Archive for ‘Survey’

April 17, 2014

Survei: Indonesia dinilai paling mendukung peran agama

Survei: Indonesia dinilai paling mendukung peran agama

Sebagian besar orang di 65 negara menganggap agama memiliki peran penting di masyarakat dan Indonesia dinilai sebagai negara yang paling mendukung pentingnya agama dalam kehidupan, ungkap sebuah survei.

 

Sebuah survei di 65 negara mengemukakan sebagian besar orang percaya agama memiliki peran penting di masyarakat.

Dari 66.000 orang yang disurvei oleh WIN/Gallup ditemukan Indonesia merupakan negara yang paling mendukung pentingnya agama, sedangkan Afrika merupakan benua yang paling mendukung agama.

Amerika Serikat mengalahkan negara berkembang dalam survei ini.

Selain itu, beberapa negara Eropa Barat berada di antara negara-negara yang paling kurang menganggap penting agama.

Survei juga menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin tidak baik pandangan mereka terhadap agama.

Namun survei juga menjelaskan diantara atheis, empat dari 10 orang mengatakan agama memiliki peran penting di negara mereka.

Survei Gallup pada 2012 juga telah menunjukkan menurunnya jumlah penganut atheis di dunia dan semakin bertambahnya jumlah orang yang merasa faktor agama penting dalam menunjang kehidupan.

April 8, 2014

Survei: Partai Islam Tak Diminati Pemilih Pemula

Partai Islam terlalu banyak munafikun (lihat kelakuan petinggi PKS, PPP, PAN, dan PKB)  dan memalukan. Itu mungkin alasan mengapa partai Islam kagak dipilih pemilih pemula.

SELASA, 01 APRIL 2014 | 19:02 WIB
Survei: Partai Islam Tak Diminati Pemilih Pemula

Seorang simpatisan dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memerankan tokoh Pahlawan bernama Rohman, turun dari metro mini setelah membagikan brosur anti golput didalam saat kampanye simpati, di Bunderan HI, Jakarta (28/3). Dalam kampanye simpati tersebut mereka menyerukan kepada warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 9 April mendatang dan menolak untuk menjadi Golput. TEMPO/Imam Sukamto

 

TEMPO.COJakarta - Ketertarikan pemilih pemula terhadap partai politik berbasis Islam sangat rendah. Pemilih pemula menganggap partai Islam lebih konservatif. Hasil survei Lembaga Klimatologi Politik menunjukkan 77 persen responden pemilih pemula cenderung memilih partai nasionalis.

“Partai Islam dinilai kurang aktif mendorong nilai-nilai perubahan, dan dikesankan kaum sarungan atau kurang gaul,” kata Usman Rachman, Direktur Utama Lembaga Klimatologi Politik saat memaparkan hasil surveinya di Pulau Dua Restorant, Jakarta, Selasa, 1 April 2014.

Adapun yang memilih partai politik Islam hanya 19,2 persen. Menurut Usman, hal itu karena partai nasionalis selalu tampil paling depan dalam menawarkan program perubahan. “Pemilih pemula juga secara kultur biasanya tidak suka dengan hal-hal yang berbau konservatisme,” ucapnya.

Survei ini dilakukan pada 16-26 Maret 2014 di 34 provinsi se-Indonesia. Jumlah respondennya 1.240 orang, menggunakan  teknik multi -stage random sampling dengan ambang kesalahan survei dengan wawancara tatap muka dan  kuesioner itu diklaim kurang lebih 2,8 persen.

Usia pemilih pemula berkisar 16-21 tahun. Mereka yang baru pertama memiliki hak pilih umumnya berstatus pelajar Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa S1. Sebagian pula belum menyentuh pendidikan formal di pedesaan.

Menurut Usman, dari persentase hasil survei Lembaga Klimatologi, parpol Islam jauh di bawah partai-partai nasionalis. Misalnya Partai Amanat Nasional yang hanya didukung 5,4 persen responden, Partai Kebangkitan Bangsa (4,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (4,2 persen), Partai Persatuan Pembangunan (3,6 persen), sertaPartai Bulan Bintang (1,2 persen).

Adapun partai nasionalis berada di urutan teratas adalah Golkar (22, 9 persen), PDI Perjuangan (20,4 persen), Partai Gerakan Indonesia Raya (15,6 persen), Hati Nurani Rakyat (8,4 persen), dan Partai Demokrat (6,1 persen).

Usman mengatakan, isu korupsi membuat pmilih pemula kurang tertarik dengan partai islam. Contohnya, Partai Keadilan Sejahtera yang cukup berhasil merangkul pemilih pemula pada pemilu 2009, “Tetapi karena petinggi partainya terkena kasus korupsi, PKS kini partai papan bawah

April 3, 2014

Roy Morgan: PDIP Naik dari 27% ke 37% Pasca Pencapresan Jokowi

pesenan siapa lagi survei macam begini ?
Deuh PDIP menang lagi, korupsi bakal edan edanan lagi. Boleh kagak suka sama SBY, tapi jaman Esbeye banyak koruptor termasuk besan (anaknya juga ) bakal menyusul diadili dan dipenjara. Jaman PDIP mana ada petinggi partai moncong putih diadili karena kasus korupsi. Walhasil sejak tahun 2004 banyak banget kader PDIP  pindah dari senayan ke cipinang.  Yang terakhir adalah Emir Moeis, dan menunggu yang lain.
tahun 1999 PDIP berkuasa, asset negara dijual ke Singapore dll dan yang paling konyol adalah para perampok uang Bank Indonesia (Kasus BLBI) dibiarkan lepas dan mendapat pengampunan.
Rabu, 02/04/2014 11:05 WIB

Iskandar Zulqornain - detikNews
Jakarta - Lembaga survei Roy Morgan merilis hasil survei elektabilitas parpol peserta Pemilu 2014. Hasil yang diperoleh Roy Morgan menunjukkan elektabilitas PDIP melonjak tajam pasca penetapan Jokowi sebagai capres, sementara parpol lain turun.

Roy Morgan menggelar survei pada bulan Maret 2014. Ada dua periode survei. Periode survei pertama digelar pada 1-13 Maret 2014, sebelum Jokowi ditetapkan sebagai capres PDIP pada 14 Maret. Melibatkan 2.300 responden berusia 17 tahun ke atas dari 34 provinsi Indonesia.

Periode survei kedua digelar pada 15-30 Maret 2014, pasca penetapan Jokowi. Melibatkan 1.965 responden berusia 17 tahun ke atas dari 34 provinsi Indonesia. Wawancara dilakukan dengan metode tatap muka dengan pengambilan sampel yang seimbang agar mewakili pemilih Indonesia secara geografis dan demografis. Tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error 1%.

Berikut hasil survei Roy Morgan yang dirilis di Roy Morgan Research, Menara Jamsostek, Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (2/4/2014):

Periode pertama:
PDIP 27%
Golkar 22%
Gerindra 17%
Demokrat 11%
Hanura 6%
PKS 4%
PAN 4%
NasDem 2%
PKB 3%
PPP 3%
PBB 1%
PKPI -

Periode kedua:
PDIP 37%
Golkar 17%
Gerindra 14%
Demokrat 10%
Hanura 6%
PKS 4%
PAN 4%
NasDem 3%
PKB 3%
PPP 2%
PBB 0

March 13, 2014

Hamdi Muluk: Ada 2 Hal yang Menyebabkan Elektabilitas Jokowi Turun

Rabu, 12/03/2014 18:14 WIB

 

Taufan Noor Ismailian - detikNews
 
 
 
Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo selalu mendulang suara tertinggi di dalam beberapa hasil survei pada tahun 2013. Namun di awal tahun 2014, elektabilitas Jokowi mengalami penurunan.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menyebut elektabiltas Jokowi mulai mengalami penurunan hingga menjadi 30,3 persen, berbeda jauh saat November 2013 dan Desember 2013 yang mencapai hingga sekitar 50 persen.

“Menurut saya popularitas Jokowi mulai turun ada dua penyebab karena banjir dan bus berkarat,” ujar Hamdi Muluk di kantor Indo Barometer, Jalan Tebet Barat Dalam IV No 13, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2014).

Hamdi menjelaskan, kurangnya gebrakan-gebrakan yang dilakukan Jokowi ikut mempengaruhi elektabilitasnya. “Namun tetap persoalan bus berkarat menjadi kasus paling besar Jokowi di DKI Jakarta, kalau masalah banjir itu masih dapat dimaklumi, karena itu kan bencana,” jelasnya.

Ada pun sisa suara yang sebelumnya memilih Jokowi, Hamdi menilai beralih ke Prabowo Subianto.

“Elektabilitas Prabowo relatif stabil, jadi penurunan suara Jokowi pindah ke mana? Bisa aja pindah ke Prabowo,” imbuhnya.

Berikut hasil survei elektabilitas calon presiden dari Indo Barometer:

1. Joko Widodo: 30,3 persen
2. Prabowo Subianto: 15,8 persen
3. Aburizal Bakrie: 11,8 persen
4. Wiranto: 6,4 persen
5. Megawati: 6,4 persen
6. Muhaimin Iskandar: 1,2 persen
7. Hatta Rajasa: 1,1 persen
8. Surya Paloh: 1,0 persen
9. Jusuf Kalla: 0,6 persen
10. Suryadharma Ali: 0,5 persen
11. Dahlan Iskan: 0,5 persen
12. Lainya: 1,3 persen
13. Tidak menjawab: 23 persen

January 24, 2014

Survei Abal-abal Disisir: Sumber Dana dan Metodologi Harus Diumumkan

JUMAT, 24 JANUARI 2014

kompas logo
 

 

 

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS  Ketentuan bagi lembaga survei yang harus mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum dianggap bisa memfilter lembaga survei liar dan abal-abal yang sekadar memainkan isu. Itu karena, selain harus terdaftar di KPU, ketika memublikasikan hasil, mereka harus menyebutkan sumber dana, metodologi, waktu pelaksanaan, dan cakupan.

Dengan cara ini, tak akan ada lagi kecurigaan siapa di balik lembaga-lembaga survei yang desas-desusnya banyak didanai partai politik. Selama ini, diduga banyak lembaga survei tak jelas yang memublikasikan survei demi menaikkan popularitas sosok tertentu.

Demikian yang mengemuka dalam sosialisasi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu, di Jakarta, Kamis (23/1). Acara yang diikuti sejumlah lembaga swadaya masyarakat itu dihadiri dua komisioner KPU, yaitu Sigit Pamungkas dan Arief Budiman.

Dalam paparannya, Sigit mengatakan, ada empat tipe survei yang diatur PKPU No 23/2013. Keempat bentuk survei itu adalah survei tentang perilaku pemilih, survei tentang hasil pemilu, survei tentang kelembagaan pemilu (seperti penyelenggara pemilu, parpol, parlemen, dan pemerintah), serta survei tentang kandidat.

”Survei seperti itu dan hitung cepat hasil pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU,” kata Arief.

Jika tidak terdaftar di KPU, lembaga tersebut dianggap liar. Arief menekankan, lembaga survei hanya diminta mendaftar, KPU tidak akan melakukan akreditasi.

Ketika mendaftar, ada lima hal yang harus diserahkan, yaitu akta pendirian badan hukum lembaga, susunan kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili, pas foto unsur pimpinan lembaga, dan surat pernyataan. Jika cakupannya nasional, mereka harus mendaftar di KPU RI; atau di KPU provinsi untuk tingkat provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Hitung cepat

Dalam peraturan KPU itu juga disebutkan, pelaksanaan hitung cepat hasil pemilu wajb didaftarkan ke KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

”Pengumuman hasil hitung cepat dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, atau dua jam setelah pukul 13.00,” kata Sigit.

Hasil survei juga tidak boleh dipublikasikan ketika memasuki minggu tenang. Pelanggaran ketentuan waktu publikasi ini masuk dalam ranah pidana pemilu.

Mahkamah Konstitusi memang pernah mencabut ketentuan batasan memublikasikan hitung cepat yang paling cepat bisa dilakukan sehari setelah pemilu. Namun, Sigit menjelaskan, ketentuan tersebut hanya untuk pemilu pilpres, bukan untuk pemilu pileg.

Manajer Program Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto mengatakan, seharusnya setiap aturan yang dibuat harus ada dampak dan konsekuensinya. PKPU ini tak akan memberikan dampak karena tak ada sanksi yang jelas. Ia mempertanyakan soal tidak adanya sanksi jika ada hasil survei yang tidak benar. (AMR)

January 21, 2014

Beringin yang Mengakar

 

Mengakar dan merusak….30 tahun sebagai partai yang berkuasa di rejim otoriter Soeharto . Yang paling mengakar adalah sistem korup yang diintrodusir oleh Golkar. Contoh nya adalah Ratu Atut  di Banten dan prilaku Setya Novanto di Senayan. 

 

 

 

 
TIGA kali berada pada kelompok atas hasil pemilihan umum yang digelar di era reformasi, Partai Golongan Karya membuktikan mampu bertahan melewati gelombang politik. Institusi dan jaringan politik yang relatif mapan menjadi investasi tersendiri bagi gerak langkah partai ini.

Stigma politik sebagai partai penopang kekuasaan Orde Baru dan menjadi satu-satunya partai yang pernah dicoba dibekukan melalui Dekrit Presiden di era Abdurrahman Wahid itu tidak membuat Partai Golkar limbung. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, partai berlambang pohon beringin ini tetap menduduki posisi kedua setelah PDI-P.

Dalam disertasinya, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mencatat keberhasilan Golkar bertahan tidak lepas dari kemampuan partai ini mendayagunakan kelembagaan yang mengakar kuat dan secara bersamaan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan yang berubah. Kemampuan finansial
yang kuat, kepemilikan sumber daya manusia yang berpengalaman, dan jaringan kekuasaan eksekutif serta legislatif menjadi modal utama. Hal ini dibuktikan dengan kembalinya Partai Golkar menjadi jawara pada Pemilu 2004.

Lumbung suara

Luar Jawa menjadi lumbung suara bagi Partai Golkar. Penetrasi partai ini di luar Jawa juga terekam dari hasil survei Kompas. Rata-rata tingkat keterpilihan Golkar secara nasional yaitu 15,9 persen. Pada survei Desember 2013, secara nasional Golkar cenderung mengalami kenaikan elektabilitas. Jika dipilah antara wilayah Jawa dan luar Jawa, rata-rata tertinggi potensi perolehan suara Golkar berada di luar Jawa, rata-rata potensi suaranya mencapai 19,8 persen, sedangkan di Jawa tercatat 12,8 persen.

Golkar juga ditopang oleh loyalitas pemilihnya. Hasil survei merekam dari 16,5 persen dukungan responden pemilih pada Desember 2013, sebanyak 44,7 persen di antaranya pemilih Golkar pada pemilu sebelumnya. Loyalitas ini juga diperkuat analisis terhadap profil pemilih Golkar. Hampir 60 persen pemilih partai ini berkarakter konservatif (Grafik).

Karakter ini dimaknai sebagai potret pemilih yang cenderung menginginkan status quo. Potret pemilih yang konservatif juga diikuti tipikal pemilih yang lebih pragmatis, yakni pemilih yang menjadikan pertimbangan untung dan rugi sebagai dasar mereka menentukan pilihan.

Meskipun demikian, tidak sedikit (38,5 persen) pemilih Golkar yang cenderung bersikapequalis dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka lebih memandang pentingnya faktor kemampuan dan keahlian (merit system) ketimbang yang mengutamakan pola-pola hierarki.

Survei juga memperkuat bagaimana kualitas kepartaian Golkar ditangkap oleh publik. Kualitas Partai Golkar cenderung mendapat apresiasi lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas tokohnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa sistem kepartaian yang mapan mampu mengonsolidasikan partai ini. Lihat saja bagaimana dinamika partai yang terjadi terkait dengan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai presiden. Meskipun muncul kecenderungan penolakan dari internal partai, partai ini tetap solid mengusung sang ketua umum.

Pemilih loyal dan kuatnya sistem kepartaian yang terjaga menjadi akar politik dari partai beringin. Inilah tumpuan sekaligus modal bagi Golkar untuk bertarung dalam setiap kontestasi politik yang dihadapinya.
(Yohan Wahyu/Litbang Kompas)

KOMENTAR
January 18, 2014

Elektabilitas Turun, Jokowi Masih Unggul Jauh

JUM’AT, 17 JANUARI 2014 | 18:25 WIB

Elektabilitas Turun, Jokowi Masih Unggul Jauh

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mengikuti acara “Meeting of The Governors and Mayors of the Capitals ASEAN” di JW Mariot Hotel, Jakarta, (19/09). Tempo/Dian Triyuli Handoko

 

TEMPO.COJakarta - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden 2014 turun menjadi 28 persen menurut survei Pusat Data Bersatu pada Januari ini.

“Naik turunnya ini biasa, elektabilitas Jokowi masih cukup tinggi dibandingkan yang lain. Yang lain tertinggal jauh,” kata Ketua Pusat Data Bersatu, Didik J. Rachbini, di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2014.

Beberapa bulan sebelumnya, angka elektabilitas Jokowi menunjukkan penurunan. Pada September 2013, elektabilitas Jokowi sebesar 36 persen. Pada Oktober 2013, elektabilitas Jokowi naik tipis menjadi 37,6 persen. Kemudian, elektabilitasnya turun lagi pada November 2013, menjadi 33,5 persen.

Survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu tersebut tidak meneliti secara mendalam perpindahan suara dari dan ke Jokowi. Peneliti Senior Pusat Data Bersatu, Agus Herta Sumarto, mengatakan penurunan elektabilitas Jokowi tersebut tidak cukup besar karena masih berada dalam margin of error. “Walau kelihatannya menurun, tetapi secara statistik tidak berbeda,” kata Agus.

Sementara itu, Didik mengatakan media massa berperan penting dalam mempengaruhi jumlah suara Jokowi dalam masyarakat. Bahkan, kata Didik, masyarakat di daerah yang tidak pernah didatangi Jokowi tetap memilih Jokowi dan suka kepadanya. “Sedikit-banyak media massa membantu menaikkan nama Jokowi,” kata Didik.

Berikut adalah lima calon presiden dengan elektabilitas tinggi berdasarkan survei Pusat Data Bersatu pada Januari 2014 :
1. Jokowi sebesar 28 persen;
2. Prabowo Subianto sebesar 10,7 persen;
3. Jusuf Kalla sebesar 4,2 persen;
4. Dahlan Iskan sebesar 3,7 persen;
5. Mahfud Md. sebesar 3,3 persen.

Tingkat elektabilitas Jokowi yang terbesar berada di Pulau Jawa, yakni sebesar 21,3 persen. Jokowi banyak disukai oleh generasi muda, yaitu:
1. Rentang usia 17-29 tahun sebesar 7,4 persen;
2. Rentang usia 30-39 tahun sebesar 5,8 persen;
3. Rentang usia 40-45 tahun sebesar 9,4 persen;
4. Rentang usia 56-65 tahun sebesar 3,5 persen;
5. Lebih dari usia 65 tahun sebesar 1,9 persen.

Dari segi popularitas, perinkat Jokowi juga tinggi walaupun bukan yang tertinggi. Jokowi meraih peringkat ketiga dengan capaian 98,9 persen, berbeda tipis dengan dua calon presiden di atasnya, yaitu Rhoma Irama (99,2 persen) dan Megawati (99,1 persen).

Metode survei adalah telepolling atau wawancara melalui telepon pada 4-8 Januari 2014. Responden berjumlah 1.200 orang dari sebelas kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura. Responden dipilih secara acak dan sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error survei ini sekitar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

January 15, 2014

Penertiban Lembaga Survei Liar Hanya Kosmetik Politik ?

Memang dipertanyakan lembaga yang ‘mendadak survei’, lalu menghilang.

Rabu, 15 Januari 2014, 00:33 Ita Lismawati F. Malau, Eka Permadi, Stella Maris

VIVAnews – Bak jamur di musim penghujan, begitulah lembaga-lembaga survei bermunculan, saat ini. Mafhum saja, banyak pihak yang berkepentingan membentuk opini publik menjelang Pemilihan Umum 2014.

Kalau lembaga survei itu melaksanakan kegiatan polling menggunakan metodologi yang benar, tentu tak masalah. Publik malah akan diuntungkan karena mendapat informasi lebih baik mengenai partai politik atau tokoh yang akan berlaga di Pemilu 2014. Nah masalahnya, bagaimana kalau tidak?

“Memang, banyak saat ini lembaga-lembaga survei baru yang merilis riset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ujungnya mereka malah memberi informasi yang sesat,” tegas Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya saat dihubungi VIVAnews, Selasa 14 Januari 2014. Kalau sudah begitu, pendidikan politik masyarakat pun rusak.

Yunarto pun menyadari, lembaga survei sangat rawan ditunggangi kepentingan sekelompok orang berduit di saat-saat menjelang pemilu seperti saat ini. Untuk itu, perlu ada mekanisme pengawasan terhadap lembaga survei tak bertanggung jawab.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelanggara pemilu menangkap fenomena ini. KPU pun berencana menertibkan lembaga-lembaga survei yang kini jumlahnya bisa mencapai puluhan. KPU meminta pengelola lembaga riset mendaftarkan diri mereka.

“Bagi yang tidak mendaftar ke KPU, kami sebut mereka lembaga survei liar. Tidak diakui KPU,” kata anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Ferry menegaskan, lembaga survei itu wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan peraturan KPU. Dua dua aturan ini tercantum rambu-rambu dan syarat yang wajib dipenuhi sebuah lembaga survei saat pemilu. Antara lain, kata dia, lembaga survei harus memiliki sumber dana, kepengurusan, dan metodologi yang jelas.

“Yang daftar tercatat di kami. Bahwa dia mengikuti ketentuan yang ada. Kalau yang tidak terdaftar, apabila ekspose data, kita menyatakan itu tidak terdaftar di KPU,” ujarnya.

Lembaga survei juga wajib mematuhi peraturan dalam pemilu. Misalnya, tidak boleh mengumumkan hasil survei pada masa tenang, mengumumkan hasil penghitungan cepat dua jam setelah pemungutan suara, dan menyampaikan bahwa hasil penghitungan cepat itu bukan hasil resmi KPU.

Lembaga survei ini diakomodir dalam UU Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Bab XIX berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Bab ini memuat Pasal 246 yang berbunyi:
(2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:
a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Selain itu, Pasal 247 juga mengatur:
(1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
(2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
(3) Pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.
(4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.
(5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
(6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Ferry melanjutkan, pidana bagi mereka yang melanggar pun diatur dalam UU yang sama, yakni di Pasal 317. “Ancamannya paling lama 1 tahun 6 bulan,” kata dia.

Pro dan Kontra
M Qodari dari Indo Barometer tak mempersoalkan langkah KPU yang kembali mendata lembaga survei. “Asal aturan KPU bagus dan tidak menyulitkan kami,” kata dia saat dihubungi VIVAnews.

Qodari mengaku lembaga survei pimpinannya sudah terdaftar di KPU sejak lima tahun lalu. Kalaupun diminta kembali mendaftar, Qodari tidak mempersoalkan. “Ini kan tujuannya positif agar orang yang menggelar survei itu jelas. Tidak ‘mendadak survei’,” kata dia sambil tertawa.

Lima tahun lalu, menurutnya, banyak muncul lembaga survei yang tak jelas. Tiba-tiba saja muncul orang yang tak dikenal di kalangan peneliti dan kemudian merilis hasil surveinya. “Tapi, setelah itu dia hilang, tak pernah muncul lagi,” imbuhnya.

Senada dengan Qodari, Yunarto dari Charta Politika menilai, KPU memang harus mendaftar ulang semua lembaga-lembaga survei. Namun, dia minta KPU tidak masuk terlalu jauh mencampuri ‘dapur bisnis’ lembaga survei.

“Kalau lembaga ini menggelar survei yang tertutup dan tidak untuk dipublikasikan, kan pendanaannya tidak perlu dilaporkan dong. Yang dilaporkan itu kalau dia merilis kepada publik,” kata dia.

Selain itu, Yunarto juga mengkritisi penerapan kebijakan ini di Pemilu 2009. “Fungsi kontrol dan pengawasan KPU terhadap lembaga survei tidak jalan sama sekali. Hanya jadi kosmetik politik saja,” kata dia. Sebab, imbuhnya, tetap saja banyak lembaga-lembaga yang merilis hasil survei mereka tanpa mempertanggungjawabkannya.

Menurutnya, KPU tidak akan mampu mengawasi lembaga-lembaga riset itu selama tidak memiliki instrumen pengawasan. Untuk Pemilu 2014, Yunarto menyarankan agar KPU bekerjasama saja dengan asosiasi perkumpulan lembaga-lembaga survei. Misalnya, Perhimpungan Survei dan Opini Publik atau Persepi.

“Persepi itu membentuk kode etik yang berlaku bagi semua lembaga di bawahnya. Di dalam Persepi itu ada Qodari, Burhan Muhtadi (Lembaga Survei Indonesia/LSI). Semua lembaga tercatat resmi,” jelasnya. Dengan kerjasama itu, KPU akan lebih mudah mengawasi lembaga survei karena tinggal mencatat data Persepi atau asosiasi lainnya.

Selain itu, KPU pun punya indikator untuk menilai siapa-siapa yang menipu dan melakukan penyesatan publik. “Tinggal menggunakan instrumen kode etik asosiasi yang bersangkutan. Mudah kan,” jelasnya.

Sementara itu, politisi dari Partai Demokrat Nachrowi Ramli mengapresiasi kebijakan ini. “Supaya lembaga survei betul-betul terpercaya,” kata dia.

Namun, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta ini mengingatkan agar KPU memiliki tolak ukur yang jelas dalam menertibkan lembaga survei. “Harus punya kriteria yang jelas sehingga tidak ada lagi interpretasi yang berbeda-beda,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai sebaliknya. “Kehadiran mereka, saya rasa tak perlu dicurigai, tak perlu dikontrol terlalu jauh. Kalau harus mendaftarkan diri, itu namanya pemerkosaan publik,” ujar Boni saat dihubungi VIVAnews.

Boni menjelaskan, pemerkosaan publik tersebut terkait dengan pengaruh keberadaan lembaga survei tersebut. Menurutnya, lembaga survei justru tak memberikan pengaruh berarti. (umi)

+++++++++++++++++++

LSI Lingkaran: KPU Berpotensi Matikan Lembaga Survei
LSI Lingkaran memprotes larangan umumkan hasil survei di masa tenang.
ddd
Rabu, 15 Januari 2014, 11:31 Anggi Kusumadewi
Paparan hasil survei sebuah lembaga survei. Paparan hasil survei sebuah lembaga survei.(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

BERITA TERKAIT

Penertiban Lembaga Survei Liar Hanya Kosmetik Politik?
Rhoma Irama dan Mahfud MD Beri Dampak Positif pada PKB
Survei: Korupsi Petinggi PKS Paling Disorot Media
Posisi 5 di Survei, Nasdem Optimistis Melaju ke Tiga Besar
Survei: Jika Tak Calonkan Jokowi, Elektabilitas PDIP Anjlok
Follow us on Google+
VIVAnews – Lingkaran Survei Indonesia memprotes Komisi Pemilihan Umum yang melarang lembaga survei mengumumkan hasil survei selama masa tenang. LSI Lingkaran menganggap larangan KPU itu berpotensi mengancam kebebasan akademik yang dijamin konstitusi.

“Saya sepakat lembaga survei harus ditertibkan. Tapi ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang dijadikan dasar KPU untuk membuat peraturan tentang lembaga survei itu berpotensi mematikan lembaga survei. Jika dibiarkan, bukan hanya lembaga survei yang dirugikan. Ini juga menjadi preseden buruk yang dapat mereduksi kebebasan akademik warga,” kata peneliti senior LSI Lingkaran, Toto Izul Fatah, dalam rilis yang diterima VIVAnews, Rabu 15 Januari 2014.

Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan, pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dilarang dilakukan pada masa tenang. “Mereka yang melanggar diancam hukuman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan,” kata anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

KPU juga melarang lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepat sebelum dua jam usai pemungutan suara. Hal ini pun diprotes LSI Lingkaran. “Sesuai pasal 28F (UUD ’45), setiap warga berhak melakukan kegiatan ilmiah. Melaksanakan survei itu merupakan bagian dari kebebasan ilmiah akademik. Begitu juga mempublikasikan hasil survei dengan menggunakan segala jenis saluran informasi yang tersedia, termasuk media massa. Itu dijamin konstitusi,” ujar Toto.

LSI Lingkaran menyatakan, oleh karena itu pula Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu terkait pengumuman hasil survei di hari tenang dan quick count. Gugatan tersebut dilayangkan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) Juni 2009, dan pada akhirnya dikabulkan MK.

Toto mengatakan, MK tidak sependapat dengan pendapat bahwa pengumuman hasil survei dan hitung cepat dapat menimbulkan kekisruhan dan dapat mempengaruhi masyarakat di masa tenang menjelang pemilu.
Merujuk pada putusan MK yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, kata Toto, seharusnya KPU tak lagi melarang lembaga survei mengumumkan hasil survei di masa tenang. Lembaga survei pun seharusnya boleh mengumumkan hasil hitung cepat begitu pemungutan suara selesai dilakukan.

“KPU idealnya menjadi mitra lembaga survei, bukan pengontrol yang membatasi ruang gerak lembaga survei,” ujar Toto. (eh)

January 8, 2014

Persaingan Ketat, Pileg Jadi Penentu

 

Hal yang pasti dari survei politik adalah bangsa Indonesia sudah muak dengan pemimpin lama, macam Megawati, Prabowo, JK dan Wiranto !  Bangsa indonesia ingin pemimpin baru, bersih, punya integritas, berani, sederhana dan tidak korup .

 

 

Partai Politik dan Para Capres Terus Berjuang

 

 

 

 
JAKARTA, KOMPAS — Persaingan partai politik untuk merebut kursi kepresidenan di pemilihan umum 9 Juni 2014 masih akan berlangsung ketat. Hal itu terlihat dari hasil survei tentang elektabilitas sejumlah tokoh yang dijagokan setiap partai masih susul-menyusul. Hasil pemilu legislatif 9 April 2014 akan menjadi penentu.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kompas, Joko Widodo menempati posisi tertinggi, diikuti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Wiranto, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi, Selasa (7/1), menegaskan, kenaikan dan penurunan hasil survei merupakan hal wajar. Oleh karena itu, Gerindra tidak akan mengubah pencalonan Prabowo.

”Kalau di daerah yang dikunjungi, malah terjadi kenaikan. Hasil polling tidak akan mengubah pencalonan capres Gerindra,” ujarnya.

Partai Golkar juga memastikan akan terus mengusung Aburizal Bakrie. ”Kita lihat saja apakah Jokowi tetap melesat bak meteor atau terhenti. Partai Golkar, intinya, maju terus pantang mundur,” kata Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari, Selasa (7/1).

Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 juga memastikan akan tetap menjagokan tokoh-tokohnya di konvensi.

”Tidak ada pilihan lain. Kami akan terus bergerak sampai dengan konvensi ini berakhir sehingga yang dipersepsikan sekarang akan berubah di kemudian hari,” ujar anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, di sela-sela Meet the Press Konvensi Capres Partai Demokrat.

Menurut Suaidi, soal seberapa besar perubahan elektabilitasnya, tentu sangat bergantung pada efektivitas konvensi.

”Kami harus konsekuen dan konsisten. Ini juga tergantung dari pemilu legislatif. Kalau Partai Demokrat berhasil mencapai perolehan suara 20 persen, kami akan mengajukan calon presiden sendiri,” ujar Suaidi optimistis.

PDI-P dan Hanura apresiasi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tempat Jokowi bernaung, juga masih akan terus berjuang meski saat ini sudah menempati posisi teratas.

Wakil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P melihat kehadiran Jokowi bukanlah hasil kerja jangka pendek. ”Itu melalui dialektika yang cukup panjang, termasuk dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar dia.

Hasto berterima kasih kepada rakyat yang memercayai Jokowi. Tanggung jawab selanjutnya adalah mendorong kader partai untuk bersemangat turun ke bawah. PDI-P juga akan berjuang terus, tidak berdiam diri karena telah merasa kuat.

Wakil Sekjen Partai Hanura Saleh Husin juga mengakui bahwa kolaborasi Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (Win-HT) memang efektif. Hanura juga optimistis dengan strategi yang dimiliki bisa lebih meningkatkan elektabilitas sehingga jadi lebih melejit. Kerja caleg Hanura juga akan membuat peningkatan nama Wiranto.

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella yang dihubungi terpisah mengakui bahwa Jokowi sebagai sosok menarik.

”Saya kira ini menarik karena membuktikan Indonesia memiliki banyak stok calon pemimpin yang tersebar di daerah,” kata Rio.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso. Menurutnya, tingkat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mencapai 40 persen patut disyukuri.

”Ya, bersyukur saja kalau seorang gubernur mendapat angka yang tinggi dan bisa menjadi presiden” kata Sutiyoso.

NU DIY dukung Mahfud

Para tokoh juga terus berkampanye dan menggalang dukungan. Kaum nahdliyin se-Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai calon presiden periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Selasa, di Sleman, DIY.

Dukungan ini disampaikan semua elemen Dewan Pimpinan Cabang PKB se-DIY, Dewan Pimpinan Wilayah PKB DIY, Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama se-DIY, serta Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama DIY.

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, Dahlan Iskan, kemarin, berceramah dalam Pertemuan Forum Rektor Indonesia Regional Sumatera Bagian Selatan, di Kampus Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.(EDN/INA/OSA/ONG/FER/IAM/HRS/HAR/RYO)

January 3, 2014

2012, Biaya Hidup Di Jakarta Rp7,5 Juta Per Bulan: BPS

 

Thursday, January 02, 2014       15:05 WIB
2012, Biaya Hidup Di Jakarta Rp7,5 Juta Per Bulan: BPS
 
Ipotnews – Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan secara nasional rata-rata biaya hidup rumah tangga pada 2012 sebesar Rp5,580 juta per bulan. Jakarta mencatat biaya hidup sebesar Rp7,5 juta dan Banyuwangi dengan biaya terendah sebesar Rp3,029 juta per bulan dengan jumlah anggota ruma tangga 3,6 jiwa.

“Dari 82 kota Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 menunjukkan Jakarta merupakan kota dengan biaya hidup atau nilai konsumsi rumah tangga tertinggi yakni Rp7,5 juta per bulan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 4,1 jiwa,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (2/1).

Proporsi biaya hidup makanan dan non makanan masing-masing sebesar 35,04% dan 64,96%, sedangkan hasil SBH 2007 menunjukkan bahwa proporsi biaya hidup makanan dan non makanan masing-masing sebesar 36,12% dan 63,88%. “Kota Meulaboh merupakan kota dengan proporsi biaya hidup makanan tertinggi sedangkan Jakarta merupakan kota dengan proporsi biaya hidup makanan terendah,” ujarnya.

Suryamin menambahkan, dibandingkan dengan hasil SBH 2007 terjadi penurunan persentase biaya hidup kelompok bahan makanan dari 19,57% menjadi 18,85%. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dari 16,55% menjadi 16,19%.

Serta untuk kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar dari 25,41% menjadi 25,37%. “Pada Februari 2014 akan dilakukan rilis pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan tahun dasar baru yaitu Indeks harga Konsumen (IHK) 2012=100,” ungkapnya.

Suryamin menjelaskan, ada beberapa perubahan yang mendasar dalam perhitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai paket komoditas, diagram timbang, dan cakupan kota. Survei Biaya Hidup 2012 merupakan salah satu bahan dasar utama dalam perhitungan IHK.

“SBH dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun sekali. Survei ini dilakukan di daerah perkotaan [urban area] dengan total sampel rumah tangga sebanyak 136.080 jiwa,” tutur dia.(Fitriya/ha)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers