Korupsi kehutanan mesti ditelusuri Kerugian negara akibat pembalakan liar capai triliunan rupiah

Korupsi kehutanan mesti ditelusuri
Kerugian negara akibat pembalakan liar capai triliunan rupiah
OLEH ANUGERAH PERKASA

Bisnis Indonesia 22 Februari 2011

JAKARTA: KPK didesak
menelusuri korporasi
yang diduga melakukan
penyuapan dalam
kasus korupsi kehutanan
di Provinsi Riau. Perusahaan
itu merupakan
pemasok untuk PT Riau
Andalan Pulp and Paper
serta PT Indah Kiat
Pulp and Paper Tbk.
Direktur Eksekutif Walhi Riau
Hariansyah Usman mengatakan
KPK sudah melakukan penyidikan
terhadap sejumlah pejabat
Dinas Kehutanan di provinsi itu
maupun mantan bupati. Namun,
tidak satu pun korporasi yang
diduga terlibat dalam kasus tersebut
dapat diproses.
“Perusahaan itu diduga terlibat
dalam masalah suap, tetapi sampai
sekarang KPK belum menyentuh
pihak tersebut. Padahal
kerugian negara akibat pembalakan
liar mencapai triliunan rupiah.
Pihak yang diduga penyuap
harus diperlakukan sama,” ujar
Hariansyah ketika dikonfirmasi
di Pekan Baru, kemarin.
KPK sendiri telah memproses
sejumlah pejabat yang diduga terlibat
dalam kasus dugaan korupsi
di sektor kehutanan di antaranya
tiga mantan kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Riau, satu mantan
bupati Pelalawan, dan satu
mantan bupati Siak. Mereka adalah
Syuhada Tasman, Asral Rahman,
Burhanuddin Husein, Tengku
Azmun Jaafar dan Arwin AS.
Hariansyah membenarkan korporasi
yang diduga terlibat itu
merupakan penyuplai untuk dua
perusahaan besar yakni PT Riau
Andalan serta PT Indah Kiat. Pemasok
bahan baku PT Indah Kiat
di antaranya PT Arara Abadi, PT
Bina Duta Laksana, PT Rimba Mandau
Lestari, PT Ruas Utama Jaya.
Penyuplai bahan baku PT Riau
Andalan seperti PT Madukoro,
PT Merbau Pelalawan Lestari, PT
Nusa Prima Manunggal, PT Bukit
Batubuh Sei Indah, PT Citra Sumber
Sejahtera, dan PT Mitra Kembang
Selaras.
“Dalam kasus itu perusahaan
diduga melakukan sejumlah pelanggaran
hukum yakni kerusakan
lingkungan, perizinan dengan
persoalan suap serta munculnya
SP3 di Polda Riau dalam kasus
pembalakan liar. KPK harus masuk
untuk dugaan suap tersebut,”
ujar Hariansyah.
Penelaahan Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum
(Satgas PMH) menemukan sejumlah
kejanggalan terhadap
penghentian kasus pembalakan
liar PT Riau Andalan Pulp and
Paper dan PT Indah Kiat Pulp and
Paper Tbk yang menginduki total
14 penyuplai di Provinsi Riau
pada Desember 2008.
Penghentian perkara terhadap
14 perusahaan yang berada di bawah
PT RAPP maupun PT Indah
Kiat dilakukan oleh Polda Riau
melalui Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3) pada 22
Desember 2008.
Menurut anggota Satgas Mas
Ahmad Santosa, penelaahan SP3
oleh Satgas menemukan
terjadinya
kejanggalan
yang di antaranya
disebabkan
oleh masalah kesaksian
maupun
isu teknis.
“Misalnya, kami
menilai kesaksian dua staf Kementerian
Kehutanan tidak tepat
karena tidak memiliki kualifikasi
untuk menjadi ahli di bidang hukum,”
ujar Santosa kepada pers
di Jakarta.
Pada 2007, Polda Riau di bawah
kepemimpinan Brigjen Pol.
Sutjiptadi menetapkan 200 tersangka
dari 14 perusahaan perkayuan
yang dimiliki oleh PT RAPP
maupun PT Indah Kiat karena
dugaan pembalakan liar.
Namun, mantan Kapolda Riau
itu digantikan oleh Brigjen Pol.
Hadiatmoko yang akhirnya menerbitkan
SP3 dalam kasus pembalakan
liar tersebut. Salah satu
pertimbangan adalah keterangan
ahli yang menyebutkan tidak adanya
kerusakan lingkungan.
“Karenanya Satgas telah mengirimkan
surat resmi kepada Kapolri
untuk mencabut SP3 terhadap
sedikitnya 14 perusahaan, karena
putusan pengadilan terhadap dua
perusahaan menunjukkan izin
yang diperoleh melawan hukum,”
katanya.
Koordinator ICW Danang Widoyoko
mengatakan
pihaknya
menduga terdapat
11 aktor yang
harus diteliti dalam
kasus pembalakan
liar tersebut.
Mereka
adalah dua pejabat
Polri, seorang mantan menteri,
satu jaksa, dua kepala daerah,
tiga mantan kepala Dinas Kehutanan
dan dua dari pihak perusahaan
induk yakni PT RAPP
dan PT Indah Kiat.
Menurutnya, Koalisi Anti Mafia
Kehutanan mencurigai adanya
praktik mafia hukum dan mafia
hutan dalam penghentian kasus
tersebut melalui SP3 yang diterbitkan
2 tahun lalu. Modus yang
dilakukan dalam kasus itu adalah
a.l. melakukan penebangan dengan
perizinan yang berlawanan
dengan UU dan membangun tanaman
industri di area dengan
perizinan dengan melakukan suap.
KPK sebelumnya bertekad menuntaskan
kasus terkait dengan
perizinan hutan tanaman industri
di Riau pada Semester I tahun ini.
”Kasus tersebut menjadi prioritas
kami untuk dituntaskan. Sedapat
mungkin selesai dalam 1
semester [tahun] ini,” ujar Wakil
Ketua KPK Mohammad Jasin kepada
pers beberapa waktu lalu.
Walhi Riau sebelumnya pernah
menyatakan kasus korupsi sektor
kehutanan yang melibatkan pejabat
di Provinsi Riau masih belum
tuntas meski telah ditangani
KPK.
“Sudah saatnya pejabat di KPK
tidak lagi beretorika, tetapi menyelesaikan
kasus korupsi kehutanan
di Riau yang belum tuntas
ditangani,” kata Direktur Eksekutif
Walhi Riau Hariansyah Usman
beberapa waktu lalu.
Menurut dia, kasus tindak pidana
korupsi lingkungan hidup
di Riau dengan dugaan kuat pelaku
yang mengarah dan bermuara
kepada para pelaksana negara itu
masih terus di pantau berbagai
kalangan termasuk penggiat lingkungan.
“Malu rasanya menjadi warga
Riau terkenal gudang para koruptor,
tetapi sedikit sekali yang bisa
dijebloskan ke penjara,” tegasnya.

Butuh Dana Besar, Newmont Belum Minat Bangun Smelter

Memang PMA mining maunya hanya mengeruk bumi indonesia, terus kabur

detikFinance » Industri

Jumat, 11/02/2011 16:21 WIB
Butuh Dana Besar, Newmont Belum Minat Bangun Smelter
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Jakarta – PT Newmont Nusa Tenggara masih belum berminat untuk membangun pabrik peleburan hasil tambang (smelter) sendiri di lokasi pertambangannya. Alasannya biaya pembangunan smelter ini cukup besar.

“Selain itu smelter di dalam negeri, penggunaannya masih under capacity karena tidak menampung dengan kapasitas yang ditampung smelter ini masih minim,” ujar Manajer Humas Newmont Kasan Mulyono di Kuningan, Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Menurut Kasan, smelter di dalam negeri itu hanya digunakan 75%, belum 100% karena tidak ada konsentrat yang diolah.

“Belum lagi kalau membangun sendiri pasti akan dibutuhkan investasi yang sangat besar di situ. Dan soal ini, kami sudah lakukan studi kelayakan dan sudah lapor kepada pemerintah bahwa pembangunan smelter belum layak,” katanya.

Kasan mengatakan Newmont berusaha untuk mengerti pada keinginan pemerintah mendorong industri tambang membangun smelter di dalam negeri.

“Kita paham terkait pemerintah untuk itu (membangun smelter), kita juga paham semangat dari pemerintah. Namun terhadap hal tersebut kami selalu buka diskusi dengan pemerintah untuk mencoba saling mengerti kedua posisi,” ujar Kasan.

Kasan menerangkan pengolahan hasil tambang Newmont sejauh ini diolah smelter yang berlokasi di Gresik dengan porsi sebanyak 20-30%. Sedangkan sisanya dibawa ke Jepang, Asia, dan Eropa.

“Intinya, di sini kami akan berusaha terus untuk bangun komunikasi dengan pemerintah. Lagipula kan masalah smelter tersebut, kita juga terikat kontrak jangka panjang dengan pihak pembeli yang ada di luar sana,” tutur Kasan.

Seperti diketahui, sebelumnya, pihak pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan smelter untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditi tambang di tanah air.

Ini dilakukan untuk melaksanakan amanat Pasal 170 UU Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang mewajibkan para pelaku tambang untuk melakukan pemurnian di dalam negeri paling lambat 2014 atau lima tahun sejak UU ini diundangkan.

(nrs/dnl)

Kantongi Izin Menteri ESDM, Pengusaha Batubara Lega

detikFinance » Industri

Selasa, 08/02/2011 14:53 WIB
Kantongi Izin Menteri ESDM, Pengusaha Batubara Lega
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Jakarta – Para pengusaha batubara akhirnya bisa bernafas lega karena Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh telah menandatangani IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi) bagi para trader batuara.

Ketua Umum Asosiasu Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu mengatakan, meskipun penandatanganan tersebut dirasa terlambat, tapi setidaknya hal tersebut dapat memberi kelancaran bagi para trader batubara. Sehingga kerugian yang lebih besar bisa dihindari.

“Akhirnya bisa berhenti masalah kemarin, dan bisa terlaksana dengan baik. Harapannya ke depan, supaya koordinasi yang dekat dapat menjadi lebih baik lagi antara pelaku usaha dan pihak birokrat,” tutur Bob ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/2/2011).

Bob mengatakan, dengan ditekennya surat izin tersebut, saat ini kapal-kapal pengangkut batubara yang usahanya terhenti bisa berjalan kembali.

“Untuk kapal yang sempat terhenti usahanya kemarin, sebanyak 60, sudah dikeluarkan. Namun, meskipun sudah ditandatangani izinnya, masih ada beberapa perbedaan interpretasi dari Kemendag yang meskipun izin sudah ada tapi tetap diberhentikan sementara. Ini saya baru dengar dari teman-teman, nanti harus saya cek lagi,” tambah Bob.

Dirinya menyampaikan, seharusnya kapal-kapal yang sempat tertahan harusnya sudah bisa berjalan seperti biasa. Tetapi kalau masih beda masalah, tentunya harus dipertanyakan lagi.

“Yang pasti kita berterima kasih kepada pihak pemerintah, dan mungkin jika masih ada yang tertahan itu karena ada surat aplikasinya yang belum lengkap,” kata Bob.

“Total aplikasi ada 110 totalnya, artinya ada 50 lagi yang belum disetujui. Ini karena belum lengkap aplikasinya mungkin, maka itu harus dicek lagi supaya bisa berjalan lagi,” ucap Bob.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu terjadi permasalahan dengan dilarangnya kapal-kapal pengangkut batubara untuk mengekspor ke pasar internasional dari Indonesia. Hal tersebut akibatnya memberikan kerugian bagi para trader batubara. Ini terjadi karena belum diterbitkannya surat izin usaha IUP OP yang kini harus ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM.

Dengan tidak adanya surat izin tersebut, maka pihak Kementerian Perdagangan tidak memperbolehkan para trader tersebut untuk meneruskan usahanya.

Akibatnya banyak kapal pengangkut tertahan di perairan Indonesia. Dengan tertahannya kegiatan usaha tersebut, mengakibatkan batubara menumpuk di Stockpile pelabuhan, dan juga memungkinkan terjadinya combustion batubara sehingga lama kelamaan bisa habis.

Denda terhadap kapal yang disewa oleh trader karena melebihi batas waktu juga memberatkan mereka, karena bisa menghabiskan dana hingga 25.000 US$ per hari.
(nrs/dnl)

Antam Investasikan US$ 3,9 Miliar Hingga 2014

Antam Investasikan US$ 3,9 Miliar Hingga 2014
SELASA, 08 FEBRUARI 2011 | 17:28 WIB

Gedung Aneka Tambang Unit Geomin. Tempo/Arnold Simanjuntak

TEMPO Interaktif, Jakarta -PT Antam (Persero) berencana mengembangkan investasi hingga US$ 3,9 miliar sejak 2011 hingga 2014. “Saat ini terdapat tiga proyek Antam serta rencana pembukaan dua tambang baru yang akan mendukung pembangunan wilayah Indonesia Timur,” kata Direktur Pengembangan PT Antam (persero) Tbk, Tato Miraza.

Proyek tersebut diantaranya adalah Modernisasi dan Optimasi Pabrik Feronikel yang diperkirakan selesai pada tahun 2014 mendatang dan akan menelan biaya hingga US$ 486 juta, untuk menjamin kestabilan dan keamanan operasi. “Status saat ini adalah tender EPCM (Engineering Procurement Construction Management)” katanya.

Bulan Agustus 2010 lalu, Antam juga telah menandatangani kontrak EPC (Engineering Procurement Construction) dengan konsorsium untuk proyek Chemical Grade Alumina Tayan senilai US$ 450 juta yang diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2014.”Status saat ini sedang penyelesaian pembiayaan proyek,” ujarnya.

Proyek berikutnya adalah Proyek Smelter Grade Alumina Mempawah, kerjasama antara Antam dan Hangzhou Jinjiang Grup, yang diperkirakan menghabiskan dana hingga US$ 1 miliar. Nantinya, kata dia, Smelter tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 1,2 juta metrikton.

Sementara itu, untuk dua rencana pembukaan tambang baru oleh Antam dipusatkan di Mandiodo (Sulawesi Tenggara) dan Pakal (Halmahera) untuk produksi bijih nikel. Proyek Feronickel Halmahera diestimasikan membutuhkan investasi senilai US$ 1,6 miliar,dengan hasil produksi per tahun yang diperkirakan dapat mencapai hingga 27000 TNi (ton nikel).

Proyek Nickel pig Iron di Mandiodo dengan kapasitas produksi hingga 120 ribu ton per tahun, kata Tato, diperkirakan memerlukan dana investasi hingga US$ 398 juta .”Ini kepemilikan 100 persen untuk Antam, saat ini sedang penyelesaian studi kelayakan,” katanya. Tahun 2010 lalu, Antam telah membelanjakan Rp 123,3 miliar untuk kegiatan eksplorasinya.

BPMigas Tolak Pengalihan Gas Chevron ke PLN

BPMigas Tolak Pengalihan Gas Chevron ke PLN
Kamis, 03 Februari 2011 16:15 WIB | Dibaca 18 kali
Pekanbaru (ANTARA News) – Badan Pelaksana dan Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menolak permintaan Perusaah Gas Negara (PGN) yang ingin mengembalikan pasokan gas 100 juta kaki kubik (MMSCFD) yang selama ini untuk PT Chevron Pasific Indonesia Riau, ke PLN.

“Tentu ini akan sangat berdampak buruk pada pemenuhan produksi minyak yang akan mempengaruhi devisa negara,” kata Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP Migas Elan Biantoro ketika dihubungi ANTARA dari Pekanbaru, Kamis.

Elan mengatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Direktur Utama PT PGN Hendi P Santoso yang meminta pemerintah kembali ke komitmen semula untuk mengalirkan gas 100 MMSCFD ke pembangkit PLN beberapa waktu lalu. Hendi menjelaskan, sebenarnya pasokan tersebut memang ditujukan untuk PLN.

Namun, sejak Februari 2010, alokasi gas sebesar 100 MMSCFD tersebut dialihkan dari PGN ke Chevron guna mendukung produksi minyak,sehingga berakibat PLN terpaksa menutup kekurangan gasnya dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

“Pilihan keduanya memang bagai buah simalakama. Tapi sekarang apa kita siap kehilangan devisa yang banyak dengan mengalihkan gas ke PLN,” ujar Elan.

Menurut dia, pengalihan gas tersebut akan sangat berdampak pada pemenuhan target produksi minyak tahun ini. Apalagi, lanjutnya, produksi minyak di Duri juga belum pulih sepenuhnya akibat insiden kebocoran pipa gas di Riau yang membuat pasokan listrik ke lapangan Duri terhenti sementara pada tahun 2010.

“Lapangan Duri maksimal bisa memproduksi 180 ribu barrel per hari, tapi sekarang belum juga pulih dan akan sangat berdampak apabila gas PGN dialihkan dari sana,” katanya.

Ia menduga, keinginan PGN tersebut juga dilatari motif bisnis karena perusahaan tersebut akan mendapat keuntungan yang lebih besar jika menjual gas ke PLN.

“Keinginan itu saya lihat motif bisnis. Dari pasokan gas ke Chevron, PGH hanya mendapat pemasukan dari biaya pipa. Sedangkan jika ke PLN mereka akan mendapat `fee margin` dari penjualan,” ujar Elan.

(F012/S026)

Di China, Investor seperti Dewa

kapan ya pemerintah daerah indonesia bisa berubah spt China ? Di mata pejabat Indonesia pengusaha itu bukan dewa tapi sapi , object untuk diperas susunya dan kemudian dipotong.

Di China, Investor seperti Dewa
Shutterstock
RABU, 2 FEBRUARI 2011 | 14:03 WIB
KOMPAS.com – ”Di sini ada dua yang ditakuti, yaitu polisi dan investor asing. Persoalannya, warga takut sama polisi. Sementara jika warga ada masalah dengan investor asing, warga memilih mengalah karena merasa polisi pasti akan membela pengusaha,” kata Iskandar Tanuwidjaya, Direktur Utama Great Orient Chemical (Tai Cang) Co Ltd di Shanghai.

Iskandar adalah warga Indonesia yang sudah 11 tahun bekerja di China. Ini adalah kisah serupa yang juga pernah diutarakan seorang investor asal Taiwan saat Kompas berkunjung ke China tahun 2004. Pernyataan positif para pengusaha tak kunjung berhenti.

”Itu benar, sepanjang Anda bisa membawa keberuntungan dan jangan terlibat politik, China adalah lahan investasi menarik. Mereka melayani dengan baik,” kata Kepala Perwakilan Garuda di China Pikri Ilham K, yang sudah sembilan tahun bertugas di sana.

George Gozalie, Manajer Pembelian dari Dephaner, importir sarang burung walet dari Indonesia juga sependapat. ”Saya punya kenalan pengusaha asing di sini yang ditipu sebesar Rp 70 juta. Saat berurusan dengan polisi, si penipu langsung dikenai tindakan,” kata George, yang juga sudah lama tinggal di China. Ia juga tengah belajar di sebuah universitas di Chongqing.

Iskandar bertutur, terutama di awal-awal reformasi, para pejabat pemerintah daerah (pemda) seperti berebutan mendekati pengusaha. ”Intinya, yang ada di pikiran pemda lokal, bagaimana agar aktivitas perekonomian di daerahnya berkembang,” kata Iskandar, yang pernah ditunjuk langsung oleh seorang wali kota untuk memimpin sebuah organisasi bisnis.

Bukan itu saja, pemda-pemda di China, yang memang berpacu untuk saling memajukan daerahnya, sudah siap dengan program-program pembangunan daerah yang akan ditawarkan sebelum bertemu dengan pengusaha. Pemda di China, misalnya, sudah mendirikan beberapa lokasi industri sesuai dengan kategori sektor industri. Para pengusaha tinggal memilih. ”Mereka siap dengan program dan konsep pembangunan daerahnya. Bahkan, ada kasus, sebuah pagar bagi perusahaan sengaja dibangun pemda setempat,” ujar Iskandar.

Dasar pemikiran pejabat pemda di China, jika kegiatan perekonomian daerah berkembang, pemerintah akan mendapatkan pajak. Bisnis yang dijalankan investor asing akan melahirkan serangkaian kegiatan ekonomi lainnya. Jika investor hadir, akan lahir industri perhotelan, hiburan, makanan, transportasi, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Kedatangan investor asing juga menjadi kriteria utama bagi kenaikan pangkat para pejabat di China. Tidak heran jika seorang pejabat bisa menjemput langsung tamu asing di bandara.

”Anak emas”

Kini, China sedang mendorong kedatangan investor berteknologi tinggi, teknologi ramah lingkungan, teknologi informasi, pendorong inovasi. ”Perusahaan saya tergolong sebagai perusahaan berbasis teknologi tinggi, dan saya mendapatkan fasilitas pembebasan pajak,” kata Frederic Montier, Manajer Umum Bull Information Systems, sebuah perusahaan teknologi informasi asal Perancis.

”Saat mendapatkan pembebasan pajak itu, saya tidak perlu mengisi berbagai formulir dan mendatangi kantor perpajakan. Pengembalian pajak yang dibebaskan itu akan otomatis masuk ke rekening perusahaan tepat pada waktunya,” kata Montier.

Investor kategori ini memang menjadi anak emas. Namun, perusahaan asing yang bisa memahami cara bergaul dan paham dengan guangxi (perkawanan) tetap mendapatkan layanan yang mirip dengan penumpang kelas satu maskapai penerbangan.

Jack Leblanc, eksekutif asal Belgia, sudah 22 tahun tinggal di China. Ia sependapat dengan semua itu. Namun, ia mengingatkan, ada juga kasus di mana pengusaha asing tertipu. ”Hal yang paling tidak saya sukai dari peliputan media, mereka menulis keadaan yang baik-baik saja. Saya tidak membantah, tetapi jangan lupa, ada juga kasus negatif,” kata Leblanc, yang menulis buku berjudul Business Republic of China: Tales from the Front Line of China’s New Revolution.

Leblanc mengingatkan, ada sejumlah pengusaha yang menjalankan bisnis mirip aksi petualangan dan tak sedikit yang rugi, bahkan tertipu. Leblanc mengingatkan bahwa para investor harus tahu kiat-kiat bisnis agar tidak mengalami hal itu.

Meski demikian, data investasi China menunjukkan arus investasi asing yang masuk ke China sudah mencapai 100 miliar dollar AS pada tahun 2010. Ini adalah rekor yang tidak pernah dicapai negara berkembang lain.

Ekonom dari Universitas Zhejiang, Dr Yan Jianmao, di Hangzhou menegaskan, kemajuan ekonomi China memang terutama didorong oleh keberadaan investor asing. Bagi kalangan di China, melayani asing adalah standar. Bagi mereka, asing membawa manfaat ekonomi dan selayaknya dilayani. (MON)

Dapatkan artikel ini di URL:

http://www.kompas.com/read/xml/2011/02/02/14033369/Di.China.Investor.seperti.Dewa

Newmont Sues Indonesia’s Merukh Over $300 Million Loan Breach

Newmont Sues Indonesia’s Merukh Over $300 Million Loan Breach
Andrea Tan | January 26, 2011

Post a comment
Please login to post comment

Comments
Be the first to write your opinion!
Singapore. Two units of Newmont Mining Corp., the world’s second-largest gold producer, are suing its Indonesian partner and businessman Jusuf Merukh in Singapore for reneging on the terms tied to a $300 million loan agreement.

Newmont Indonesia Ltd. and NVL (USA) Ltd. sued Merukh’s PT Pukuafu Indah and five of his family members in a bid to get legal proceedings in Jakarta dropped as agreed under the loan, according to papers filed with the Singapore High Court. A closed hearing is scheduled for Jan. 28.

Newmont and Pukuafu are among shareholders of PT Newmont Nusa Tenggara, which operates the Batu Hijau gold and copper mine on Indonesia’s Sumbawa Island. Pukuafu has filed five lawsuits in Jakarta against Greenwood Village, Colorado-based miner Newmont disputing the ownership of the mine. Pukuafu claims it’s entitled to a 31 percent stake while Newmont says it properly reduced its ownership.

The Merukhs and their legal representatives failed to turn up for arbitration in Singapore that ordered their Indonesian proceedings to be halted, according to court papers.

“We don’t know about Newmont’s plan to sue us in Singapore about the loan agreement,” Tri Asnawanto, Pukuafu’s vice president of legal and external affairs, said by phone late yesterday.

“But we are ready to face it because we are not in breach of any agreement.”

Pukuafu is a unit of Merukh Enterprise Corp., controlled by politician and businessman Jusuf Merukh, which has interests ranging from hotels to gold, copper and coal mines in Indonesia.

Additional Litigation
The family and Pukuafu “not only failed to terminate the Indonesian litigation as promised, but in fact, over time commenced additional litigation before the Indonesian courts, Newmont said.

Pukuafu “has steadfastly refused to cooperate,” after benefitting from the loan and Newmont’s “indulgences,” the U.S. company said in court papers. At least $260 million of the loan has been drawn, Newmont said.

Newmont extended the $300 million loan to Pukuafu in 2009 after the Indonesian company defaulted on payments to its bondholders.

Blake Rhodes, Newmont’s deputy general counsel, said the company had no choice but to initiate court proceedings in Singapore.

“Despite repeated attempts urging Pukuafu and members of the Merukh family to live up to their contractual obligations, they have not,” Rhodes said in an e-mailed statement.

The case is Newmont Indonesia Ltd. v PT Pukuafu Indah, OS1192/2010 in the Singapore High Court.

PTBA Anggarkan Belanja Modal Rp 1,8 Triliun

Senin, 31/01/2011 17:05 WIB
PTBA Anggarkan Belanja Modal Rp 1,8 Triliun
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Jakarta – PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) menganggarkan belanja modal (Capex/Capital Expenditure) sebesar Rp 1,8 triliun untuk tahun 2011. Salah satu penggunaan dananya adalah mengakuisisi tambang.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama PTBA, Sukrisno usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan anggota Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta (31/1/2011).

“Untuk dana yang disiapkan, saya tidak memisahkan antara akuisisi dengan yang lain. Tapi kalau tidak salah, di 2011 itu kita ada alokasi dana kurang lebih Rp 1,8 triliun. Itu nanti untuk semuanya,” kata Sukrisno.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahan PTBA, Achmad Sudarto juga menyampaikan, anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tersebut nantinya akan digunakan secara menyeluruh demi pengembangan perseroan.

“Bukan hanya akuisisi saja , jadi untuk pengembangan juga, kalau kita mau bikin CBM (Coal Bed Methane) kan namanya juga pengembangan, begitu juga dengan proyek lain. Tapi kalau pengembangan infrastruktur itu lain, itu kan rutin,” ujar Achmad.

Terkait dengan rencana akuisisi yang ingin dilakukan oleh PTBA, Achmad menolak untuk memberitahu detilnya. “Untuk akuisi bisa di mana saja, jangan tanya di mananya. Kan banyak peminatnya. Sekarang sudah tahap due dilligence,” ucapnya.

“Untuk masalah akuisisi, kita inginnya menjadi majority, minimal 51% saham kita miliki. Tapi kalau minimal produksi dari akuisisi saya gak bisa ngomong. Pokoknya sementara ini dari produksi PTBA dulu saja,” kata Achmad.

“Kalau ngomongin kapasitasnya kan yang masih dieksplorasi bisa saja kita bilang penambahan. Yang pasti nanti ke depannya buat pengembangan lah. Potensi penambahan produksi dari akuisisi saya belum tahu, belum bisa ngomong. Kalau kita pengen secepatnya, kita minimal punya 2 perusahaan lah untuk tahun ini yang diakuisisi. Pokoknya nanti lah,” tambahnya. Tidak Akan Jual Batubara Mahal ke PLN Pada kesempatan yang sama, Sukrisno mengatakan, perseroan tidak ingin menjual batu bara kepada PT PLN dengan harga yang mahal. BUMN tambang itu berjanji dapat menjual harga yang lebih murah, namun tidak terlalu murah.

“Memang biasa ya kalo dalam bisnis itu, yang penjual maunya mahal dan yang beli maunya murah. Itu adalah hal yang biasa.Tapi sampai di mana ketemunya nanti. Kalau PTBA maunya mahal, PLN maunya murah. PTBA tidak akan lebih mahal dari orang (pemasok) lain, pasti akan lebih murah. Tetapi jangan terlalu murah,” kata Sukrisno.

Sukrisno mengatakan, sejauh ini belum ada kesepakatan masalah harga dengan PLN. Namun pasokan tetap dikirim oleh perseroan. “Itu masih belum selesai. Yang jelas PTBA itu masih tetap mengirim pasokan ke PLN di Suralaya, meskipun harganya belum deal,” katanya.

“Kita kan ada kondisi yang berbeda. Misalnya, ada tambang yang dekat dengan. Nah, kalau PTBA dari tambang ke pelabuhan itu kan jauh, 400 km. Jadi kan nggak bisa disamakan dengan yang dari tambang ke pelabuhan hanya 20-30 Km. Itulah perbedaan-perbedaan yang kita bicarakan dengan PLN,” ungkapnya.

Dirinya juga menyatakan, harga deal harus sudah ditetapkan akhir Februari 2011 nanti. “Akhir Februari, dan itu harus ada kesepakatan. Kalau sesuatu itu jangan mengharapkan tidak, tapi harus iya,” tegasnya. (nrs/ang)

Ide “Gila” Arsjad di Batu Bara

Kompas 29 januari 2011

Ide “Gila” Arsjad di Batu Bara
INDIKA ENERGI
Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat

Oleh Stefanus Osa

Akuisisi menjadi ”grand strategic”. Hanya urusan mengakuisisi itu relatif gampang ditangani. Tantangan terbesar adalah mempertahankan sumber daya manusia agar tetap sebagai investasi, bukan beban biaya bagi perusahaan. Kalau dipandang sebagai beban, perusahaan pasti akan mencari celah untuk selalu memotong gajinya.

Pemikiran itulah yang kerap menggelayuti Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat (40), Co-Chief Executive Officer (CO-CEO) PT Indika Energy Tbk, yang dalam lima tahun (akhir tahun 2005-2010) mampu mengembangkan nilai aset industri energi batu bara berlipat ganda, dari 150 juta dollar AS menjadi senilai 2,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 22,5 triliun).

Pria kelahiran Jakarta, 16 Maret 1970 ini mencetuskan ide ”gila” untuk membawa Indika Energy bukan semata-mata menjadi industri pertambangan batu bara, tetapi juga industri yang memiliki kekuatan nilai tambah dari hulu ke hilir.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Arsjad di Jakarta, Kamis (20/1).

Bagaimana SDM dijadikan kekuatan membangun industri Indika?

Ini tantangan terbesar saya. Setelah mengakuisisi sejumlah perusahaan untuk mendukung kegiatan industri pertambangan kami, tantangan yang harus saya lalui adalah mengupayakan untuk mempertahankan SDM dan menyatukan kelompok tua dan muda untuk mau berkomitmen membangun industri ini.

Pembinaan leadership yang merupakan kunci. Yang muda haruslah diberikan kepercayaan untuk memimpin. Itulah yang saya lakukan dengan membuat kegiatan semacam outbound, di mana kelompok muda ditempatkan sebagai pemimpin. Yang tua, ya harus menjadi anggotanya.

Karena itu, saya melakukan ide ”gila” di tingkat manajemen dengan melakukan transformasi manajemen. Bukan berarti kita perusahaan jelek, kalah, dan tidak performing, melainkan diartikan secara continuous improvement. Artinya, kami mencanangkan komitmen untuk tidak terlena, puas diri, tetapi sama-sama fokus membangun industri ini.

Apa arti penghargaan The Best Indonesian Executive 2010 dari Asiamoney dan beberapa penghargaan lainnya? (Indika Energy juga meraih The Best Medium-Cap Corporate of The Year 2010 dari Asiamoney dan Asia Best Managed Companies 2011 dari Euromoney)?

Ini adalah simbol yang bukan disediakan hanya untuk saya sebagai pribadi, melainkan juga penghargaan besar bagi keseluruhan manajemen. Yang menarik, penentuan sebagai CEO terbaik itu ditentukan lewat voting yang respondennya adalah analis, bankers, investor, dan sebagainya.

Penghargaan ini merupakan simbol kepercayaan terhadap manajemen Indika Energy. Memang saya dipilih sebagai CEO terbaik, tetapi secara internal, saya mengatakan inilah penghargaan bagi manajemen sebagai team work yang membawa perubahan besar.

Strategi apa yang Anda lakukan?

Dahulu banyak orang mempertanyakan, bahkan meragukan, tiga pilar strategi perusahaan ini. Ketiga pilar itu adalah sumber daya alam, services, dan infrastruktur.

Saya hanya ingin membawa perusahaan memiliki strategi yang koheren dan bersih untuk Indonesia ataupun Asia. Syukur-syukur, strategi yang saya kembangkan menjadi pionir bagi industri lainnya.

Apa fokus implementasi strateginya sampai nilai perusahaan ini melonjak drastis?

Semua peningkatan nilai aset itu berawal diciptakan lewat akuisisi. Kita percaya dengan integrasi nilai. Inti industri ini adalah pertambangan. Tak bisa semua dimulai dari nol, dengan mendirikan anak-anak perusahaan.

Karena itu, akuisisi merupakan pilihan supaya segala yang tadinya dipandang sebagai biaya, bisa sekaligus memiliki pendapatan.

Kami memiliki fokus pada sumber daya alam sebagai induk pendorong perusahaan, yang kemudian ditopang oleh jasa pelayanan (services) dan infrastruktur.

Bagaimana awalnya untuk menuju kekuatan yang terintegrasi?

Awalnya adalah memperkuat fondasinya. Ada dua fondasi kami, yaitu SDM (human capital) dan sumber pendanaan (financial capital). Kekuatan pendanaan dilakukan melalui melepas bond, kemudian penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) supaya permodalan kuat.

Adapun untuk manajemen, kita bisa ambil dari SDM dengan mengakuisisi perusahaan jasa yang punya dasar keahlian dalam bidang pertambangan, seperti Tripatra yang memiliki keahlian engineering dan manajemen proyek pertambangan. Kemudian mengakuisisi Petrosea yang memiliki keahlian dalam bidang pertambangan. Dengan demikian, kemampuan dasar services sudah dimiliki. Sementara, kekuatan infrastruktur diperoleh dengan akuisisi perusahaan logistik Mitrabahtera Segara Sejati.

Bagaimana implementasi pasca- akuisisi?

Gampangannya, industri menambang batu bara, memasukkan ke kapal, dan dikirim baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Seluruh kekuatan itu dijadikan modal untuk menekan biaya.

Tidak bisa kita hanya bergantung pada fluktuasi harga komoditas batu bara. Bisa gila kita melihat fluktuasi harga. Istilahnya, apabila harga komoditas ini jatuh, industri yang memiliki cost produksi tinggilah yang akan terlebih dahulu jatuh.

Maka, biaya paling murahlah yang perlu diterobos supaya industri ini tetap kompetitif. Kami berupaya mengontrol biaya produksi, karena memiliki kekuatan pilar-pilar tersebut.

Siapa saja kompetitor Anda?

Dalam income produksi, kami baru menempati posisi ketiga, setelah Bumi Resources dan Adaro. Kekuatan ide gila ini belakangan membuat kami berani memperluas integrasi dengan bermain di industri pembangkit listrik yang menggunakan batu bara berkadar 4.500 kalori.

Terjun ke industri pembangkit listrik ini semata-mata untuk memperbesar revenue?

Tidak. Kami melihat peluang, ada pasar baru dan produk baru, dengan kekuatan sumber daya alam yang dimiliki. Tadinya, batu bara kadar 4.500 kalori tidak laku. Kini dengan rekayasa energi yang super canggih, batu bara ini dapat dimanfaatkan.

Namun, lebih jauh lagi, kami memanfaatkan batu bara berkadar 4.500 kalori ini untuk bisa digunakan di dalam negeri untuk turut berkontribusi mencukupi kebutuhan listrik nasional. Ini proses panjang untuk membangun nasionalisme baru.

Pada akhirnya, kita juga tidak boleh hanya berjaya di kandang sendiri. Proyek pemanfaatan batu bara di tingkat internasional haruslah direbut. Tentu, harus perkuat dahulu fondasi industri kita!

Lumbung Batubara, Kalimantan Terus Didera Krisis Listrik

Para pembuat kebijakan energi pikirannya hanya duit , titik. Tragis sekali buat kalimantan

detikFinance » Energi

Jumat, 21/01/2011 12:05 WIB
Lumbung Batubara, Kalimantan Terus Didera Krisis Listrik
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Banjarmasin – Para pengusaha menyayangkan terhadap kondisi listrik di Kalimantan, padahal wilayah ini menjadi sumber penghasil batubara yang menjadi sumber pembangkit listrik. Pemadaman listrik masih terus terjadi tak terkecuali di jantung ibukota provinsi.

Seperti yang dialami oleh para pengusaha yang tergabung dalam Dewan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang was-was ketika sedang mengadakan Munassus di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para anggota HIPMI mendapat instruksi mengenai pemadaman listrik di Banjarmasin.

Demikian disampaikan oleh ketua HIPMI Erwin Aksa ketika memberi sambutan acara Sidang Pleno II dan Munassus HIPMI di gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (21/1/2011).

“Semalam kami sedang mengadakan rapat, tiba-tiba ada teman datang, lalu beri instruksi. Saya kira mau diberitahu mengenai acara nanti pagi, ternyata memberitahu bahwa ada instruksi bahwa dua menit lampu akan padam,” jelas Erwin di depan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa yang juga hadir di acara tersebut.

Erwin menyayangkan bahwa daerah Kalimantan Selatan yang kaya batubara seharusnya memiliki infrastruktur yang maju, namun justru terjadi pemadaman listrik di daerah tersebut.

“Terus terang kami sangat prihatin di Kalsel ini yang kaya Batubara dan kaya sumber daya alam lainnya. Namun infrastrukturnya masih tertinggal jauh, seperti listrik semalam,”jelasnya.

Dirinya mengharapkan ke Menteri Koordiasi Perekonomian agar pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan infrastruktur di Kalimantan Selatan agar tidak terjadi hal-hal pemadaman seperti yang terjadi semalam.

(nrs/hen)
,
telepon 021-7941177 (ext.518).