Archive for ‘whos who’

December 15, 2014

Profil Bos Cargill

PRESIDEN & CEO CARGILL

Indonesia Menjadi Incaran

PEKAN lalu, Cargill, perusahaan raksasa multinasional asal Amerika Serikat, membuka pabrik pengolahan biji kakao di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan di bidang bahan makanan, peternakan, pertanian, dan perdagangan ini melihat potensi yang ada di Indonesia hanya bisa dikembangkan apabila mengawinkan prinsip keberlanjutan dalam setiap bisnis yang dilakukan.Cargill telah beroperasi di Indonesia sejak 40 tahun yang lalu atau sejak tahun 1974. Perusahaan keluarga yang belum masuk ke pasar modal ini akan berusia 150 tahun pada tahun depan. Perusahaan ini didirikan oleh William W Cargill tahun 1865 di Iowa, Amerika Serikat. Putri tertua Cargill, Edna, menikah dengan John MacMillan, salah seorang karyawan Cargill. Sejak itu, perusahaan ini menjadi milik keluarga Cargill-MacMillan dan berkantor pusat di Minnetonka, Minnesota.

Saat ini Cargill telah beroperasi di 67 negara di seluruh dunia. Menurut Presiden & CEO Cargill, David W MacLannen, Indonesia termasuk yang menjadi fokus perhatian untuk pertumbuhan bisnis Cargill. Berikut petikan wawancara dengan MacLannen.

Bagaimana posisi Indonesia di dalam bisnis Cargill?

Potensi Indonesia sangat menjanjikan. Kedatangan saya saat ini adalah yang kedua kalinya dalam dua tahun terakhir. Saya perkirakan, saya akan lebih sering datang ke Indonesia karena pengembangan bisnis Cargill akan lebih banyak lagi di Indonesia. Saat ini pertumbuhan bisnis Cargill di Indonesia termasuk yang lima terbesar. Aset kami di Indonesia termasuk dalam 10 besar. Jika melihat ke belakang, kami telah menanamkan 700.000 dollar AS atau Rp 8,4 triliun selama tiga tahun terakhir. Ke depan kami sudah memutuskan untuk menginvestasikan lagi 1 miliar dollar AS atau Rp 12 triliun untuk tiga-empat tahun mendatang.

Bagi kami, Indonesia sangat penting. Dengan jumlah populasinya yang besar, daya beli yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang baik, ditambah dengan antusiasme rakyat terhadap pemerintahan baru, kami yakin investasi kami akan berkembang baik juga.

Bisnis apa yang akan dikembangkan?

Tahun ini kami meresmikan pabrik pengolahan kakao di Gresik, Jawa Timur. Kapasitas pabrik di Gresik ini akan menjadi produsen kakao ketiga terbesar di dunia. Investasi yang kami tanamkan di pabrik ini sebesar 100 juta dollar AS atau Rp 1,2 triliun dengan kapasitas awal 70.000 metrik ton per tahun.

Kami juga tertarik mengembangkan peternakan ayam di Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, hasil ternak ini juga akan kami ekspor ke Jepang. Kami melihat ada peluang untuk memasok ayam ke Jepang setelah ditemukan banyak persoalan dengan pasokan ayam dari Tiongkok.

Di pasar domestik, kebutuhan juga meningkat. Menurut statistik yang kami peroleh, kebutuhan daging ayam meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir. Terjadi pergeseran dalam gaya hidup masyarakat. Mereka mengurangi konsumsi nasi dan gandum, dan mulai beralih ke daging.

Dalam bisnis peternakan ayam, kami sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama. Bisnis ini sudah kami kembangkan dengan baik di Thailand, Rusia, Amerika Tengah, dan Inggris.

Anda juga berbisnis di bidang minyak sawit. Saat ini banyak isu-isu lingkungan dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit. Bagaimana menghadapi masalah ini?

Pada waktu-waktu lalu, Pemerintah Indonesia memang sangat membatasi investasi asing, terutama yang berkaitan dengan kelapa sawit. Namun, kami sudah lama sekali berkecimpung di bisnis ini, dan perusahaan kami bisa dijadikan contoh oleh Pemerintah Indonesia dan investor lain yang ingin terjun ke kelapa sawit.

Untuk kelapa sawit, kami menitikberatkan keberlanjutan di semua dimensi. Cargill telah membangun rantai pasok yang menekankan keberlanjutan. Untuk mencapainya, Cargill harus bekerja sama dengan pemasok, konsumen, komunitas sekitar, pemerintah, LSM, dan perusahaan lainnya.

Dalam Climate Summit PBB September lalu, Cargill telah menyatakan kembali komitmennya, yaitu tidak melakukan penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Kami juga sudah mengadopsi Roundtable on Sustainable Palm Oil tahun 2004. Lalu, bersama dengan Kadin Indonesia dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit lainnya, kami ikut menandatangani Indonesia Palm Oil Pledge, komitmen untuk terus menjaga keberlanjutan di Indonesia. Upaya yang sama juga kami lakukan di Brasil untuk kedelai serta di Afrika untuk kapas dan kakao.

Dari berbagai bisnis yang Anda geluti, bisnis mana yang memberikan kontribusi lebih untuk perusahaan Anda?

Itu pertanyaan yang tidak mudah. Sama saja saya ditanya anak mana yang paling saya sayangi. Pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1974, bisnis kami adalah pakan ternak. Bisnis yang terbaru saat ini adalah kakao dan cokelat. Kami juga sudah mapan di bidang kelapa sawit.

Sekarang kami melihat begitu banyak potensi yang bisa dikembangkan, termasuk mengembangkan bisnis industri ternak ayam. Yang pasti, jika kami melihat bisnis itu tidak mempunyai kesempatan untuk tumbuh, tidak menguntungkan, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk lingkungan dan masyarakat, kami tidak akan terjun ke sana.

Contohnya, kami pernah terjun di bisnis tepung terigu di Eropa dan Amerika Serikat, tetapi akhirnya kami jual. Sekarang kami sangat optimistis dengan semua bisnis yang kami garap. Produk kami kini telah memenuhi pasar domestik dan pasar dunia.

December 8, 2014

Profil bos Sido Muncul : Irwan Hidayat: Ada “Invisible Hand” di Balik Tiap Kesuksesan

Ekonomi / Inspirasi

Senin, 8 Desember 2014 | 07:28 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDINDirektur Utama PT Sido Muncul, Irwan Hidayat.
JAKARTA, KOMPAS.com – Berawal dari industri rumahan (home industry), Sido Muncul berubah menjadi industri skala masif yang diperhitungkan di Indonesia bahkan di dunia. Sejumlah produknya sudah menembus pasar mancanegara, sebut saja salah satunya Tolak Angin.

Irwan Hidayat, Presiden Direktur PT Sido Muncul, kini makin mantab mengembangkan bisnis yang dirintis oleh sang nenek pada 1940-an itu. Padahal awalnya, Irwan sama sekali tidak melirik bisnis jamu ini.

Usai menamatkan sekolah menengah atas, pria kelahiran 68 tahun silam ini mengaku dua tahun hanya “jalan-jalan” mengendarai sepeda motor. Sesudah itu, dia bekerja selama dua tahun di perusahaan farmasi.

“Itu juga bukan karena diterima. Itu karena mama saya pusing, terus minta tolong ke kakaknya. ‘Udahlah itu (Irwan) diterima saja. Kalau enggak, enggak karu-karuan itu (si Irwan)’,” kenang Irwan, ditemui usai berbagi pengalaman di seminar Tanoto Entrepreneurship Series in Partnership with MM-UI, Jumat (5/12/2014).

Irwan menuturkan, sebetulnya bukan maksud hati menghabiskan waktu dua tahun untuk “jalan-jalan”. Dia bilang, sebenarnya pada 1967-1968, ada keinginan untuk bekerja pada sebuah perusahaan di Semarang. “Tapi enggak ada yang berani nerima saya,” kata dia.

“Bangsawan”, bangsane tangi awan

“Saya terkenal enggak pernah tidur, bangsawan–bangsane tangi awan–, saya terkenal dulu rambut gondrong, tak punya pendidikan formal (sesuai bidang pekerjaan), enggak punya pengalaman kerja,” aku Irwan.

“Jadi (pekerjaan) yang ada itu (bisnis jamu). Lalu sampai suatu saat saya sadari, di dunia ini ternyata memang itu yang dipilih Tuhan untuk saya,” lanjut Irwan. Meski mengaku terjun di bisnis jamu lantaran tak punya pilihan lain, dia tak mau pula asal-asalan meneruskan bisnis keluarganya itu.

Irwan pun lalu “mencuri” ilmu bagaimana perusahaan farmasi bisa bertahan ratusan tahun lamanya. Kuncinya, sebut dia, adalah jujur, rasional, dan aman. “Saya lihat (kunci) itu (di industri farmasi). Karena saya enggak sekolah, saya tiru. Apa yang kita anggap bagus, saya tiru.”

Pada 1998, Sido Muncul pun lalu membangun beragam laboratorium seperti laboratorium uji stabilitas, formulasi dan produksi, serta farmakologi. Hasilnya tak sia-sia. Sejak saat itu, kepercayaan publik terhadap industri jamu tumbuh seperti halnya kepercayaan kepada industri farmasi.

Bahkan sejak 10 tahun terakhir, kata Irwan, Sido Muncul dikunjungi oleh lebih dari 6.000 orang per bulan untuk melihat proses produksi jamu yang higienis. Kini, Sido Muncul telah memproduksi sekitar 160 produk.

Atas usahanya menumbuhkan kepercayaan pasar, Sido Muncul dan Irwan telah menyabet sekitar 700 penghargaan. Irwan pun kini merambah bisnis properti dengan mendirikan Hotel Tentrem, serta bisnis farmasi dengan mengakuisisi PT Berlico Mulia Farma.

Invisible hand

Dalam seminar yang juga menghadirkan mantan CEO Susi Air, Susi Pudjiastuti itu, Irwan berbagi pengalamannya dalam mengembangkan bisnis jamu. Ada beberapa pelajaran yang disampaikan, salah satunya ketika huruf logo Sido Muncul berubah menjadi lebih ramping.

“Sebuah brand harus feminim. Kalau maskulin itu lambang ketidakjujuran,” ujar Irwan, disambut riuh tawa peserta seminar. Irwan juga menegaskan, seorang pengusaha harus cepat mengeksekusi dan tidak hanya mengalkulasi tanpa realisasi.

Selain itu, Irwan juga menuturkan, bagi seorang pengusaha, perilaku adalah nomor satu. “Nenek saya kreatif, tapi gen bukan penentu. Perilaku itu nomor satu,” kata dia. Kepada para calon pengusaha atau pengusaha, Irwan berpesan pula bahwa komunikasi pemasaran tidak boleh mengingatkan calon konsumen kepada kompetitor.

Menurut Irwan, produk yang mirip-mirip dengan pesaing (me too-product) justru mengingatkan konsumen pada kompetitor yang muncul lebih awal. Terakhir, Irwan mengingatkan kesuksesan diraih tidak hanya karena jerih upaya semata.

Di balik setiap kesuksesan, tegas Irwan, ada keluarga, kerabat, dan rekan, yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta Tuhan yang mengabulkan itu semua.

Irwan pun meringkas keyakinannya itu dalam rangkaian kalimat, “Kalau Anda bisa sukses, itu karena ada tangan yang tidak terlihat, invisible hand. Yang harus diingat, ada orang yang mendoakan Anda. Dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Tuhan….”

November 30, 2014

Dirut Pelni: Saya “Copy-Paste” PT KAI

Jumat, 21 November 2014 | 13:20 WIB
KOMPAS.com/YOGA SUKMANA Dirut Pelni Sulistyo Wimbo Sardjito

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pelni (Persero) Sulistyo Wimbo Hardjito mengatakan tidak sungkan menyalin konsep pengembangan perusahaan ala PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Pasalnya, kata dia, PT KAI saat ini bisa jadi role model pengembangan badan usaha milik negara (BUMN).

“Saya copy-paste dari KAI. Kalau KAI butuh tiga sampai empat tahun, saya kira di Pelni bisa setengahnya 1,5 tahun. Kenapa? Karena saya copy-paste,” ujar Wimbo yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT KAI saat berbincang dengan wartawan di dek KM Kelud, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Meskipun yakin mampu membenahi Pelni dalam waktu singkat, Wimbo mengakui bahwa ada perbedaan antara KAI dan Pelni. Perbedaan itu mencakup masalah tanggung jawab pelayanan yang luasnya dari Sabang sampai Merauke.

Sementara KAI, kata dia, tanggung jawab pelayanannya hanya sebatas Pulau Jawa dan Sumatera. Akan tetapi, setelah hampir enam bulan kepemimpinannya, Wimbo melihat ada etos kerja yang berbeda dari karyawannya, yaitu ketaatan pada aturan.

Di sisi keuangan, Wimbo yakin Pelni juga akan meraup keuntungan seperti KAI. Namun, untuk mewujudkannya, kata Wimbo, semua karyawan Pelni harus bersama-sama bekerja keras.

November 29, 2014

Disunting Anak Muchdi PR, Alexandra Tetap Balapan?

Disunting Anak Muchdi PR, Alexandra Tetap Balapan?

Pembalap Putri Indonesia, Alexandra Asmasoebrata. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO , Jakarta:Pembalap Alexandra Asmasoebrata alias Andra mengatakan dirinya belum tahu apakah akan tetap dibolehkan menjadi pembalap setelah menikah atau tidak. “Nggak tahu deh, lihat saja nanti,” katanya di rumahnya, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta pada 28 November 2014.

Namun ia meyakini calon suaminya nanti akan tetap menyetujui Andra tetap berkarir sebagai pembalap. “Kan ketemunya juga aku sudah jadi pembalap,” kata wanita yang sudah berpacaran dengan calon suaminya itu selama 5 tahun terakhir

Menjelang upacara pernikahannya itu, wanita yang sedang berpakaian kebaya merah menyala ini pun mengaku sangat antusias dan takut. “Perasaannya excited, takut, campur aduk deh,” katanya.

Ia berharap acara akad dan resepsi yang akan berlangsung besok berjalan sempurna. “Semoga lancar deh semuanya,” kata Andra yang rambut panjangnya tersanggul.

Pembalap Allida Alexandra Nurlutfia alias Andra, menggelar pernikahan dengan Dias Baskara Dewantara, anak bekas petinggi BIN Muchdi P.R. Dias adalah seorang pengusaha.

Dalam rangkaian pernikahannya, Andra melangsungkan pengajian di rumahnya pada 28 November 2014 pukul 09.00, dilanjutkan dengan siraman jam 14.00 serta seserahan dengan adat Sunda, Ngeuyeuk Seureuh pada pukul 19.00 di tempat yang sama.

Akad nikah akan dilakukan pada Sabtu, 29 November 2014 di rumah Andra. Adapun resepsi pun dilakukan di hotel Shangrila dua kali pada Minggu 30 November 2014 pada antara pukul 11.00-14.00 dan antara pukul 19.00-22.00. “Undangannya kira-kira 8.000 lebih,” kata Alex, ayah Andra.

MITRA TARIGAN

November 28, 2014

Dwi Soetjipto Ditetapkan Jadi Dirut Pertamina

Semoga prestasi Dwi Soetjipto di Semen Indonesia bisa diulang untuk Pertamina

Dwi Soetjipto Ditetapkan Jadi Dirut Pertamina

Direktur Utama PT Semen Indonesia, Dwi Soetjipto. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah menetapkan Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Dwi menggantikan Karen Agustiawan yang mundur pada 1 Oktober 2014. Dwi sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (Baca: Dirut Pertamina Diumumkan Hari Ini)

“Rapat pemegang saham telah memutuskan Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina periode 2014-2019,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 28 November 2014. (Baca: Rini Setor Tiga Nama KandidatDirut Pertamina)

Pemilihan Dwi sebagai Dirut Pertamina, kata Rini, melalui proses yang panjang. Selain mengangkat Dwi, pemerintah juga merampingkan jumlah direktur Pertamina menjadi tiga orang untuk merevitalisasi perusahaan minyak pelat merah tersebut. “Suatu proses, yaitu kami ingin merevitalisasi Pertamina,” kata Rini. (Baca:Jokowi Benahi Pertamina untuk Libas Mafia Migas)

Rini mengatakan semua tahapan telah dijalani oleh semua kandidat bos Pertamina. Awalnya, jumlah kandidat Dirut Pertamina sebanyak 17. “Kandidat awal 17 orang, baik dari dalam Pertamina, perusahaan BUMN, maupun dari luar,” katanya.

Dwi adalah satu dari tiga calon yang disetorkan oleh Rini kepada Tim Penilai Akhir.
Dua lainnya adalah Zulkifli Zaini, bekas Direktur Utama Bank Mandiri; dan Handry Satriago, CEO General Electric Indonesia. Namun sumber Tempo menyatakan kandidat dari Bank Mandiri adalah Budi Gunadi Sadikin.

ODELIA SINAGA

 

+++++

 

Jokowi Rampingkan Tubuh Pertamina, dari 9 Direksi Jadi Tinggal 4

Rista Rama Dhany – detikfinance
Jumat, 28/11/2014 16:54 WIB
//images.detik.com/content/2014/11/28/1034/164929_22092008004.jpg
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) merampingkan tubuh PT Pertamina (Persero) dengan mengurangi jumlah direksi. Selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas (migas) itu punya 9 direksi.Kini, setelah Dwi Soetjpto diangkat jadi direktur utama, Pertamina hanya punya tiga direksi baru. Total direksinya ada 4, termasuk Dwi.Menteri BUMN Rini Soemarno, setelah dapat mandat dari Jokowi selaku Ketua Tim Penilai Akhir (TPA), memberhentikan seluruh direksi lama perusahaan pelat merah tersebut.

Menurut Rini, tujuan diberhentikannya seluruh direksi lama perusahaan pelat merah ini supaya ada penyegaran dan Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia yang transparan.

“Dengan dilantiknya 4 direksi baru hari ini, otomatis direksi sebelumnya diberhentikan dengan hormat,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (28/11/2014).

Untuk mengejar target perusahaan kelas dunia itu, Pertamina harus melakukan segala upaya efisiensi, salah satunya melalui perampingan jumlah direksi.

“Jadi diangkat lah Pak Dwi (Soetjpto, Dirut Pertamina) dari eksternal. Pak Ahmad Bambang dan Bu Yenni dari Pertamina, dan Pak Arif yang sebelumnya bekerja di McKenzie,” ujarnya.

Berikut jajaran direksi Pertamina yang diberhentikan hari ini:

  • Pelaksana Tugas Direktur Utama Muhamad Husen (merangkap Direktur Hulu)
  • Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko M. Afdal Bahaudin
  • Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto
  • Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya
  • Direktur Gas Hari Karyuliarto
  • Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko
  • Direktur Sumber Daya Manusia Evita M. Tagor
  • Direktur Keuangan Andri T Hidayat

Berikut jajaran direksi baru yang diangkat hari ini:

  • Direktur Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina)
  • Direktur Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental)
  • Direktur Arif Budiman (Sebelumnya dari Mackenzie Stuart Oil & Gas)

++++++++++++++

PR Dirut Dwi Soetjipto: Bikin Pertamina Transparan

Elin Herlina – detikfinance
Jumat, 28/11/2014 17:36 WIB
//images.detik.com/content/2014/11/28/1034/174247_dwipertamina.jpg
Jakarta -Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto yang baru saja diangkat langsung punya banyak pekerjaan rumah alias PR. Salah satu yang paling penting adalah membuat Pertamina transparan.”PR banyak. Pak Dwi harus betul-betul analisis secara mendalam, supply chainPertamina dari hulu ke hilir. Utamanya bentuk sistemaccountable, transparan, sehingga semua pihak yakin apa yang dilakukan Pertamina baik untuk bangsa,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (28/11/2014).

Selama ini, kata Rini, banyak ‘permainan’ di tubuh Pertamina. Hal ini akan menjadi tantangan terberat Dwi dalam memimpin perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah ini bisa jadi pemain kelas dunia.

“Kita lihat banyak ini-itu, permainan di sini, di situ. Pak Dwi bisa analisis secara mendalam dan efisiensi. Salah satu challenge pertama,” ujarnya.

Rini pun memberi Dwi waktu satu pekan untuk melakukan analisis dan memperhitungkan kemampuan direksi lainnya dalam menjalankan program-program baru Pertamina.

Berikut jajaran direksi baru yang diangkat hari ini:

  • Direktur Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina)
  • Direktur Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental)
  • Direktur Arif Budiman (Sebelumnya dari Mackenzie Stuart Oil & Gas)

+++++++++++++

 

Pertamina Punya Dirut Baru, Bagaimana Nasib Petral?

Elin Herlina – detikfinance
Jumat, 28/11/2014 18:09 WIB
Jakarta -PT Pertamina (Persero) akhirnya punya direktur utama (dirut) baru, yaitu Dwi Soetjipto mantan dirut PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Bagaimana nasib Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang merupakan anak usaha Pertamina di tangan Dwi?

“Ya kita transparansi lah,” kata Dwi singkat usai ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Dwi segera melakukan evaluasi di tubuh Pertamina sesuai arahan dari Rini. Dwi diberi waktu satu pekan oleh pemerintah untuk melakukan kajian.

“Kita lihat dulu. Kalau (program) yang seksi kita lanjutkan,” jelasnya.

Selain Dwi, pemerintah juga mengangkat tiga direksi baru Pertamina, mereka adalah Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina), Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental), dan Arief Budiman (sebelumnya dari Mackenzie Stuart Oil & Gas).

Sebelumnya, Rini menyatakan Pemerintah ingin Petral ditarik ke dalam negeri. Selama ini Petral bermarkas di Singapura dan kegiatan usahanya tidak transparan.

“Keinginan kami Petral itu ditarik ke dalam agar memudahkan sistem transparansi, soal pembelian dan supply chain, tapi proses ini tidak mudah dbutuhkan waktu tiga bulan untuk review seluruhnya,” jelas Rini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meminta Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri untuk membuka lebar-lebar semua hal yang berhubungan dengan Petral.

(ang/hen)

November 7, 2014

Para calon Jaksa Agung

Jaksa Agung Perlu Tim Kuat

Mampu Kerja Sama dengan KPK

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diharapkan memilih Jaksa Agung yang mampu bekerja sama dan memahami institusi lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa Agung yang dipilih juga harus mampu membentuk tim yang kuat untuk mereformasi kejaksaan.Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, Kamis (6/11), mengingatkan, korupsi masih menjadi persoalan penting Indonesia saat ini. Oleh karena itu, Jaksa Agung mendatang diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen hukum yang bagus, termasuk dalam perkara korupsi.

Zulkarnaen yang merupakan mantan Koordinator Staf Ahli Jaksa Agung juga menyatakan masih ada ketidakpercayaan publik terhadap institusi yang berwenang menjadi penuntut umum tersebut. Hal ini membuat Jaksa Agung mendatang perlu mengetahui kondisi kejaksaan luar dalam dan mampu membuat institusi itu sebagai ”sapu yang bersih”.

”Untuk itu, satu-satunya pilihan Presiden Joko Widodo adalah memilih sosok yang berintegritas sebagai Jaksa Agung. Integritas menjadi pertimbangan penting sehingga Jaksa Agung bisa memimpin pembenahan institusinya,” kata Zulkarnaen.

Menurut Zulkarnaen, sampai saat ini KPK belum diminta bantuan oleh Presiden Joko Widodo untuk menelusuri rekam jejak calon Jaksa Agung.

Meski demikian, sejumlah nama telah disebut sebagai calon Jaksa Agung. Mereka antara lain Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf, mantan Kepala PPATK Yunus Husein, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono, dan mantan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy. Nama yang lain adalah Deputi Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Mas Achmad Santosa serta politisi Partai Nasdem, M Prasetyo.

Sepanjang sejarah Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada 19 orang yang pernah menjadi Jaksa Agung. Mereka terdiri dari 4 orang dengan latar belakang internal kejaksaan, 8 orang dengan latar belakang sipil dari eksternal, dan 7 orang dengan latar belakang militer.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, mengatakan, Jaksa Agung dari eksternal dan internal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Kelebihan Jaksa Agung dari internal kejaksaan antara lain memahami anatomi kejaksaan, menguasai teknis yudisial, dan posisinya diterima internal kejaksaan. Adapun kekurangannya adalah punya semangat korps yang tinggi sehingga berpotensi memiliki beban psikologis saat harus bertindak tegas terhadap kolega atau jaksa yang lebih senior dan tersandera dosa atau persoalan pada masa lalu.

Sementara itu, kelebihan Jaksa Agung dari kalangan eksternal adalah tidak punya beban psikologis untuk bertindak tegas. Namun, ia belum tentu memahami anatomi kejaksaan secara keseluruhan ataupun teknis yudisial, dan berpotensi tidak didukung penuh oleh internal kejaksaan.

Kekurangan dan kelebihan Jaksa Agung dari kalangan internal dan eksternal ini dapat diatasi jika Jaksa Agung mampu membentuk tim yang kuat dan bersih di institusinya.

Kepentingan politikPakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto, tidak mempermasalahkan latar belakang Jaksa Agung, apakah dari eksternal atau internal kejaksaan.

Hal yang lebih penting, menurut Satya, Jaksa Agung mendatang harus mampu menunjukkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara serta melepaskan diri dari segala kepentingan politik. Dengan tidak dipengaruhi kepentingan politik, penanganan sejumlah masalah hukum bisa berjalan lebih baik karena tanpa intervensi pemerintah.

”Kita menginginkan kehadiran sosok Jaksa Agung seperti mantan Jaksa Agung R Soeprapto. Beliau merupakan sosok yang tegas serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pemerintah,” tutur Satya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan, Jaksa Agung memang harus independen dan imparsial. Oleh karena itu, dia sepakat Jaksa Agung dari orang nonpartai. ”Apabila dari partai, sebenarnya baik-baik saja, tetapi akan muncul kekhawatiran ada unsur kepentingan dalam keputusan hukum yang dibuat,” kata Denny.

Sementara itu, mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Antonius Sujata menuturkan, Jaksa Agung perlu membentuk tim khusus untuk menyusun kembali tolok ukur keberhasilan kinerja kejaksaan.

”Paling tidak ada seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang dapat mengontrol agar kerja tepat sasaran,” kata Sujata. Dia menambahkan, tim ini juga dibutuhkan karena sebagai lembaga penuntut umum di Indonesia, kejaksaan tidak boleh salah langkah.

Karena pentingnya posisi Jaksa Agung, Sujata memahami jika Presiden Joko Widodo sangat berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan kepada sosok yang akan mengisi jabatan ini. Namun, ia mengingatkan, Presiden jangan terlalu lama menentukan Jaksa Agung karena dapat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

”Biasanya (Jaksa Agung) diumumkan bersama dengan kabinet. Sebenarnya, tidak apa mundur, tetapi tidak boleh terlalu lama. Jadi, ini harus segera ditetapkan,” ujar Sujata.

Satya Arinanto juga berharap Jaksa Agung baru secepatnya diumumkan. Dengan demikian, seluruh komitmen penanganan hukum pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa segera dijalankan.

Jaksa nakal

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Jasman Panjaitan mengatakan, Jaksa Agung mendatang punya pekerjaan rumah untuk mulai memprioritaskan masalah pengawasan di lingkungan kejaksaan untuk mengatasi jaksa nakal.

Hingga September 2014, Jamwas telah menyelesaikan 443 laporan pengaduan di lingkungan kejaksaan dari jumlah keseluruhan 752 laporan pengaduan sejak 2013. Saat ini, ada 309 kasus yang masih dalam proses. Kasus paling banyak terjadi di bagian Inspektur I yang membawahkan wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Dari jumlah laporan pengaduan yang terselesaikan, ada 136 orang yang dijatuhi hukuman disiplin, mulai dari skala ringan hingga berat. Dari jumlah tersebut, 80 orang merupakan jaksa dari golongan III dan golongan IV.

Merujuk laporan pengaduan yang terselesaikan, jumlah yang paling banyak terbukti melakukan pelanggaran berada di Inspektur II yang membawahkan wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. (BIL/OSA/SAN/FAJ/IAN/ANA)

November 6, 2014

Adhyaksa Dault bos Pramuka

Adhyaksa Dault Ingin Ubah Branding Pramuka

Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka masa bakti tahun 2013-2018 Adhyaksa Dault (kiri) memimpin pengucapan sumpah jabatan jajaran pengurus Kwarnas Pramuka pada acara pengukuhan yang dihadiri oleh Presiden Yudhoyono di Halaman Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault akan menyinergikan program pramuka dengan kementrian terkait. “Karena ada pemerintahan baru, maka orientasi kami mengacu kepada arah dan kebijakan pemerintahan baru,” ujar Adhyaksa kepada wartawan seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis, 6 November 2014.

Adhyaksa yang menjadi Ketua Dewan Pembina Relawan Hatta Rajasa (Rajasa) dalam Pilpres 2014, menjelaskan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan ketua kwartir daerah seluruh Indonesia. (Baca: Adhyaksa Bantah Jadi Tim Sukses Prabowo-Hatta). Rapat itu berlangsung pada 7-9 Novembver 2014 di Hotel Cempaka, hotel berbintang di Jakarta Pusat. Pada kepengurusan sebelumnya, rapat semacam itu diadakan di Pusdiklatnas Pramuka di Cibubur, Jakarta Timur. (Baca: Menteri Tjahjo Larang Pejabat Kemendagri Rapat di Hotel)

Menurut Adhyaksa, Jusuf Kalla menyetujui rencana re-branding Gerakan Pramuka. Dalam pertemuan, Wakil Presiden mengritisi keberadaan dan peran Gerakan Pramuka. “Pak JK katakan, cucu saya ikut Pramuka, tapi enggak tahu apa itu Pramuka’,” ujarnya. JK ingin Pramuka punya peran yang lebih besar di kalangan muda, misalnya menangkal perkelahian pelajar dan peredaran narkotika.

Adhyaksa yang terpilih sebagai ketua pada Munas Pramuka di Kupang, November 2013, mengakui organisasi pramuka selama ini dikelola secara rutinitas dan tradisional. Dia dan pengurus baru ingin mengubah organisasi agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan di kalangan generasi muda.

Caranya dengan mengubah pola pikir anak muda melalui kemasan yang dekat dengan mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. “Harus bermain di sana supaya Pramuka tidak tertinggal.” Pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggulirkan program revitalisasi Gerakan Pramuka di era kepemimpinan Ketua Kwarnas Azrul Azwar. Belum jelas apakah program ini diteruskan atau tidak di era kepengurusan Adhyaksa Dault.

Persoalan lain, katanya, minimnya pendanaan. Tahun ini, dana APBN untuk Gerakan Pramuka Rp 30-40 miliar. Padahal, belanja pegawai Kwartir Nasional Rp 600 juta per bulan. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masalah pendanaan ini tak dijadikan kendala. “Beliau katakan, jangan ada dana, baru ada kegiatan. Tapi kegiatan dulu, baru dana akan datang’,” ujar Adhyaksa yang di masa mudanya lebih banyak aktif di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
PRIHANDOKO

November 4, 2014

Para Ajudan Presiden Joko Widodo

Senin, Oktober 20, 2014 IDB 0

JAKARTA-(IDB) : Jokowi telah resmi memilih tiga ajudan dari kalangan TNI AD, AU, dan AL.

Kolonel Laut Hersan terpilih menjadi ajudan presiden ketujuh itu yang berasal dari kalangan AL. “Dari AL yang terpilih adalah Kolonel Laut (P) Hersan, SH,” kata Kadispen TNI AL Laksamana Pertama Manahan Simorangkir saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (19/10/2014). Kolonel Hersan merupakan alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1994. Dalam perjalanan kariernya, Hersan pernah menjadi Komandan KRI Diponegoro. “Lahir tanggal lahir 7 Juli 1970, dua jabatan terakhir adalah Komandan KRI SRI-352 dan Satkor Koarmatim,” jelas Manahan. Hersan pagi tadi sudah mengikuti proses gladi resik pelantikan Jokowi sebagai presiden. Mulai besok, Hersan bersama tiga ajudan lain akan selalu berada di dekat Jokowi. Dari kalangan TNI, Jokowi sudah memilih tiga ajudan. Ketiga ajudan itu yakni,

Letkol Inf Widi Prasetejiono dari TNI AD yang pernah menjabat debagai Dandim Surakarta.

Dari TNI AU, Jokowi memilih Kolonel Toni Haryono yang pernah menerbangkan pesawat tempur Sukhoi. Sementara itu, hingga sore ini, mantan Gubernur DKI itu belum menentukan ajudan dari kalangan Polri. TNI AD : Letkol Widi Prasetejiono Setelah dilantik Senin, Joko Widodo akan menjadi presiden ketujuh Indonesia. Sesuai peraturan yang berlaku, Jokowi akan memiliki empat ajudan dari TNI AD, AU, AL dan Polri. Jokowi sudah menentukan ajudan terpilih dari kalangan TNI AD, yakni Letkol Inf Widi Prasetejiono. Jokowi pun membenarkan bahwa salah satu ajudan yang dipilihnya adalah Widi. Ajudan terpilih itu hari ini sudah mendampingi Jokowi melakukan gladi resik di Gedung DPR/MPR. Letkol Inf Widi Prasetejiono pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta, tempat Jokowi pernah menjadi wali kota. Dia juga pernah menjadi Danton Grup 2 Kopassus di Kandang Menjangan, Kartasura, pada 1995. Widi Prasetejiono merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993. TNI AU : Kolonel Toni Haryono Presiden terpilih Joko Widodo berkuasa menunjuk ajudan-ajudannya yang berasal dari TNI AD, AU, dan AL dan Polri. Dari kalangan TNI AU yang terpilih sebagai ajudan Jokowi adalah penerbang pesawat tempur Sukhoi, Kolonel Toni Haryono. “Untuk (ajudan) RI-1 yang terpilih adalah Kolonel Toni Haryono, dia pernah menjadi penerbang pesawat Sukhoi,” kata Kadispen TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (19/10/2014). Menurut Hadi, sebelum terpilih menjadi ajudan Jokowi, Kolonel Toni Haryono menjabat sebagai Komandan Lanud Sultan Hassanudin Makassar. Toni menjabat sebagai Danlanud setahun belakangan. “Jadi Danlanud sudah setahun ini, sebelumnya Komandan Skuadron Sukhoi,” jelas Hadi. Kolonel Toni Haryono merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Yogyakarta tahun 1993. Mulai hari ini, Toni beserta tiga ajudan yang lain akan selalu berada di dekat Jokowi. Sedang dari TNI AD, Jokowi telah memilih Letkol Inf Widi Prasetejiono sebagai ajudan. Letkol Inf Widi Prasetejiono pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta, tempat Jokowi pernah menjadi wali kota. Dia juga pernah menjadi Danton Grup 2 Kopassus di Kandang Menjangan, Kartasura, pada 1995. Widi Prasetejiono merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993.

Copy n Win at: http://bit.ly/copyandwin

October 26, 2014

Inilah Anggota Kabinet Pemerintahan Jokowi-Kalla

Kabinetnya sulit diterima oleh pasar modal ..,mungkin bisa diterima di pasar Klewer Solo saja..

 

 

++++

(Bloomberg)
Ipotnews – Setelah menunggu hampir selama satu pekan pasca pelantikan, akhirnya Presiden Joko Widodo, didampingi Wapres Jusuf Kalla, mengumumkan 34 nama menteri yang akan mengisi kabinetnya di Istana Merdeka, Minggu (26/10) petang.

Dan nama-nama tersebut hampir sama dengan susunan anggota kabinet yang kemarin beredar di dunia maya, namun penamaannya jauh berbeda, yakni Kabinet Kerja.

“Proses penetapan menteri saya lakukan dengan hati-hati dan cermat. Ini menjadi keutamaan, karena kabinet ini akan bekerja selama lima tahun dan kita ingin mendapatkan orang-orang terpilih, orang-orang bersih, sehingga kita konsultasikan dengan KPK dan PPATK,” ujar Jokowi, di Jakarta, Minggu (26/10).

Berikut susunan anggota Kabinet Kerja masa bakti 2014-2019:

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo

4. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan

5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti

6. Menteri Pariwisata: Arief Yahya

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said

8. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto

9. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo

10. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi

11. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu

12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Hamonangan Laoly

13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudy Antara

14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi

15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil

16. Menteri Keuangan: Bambang PS Brodjonegoro

17. Menteri BUMN: Rini Soemarno

18. Menteri Koperasi dan UKM: Puspayoga

19. Menteri Perindustrian: Saleh Husin

20. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel

21. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman

22. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri

23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono

24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar

25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan

26. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani

27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saefuddin

28. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek

29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa

30. Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanan Yambise

31. Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan

32. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: M Nasir

33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi

34. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Jafar

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jokowi-JK Disesalkan Pilih Ryamizard Jadi Menhan

Jokowi-JK Disesalkan Pilih Ryamizard Jadi Menhan

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat pertahanan dari Imparsial Al Araf mengatakan langkah Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan kurang tepat. Musababnya, pensiunan militer tak pantas jika mengisi posisi Menteri Pertahanan.

“Idealnya berdasar pengalaman selama ini, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan berasal dari kalangan sipil,” kata Al Araf saat dihubungi Tempo, Ahad, 26 Oktober 2014. Dia menganggap Menteri Pertahanan dari kalangan sipil lebih netral menjadi penghubung antara pemerintah pusat dengan TNI. (Baca:Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi)

Sebagai contoh, reformasi peradilan TNI berpotensi terhambat jika menteri pertahanannya bekas prajurit. Musababnya akan muncul kemungkinan Menteri Pertahanan akan membela institusi militer yang telah membesarkan namanya.

“Terlebih Ryamizard, muncul potensi resistensi penegakan hukum bagi prajurit yang melanggar. Sebab rekam jejak Ryamizard saat menjabat KSAD pernah membela prajurit Kopassus yang membunuh Ketua Presidium Dewan Papua Dortheys Hiyo Eluay pada November 2001,” terang Al Araf.(Baca:Pimpinan DPR Temui Jokowi Soal Nomenklatur)

Selain itu, Al Araf juga khawatir Ryamizard kurang tepat untuk membangun kekuatan militer sesuai visi kemaritiman Presiden Joko Widodo. Musababnya Ryamizard adalah mantan Jenderal di Angkatan Darat, walhasil dianggap kurang paham dengan pengembangan kekuatan maritim.

Presiden Joko Widodo memilih dua pensiunan TNI untuk menjabat posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamana serta Menteri Pertahanan. Jokowi memilih Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdijanto sebagai Menkopolhukam dan Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu menjadi Menhan.
INDRA WIJAYA

ICW Ajak Waspadai Menteri Asal Partai

Sejumlah calon menteri pilihan presiden Joko Widodo sudaha berfoto di Istana Negara, Minggu (26/10) (Foto: Twitter)

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menunjuk politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Hamonangan Laoly, sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Menteri Hukum dan HAM adalah Yasonna Laoly, seorang politisi profesional dan ahli hukum, berpengalaman dalam hukum, dan saya berharap hukum Indonesia semakin baik di bawah Pak Laoly,” kata Presiden Jokowi saat mengumumkan menteri di halaman Istana Negara, Minggu, 26 Oktober 2014.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, meminta agar penunjukan itu diwaspadai. Jika Menkumham diisi oleh politikus, potensi Kementerian akan dibajak oleh kepentingan politikus sangat mungkin terjadi. ICW mengingatkan beberapa kasus yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM asal partai, seperti penggunaan dana rekening Kemenkumham untuk kepentingan pencairan dana Tommy Soeharto.

“Pengumpulan dana partai melalui proyek Sisminbakum atau obral remisi atau pembebasan bersyarat untuk narapidana asal parpol. Jika ini terjadi, citra pemerintah akan kembali suram,” kata Emerson menanggapi pilihan Presiden Jokowi tersebut. (Baca: Daftar Lengkap Kabinet Kerja Jokowi-JK)

Yasonna Hamonangan Laoly adalah politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (1999-2004), dilanjutkan sebagai anggota DPR periode 2004-2009 dan diangkat menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 2013 serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR.

Pria kelahiran Sorkam, Sumatera Utara, 27 Mei 1953, itu menamatkan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1978, dilanjutkan ke jurusan sosiologi Virginia Commonwealth University, dan gelar doktornya pada bidang hukum diperoleh dari North Carolina State University pada 1996. Sebelum menjadi politikus, ia menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Nomensen Sumatera Utara pada 1998-1999 dan pernah menjadi pengacara pada 1978-1983.

Yasonna juga mendapat beberapa penghargaan Outstanding Graduate Student Award Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat, pada 1986; Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society 1987 di Amerika Serikat; dan Sigma Iota International Honor Society 1993 juga di AS.

Yasonna baru menghadap Jokowi pada Jumat, 24 Oktober, tapi mengelak menyatakan pertemuan itu membahas mengenai menteri dan malah menyatakan dirinya berdiskusi tentang MPR. Ditunjuknya Yasonna semakin mengukuhkan tradisi pemilihan Menteri Hukum dan HAM yang didominasi dari partai politik sejak Reformasi 1998.

Sebelumnya, Muladi dari Partai Golkar menjabat sebagai Menkumham pada 1998-1999, dilanjutkan Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang (23 Oktober 1999-7 Februari 2001 dan 9 Agustus 2001-20 Oktober 2004), Mohammad Mahfud Md. dari Partai Kebangkitan Bangsa (20 Juli-9 Agustus 2001), Hamid Awaluddin dari Partai Golkar (2004-2007), Andi Mattalatta juga dari Partai Golkar (2007-2009), Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional (2009-2011), serta Amir Syamsuddin dari Partai Demokrat (2011-2014).

Pengecualian orang nonpartai hanya diberikan kepada Baharuddin Loppa yang hanya menjabat sekitar empat bulan, yaitu pada 9 Februari-2 Juni 2001, dan Marsilam Simanjuntak yang menjabat hanya sekitar satu bulan, yaitu 2 Juni-20 Juli 2001.

ANTARA | PRIHANDOKO | ELIK S.

 

+++++++++++++++

Kurang Diterima Pasar, Kabinet Jokowi Sulit Angkat IHSG Dan Rupiah
Ipotnews – Secara umum, postur kabinet Presiden Joko Widodo diperkirakan sulit diterima pasar, sehingga akan menyulitkan IHSG untuk terdongkrak ke level 5200, maupun memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.Penilaian tersebut diutarakan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono, melalui sambungan telepon, Minggu (26/10) malam. “Secara umum kabinet ekonomi (Jokowi) ini agak susah diterima untuk mengungkit euforia pasar secara signifikan,” ujarnya.

Dia memperkirakan, susunan Kabinet Kerja tersebut tidak akan mampu menggerakkan IHSG dan rupiah untuk beranjak lebih jauh dari posisi penutupan di akhir pekan lalu.

“Saya duga kurs rupiah dan IHSG tidak bakal beranjak jauh dari posisi penutupan akhir pekan lalu, yakni Rp12.066 per dollar dan indeks di level 5.073,” kata Tony.

Lebih lanjut Tony menegaskan, susunan menteri Jokowi akan sulit untuk menguatkan rupiah di bawah Rp12.000 dan melambungkan IHSG ke 5.200. “Tidak mudah bagi Presiden Jokowi untuk membuat kabinet ekonomi impian. Yang ada adalah keterbatasan-keterbatasan beliau di tengah antusiasme banyak pihak yang memberi masukan,” paparnya.

Tony mencontohkan, sebagian besar pelaku pasar tidak mengenal figur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago. Dia mengatakan, sejauh ini Andrinof tidak memiliki rekam jejak di bidang ekonomi, apalagi di sektor finansial.

“Saya tidak habis pikir, kenapa Presiden Jokowi tidak menunjuk ekonom senior di bidang perencanaan, misalnya Lukita Dinarsyah Tuwo untuk posisi ini?” ucap Tony mempertanyakan.

Lebih lanjut dia menyebutkan, secara umum pasar akan sulit merespons positif susunan kabinet yang telah dibentuk Jokowi. “Pasar akan memantau beberapa saat, misalnya 100 hari. Apakah para menteri tersebut bisa bekerja dengan baik? Jika baik, maka capital inflows akan terjadi, sehingga rupiah dan IHSG bakal menguat,” tutur dia. (Budi/ef)

 

++++

Ekonomi / Makro

Menteri Terkait Kemaritiman Indonesia Tak Penuhi Ekspektasi Publik

Senin, 27 Oktober 2014 | 04:52 WIB
KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESIlustrasi nelayan

Terkait

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah nama yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai pengawal kemaritiman Indonesia disebut berada di luar ekspektasi publik. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik di Jakarta, Minggu (26/10/2014).

“Saya kira di luar ekspektasi publik. Sebab, kita tidak melihat ada prestasi luar biasa yang dihasilkan beliau-beliau sebelumnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat di bidangnya, maupun di antaranya memiliki persoalan dengan kejahatan ekonomi dan sejenisnya,” ujar Riza.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Minggu sore Presiden Joko Widodo mengumumkan Indroyono Soesilo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Selain itu, ada pula Susi Pudjiastuti yang ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Riza menambahkan, kemaritiman tidak hanya terkait dengan kedua kementerian tersebut. Menurut dia, kemaritiman juga terkait dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata.

Kerja sama di antara kementerian-kementerian tersebut selama ini sudah terbukti bukan hal yang mudah. Karena itu, menurut Riza, Presiden harus mendorong koordinasi yang lebih baik di antara kementerian itu sebagai instruksi pertama.

“Tentu kita perlu optimistis, tetapi persoalan koordinasi ini selalu menjadi persoalan dari pemerintahan ke pemerintahan. Maka, selain peran menko, Pak Jokowi juga perlu mendorong koordinasi antar-menko. Karena kemaritiman tidak sekadar di bawah Menko Maritim. Ada kaitannya dengan menko lain, semisal (yang membawahi) PU (Pekerjaan Umum),” imbuh Riza.

Dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah memilih Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Riza berpendapat, sosok ini pun perlu dicermati. “Sebab, yang bersangkutan punya kinerja buruk saat memimpin penanganan lumpur Lapindo. Kami juga berharap ada perubahan untuk mengakselerasi pembangunan di pesisir pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Selain berkomentar soal sosok penggawa kemaritiman Indonesia, Riza mengungkapkan pula langkah yang akan diambil KNTI pasca-pengumuman kabinet ini. Menurut dia, KNTI menanti realisasi pembangunan seribu desa pesisir, penyelenggaraan pelayanan informasi bagi nelayan, penguatan kegiatan pasca-produksi, dan usaha mempermudah modal usaha.

Riza pun memastikan KNTI berkomitmen secara aktif berkomunikasi dengan menteri-menteri di Kabinet Kerja. “Tentu (membuka dialog dengan menteri), sebagai organisasi masyarakat nelayan yang tersebar di Indonesia, KNTI berkepentingan membangun komunikasi dengan menteri-menteri terkait, khususnya dalam rangka mempercepat pemulihan perlindungan keluarga nelayan,” papar dia.

August 26, 2014

Ini 88 Relawan Yang Bergabung di Tim Transisi Jokowi-JK

 
 
 
 

 

 Sumber : http://mobile.seruu.com/pemilu/kabar-pemilu/artikel/ini-88-relawan-yang-bergabung-di-tim-transisi-jokowi-jk
POSTED 26 AGUSTUS 2014 08:00
 
 

Jakarta, Seruu.Com – Sebanyak 88 relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan masuk ke dalam kepengurusan Tim Transisi. Menurut Deputi Kantor Transisi Andi Widjajanto, pihaknya telah menerima 88 usulan nama-nama relawan untuk ikut bergabung ke dalam 16 kelompok kerja (pokja) Tim Transisi.

“Secara kerja, relawan-relawan sudah masuk. 88 orang itu, sudah tersebar ke 16 pokja. Hanya saja pertemuan besar yang mengumpulkan keseluruhannya baru sempat akan dilakukan minggu depan. Hari Rabu, mereka akan dilibatkan,” ucap Andi di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014) malam.

Kerja para relawan yang nantinya bergabung dalam Tim Transisi itu tergantung dari kapasitas dan kompetensi individual masing-masing relawan tersebut.

Presiden terpilih Joko Widodo pun sudah mempersilakan unsur relawan masuk ke dalam Kelompok Kerja Tim Transisi.

Berikut nama-nama relawan untuk Pokja rumah transisi berdasarkan finalisasi hasil rapat di hotel sofyan, Minggu 24 Agustus 2014 yang diterima redaksi Seruu.com beberapa saat lalu

APB
1. Roy Maningkas
2. Wahyu Effendi
3. Arie Karyadi
4. Goei Siauw Hong

PERTANIAN
5. Noer Fauzi Rachmand ,Ph.D
6. Syafti Hidayat
7. M. Ridha Saleh
8. Jones Batara Manurung
9. Budianto Tarigan

KEHUTANAN -

INFRASTURKTUR
10. Dr. Ir. Rachman Hidayat
11. Utje Gustaaf Patty
12. M. Adamsyah W.H.
13. Saptandi Widianto

KESEHATAN
14. Diah Saminarsih
15. Edward H. Marpaung
16. Surya Tjandra
17. Agus Yohanes
18. Aditya Riyadi Soeroso
19. Cary Greant

PENDIDIKAN
20. R. Alpha Amirrachman, Ph.D
21. Dr. Kamsol, MM.
22. Hilmar Farid, Ph.D
23. Feber Suhendra
24. Saor Siagian
25. Yanti Sri Yulianti
26. Cahaya Dwi Rembulan Sinaga
27. Nanang Puja Laksana

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
28. Sugeng Bahagijo
29. Boni Hargens
30. Sukma Widyanti
31. Savitri Wisnuwardhana
32. Febby Siti Permanasari Lintang
33. Nursalam
34. M. Nawir

ENERGI
35. Abrahamn Arief
36. Erwin Usman
37. Taufan Hunneman
38. Bambang Ismaji
39. Dhany Marlen
40. Tjandra Irawan
41. Mahmudi Widodo

PENGEMBANGAN PEDESAAN
42. Barita Sianipar
43. Sihol Manullang
44. Roy Simanjuntak
45. Hasudungan Napitupulu
46. Prasetyo Hadi

INOVASI KABUPATEN / KOTA
47. Mickael B. Hoelman
48. Agung Pambudhi
49. Imanuel Ebenezer Gerungan

PERTAHANAN / LUAR NEGERI
50. Don K. Marut, M.A.
51. Helmy Fauzi
52. Muliawan Margadana
53. Didi Heru Purnomo
54. Bonnie Setiawan

HUKUM dan HAM
55. Ifdhal Kasim, S.H.
56. Fredi Alex D
57. Dorma H. Sinaga
58. Margiyono

PERENCANAAN PERUNDANG-UNDANGAN
59. Dr. Riawan Tjandra
60. Manahara Sitinjak

PERUMAHAN RAKYAT
61. Muhammad Yamin, S.H.
62. Victor Sirait
63. Junaedi KM
64. Razif
65. Candi Sinaga

POLITIK LEGISLASI
66. Dra. Agung Putri Astrid, M.A
67. Roysepta Abimanyu
68. Silas Dutu, S.H.

INDRUSTI KREATIF
69. Raharja Waluya Jati
70. Sinnal Blegur
71. Koster Rinaldi
72. Hasnil Fajri, S.Kom

LEMBAGA KEPRESIDENAN
73. Guntur Siregar
74. Indra Jaya R.
75. Sarmanto Tambunan
76. Hironimus Hilapok
77. Wandy Tuturong
78. Jeppri Silalahi

ARSITEKTUR KABINET -

TRANSPORTASI PUBLIK
79. Timur Sukirno, S.H.
80. Pitono Adhi

REFORMASI BIROKRASI
81. Ririn Sefsani
82. Drs. Dono Prasetyo, M.Ap.
83. Sonny Warsito
84. Reinhard Parapat

NELAYAN
85. Eddy Siagian
86. Laras S.
87. Yoska Oktaviano
88. Saiful WS

[Simon]

- See more at: http://mobile.seruu.com/pemilu/kabar-pemilu/artikel/ini-88-relawan-yang-bergabung-di-tim-transisi-jokowi-jk#sthash.Gq1wUFCj.dpuf

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers