Archive for ‘Tax evasion’

November 11, 2014

1.027 Perusahaan Tambang di Provinsi Ini Menunggak Setoran Rp 347,1 Miliar

Tagih dulu atau jebloskan pengusaha maling ini ke penjara .

Tidak heran khan penjualan mobil mewah impor tinggi sekali di negeri ini..

Rista Rama Dhany – detikfinance
Selasa, 11/11/2014 16:31 WIB
//images.detik.com/content/2014/11/11/1034/tambang.jpg
Jakarta -Banyak sekali perusahaan tambang di Indonesia, khususnya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang menunggak iuran tetap dan royalti. Ada 1.027 perusahaan tambang di 4 provinsi yang menunggak Rp 347,1 miliar.

“Ini banyak utang perusahaan tambang, khusus 4 provinsi saja, yakni Sulawasi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara ada 1.027 perusahaan mineral dan batu bara, dari 1.339 perusahaan yang terdaftar di 4 provinsi tersebut. Jadi 1.027 perusahaan menunggak royalti dan iuran tetap,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM R Sukhyar ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Sukhyar mengatakan, total tunggakan dari 1.027 IUP mineral dan batu bara tersebut saat ini masih mencapai Rp 347.130.991.000, dan harusnya sebelum akhir tahun ini sudah lunas semua.

“Awalnya jumlah utang mereka mencapai Rp 433,2 miliar. Tapi setelah kita turun tangan dan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah pada bayar, total Rp 86,1 miliar. Jadi masih banyak sisanya mencapai Rp 347,1 miliar,” ungkapnya.

Salah satu yang menjadi masalah, kata Sukhyar, banyak perusahaan tambang yang menunggak royalti dan iuran tetap tersebut kabur.

“Banyak yang kabur, akan terus kita kejar, kalau tidak ini jadi utang negara. Makanya kita gandeng KPK. Itu juga baru di 4 provinsi, kita masih akan roadshow ke daerah lain bersama KPK untuk menagih tunggakan yang belum dibayarkan,” tutupnya.

November 9, 2014

Banding Ditolak, Grup Asian Agri Harus Setor Pajak

Banding Ditolak, Grup Asian Agri Harus Setor Pajak  

T

TEMPO.CO, Jakarta – Pengadilan Pajak menolak upaya banding yang dilakukan oleh dua anak usaha Asian Agri Grup, PT Rigunas Agri Utama dan PT Raja Garuda Mas Sejati. PT Rigunas mengajukan banding atas 8 kasus keberatan pajak, sedangkan PT Raja Garuda Mas Sejati menyodorkan permohonan untuk 7 kasus.

Penolakan banding Rigunas disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis XV A Pengadilan Pajak Didi Hardiman. Dalam persidangan Didi mengatakan beberapa bahan pertimbangan putusan tersebut adalah Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (Baca: Media Diminta Awasi Sidang Kasus Pajak Asian Agri)

Didi menyatakan Surat Ketetapan Pajak bukanlah putusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Pajak tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Majelis pun memutuskan kasus ini bukan sengketa tata usaha negara di bidang perpajakan sehingga pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya.

Selain itu, surat pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal atau tidak memiliki dasar hukum, sehingga surat banding, surat keberatan, maupun berkas lainnya tidak perlu diperiksa lebih lanjut. “Dengan demikian usulan banding tidak dapat diterima,” kata Didi.

Sedangkan putusan untuk PT Raja Garuda Mas Sejati dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis XV B Pengadilan Pajak, Tonggo Aritonang. Menurut Tonggo, 7 permohonan banding PT Raja Garuda Mas Sejati dinyatakan tidak dapat diterima dengan suara terbanyak meskipun terdapat dissenting opinion. (Baca: Kasus Asian Agri, Presiden Harus Panggil Kejagung)

Tonggo mengatakan pertimbangan putusan tersebut adalah Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut dia, Surat Ketetapan Pajak bukanlah putusan tata usaha negara. karena itu Pengadilan Pajak tidak berwenang mengadili sengketa tersebut.

Dalam sidang ini turut hadir Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Direktur Keberatan Banding Direktorat Jenderal Pajak Catur Rini Widosari, Direktur Intelijen Yuli Kritiyono, dan Kepala Kantor Wilayah pajak Jakarta Pusat Dicky Hartanto.

Fuad Rahmany mengaku puas atas putusan yang diberikan Pengadilan Pajak. “Saya pikir itu keputusan yang sangat adil,” katanya, Fuad berharap putusan ini bisa menjadi pesan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penyimpangan.

Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Pusat Dicky hartanto mengatakan nilai Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar dari anak usaha Rigunas Utama mencapai Rp 60 miliar, sedangkan Raja Garuda Mas Rp 15,8 miliar. Dengan putusan ini, kedua perusahaan harus menyetor pajak sebesar tagihan masing-masing.

MAYA NAWANGWULAN

October 13, 2014

Perangi Penghindar Pajak, Pemerintah Berjuang Dapatkan Akses Ke Rekening Bank

Thursday, October 09, 2014       15:34 WIB

Ipotnews – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany menegaskan pihaknya akan terus berupaya untuk mendapatkan akses ke rekening bank dan bisa melacak pembelian mobil dan rumah, demi memerangi para penghindar pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Ia menilai pernyataan para politisi untuk memerangi korupsi hanya jargon kosong jika tak setuju kantor pajak memiliki akses ke rekening bank.

Untuk itu, menurut Fuad, pihaknya telah meminta DPR untuk mengamandemen UU Perbankan, sehingga Dirjen Pajak bisa memaksa bank untuk membuka rincian rekening nasabahnya. Seiring itu, lanjut Fuad, pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan swasta untuk bisa memantau pembelian rumah dan kendaraan.

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang akan dilantik 20 Oktober mendatang, harus meningkatkan pendapatan negara dari pajak menjadi Rp1.380 triliun untuk bisa memenuhi target anggaran 2015. Hitungan itu belum termasuk anggaran untuk memuluskan program-program kerakyatan dan pembangunan infrastruktur yang dijanjikan Jokowi. Jokowi juga berjanji akan meningkatkan rasio penerimaan pajak menjadi 16 persen dari produk domestik bruto (PDB) dari posisi 12 persen pada 2012.

“Ini adalah pekerjaan rumah Jokowi. Dia harus memikirkan bagaimana untuk memperluas kapasitas kantor pajak,” kata Fuad, dalam wawancaranya yang dirilis Bloomberg, Kamis (9/10). “Anggaran kami untuk tahun 2015 dipotong, sementara target pendapatan kami meningkat. Apakah Anda mengharapkan uang jatuh dari langit?”

Sebagaimana diketahui, anggaran untuk Dirjen Pajak pada 2015 sebesar Rp5,3 triliun, turun dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp5,46 triliun. Di sisi lain, rasio pajak terhadap PDB dinaikkan targetnya menjadi 12,38 persen pada tahun depan.

Fuad, yang menjabat Dirjen Pajak sejak Januari 2011, menyatakan bahwa kewenangan untuk mengakses rekening bank akan membuka jalan bagi pihaknya untuk berbagi informasi dengan negara lain.

Data dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebutkan Sebanyak 47 negara, termasuk Singapura, telah meneken perjanjian untuk secara otomatis berbagi informasi keuangan – termasuk saldo bank, dividen dan pendapatan bunga – satu dengan negara lain secara tahunan untuk mencegah penghindaran pajak.

Namun, apa yang disampaikan Fuad memiliki dampak terhadap pasar keuangan. Seperti diungkapkan ekonom kepala PT Bank Central Asia (BBCA), David Sumual, “Dari perspektif pajak, ia mungkin ingin melihat semua transaksi, tetapi dari perspektif ekonomi, ada kemungkinan pelarian modal. Infrastruktur perlu dipersiapkan untuk mencegah (modal) keluar, tetapi harus dibarengi dengan pengampunan pajak.”

Tetapi, bagi Fuad, kelonggaran pada pungutan yang belum dibayar hanya akan menbiarkan dana disimpan di luar negeri, sehingga hal itu harus dibarengi dengan akses ke informasi rekening bank yang memungkinkan pemerintah untuk menekan wajib pajak dengan tindakan hukum jika mereka tidak berpartisipasi dalam program pengampunan pajak.

Sebelumnya, permintaan otoritas pajak untuk mendapatkan akses ke rekening bank ditolak oleh Komisi Keuangan DPR. Namun, Fuad mengatakan, pihaknya belum menyerah. “Mereka (para politisi) menyatakan ingin memerangi korupsi, tapi kami bahkan tidak bisa memeriksa rekening bank, jadi itu semua hanya kata-kata kosong,” kecamnya.(ha)

March 19, 2014

35 Juta Orang Indonesia Belum Bayar Pajak

 

1. Coba ya jangan menghayal untuk  memajaki 35 juta orang kalau yang ratusan ribu warga yang punya duit /asset milyaran juga belum bisa dipajaki secara benar. 

2.Orang akan banyak yang membayar pajak jika uang pajak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.  Ingat model PNS Ditjen Pajak macam si Gayus dan Dhana, semoga sekarang keberadaan PNS setan ini sudah jauh berkurang. C

3..Sekarang uang pajak    dihamburkan untuk membayar subsidi BBM, gaji PNS ( PNS yang malas korup dan tidak kapabel) dan korupsi dari orang partai politik ( ingat kasus Sapi, Hambalang dan lain lain)   Bagaimana mau bayar dengan iklas  ?? Saya yang rajin membayar pajak sudah mulai muak melihat penggunaan uang pajak selama ini

Angling Adhitya Purbaya - detikfinance
Rabu, 19/03/2014 13:05 WIB
 
 
Halaman 1 dari 2
 
 
Foto: Dirjen Pajak Fuad Rahmany (Angling-detikFinance)
Semarang -Saat ini ada sekitar 60 juta orang Indonesia yang dianggap mampu membayar pajak. Namun ternyata, baru 25 juta yang membayar pajak, sementara lebih dari 50% lainnya tidak membayar pajak.Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany saat memberi sambutan dalam acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 melalui e-Filing di gedung Gradhika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (19/3/2014).”Hitungan kami yang sudah mampu membayar pajak itu 60 jutaan orang, tapi yang bayar baru 25 juta. Yang tidak bayar lebih banyak,” kata Fuad.

Sedangkan untuk wajib pajak badan atau perusahaan, lanjut Fuad, baru 520 ribu badan usaha yang membayar pajak dari 5 juta badan usaha yang ada.

“Seharusnya 5 juta badan usaha, tapi baru sekitar 11% yang membayar pajak,” tandasnya.

Dari sebagian warga dan badan usaha yang membayar pajak itu, pada 2013 terkumpul penerimaan pajak Rp 1.099 triliun. Pajak tersebut digunakan juga untuk subsidi-subsidi dan juga pembangunan infrastruktur.

“Kita dengan Rp 1.099 triliun itu ternyata tidak cukup. Sayang sekali Rp 500 triliun (uang pajak) yang belum masuk itu. Dengan Rp 500 triliun tiap tahun, kemiskinan bisa terselesaikan,” tegasnya

 
Sementara itu, khusus untuk wilayah Jawa Tengah, dari 33 juta jumlah penduduk, baru 207 ribu yang melaporkan SPT pajaknya. “Kalau semua membayar, bisa membangun infrastruktur Jateng,” pungkasnya.Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap membantu Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak.”Kita harus sosialisasi lagi, saya bantu,” tegas Ganjar.

Untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak sudah meluncurkan e-Filing, yaitu cara penyampaian SPT tahunan melalui internet dengan mengakses website http://www.pajak.go.id.

“Kendalanya mungkin pelayanan kurang dan keterbatasan. Dengan terobosan e-Filing dan pengguna internet yang tinggi, jadi membayar pajak bisa dari rumah, warnet, 24 jam. Kantor tutup masih bisa, hari Minggu bisa. Pak Gubernur sudah kasih contoh, sudah pakai e-Filing,” tutur Fuad.

+++++++++++++++

 

Pemilik Rumah Elit harus Punya NPWP
 
 
Headline
Dirjen Pajak Kemenkeu, Fuad Rahmany – (Foto: inilahcom)
 
Oleh: Budi Yuni Harto
ekonomi – Selasa, 18 Maret 2014 | 05:37 WIB
 
October 22, 2013

Ditjen Pajak Selidiki SPT Atut dan Keluarga

Bravo ! Ditjen Pajak proaktif menyelidiki SPT Klan Kapal Keruk .  Biasanya para pemilik mobil  sport super mewah adalah warganegara penggelap pajak, atau lawyer “hitam” kelas kakap. Jadi ingat si Hotman Sitompoel dan Hotman Paris Hutapea yang sering pamer mobil sport mewahnya, sekarang sudah mulai diendus pajak mereka terpaksa harus naik mobil mewah generik. 

Pengalaman negara lain dalam membasmi   koruptor atau klan mafia  adalah dengan pajak. Al Caponne  akhirnya mendekam di penjara bertahun tahun karena terbukti melakukan penggelapan pajak.  Nah untuk membasmi politik dinasti atau klan mafia di daerah mungkin ada baiknya mengikut sertakan Ditjen Pajak .

 

SELASA, 22 OKTOBER 2013 | 17:08 WIB

 

Ditjen Pajak Selidiki SPT Atut dan Keluarga

Sebuah mobil Lamborghini Aventador yang berada di garasi rumah Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan saat diperiksa petugas KPK, Jakarta (3/10). Mobil berplat nomor B 888 WAN itu diduga senilai Rp 12,2 miliar. TEMPO/Dasril Roszandi

 

 

TEMPO.COJakarta - Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kismantoro Petrus menyatakan lembaganya masih menyelidiki Surat Pemberitahuan (SPT) pajak Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan keluarga. Penyelidikan dilakukan untuk melihat apakah seluruh kekayaan Atut dan keluarganya sudah dilaporkan atau belum. 

“Kami melihat dari segi pajak, apa aset sudah di-declare dalam SPT atau belum,” kata Kismantoro, Selasa, 22 Oktober 2013.

Atut dan keluarganya diketahui memiliki kekayaan super besar. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara yang terakhir diperbarui pada 6 Oktober 2006 saja, Atut memiliki harta senilai Rp 41.937.757.809. 

Harta Atut didominasi harta tidak bergerak berupa 122 tanah dan bangunan dengan nilai Rp 19.160.418.750. Tanah dan bangunan ini tersebar di Bandung, Cirebon, Serang, Pandeglang, dan Jakarta Barat. Keseluruhan tanah tertulis sebagai hasil perolehan sendiri.

Selain Atut secara pribadi, keluarga Atut juga memiliki harta yang tak kalah banyaknya. Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik orang nomor satu di Banten ini merupakan kolektor mobil mewah. 

Di rumah tersangka kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ini, penyidik KPK menemukan sejumlah mobil mewah miliknya saat penggeledahan awal bulan lalu. Mobil itu di antaranya Lamborghini Aventador senilai Rp 12, 2 miliar, Nissan GTR seharga Rp 2,2 miliar, Ferrari, Rolls Royce, Lexus, hingga Harley Davidson.

Apakah harta-harta itu sudah dilaporkan dalam SPT pajak Atut dan keluarganya, Kismantoro belum dapat memastikan. Menurut dia, jika memang belum dimasukkan, Ditjen Pajak bisa menjeratnya dengan menggunakan Pasal 4 Ayat 1, huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam ketentuan pasal itu tertulis: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: (poin p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 

Kalau tidak dilaporkan, kata Kismantoro, “Akan diproses.”

Saat ini, kata dia, Ditjen Pajak masih dalam tahap membandingkan SPT dengan kenyataannya. Menurutnya, penindakan gampang dilakukan karena wajib pajaknya jelas dan SPT-nya sudah dikantongi Ditjen Pajak. “Sedang dibandingkan, kalau sudah waktunya melakukan tindakan, kami lakukan tindakan,” ujarnya. 

MARTHA THERTINA

October 2, 2013

PPATK Sebut Transaksi Keuangan Wilmar Janggal

RABU, 02 OKTOBER 2013 | 13:50 WIB

PPATK Sebut Transaksi Keuangan Wilmar Janggal

Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan pihaknya menemukan adatransaksi keuangan bernilai ratusan miliar terkait PT Wilmar Nabati Indonesia yang perlu didalami penegak hukum. “Indikasi ada yang perlu didalami penegak hukum, misalnya, data transaksi tak sesuai seharusnya. Nilainya miliaran, ratusan miliar,” ucap Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, usai menghadiri rapat tertutup dengan Panitia Kerja Mafia Perpajakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, di kawasan parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2013.

Dugaan penyimpangan restitusi pajak oleh Wilmar ini sudah diberitakan sejak beberapa tahun lalu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah melaporkan dugaan itu ke Kejaksaan Agung.

Tapi, menurut pengakuan Yusuf, pihaknya belum menemukan adanya aliran dana antara pegawai pajak dan orang-orang Wilmar. “Tidak ada. Yang ada transaksi antara perusahaan dia dan perusahaan dia di luar negeri,” katanya. Ia pun membenarkan, ada kemungkinan transaksi antarperusahaan satu grup itu terkait upaya penghindaran pajak melalui transfer pricing.

Ditanya soal kebenaran besaran penyimpangan restitusi pajak Wilmar yang mencapai Rp 7,2 triliun, Yusuf meluruskan. “Temuan Kejaksaan Rp 6 sekian triliun. Sepuluh persennya itu, restitusi pajak yang dia nikmati. Sehingga perlu untuk diminta kembali,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Tjatur Sapto Edy, enggan membeberkan temuan PPATK soal Wilmar. Ia hanya menjelaskan, PPATK menyampaikan hasil analisisnya terhadap dua perusahaan besar.

Satu perusahaan diduga membuat transaksi fiktif sebesar Rp 6 triliun dan menikmati restitusi pajak fiktif senilai Rp 600 miliar. Selain itu, ada juga temuan di perusahaan lainnya tentang penyalahgunaan restitusi pada rekening khusus sebesar Rp 3,5 triliun. “Itulah dugaan-dugaan yang seharusnya penegak hukum tindaklanjuti,” ucapnya. Ia menambahkan, restitusi yang dimaksud bersumber dari restitusi pembukuan-pembukuan yang tidak wajar sepanjang 2006-2012.

PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan perkebunan milik Martua Sitorus. Martua pernah masuk sebagai orang terkaya keempat di Indonesia versi majalah Forbes. Dugaan penyimpangan restitusi pajak Wilmar dan anak usahanya, PT Multimas Nabati Asahan, terungkap ketika Kantor Pelayanan Pajak Besar Mangga Dua mengendus dugaan tindak pidana dalam pengajuan restitusi Wilmar dan Multimas. Ada indikasi direksi kedua perusahaan itu merekayasa laporan transaksi jual beli demi mendapatkan restitusi.

MARTHA THERTINA

June 17, 2013

Asian Agri Tolak Bayar Rp 1,8 T, Dirjen Pajak Tak akan Menyerah

 

Wiji Nurhayat - detikfinance
Senin, 17/06/2013 13:23 WIB
 
 
 
 
 Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Grup Asian Agri menolak untuk membayar tagihan pajak Rp 1,8 triliun lebih dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Namun pihak Ditjen Pajak tak akan menyerah menagih.

“Silakan saja mau keberatan, tapi kan kita yang menjawab, jalani saja nanti kita akan melakukan peran kita. Kita akan tetap prinsip itu sudah inkrah,” tutur Dirjen Pajak Fuad Rahmany saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Tagihan pajak tersebut keluar setelah keluarnya keputusan dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan adanya kurang bayar pajak dari Asian Agri. Fuad mengatakan, tak perlu ada perhitungan ulang soal tagihan pajak tersebut, karena sudah diputuskan MA.

Bahkan menurut Fuad, jumlah tagihan pajak ke Asian Agri bukan Rp 1,8 triliun, tapi lebih tinggi. “Kita sudah hitung-hitung itu jatuhnya tidak Rp 1,8 triiun, malah lebih tinggi Rp 1,9 triliun,” tegas Fuad.

Ditjen Pajak telah mengeluarkan surat tagihan pajak pada awal bulan ini, dan Asian Agri harus membayarnya dalam jangka waktu sebulan.

Apabila tidak, maka bisa dilakukan tagihan secara paksa. Selain tagihan dari Ditjen pajak, Asian Agri juga terkena denda tunggakan pajak senilai Rp 2,5 triliun yang akan ditagih oleh pihak Kejaksaan Agung.

May 31, 2013

Penyidik KPK Kantongi Bukti Keterlibatan Dirjen Pajak

 

Penyidik KPK Kantongi Bukti Keterlibatan Dirjen Pajak 
Rabu, 29 Mei 2013 , 15:40:00 WIB 
Laporan: Samrut Lellolsima 

FUAD RAHMANY/IST 

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti dugaan 
keterlibatan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Fuad Rahmany dalam 
perkara suap pengurusan pajak PT The Master Steel. 

Made Rahmat Marasabesi, pengacara Tersangka Eko Darmayanto mengatakan 
jika kliennya telah menceritakan bukti itu ke penyidik saat diperiksa. 

“Ada (keterlibatan Dirjen Pajak). Dia (Eko) sudah menjelaskan kepada 
(Penyidik) KPK,” kata Made di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, 
Rabu (29/5). 

Kendati begitu, Made belum mau mengungkapkan lebih lanjut apa dan 
bagaimana peran bekas Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (Bapepam) itu dalam perkara tersebut. Yang pasti, kliennya 
sudah cerita ke penyidik. Karenanya, dia menantang Fuad untuk 
membuktikan ke KPK jika dia memang benar-benar tak terlibat. 

“Kami tidak bisa katakan di sini. Jadi kalau Dirjen Pajak katakan tidak 
terlibat, nanti kita lihat. Kita akan mendorong supaya KPK melakukan 
terobosan dan pendalaman terhadap kasus ini, biar semua terbongkar 
terkait segala sesuatu,” kata Made. 

Eko Darmanto dan Muhammad Dian Irwan selaku pegawai di Direkorat Pajak 
wilayah Jakarta Timur, sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Keduanya 
diduga menerima suap dari PT. The Master Steel. 

Selain itu, KPK juga menjerat Manajer Keuangan The Master Steel Effendi 
dan Teddy Muliawan, serta Direktur PT The Masters Steel, Diah Soembedi 
sebagai tersangka. [rsn]

May 13, 2013

Separuh Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak

Jum’at, 10 Mei 2013 | 05:46 WIB
 
Pentesan.. yang namanya  “pengusaha batu bara” bisa hidup sangat mewah  dan ugal ugalan..
Ternyata nangguk pajak terus..
 

Separuh Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak

Tempo/Firman Hidayat

 

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan 50 persen perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia tidak membayar royalti dan pajak. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan tunggakan perusahaan tambang itu merugikan masyarakat. “Khususnya masyarakat pedalaman yang tinggal di sekitar lokasi tambang,” kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2013.

Seharusnya, kata Samad, jika perusahaan-perusahaan tambang tersebut membayar pajak dan royalti secara ketat, uang itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat. “Saya percaya uang dari pajak dan royalti bisa mengurangi angka masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ucap dia.

Penunggakan pajak dan royalti dari perusahaan tambang, lanjut Samad, terjadi sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. “Otonomi daerah menjadi alat pemerintah dan penguasa daerah dalam rangka memperkaya diri mereka,” kata Samad.

“Ironis sekali, ketika saya berkunjung ke daerah yang kaya dengan lahan tambang, semakin ke pedalaman, masyarakatnya sangat miskin. Namun, ketika saya berkunjung ke rumah bupati setempat, di halamannya terdapat mobil-mobil mewah,” ujar Abraham melanjutkan.

Pertambangan, kata Samad, termasuk cakupan bidang sumber daya alam yang menjadi satu dari tiga fokus pengejaran KPK. “Kami fokus pada sumber daya alam, ketahanan pangan plus, dan pajak,” ucap Samad.

JOKO SEDAYU

April 10, 2013

Billionaires Among Thousands of Indonesians Found in Secret Offshore Documents

 

 

Sepandai pandainya tikus bersembunyi, akhirnya ketahuan juga.. Demikian juga dengan para Milyuner (Trilyuner) jaman Soeharto yang melarikan duit jarahannya ke perusahan offshore , mulai dari Cook Island sampai Virgin Island, akhirnya ketahuan juga.  Setelah mereka ketahuan harusnya pihak PAJAK segera menaggih kekurangan bayar pajak para Triyuner 

 

suharto and habibie
Names in the offshore records include billionaires linked to former Indonesian dictator Suharto (left) and the son of former president B. J. Habibie (right). Photo: AP

Owners of corporations registered in tax havens include some linked to regime of the late dictator, Suharto.

Nine of Indonesia’s 11 richest families have found shelter in tropical tax havens, holding ownership of more than 190 offshore trusts and companies, secret records obtained by the International Consortium of Investigative Journalists show.

The nine families, worth an estimated $36 billion between them, are at the top of a wealthy class that dominates Indonesia’s politics and economy.

Six were closely tied to the late dictator Suharto, who helped a special circle of Indonesians grow rich during his 31-year rule by granting economic fiefdoms to family and friends.

The billionaires are among nearly 2,500 Indonesians found in the files of Singapore-headquartered offshore services provider Portcullis TrustNet, which ICIJ has been analyzing and began reporting on this week.

Although there is no evidence in the files of illegality by any of the nine families, they are part of a wider Indonesian economy riddled with secret offshore companies and resources draining away to offshore bank accounts.

Danang Wirdaus of Indonesian Corruption Watch said that after Indonesia’s 1998 financial crisis many Indonesian tycoons moved to Singapore and Hong Kong. “Offshore companies were essential because they are not Indonesian companies any more,” he said.

However he said that for other very rich Indonesians as well, “whenever their companies become bigger and bigger, they can use offshore companies to reduce their tax and increase profits.”

On its website, the Indonesian tax authority says that taxpayers and companies resident in Indonesia are subject to taxation on their worldwide income. This includes in tax havens. It says there are special tax forms to declare transactions occurring in tax havens.

In December 2012 the Washington-based research organization Global Financial Integrity estimated that Indonesia had lost over $10 billion in “illicit financial outflows,” including tax evasion, each year between 2001 and 2010. This placed it 9th out of 150 developing countries for the quantity of money disappearing into offshore tax havens. These outflows of “dirty money” deprive nations of investments in healthcare, education and infrastructure, GFI said in a statement.

However there are also legitimate uses for offshore companies. Service providers like TrustNet allow companies and individuals to do business, diversify their investments and forge alliances across political borders.  They also help individuals who live in multiple countries  to manage their affairs.

The files analyzed by ICIJ show how wealthy Indonesians have embraced the anonymity offered by the offshore world. The Riady family, for instance, owners of the conglomerate Lippo Group, had at least 11 offshore companies and trusts, records obtained by ICIJ show. But TrustNet cautiously refers to the Lippo companies in internal correspondence as “Client A”. Company records explain that “the client does not want to be seen dealing offshore.” Their agent Gary Phair instructed the TrustNet staff to “delete any reference to ‘C/- [care of] Lippo Group’” from all contact addresses in Client A records.

Phair also asked that his own name not to be used in issuing invoices: “Please do not mention Gary Phair’s name,” the TrustNet staff wrote. “We are to refer to him in an invoice as either ‘the company representative’ or ‘your representative.’ ”

The tiny Cook Islands in the South Pacific have been a preferred destination for many Riady family offshore entities, from 1989 until at least 2009, the files indicate.

The Riadys and Lippo were at the center of a foreign political cash scandal during American President Bill Clinton’s 1996 reelection campaign, with the company admitting dozens of violations of U.S. campaign law and the family’s scion, James Riady, pleading guilty to fraud and paying an $8.6 million fine.

A spokeswoman for Stephen Riady, James’ brother, declined to discuss the family’s offshore entities. She said there was “nothing illegal or improper in protecting the privacy of one’s own information” and no adverse implication should be drawn from the group doing so.

Some Riady (“Lippo”) group companies were publicly listed companies, so information regarding them was publicly available. “Other companies in the group are privately owned, so information concerning these companies is private and will only be disclosed to the appropriate regulatory authorities, as and when required by law.”

Phair also declined comment, citing “strict obligations of confidentiality to my clients and former clients regarding their business affairs.”

One of Indonesia’s big tobacco families also used the Cook Islands. On May 18, 2005, Philip Morris International completed the purchase of 97 percent of the shares of the Sampoerna tobacco company. It paid the Sampoerna family, Indonesia’s 10th richest, $2 billion for their minority stake. Two weeks later, on May 31, TrustNet established an offshore trust called Strong Castle Trust in the Cook Islands.

Sulistiani Sampoerna is listed in the TrustNet files as “trust settlor”, possibly indicating it was her money the trust was to hold. She did not respond to a request for comment. Two other Indonesian tobacco billionaires, Susilo Wonowidjojo and Peter Sondakh,  also have multiple offshore companies.

Eka Tjipta Widjaja Eka Tjipta Widjaja

Four more of Indonesia’s very richest are known for their role in clearing vast areas of tropical rainforest.Eka Tjipta Widjaja, the Salim family, Sukanto Tanoto and Prajogo Pangestu built their fortunes after they obtained licenses to log and clear rainforest during the Suharto years.

Between them they have over 140 offshore companies, mostly in the British Virgin Islands.

More recently Widjaja, Tanoto and Pangestu have invested heavily in palm oil plantations. A series of reports earlier this year from the Pulitzer Center on Crisis Reporting described palm oil as one of the most controversial commodities on earth. Palm oil plantations have replaced “swathes of rainforest the size of small countries”.

The documents obtained by ICIJ show that as Suharto’s rule came to an end in 1997-98, the number of new TrustNet companies and trusts set up for Indonesians spiked.

TrustNet’s employee Stephen Breed arranged a trip to Jakarta in late 1997 to speak with at least one important client about the services TrustNet provided. He made an appointment to meet with Marimutu Sinivasan, chairman of Texmaco, an Indonesian textile and industrial conglomerate.

Sinivasan was a favorite of Suharto, and state banks and government agencies extended some $2.2 billion in loans to Texmaco, much of it in the dictator’s final months in power. TrustNet incorporated a Cook Islands offshore company on April 4, 1997, named the Pipeline Trust Company Limited and transferred its shares to Sinivasan’s name on Aug. 13, 1997.

The Pipeline Trust Company used the TrustNet subsidiaries Directcorp and Secorp as its director and secretary. Sinivasan was the sole shareholder. TrustNet later sent Sinivasan a power-of-attorney document on Dec. 11, 1997 that entitled him to open bank accounts and transfer money in and out of the accounts in the name of the company.

Sinivasan could not be reached for comment.

Other members of prominent Indonesia families set up offshore companies using TrustNet at this time. In September 1998 TrustNet set up a secretive offshore company called Pico Trading Limited. No real directors or owners were recorded. Invoice records show dozens of payments – usually tens of thousands of dollars each – made from Pico Trading’s bank account. More than $30,000 went to someone called “Yanti Rukmana,” the same name as Suharto’s oldest daughter. But, as the secretive record-keeping intended, there is no way of knowing from the documents if it was actually her.

Suharto was finally forced from power on May 21, 1998, and was replaced by his deputy B.J. Habibie, who promised to increase transparency compared to the Suharto years.

Yet even Habibie’s own sons used offshore companies, records reviewed by ICIJ show. His younger son Thareq Kemal Habibie was part of the rush of Indonesians setting up offshores in 1998. He formed two British Virgin Islands companies in the last weeks before Suharto had to resign. A decade later another son, Ilham, personally organized at least seven TrustNet companies to provide an offshore base for enterprises inside Indonesia, including exploration and mining. He did not respond to a request for comment.

Most of Indonesia’s 240 million people have barely heard of the offshore world. But for wealthy and powerful Indonesians, it is still a routine part of managing their business and finances.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 84 other followers