Archive for ‘Survey’

December 2, 2014

Basis Data Warga Miskin Lemah

Pemutakhiran Ditunda ke 2015

JAKARTA, KOMPAS — Basis data warga miskin dalam program perlindungan sosial lemah. Data awal adalah survei tahun 2011, tetapi mekanisme pemutakhirannya belum andal. Pemutakhiran nasional yang semestinya dilakukan tahun ini ditunda tahun depan karena pemilihan umum.”Pemerintah punya data 40 persen penduduk dengan status ekonomi termiskin di Indonesia. Basisnya adalah data tahun 2011. Dinamika terjadi dari waktu ke waktu, tetapi belum ada pemutakhiran sehingga menjadi masalah,” kata Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Jakarta, Senin (1/12).

Seperti diberitakan Kompas kemarin, di sejumlah daerah, data penduduk miskin yang menerima bantuan Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) banyak yang tidak sesuai lagi. Ada nama ganda, ada yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya, hingga ada warga meninggal yang masih terdata.

Prinsipnya, kata Sonny, pemerintah harus punya data penduduk yang lengkap dan termutakhirkan secara reguler. Pemutakhiran tidak perlu setiap bulan karena program perlindungan sosial juga tidak setiap bulan. Namun, setidaknya pemutakhiran bisa dilakukan setiap enam bulan sekali atau paling lama setahun sekali. Mekanisme pemutakhiran yang lama dan tidak andal menyebabkan data menjadi tidak akurat. Ujung-ujungnya program tidak optimal.

”Ke depan perlu ada definisi jelas soal arti kemiskinan yang dimaksud pemerintah. Pemutakhiran data juga sebaiknya dibuat enam bulan sekali atau setahun sekali. Teknisnya dilakukan Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan pemerintah daerah melibatkan musyawarah desa dan kelurahan,” tutur Sonny.

Model pemutakhiran data yang dilakukan selama ini oleh musyawarah desa dan kelurahan tidak cukup. Faktanya, banyak kabupaten dan kota tidak melakukan pemutakhiran. Selain itu, desa dan kelurahan tak punya pegangan definisi kemiskinan.

”Oleh karena itu, harus dibangun sistem atau mekanisme pemutakhiran secara reguler. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pun semestinya tidak ditunda atas alasan suksesi,” kata Sonny.

Ditunda karena pemiluSecara terpisah, Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ruddy Gobel menyatakan, PPLS yang mendata 40 persen penduduk termiskin di Indonesia dilakukan setiap tiga tahun. Pendataan terakhir dilakukan Agustus 2011.

Semestinya, lanjut Ruddy, pemutakhiran data nasional dilakukan tahun 2014. Namun, atas alasan adanya perhelatan suksesi kepemimpinan nasional, PPLS ditunda menjadi tahun 2015.

Meski pemutakhiran tingkat nasional dilakukan per tiga tahun, Ruddy mengatakan, tetap ada mekanise pemutakhiran berupa musyawarah desa atau kelurahan. Waktu pelaksanaannya diserahkan kepada setiap daerah. Tahun 2013 terdapat 500.000 keluarga sasaran lama yang dikeluarkan dari daftar dan digantikan dengan 500.000 keluarga sasaran baru. Untuk itu, fungsi pemutakhiran data oleh musyawarah desa dan kelurahan sangat krusial.

Sementara itu, dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan, banyak kesalahan terjadi pada data penerima PSKS. Sebagian perangkat dusun dan desa menganggap hal ini terjadi karena pendataan tidak melibatkan pemerintah desa setempat.

Kepala Dusun Tegalombo, Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Hardono mengatakan, penyaluran dana PSKS bagi dua warganya sempat terhambat karena mereka terdata sebagai penerima PSKS di dusun lain.

”Kami menerima laporan kesalahan data ini dari dusun lain. Setelah mengurus dan mendapatkan surat pengantar dari desa, barulah warga kami bisa mendapatkan bantuan dana PSKS,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia menilai pendataan kurang akurat karena tidak menembus seluruh pelosok dusun.

Hardono mengatakan, ada dua warga miskin di Dusun Tegalombo yang tak terdata sebagai penerima dana PSKS karena tinggal dalam gubuk di jalan setapak yang sempit dan susah dilalui kendaraan.

Di Dusun Candi Tengah, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, data penerima PSKS pun dipertanyakan karena berbeda dengan data penerima beras untuk keluarga miskin (raskin). Data penerima raskin terdata sembilan orang, sedangkan pada data penerima dana PSKS hanya tujuh orang.

Di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, kesalahan data diduga terjadi karena petugas pendataan tidak memperbarui data warga miskin.

”Sebagian dari mereka yang terdata sebagai penerima dana PSKS saat ini berasal dari keluarga mampu, memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit,” ujar Kepala Desa Bojong Widodo.

Dengan kondisi tersebut, dia pun meminta warga penerima dana PSKS untuk bersikap bijak, dengan membagi dana yang diterimanya untuk kemudian dibagi kepada warga miskin lain.

Di Desa Bojong terdapat 297 warga yang terdata sebagai penerima dana PSKS. Padahal, jika data tersebut diperbarui, jumlah warga miskin yang layak menerima dana PSKS mencapai 400 keluarga.

Sementara itu, sejumlah warga Pulau Pari di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, mengeluhkan pemotongan dana PSKS. Pemotongan tersebut berdasarkan kesepakatan untuk menghindari kecemburuan warga akibat data yang tak akurat.

Warga sekaligus Ketua Forum Pemuda Wisata Pesisir Pulau Pari, Fatoni (43) mengatakan, warga seharusnya mendapatkan jatah dana PSKS dua bulan sebesar Rp 400.000. Namun, mereka hanya menerima Rp 300.000.

”Dana dipotong Rp 100.000 untuk dikumpulkan dan dibagi ke warga lain yang tak terdata,” ujarnya.

Menurut Fatoni, sebagian warga terpaksa merelakan pemotongan itu. Namun, mereka minta pemerintah memperbaiki data acuan. Sebab, ada warga yang secara ekonomi relatif mapan mendapatkan bantuan dana. Sebaliknya, sejumlah keluarga yang tak mampu justru tidak terdata.

Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifudin mengatakan, pemotongan dilakukan berdasarkan kesepakatan warga, kelurahan, dan lembaga masyarakat kelurahan karena data acuan kurang akurat. Pemerataan ditempuh untuk menghindari konflik antarwarga. Namun, pihaknya tidak melarang juga tidak menganjurkan pemotongan dan pemerataan dana bantuan tersebut.

Senada dengan warga, Asep berharap Badan Pusat Statistik memperbaiki dan memutakhirkan data acuan penerima sejumlah program bantuan sosial pemerintah. Selama ini masalah timbul karena data tidak akurat. Asep meminta pemutakhiran setidaknya melibatkan aparat di tingkat kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga.

”Saya minta kepada warga untuk tidak ikut memanipulasi data, dengan berpura-pura miskin hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Seharusnya tak ada pemotongan dan pemerataan bantuan seperti itu,” kata Asep. (EGI/LAS/HRS/MKN)

KOMENTAR
October 30, 2014

Keyakinan Publik Diduga Berkurang

KAMIS, 30 OKTOBER 2014

KABINET

JAKARTA, KOMPAS — Sebelum dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober lalu, publik yakin Joko Widodo bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik, di sektor politik, ekonomi, ataupun hukum. Namun, keyakinan publik itu diduga berkurang atau ada perubahan setelah Jokowi memilih menteri untuk kabinetnya.

Menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 2-4 Oktober 2014 dan dipaparkan di Jakarta, Rabu (29/10), keyakinan publik terhadap Joko Widodo (Jokowi) mencapai 74,5 persen. Sebanyak 21,7 persen responden menyatakan sangat yakin dan 52,8 persen cukup yakin.

Survei dilakukan terhadap 1.520 responden yang dipilih secara acak dari seluruh Indonesia. Tingkat kesalahan survei lebih kurang 2,8 persen.

Peneliti SMRC Djayadi Hanan mengatakan, dari hasil survei itu terlihat pula bahwa publik menilai kondisi politik, ekonomi, dan penegakan hukum cenderung memburuk pasca pemilu presiden. ”Namun, masyarakat optimistis Jokowi bisa memperbaikinya,” ujarnya.

Keyakinan yang tinggi ini tidak hanya diungkapkan oleh mereka yang memilih partai politik pengusung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di pemilu legislatif lalu, tetapi juga pemilih partai politik yang mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jika dibandingkan, persentase pemilih partai pengusung Jokowi-JK yang yakin kepada Jokowi sebesar 70-94 persen, sedangkan persentase pemilih partai pengusung Prabowo-Hatta yang yakin kepada Jokowi sebesar 50-70 persen. Namun, persentase itu masih di atas 50 persen atau masih mayoritas.

”Kondisi ini menunjukkan masyarakat sebenarnya sudah move on (melupakan pemilu presiden). Jadi, politisi di Senayan harusnya bisa melihat kondisi itu supaya mereka berkompromi, tidak perlu terus ngotot-ngototan,” ujarnya.

Djayadi melanjutkan, tingginya keyakinan publik kepada Jokowi menjadi modal penting bagi Jokowi, terutama dalam menghadapi Koalisi Merah Putih yang menguasai mayoritas kursi di DPR. Namun, Jokowi harus mengelola dukungan publik itu dengan baik, antara lain dengan membuat kebijakan pro rakyat.

KabinetMeski demikian, pengamat hukum Refly Harun menduga, tingginya keyakinan publik terhadap Jokowi di awal Oktober 2014 itu berkurang setelah Jokowi mengumumkan para menterinya. ”Kabinet Kerja tidak sesuai dengan keyakinan dan ekspektasi publik,” ujarnya.

Hal ini terjadi, menurut Refly, karena tingginya faktor akomodasi politik dalam pemilihan menteri. Sejumlah menteri juga dinilai tidak berada di posisi yang tepat dan tidak memiliki keahlian di bidangnya. Diduga juga ada menteri pilihan Jokowi yang tersangkut kasus korupsi dan diragukan komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia.

Keyakinan publik itu, menurut Refly, kian terganggu setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Romahurmuziy.

”Kemenkumham seharusnya netral. Apalagi, Yasonna dari PDI-P, bagian dari Koalisi Indonesia Hebat, hingga yang diputuskan Kemenkumham tidak akan selalu dipercaya, terutama oleh kubu lainnya (Koalisi Merah Putih),” tutur Refly.

Guna menjaga keyakinan publik tetap tinggi, Refly menyarankan, dalam 100 hari pemerintahannya, Jokowi terutama memperbaiki pelayanan publik dan jangan ada menterinya yang tersangkut kasus korupsi. (APA)

KOMENTAR
July 21, 2014

Lima negara paling rasis

Dari : http://www.merdeka.com/dunia/lima-negara-paling-rasis/yordania.html
Indonesia, Malaysia, India dan Saudi memang selevel urusan rasis nya.
1.Yordania

Merdeka.com – Menurut jajak pendapat World Value Survey, sebanyak 51,4 persen dari jumlah 6,5 juta penduduk Yordania menolak hidup berdampingan dengan ras lain.

Negara pendiri Liga Arab ini termasuk negara tingkat ekonomi menengah-atas. Yordania berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah utara dan timur, Irak di sebelah timur laut, Suriah di sebelah utara, Palestina dan Israel di sebelah Barat.

Karena berada di Timur Tengah yang secara geopolitik selalu mengalami gejolak, Yordania kerap menjadi negara tujuan pengungsi dari negara-negara tetangganya.

2.India

Merdeka.com – Survei World Value menyatakan dari 1,2 miliar penduduk India, sebanyak 43,5 persen dinilai menolak hidup berdampingan dengan ras lain.

Negeri Sungai Nil yang merdeka pada 1947 ini dikenal dengan peradaban kebudayaannya yang cukup mendunia. Namun ternyata hal itu belum cukup untuk membuat warga India bisa menghargai ras lain.

India merupakan negara terbesar kedua penduduknya setelah China. Dengan banyaknya penduduk itu masalah ras menjadi hal yang “lumrah”. Belum lagi masalah perbedaan keyakinan

 

3.Malaysia

Merdeka.com – Dalam catatan World Value Survey sebanyak 20 hingga 39,9 persen rakyat Malaysia termasuk rasis.

Di Malaysia sendiri ada tiga etnis besar yang selama ini kerap bersinggungan dalam masalah sosial. Etnis Melayu menjadi yang terbesar, diikuti China, dan India.

Namun selama ini dari segi ekonomi dan pendidikan etnis Melayu atau bumiputera masih kalah dari etnis China.

Karena itulah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bulan lalu mengumumkan kebijakan yang akan mengistimewakan etnis Melayu di lapangan pekerjaan dan perumahan.

“Malaysia tidak akan sanggup mencapai target pembangunan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2020 jika etnis terbesar (Melayu) diabaikan dalam partisipasi ekonomi,” kata dia dalam siaran televisi di Universitas Teknologi Mara, seperti dilansir surat kabar the Wall Street Journal, Ahad (15/9).

Kebijakan baru ini kembali mengingatkan peristiwa empat dekade lalu saat etnis Melayu marah dengan banyaknya etnis China lebih kaya. Kerusuhan itu menyebabkan banyak korban tewas dan sejumlah bangunan terbakar.

 

4.Indonesia

Merdeka.com – Survey yang diterbitkan koran the Washington Post itu menyebutkan sebanyak 30-39,9 persen penduduk Indonesia termasuk kategori rasis.

Dalam hal rasisme, Indonesia tidak berbeda jauh dengan kondisi di Malaysia, di mana etnis China dipandang lebih sukses dari segi ekonomi dan pendidikan hingga membuat warga etnis lain iri.

Peristiwa kerusuhan Mei 1998 menjadi catatan kelam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ketika itu sebagian besar korban kerusuhan merupakan etnis China.

 

5.Arab Saudi

Merdeka.com – Dari 29,1 juta penduduk Arab Saudi ada30-39,9 persen warga yang dianggap rasis.

Negara mayoritas muslim ini dikenal sebagai negara kaya minyak kedua di dunia dan menerapkan ajaran Islam ketat berpaham Wahabi.

Saudi berbatasan dengan Yordania dan Irak di sebelah utara, Kuwait di sebelah timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di sebelah timur, Oman di sebelah tenggara, dan Yaman di selatan.

Di Saudi kini sedikitnya ada sebanyak sembilan juta warga asing terdaftar dan dua juta lagi imigran ilegal.

Baca juga:

July 16, 2014

Dewan Etik: Menolak diaudit, Puskaptis dikeluarkan dari Persepi

MERDEKA.COM. Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menyatakan bahwa lembaga survei Puskaptis tidak bersedia untuk diaudit. Menurut dia, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid menolak diaudit karena ingin menunggu hasil KPU terlebih dahulu.

“Kita tidak ada kaitannya dengan KPU. Jadi KPU itu jangan disandera, untuk membenarkan perbuatan Yazid. Kita cuma ingin tahu kalau ada perbedaan hasil, dari semua lembaga yang jadi anggota kita, kita harus berikan keyakinan ke masyarakat,” kata Hamdi saat melakukan audit di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (15/7).

Menurut dia, jika metodologi quick count yang diambil benar, semestinya tidak ada perbedaan yang mencolok dari hasil tersebut. Puskaptis adalah salah satu lembaga yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, sementara lembaga lainnya yang berada di bawah naungan Persepi, seperti SMRC, LSI dan Indikator Politik memenangkan pasangan Jokowi-JK.

“Hasil itu bisa diverifikasi kalau prosesnya benar kan, dari awal sampai akhir. Mulai dari persiapan quick count, bagaiman di manage, apa pengelolaan benar, apa samplingnya betul,” tutur Hamdi.

Hamdi mengaku kesulitan menilai apakah metodologi yang digunakan Pusakaptis benar atau tidak. Karena lembaga itu tidak mau diaudit.

“Kalau Yazid menolak apa yang bisa kita katakan tentang lembaga dan kerjaan itu, jadi kita tidak bisa menilai apakah data yang ditampilkan benar atau tidak, kalau dia menolak. Jadi kita tidak bisa bicara, percaya pada data saja,” tegas dia.

Sikap Puskaptis yang menolak diaudit ini akan diumumkan ke masyarakat besok. Sanksi yang akan diberikan, lanjut dia, bakal dikeluarkan dari Persepi.

“Berarti tidak ada niat, berarti tidak ada sikap ilmiah yang baik. Padahal dalam ilmiah, kejujuran, transparansi, sikap ilmiah mau menghargai usaha-usaha untuk klarifikai itu penting. Sanksinya yah kita keluarkan dari Persepi,” pungkasnya.

Ketika ingin dikonfirmasi soal penolakannya ini, Husin Yazid tak mau diwawancarai. Dengan alasan sedang tidak enak badan.

“Saya lagi tidak enak badan, besok saja,” jawab Yazid saat dihubungi merdeka.com.

Persepi telah melakukan audit terhadap Cyrus Netwoks, Indikator Politik Indonesia, CSIS, SMRC. Hasilnya, seluruh lembaga yang memenangkan Jokowi-JK dalam hitung cepat dinyatakan tidak menyalahi aturan dalam metodologi yang digunakan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa pross audit di sidang etik berjalan lancar. Lembaga surveinya dinyatakan lulus dalam sidang tersebut.

“Nih suasana sidang etiknya. Ada Dr. Hari Wijayanto, Prof. Dr. @Hamdi_Muluk Dr. Yahya Umar. Saya sudah disidang & lulus!” tulis Burhanuddin dalam akun Twitter-nya beberapa menit lalu.

Sumber: Merdeka.com

July 15, 2014

Pertanggungjawaban Ilmiah Hitung Cepat Digugat

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah akademisi menyerukan agar hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pasalnya, kebenaran ilmu pengetahuan menjadi taruhan apabila terjadi manipulasi data dalam hitung cepat.”Para pengelola lembaga survei terkait penghitungan cepat agar melakukan uji publik validitas data dengan mengklarifikasi metode dan sampelnya,” kata Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia, Selasa (15/7), di Jakarta.

Pada kesempatan itu, sebanyak 77 akademisi lintas bidang dan rumpun ilmu dari sejumlah perguruan tinggi menyatakan prihatin melihat hasil hitung cepat (quick count) yang saling berbeda. Hal itu telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terlebih menyentuh rasa tanggung jawab masyarakat ilmiah.

”Kami berbicara atas nama akademisi untuk membela ilmu pengetahuan. Saat ini, ilmu pengetahuan sedang dinodai karena dilakukan metodologi yang tidak sesuai dengan kaidah statistik,” kata Muhadjir Darwin dari Universitas Gadjah Mada.

”Sejauh kebenaran didapatkan melalui metode ilmiah, itu tidak apa-apa. Namun, menjadi problematis kalau ada intervensi dengan ’memesan hasilnya’. Itulah yang kita kritik,” ujar Muhadjir.

Pengajar statistik Institut Pertanian Bogor, Asep Saefuddin, menjelaskan, hitung cepat adalah pendugaan sebuah parameter yang dilakukan dengan metodologi ilmiah dengan unsur keterwakilan dan keterlacakan.

”Hasil sebenarnya tidak akan terlalu banyak berbeda dengan hasil hitung cepat dengan margin error yang tidak lebih dari 1 persen, bahkan 0,5 persen. Ini bisa terjadi karena metodologinya kuat,” ujar Asep.

Kebenaran ilmiahDengan dua kelompok hasil hitung cepat yang berseberangan, para akademisi mencermati adanya intervensi terhadap metodologi ilmiah yang digunakan.

Dari 12 penyelenggara survei yang melakukan quick count pemilihan presiden pada 9 Juli, hasil delapan penyelenggara survei mengunggulkan pasangan calon presiden/wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sisanya mengunggulkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

”Salah satu hasil hitung cepat itu benar dan satu lainnya pasti salah,” kata Ade Armando dari Universitas Indonesia.

Menurut Ade, perbedaan ini disebabkan adanya suatu intervensi. Jika hal itu terjadi, kebenaran hitung cepat yang dilakukan secara ilmiah bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Karlina Supelli dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara mengemukakan, sebuah klaim kebenaran ilmiah harus didasarkan pada metodologi ilmiah pula. Jika sebuah penelitian dilakukan sesuai kaidah ilmu pengetahuan tanpa dicampuri kepentingan pribadi atau golongan, hasilnya pun akan mendekati kebenaran.

Karena itulah, para akademisi menyerukan agar institusi penegak hukum, khususnya Polri, agar menyelidiki kredibilitas, rekam jejak, dan menindak tegas lembaga survei yang diduga kuat memalsukan data. Selain itu, mereka juga berharap, asosiasi lembaga profesi yang menaungi lembaga survei agar memberi hukuman etis, misalnya dengan mengeluarkan lembaga tersebut dari asosiasi. (A12)

July 11, 2014

Lembaga Survei Pol-Tracking Diintimidasi  

 

Apapun yang terjadi setelah pilpres ini adalah tanggung jawab  PRESIDEN SBY. Adalah kewajiban pejabat presiden menyelenggarakan pemilu yang aman dan fair.. Nah sekarang seluruh dunia melihat gerakan SBY, jika dia bermain mata dengan pihak yang kalah ( Prabow-Hatta) maka sejarah akan menghukumnya sebagai pecundang no 1 Indonesia

 

JUM’AT, 11 JULI 2014 | 14:42 WIB
Lembaga Survei Pol-Tracking Diintimidasi  

Anggota kepolisian berjalan keluar gedung saat melakukan penjagaan usai terjadi pelemparan bom molotov Kantor Lembaga Survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) di Jalan Warung Jati, Pancoran, Jakarta Selatan, 11 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

 

TEMPO.COJakarta – Kantor lembaga survei Pol-Tracking Institute yang terletak di Jalan Pangrango Nomor 3A, Setiabudi, Jakarta Selatan, mendapat teror dari orang tak dikenal. Berdasarkan rilis yang diterima Tempo, penjaga kantor menerima telepon yang berdering beberapa kali selang waktu pukul 01.00-08.30 pagi tadi.

“Kami mendapat laporan dari Polres Setiabudi bahwa kantor kami akan diserang,” kata Manager PR dan Program Pol-Tracking Institute Agung Baskoro saat dihubungi Jumat, 11 Juli 2014. (Baca: Hadapi Teror, Polisi Jaga Lembaga Survei)

Agung juga mengatakan ada dua orang hilir mudik di sekitar kantor sejak pagi. Karena itu, kata Agung, Polres Setiabudi mengirimkan tiga intel dan mobil patroli polisi untuk berjaga di sana.

Menurut Agung, staf Pol-Tracking baru mengetahui kondisi ini setelah penjaga kantor memberikan info kepada staf setelah tiba di kantor. Karena itu, kata Agung, lembaganya akan melakukan antisipasi dengan memulangkan staf lebih awal.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yuda mengatakan hal yang sama. “Adanya indikasi ancaman membuat kami berjaga-jaga, apalagi beberapa lembaga survei yang merilis hasil quick count 9 Juli kemarin mengalami kejadian serupa,” kata Hanta. Aktivitas Pol-Tracking akan diakhiri lebih awal dari biasanya.

Pol-Tracking adalah salah satu lembaga survei yang merilis hitung cepat dengan hasil Prabowo-Hatta mendapat 46,3 persen suara dan Jokowi-JK mendapat 53,7 persen suara. Margin of errorsurvei ini sebesar 1 persen.

Sebelumnya Pol-Tracking sempat bekerja sama dengan TV One untuk menayangkan hasil survei quick count. Namun, kata Agung, Hanta Yuda membatalkan kesepakatan ini karena lembaganya bukan menjadi satu-satunya lembaga yang akan ditayangkan hasil quick count-nya oleh TV One. “Ada tiga lembaga survei lain yang dinilai tak kredibel turut bekerja sama denganTV One. Karena itu, kami lebih baik mundur,” kata Agung.

Dengan teror yang mereka alami, Agung akan berkoordinasi dengan lembaga survei lainnya yang mengalami teror juga. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) akan memfasilitasinya. “Namun kami belum melakukan pembicaraan hingga saat ini,”  kata Agung.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

 

July 11, 2014

Lembaga Survei Siap Buka Data

 

LSN Minta Tunggu Hasil KPU Saja

JAKARTA, KOMPAS — Sikap saling klaim kemenangan Pemilu 2014 yang dipicu hasil hitung cepat mengancam kredibilitas lembaga survei. Untuk menunjukkan kredibilitas hitung cepat, sejumlah lembaga survei menantang untuk membuka data faktual proses perolehan hitung cepat secara transparan.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam konferensi pers ”Lembaga-lembaga Penyelenggara Quick Count” di Jakarta, Kamis (10/7).

Hadir perwakilan lembaga survei, antara lain, Populi Center, Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Lingkaran Survei Indonesia, Cyrus-CSIS, serta Pusat Penelitian dan PengembanganKompas. Semua lembaga survei ini menghasilkan hitung cepat dengan kemenangan calon presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla.

Sementara itu, hingga diskusi berakhir, lembaga survei yang hasil hitung cepatnya menunjukkan kemenangan capres Prabowo Subianto dan wakil Hatta Rajasa, yakni Indonesia Research Centre (IRC), Lembaga Survei Nasional (LSN), Jaringan Suara Indonesia (JSI), dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), tidak menghadiri diskusi tersebut. Padahal, menurut panitia, seluruh lembaga survei tersebut ikut diundang.

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi menegaskan, ”Audit forensik data quick count sangat gampang diperoleh. Seluruh data yang berada di data komputer seluruh lembaga survei dibawa di depan publik dan dicetak secara transparan, kecuali apabila lembaga survei hanya mendasarkan tebak-tebakan angka. Tentu, tidak bisa menunjukkan bukti-bukti proses hitung cepatnya.”

Dari data yang masuk setiap detik saja, kata Hasan, bisa terlihat ada atau tidaknya manipulasi data. Buka-bukaan jejak dalam pelaksanaan hitung cepat harus berani dilakukan.

Bestian Nainggolan, Peneliti Litbang Kompas, mengatakan, sesungguhnya tidak ada masalah di zaman keterbukaan ini untuk membuka informasi, mulai dari sumber dana hingga proses hitung cepat, bahkan pilihan TPS untuk melihat persis akurasi dengan hasil dari KPU. Ini pun sekaligus menguji metodologi.

”Saya kira lembaga survei yang benar tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya,” ujar Bestian.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, tujuan hitung cepat adalah alat kontrol supaya tidak terjadi kecurangan dalam penghitungan oleh penyelenggara pemilu. Proses rekapitulasi berjenjang sangat potensial terjadi kecurangan, sedangkan hitung cepat diambil secara langsung di lapangan. Pemilihan TPS pun dilakukan secara cermat.

LSN tunggu KPUSementara itu, Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry secara terpisah mengatakan, dirinya tidak memperoleh undangan diskusi tersebut. Menurut dia, untuk mengetahui lembaga mana yang quick count benar atau tidak, cukup menunggu hasil hitung resmi KPU.

”Lembaga survei janganlah sibuk dengan perbedaan dan memperkeruh situasi,” ujarnya.

Soal buka-bukaan data, Umar mengatakan kesiapannya. Namun, transparansi tersebut baru mau dilakukan setelah KPU mengumumkan hasil hitungan riilnya.

Secara terpisah, pendiri dan mantan Direktur Eksekutif Indonesia Research Center (IRC), Agus Sudibyo, mengatakan, pada awal berdirinya IRC, lembaga tersebut sebenarnya kredibel. IRC pernah melakukan penghitungan cepat (quick count) untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah dan Bali. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan penghitungan resmi KPUD.

Hal tersebut berubah ketika IRC mengadakan survei pada Pemilihan Legislatif 2014 di 77 dapil dengan sekitar 30.000 responden. Meskipun data yang terkumpul baru 30-40 persen, survei sudah diumumkan.

”Persebaran datanya belum memadai, tetapi sudah mau dipublikasikan. Makanya, saya memutuskan untuk keluar dari IRC,” kata Agus. (OSA/A06)

July 10, 2014

Hitung cepat Kompas pilpres 2014

EXIT POLL KOMPAS

Pemilu Presiden yang Dramatis

SELAIN soliditas pemilih partai, kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menurut hitung cepat Kompas, banyak didukung kalangan bawah dan perubahan di kelompok sosial atas. Kaum perempuan, ibu rumah tangga, dan petani/nelayan juga memberikan kontribusi yang besar kepada mereka.Keunggulan pasangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden 9 Juli kemarin seolah menjawab keraguan publik. Teka-teki yang menghinggapi setiap orang tentang siapa presiden berikut kini kian menemukan kejelasan setelah hasil hitung cepat sebagian besar lembaga survei mengunggulkan pasangan nomor urut 2 ini.

Pasangan Jokowi-JK sempat diduga akan kalah karena tren popularitas pasangan lawannya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, meroket berdasarkan hasil prediksi sejumlah lembaga survei. Dalam beberapa survei yang dilansir sejumlah lembaga dalam dua minggu terakhir, bahkan Jokowi-JK diperkirakan akan kalah.

Ternyata, fenomena itu tak sampai membalikkan keadaan. Hasil hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan, pasangan Jokowi-JK diprediksi akan memperoleh 52,34 persen suara dan Prabowo-Hatta 47,66 persen. Hasil ini tak berbeda jauh dengan prediksi yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Mujani Research & Consulting, Indikator Politik Indonesia, CSIS-Cyrus, Populi Center, Poltracking Institute, dan Radio Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, kemenangan Jokowi-JK banyak ditentukan solidnya dukungan pemilih di wilayah Jawa Tengah. Di daerah dengan jumlah pemilih 27,5 juta ini mutlak dimenangi Jokowi-JK dengan 66,78 persen atau dua kali lipat dari suara untuk Prabowo-Hatta yang 33,22 persen. Dibandingkan dengan hasil survei pertengahan Juni lalu, tampak ada dinamika yang lebih positif ke pasangan Jokowi-JK. Terjadi pergeseran sekitar 8 persen dukungan ke arah pasangan ini.

Pergerakan dinamis juga terjadi di wilayah DKI Jakarta. Pada survei tiga minggu lalu, jarak antarkedua kandidat tipis, hanya sekitar 4 persen, kini menjadi 7 persen. Konser Salam 2 Jari di Gelora Bung Karno diduga kian memperkukuh dukungan ke Jokowi-JK di Jakarta.

Wilayah lain yang cukup besar memberikan dukungan terhadap Jokowi-JK adalah Sulawesi Selatan. Di tanah kelahiran JK ini, mereka memperoleh 69,19 persen suara. Selain itu, secara umum pasangan tersebut juga menang di gugus Pulau Sulawesi, Maluku-Papua, Bali-Nusa Tenggara, dan Kalimantan.

Sementara pasangan Prabowo-Hatta mendapat kemenangan di wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Di Jabar, pasangan ini memperoleh 59,17 persen suara dan di wilayah Sumatera Selatan, tempat kelahiran Hatta, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 53,88 persen.

Karakteristik pemilihTerjadi perubahan yang signifikan di kelas atas masyarakat yang menguntungkan pasangan Jokowi-JK. Jika sebulan sebelumnya dukungan kelas atas terbagi dua sama kuatnya kepada kedua pasang kandidat, pada pemilu kemarin tergambar terjadinya perubahan. Sebanyak 54,4 persen mendukung Jokowi-JK.

Pasangan tersebut juga mendapat dukungan yang sangat solid dari para pemilih yang pada pemilu legislatif lalu memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Nasional Demokrat (Nasdem). Dukungan para pemilih PDI-P kepada Jokowi-JK mencapai 86,7 persen. Kekuatan dukungan itu melebihi dukungan para pemilih Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada Prabowo-Hatta yang 74,5 persen.

Meski demikian, secara umum pasangan Prabowo-Hatta mendapat dukungan yang lebih solid dari partai koalisinya dibandingkan dengan dukungan yang diberikan koalisi Jokowi-JK. Prabowo-Hatta didukung Partai Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, PBB, dan Demokrat. Jokowi-JK didukung PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.

Dukungan yang cukup besar bagi pasangan nomor urut 2 juga datang dari masyarakat pedesaan, kelompok perempuan, ibu rumah tangga, serta kalangan petani dan nelayan. Pedagang juga cenderung lebih menyukai pasangan Jokowi-JK.

(Litbang Kompas)

July 10, 2014

Lembaga Survei Nakal Akan Dijatuhi Sanksi

Lembaga survei publik abal abal.. selain mengganggu juga membahayakan iklim demokrasi  Aplagi jika  calon presiden nya punya emosi tinggi..

 

 

KAMIS, 10 JULI 2014 | 11:06 WIB
Lembaga Survei Nakal Akan Dijatuhi Sanksi

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Bapilu Puan Maharani dan Ketua umumPartai Nasdem Surya Paloh menyaksikan pesan Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo melalui televisi terkait hasil hitung cepat Pemilihan Presiden, di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. Menurut hasil hitung cepat (quick count) Pemilihan Umum Presiden 2014 dari sejumlah lembaga survei pasangan capres cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 52,88 persen suara mengungguli pasangan Capres Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 47,40 persen suara. TEMPO/Imam Sukamto

 

TEMPO.COJakarta -Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik, Hamdi Muluk menegaskan dewan etik akan menjatuhkan sanksi bagi lembaga survei yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam waktu dekat perhimpunan akan melakukan audit terhadap semua lembaga survei yang merilis hasil quick count dan exit poll.

“Dewan etik akan bertindak tegas pada lembaga survei yang tak menggunakan metodologi yang benar,” ujar Hamdi kepada Tempo, Kamis 10 Juli 2014.

Hamdi menegaskan perhimpunan akan mengumumkan kepada publik nama-nama lembaga survei yang terbukti nakal. Sehingga publik dapat mengetahui lembaga survei yang dapat dipercaya dan kredibel. Cara ini diyakini Hamdi dapat memberikan efek jera serta menjaga integritas lembasa survei yang lain.

Sanksi lain yang akan diberikan adalah berupa teguran tertulis kepada lembaga survei yang terbukti melanggar. Teguran, kata Hamdi, bersifat mengingatkan lembaga survei tersebut untuk melakukan koreksi survei. Namun apabila lembaga survei yang sudah ditegur tidak melakukan koreksi maka perhimpunan akan mencabut keanggotaan dari Persepi.

Hamdi menjelaskan perhimpunan akan mengaudit metodologi yang dipakai lembaga survei dalam melakukan exit poll dan quick count. Audit, kata Hamdi, akan berfokus pada prosedur bagaimana data tersebut diambil. Audit akan melihat ketepatan pengambilan sample, apakah ada orang yang di lapangan atau melalui telepon, apakah ketersediaan data di polling centre cukup, sampai pada ketepatan pengelolaan data. (Baca: Pengamat: Klaim Menang Boleh, Tapi Jangan Curang.)

Tindakan ini dipandang perlu oleh Dewan etik karena ada beberapa lembaga yang membentuk opini publik yang tidak wajar. Lembaga- lembaga tersebut juga diduga menyalahi kode etik lembaga survei dan mengingkari pakta integritas yang telah ditanda-tangani oleh lembaga survei tersebut. Menurut Hamdi, lembaga yang terbukti salah berdasarkan hasil audit terbukti tidak kredibel dan patut dipertanyakan integritasnya.

DINI PRAMITA

 

June 27, 2014

Survei LIPI: Elektabilitas Jokowi-JK 43 Persen, Prabowo-Hatta 34 Persen

LIPI ini bos kalau sudah tidak percaya survei dari LIPI ya kelaut saja

Kamis, 26 Juni 2014 | 16:08 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDINPasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengucapkan salam perpisahan usai mengikuti acara debat di Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Debat akan dilakukan sebanyak lima kali selama masa kampanye.


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) merilis hasil survei nasional terkait peta dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu presiden mendatang. Dalam survei tersebut, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul 43 persen, sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat 34 persen,” kata peneliti P2P LIPI, Wawan Ichwanuddin, di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Wawan mengatakan, tingkat keterpilihan ini didasarkan pada pertanyaan penelitian, “Jika pemilihan presiden diselenggarakan pada hari ini, siapakah yang akan Anda pilih?”

Dia pun menegaskan, survei tersebut hanya melakukan pemotretan persepsi masyarakat dalam rentang waktu tertentu.

“Dalam survei ini juga masih ada 23 persen responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters,” ucap staf pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.

Penelitian yang dilakukan secara nasional tersebut dilakukan dari tanggal 5 Juni sampai 24 Juni 2014. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan sampel sebanyak 790 responden.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Berdasarkan jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar kurang lebih 3,51 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Semua biaya kegiatan survei ini bersumber pada dana DIPA (negara).

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers