Archive for ‘Skandal bisnis orang Partai’

March 21, 2014

Direktur Indoguna Takut Sebut Nama Hatta Rajasa

 
Pak Uban, besan Presiden yang nyoba jadi calon presiden.. 
pak Uban bisa jadi adalah menteri paling kaya dari kabinet SBY.  Apa tidak cukup setoran dari Moh Riza Chalid , Pak ?? Masih harus cari tambahan urusan “daging sapi” ??
 
 
 
SELASA, 18 MARET 2014 | 17:08 WIB

 

Direktur Indoguna Takut Sebut Nama Hatta Rajasa  

Direktur PT Indoguna Utama Arya Abdi Effendi (kiri) dan Juard Effendi (kedua kiri) berdiskusi bersama kuasa hukumnya, Denny Kailimang (tengah) usai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (24/4). Keduanya menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.COJakarta – Juard Effendi, terpidana kasus korupsi pengaturan kuota impor daging sapi, takut menyebut nama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Direktur PT Indoguna Utama itu menyampaikan ketakutannya dalam kesaksiannya untuk terdakwa kasus yang sama, Maria Elizabeth Liman, ketika jaksa Supardi menanyakan maksud berita acara pemeriksaannya. “Setelah mengetahui informasi bahwa Bunda bisa membantu…,” tanya jaksa Supardi di Pengadilan Tipikor, Selasa, 18 Maret 2014.  (BacaHatta Rajasa Di Kasus Luthfi, The White Hair Man)

Menurut Juard, dia lantas diminta Elizabeth, Direktur Utama PT Indoguna Utama, untuk membuat surat permohonan ketiga sebesar 8.000 ton. Namun saat itu Elizabeth sedang di Hong Kong.

“Bu Elizabeth tidak ada di Indonesia. Tapi Elda mengatakan ke saya, ada penambahan 8.000 ton disetujui pejabat. Tidak saya sebutkan namanya, Pak. Karena dulu pernah saya sebut di persidangan, saya mau dituntut,” ujar Juard.

Jaksa Supardi menanyakan siapa nama pejabat tersebut. Namun langsung disergah hakim ketua Purwono Edi Santosa. “Sudah kalau tidak mau menyebutkan,” kata hakim Purwono. (Dalam kasus ini,Presiden PKS Luthfi Hasan Divonis 16 Tahun Penjara)

Setelah diberi tahu Elda, Juard memerintahkan karyawannya, Priyoto, untuk mengirim surat permohonan melalui Jerry Roger. Jerry merupakan anak buah Elda.

Nama yang disebut Juard tersebut merujuk ke Hatta Rajasa. Nama Hatta muncul dalam persidangan terdakwa Juard. Saat itu, Juard mengatakan Elda menjual nama Hatta Rajasa untuk meyakinkan Elizabeth guna mengajukan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian.

Menurut dia, Elda mengatakan Hatta telah menyetujui penambahan kuota impor daging sapi. Saat itu, Elda melalui bawahannya, Jerry Roger, menghubunginya. Kala membacakan pledoinya, Juard memanggil Hatta dengan sebutan “Pak Uban”. (Baca: Hatta: Yang Harus Dihajar yang Korupsi Daging Impor)

March 16, 2014

Rumah Anas yang Disita atas Nama Mertua

Rumah Anas yang Disita atas Nama Mertua 
 
 
“Ah, siapa bilang, enak aja. Gitu saja, ya. Saya mau Jumat berkah dulu, ya.” 

Anas Urbaningrum Tersangka TPPU 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin memasang pelang sita di rumah 
di Duren Sawit, Jakarta Timur, terkait dengan kasus tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) yang disangkakan kepada mantan Ketua Umum Partai 
Demokrat Anas Urbaningrum. 
Rumah yang terletak di Jl Selat Makassar C9/22 dan Teluk Langsa tersebut 
sudah disita sejak pekan lalu, tetapi penyegelan baru dilakukan kemarin. 
“Tadi sore (kemarin), pemasangan pelang sita dugaan TPPU tersangka AU di 
rumah Jl Selat Makassar dan Teluk Langsa di Duren Sawit,” jelas juru 
bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta. 

Rumah di hook itu, imbuh dia, atas nama KH Attabik Ali yang merupakan 
ayah istri Anas, Athiyyah Laila. Rumah tersebut kini juga dijadikan 
markas ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). 

Anas yang juga Ketua Presidium PPI dijerat dua undang-undang. 
Oleh KPK dibidik dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 
No 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20/2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Ia disangka menerima hadiah atau janji dalam proyek pembangunan pusat 
olahraga Hambalang dan proyek lain. Dalam proyek Hambalang, Anas diduga 
mendapatkan uang Rp2,2 miliar dan sebuah mobil Harrier. Selanjutnya
Anas disangka dengan UU TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan 
denda maksimal Rp1 miliar. Selain rumah di Duren Sawit, KPK telah pula 
menyita dua bidang tanah di Kelurahan Mantrijero, Yogyakarta, seluas 
7.670 m2 dan 200 m2 yang juga atas nama KH Attabik Ali. Adapun tiga 
bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul, yang disita atas nama Dina 
AZ, anak Attabik Ali. 

Seusai menjalani pemeriksaan di KPK, kemarin, Anas membantah memiliki 
tanah di Kelurahan Mantrijero, Yog yakarta, yang merupakan pemberian 
Direktur 

PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso. “Ah, siapa bilang, enak aja. Gitu 
saja, ya. Saya mau Jumat berkah dulu ya,” ucapnya. 
Ia juga kembali menyangkal memiliki hotel di Bali. “Hotel apa? Di Bali 
ada banyak hotel, ada hotel bintang 5, bintang 4, hotel melati juga ada
Doakan saja 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi sampeyan doakan saja 
mudah-mudahan (punya).” Namun, kala ditanya apakah punya tambang dan 
perkebunan di Riau dan Kalimantan, Anas tidak mau menjawab. Menurut 
Koordinator Advokasi Tambang (Jatam) Hendrik Siregar, Anas diduga 
memiliki perusahaan tambang bauksit dan batu bara di Kepulauan Riau dan 
Kalimantan. 
Dugaan itu muncul karena Anas kerap terlihat datang untuk memantau 
jalannya usaha tambang tersebut. 

Pengacara Anas, Firman Wijaya, menepis dugaan itu. Menurut dia, jika 
memiliki usaha tambang, penampilan kliennya akan serbamewah. 

“Anas kan cuma tamatan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Dia cuma punya 
kemampuan tentang politik, tidak ada tentang tambang,” tandasnya. (Ben/X-8) 

March 10, 2014

Ini Daftar Para Penikmat Duit ‘Haram’ Proyek Hambalang

Pantes prestasi olah raga di negeri ini hancur lebur.. baru mau membangun fasilitas olah raga saja jadi anjang korupsi berjamaah ! 
 
 
Senin, 10/03/2014 15:53 WIB

Sidang Andi Mallarangeng

 

 

Ikhwanul Khabibi – detikNews

 
 

Jakarta – Dana pembangunan proyek Hambalang telah menyebar ke beberapa pihak. Ratusan miliar rupiah masuk ke kantong-kantong pihak yang turut campur dalam pembangunan proyek Hambalang. 

Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan angka kerugian negara sebesar Rp 464 milyar. Mantan Menpora Andi Mallarangeng sebagai terdakwa dalam kasus ini didakwa telah memperkaya diri sendiri dan pihak lain.

“Bahwa dari rangkaian terdakwa secara bersama-sama tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” ujar Jaksa Atty Novyanty membacakan surat dakwaan untuk Andi Mallarangeng di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2014).

Pihak-pihak yang diuntungkan dari proyek Hambalang mulai dari para pejabat Kemenpora, Anggota DPR dan beberapa konsultan. Uang dengan jumlah yang sangat besar juga mengalir ke beberapa perusahaan terkait proyek Hambalang.

Berikut pihak-pihak yang disebut menikmati uang haram proyek Hambalang :

1. Andi Mallarangeng yang diterima melalui Choel Mallarangeng sebesar Rp 4 miliar dan USD 550 ribu.
2. Wafid Muharram sebesar Rp 6,5 miliar yang diterima beberapa tahap melalui Paul Nelwan dan Poniran.
3. Deddy Kusdinar sebesar Rp 300 juta.
4. Nanang Suhatmana sebesar Rp 1,1 miliar.
5. Anas Urbaningrum sebesar Rp 2,21 miliar.
6. Mahyuddin sebesar Rp 500 juta.
7. Teuku Bagus Mokhamad Noor sebesar Rp 4,5 miliar untuk kepentingan pribadi.
8. Machfud Suroso sebesar Rp 18,8 miliar.
9. Olly Dondokambey sebesar Rp 2,5 miliar.
10. Joyo Winoto sebesar Rp 3 miliar.
11. Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp 5 miliar.
12. Anngraheni Dewi Kusumastuti sebesar Rp 400 juta.
13. Adirusman Dault sebesar Rp 500 juta.
14. PT Yodya Karya sebesar Rp 5,2 miliar.
15. PT Metaphora Solusi Global (Subkontraktor) sebesar Rp 5,8 miliar.
16. PT Malmas Mitra Teknik (Subkontraktor) sebesar Rp 837 juta.
17. PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves sebesar Rp 94 juta.
18. Imanullah Aziz selaku individual Konsultan (Subkontraktor) sebesar Rp 378 juta.
19. PT Ciria Cipta Mandiri sebesar Rp 5,8 miliar.
20. PT Global Daya Manunggal sebear Rp 54,9 miliar.
21. PT Aria Lingga Perkasa (Subkontraktor) sebesar Rp 3,3 miliar.
22. PT Dutasari Citra Laras (Subkontraktor) sebesar 170,3 miliar.
23. KSO Adhi-Karya sebesar Rp 145 miliar.
24. 32 perusahaan/perorangan Sukontraktor dari KSO Adhi-Wika sebesar Rp 17,9 miliar.

February 20, 2014

BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana?

 

Pantes pengacara pada ngerubutin dan saling sikut untuk mendapatkan durian runtuh dari Atut. Siapa  pengacara yang doyan mengerubuti koruptor dan penjahat salah satunnya adalah Adnan Buyung Nasution. 

 

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/18/bcc-ratu-atut-bayar-tim-pengacara-hingga-rp-24-m-uang-dari-mana 

BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana? 
Selasa, 18 Februari 2014 19:19 WIB 
+ Share 
BCC: Ratu Atut Bayar Tim Pengacara Hingga Rp 24 M, Uang dari Mana? 
Warta Kota/henry lopulalan 
Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah selesai dipriksa Gedung 
KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2014). Atut 
diperiksa sekitar delapan jam sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan 
dalam kasus proyek alat kesehatan di Provinsi Banten. 

20140203_195205_banten-crisis-center-demo-airin-di-kpk.jpg 
Banten Crisis Center Demo Airin di KPK 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta 
untuk segera menelusuri aliran dana Keluarga Ratu Atut Choisiyah yang 
diberikan kepada tim pengacara. 
Lembaga Banten Crisis Center (BCC) menyebut, meski tim pengacara dan 
klien terikat oleh kontrak kerja, yang perlu diperiksa adalah asal dana 
tersebut. 
Hal yang sama juga berlaku bagi para artis, sekalipun dikatakan terikat 
oleh kerja profesionalisme, KPK tetap menyita mobil-mobil yang diberikan. 
Juru bicara BCC, Rudy Gani menyebut, Firman Widjaja, kuasa hukum 
keluarga Ratut Atut mengatakan bahwa penetapan TPPU oleh KPK kepada 
Tubagus Chaery Wardana (Wawan), adik kandung Ratu Atut menunjukkan bahwa 
lembaga antikorupsi itu hanya mencari-cari kesalahan Wawan. Tindakan KPK 
itu, menurut Firman Widjaja, akan mendatangkan terror terhadap setiap 
para professional. 
Pernyataan Firman Widjaja, menurut Rudy, itu harus disikapi serius oleh 
KPK. KPK harus memeriksa dari mana uang yang digunakan untuk membayar 
Tim Pengacara keluarga Atut. 
“Harus diberlakukan kasus yang sama antara uang yang diberikan kepada 
para Artis dan juga kepada Tim Pengacara. Apapun profesinya, harus bisa 
diduga dari mana uang itu berasal. Menurut info yang saya terima, Atut 
membayar Rp 20 miliar hingga 24 miliar kepada Tim Pengacara. Uang itu 
dari mana?,” ujar Rudy, dari rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa 
(18/2/2014) . 

“Korupsi tetaplah korupsi dan uang yang didapat dari hasil korupsi 
tetaplah haram. Sehingga apapun profesinya, jika sudah patut diduga uang 
itu dari mana, harus diberlakukan status yang sama kepada para 
pengacara. Jika para artis bisa disita mobilnya meskipun dalam pengakuan 
adalah terkait dengan kerja profesionalnya, hal yang sama harus 
diterapkan kepada para pengacara,” ujar Rudy yang juga Ketua Bidang 
Politik PBHMI. 

Masih menurut Rudy, KPK harus menggunakan momentum kasus Banten untuk 
membantu bangsa dan negara membersihkan dinasti Atut yang telah 
melakukan perbudakan terselubung di Banten yang diawali dengan kasus 
Pilkada Lebak. 

Rudy yang Ketua Bidang Politik HMI menjelaskan, merujuk pada sejarah, 
kasus pilkada Lebak yang diungkap KPK mengingatkan perbudakan di daerah 
tersebut yang diungkap oleh Eduard Douwes Dekker dalam bukunya Max 
Havelaar yang ditulis pada 1860. 
Dalam buku Max Havelaar itu, Eduard Douwes Dekker menggunakan nama 
Multatuli yang artinya “Aku yang telah menderita banyak”, diungkap 
praktik perbudakan kejam yang dilakukan oleh keluarga Bupati Lebak dan 
kroni-kroninya termasuk korupsi serta kerja paksa. 

“Masyarakat Banten terutama Lebak harus melihat kasus keluarga Atut 
adalah pengulangan sejarah. Bangsa Indonesia harus melihat bahwa korupsi 
merupakan bentuk lain dari perbudakan yang mengakibatkan kemiskinan 
masyarakat. Sehingga Banten Crisis Center mendukung dan berada di 
belakang KPK dalam penuntasan kasus ini. Dan yang lebih penting lagi 
adalah, pengacara yang membantu keluarga Atut atau koruptor lain kita 
anggap sebagai musuh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Rudy. 
Belum ada konformasi dari pihak Ratu Atut atau pun dari tim pengacaranya 
soal pernyataan dari BCC yang menyebut uang bayaran tim pengacara Atut 
mencapai Rp 24 M. 

February 14, 2014

Inilah Mentor Politik Ratu Atut

 
 
 
Headline
Ratu Atut Chosiyah SE – (Foto: inilah.com/Agus Priatna)
 
Oleh: Alfian Mujani
nasional – Jumat, 14 Februari 2014 | 14:29 WIB
 
 

INILAHCOM, Jakarta – Nama Ratu Atut Chosiyah SE memang sangat kesohor. Ia adalah Gubernur Banten yang diduga paling korup. Karena cap itu pula, anak TB Chasan Sohib, pengusaha-jawara Banten itu, berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Atut diduga terlibat banyak kasus penilepan uang negara melalui proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBD provinsi itu.

Yang tidak kesohor adalah siapa mentor politik Atut hingga tampil jadi penguasa di Banten, lalu kemudian berubah menjadi ‘monster’ yang ditakuti oleh siapapun yang menganggap uang sebagai Tuhan. Ketika Banten masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, Atut adalah hanya anak jawara yang memiliki perusahaan bernama CV Sinar Ciomas. Perusahaan kontraktor jembatan dan jalan.

Ketika menduduki bangku SMA kelas dua, Atut sempat menghilang, entah kemana. Ada yang bilang diungsikan ke Sukabumi. Ada juga yang bilang hijrah ke Bandung. Gosip yang berkembang pada waktu itu, Atut sudah menikah dan hamil. Wallahu’alam, hanya Atut dan keluarganya yang tahu mengapa pada sekitar 1980-an itu Atut menghilang dari Serang. Dan, kemudian muncul lagi sudah punya anak sebagai istri Hikmat Tomet (almarhum, red)

Pada saat Banten dikukuhkan sebagai provinsi, nama Atut belum muncul. Gubernur Banten pertama adalah Drs H Hakamuddin Djamal, MSi. Ia Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten periode 2002-2005. Hakam mulai menjabat pada 17 November 2000. Kemudian digantikan Djoko Munandar sebagai gubernur terpilih pada 11 Januari 2002.

Nama Atut muncul agak mengejutkan banyak kalangan tokoh politik Banten pada waktu itu seperti Eky Syahruddin (almarhum), Triana Sam’un, dan Mochtar Mandala yang aktif memperjuangkan pemisahan Banten dari Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, nama Atut muncul dan langsung bersanding dengan Djoko Munandar sebagai wakil gubernur.

Siapa arsitek di balik melesatnya nama Atut di pentas politik Provinsi Banten? Ya dialah Hakamuddin Djamal. Lelaki asal Makassar yang kini menduduki Komisaris PT Angkasa Pura I. Selama periode 2000-2002, Hakam intens bergaul dengan Chasan Sohib. Hampir tiap sore pada hari kerja, Chasan Sobih rajin nyambangi ruang kerja Hakamuddin.

Pada malam hari, tak jarang Atut menemani Hakamuddin bernyanyi di ruang karaoke. Hakamuddin yang saat itu staf ahli Mendagri memang dikenal piawai dalam mengatur strategi. Hakam juga pandai mengader Atut sebagai calon gubernur. Sebagai catatan, selain suka bernyanyi Hakamuddin juga punya hobi mengoleksi mobil-mobil mewah. Mirip dengan hobi TB Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Atut yang juga mendekam di ruang tahanan lembaga antirasuah itu.

Mengapa Hakamuddin merancang dan memasangkan Atut dengan DjokoMunandar, politisi PPP? Kok tidak dengan Triana Syam’un atau tokoh Banten yang lain? Inilah cerdiknya Hakamuddin sebagai mentor politik. Hakamuddin pasti tahu persis Djoko Munandar memiliki kelemahan finansial. Tetapi memiliki jumlah kursi yang memadai di DPRD Provinsi. Lalu, Atut yang membawa bendera Partai Golkar memiliki uang. Golkar sendiri pada waktu itu sedang terpuruk kena imbas Reformasi 1998.

Seperti sudah dirancang, Djoko Munandar hanya jadi Gubernur Banten tiga tahun. Djoko yang dilantik pada 11 Januari 2002, dinonaktifkan pada 10 Oktober 2005 karena tersangkut kasus korupsi. Djoko menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Banten. Dan, Atut pun naik menjadi Plt Gubernur Banten 2005-2007.

Pada Pemilukada 2008, Atut terpilih sebagai Guberur Banten periode 2008-2012. Pada Pemilukada 2012, Atut yang berpasangan dengan Rano Karno (PDI Perjuangan) terpilih lagi. Dan, seperti mengikuti jejak DjokoMunadar, Atut pun masuk tanahan KPK dalam kasus korupsi. Bedanya, Atut tak langsung non aktif dari jabatan Gubernur Banten

February 13, 2014

Ratu Atut Lempar Kesalahan ke Bekas Bawahannya

Ratu Atut Lempar Kesalahan ke Bekas Bawahannya  

Atut Chosiyah menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada 27 Desember 2013. Atut ditahan terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilu Kada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pengacara Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan, Firman Wijaya, mengatakan kliennya tak bertanggung jawab atas adanya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten. Menurut Firman, orang yang seharusnya bisa dimintai pertanggung jawaban adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten Djaja Buddy Suhardja.

“Djaja itu kuasa pengguna anggaran, sedangkan Ibu Atut tak mengetahui apa pun soal proyek itu karena gubernur memang tak mengurusi proyek,” kata Firman di halaman gedung kantornya, Rabu, 12 Februari 2014.

Menurut Firman, Atut tak ingin dipojokkan sebagai satu-satunya biang keladi adanya kasus dugaan korupsi itu. Dia menilai Atut ingin Komisi Pemberantasan Korupsi juga melihat peran pihak lain dalam kasus tersebut. “Kami ingin KPK fair dalam mengusut kasus ini,” ujarnya.

Rabu, 12 Februari 2014, Atut diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek alkes Banten. Mengenakan rompi tahanan, Atut tak bicara sedikit pun kepada wartawan.

Atut memecat Djadja Buddy Suhardja sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten pada 9 Desember 2013. Kabarnya, pemecatan itu karena Djaja buka-bukaan kepada penyidik KPK soal proyek alkes. Menurut Atut, Djaja sudah memasuki masa pensiun. Padahal, menurut Djaja, masa pensiunnya baru habis pada 1 Juni 2015.

February 10, 2014

Kasus Adik Atut : Artis (AK) Bisa Dijerat Pencucian Uang

Wawan (Chaeri Wardhana), tampang sih mirip tukang ojek tapi berhasil menggaet artis dan ratu kecantikan berkat koleksi mobil mewahnya.. Ckck..
Jika koleksinya hasil kerja keras  dan puter otak sih tidak masalah. Tapi si Wawan ini mengkoleksi harta karena menggangsir dan merampok APBD Provinsi Banten dan kabupaten dibawahnya..
190875

Aura Bohay Kasih

Minggu, 09 Februari 2014 | 12:41 WIB

Kasus Adik Atut, Artis Bisa Dijerat Pencucian Uang

Sebuah mobil Lamborghini Aventador yang berada di garasi rumah Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan saat diperiksa petugas KPK, Jakarta (3/10). Mobil berplat nomor B 888 WAN itu diduga senilai Rp 12,2 miliar. TEMPO/Dasril Roszandi

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar pencucian uang, Yenti Garnasih, mengatakan artis penerima aliran dana Chaeri Wardana atau Wawan dapat dijerat dengan pembuktian terbalik.

Menurut Yenti, jika seorang artis membantah mobil dan apartemennya pemberian Wawan, melainkan beli sendiri, bisa ditanyakan dari mana sumber keuangannya hingga bisa membeli barang-barang tersebut. “Kalau dia jarang tampil tapi penghasilannya besar, kan, patut dicurigai dari mana sumber keuangannya,” ujar Yenti ketika dihubungi Tempo, Ahad, 9 Februari 2014.

Kemudian bisa ditelusuri apakah sumber keuangannya berkaitan dengan tersangka. Apabila terbukti dan ia ternyata melakukan pembiaran oleh pemberian yang harusnya patut dicurigai, bisa saja ia terjerat Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan minimal hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar.

Wawan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang oleh KPK pada 10 Januari 2014. Harta Wawan dikabarkan mengalir ke sejumlah artis. Sebelumnya Wawan juga telah menjadi tersangka dalam tiga kasus korupsi. KPK menjadikannya tersangka dalam kasus penanganan sengketa pemilihan Bupati Lebak, pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan, serta pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

TIKA PRIMANDARI

 

Misteri Tangisan Airin dan Munculnya Nama Aura Kasih

Kamis, 6 Februari 2014 10:26 WIB
Misteri Tangisan Airin dan Munculnya Nama Aura Kasih

Warta Kota/henry lopulalan/henry lopulalan
Airin Rachmi Diany

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua hari lalu, Senin (3/2/2014) siang, publik dikejutkan dengan tangisan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Airin menangis, matanya sembab, usai menjenguk suaminya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Airin kerap membesuk suaminya itu di tahanan namun baru kali ini Airin keluar tahanan dengan berlinang air mata. Tangisan Airin menjadi misteri sebab dia tidak mau menjelaskan apa penyebab dirinya menangis.

Adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu menutup rapat-rapat mulutnya dengan telapak tangan.

Sehari kemudian, tepatnya kemarin, muncul informasi soal aliran dana suami Airin yakni Wawan ke artis papan yang masih menjombolo, atas Aura Kasih.
Aura disebut-sebut ikut menerima aliran dana gelap dari Wawan setelah KPK menerima Laporan Hasil Audit (LHA) atas rekening milik Wawan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Namun, KPK belum menyebutkan jumlah uang yang masuk ke rekening Aura, dan sejumlah artis lainnya, dari Wawan. Apakah Wawan memiliki “kedekatan” dengan Aura Kasih? Heru Gunjani, personal manager Aura, yang dikonfirmasi Wartakota tidak tahu ada kedekatan keduanya.

Namun ditegaskan  Aura Kasih (25) mengenali wajah Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang dari bekas pacarnya dulu.

Heru menduga, bekas pacar Aura yang mengenalkan Aura ke Wawan.”Awalnya, yang kenal (Wawan) itu bukan Aura, tapi bekas pacar Aura yang terakhir,” jelas Heru.

Pacar Aura dulu, sebut Heru, teman satu klub mobil Lamborgini. “Dia (bekas pacar Aura) yang satu klub sama Wawan, bukan Aura,” jelas Heru.

Selama Aura menjalin kasih dengan bekas pacarnya itu, sambung Heru, “Dia (Aura) tahu, tapi nggak pernah dikenalkan (ke Wawan). Jadi Aura hanya tahu saja, tapi tidak kenal.” Setelah putus cinta, Aura tidak pernah tahu Wawan lagi.

Chaeri Wardana atau Wawan dijerat kasus berlapis dalam kasusnya di KPK. Selain tersangka di pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten, Chaeri Wardana jadi tersangka di proyek pengadaan alat kesehatan Tangerang Selatan dan proyek alat kesehatan Banten.

Terakhir, Chaeri Wardana disangka melakukan tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini KPK sudah menyita sejumlah hartanya demi kepentingan penyidikan. Harta-harta itu disita lantaran diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Sejumlah mobil mewah Wawan telah disita KPK.

Kuasa hukum Wawan, Firman  mengakui adanya transaksi kliennya ke seorang artis. Namun, dia memastikan aliran transaksi tersebut tak berkaitan dengan tindak pidana, baik sumbernya uangnya maupun peruntukannya.

“Artis, ya ada,” kata Firman saat dikonfimasi wartawan kemarin.

Dalam kesempatan sama, Firman juga mengakui KPK sudah mengantongi bukti transaksi keuangan Wawan. Dalam catatan transaksi itu, menurut Firman, akan membuka terang kasus Wawan.

“Pak Wawan punya catatan maut yang dapat menjelaskan duduk perkara Banten secara benderang. Ternyata catatan maut pak wawan dapat menjelaskan alir dan alur,” kata Firman.

February 5, 2014

Rudi Menangkan Bhatoegana, Kawan SMA Ibas Komplain

Industri Migas memang dikangkangi oleh Istana. Dulu Istana Cendana, sekarang Cikeas. 
Coba lihat saja Mafia  BBM  Moh Riza tidak pernah tersentuh sama sekali, karena dia masuk dalam lingkaran Istana.  Perusahaan “nggak jelas” tapi  pemilik berkawan dengan clan Istana Cikeas.. semua bisa diatur. 
 
SELASA, 04 FEBRUARI 2014 | 22:04 WIB

 

Rudi Menangkan Bhatoegana, Kawan SMA Ibas Komplain

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

 

TEMPO.COJakarta – Nama Edhie Baskoro Yudhoyono disebut dalam persidangan kasus suap yang menyeret Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Sebab, Deni Karmaina, kawan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas semasa SMA, adalah Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala. (baca: Ibas Disebut dalam Persidangan Rudi Rubiandini  )

Deni disebut komplain kepada Rudi Rubiandini lantaran SKK Migas menyetujui PT Timas sebagai pemenang proyek IDD Chevron untuk pengerjaan konstruksi terintegrasi instalasi bawah laut Gendalo-Gehem.

Ini diungkapkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Riyono, saat memutarkan rekaman percakapan telepon Gerhard Maarten Rumeser, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas. Dalam rekaman tersebut, hanya terdengar suara Gerhard. Berikut isinya:
- Halo..
- Itu gimana tuh yang apa, halo.. Yang itu..
- Ini apa, aku janji ngasih Rabu siang, ke itu, ke beliau, oke thank you..

Jaksa Riyono bertanya kepada Gerhard dengan siapa dia berbicara di sambungan telepon tersebut. “Itu masih inget dengan siapa?” tanyanya dalam persidangan untuk terdakwa Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa, 4 Februari 2014.

Gerhard mengaku berbicara dengan Deni Karmaina. Yang dimaksud dengan “beliau” adalah Rudi Rubiandini. Sedangkan yang diserahkan ke Rudi pada hari Rabu adalah dokumen.

Menurut Gerhard, telepon tersebut hanya berupa konfirmasi dan menyambung pembicaraan sebelumnya. Dalam pembicaraan itu, kawan sekolah Ibas ini berharap PT Saipem menang dalam tender proyek dari IDD Chevron tersebut. Namun yang menjadi pemenangnya malah PT Timas–yang komisarisnya adalah Ketua Komisi Energi Sutan Bhatoegana–karena penawaran harganya terendah.

“Kata Deni, tendernya tidak betullah, sehingga Timas harusnya dikalahkan, dalam konteks itu dia memberikan bukti-bukti, itulah alasannya dokumen itu,” kata Gerhard. Dia mengatakan lantas menyerahkan dokumen tersebut ke Rudi karena terkait dengan tender besar. “Approval-nya dari Pak Kepala.”(baca:‘Sepukul’, Kode Rudi Rubiandini Sebut Uang  )

Jaksa Riyono langsung mencecar apakah pembicaraan tersebut terkait permintaan duit Rudi sebesar US$ 500 ribu ke Deni. “Pembicaraan ini terkait adanya permintaan Pak Rudi dari Deni sebesar US$ 500 ribu?” tanyanya.

Gerhard mengaku tidak tahu karena langsung menyerahkan dokumen yang tersimpan dalam folder tersebut ke Rudi. Namun, ia tidak bisa memastikan isi folder tersebut berupa dokumen atau duit. “Saya kasih ke Pak Kepala, duitnya entah berapa, Pak Kepala akan datang ke saya kalau duitnya kurang. Tapi belakangan setelah saya cross check, menurut Pak Deni itu dokumen. Saya tidak mengecek ke Kepala,” katanya.(baca:Anak Buah Akui Terima ‘Titipan’ buat Rudi) 

Rudi pun mengaku pernah bertemu dengan Deni di Bimasena, Jakarta Selatan, pada 28 Juli 2013. “Deni Karmaina baru bertemu dua kali. Yang pertama diperkenalkan. Yang kedua ketemu sama Pak Sutan,” ujar Rudi seusai persidangan.

Dalam pertemuan tersebut, Rudi mengaku Deni mengajukan komplain dengan menyatakan di tender IDD Chevron ada permasalahan. “Ada komplain dan itu sudah terbiasa saya sebagai Kepala, jadi bukan hal yang baru dan bukan spesifik,” ujar mantan Wakil Menteri ESDM itu. Pada saat bersamaan, Sutan malah mengajukan protes ke Rudi karena duit tunjangan hari raya untuk Komisi Energi DPR masih kurang.(baca: Bhatoegana, Ngeri-ngeri Suap dan Kawat Gigi)

Ketika ditanya apakah Rudi menemui Deni karena berstatus kawan Ibas, Rudi mengaku tidak mengetahui perkawanan Ibas-Deni. “Saya enggak tahu, tuh,” katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Rudi, Rusydi A. Bakar, menanyakan soal Deni kepada Gerhard Maarten Rumeser. “Di berita acara pemeriksaan Saudara, ada yang menyebutkan ‘Deni dari PT Swiber dan mengatakan kepada saya teman sekolah Ibas sewaktu SMA’,” ujar Rusydi.

Gerhard pun membenarkan. “Iya, yang saya tahu dia direktur perusahaan minyak,” katanya.

LINDA TRIANITA

February 4, 2014

Kapan nih Kaban dan Suswono ditangkap KPK ?

Kaban Akui Tunjuk Masaro Radiokom
 
 
 

Jika diperlukan, Kaban siap memberikan keterangan kepada KPK untuk penuntasan kasus proyek SKRT. “Saat itu Nur Mahmudi menterinya. Sebelum saya di kehutanan, proyek itu sudah pernah dan sudah ada. ” MS Kaban Menhut 2004-2009

MENTERI Kehutanan periode 2004-2009 Malam Sambat (MS) Kaban membenarkan pihaknya menunjuk PT Masaro Radiokom untuk proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Menurutnya, penunjukan itu sudah tepat karena melalui mekanisme sangat ketat dan mengikuti kriteria dan aturan hukumnya.

Kaban menegaskan pengadaan itu telah menjadi proyek negara yang sudah dipersiapkan sejak lama dan tidak hanya untuk Departemen (kini Kementerian) Kehutanan. Namun, menurutnya, proyek itu juga untuk kepolisian dan kejaksaan melalui kerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat.

Namun, Kaban mengaku dirinya tidak mengetahui anggarannya.
Hal itu disebabkan pembahasannya, terangnya, dilakukan dengan Kementerian Keuangan, Komisi IV DPR, dan panitia pengadaan. “Pada saat itu saya justru mengajukan untuk ditinjau kembali apakah layak atau tidak proyek itu,“ ujarnya, kemarin.

Setelah dikaji, menurutnya, proyek senilai Rp730 miliar itu layak dilanjutkan karena pemerintah tengah gencar melawan penebangan liar serta kebakaran hutan di Indonesia Timur.

Kaban menjelaskan kerja sama antarnegara itu telah terjalin sejak masa Presiden Soeharto. Kerja sama tersebut diperpanjang pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Bill Clinton dan ditandatangani di Amerika Serikat.

“Saat itu Nur Mahmudi menterinya. Sebelum saya di kehutanan, proyek itu sudah pernah dan sudah ada. Hanya, saat saya jadi menteri, proyek diberhentikan. Saya tidak tahu alasannya,“ katanya.

Ketika ditanya apakah bersedia dipanggil KPK pascapenangkapan pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo, tersangka du gaan korupsi SKRT, Kaban menyatakan siap. “Jangankan sewaktu-waktu, setiap waktu dipanggil oke saja.
Kita harus dukung KPK. Yang salah harus salah, asal jangan cari-cari kesalahan,“ ucapnya. Gagal jenguk Anggoro Pada bagian lain, pengacara tersangka Anggoro Widjojo, Tomson Situmeang, hingga kemarin belum bisa bertemu kliennya. Ia mengungkapkan dirinya tidak diberikan izin oleh penyidik KPK.

“Kami sudah bolak-balik melalui resepsionis mempertanyakan kepada penyidik. Apa alasanya kami tidak diperbolehkan menjenguk klien kami?“ ujar Tomson sesaat setelah gagal bertemu kliennya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menurut rencana, hari ini ia akan kem bali menyambangi KPK untuk menanyakan kejelasan kapan ia dan keluarga Anggoro bisa menemui kakak Anggodo Widjojo tersebut.

Pada kesempatan itu, Tomson membantah dirinya menghalangi proses hukum kliennya meski me

reka berkomunikasi pada Maret 2013 ketika Anggoro masih dalam pelarian. Tomson juga membenarkan pertemuan Anggoro dengan Antasari Azhar, Ketua KPK saat itu.

“Saya sebagai kuasa hukum berhak menyimpan rahasia klien. Ka mi tidak menghalangi, tapi tidak mungkin penasihat hukum menyerahkan kliennya begitu saja kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Menurut Tomson, sikap Anggoro yang melarikan diri manusiawi sejak munculnya testimoni Antasari Azhar dan ia ditetapkan sebagai ter

sangka. “Pihak keluarga khawatirkan perkara Anggoro ini ditangani KPK. Mereka khawatir kalau ini menjadi semacam balas dendam dari KPK dengan kejadian cecak versus buaya,” ucapnya.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan langkah tersangka yang melarikan diri ke luar negeri pasti akan berpengaruh terhadap proses hukumnya. “Belum masuk penuntutan, tapi tentu ada pengaruhnya soal kaburnya dia,” tukasnya. (

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/02/04/ArticleHtmls/Kaban-Akui-Tunjuk-Masaro-Radiokom-04022014002023.shtml?Mode=1#

January 30, 2014

Disebut Nazar Punya Punya Uang Rp 2 T di Singapura, Anas Membantah

 
 
Rabu, 29/01/2014 17:53 WIB

 

Ikhwanul Khabibi – detikNews
 
 
 

Jakarta – Mantan bendahara umum partai Demokrat kembali bernyanyi. Kali ini yang jadi sasaran Nazar adalah mantan koleganya di PD, Anas Urbaningrum. Nazar menyebut, Anas punya uang Rp 2 triliun yang disimpan di Singapura.

“Kata Nazar memang benar uang itu ada. Saat itu juga Nazar dan stafnya Anas, M Rahmat ikut membantu menyimpan di Singapura,” ujar kuasa hukum Nazar, Elza Syarief di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2014).

Elza menjelaskan, uang dengan nilai fantastis itu disimpan di deposit boks di sebuah bank swasta di Singapura. Uang rencananya akan digunakan untuk modal pencapresan Anas.

“Uang untuk pencapresan Anas itu disimpan di deposit boks di sebuah bank swasta di Singapura. Uang dalam pecahan dollar Singapore dan Amerika,” jelas Elza.

Uang itu dikumpulkan Anas dan Nazar dari memainkan berbagai proyek. Salah satunya adalah proyek yang kini disangkakan KPK terhadap Anas, yakni vaksin di Jabar dan pembangunan laboratorium di sebuah universitas di Jatim.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal ini, Anas langsung membantahnya. Menurut Anas, mantan koleganya itu telah menyebarkan berita bohong.

“Itu berita bohong, uang dari mana itu,” bantah Anas.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 80 other followers