KONGRES LUAR BIASA PARTAI DEMOKRAT

Jakarta, Kompas – Partai Demokrat minta Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat penuntasan kasus dugaan korupsi wisma atlet yang melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin serta menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan kader Demokrat lainnya.

”Saya meminta KPK cepat-cepat saja pemeriksaannya supaya terang benderang. Jika tidak terlibat, ya, sudah. Aman. Jika terlibat, bagaimana hukumnya,” kata anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, EE Mangindaan, Jumat (27/1), di Jakarta.

Nama Anas disebut-sebut dalam sidang kasus korupsi wisma atlet SEA Games di Palembang, dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Saksi Mindo Rosalina Manulang menyebut adanya jatah untuk Partai Demokrat dari proyek. Anas pun disebutnya terlibat. Saksi Yulianis, Rabu lalu, juga menyebutkan ada catatan penyerahan uang Rp 100 juta untuk Anas, Rp 150 juta untuk Andi A Mallarangeng, dan untuk pembiayaan Kongres Partai Demokrat di Bandung. Anas dan Andi membantah keterangan adanya aliran uang itu.

Menurut Mangindaan, hingga kini belum ada suara di internal Partai Demokrat yang menghendaki Anas mundur. Namun, dia menegaskan, Partai Demokrat akan menggelar kongres luar biasa (KLB) jika Anas secara hukum dinyatakan terlibat dalam kasus wisma atlet. ”Jika memang terlibat, ya, KLB. Namun, kami tidak berpikir ke situ dulu karena ranah hukum belum terang,” kata dia lagi.

Dalam dua kali rapat yang dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, kata Mangindaan, tidak disebut-sebut tentang siapa saja yang mungkin menggantikan Anas ketika harus mundur karena terlibat kasus itu.

Di tengah tudingan yang tertuju kepada Anas, Mangindaan menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat tetap menjalankan tugas seperti biasa. ”Masalah terlibat atau tidak itu ranah hukum. Kita belum tahu seperti apa,” katanya.

Bukan opini politik

Anas di Indramayu, Jawa Barat, Kamis, menegaskan, masalah hukum seharusnya didekati dengan keadilan hukum, bukan dengan opini politik. Kalau masalah hukum didekati dengan politik, yang terjadi adalah peradilan jalanan atau peradilan opini.

”Soal hukum jangan bekerja di opini. Jika hukum bekerja di opini, yang terjadi peradilan jalanan atau peradilan opini,” katanya saat dimintai tanggapan terkait penyebutan namanya terkait kasus Nazaruddin, yang dinilai dapat menjatuhkan nama baik Partai Demokrat.

Anas menyesalkan opini publik yang terbentuk dalam kasus wisma atlet. ”Saya ini bukan tersangka, terdakwa, dan bukan juga saksi. Tetapi, seolah-olah saya terpidana,” tuturnya.

Terkait masa depan partai, kata Anas, keberhasilan Partai Demokrat tergantung pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. ”Jika pemerintahan berhasil, Partai Demokrat juga dinilai positif oleh masyarakat,” katanya. (why/fer)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini.

Ali Salim
Sabtu, 28 Januari 2012 | 09:25 WIB
Anas menyesalkan opini publik yang terbentuk dalam kasus wisma atlet. â??Saya ini bukan tersangka, terdakwa, dan bukan juga saksi. Tetapi, seolah-olah saya terpidana,â?? tuturnya. Tapi anda kurang garang utk membantah ketidak terlibatan anda di berbagai kasus yang diungkap Nazarudin. Bahasa tubuh anda menunjukkan anda terlibat. Tuhan sdh mengatatakan kalau mulut berbohong, maka tangan, mata, kepala dan badan anda akan bebicara apa adanya. Bahasa tubuh tak bisa bohong.

sugiarto SARGO
Sabtu, 28 Januari 2012 | 08:06 WIB
Semua yakin kali ini anas tdk 100% jujur

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal

TODAY’S NEWSPAPER

NEWS ARCHIVE

JANUARI 2012
Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mg
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

TERPOPULER
Liverpool Siaga Satu

Ini bukan derbi Inggris biasa. Liverpool dan Manchester United meredakan tensi dengan menekankan aspek sepak bola di atas segalanya.

2 BUMN Bayar “Fee” kepada Nazaruddin

Bupati Masih Kaji Pencabutan Izin Usaha

“Bravo” KPK!

SD Tak Boleh Uji Baca, Tulis, dan Hitung

TERKOMENTARI
2 BUMN Bayar “Fee” kepada Nazaruddin

Iran, AS, dan Krisis Hormuz

Mangindaan: KPK Bergerak Cepatlah

Bupati Masih Kaji Pencabutan Izin Usaha

Politik Upah Buruh Murah

2 BUMN Bayar “Fee” kepada Nazaruddin
KOMPAS/RIZA FATHONI
Saksi Oktarina Furi, pegawai bagian keuangan di Grup Permai, diperiksa dalam persidangan kasus suap wisma atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (27/1).

Jakarta, Kompas – Badan usaha milik negara di bidang konstruksi, PT Adhi Karya dan Pembangunan Perumahan, tercatat menjadi salah satu pembayar commitment fee kepada Grup Permai, perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Fee tersebut diberikan karena Grup Permai telah membantu kedua BUMN itu mendapatkan proyek pemerintah.

Hal itu diungkapkan mantan staf keuangan Grup Permai, Oktarina Furi, ketika menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (27/1).

Oktarina mengatakan, perusahaannya juga pernah menerima beberapa kali cek dari PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai fee sehubungan dengan proyek pembangunan wisma atlet yang mereka bangun. ”Saya wajib melaporkan kepada Bu Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Grup Permai). Setiap uang dari PP (Pembangunan Perumahan), Adhi Karya, dan PT DGI masuk ke brankas x (eksternal, di kantor Grup Permai) dan dibukukan di buku manual,” kata Oktarina.

Dalam persidangan sebelumnya, Yulianis bersaksi, tenaga pemasar di anak perusahaan Grup Permai biasa mendapatkan proyek pemerintah yang dibahas di DPR dengan cara memberikan sejumlah uang ke anggota DPR.

Oktarina menyebut, anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI-P, I Wayan Koster, menerima uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS) terkait proyek universitas.

Saat jaksa KPK bertanya apakah ada pemberian uang kepada Wayan Koster, Oktarina menjawab, ”Pernah, tetapi itu bukan wisma atlet, proyek lain. Permintaan pemberian itu atas pengajuan Bu Rosa (Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri, salah satu anak perusahaan Grup Permai) yang disetujui Pak Nazar.”

Oktarina juga membenarkan kata sandi untuk uang rupiah, yakni ”apel malang” dan ”apel washinton” untuk uang dollar AS. Kata sandi ini digunakan dalam pembicaraan Blackberry Messenger antara Mindo dan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Dia juga membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum beberapa kali terlihat di kantor Grup Permai.

Dalam persidangan juga terungkap, Nazaruddin menggunakan beberapa nama alias dalam pembukuan perusahaan untuk kepentingan pemberian uang kepada anggota DPR. Beberapa nama alias Nazaruddin yang tercatat di pembukuan Grup Permai adalah Amin R, Mister Mercy, dan Mister Lucky.

Jaksa Anang Supriatna menunjukkan bukti catatan pengeluaran untuk Amin R sebesar 300.000 dollar AS dan anggota DPR sebesar 400.000 dollar AS. ”Amin R itu maksudnya Pak Nazaruddin,” kata Oktarina. (BIL)

2 BUMN Bayar “Fee” kepada Nazaruddin
KOMPAS/RIZA FATHONI
Saksi Oktarina Furi, pegawai bagian keuangan di Grup Permai, diperiksa dalam persidangan kasus suap wisma atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (27/1).

Jakarta, Kompas – Badan usaha milik negara di bidang konstruksi, PT Adhi Karya dan Pembangunan Perumahan, tercatat menjadi salah satu pembayar commitment fee kepada Grup Permai, perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Fee tersebut diberikan karena Grup Permai telah membantu kedua BUMN itu mendapatkan proyek pemerintah.

Hal itu diungkapkan mantan staf keuangan Grup Permai, Oktarina Furi, ketika menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (27/1).

Oktarina mengatakan, perusahaannya juga pernah menerima beberapa kali cek dari PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai fee sehubungan dengan proyek pembangunan wisma atlet yang mereka bangun. ”Saya wajib melaporkan kepada Bu Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Grup Permai). Setiap uang dari PP (Pembangunan Perumahan), Adhi Karya, dan PT DGI masuk ke brankas x (eksternal, di kantor Grup Permai) dan dibukukan di buku manual,” kata Oktarina.

Dalam persidangan sebelumnya, Yulianis bersaksi, tenaga pemasar di anak perusahaan Grup Permai biasa mendapatkan proyek pemerintah yang dibahas di DPR dengan cara memberikan sejumlah uang ke anggota DPR.

Oktarina menyebut, anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI-P, I Wayan Koster, menerima uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS) terkait proyek universitas.

Saat jaksa KPK bertanya apakah ada pemberian uang kepada Wayan Koster, Oktarina menjawab, ”Pernah, tetapi itu bukan wisma atlet, proyek lain. Permintaan pemberian itu atas pengajuan Bu Rosa (Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri, salah satu anak perusahaan Grup Permai) yang disetujui Pak Nazar.”

Oktarina juga membenarkan kata sandi untuk uang rupiah, yakni ”apel malang” dan ”apel washinton” untuk uang dollar AS. Kata sandi ini digunakan dalam pembicaraan Blackberry Messenger antara Mindo dan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Dia juga membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum beberapa kali terlihat di kantor Grup Permai.

Dalam persidangan juga terungkap, Nazaruddin menggunakan beberapa nama alias dalam pembukuan perusahaan untuk kepentingan pemberian uang kepada anggota DPR. Beberapa nama alias Nazaruddin yang tercatat di pembukuan Grup Permai adalah Amin R, Mister Mercy, dan Mister Lucky.

Jaksa Anang Supriatna menunjukkan bukti catatan pengeluaran untuk Amin R sebesar 300.000 dollar AS dan anggota DPR sebesar 400.000 dollar AS. ”Amin R itu maksudnya Pak Nazaruddin,” kata Oktarina. (BIL)

Politik | Hukum | Peristiwa | Kriminal | Opini Anda · Info Anda · Forum · Foto · TV
detikNews Berita
ABG Penabrak 15 Orang Tak Punya SIM dan Baru 2 Kali Kemudikan Mobil
Muhammad Nur Abdurrahman – detikNews
Sabtu, 28/01/2012 19:21 WIB

Jazz yang dikemudikan HR (M Nur Abdurrahman/ detikcom)
Jakarta – 15 Orang menjadi korban aksi HR (14) yang mengemudikan mobil secara ugal-ugalan di Makassar. Dari keterangan kepolisian, jam terbang ABG ini dalam mengemudikan mobil sangatlah minim.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui baru dua kali menyetir,” tutur Kasatlantas Polrestabes, AKBP M Hidayat saat dihubungi detikcom, Sabtu (28/1/2012).

Hidayat memastikan HR juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena usianya yang masih belia. Hingga saat ini HR masih diperiksa di Mapolrestabes Makassar oleh petugas Unit Lakalantas.

“Belum punya SIM,” tutur Hidayat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, tabrakan yang terjadi pada pagi ini bermula di Jl Baji Gau, dekat SMPN 3 Makassar. Tabrakan kedua terjadi di Jl Cendrawasih, dekat gereja Bukit Zaitun.

Tak cukup sampai di situ, HR kembali menabrak orang di Jl Dangko, lalu menabrak kendaraan warga di Kompleks Hartaco. Aksi HR baru berhenti setelah menabrak warga di Jl Dg Tata I dan mobil Jazz merahnya dirusak massa.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Korban tabrakan hanya terserempet sehingga hanya mengalami luka ringan.

(mna/gah)

Zumi Zola Dikenakan Pasal Perzinahan
Irfan Maullana | Jimmy Hitipeuw | Rabu, 25 Januari 2012 | 03:58 WIB
Dibaca: 30133Komentar: 9
| Share:

Zumi Zola
JAKARTA, KOMPAS.com — Akibat diduga berselingkuh dengan Peni Farnita Saputri, istri dari Bernaldi Kadir Djemat, Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang juga aktor Zumi Zola Zulkifli dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan TBL/ESC/1/2012/PMJ/DIT Reskrimum No LP/249/1/2012/DIT Reskrimum itu pun terancam dengan Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan.
“Pasalnya 284 ini tentang perzinahan, kami menduga sudah terjadi perzinahan,” kata kuasa hukum Bernaldi, Andreas Nahot Silitonga, seusai melaporkan perselingkuhan dan perzinahan Zumi dengan Peni di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (24/1/2012). Untuk memerkarakan perselingkuhan Zumi, tim kuasa hukum Bernaldi sudah menyiapkan beberapa alat bukti.
“Buktinya ada beberapa foto, kami bisa kumpulkan, lalu ada SMS. Ini cukup valid, kemudian polisi bisa menyimpulkan apakah benar ini suatu tidak pidana,” jelas Andreas. Sementara untuk bukti tuduhan perzinahan yang diduga dilakukan Zumi dan Peni, tim kuasa hukum Bernaldi belum mau membeberkan alat buktinya.
“Untuk hal itu saya sampaikan setelah penyidikan,” kata Andreas. Dengan pelaporan tersebut, Bernaldi mengaku tak perlu takut berhadapan dengan Zumi di jalur hukum. “Saya tidak takut dengan tekanan Bupati Zumi Zola, tapi saya pertimbangkan ini demi anak saya. Sampai saat ini saya lihat komitmen Zumi Zola omong kosong. Untuk Zumi Zola, saya harapkan ini yang terakhir dari kasus saya, saya harapkan Anda belajar. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, siapa yang salah dan siapa yang benar,” tegas Bernaldi.
Selain itu, berkait laporannya di Polda siang tadi, Bernaldi mengaku tak ada kepentingan politik yang menjadi bumbu dari perkara tuduhan perselingkuhan dan perzinahan yang dialamatkan kepada Zumi. “Pekerjaan saya swasta, saya tidak berkecimpung di politik, buat saya ini aib keluarga. Saya ingin mendapatkan keadilan,” ujar Bernaldi.

Pesanan 34 Tank BMP-3F akan Direalisasikan Tahun 2012
25 Januari 2012

Tank BMP-3F marinir TNI AL (photo : Menkav-1)

Pengembangan Armada RI Selesai 2014

JAKARTA – Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Soeparno mengatakan pengembangan Armada RI menjadi tiga Komando Wilayah Laut diharapkan selesai pada 2014. Pengembangan akan berjalan sesuai tahapan skala prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) TNI AL hingga 2024.

“Masih dikaji dan jika perlu pengembangan Armada RI juga sejalan dengan pengembangan organisasi di TNI AU dan TNI AD sehingga kita bersama-sama,” kata Kasal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24/1).

Ditemui seusai membuka Rapat Pimpinan TNI AL 2012, Soeparno mengatakan pengembangan Armada RI menjadi tiga komando wilayah didasarkan pada luas wilayah perairan nasional yang cukup luas dan kondisi lingkungan strategis yang tengah berkembang.

Selain itu, tambah Kasal, pengembangan komando wilayah laut dari saat ini dua komando, Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dan Komando RI Kawasan Timur (Koarmatim) menjadi tiga komando wilayah laut merupakan penjabaran dari renstra TNI AL hingga 2024 untuk mewujudkan TNI AL yang besar, kuat, dan profesional.

Terkait pergeseran fokus kekuatan Amerika Serikat ke Asia Pasifik, salah satunya dengan penempatan pasukan Marinirnya di Darwin yang berdampak meningkatnya pelayaran kapal-kapal militer asing, terutama melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III, Kasal menilai masih bisa diantisipasi dengan pengamanan oleh Koarmabar dan Koarmatim.

“Kekuatan di dua komando armada yang telah ada itu kan bisa dimobilisasi, sesuai kebutuhan. Dengan tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF), maka semua bisa dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi dan perkembangan lingkungan strategis yang ada,” kata Kasal menambahkan.

Tetapi, lanjut Soeparno, pihaknya berharap pengembangan armada tersebut dapat diselesaikan pada 2014. Direncanakan, Komando Wilayah Laut Barat akan berkedudukan di Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Komando Wilayah Tengah di Makassar (Sulawesi Selatan), dan Komando Wilayah Laut Timur berpusat di Sorong, Papua.

Dalam Rapat Pimpinan TNI AL 2012, dibahas beberapa agenda utama, yakni pengadaan alat utama sistem persenjataan, pembinaan personel, kesejahteraan prajurit, dan reformasi birokrasi.

Sebelumnya, Kasal mengatakan Korps Marinir akan memiliki divisi baru, yakni Divisi III Sorong, Papua, pada tahun 2012 untuk melengkapi Divisi I (Pasmar-1) di Surabaya dan Divisi II (Pasmar-2) di Jakarta. “Embrionya sudah lama ada di Sorong, yakni satu batalyon di Papua, tapi nantinya akan ditingkatkan menjadi brigade dan akhirnya divisi,” katanya.

Dengan begitu, pengamanan kawasan perbatasan Indonesia dan negara lain tidak akan ditambah karena sudah dianggap cukup. Apalagi Marinir memang bukan untuk pengamanan perbatasan laut. Selain itu, Korps Marinir juga akan menambah tank BMP-3 F sebanyak 54 unit tank dengan 34 tank baru akan direalisasikan pada tahun 2012, sedangkan sisanya menyusul.

“Ke-54 tank baru itu akan ditempatkan di wilayah barat dan timur dengan sebagian tank merupakan produksi dalam negeri. Yang jelas, kalau alat tempur kita bisa dibuat di dalam negeri, ya kita beli di sini,” ujarnya. nsf/Ant/P-3

(Koran Jakarta)

Tank BMP-3F marinir TNI AL (photo : Menkav-1)

Pengembangan Armada RI Selesai 2014

JAKARTA – Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Soeparno mengatakan pengembangan Armada RI menjadi tiga Komando Wilayah Laut diharapkan selesai pada 2014. Pengembangan akan berjalan sesuai tahapan skala prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) TNI AL hingga 2024.

“Masih dikaji dan jika perlu pengembangan Armada RI juga sejalan dengan pengembangan organisasi di TNI AU dan TNI AD sehingga kita bersama-sama,” kata Kasal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24/1).

Ditemui seusai membuka Rapat Pimpinan TNI AL 2012, Soeparno mengatakan pengembangan Armada RI menjadi tiga komando wilayah didasarkan pada luas wilayah perairan nasional yang cukup luas dan kondisi lingkungan strategis yang tengah berkembang.

Selain itu, tambah Kasal, pengembangan komando wilayah laut dari saat ini dua komando, Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dan Komando RI Kawasan Timur (Koarmatim) menjadi tiga komando wilayah laut merupakan penjabaran dari renstra TNI AL hingga 2024 untuk mewujudkan TNI AL yang besar, kuat, dan profesional.

Terkait pergeseran fokus kekuatan Amerika Serikat ke Asia Pasifik, salah satunya dengan penempatan pasukan Marinirnya di Darwin yang berdampak meningkatnya pelayaran kapal-kapal militer asing, terutama melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III, Kasal menilai masih bisa diantisipasi dengan pengamanan oleh Koarmabar dan Koarmatim.

“Kekuatan di dua komando armada yang telah ada itu kan bisa dimobilisasi, sesuai kebutuhan. Dengan tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF), maka semua bisa dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi dan perkembangan lingkungan strategis yang ada,” kata Kasal menambahkan.

Tetapi, lanjut Soeparno, pihaknya berharap pengembangan armada tersebut dapat diselesaikan pada 2014. Direncanakan, Komando Wilayah Laut Barat akan berkedudukan di Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Komando Wilayah Tengah di Makassar (Sulawesi Selatan), dan Komando Wilayah Laut Timur berpusat di Sorong, Papua.

Dalam Rapat Pimpinan TNI AL 2012, dibahas beberapa agenda utama, yakni pengadaan alat utama sistem persenjataan, pembinaan personel, kesejahteraan prajurit, dan reformasi birokrasi.

Sebelumnya, Kasal mengatakan Korps Marinir akan memiliki divisi baru, yakni Divisi III Sorong, Papua, pada tahun 2012 untuk melengkapi Divisi I (Pasmar-1) di Surabaya dan Divisi II (Pasmar-2) di Jakarta. “Embrionya sudah lama ada di Sorong, yakni satu batalyon di Papua, tapi nantinya akan ditingkatkan menjadi brigade dan akhirnya divisi,” katanya.

Dengan begitu, pengamanan kawasan perbatasan Indonesia dan negara lain tidak akan ditambah karena sudah dianggap cukup. Apalagi Marinir memang bukan untuk pengamanan perbatasan laut. Selain itu, Korps Marinir juga akan menambah tank BMP-3 F sebanyak 54 unit tank dengan 34 tank baru akan direalisasikan pada tahun 2012, sedangkan sisanya menyusul.

“Ke-54 tank baru itu akan ditempatkan di wilayah barat dan timur dengan sebagian tank merupakan produksi dalam negeri. Yang jelas, kalau alat tempur kita bisa dibuat di dalam negeri, ya kita beli di sini,” ujarnya. nsf/Ant/P-3

(Koran Jakarta)

Sumber: ANTARA News
Posted by rhsukarsa at 1/27/2012 08:19:00 AM 0 comments Links to this post
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Labels: TNI AU
Reactions:
Thursday, January 26, 2012
Danpusenkav: Leopard Pilihan Terbaik
Leopard 2. (Foto: KMW)

26 Januari 2012, Jakarta: Pembelian tank tempur utama (main battle tank/MBT) Leopard 2A6 dianggap paling menguntungkan ketimbang memborong MBT jenis lain.Negosiasi dilakukan tim dari TNI Angkatan Darat dengan pihak penjual, yakni Belanda dan Jerman.

Menurut Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Purwadi Mukson, ada beberapa keuntungan yang didapat jika pemerintah membeli MBT Leopard, di antaranya transfer of technology (ToT) sehingga dapat membantu pembangunan industri tank di dalam negeri. “Ada jaminan purna jual sampai sekian puluh tahun,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Dia mengakui,ada berbagai jenis MBT lain dengan kualitas yang mumpuni, seperti Merkava dari Israel, Abrams dari Amerika Serikat,ataupun T-90 asal Rusia. Pemerintah tidak melirik Merkava karena ToT sulit didapat, lagi pula belum tentu Israel bersedia melego. “Buat apa kita beli kalau tidak ada ToT,kita ini kan tidak hanya beli,”katanya. Begitu juga dengan Abrams dan T-90 masih kalah memikat,setidaknya berdasarkan segi penggunaan bahan bakar dan harga yang lebih mahal.

Kedua MBT tersebut memakai satu jenis bahan bakar, sedangkan Leopard multifuel. Dari segi kemampuan, lanjut dia, Leopard 2A6 memiliki keunggulan jarak tembak dibandingkan dengan tank buatan Rusia yang kini dipakai Malaysia, PT-91M, yakni 6 km untuk Leopard dan 5 km untuk PT- 91M. Leopard juga mampu menyelam dalam air berkedalaman tak lebih dari empat meter dan mampu menembak siang dan malam. Namun,PT- 91M memiliki kaliber lebih besar, yakni 125 mm berbanding 120 mm.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menuturkan, pada21 Desember 2011lalu dirinya melakukan komunikasi dengan tim dari Belanda terkait rencana pembelian Leopard di Jakarta.“Besok 30 Januari mereka mengundang secara resmi kepada saya untuk meninjau ke sana. Mereka membutuhkan untuk menjual tank itu,”ujarnya.

Meski demikian, proses penjajakan tidak hanya dilakukan dengan pihak Belanda, tapi juga dari Jerman selaku negara produsen Leopard. “Tanggal 26 esok, tim dari Jerman datang kepada saya. Saya akan bandingkan apakah lebih baik dari Jerman atau dari Belanda,”katanya. Dia mengaku tidak menentukan jenis MBT yang akan dibeli. Semuanya diserahkan kepada prajurit di lapangan yang nantinya menggunakan alutsista tersebut.

“Saya wajib memenuhi permintaan prajurit. Jangan sampai yang dibutuhkan tidak dibeli,yang dibeli tidak digunakan,”tuturnya. Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie menyatakan, pengadaan alutsista sebaiknya memang diserahkan kepada pengguna, bukan oleh elite politik. Merekalah yang mengetahui senjata seperti apa yang dibutuhkan.

Sumber: SINDO

Kamis, 26 Januari 2012
PERGURUAN TINGGI

UI, Kelas Dunia dan Bayang-bayang Elegan
Wajah Universitas Indonesia menuju kelas dunia mulai diwujudkan. Pembangunan infrastruktur kampus dengan fasilitas tak biasa begitu gencar dibangun di kampus UI Depok seluas 320 hektar.

Perpustakaan pusat UI The Crystal of Knowledge seluas 33.000 meter persegi dikunjungi ribuan orang per hari. Perpustakaan dengan koleksi sekitar dua juta buku dari kapasitas enam juta buku itu menjadi ”magnet” baru. Seribu komputer layar lebar siap digunakan mengakses informasi dan buku digital. Ada pula restoran waralaba asing, studio musik, ruangan bioskop, ruang rapat, ruangan latihan kebugaran, serta ruangan dansa dan yoga ada di perpustakaan itu.

Bangunan-bangunan baru bakal bermunculan dengan desain modern dan berkonsep ”hijau”. Pusat seni dan budaya dirancang menyerupai Sydney Opera House Australia yang bersanding dengan danau. UI berencana membuka fakultas seni dan desain.

Kelak, di kampus ini juga bakal hadir rumah sakit pendidikan kelas dunia. Bulevar 800 meter dan lebar 55 meter dibangun di muka gedung rektorat. Asrama mahasiswa internasional berkapasitas 2.400 kamar siap dibangun, tetapi ada penolakan dari dalam.

Fasilitas olahraga pun akan dibangun, di antaranya kolam renang standar olimpiade dan lapangan golf. Fasilitas itu diyakini kebutuhan nyata. Bukan mengada-ada.

Perubahan nyata juga ada pada gaji dosen. Kenaikan gaji berkali-kali lipat untuk membuat betah pengajar dan fokus pada pengajaran dan penelitian.

Kampus hijau bakal menjadi ikon UI. Menghadirkan jalur sepeda dan memadukan transportasi kereta api. Bahkan, UI juga menggagas UI Green Metric World University Ranking yang diikuti 178 kampus di dunia, di antaranya Universitas Cornell dan Universitas Berkeley di AS, serta Universitas Nottingham di Inggris.

Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan, ia bertekad membuat UI menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan di dunia. Saat ini, UI pada peringkat ke-217 berdasarkan penilaian Quacquarelli Symonds World University Ranking 2011/2012. Posisinya di atas kampus-kampus ternama di India dan Taiwan.

Ambisi UI menjadi kampus kelas dunia memang mengagumkan. Setidaknya, dari paparan yang ada, secara fisik UI akan sangat modern. Gedung- gedung berarsitektur modern dengan fasilitas nomor satu bersanding dengan lingkungan yang hijau nan sejuk. Dan, sebagian sudah diwujudkan.

Di tengah visi kelas dunia itu, muncul seruan agar UI menjadi kampus yang tak elitis. Kampus terdepan yang mengembangkan ilmu dan memegang moral tinggi di tengah kemerosotan moral bangsa yang memilukan.

Di tengah gelora menuju UI berkelas dunia, UI tetap harus mampu menghadirkan tata kelola kampus yang baik. Berbagai indikasi keuangan yang buruk dan berpotensi korupsi pun harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Masalah internal juga perlu diselesaikan.

Para guru besar perempuan UI yang tergabung dalam Perempuan Lintas Fakultas untuk Reformasi UI (Pelita UI) memandang masalah otonomi, tata kelola, dan pengawasan merupakan soal penting. Mereka menggarisbawahi, perguruan tinggi sebagai kekuatan moral harus memperjuangkan nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Perguruan tinggi harus bebas dari kekuatan politik, uang, dan intervensi.

”Kami sebagai guru besar, pendidik, dan ibu menyatakan bahwa korupsi ancaman bagi pendidikan bangsa,” kata Prof Dr Sulistyowati Irianto. Di tengah visi kelas dunia, UI diuji menyelesaikan masalah internal secara elegan: elok dan rapi.

(ESTER LINCE NAPITUPULU)

Malaria, Tuberkulosis, dan HIV Menjadi Prioritas
Jakarta, Kompas – Konsorsium riset untuk sinergi penelitian dan pengembangan vaksin dan bahan baku obat yang melibatkan 16 institusi pemerintah terbentuk. Prioritas ditetapkan membuat vaksin dan bahan baku obat untuk penyakit malaria, tuberkulosis, dan HIV/ AIDS.

”Vaksin dan bahan baku obat untuk malaria dan tuberkulosis sudah diteliti beberapa lembaga riset dan pendidikan tinggi. Untuk bahan baku obat HIV/AIDS, kita masih bergantung pada China dan India,” kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Rabu (25/1), di Jakarta.

Menkes mengatakan, selama ini berbagai instansi riset bidang kesehatan berjalan sendiri-sendiri. Risetnya pun kerap tumpang tindih dan duplikasi.

Pembentukan konsorsium riset bidang kesehatan ini melibatkan 16 instansi. Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta ikut menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penelitian Pengembangan Vaksin dan Bahan Baku Obat.

Sejumlah perguruan tinggi juga disertakan, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Al Azhar. Dua perusahaan farmasi yang dilibatkan adalah PT Bio Farma (Persero) dan PT Indofarma (Persero).

Tergantung luar negeri

Saat ini Indonesia masih bergantung pada 95 persen bahan baku obat dari luar negeri. Endang mengatakan, bahan baku obat dari dalam negeri masih bersifat sebagai pelengkap, bukan bahan baku utama.

”Selain mencari bahan obat, konsorsium riset vaksin flu burung juga dibentuk,” katanya.

Konsorsium vaksin flu burung dikoordinasikan Universitas Indonesia dengan salah satu anggota tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kepala Balai Pengkajian Bioteknologi BPPT Tarwadi mengatakan, riset mengenai vaksin flu burung di BPPT memasuki tahun kedua.

”Kami juga ikut serta dalam konsorsium riset untuk vaksin hepatitis B. Kami menggunakan teknologi nano untuk membuat formula vaksin,” kata Tarwadi.

(NAW)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini.

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email