Zumi Zola Dikenakan Pasal Perzinahan
Irfan Maullana | Jimmy Hitipeuw | Rabu, 25 Januari 2012 | 03:58 WIB
Dibaca: 30133Komentar: 9
| Share:

Zumi Zola
JAKARTA, KOMPAS.com — Akibat diduga berselingkuh dengan Peni Farnita Saputri, istri dari Bernaldi Kadir Djemat, Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang juga aktor Zumi Zola Zulkifli dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan TBL/ESC/1/2012/PMJ/DIT Reskrimum No LP/249/1/2012/DIT Reskrimum itu pun terancam dengan Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan.
“Pasalnya 284 ini tentang perzinahan, kami menduga sudah terjadi perzinahan,” kata kuasa hukum Bernaldi, Andreas Nahot Silitonga, seusai melaporkan perselingkuhan dan perzinahan Zumi dengan Peni di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (24/1/2012). Untuk memerkarakan perselingkuhan Zumi, tim kuasa hukum Bernaldi sudah menyiapkan beberapa alat bukti.
“Buktinya ada beberapa foto, kami bisa kumpulkan, lalu ada SMS. Ini cukup valid, kemudian polisi bisa menyimpulkan apakah benar ini suatu tidak pidana,” jelas Andreas. Sementara untuk bukti tuduhan perzinahan yang diduga dilakukan Zumi dan Peni, tim kuasa hukum Bernaldi belum mau membeberkan alat buktinya.
“Untuk hal itu saya sampaikan setelah penyidikan,” kata Andreas. Dengan pelaporan tersebut, Bernaldi mengaku tak perlu takut berhadapan dengan Zumi di jalur hukum. “Saya tidak takut dengan tekanan Bupati Zumi Zola, tapi saya pertimbangkan ini demi anak saya. Sampai saat ini saya lihat komitmen Zumi Zola omong kosong. Untuk Zumi Zola, saya harapkan ini yang terakhir dari kasus saya, saya harapkan Anda belajar. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, siapa yang salah dan siapa yang benar,” tegas Bernaldi.
Selain itu, berkait laporannya di Polda siang tadi, Bernaldi mengaku tak ada kepentingan politik yang menjadi bumbu dari perkara tuduhan perselingkuhan dan perzinahan yang dialamatkan kepada Zumi. “Pekerjaan saya swasta, saya tidak berkecimpung di politik, buat saya ini aib keluarga. Saya ingin mendapatkan keadilan,” ujar Bernaldi.

Pesanan 34 Tank BMP-3F akan Direalisasikan Tahun 2012
25 Januari 2012

Tank BMP-3F marinir TNI AL (photo : Menkav-1)

Pengembangan Armada RI Selesai 2014

JAKARTA – Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Soeparno mengatakan pengembangan Armada RI menjadi tiga Komando Wilayah Laut diharapkan selesai pada 2014. Pengembangan akan berjalan sesuai tahapan skala prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) TNI AL hingga 2024.

“Masih dikaji dan jika perlu pengembangan Armada RI juga sejalan dengan pengembangan organisasi di TNI AU dan TNI AD sehingga kita bersama-sama,” kata Kasal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24/1).

Ditemui seusai membuka Rapat Pimpinan TNI AL 2012, Soeparno mengatakan pengembangan Armada RI menjadi tiga komando wilayah didasarkan pada luas wilayah perairan nasional yang cukup luas dan kondisi lingkungan strategis yang tengah berkembang.

Selain itu, tambah Kasal, pengembangan komando wilayah laut dari saat ini dua komando, Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dan Komando RI Kawasan Timur (Koarmatim) menjadi tiga komando wilayah laut merupakan penjabaran dari renstra TNI AL hingga 2024 untuk mewujudkan TNI AL yang besar, kuat, dan profesional.

Terkait pergeseran fokus kekuatan Amerika Serikat ke Asia Pasifik, salah satunya dengan penempatan pasukan Marinirnya di Darwin yang berdampak meningkatnya pelayaran kapal-kapal militer asing, terutama melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III, Kasal menilai masih bisa diantisipasi dengan pengamanan oleh Koarmabar dan Koarmatim.

“Kekuatan di dua komando armada yang telah ada itu kan bisa dimobilisasi, sesuai kebutuhan. Dengan tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF), maka semua bisa dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi dan perkembangan lingkungan strategis yang ada,” kata Kasal menambahkan.

Tetapi, lanjut Soeparno, pihaknya berharap pengembangan armada tersebut dapat diselesaikan pada 2014. Direncanakan, Komando Wilayah Laut Barat akan berkedudukan di Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Komando Wilayah Tengah di Makassar (Sulawesi Selatan), dan Komando Wilayah Laut Timur berpusat di Sorong, Papua.

Dalam Rapat Pimpinan TNI AL 2012, dibahas beberapa agenda utama, yakni pengadaan alat utama sistem persenjataan, pembinaan personel, kesejahteraan prajurit, dan reformasi birokrasi.

Sebelumnya, Kasal mengatakan Korps Marinir akan memiliki divisi baru, yakni Divisi III Sorong, Papua, pada tahun 2012 untuk melengkapi Divisi I (Pasmar-1) di Surabaya dan Divisi II (Pasmar-2) di Jakarta. “Embrionya sudah lama ada di Sorong, yakni satu batalyon di Papua, tapi nantinya akan ditingkatkan menjadi brigade dan akhirnya divisi,” katanya.

Dengan begitu, pengamanan kawasan perbatasan Indonesia dan negara lain tidak akan ditambah karena sudah dianggap cukup. Apalagi Marinir memang bukan untuk pengamanan perbatasan laut. Selain itu, Korps Marinir juga akan menambah tank BMP-3 F sebanyak 54 unit tank dengan 34 tank baru akan direalisasikan pada tahun 2012, sedangkan sisanya menyusul.

“Ke-54 tank baru itu akan ditempatkan di wilayah barat dan timur dengan sebagian tank merupakan produksi dalam negeri. Yang jelas, kalau alat tempur kita bisa dibuat di dalam negeri, ya kita beli di sini,” ujarnya. nsf/Ant/P-3

(Koran Jakarta)

Tank BMP-3F marinir TNI AL (photo : Menkav-1)

Pengembangan Armada RI Selesai 2014

JAKARTA – Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Soeparno mengatakan pengembangan Armada RI menjadi tiga Komando Wilayah Laut diharapkan selesai pada 2014. Pengembangan akan berjalan sesuai tahapan skala prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) TNI AL hingga 2024.

“Masih dikaji dan jika perlu pengembangan Armada RI juga sejalan dengan pengembangan organisasi di TNI AU dan TNI AD sehingga kita bersama-sama,” kata Kasal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24/1).

Ditemui seusai membuka Rapat Pimpinan TNI AL 2012, Soeparno mengatakan pengembangan Armada RI menjadi tiga komando wilayah didasarkan pada luas wilayah perairan nasional yang cukup luas dan kondisi lingkungan strategis yang tengah berkembang.

Selain itu, tambah Kasal, pengembangan komando wilayah laut dari saat ini dua komando, Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dan Komando RI Kawasan Timur (Koarmatim) menjadi tiga komando wilayah laut merupakan penjabaran dari renstra TNI AL hingga 2024 untuk mewujudkan TNI AL yang besar, kuat, dan profesional.

Terkait pergeseran fokus kekuatan Amerika Serikat ke Asia Pasifik, salah satunya dengan penempatan pasukan Marinirnya di Darwin yang berdampak meningkatnya pelayaran kapal-kapal militer asing, terutama melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III, Kasal menilai masih bisa diantisipasi dengan pengamanan oleh Koarmabar dan Koarmatim.

“Kekuatan di dua komando armada yang telah ada itu kan bisa dimobilisasi, sesuai kebutuhan. Dengan tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF), maka semua bisa dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi dan perkembangan lingkungan strategis yang ada,” kata Kasal menambahkan.

Tetapi, lanjut Soeparno, pihaknya berharap pengembangan armada tersebut dapat diselesaikan pada 2014. Direncanakan, Komando Wilayah Laut Barat akan berkedudukan di Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Komando Wilayah Tengah di Makassar (Sulawesi Selatan), dan Komando Wilayah Laut Timur berpusat di Sorong, Papua.

Dalam Rapat Pimpinan TNI AL 2012, dibahas beberapa agenda utama, yakni pengadaan alat utama sistem persenjataan, pembinaan personel, kesejahteraan prajurit, dan reformasi birokrasi.

Sebelumnya, Kasal mengatakan Korps Marinir akan memiliki divisi baru, yakni Divisi III Sorong, Papua, pada tahun 2012 untuk melengkapi Divisi I (Pasmar-1) di Surabaya dan Divisi II (Pasmar-2) di Jakarta. “Embrionya sudah lama ada di Sorong, yakni satu batalyon di Papua, tapi nantinya akan ditingkatkan menjadi brigade dan akhirnya divisi,” katanya.

Dengan begitu, pengamanan kawasan perbatasan Indonesia dan negara lain tidak akan ditambah karena sudah dianggap cukup. Apalagi Marinir memang bukan untuk pengamanan perbatasan laut. Selain itu, Korps Marinir juga akan menambah tank BMP-3 F sebanyak 54 unit tank dengan 34 tank baru akan direalisasikan pada tahun 2012, sedangkan sisanya menyusul.

“Ke-54 tank baru itu akan ditempatkan di wilayah barat dan timur dengan sebagian tank merupakan produksi dalam negeri. Yang jelas, kalau alat tempur kita bisa dibuat di dalam negeri, ya kita beli di sini,” ujarnya. nsf/Ant/P-3

(Koran Jakarta)

Sumber: ANTARA News
Posted by rhsukarsa at 1/27/2012 08:19:00 AM 0 comments Links to this post
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Labels: TNI AU
Reactions:
Thursday, January 26, 2012
Danpusenkav: Leopard Pilihan Terbaik
Leopard 2. (Foto: KMW)

26 Januari 2012, Jakarta: Pembelian tank tempur utama (main battle tank/MBT) Leopard 2A6 dianggap paling menguntungkan ketimbang memborong MBT jenis lain.Negosiasi dilakukan tim dari TNI Angkatan Darat dengan pihak penjual, yakni Belanda dan Jerman.

Menurut Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Purwadi Mukson, ada beberapa keuntungan yang didapat jika pemerintah membeli MBT Leopard, di antaranya transfer of technology (ToT) sehingga dapat membantu pembangunan industri tank di dalam negeri. “Ada jaminan purna jual sampai sekian puluh tahun,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Dia mengakui,ada berbagai jenis MBT lain dengan kualitas yang mumpuni, seperti Merkava dari Israel, Abrams dari Amerika Serikat,ataupun T-90 asal Rusia. Pemerintah tidak melirik Merkava karena ToT sulit didapat, lagi pula belum tentu Israel bersedia melego. “Buat apa kita beli kalau tidak ada ToT,kita ini kan tidak hanya beli,”katanya. Begitu juga dengan Abrams dan T-90 masih kalah memikat,setidaknya berdasarkan segi penggunaan bahan bakar dan harga yang lebih mahal.

Kedua MBT tersebut memakai satu jenis bahan bakar, sedangkan Leopard multifuel. Dari segi kemampuan, lanjut dia, Leopard 2A6 memiliki keunggulan jarak tembak dibandingkan dengan tank buatan Rusia yang kini dipakai Malaysia, PT-91M, yakni 6 km untuk Leopard dan 5 km untuk PT- 91M. Leopard juga mampu menyelam dalam air berkedalaman tak lebih dari empat meter dan mampu menembak siang dan malam. Namun,PT- 91M memiliki kaliber lebih besar, yakni 125 mm berbanding 120 mm.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menuturkan, pada21 Desember 2011lalu dirinya melakukan komunikasi dengan tim dari Belanda terkait rencana pembelian Leopard di Jakarta.“Besok 30 Januari mereka mengundang secara resmi kepada saya untuk meninjau ke sana. Mereka membutuhkan untuk menjual tank itu,”ujarnya.

Meski demikian, proses penjajakan tidak hanya dilakukan dengan pihak Belanda, tapi juga dari Jerman selaku negara produsen Leopard. “Tanggal 26 esok, tim dari Jerman datang kepada saya. Saya akan bandingkan apakah lebih baik dari Jerman atau dari Belanda,”katanya. Dia mengaku tidak menentukan jenis MBT yang akan dibeli. Semuanya diserahkan kepada prajurit di lapangan yang nantinya menggunakan alutsista tersebut.

“Saya wajib memenuhi permintaan prajurit. Jangan sampai yang dibutuhkan tidak dibeli,yang dibeli tidak digunakan,”tuturnya. Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie menyatakan, pengadaan alutsista sebaiknya memang diserahkan kepada pengguna, bukan oleh elite politik. Merekalah yang mengetahui senjata seperti apa yang dibutuhkan.

Sumber: SINDO

Kamis, 26 Januari 2012
PERGURUAN TINGGI

UI, Kelas Dunia dan Bayang-bayang Elegan
Wajah Universitas Indonesia menuju kelas dunia mulai diwujudkan. Pembangunan infrastruktur kampus dengan fasilitas tak biasa begitu gencar dibangun di kampus UI Depok seluas 320 hektar.

Perpustakaan pusat UI The Crystal of Knowledge seluas 33.000 meter persegi dikunjungi ribuan orang per hari. Perpustakaan dengan koleksi sekitar dua juta buku dari kapasitas enam juta buku itu menjadi ”magnet” baru. Seribu komputer layar lebar siap digunakan mengakses informasi dan buku digital. Ada pula restoran waralaba asing, studio musik, ruangan bioskop, ruang rapat, ruangan latihan kebugaran, serta ruangan dansa dan yoga ada di perpustakaan itu.

Bangunan-bangunan baru bakal bermunculan dengan desain modern dan berkonsep ”hijau”. Pusat seni dan budaya dirancang menyerupai Sydney Opera House Australia yang bersanding dengan danau. UI berencana membuka fakultas seni dan desain.

Kelak, di kampus ini juga bakal hadir rumah sakit pendidikan kelas dunia. Bulevar 800 meter dan lebar 55 meter dibangun di muka gedung rektorat. Asrama mahasiswa internasional berkapasitas 2.400 kamar siap dibangun, tetapi ada penolakan dari dalam.

Fasilitas olahraga pun akan dibangun, di antaranya kolam renang standar olimpiade dan lapangan golf. Fasilitas itu diyakini kebutuhan nyata. Bukan mengada-ada.

Perubahan nyata juga ada pada gaji dosen. Kenaikan gaji berkali-kali lipat untuk membuat betah pengajar dan fokus pada pengajaran dan penelitian.

Kampus hijau bakal menjadi ikon UI. Menghadirkan jalur sepeda dan memadukan transportasi kereta api. Bahkan, UI juga menggagas UI Green Metric World University Ranking yang diikuti 178 kampus di dunia, di antaranya Universitas Cornell dan Universitas Berkeley di AS, serta Universitas Nottingham di Inggris.

Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan, ia bertekad membuat UI menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan di dunia. Saat ini, UI pada peringkat ke-217 berdasarkan penilaian Quacquarelli Symonds World University Ranking 2011/2012. Posisinya di atas kampus-kampus ternama di India dan Taiwan.

Ambisi UI menjadi kampus kelas dunia memang mengagumkan. Setidaknya, dari paparan yang ada, secara fisik UI akan sangat modern. Gedung- gedung berarsitektur modern dengan fasilitas nomor satu bersanding dengan lingkungan yang hijau nan sejuk. Dan, sebagian sudah diwujudkan.

Di tengah visi kelas dunia itu, muncul seruan agar UI menjadi kampus yang tak elitis. Kampus terdepan yang mengembangkan ilmu dan memegang moral tinggi di tengah kemerosotan moral bangsa yang memilukan.

Di tengah gelora menuju UI berkelas dunia, UI tetap harus mampu menghadirkan tata kelola kampus yang baik. Berbagai indikasi keuangan yang buruk dan berpotensi korupsi pun harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Masalah internal juga perlu diselesaikan.

Para guru besar perempuan UI yang tergabung dalam Perempuan Lintas Fakultas untuk Reformasi UI (Pelita UI) memandang masalah otonomi, tata kelola, dan pengawasan merupakan soal penting. Mereka menggarisbawahi, perguruan tinggi sebagai kekuatan moral harus memperjuangkan nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Perguruan tinggi harus bebas dari kekuatan politik, uang, dan intervensi.

”Kami sebagai guru besar, pendidik, dan ibu menyatakan bahwa korupsi ancaman bagi pendidikan bangsa,” kata Prof Dr Sulistyowati Irianto. Di tengah visi kelas dunia, UI diuji menyelesaikan masalah internal secara elegan: elok dan rapi.

(ESTER LINCE NAPITUPULU)

Malaria, Tuberkulosis, dan HIV Menjadi Prioritas
Jakarta, Kompas – Konsorsium riset untuk sinergi penelitian dan pengembangan vaksin dan bahan baku obat yang melibatkan 16 institusi pemerintah terbentuk. Prioritas ditetapkan membuat vaksin dan bahan baku obat untuk penyakit malaria, tuberkulosis, dan HIV/ AIDS.

”Vaksin dan bahan baku obat untuk malaria dan tuberkulosis sudah diteliti beberapa lembaga riset dan pendidikan tinggi. Untuk bahan baku obat HIV/AIDS, kita masih bergantung pada China dan India,” kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Rabu (25/1), di Jakarta.

Menkes mengatakan, selama ini berbagai instansi riset bidang kesehatan berjalan sendiri-sendiri. Risetnya pun kerap tumpang tindih dan duplikasi.

Pembentukan konsorsium riset bidang kesehatan ini melibatkan 16 instansi. Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta ikut menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penelitian Pengembangan Vaksin dan Bahan Baku Obat.

Sejumlah perguruan tinggi juga disertakan, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Al Azhar. Dua perusahaan farmasi yang dilibatkan adalah PT Bio Farma (Persero) dan PT Indofarma (Persero).

Tergantung luar negeri

Saat ini Indonesia masih bergantung pada 95 persen bahan baku obat dari luar negeri. Endang mengatakan, bahan baku obat dari dalam negeri masih bersifat sebagai pelengkap, bukan bahan baku utama.

”Selain mencari bahan obat, konsorsium riset vaksin flu burung juga dibentuk,” katanya.

Konsorsium vaksin flu burung dikoordinasikan Universitas Indonesia dengan salah satu anggota tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kepala Balai Pengkajian Bioteknologi BPPT Tarwadi mengatakan, riset mengenai vaksin flu burung di BPPT memasuki tahun kedua.

”Kami juga ikut serta dalam konsorsium riset untuk vaksin hepatitis B. Kami menggunakan teknologi nano untuk membuat formula vaksin,” kata Tarwadi.

(NAW)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini.

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

Jakarta – Berkali-kali nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diseret dalam penyidikan dan persidangan kasus suap wisma atlet. Anas yang belum pernah dipanggil sekalipun sebagai saksi dalam kasus ini angkat bicara mengenai tudingan-tudingan yang mengarah padanya.

“Saya ini kan bukan tersangka, bukan terdakwa. Saksi saja bukan. Tapi seolah-olah saya ini terpidana. Itu karena opini yang terbentuk,” ujar Anas disela-sela kunjungannya ke Indramayu, Jawa Barat, Kamis (26 /1/2012)

Anas menyayangkan, ada opini yang terbentuk di luar fakta hukum. Sesuatu yang di luar fakta hukum, menurutnya tidak perlu ditanggapi berlebih.

“Karena itulah kalau soal hukum jangan bekerja di opini. Kalau bekerja di opini yang terjadi adalah peradilan jalanan,” papar Anas.

Mengenai kasus wisma atlet yang menerpa M Nazaruddin, Anas menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Dia berharap seluruh persoalan hukum dapat diselesaikan di ranah hukum pula.

“Tentu kita harus konsisten dengan lokasi masalah. Kalau masalah hukum diselesaikan secara hukum, selesai urusan.

Sebelumnya, di persidangan, Mindo Rosalina Manulang, bawahan Nazaruddin menyebut para petinggi Partai Demokrat dan politikus di Senayan ikut menerima uang dari proyek Wisma Atlet. Mereka yang disebut itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh (Komisi Olahraga DPR), Mirwan Amir (Wakil Ketua Banggar DPR), Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, serta adiknya, Rizal Mallarangeng. Politikus PDI-Perjuangan, I Wayan Koster, juga disebut.

(fjp/fiq)

HIMARS – peluncur roket multi laras buatan AS (photo : Military Pictures)

Jurnas.com | SELAIN pengadaan main battle tank, TNI AD juga melirik multiple launch rocket system (MLRS) untuk penguatan pertahanan darat. MLRS ini juga dapat difungsikan sebagai antipesawat tempur.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo dalam paparannya saat raker antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan mengungkapkan, rencana pengadaan MLRS ini sudah dimasukkan dalam shopping list alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AD. Salah satu yang menjadi incaran adalah rudal tangguh High Mobility Artilery Rocket System (HIMARS). “Untuk penangkis serangan udara karena yang kami punya saat ini kelahiran tahun 1960-an. Setelah tahu harganya akan kami sampaikan,”kata KSAD di gedung DPR RI, Selasa (24/1).

Dengan memiliki senjata canggih semacam ini, KSAD yakin, Indonesia akan memiliki efek gentar terhadap negara-negara lain sehingga tidak akan mengganggu kedaulatan negara. Tidak kalah dengan tank Leopard yang mampu merontokkan beberapa tank dengan hanya satu tank Leopard, HIMARS ini memiliki jarak tembak sejauh 70 km dengan akurasi 10 meter.

“Bahkan jarak tembaknya bisa ditingkatkan menjadi 300 km. Sehingga negara lain akan gentar. Tak akan ada lagi patok Indonesia diusik. Lu cabut patok, gue sikat,” selorohnya.

Peluncur roket HIMARS yang dikembangkan Lockheed Martin pada 1996 adalah senjata mobile dengan setiap peluncur yang mampu menembakkan enam roket dalam waktu 45 detik. Selain Amerika Serikat, yang merupakan negara produsen, Uni Emirat Arab dan Singapura juga telah memiliki rudal canggih ini. HIMARS baru diproduksi secara resmi melalui kontrak yang ditanda tangani pada Desember 2005.

Sebelumnya, KSAD menyebutkan telah menyusun daftar belanja (shopping list) pengadaan alutsista untuk mencapai Minimum Essential Forces. Selain MBT dan MLRS, TNI AD juga akan melakukan pengadaan helikopter serang, meriam 155 dengan jarak tembak 40 km, dan helikopter serbu.

(Jurnal Nasional)

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana, akhir pekan lalu, di Jakarta, menyatakan, rata-rata harga gas pipa domestik dari tahun 2009-2011 berkisar 40-50 persen dari harga gas pipa ekspor.

Harga gas ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) bahkan di bawah harga rata-rata nasional yang sebesar 5,17 dollar AS per juta metrik satuan panas inggris (million metric british thermal units/ MMBTU). Pasokan gas dari Chonocophillips ke PT PGN hingga saat ini hanya dihargai 1,8 dollar AS per MMBTU. Harga rata-rata gas pipa ekspor tahun 2011 sudah berkisar 13-14 dollar AS per MMBTU dan harga rata-rata ekspor gas alam cair tahun 2011 berkisar 12-13 dollar AS per MMBTU.

”Jadi, jika dibandingkan, maka sebenarnya penjualan gas ke domestik sangat jauh di bawah harga gas internasional. Hitungan kami, rata-rata kita ’memberikan subsidi’ harga gas domestik sekitar Rp 40 triliun per tahun,” ujar Gde.

Anggota Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, A Qoyum Tjandranegara, sebelumnya menyatakan, ekspor gas bumi telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Energi murah diekspor sebagai gantinya diimpor energi mahal, yakni bahan bakar minyak (BBM).

Harga gas bumi lebih murah 55 persen dari harga bahan bakar minyak. Gas bumi juga lebih efisien 10-30 persen dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan gas bumi. Produksi gas bumi 9.336 juta standar metrik kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMSCFD) tahun 2010, atau setara dengan 1,67 juta barrel per hari, tetapi 52 persen di antaranya diekspor. Produksi minyak 0,93 juta barrel.

”Ekspor gas selama ini banyak merugikan negara. Gas bumi diekspor ke China dan Korea Power dengan harga 3,88 dollar AS per MMBTU,” kata Qoyum.

Namun, sebanyak dua pabrik pupuk domestik akan ditutup karena tidak mendapat gas. Padahal, pabrik pupuk mampu membeli dengan harga 7 dollar AS per MMBTU. (EVY)

Rabu,25 Januari 2012
Tanah Adat Dikuasai Perusahaan Sawit
Pengaduan ke Kementerian Kehutanan Belum Dapat Tanggapan
JEMPANG, KOMPAS – Lahan adat warga Desa Muara Tae di Kabupaten Kutai Barat seluas 638 hektar dikuasai sebuah perusahaan kelapa sawit. Kondisi ini menyebabkan warga setempat kehilangan areal hutan yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka.

Kepala Desa Muara Tae Masrani Teran mengatakan, warga Dayak Benuaq di Muara Tae sangat bergantung pada lahan adat sebagai tempat berkebun. Sekitar 95 persen dari 1.500 jiwa warga Muara Tae merupakan petani karet dan rotan. ”Kami sudah tidak lagi punya penghasilan karena hutan menjadi sandaran hidup turun-temurun,” ujar Masrani Teran, Selasa (24/1).

Petrus Asuy (47), warga Muara Tae, mengaku pohon karetnya yang berada di dalam hutan adat telah ditebangi perusahaan. Akibatnya, Asuy kehilangan penghasilan Rp 1,5 juta per bulan dari hasil menjual getah karet.

Saat Kompas melihat hutan adat Muara Tae, Senin lalu, sebagian hutan telah dirambah. Alat berat masih mengangkut kayu-kayu yang ditebang, termasuk pohon ulin dan bengkirai yang selama ini dijaga warga.

Selain menjadi sumber penghidupan warga, hutan adat yang di dalamnya terdapat hulu Sungai Nayan ini juga menjadi sumber air bagi warga. Kini, aliran sungai menjadi keruh dipenuhi limbah kayu tebangan perusahaan.

Lahan adat Muara Tae diduga diserobot perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Munte Wani Jaya Perkasa (MWJP). Perusahaan ini membeli lahan seluas 638 hektar (ha) dari empat warga Kampung Muara Ponaq, tetangga Kampung Muara Tae, pada Oktober 2011 seharga Rp 1 juta per ha. Adapun seluruh luas hutan adat Muara Tae sekitar 4.500 ha.

Kemudian, pada 23 Oktober 2011 perusahaan itu mulai merambah lahan adat yang masih berupa hutan berisi pohon ulin, bengkirai, meranti, kapur, karet, dan rotan. Warga Muara Tae sudah melaporkan hal ini kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kaltim), Gubernur Kaltim, dan Kementerian Kehutanan. Namun, belum ada respons.

Lahan yang dibeli PT MWJP ini lalu jadi sengketa sebab warga Muara Tae menganggap areal itu hutan adat mereka. Klaim serupa dinyatakan warga Muara Ponaq. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membentuk tim penetapan tapal batas kampung untuk menyelesaikan sengketa itu.

Menurut Masrani, perusahaan tidak pernah menyosialisasikan pembukaan hutan adat yang akan digunakan untuk lahan perkebunan sawit. Bermodalkan surat izin usaha perkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Barat Ismael Thomas, perusahaan membabat hutan adat tanpa memedulikan protes warga.

Mathias Ginting, Manajer Lapangan PT MWJP, mengatakan, lahan seluas 638 ha yang dibeli perusahaan dari warga Muara Ponaq sudah sesuai ketentuan. Perusahaan tidak pernah menyosialisasikan pemakaian lahan untuk perkebunan sawit kepada warga Muara Tae karena lokasinya berada di Kecamatan Siluk Ngurai, bukan di Jempang, dan menilai itu bukan lahan adat mereka. ”Buat apa kami sosialisasi ke Muara Tae kalau itu bukan hutan adat mereka,” ucapnya.

Mathias mengakui, pihaknya telah mengantongi IUP atau izin konsesi dari Pemkab Kutai Kartanegara sejak awal 2011. Untuk itu, perusahaan bersikeras tidak memberikan lahan itu kepada warga Muara Tae. (ILO)