Survei: Warga Indonesia Paling Bahagia di Dunia

SENIN, 13 FEBRUARI 2012 | 14:13 WIB
Survei: Warga Indonesia Paling Bahagia di Dunia
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO , Toronto – Jajak pendapat yang dilakukan perusahaan riset global, Ipsos, menunjukkan warga Indonesia memiliki tingkat kebahagiaan paling tinggi di dunia diikuti India dan Meksiko. Indonesia duduk di peringkat paling atas mengalahkan 24 negara lainnya dengan persentase sebesar 51 persen warganya menyatakan bahagia.

Hal ini diwartakan laman ipsos-na.com, Kamis, 9 Februari 2012. Jajak pendapat dilakukan terhadap 18.687 peserta dari 1-15 November 2011. Berbagai belahan negara dunia diikutsertakan dalam survei ini, seperti indonesia, India, Meksiko, Brasil, Amerika Serikat, Australia, Jerman, Cina, Afrika Selatan, Arab, Korea Selatan, dan lain-lain. Mereka umumnya ditanyai indikator yang sama: apakah merasa bahagia dengan kehidupannya?

Dengan dirilisnya jajak pendapat ini dapat dilihat indikator perekonomian suatu negara bukanlah hal utama penentu kebahagiaan. Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara ekonomi maju berada di peringkat tujuh serta 10 dalam jajak pendapat Ipsos.

Namun bila masuk dalam kategori perbandingan pada 2007 dan 2011, Indonesia mengalami penurunan kategori “bahagia”. Indonesia mengalami pengurangan 7 poin tingkat kebahagiaan bila dibanding jajak pendapat yang dilakukan pada 2007.

Sementara negara-negara lainnya seperti Argentina, Australia, Meksiko, Jepang mengalami angka pertambahan “bahagia” masing-masing sebesar 4,7, 6, dan 10 poin.

Ipsos adalah perusahaan global yang melakukan riset pasar dan dikelola oleh para peneliti profesional. Ipsos membantu menafsirkan, mensimulasikan, dan mengantisipasi kebutuhan dan tanggapan dari konsumen, pelanggan, dan warga negara di seluruh dunia. Mereka mengukur opini publik seluruh dunia. Perusahaan ini didirikan pada 1975. Pada 2010, Ipsos menghasilkan pendapatan global US$ 1,6 miliar.

IPOS-NA.COM | ANANDA PUTRI

Survei CSIS, Pemerintahan SBY sangat Lemah

Survei CSIS, Pemerintahan SBY sangat Lemah

Oleh: sumitro
Nasional – Senin, 13 Februari 2012 | 14:27 WIB
TERKAIT
Demokrat Jadi No 1, Golkar Tak Terpengaruh
“Survei CSIS & LSI Naik atau Turun, Sama Saja”
Survei CSIS & LSI Jadi Pegangan Demokrat
CSIS: Demokrat Tetap Juara Tapi Loyalitas Rendah
Survei CSIS: Demokrat Masih Juara 1

Powered by Translate
INILAH.COM, Jakarta – Kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada penegakan hukum, pengentasan kemiskinan dan pemberantasan korupsi masih sangat lemah.

Berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), Senin (13/2/2012), masyarakat Indonesia yang melihat adanya perbaikan pada tiga bidang tersebut tercatat kurang dari seperlimanya.

“Sisanya beranggapan bahwa kinerja pemerintahan di tiga bidang tidak banyak kemajuan, bahkan kemunduran,” terang Philips Vermote, saat memaparkan hasil survei CSIS di kantornya.

Dalam bidang pemberantasan korupsi, jelas dia, masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa upaya memberantasan penyakit masyarakat semakin buruk 25,4 persen. Sedangkan 40,2 persen menilai ada sedikit kemajuan, dan 16,3 persen banyak kemajuan.

Bidang pengentasan kemiskinan, masing-masing 31,7 persen menilai semakin buruk, 38,5 persen sedikit kemajuan, dan 12,9 persen telah banyak kemajuan.

Adapun bidang penegakan hukum, masyarakat yang disurvei CSIS selama sepekan, 16 hingga 24 Januari 2012, menyatakan penegakan hukum pemerintah semakin buruk 32,6 persen, kemajuan 30,6 persen dan 12,8 persen sisanya menyatakan tidak banyak kemajuan.

Pendapat masyarakat yang sama, menurut Philips juga ditemukan terkait persepsi mengenai kepemimpinan SBY. Masyarakat secara umum menilai tidak ada kemajuan yang berarti.

Dia menjabarkan bahwa tingkat penilaian kepemimpinan SBY biasa-biasa saja mencapai 63,8 persen. Sedangkan masyarakat yang tidak puas 14,8 persen, dan sisanya sebesar 11,9 persen menyatakan puas.

“Kedua hal itu menggambarkan hari ini masyarakat didominasi perasaan kecewa, baik karena kemunduran maupun tidak banyaknya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan dan penyelesaian persoalan bangsa,” jelas Philips. [yeh]

Ketidakpercayaan pada Negara

jajak pendapat litbang kompas terlalu naif dan penuh rasa dengki berlebihan terhadap pemerintahan sekarang. Agak geli jadinya.. selama rejim soeharto berbuat luarbiasa semena mena apa berani KOMPAS buat jajak pendapat yang sama. Saya bertaruh KOMPAS TIDAK AKAN BERANI. karena kepentingan bisnisnya sudah terlalu menggurita dan berada di mana mana..Saya sih masih berharap bahwa KOMPAS hanya berlagak (bermain citra) macam orang kaya yang setelah banyak dapat uang baru dia teriak teriak soal moralitas agar pesaingnya kesulitan untuk menyainginya..

Soal ketidakpercayaan pada negara, pada masa sekarang adalah tingkat yang paling tinggi pernh dicapai, sebelumnya negara mana bisa dipegang ucapan atau tindakannya. Soeharto bisa “dipercaya” karena dia akan menggunakan preman preman berseragam TNI untuk menggebuk siapa saja yang mbalelo.. Apa pernah ada jajak pendapat mengenai pembantaian di Tanjung Priok 1984 ?

Ketidakpercayaan pada Negara

OLEH YOHAN WAHYU

Rentetan gejolak sosial di masyarakat belakangan ini sebagian besar dipicu oleh memudarnya kepercayaan terhadap rezim pemerintahan. Pesimisme publik terhadap kinerja pemerintah ini mendorong muncul- nya berbagai bentuk gerakan massa, mulai dari aksi solidaritas melalui media sosial hingga berbagai aksi massa pemblokiran.

Ketidakpercayaan terhadap negara ditunjukkan oleh hasil jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan di 12 kota besar Indonesia. Delapan dari 10 responden sepakat bahwa kinerja tiga institusi utama negara saat ini tidak memuaskan. Ketiga institusi itu meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Secara khusus, sebagian besar publik survei ini mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah dalam empat hal. Pertama, hingga saat ini pemerintah dianggap kurang cakap mengurus penyelesaian sengketa pertanahan. Kedua, meski menyandarkan pemasukan negara dari proses produksi dan ekspor komoditas yang dihasilkan para buruh, pemerintah dinilai tidak bisa menyelesaikan perselisihan perburuhan.

Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa publik menilai pemerintah tidak bisa menjamin hak hidup ataupun beribadah warga minoritas. Persoalan keempat yang diungkap menyangkut ketidakseriusan pemerintah menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan personel ketiga institusi negara.

Wujud paling konkret dari hilangnya kepercayaan publik terhadap negara adalah pendapat tentang tidak ada lembaga negara yang dianggap masih mampu menjalankan fungsinya saat ini. Empat dari 10 responden menilai tak ada satu pun institusi negara yang bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai harapan publik.

Gerakan massa

Tokoh psikologi sosial, Herbert Blumer, menyebutkan, gerakan massa yang muncul di masyarakat harus dipahami sebagai usaha kolektif untuk membangun sesuatu yang baru, yang mampu menciptakan perubahan. Dalam konteks masyarakat yang hampir-hampir kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara negara, munculnya berbagai bentuk gerakan massa menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.

Publik survei ini mencermati beberapa penyebab pokok yang memicu maraknya gerakan massa akhir-akhir ini. Terkait kinerja lembaga eksekutif, delapan dari 10 responden menyatakan bahwa banyaknya regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat serta macetnya dialog antara pemerintah dan rakyat memicu gerakan massa. Gerakan massa yang terjadi di Bima sangat relevan untuk dijadikan contoh.

Izin pertambangan yang diberikan Pemkab Bima kepada perusahaan tambang mengakibatkan akan tergusurnya tempat tinggal dan penghidupan masyarakat sekitar tambang. Upaya masyarakat lokal mendesak Pemkab Bima untuk mencabut regulasi itu tak digubris. Akibatnya, masyarakat sekitar tambang terpaksa mengambil bentuk gerakan massa untuk memperjuangkan kepentingannya.

Penyebab lainnya terkait dengan kinerja legislatif yang dinilai lemah dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan. Alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat kecil, DPR dan DPRD lebih sering bermain mata dengan pemilik perusahaan ataupun aparat birokrasi negara. Pendapat ini disuarakan dengan jumlah hampir mutlak, yaitu 88,9 persen responden.

Demikian juga persepsi soal hukum, sebanyak 91 persen responden menyatakan pene- gakan hukum yang lemah mengakibatkan masyarakat cenderung mencari bentuk pengadilan massa untuk mendesakkan kepentingannya. Pemberitaan yang dihimpun Kompas bahkan menunjukkan dalam sehari ada tiga polisi yang dikeroyok massa, sebuah ilustrasi yang memperlihatkan tingkat kemarahan publik atas kinerja kepolisian.

Media sosial

Tiga bentuk gerakan massa yang dinilai publik kerap muncul ke permukaan adalah aksi menjaring dukungan melalui media sosial, aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat, serta gerakan pendudukan atau pemblokiran sejumlah area. Terhadap ketiga bentuk gerakan massa tersebut, opini publik cukup bervariasi.

Tujuh dari 10 responden jajak pendapat ini setuju terhadap bentuk aksi menjaring dukungan melalui media sosial seperti Facebook atau Twitter. Hanya 38,2 persen responden yang menyetujui dilakukannya aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Proporsi yang lebih rendah (15 persen) diungkapkan publik survei ini manakala menyangkut aksi pendudukan atau pemblokiran sebuah area.

Beberapa hal bisa dikemukakan di sini. Proporsi responden yang cukup tinggi dalam memi- lih media sosial sebagai gerakan massa terkait dengan akses terhadap teknologi. Bagaimanapun kelas menengah perkotaan merupakan pengguna terbanyak media sosial. Kasus-kasus yang selama ini berhasil menjaring dukungan lewat media sosial sangat berkaitan dengan kepentingan kelompok tersebut.

Sementara itu, aksi demonstrasi dan pendudukan memiliki dua dimensi. Di satu sisi, bagi pengunjuk rasa atau pihak yang melakukan pendudukan, bentuk gerakan ini menjadi pilihan tak terelakkan setelah sejumlah cara ditempuh, tetapi tak membuahkan hasil. Pemblokiran jalan tol yang dilakukan buruh di Bekasi merupakan opsi strategis yang terpaksa ditempuh untuk menghadapi ”kerja sama” pengusaha dan aparat negara.

Di sisi lain, tindakan pemblokiran dinilai menciptakan kerugian baik ekonomi maupun sosial bagi kelompok-kelompok lain di masyarakat. Dalam hal ini, penyelesaian yang diambil negara acap kali memakai cara-cara represif. Kasus di Bima menunjukkan hal tersebut. Akibatnya, opini publik digiring untuk menilai akibat dari aksi pendudukan dan bukan pada akar persoalan yang menyebabkan munculnya aksi tersebut.

Meskipun demikian, sedikit asa masih terpatri dalam benak publik. Satu dari tiga responden sepakat menyatakan masih ada tokoh masyarakat yang bisa dipercaya dan mampu menjadi panutan masyarakat. Tentunya, catatan terpenting dari publik adalah tokoh tersebut terutama harus memiliki integritas tinggi dan tidak pernah terjerat kasus hukum. (LITBANG KOMPAS)

Masyarakat Resistan Islam Radikal

Selasa,
22 November 2011
SURVEI PERSEPSI PUBLIK
Masyarakat Resistan Islam Radikal

Jakarta, Kompas – Hasil survei Setara Institute tentang persepsi publik tentang Islam radikal di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan, ternyata masyarakat resistan terhadap keberadaan kelompok-kelompok Islam radikal. Masyarakat juga menilai keberadaan kelompok itu dengan berbagai aktivitasnya mengakibatkan munculnya citra negatif terhadap agama dan umat Islam. Survei juga menyimpulkan, sangat sedikit anggota masyarakat yang bersedia mendukung kelompok Islam radikal.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan, Jawa Tengah dan DIY dipilih sebagai tempat survei karena di daerah itu terdapat kelompok Islam radikal yang aktif menyebarkan gagasan dan perjuangannya ke sejumlah daerah lain. Jateng, terutama Solo, menurut Hendardi, menarik perhatian karena menjadi pemasok orang-orang yang siap berangkat ke sejumlah daerah yang dilanda konflik, seperti Poso dan Ambon.

Hal menarik lain yang membuat Jateng dan DIY menjadi lokasi survei adalah di daerah ini justru jarang terjadi kekerasan berdimensi agama, kecuali saat kerusuhan Temanggung dan peledakan bom di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo. ”Survei ini bagian dari riset komprehensif yang masih dilakukan terkait dengan Islam radikal di Jateng dan DIY, terutama menyangkut relasi dan transformasi gerakan. Riset komprehensif ini akan menjawab peta baru gerakan termasuk transformasinya dari organisasi radikal menjadi organisasi teroris,” kata Hendardi di Jakarta, Senin (21/11).

Jumlah responden survei 1.200 orang dengan margin of error 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengambilan sampel melalui stratified random sampling, dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka. Penetapan wilayah survei didasarkan kajian berbagai literatur yang menunjukkan di daerah tersebut terdapat organisasi Islam radikal, seperti Solo, Sukoharjo, Klaten, Temanggung Karanganyar, Pekalongan, Pemalang, Kendal (Jateng), Sleman, Yogyakarta, dan Bantul (DIY).

Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengungkapkan, meskipun hasil survei menunjukkan ada persamaan antara kelompok Islam radikal dan kelompok teroris, terutama dari segi tujuan, ditambah kelompok Islam radikal tak pernah secara terbuka menentang terorisme atas nama agama, responden juga membedakan kelompok Islam radikal dengan kelompok teroris. ”Bahwa memang ada perbedaan kelompok radikal dengan teroris di mata responden, antara lain kekerasan yang dilakukan kelompok radikal tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti yang dilakukan teroris,” kata Bonar.

Terkait hal itu, hasil survei menunjukkan, mayoritas responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa Islam membenarkan cara-cara kekerasan yang dilakukan kelompok Islam radikal. Responden juga menolak menyamakan jihad dengan kekerasan.

Resistansi terhadap kelompok Islam radikal ini terlihat dari mayoritas responden (82 persen) yang menyatakan tidak mendukung keberadaan organisasi Islam radikal dalam bentuk pemberian sumbangan atau sebagai pengikut (78.7 persen). (BIL)

Antara Statistik dan Kenyataan

Selasa,
15 November 2011
KEMISKINAN
Antara Statistik dan Kenyataan

Jumlah penduduk – miskin terus berkurang. Data terakhir Badan Pusat Statistik menyebutkan, jumlah penduduk miskin turun sejuta orang menjadi 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari jumlah penduduk. Itulah hitung-hitungan statistik. FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Namun, mengapa masih saja ada penduduk yang hidupnya terjerat kemiskinan. Wajah kemiskinan tersebar di sudut-sudut Indonesia.

Suatu siang awal November 2011, di sudut perempatan, persis di kolong Jembatan Karet Bivak, Jakarta Pusat, dua bocah tertidur lelap. Mereka adalah Riska (7) dan Syahrul (2).

Duduk menjagai di samping mereka, Nana (20), sang bibi yang sedang hamil tua dan tinggal menghitung hari untuk persalinan jabang bayi, anak keduanya. Anak pertamanya baru berumur satu tahun dua bulan.

Nomat (28), kakak kandung Nana sekaligus ayah Riska, muncul dari balik gelap kolong dan naik ke atas jembatan. Sambil menggendong Imin (43), kawannya yang cacat, ia bergegas naik ke atas jembatan untuk mulai mengemis. Imin adalah pria asal Serang, Banten, yang tak mampu berjalan karena kedua kakinya cacat sejak umur 10 tahun akibat polio.

Di perempatan yang sama, Ama (65), nenek Nomat, juga mengemis. Ia mengemis sambil menggendong cicitnya sekaligus anak sulung Nana, Dafa.

Ama termasuk generasi pertama orang jalanan yang tinggal di kolong Jembatan Karet Bivak. Lebih kurang 30 tahun hidupnya habis di kolong dan jalanan bersama anak, cucu, dan cicitnya. Mengemis lagi, lagi-lagi mengemis. Inilah jalan hidup empat generasi keluarga besar Ama.

Jalan hidup lain adalah tentang Sarkam (45). Semasa remaja, anak buruh tani itu bekerja di sebuah pabrik gula di Cirebon, Jawa Barat. Suatu hari, kawat besi di salah satu unit kerja pabrik putus hingga menyebabkan 14 buruh celaka, 11 orang tewas seketika, dan 3 orang cacat seumur hidup, antara lain Sarkam yang otot kaki kanannya melintir sehingga kaki kanannya tertarik ke belakang permanen. Ia pun menjadi pincang.

Sarkam muda lantas merantau ke Jakarta untuk mencoba peruntungan di jalanan Ibu Kota menjadi pengasong sampai pengamen. Suatu ketika, ia dikejar-kejar petugas satuan polisi pamong praja sampai jatuh tersungkur. Tempurung kaki kirinya bergeser. Sejak saat itu, kedua kakinya cacat.

Roda nasib ayah tiga anak itu sebenarnya sudah mulai membaik beberapa waktu silam. Ia membuka warung makan kecil-kecilan di dekat salah satu pintu air Kalimalang, Jakarta Timur. Penghasilan kotornya Rp 20.000-Rp 50.000 per hari. Suatu hari, petugas satuan polisi pamong praja membakar habis warung Sarkam karena dianggap melanggar peraturan daerah. Kini, ia menjadi pengemis di perempatan jalan.

”Kalau punya modal Rp 500.000, ngasong di jalanan, dikejar-kejar. Punya modal Rp 2 juta, jualan di kaki lima, ditangkap. Lalu, orang-orang seperti saya ini suruh kerja apa? Di mana?” kata Sarkam galau.

Kisah lain adalah tentang 16 keluarga Suku Laut di salah satu pulau pedalaman di Kota Batam, Kepulauan Riau. ”Dulu, memancing di satu-dua karang saja bisa dapat kerapu sampai 10 kilogram. Sekarang, satu kerapu saja belum tentu dapat biar memancingnya sampai lima karang,” kata Sani (30), salah seorang warga Suku Laut.

Industrialisasi di Pulau Batam sejak 1973 salah satunya berimplikasi menjamurnya pabrik galangan kapal. Reklamasi pantai dilakukan membabi buta, ratusan hektar bakau lenyap, dan limbah di mana-mana. Akibatnya, ikan lenyap, penghasilan menguap.

Kini, Suku Laut harus bertahan hidup dengan menjadi pemulung potongan kayu papan dan besi limbah galangan kapal. Kayu digunakan untuk bahan bakar memasak dan limbah besi dijual ke penadah seharga Rp 1.800 per kilogram. Sementara tangkapan ikan lebih sering habis dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri.

Potret orang miskin kota di Jakarta hingga kemiskinan Suku Laut itu akhirnya menjadi statistik belaka. Berdasarkan Laporan Data Bulanan Sosial-Ekonomi per Oktober 2011 Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 sebanyak 30,02 juta jiwa atau 12,49 persen dari total penduduk yang berjumlah 237,6 juta orang. Artinya, jumlah penduduk miskin turun 1 juta jiwa dibandingkan dengan Maret 2010 yang jumlahnya 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen dari total penduduk. Produk domestik bruto Indonesia pada triwulan III-2011 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010 tumbuh 6,5 persen dan terjadi di semua sektor. Namun, peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia merosot dari posisi ke-108 menjadi ke-124.

Kontras antara statistik dan kenyataan itu dirumuskan menarik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III Daoed Joesoef dalam opininya di Kompas, 4 November lalu, berjudul ”Presiden, Anda Sedang Apa?”. Daoed Joesoef mengingatkan, yang ditunggu-tunggu adalah kebenaran yang bernilai, bukan sekadar kebenaran yang terjelaskan. Artinya, pernyataan formal produk domestik bruto naik sekian persen ataupun kemiskinan turun sekian juta jiwa tidak berarti apa-apa bagi masyarakat miskin alias hanya pepesan kosong.

”Kebenaran yang mereka lihat dan alami sehari-hari, yang membuat mereka geregetan, adalah proses pemiskinan, pembohongan, pembodohan, penyusutan kekayaan alami mereka, dan perusakan lingkungan,” kata Daoed Joesoef

Survei Politik Alat Pemuas Sang Pemesan

Survei Politik Alat Pemuas Sang Pemesan
Headline
Adjie Alfaraby – inilah.com/Agus Priatna
Oleh: R Ferdian Andi R
Nasional – Selasa, 1 November 2011 | 07:30 WIB
TERKAIT

INILAH.COM, Jakarta – Dalam dua pekan terakhir ini survei politik tentang nama calon presiden mengemuka ke publik. Hasilnya jelas berbeda-beda. Tak sedikit partai politik dan tokoh menggunakan hasil survei itu untuk berkampanye. Namun banyak di antaranya juga yang mengecam hasil survei.

Survei terbaru yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menjadi contoh hasil survei yang mendapat kritikan keras dari banyak pihak mulai akademisi hingga para politisi. Hasil survei yang mendapat kritikan itu yakni soal anak muda belum pantas maju dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang.

Kelompok ini hanya mendapat dukungan di bawah 3 persen. “Politisi muda belum diapresiasi serius sebagai Capres 2014. Publik masih lebih percaya pada calon presiden dari golongan politisi senior dan berumur 60 tahun,” kata peneliti LSI Adjie Alfaraby, akhir pekan lalu.

LSI menyebutkan dukungan publik masih dominan pada figur tua yakni Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekrnoputri (64 tahun), Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (60 tahun), dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (65 tahun). “Golongan ini mendapat dukungan di atas 10 persen,” tambahnya. Dia menyebutkan faktor pengalaman, jaringan politik dan sumber dana yang kuat menjadi penyebab publik masih menggantungkan pada figur tua.

Hasil survei LSI ini mendapat respons negatif dari sejumlah politisi. Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menilai hasil survei LSI sesat dan menyesatkan. “Survei itu sesat dan menyesatkan. Jangan melakukan pembodohan masyarakat dengan mengatasnamakan pendekatan scientific,” ujarnya melalui siaran pers.

Dia menampik bila tidak ada politisi berusia di bawah usia 40 tahun yang menduduki jabatan penting di partai. Begitu pula dengan anggapan tidak ada pengurus inti partai politik yang berusia di bawah 40 tahun. “PPP menghimbau lembaga-lembaga survei untuk mengedepankan etika, rasionalitas, dan kejujuran akademik, dalam menyusun dan mempublikasikan sebuah survei,” tambah politisi yang kini berusia 37 tahun ini.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang mengaku terperanjat dengan hasil terbaru survei LSI. Menurut dia, alih generasi dari tua ke muda merupakan hal yang alamiah. “Oleh karenanya tidak bisa dibendung, termasuk oleh survei baik yang dipesan atau yang tidak dipesan,” cetusnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/10/2011).

Wakil Ketua DPR ini mengaku geleng-geleng kepala saat membaca hasil survei terbaru LSI yang menyebutkan kader muda belum pantas maju dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang. “Kenapa survei LSI ceroboh seperti ini? Meski Pemilu 2014 hemat saya masih ada satu kali generasi senior. Tapi jika ada figur baru, kenapa tidak,” tegas Priyo.

Priyo menyebutkan banyak tokoh muda yang potensial yang kini menduduki pos-pos penting di banyak lembaga negara. Dia mengungkapkan para pimpinan DPR, pimpinan MPR, pimpinan fraksi, pimpinan komisi yang memiliki prestasi tak bisa dipandang sebelah mata. “Mereka itu luput atau sengaja dilupakan,” kata Priyo keheranan.

Sementara Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan lembaga survei telah menjadi bagian dari tim sukses pemenangan. Pram menilai kondisi ini akan mempengaruhi kredibilitas lembaga periset. “Tentunya untuk kredibilitas dari lembaga survei itu, tidak perlu kita menaruh hormat terlalu tinggi. Kita anggap lucu-lucuan saja,” kata Pramono.

Sebagaimana dimaklumi, dalam dua pekan terakhir publik dibanjiri ragam survei politik. Seperti dari Reform Institute yang menempatkan Ketua Umum Partai Golkat Aburizal sebagai capres yang meraih elektabilitas tertinggi yakni meraih dukungan 13,58 persen dari 2.010 responden.

Sedangkan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menempatkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 28 persen dari 1.318 responden.

Akhir September lalu, Jaringan Survei Indonesia (JSI) justru menempatkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai kandidat terkuat dalam Pilpres 2014 dengan meraih dukungan 19.6 persen.

Hasil survei lembaga riset itu dalam kenyataannya menjadi bahan penting bagi partai politik. Seperti Partai Golkar saat Rapimnas akhir pekan lalu yang secara khusus mengundang lembaga riset politik untuk melakukan presentasi hasil surveinya. Uniknya, yang diundang untuk presentasi, mereka yang mendaulat elektabilitas Ical dan Golkat di urutan teratas.

Jika kondisinya demikian, lembaga survei politik tak ubahnya sebagai alat pemuas sang pemesan. Survei sebagai instrumen peting dalam pengetahuan justru kian bias di tengah maraknya ‘industri politik’. [mdr]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel

JSI: 50,4% Warga Kecewa & Tak Percaya SBY Bisa Selesaikan Masalah

Minggu, 23/10/2011 16:05 WIB
JSI: 50,4% Warga Kecewa & Tak Percaya SBY Bisa Selesaikan Masalah
Rivki – detikNews
Share
8

Jakarta – Sekitar separuh warga Indonesia tidak percaya bahwa pemimpinnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menyelesaikan masalah. Masalah hukum pancung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, kasus dugaan korupsi wisma atlet dan kasus Century menjadi alasan warga mengenai ketidakpercayaan ini.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia (JSI), Widdi Aswindi, dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (23/10/2011).

“55,5 persen masih percaya kalau presiden bisa menyelesaikan masalahnya. Sedangkan 50,4 persen merasa kecewa dan tidak percaya,” ujar Widdi.

Survei tersebut dilakukan pada tanggal 10 sampai 15 Oktober 2011, dengan metode pengambilan sampel, multistage random sampling di 33 provinsi di Indonesia. Didapatkan 1.200 responden dengan metode pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, semantara margin of error 2,9 persen.

Kasus-kasus yang menyita publik seperti hukum pancung TKI, wisma atlet menjadi penyebab menurunnya angka kepuasan. Menurutnya, sebanyak 73,1 persen responden menganggap SBY-Boediono tidak bisa menyelesaikan kasus Century.

Sedangkan untuk tingkat kepuasan kinerja Presiden SBY-Boediono, JSI membandingkannya dengan data survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2010 lalu di mana tingkat kepuasan terhadap kinerja SBY 62 persen dan terhadap Boediono, 49 persen.

“Sejak Oktober 2010 hingga bulan ini kinerja SBY turun dari 62 persen menjadi 53,2 persen. Sedangkan Boediono, dari 49 persen menjadi 44,8 persen,” jelasnya.

(nwk/nwk)

” Sent from Smartfren Blackberry, Hebat Cepat Hemat “

Penelitian: Orang Beragama Lebih Bahagia

Karena agama memberi efek seperti morphine, jadi orang tetap bahagia walaupun kondisi sudah tidak ada harapan

Penelitian: Orang Beragama Lebih Bahagia
Selasa, 16 Agustus 2011 | 07:47 WIB
Besar Kecil Normal
foto

Jaraknya dari Bumi sekitar 500 tahun cahaya.

Berita terkait

Membangun Karakter Manusia Lewat Masjid
Temu Aktualisasi di Kupang, Agnes Monica Dijadwalkan Hadir
Ustad Maulana Keluar Pagi Pulang Malam
NU Siapkan Misi Perdamaian ke Afganistan
Dewan Dakwah: Jangan Menakut-nakuti Para Pendakwah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Saat menghadapi konflik atau situasi sulit, orang yang religius lebih bisa bertahan dan tetap merasakan kebahagiaan dibanding kaum atheis.

Penelitian oleh tim dari University of Illinois bersama Gallup Organization ini kemudian diterbitkan di Journal of Personality and Social Psychology, Agustus 2011.

Peneliti melakukan analisis data yang dikumpulkan dari tahun 2005 hingga 2009 terhadap orang di 150 negara yang berbicara tentang agama, kepuasan hidup, dan dukungan sosial.

Secara umum, peneliti menemukan bahwa agama memberi dukungan emosional ketika kebutuhan mendasar seperti makanan, pekerjaan, rasa aman, dan pendidikan tidak terpenuhi.

Orang yang religius cenderung merasa lebih terhormat dan lebih sedikit memiliki perasaan negatif dibanding mereka yang tak religius.

HEALTHDAY | UTAMI

Di Mata Warga, Foke & Prijanto Sama Jebloknya

Di Mata Warga, Foke & Prijanto Sama Jebloknya

inilah.com
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
Metropolitan – Senin, 2

Powered by Translate
INILAH.COM, Jakarta – Selama empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto dinilai lemah dalam bidang infrastruktur dan ekonomi.

Buktinya, hanya 20,4 persen, masyarakat Jakarta menyatakan Penanganan Kemacetan baik, sementara 76,61 persen menyatakan buruk.

Hasil penilaian ini dapat dilihat dari survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (Median) serta Lingkar Sejahtera Jakarta (LSJ). “Dibidang infrastruktur dan ekonomi kemampuan Fauzi-Prijanto masih dianggap lemah, kalau dibiarkan berlarut kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kedua masalah tersebut akan sangat besar,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Sejahtera Jakarta, Rico Marbun.

Sementara itu, lanjut Rico, dari hasil survey lainnya, 20,7 persen warga Jakarta Menyatakan kinerja Gubernur-Wakil Gubernur dalam mengatasi banjir baik, sementara ada 73,2 persen menyatakan buruk.

Sedangkan untuk penyediaan transportasi publik yang nyaman dan baik 29,4 persen warga menyatakan baik, dan 58,3 persen menyatakan buruk.

Untuk perbaikan kualitas jalan di Jakarta, lanjut Rico, sebanyak 38,7 persen warga menyatakan baik, sementara 37,3 persen menyatakan buruk, untuk pengadaan fasilitas umum yang memadai 42,6 persen warga menyatakan baik dan 40,9 persen sisanya menyatakan buruk.

Umumnya, lanjut Rico, kinerja pemerintahan provinsi dapat dinilai minimal atas Tiga bagian. Ketiga bagian itu adalah Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Infrastruktur.

“Survei ini membagi variabel penilaian kinerja kedalam 3 bagian. Pertama, pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan bidang infrastruktur serta ekonomi,” jelas Rico. [mah]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi disini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !

Metodologi Survei LSI Soal KPK Dipertanyakan

 

Gimana yach mau percaya hasil survei eks Denny JA ??

Minggu, 07/08/2011 22:48 WIB
Metodologi Survei LSI Soal KPK Dipertanyakan
Aprizal Rahmatullah - detikNews

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis survei teranyar soal penurunan dukungan masyarakat terhadap KPK. LSI menilai dibanding survei tahun 2005, dukungan masyarakat terhadap KPK turun 17 persen.

Periode jajak pendapat adalah Juni 2011 dengan jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 1.200 orang di 33 propinsi. “Survei terbaru menunjukkan angka kepercayaan publik sebesar 41,6%. Ini pertama kali kepercayaan terhadap KPK di bawah 50%,” ujar Adjie Alfaraby, Direktur LSI.

Namun sejumlah pertanyaan mengemuka dalam penggunaan metodologi yang digunakan LSI milik Denny JA ini. “Dalam penelitian itu mengkaji perbandingan penelitian tahun 2005 dan 2011 apakah wording (pertanyaan) yang digunakan sama? Katakanlah, kalau saya baca ada 41,6 persen masyarakat yang masih puas terhadap KPK. Apakah dalam pertanyaan yang diajukan tahun 2011 sama dengan pertanyaan tahun 2005? Apakah dalam dua survei berbeda ada pertanyaan ‘apakah saudara/ibu/bapak yakin KPK memberantas kourpsi tanpa pandang bulu? Ada tidaknya kata pandang bulu memberikan pengaruh yang besar terhadap jawaban,” kata pengamat politik Yunarto Wijaya saat berbincang dengan detikcom, Minggu (7/8/2011).

Yunarto juga menilai ada penarikan kesimpulan yang patut dicermati. Yakni soal dampak kasus Nazaruddin terhadap persepsi masyarakat.

“Kalau ada kesimpulan serangan-serangan Nazaruddin terhadap KPK ikut mempengaruhi KPK, sederhana saja kalau kita lihat dari pemberitaan apakah pada 1-7 Juni Nazaruddin sudah berkicau? Penelitian ini kan Juni 2011. Sedangkan Nazaruddin baru mulai ramai Juli?” tanya pria yang biasa disapa Mas Toto ini.

Selain itu, pengambilan kesimpulan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan interview indepth dalam survei ini juga harus dikaji kembali.”Setahu saya penelitian kualitatif, FGD, interview harus sama jika mau dibandingkan. Nah apakah responden yang diuji secara kualitatif itu sama? Karena kalau beda tidak bisa digabung-gabungkan. Tapi saya bukan bilang survei ini salah atau tidak benar, hanya perlu ada yang ditanyakan saja dari metodologi dan penarikan kesimpulan,” terangnya.

Sebelumnya, hasil jajak pendapat LSI yang bertajuk ‘Merosotnya Kepercayaan Terhadap KPK’ menyebut dukungan masyarakat terhadap KPK menurun. Hasil survei diumumkan di Kantor LSI, Jl Pemuda 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2011).

Sebanyak 46,3% dari 1.200 orang responden, menyatakan tidak puas terhadap cara KPK menangani kasus dengan tersangka mantan Bendahara Umum DPP PD M Nazaruddin itu. Selain belum tertangkapnya Nazaruddin, juga belum ada proses hukum signifikan terhadap sejumlah politisi PD yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Kepuasaan publik terhadap kinerja KPK untuk menyelesaikan kasus Sesmenpora hanya 29,7% dan yang tidak/kurang puas mencapai 46,3%. Sedangkan yang tidak tahu dan tidak jawab mencapai 24,0%,” papar Adjie.

Periode jajak pendapat adalah Juni 2011 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang dari 33 provinsi. Survei menggunakan metode multistage random sampling dan pengumpulan data dari responden dengan cara wawancara tatap muka.

 

++++++++++++

 

Minggu, 07/08/2011 14:52 WIB
Survei LSI: Kepercayaan Masyarakat Terhadap KPK Tinggal 41,6%
Rizki Maulana - detikNews

Jakarta - Kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas KPK mengalami penurunan. Penurunan kepercayaan ini saat melihat KPK berhadapan dengan kasus korupsi oknum politisi parpol besar atau berkuasa.

Demikian kesimpulan hasil jajak pendapat dari Lingkaran Survey Indonesia (LSI) yang diumumkan siang ini, Minggu (6/8/2011). Periode jajak pendapat adalah Juni 2011 dengan jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 1.200 orang di 33 propinsi.

“Survei terbaru menunjukkan angka kepercayaan publik sebesar 41,6%. Ini pertama kali kepercayaan terhadap KPK di bawah 50%,” ujar Adjie Alfaraby, Direktur LSI.

Survei terakhir mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi KPK yang dilakukan oleh LSI pada Oktober 2005. Hasil survey enam tahun lalu itu jelas menunjukkan kepercayaan publik terhadap KPK dalam menangani kasus korupsi tanpa pandang bulu sebesar 58,3%.

“Ada penurunan kepercayaan terhadap KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi tanpa pandang bulu dalam kurun waktu 6 tahun ini. Kepercayaan masyarakat terhadap KPK turun 17%,” imbuhnya.

Namun ada temuan menarik, ternyata sebenarnya kepercayaan masyarkat terhadap KPK dalam menangani kasus korupsi tidak mengalami penurunan yang berarti. Pada survei dilakukan oleh LSI pada Oktober 2005 pada angka 59,1% dan pada survei yang dilakukan pada Juni 2011 angka menjadi 59%.

“Ini artinya menunjukkan bahwa kinerja KPK yang berkaitan dengan kasus umum masih dipercaya oleh publik. Namun untuk kasus yang menyangkut tokoh maupun parpol, KPK mulai kehilangan kepercayaan publik,” papar Adjie di Kantor LSI, Jl. Pemuda 70, Rawamangun, Jakarta Timur.