersangka dalam tiga kasus. Dia telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), dugaan korupsi penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di MK, serta dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan.

Berkaitan dengan TPPU Wawan, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK sudah melacak sejumlah aset dan harta kekayaan miliknya.

Tidak mengakuSekretaris Daerah Banten Muhadi membantah jika selama ini pejabat, petinggi, dan kepala dinas wajib memberikan setoran kepada Atut atau Wawan. ”Setahu saya, tidak pernah ada seperti itu,” ujar Muhadi.

Namun, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik Uday Syuhada mengatakan, informasi mengenai dugaan adanya pemerasan itu sudah lama terjadi. ”Bukan rahasia lagi bahwa Gubernur (Atut) dan adik kandungnya (Wawan) mewajibkan pegawai yang akan menduduki jabatan membayar sejumlah uang. Mereka diduga juga harus membayar upeti setelah menduduki jabatan agar tetap dipakai,” katanya.

Namun, lanjut Uday, pengusutan yang dilakukannya atas masalah ini tidak pernah berhasil. Ini karena tidak ada pejabat yang mau mengakui karena takut kehilangan jabatan.

Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon K Palma menuturkan, fenomena ini menunjukkan kuatnya cengkeraman kekuasaan Atut di Banten. Kasus itu diduga hanya puncak gunung es dari kasus serupa di banyak daerah. (BIL/PIN/RYO/INA)

++++++++++++++++

KPK Kenai Gubernur Banten Atut Pasal Pemerasan 
 
 
Click To Enlarge 
Sangkaan baru itu berkaitan dengan tugas dan fungsi Atut sebagai 
Gubernur Banten.” 

Johan Budi Juru bicara KPK 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menambahkan sangkaan baru terhadap 
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni pasal pemerasan dalam kasus 
tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. 
Sangkaan baru itu ialah Pasal 12 huruf e atau huruf a atau b atau Pasal 
5 ayat 2 atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

“Pasal 12 huruf e merupakan pasal pemerasan. Isinya, pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan 
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau 
menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi 
dirinya,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, 
Senin (13/1). 

Sangkaan baru itu, tambah Johan, merupakan hasil pengembangan dari kasus 
alat kesehatan, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Atut sebagai 
Gubernur Banten. Mengenai kemungkinan menjerat Atut dengan pencucian 
uang, menurut Johan, itu bergantung pada sejauh mana penyidik menemukan 
bukti-bukti untuk menyimpulkan adanya indikasi pencucian uang. 

Saat dihubungi secara terpisah, salah satu pengusaha asal Serang, 
Banten, yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan dalam menjalankan 
berbagai proyek, Ratu Atut kerap memeras disertai ancaman lewat Wawan. 

“Setiap proyek yang saya menangi harus menyetorkan uang 30% dari nilai 
proyek. Uang itu harus disetor sebelum proyek berjalan. Waktu itu proyek 
pembangunan jalan di Serang,” ujarnya. 

Pengakuan sang pengusaha itu dibenarkan Direktur Eksekutif Aliansi 
Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada. 
Pemerasan yang dilakukan Atut melalui Wawan, menurutnya, sudah menjadi 
rahasia umum di kalangan pengusaha dan kepala dinas di Banten. 

Di sisi lain, teman dekat ayah Atut, Suraka, mengungkapkan perilaku ayah 
Atut H Chasan yang kerap mengancam menggunakan jawara (preman) 
diturunkan kepada Atut dan Wawan. 
Ia mencontohkan pada saat akan membebaskan lahan untuk proyek. “Setelah 
menawar, para preman biasanya datang dengan mengancam dan membawa 
golok,” ujar Suraka. (EB/SU/X-7) 

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/01/15/ArticleHtmls/KPK-Kenai-Gubernur-Banten-Atut-Pasal-Pemerasan-15012014001025.shtml?Mode=1# 

 

++++++++++++++++

 

KAMIS, 16 JANUARI 2014 | 07:44 WIB

KPK: Awas Premanisme Kekuasaan Ala Ratu Atut

KPK: Awas Premanisme Kekuasaan Ala Ratu Atut

Atut Chosiyah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

 

TEMPO.COJakarta–Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pejabat yang mempraktikkan cara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang diduga menyelewengkan kekuasaannya sebagai penyelenggara negara. KPK tak bakal ragu menindak mereka.

“Bukan cuma Atut, tapi yang lain juga, menteri-menteri yang menjalankan praktik premanisme kekuasaaan ini,” ujarnya kepadaTempo di gedung KPK, Kamis, 15 Januari 2014. 

Menurut Busyro, peringatan itu juga ditujukan bagi keluarga dan kroni mereka yang ikut mengambil untung dari praktik busuk tersebut. “Kalau ada keluarga, saudara kandung dan sebagainya yang mempengaruhi jabatan, maka unsur-unsur ini juga bagian dari preman,” ucapnya.

Ia menyamakan orang-orang yang menikmatai premanisme terlembaga itu serupa dengan bos kartel narkotika asal Kolombia, Pablo Escobar, dan gembong mafia Amerika Serikat di abad lalu, Al Capone.

“Mereka duduk, ngerokok, terima setoran. Ketika setoran itu tidak bisa diperoleh kecuali melalui jabatan yang didudukinya, maka itulah pelembagaan premanisme. Dampak kerugiannya jauh lebih dahsyat daripada preman-preman jalanan,” tuturnya.

BUNGA MANGGIASIH | MUHAMAD RIZKI

RABU, 15 JANUARI 2014 | 14:20 WIB

Akil Simpan Rp 2,6 M di Ruang Karaoke

Akil Simpan Rp 2,6 M di Ruang Karaoke

Sejumlah awak media mengambil gambar suasana rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di kawasan Widya Chandra III nomor 7, Jakarta Selatan, (3/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

 

TEMPO.COJakarta - Tamsil Sjoekoer, pengacara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mengatakan uang yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang karaoke Akil bukanlah berada di tembok kamar. Tamsil menyangkal perkataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. yang berujar uang disimpan di tembok ruangan.

“Bukan di tembok. Kalau di tembok saya enggak tahu, mungkin Pak Mahfud yang bikin temboknya berlubang karena yang bikin ruang karaoke itu Pak Mahfud,” ujar Tamsil via telepon, Rabu, 15 Januari 2014. Mahfud memang menempati rumah dinas di komplek Widya Chandra itu saat ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Tamsil membeberkan, menurut pengakuan Akil kepadanya, uang senilai Rp 2,6 miliar itu merupakan penjualan hasil kebun dan tambak ikan arwana yang dimiliki Akil. Ia  menyiapkan uang dalam dolar Singapura tersebut untuk dibagikan ke petani-petani yang bekerja padanya. Rencananya, uang akan dibagikan pada Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 15 Oktober 2013.

Namun, Akil keburu dicokok penyidik KPK pada 2 Oktober 2013. Kemudian, supir Akil yang bernama Daryono menyimpan uang itu di ruang karaoke. Penyidik KPK menemukan uang tersebut saat menggeledah rumah dinas Akil pada keesokan harinya, 3 Oktober 2013.

Saat ditanya mengapa Akil ingin membagikan duit bermata uang dolar Singapura, bukannya rupiah, kepada para petaninya, Tamsil mengaku tak tahu. “Wallahualam, saya tidak tahu. Saya hanya mendapatkan keterangan dari Pak Akil,” katanya.

Tamsil mengaku heran dengan ungkapan Mahfud yang disampaikan seusai penyidik KPK memeriksa politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, Senin malam lalu. “Memangnya dia ikut penggeledahan?” ucapnya.

BUNGA MANGGIASIH

+++++++++++++

RABU, 15 JANUARI 2014 | 11:58 WIB

BBM Lengkap Akil Soal Idrus, Setya, & Pilgub Jatim

BBM Lengkap Akil Soal Idrus, Setya, & Pilgub Jatim

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjawab pertanyaan sejumlah wartawan usai menjalani pemeriksaan narkoba oleh BNN di Gedung KPK, Jakarta, (06/10). TEMPO/Dasril Roszandi

 

TEMPO.COJakarta - Akil Mochtar, yang waktu itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali, disebut-sebut pernah berkomunikasi menyangkut sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Menurut sumber Tempo, percakapan melalui pesan BlackBerry Messenger itu untuk mengatur putusan sengketa pemilihan kepala daerah Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi. Percakapan itu sudah ditanyakan ke Akil ketika diperiksa penyidik KPK pada 19 Desember lalu. Pengacara Akil Mochtar, Adardam Achyar, membenarkan soal adanya percakapan tersebut.

Berikut ini percakapan BBM antara Akil dan Zainudin, yang terjadi sebelum Akil ditangkap KPK:
1 Oktober 2013
Akil: Gimana konsolidasi Jatim? Gawat juga ya?
Zainudin: Kpn (kapan) ada waktu?
Akil: Nantilah skrg (sekarang) aja masih sidang Jatim, kita batalin aja nih Jatim
Zainudin: hehehe… itu semua kewenangan yg (yang) mulia, siap Bang, sy (saya) menunggu petunjuk & arahan Abang, Tks
Akil: Ini Jatim yang urus Idrus Marham atw (atau) Zainudin?
Zainudin: katanya Abang lbh (lebih) berkenan klau (kalau) dr PG (dari Partai Golkar) Pak Idrus makanya Sy (saya) ikut aja, tp (tapi) klau (kalau) ada perintah lain Sy (saya) akan sampaikan ke pihak Jatim Bang, terserah Abang aja bagaimana baiknya. Mhn (mohon) arahan, tks.

Akil: Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja. Suruh mereka siapkan 10m (Rp 10 miliar) saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya,,,

Zainudin: Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan.

Akil: segera, dalam 1,2 hari (1-2 hari) ini saya putus!

Zainudin: makanya kan Sy (saya) minta waktu & arahan dr (dari) Abang itu maksudnya

Akil: Tipu2 aja itu sekjen kalian itu

Zainudin: Jd (jadi) urusannya dg Sy (dengan saya) ya Bang?

Akil: Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjen mu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov (Setya Novanto) sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi) sama aku kecil2 aja, wah,,, gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?

 


Zainudin: Td (Tadi) siang Sy (saya) ketemu Idrus & Nov (Setya Novanto) di FPG (Fraksi Golkar), kata IM (Idrus Marham) nanti dia yang berurusan ke Abang mlm (malam) ini makanya Sy (saya) diam aja. Sy (saya) fikir Abang lbh (lebih) percaya IM (Idrus Marham) drpd Sy (daripada saya) makanya Sy (saya) gak gerak lg (lagi).

Akil: saya gk (gak) pernah hubungan sama dia selama ini urusan Jatim, baru ujug2 datang, makanya saya tanya siapa yang urus Jatim ini kepada Zainudin.

Zainudin: Iya Bang, berarti mereka (IM & Nov (Idrus Marham dan Setya Novanto)) yg minta ke Tim Jatim spy (supaya) IM yg urus. Apakah td (tadi) waktu dg (dengan) IM (Idrus Marham) Abang sempat singgung jg (juga) bahwa Sy sdh (saya sudah) komunikasi dg (dengan) Abang?

Akil: Tdk ada sama sekali dia tdk tahu dan saya tdk ngomong soal Zainudin ketemu saya,,,, Saya heran saja kok tiba2 dia datang urusan Jatim…

Zainudin: Baik bang, bsk akan sy komunikasikan dg Tim Jatim, tks

January 8, 2014

Kenapa Anas mangkir dipanggil KPK ?? Pengecut ??

Anas pernah sesumbar siap digantung di Monas atau siap dipanggil KPK 1000 %. Nah sekarang malah mangkir dengan 1001 alasan

Anas pernah sesumbar siap dipanggil KPK 1000 %, sekarang malah mangkir dengan 1001 alasan. Sudahlah gerebek dan giring saja Anas macam si Luthfi Ishook atau politikus pesakitan lainnya . Pasti kaing !!

RABU, 08 JANUARI 2014 | 07:23 WIB

ICW: Perlawanan Kubu Anas Wujud Ketakutan

ICW: Perlawanan Kubu Anas Wujud Ketakutan

Mantan ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tempo/Dian Triyuli Handoko

  TEMPO.COJakarta - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai sikap bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang absen dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah wujud ketakutan Anas. Tak hanya absen, kubu Anas juga mengklaim Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berkunjung ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas sehari sebelum jadwal pemeriksaan Anas. “Jelas ini ketakutan, apalagi ada prediksi Anas akan ditahan. Dia mencoba mendiskreditkan KPK supaya KPK dianggap sebagai alat politik dan Anas jadi korban,” kata Ade kepada Tempo, Selasa, 7 Januari 2014. Ade mengatakan, upaya mendiskreditkan KPK dengan menuding politisasi kasus bukan hal baru. Pembelokan kasus korupsi ke arah politik ini terutama dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat politikus. “Memang salah satu konsekuensi melawan korupsi politik pasti ada perlawanan balik dari para politikus,” kata Ade. Namun, Ade mengatakan, selama KPK tetap mengambil langkah hukum untuk kepentingan penegakan hukum semata, maka KPK akan terus mendapat dukungan masyarakat. Ade mengatakan, publik sudah semakin cerdas dan bisa menilai siapa aktor antagonis dan protagonis dalam hal ini. Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menuding Bambang ditemani Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menyambangi kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pada Senin, 6 Januari 2014. Juru bicara PPI, Ma’mun Murod Al-Barbasy, mengatakan pertemuan sehari sebelum Ketua Presidium Nasional PPI Anas Urbaningrum dijadwalkan diperiksa KPK ini seolah KPK ‘melapor’ kepada penguasa. Pihak KPK dan Denny membantah pernyataan PPI tersebut. Denny bahkan menyebut kabar kedatangannya dan Bambang ke Cikeas sebagai fitnah dan memberi ultimatum agar Ma’mun Murod dan Tri Dianto, dua pegiat PPI yang menyebarkan kabar itu, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Jika tak ada permintaan maaf dalam 1 x 24 jam, Denny mengatakan akan melaporkan fitnah tersebut kepada pihak berwajib. BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE   ++++

Anas Urbaningrum Lakukan Desakralisasi KPK
Headline

Mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum – (Foto : inilah.com)
Oleh: R Ferdian Andi R
nasional – Rabu, 8 Januari 2014 | 04:27 WIB
INILAH.COM, Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum urung hadir pada pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anas justru mempertanyakan sprindik KPK terhadap dirinya. Anas tengah desakralisasi KPK. Anas Urbaningrum tidak menghadiri panggilan KPK terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Ia justru hanya mengutus pengacara dan pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Pemicu ketidakhadiran Anas lantaran Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dari KPK terhadap Anas yang disebut terlibat dalam proyek Hambalang dan kasus-kasus lainnya. Kasus-kasus lainnya inilah yang dipersoalkan Anas. “Menurut kita itu tidak jelas, proyek lain itu apa. Sehingga pembelaan kita nanti apa, persiapan untuk menjawab proyek-proyek itu tidak jelas,” kata Indra Nathan kepada wartawan di Kantor KPK, Selasa (7/1/2013). Ia menyebutkan telah meminta klarifikasi kepada KPK terkait isi Sprindik ihwal “proyek lain” yang disangkakan KPK kepada Anas Urbaningrum sejak 14 Agustus 2013 lalu. Sikap Anas yang enggan memenuhi panggilan KPK menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung ada pula yang nyinyir dengan sikap Anas tersebut. Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menanggapi sinis ketidakhadiran Anas memenuhi panggilan KPK. Menurut dia, sikap Anas tidak jantan dengan hanya megutus pengacara dan kadernya di PPI ke KPK. Menurut dia, sikap Anas tidak sesuai dengan perkataan yang disampaikan. “Kalau kita sudah dijadikan tersangka oleh KPK, artinya KPK sudah punya dua alat bukti yang sangat kuat di dalam pemeriksaan,” kata Ruhut. Namun, sikap berbeda muncul dari anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah. Ia menilai sikap Anas menolak hadir di KPK merupakan langkah yang tepat. Menurut Fahri, kasus yang disangkakakan kepada Anas merupakan kasus politik, bukan kasus hukum. “Pak ketum, ini kasus politik, Nazar (Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat) hanya sakit hati…dan dipakai. Maju dan lawan Pak Ketum,” tulis Fahri melalui akun twitternya @fahrihamzah, Selasa (7/1/2014). Di balik polemik yang muncul akibat ketidakhadiran Anas, saat bersamaan Ketua Umum PPI ini telah melakukan desakralisasi lembaga KPK. Bila selama ini seseorang telah dijadikan tersangka oleh KPK, seolah semua berakhir. Anas secara tidak langsung mengajak berdialektika kepada KPK, terkait Sprindik untuk Anas ihwal “kasus lainnya”. [mdr]
January 3, 2014

Kode Bagi-bagi “Fee” dalam Proyek Hambalang: F1, F2, dan Tetangga

 

Jumat, 3 Januari 2014 | 15:52 WIB
KOMPAS.com/Dian MaharaniManajer Pemasaran PT Adhi Karya, M Arief Taufiqurrahman, menjadi saksi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/1/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — PT Adhi Karya memiliki kode sendiri untuk pemberian commitment fee terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Untuk bon commitment fee ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggunakan kode “F1″, kemudian kode “F2″ untuk Sekretaris Kemenpora, dan kode “Tetangga” untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal itu terungkap dari kesaksian Manager Pemasaran PT Adhi Karya M Arief Taufiqurrahman dalam sidang dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

“Ada kode F1, F2, dan Tetangga, bisa saudara dijelaskan?” tanya Jaksa Kiki Ahmad Yani di Pengadilan TIndak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Namun, saat itu Arief tak langsung menjawab. Kemudian Jaksa mengulang kembali pertanyaannya sehingga Arief membenarkan adanya kode-kode tersebut.

“Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saudara, F1 itu Menpora, F2 Seskemenpora, dan Tetangga DPR. Apakah benar?” tanya jaksa.

“Betul,” jawab Arief singkat.

Namun, hakim tidak menanyakan lebih lanjut siapa saja anggota DPR yang mendapat fee dari PT Adhi Karya terkait proyek Hambalang. Adapun Menpora saat itu adalah Andi Alfian Mallarangeng dengan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers