Nelayan Kurang Mendapat Perhatian

Menteri Perikanan ngapain aja

Nelayan Kurang Mendapat Perhatian
Jakarta, Kompas – Keberlanjutan perikanan nasional kian terancam oleh ketertinggalan nelayan, lemahnya infrastruktur, pencurian ikan yang masih merajalela, dan arus impor ikan yang memukul daya saing. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor perikanan dinilai masih rendah.

Demikian benang merah pendapat dari kalangan praktisi dan pemerhati perikanan, di Jakarta, Senin (9/4). Pendapat ini berkenaan dengan nasib nelayan di Tanah Air yang semakin terpuruk karena berbagai persoalan. Nilai tukar nelayan terus menurun dari waktu ke waktu.

Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, kemarin, menegaskan, pihaknya mendorong pengembangan mata pencarian alternatif bagi nelayan, yakni ke sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Nelayan kecil banyak yang menganggur dan tidak bisa melaut, antara lain, karena cuaca buruk dan peralatan minim.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri mengemukakan, sektor perikanan saat ini mengalami tiga bahaya besar. Pertama, peningkatan pengangguran karena nelayan semakin sulit melaut. Kebijakan penguatan nelayan hingga kini masih minim.

Kedua, arus impor ikan yang masuk ke Indonesia dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga lokal memukul daya saing nelayan. Ironisnya, ikan impor yang masuk ke Indonesia diduga kuat berasal dari Indonesia. Beberapa jenis ikan impor asal Thailand dan Vietnam yang marak masuk, seperti ikan kembung dan layang, sudah sulit ditemukan di perairan negara-negara tersebut.

Tahun ini, pemerintah memproyeksikan impor ikan naik 35 persen, dari 450.000 ton pada 2011 menjadi 610.000 ton.

Ketiga, penangkapan ikan ilegal yang merajalela. Ketertinggalan teknologi dan alat tangkap kapal nelayan membuat daya jelajah nelayan tidak optimal. Lemahnya daya saing kapal dalam negeri membuat perairan Indonesia rawan dimasuki nelayan asing untuk menguras sumber daya ikan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal nelayan tercatat 345.988 unit, sebanyak 343.650 unit atau 99,32 persen berupa kapal kecil berbobot mati di bawah 30 ton dengan daya jelajah di bawah 12 mil (19,2 kilometer).

Lebih ke darat

Tahun 2011, selepas perombakan kabinet serta pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan dari Fadel Muhammad menjadi Sharif Cicip Sutardjo, pemerintah menggulirkan kebijakan baru, yakni industrialisasi kelautan dan perikanan. Namun, kebijakan itu masih menitikberatkan pada industri hilir.

Di sejumlah sentra produksi, seperti Maluku dan Sulawesi, nelayan terpaksa membuang hasil tangkapan yang berlimpah setiap musim panen ikan karena tidak terserap oleh industri pengolahan. Belum tercipta sistem logistik perikanan yang memasok bahan baku secara kontinu dari sentra produksi di wilayah Indonesia timur ke sentra pengolahan di Jawa.

Sementara itu, program bantuan 1.000 kapal nelayan berbobot mati 30 ton senilai Rp 1,5 triliun untuk periode 2010-2014 dinilai salah kaprah. Program modernisasi kapal nelayan itu diprioritaskan untuk nelayan di perairan Jawa yang sudah mengalami penangkapan berlebih (overfishing).

Berdasarkan pantauan Kompas, kapal bantuan Inka Mina belum sepenuhnya bisa beroperasi. Kelompok nelayan penerima bantuan harus mengeluarkan biaya tambahan hingga ratusan juta untuk perbaikan dan penambahan alat agar kapal layak beroperasi.

Di Brebes, Jawa Tengah, Kapal Inka Mina 158 yang diserahterimakan ke Koperasi Serba Usaha Sumber Ikan sejak Desember 2011 hingga kini tidak beroperasi. Kapal berbobot 32 ton senilai Rp 1,5 miliar itu belum memiliki kelengkapan surat dokumen berupa gross acte dan surat izin penangkapan ikan sebagai syarat melaut.

Menurut Ketua Koperasi Serba Usaha Sumber Ikan Akhmad Muttaqin, pihaknya harus mengeluarkan biaya Rp 250 juta untuk penambahan alat tangkap. Tanpa peralatan memadai, nelayan berpotensi rugi karena biaya melaut untuk kapal itu mencapai Rp 60 juta per trip.

Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yusuf Solichien menilai, kebijakan nasional hingga kini belum berpihak pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan di negeri bahari masih berorientasi pada darat. Ini tecermin dalam ketimpangan politik anggaran.

Tahun 2012, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,9 triliun. Dari segi sarana produksi, selama ini nelayan tidak pernah memperoleh subsidi untuk memperkuat daya saing perikanan. Ini berbeda dengan sektor pertanian yang tahun ini memperoleh subsidi pupuk Rp 14 triliun dan benih Rp 0,1 triliun.

Penyediaan infrastruktur pendukung perikanan juga masih lemah. Jumlah stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan kios pengisian solar nelayan (SPDN) hanya 250 unit, sedangkan pangkalan pendaratan ikan lebih dari 800 unit.

Minimnya SPBN dan SPDN membuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersendat. Tahun 2011, alokasi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan 1,75 juta kiloliter (kl), yang tersalurkan hanya 720.000 kl.

Daya saing sektor perikanan semakin sulit terkejar karena nelayan Tanah Air yang didominasi oleh nelayan tradisional dan kecil yang tidak dilengkapi teknologi penangkapan ikan, kapal, dan alat komunikasi yang memadai. Keterbatasan sarana juga memicu nelayan rawan menghadapi kecelakaan di laut.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Arif Satria mengingatkan, industrialisasi perikanan masih ditandai dengan kesulitan bahan baku. Untuk itu, konsep industrialisasi seharusnya dimaknai sebagai peluang untuk mendorong produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan lintas kementerian dengan memperkuat infrastruktur di daerah. Selain itu, nelayan juga perlu didorong mencari mata pencarian alternatif ketika cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Langkah politik untuk menyejahterakan nelayan didasari paradigma nelayan adalah pelaku penting dalam suplai pangan protein yang diperlukan bangsa ini.

”Semestinya nelayan dianggap sebagai pelaku strategis sebagaimana petani karena berjasa menyediakan pangan serta punya peran secara geopolitik untuk menjaga laut dari pencurian ikan,” ujar Arif.

Pencarian alternatif

Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan, daya dukung perikanan tangkap terus menurun seiring merosotnya populasi ikan. Fenomena itu juga terjadi di seluruh dunia.

Terkait itu, pihaknya mendorong pengembangan mata pencarian alternatif bagi nelayan, yakni ke sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Kebijakan industrialisasi perikanan diarahkan untuk memberdayakan keluarga nelayan pada sektor hulu-hilir perikanan.

”Nelayan yang tidak bisa melaut akan diberdayakan untuk usaha budidaya dan pengolahan ikan sebagai alternatif mata pencarian,” ujar Cicip saat dihubungi Kompas, Senin.

Kendala yang masih menghadang adalah masalah permodalan dan BBM. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong BUMN menggulirkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu permodalan nelayan dan pembudidayaan.

(lkt/ENY/WER/gre/mhf/Rwn/nit/hei)

+++++++++++++++

Selasa,
10 April 2012
PERIKANAN
Pudarnya Kebanggaan Menjadi Nelayan…
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Masrauf (50-an), nelayan di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pulang melaut, Kamis (5/4). Hasil yang tidak menentu dan minimnya dukungan dari pemerintah membuat pekerjaan sebagai nelayan tidak dilirik oleh anak-anak muda di sebagian besar wilayah pantai utara Jawa. Anak-anak muda lebih memilih bekerja di pabrik, kantor, atau menjadi tenaga kerja di luar negeri.
Oleh BM Lukita Grahadyarini dan Siwi Nurbiajanti

Kaid (55) melangkah pelan sambil memikul jaring. Setelah melaut selama setengah hari, nelayan di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Indramayu, Jawa Barat, itu hanya memperoleh enam rajungan.

Hasil penjualan enam rajungan, yakni Rp 32.000, tidak mampu menutupi biaya solar 10 liter sebesar Rp 50.000. Meski telah menebar tiga jenis jaring, yakni jaring udang, rajungan, dan ikan, hasil tangkapan tidak meyakinkan.

Kaid menuturkan, penghasilan nelayan semakin tidak menentu. Dalam kondisi tangkapan melimpah, Kaid bisa mendapat jutaan rupiah sekali melaut. Namun, saat paceklik, ia bisa pulang tanpa hasil.

Akibat ketidakstabilan penghasilan, pekerjaan sebagai nelayan kini semakin ditinggalkan generasi muda. Para pemuda dari kampung nelayan memilih merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) nelayan atau merantau ke Jakarta dan bekerja di kapal besar.

Putra pertama Kaid, Sulaiman (26), sudah lima tahun bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal Taiwan. Sebelum hijrah ke luar negeri, anaknya yang tamatan sekolah dasar itu telah bertahun-tahun menjadi nelayan kecil.

Banyaknya pemuda yang tidak lagi melirik pekerjaan sebagai nelayan kecil dan memilih menjadi TKI nelayan diakui Kastari, Ketua Kelompok Nelayan Anggota KUD Karya Mina Kota Tegal, Jawa Tengah, yang juga koordinator nelayan tradisional Muarareja.

Di wilayah Muarareja, sedikitnya 20 pemuda merantau sebagai TKI nelayan di Taiwan dan Jepang. Meski bekerja dengan status kontrak, penghasilan mereka lebih tinggi dengan gaji Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Ini berbeda dengan penghasilan nelayan kecil di Indonesia yang sangat dipengaruhi musim dan hasil tangkapan.

Anak kedua Kastari, Aryoto (26), juga pernah selama dua tahun di Jepang. Saat ini, Aryoto telah kembali ke Tanah Air dan berkeluarga. Meski demikian, Aryoto berencana untuk kembali ke luar negeri. ”Kemarin ditelepon, dia mau ke Jepang lagi,” kata Kastari.

Menantu Kastari, Kholiruloh (31), pun sudah mendaftarkan diri dan siap berangkat ke Taiwan. Kholiruloh berniat bekerja ke Taiwan dengan asa mendapatkan penghasilan lebih tinggi.

”Sekarang menjadi nelayan lokal merupakan pilihan terakhir. Kalau bisa ke luar negeri, ya, ke luar negeri,” ujarnya.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tegal. Menurut Bendahara Kelompok Usaha Bersama Teri Nasi Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Ranito (34), para pemuda nelayan di desanya bersemangat ke luar negeri sejak 1999, setelah terjadi krisis moneter. Saat itu, nilai rupiah anjlok sehingga nilai gaji di luar negeri menjadi sangat tinggi apabila dibawa pulang ke Indonesia.

Mereka menjadi TKI nelayan di Taiwan, Selandia Baru, Afrika Selatan, Jepang, dan Spanyol. Jepang dan Spanyol merupakan negara favorit tujuan TKI nelayan karena di negara tersebut mereka bisa digaji Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Untuk bisa berangkat, nelayan harus berpengalaman di negara lain. Mereka juga dipungut biaya keberangkatan sebesar Rp 12 juta.

Saat ini, lima keponakan Ranito juga menjadi TKI di luar negeri: tiga orang di Spanyol, satu orang di Jepang, dan satu orang di Afrika Selatan. Tak butuh pendidikan tinggi untuk menjadi TKI nelayan. Para pemuda nelayan lulusan sekolah dasar pun bisa menjadi TKI nelayan.

”Kalau yang sarjana, biasanya tidak mau jadi nelayan. Kalaupun bekerja di kapal, biasanya kapal pesiar,” tuturnya.

Selain ke luar negeri, para pemuda nelayan dari Desa Munjungagung juga banyak merantau ke daerah lain, seperti Jakarta dan Bali, untuk bekerja di kapal-kapal besar.

Danuri (57), nelayan Desa Munjungagung, menuturkan, anaknya, Solihin (28), dan menantunya, Junaedi (26), memilih bekerja di kapal pencari cumi-cumi di Jakarta daripada menjadi nelayan kecil.

Dengan bekerja di kapal besar di Jakarta, anaknya bisa membawa Rp 4 juta dalam dua bulan. Uang sebesar itu sulit diperoleh para nelayan yang hanya mengandalkan perahu kecil.

”Sekarang, nelayan yang bertahan di Munjungagung kebanyakan orang tua,” ujar Ranito.

Ketangguhan kapal ikan asing yang didominasi kapal skala besar lengkap dengan teknologi penangkapan, alat navigasi, dan komunikasi canggih menjanjikan kepastian hasil tangkapan sekalipun pada cuaca ekstrem.

Pemerintah gagal

Kondisi itu berbeda dengan nelayan dalam negeri yang rawan terpengaruh musim. Pada musim angin barat dan cuaca buruk, sebagian besar kapal nelayan mangkrak, tidak mampu mengarungi gelombang tinggi karena masih didominasi kapal kecil dan tradisional.

Jumlah kapal nelayan tercatat 345.988 unit, sebanyak 343.650 unit atau 99,32 persen berupa kapal kecil berbobot mati di bawah 30 ton dengan daya jelajah kurang dari 12 mil.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik menilai, fenomena menurunnya minat generasi muda nelayan untuk berkiprah di perikanan nasional menunjukkan kegagalan pemerintah untuk mengembangkan potensi negeri bahari.

”Kebanggaan untuk menjadi nelayan kian pudar, sejalan dengan abainya pemerintah dalam melindungi dan mendukung kegiatan nelayan,” ungkap Riza.

Dengan panjang garis pantai 95.181 kilometer dan luas perairan 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia seharusnya bisa mengoptimalkan potensi bahari untuk penyerapan lapangan kerja dan kontribusi bagi pendapatan nasional.

Tanpa kebijakan yang berpihak pada pembangunan sektor maritim, dalam jangka panjang Indonesia tidak hanya menghadapi krisis ikan, tetapi juga krisis nelayan. Tradisi kebaharian yang digambarkan dengan ”nenek moyangku orang pelaut” dikhawatirkan kandas seiring dengan merosotnya minat generasi muda keluarga nelayan untuk berkiprah menjadi nelayan di negeri sendiri.

Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Ekonomi dan Bisnis
KAMIS, 8 DESEMBER 2011
Ralat
Pada berita halaman A4, edisi 7 Desember 2011, yang berjudul “Penunggak Pajak Akan Dicekal”, disebutkan hingga November 2011 realisasi penerimaan pajak Rp 635,381 triliun atau 69,2 persen dari target
Muliaman dan Ronald Jadi Deputi Gubernur BI
JAKARTA –Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Muliaman D
SINYAL
Pembelian Netto Asing Rp 1,57 Triliun
JAKARTA — Positifnya bursa regional dan menguatnya bursa Eropa di sesi pembukaan sore ini mampu memicu kenaikan indeks lokal
KILAS
Coca-Cola dan Burger King Jalin Kongsi
MIAMI — Produsen minuman Coca-Cola mendapat mitra strategis untuk memasarkan produk
Amerika Pasok Toyota Camry Korea
WASHINGTON — Pabrikan mobil terbesar di dunia, Toyota Motor Corp, akan mengekspor sedan Camry rakitan Amerika Serikat ke Korea Selatan pada awal tahun depan
Dewan Eropa Ajukan ‘Fiscal Compact’
BRUSSEL — Presiden Dewan Uni Eropa Herman van Rompuy menggagas solusi cepat untuk menangani krisis yang semakin kronis
KILAS
Produksi Kayu Perhutani Bakal Turun 30 Persen
JAKARTA — Produksi kayu Perhutani diperkirakan terus menyusut hingga 30 persen pada 2016
Pemerintah Kaji Kenaikan Harga BBG
JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan usulan kenaikan harga bahan bakar gas (BBG) yang disampaikan para pengembang BBG
Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 200 Miliar
JAKARTA — Banyaknya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing membuat negara menanggung kerugian sebesar US$ 10-23 juta (Rp 90-200 miliar) per tahun
Pariwisata Jadi Pengaman Krisis
JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pengestu menyatakan industri pariwisata memiliki potensi yang besar untuk menjadi sabuk pengaman ekonomi nasional di saat perekonomian dunia mengalami krisis
Investasi Eksplorasi CBM Capai Rp 666 Miliar
JAKARTA — Pemerintah mendapatkan investasi total senilai US$ 73,8 juta atau setara dengan Rp 666 miliar untuk komitmen eksplorasi blok minyak dan gas serta gas metana batu bara (CBM) dari hasil lelang langsung yang ditawarkan sejak Oktober lalu
KISRUH AGEN INSPEKSI
Mogok Kerja Diminta Dilakukan di Luar Bandara
JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti Singayuda Gumay mempersilakan para pengusaha yang menolak tarif baru pemeriksaan kargo melakukan mogok kerja
Telkom Targetkan 497 Kota Terjangkau Broadband
JAKARTA — PT Telkom Indonesia Tbk menargetkan sebanyak 497 kota di Indonesia akan menikmati layanan true broadband pada 2015
Anak Ayam Berlimpah, Laba Japfa Tergerus
JAKARTA — Laba bersih PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tahun ini diperkirakan turun 10 persen dibanding pada tahun lalu
�Sulit Capai Investment Grade 2012�
JAKARTA — Ekonom Universitas Gadjah Mada yang juga Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk, Tony Prasetyantono, menilai Indonesia masih kesulitan mencapai predikat layak investasi (investment grade) pada 2012
BI Dorong Efisiensi BPR
JAKARTA — Bank Indonesia mendorong sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR) untuk meningkatkan efisiensi
Persiapan Redenominasi Harus Matang
JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan penyederhanaan mata uang (redenominasi) harus disiapkan secara matang sebelum diterapkan
KPK Usut Rekening Gendut PNS Muda
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengusut rekening gendut para pegawai negeri sipil muda sebagaimana temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

BERITA UTAMA (126)
NASIONAL (13)EKONOMI DAN BISNIS (18)METRO (10)NUSA (9)EDITORIAL (1)SENI (1)OLAH RAGA (12)INTERNASIONAL (10)OPINI (3)DIGITAL (2)ILMU DAN TEKNOLOGI (3)BERITA UTAMA-JATENG (12)MAKASSAR (28)GAYA HIDUP (4)
ARSIP

Ekonomi dan Bisnis
Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 200 Miliar
THURSDAY, 08 DECEMBER 2011
Kembali
JAKARTA — Banyaknya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing membuat negara menanggung kerugian sebesar US$ 10-23 juta (Rp 90-200 miliar) per tahun. Kerugian lainnya adalah rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut.
“Pencurian ikan ini mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia di bidang kelautan dan perikanan serta kehidupan para nelayan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ida Kusuma, kemarin.
Para pencuri menggunakan kapal petron dan koling panjang milik nelayan asing di perairan Indonesia.
Mereka menangkap ikan secara besar-besaran, bahkan mengeruk sampai ke dasar laut. Akibatnya, banyak terumbu karang dan ekosistem yang rusak. “Kerugian ini meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun,” tutur Ida.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, selama 2005-2011, sebanyak 1.162 kapal perikanan pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing ditangkap di perairan Indonesia. Khusus November 2011, ada 103 orang yang diproses hukum.
Dosen hukum internasional dari Universitas Indonesia, Melda Kamil Ariadno, mengatakan pencurian ikan merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan secara terorganisasi.
Karena itu, penanganan kejahatan ini harus dimasukkan ke dalam hukum internasional. Alasannya, kejahatan itu tidak hanya merugikan suatu negara, tapi juga merugikan ekosistem laut.
“Para ahli sepakat agar ASEAN membuat kebijakan khusus dalam memberantas IUU Fishing,” katanya.
Selama ini, ucap dia, banyak nelayan asing yang ditangkap tapi selalu dibebaskan. “Pemerintah hanya menahan kapalnya, tapi tidak memberi hukuman badan atau penjara bagi pelaku kejahatan,” ujarnya. Bahkan terkadang denda pun tak dibayar.
Pertemuan para pakar perikanan kemarin tidak hanya diikuti oleh anggota-anggota ASEAN, tapi juga negara-negara di luar ASEAN, seperti Norwegia dan Amerika Serikat.
Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Norwegia, Gunnar Stolsrik, mengungkapkan, dampak pencurian ikan juga dirasakan di negaranya. “Norwegia menderita kerugian ekonomi yang cukup besar. Apalagi secara global kerugian mencapai US$ 11-23 miliar,” kata Gunnar.
Karena itu, dia menyarankan agar hasil pertemuan para ahli ini menjadi rekomendasi bagi penegakan hukum internasional di bidang kelautan. “Saya berharap ASEAN mengenali dan mengakui bahwa IUU Fishing merupakan kejahatan Internasional,” katanya.SAHRUL | EFRI

Nelayan Juga Dilibatkan
JAKARTA — Terbatasnya armada pengawasan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk kelompok pengawas dengan melibatkan nelayan di seluruh Indonesia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ida Kusuma mengatakan Kementerian telah membentuk 1.462 kelompok pengawas.
“Mereka akan melakukan pengawasan wilayah laut di daerahnya masing-masing,” kata Ida.
Kelompok nelayan ini akan melaporkan hasil pengawasan mereka ke pos pengawas di daerahnya masing-masing. Sebelum bertugas, para pengawas terlebih dulu diberi pembinaan.
Meskipun memiliki keterbatasan dalam bidang pengawasan, pemerintah tetap memprioritaskan penyelamatan sumber daya ikan. “Selain itu, tetap memperkuat armada pengawasan serta mendorong industri pengolahan.”
JAKARTA — Banyaknya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing membuat negara menanggung kerugian sebesar US$ 10-23 juta (Rp 90-200 miliar) per tahun. Kerugian lainnya adalah rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut.
“Pencurian ikan ini mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia di bidang kelautan dan perikanan serta kehidupan para nelayan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ida Kusuma, kemarin.
Para pencuri menggunakan kapal petron dan koling panjang milik nelayan asing di perairan Indonesia.
Mereka menangkap ikan secara besar-besaran, bahkan mengeruk sampai ke dasar laut. Akibatnya, banyak terumbu karang dan ekosistem yang rusak. “Kerugian ini meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun,” tutur Ida.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, selama 2005-2011, sebanyak 1.162 kapal perikanan pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing ditangkap di perairan Indonesia. Khusus November 2011, ada 103 orang yang diproses hukum.
Dosen hukum internasional dari Universitas Indonesia, Melda Kamil Ariadno, mengatakan pencurian ikan merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan secara terorganisasi.
Karena itu, penanganan kejahatan ini harus dimasukkan ke dalam hukum internasional. Alasannya, kejahatan itu tidak hanya merugikan suatu negara, tapi juga merugikan ekosistem laut.
“Para ahli sepakat agar ASEAN membuat kebijakan khusus dalam memberantas IUU Fishing,” katanya.
Selama ini, ucap dia, banyak nelayan asing yang ditangkap tapi selalu dibebaskan. “Pemerintah hanya menahan kapalnya, tapi tidak memberi hukuman badan atau penjara bagi pelaku kejahatan,” ujarnya. Bahkan terkadang denda pun tak dibayar.
Pertemuan para pakar perikanan kemarin tidak hanya diikuti oleh anggota-anggota ASEAN, tapi juga negara-negara di luar ASEAN, seperti Norwegia dan Amerika Serikat.
Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Norwegia, Gunnar Stolsrik, mengungkapkan, dampak pencurian ikan juga dirasakan di negaranya. “Norwegia menderita kerugian ekonomi yang cukup besar. Apalagi secara global kerugian mencapai US$ 11-23 miliar,” kata Gunnar.
Karena itu, dia menyarankan agar hasil pertemuan para ahli ini menjadi rekomendasi bagi penegakan hukum internasional di bidang kelautan. “Saya berharap ASEAN mengenali dan mengakui bahwa IUU Fishing merupakan kejahatan Internasional,” katanya.SAHRUL | EFRI

Nelayan Juga Dilibatkan
JAKARTA — Terbatasnya armada pengawasan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk kelompok pengawas dengan melibatkan nelayan di seluruh Indonesia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ida Kusuma mengatakan Kementerian telah membentuk 1.462 kelompok pengawas.
“Mereka akan melakukan pengawasan wilayah laut di daerahnya masing-masing,” kata Ida.
Kelompok nelayan ini akan melaporkan hasil pengawasan mereka ke pos pengawas di daerahnya masing-masing. Sebelum bertugas, para pengawas terlebih dulu diberi pembinaan.
Meskipun memiliki keterbatasan dalam bidang pengawasan, pemerintah tetap memprioritaskan penyelamatan sumber daya ikan. “Selain itu, tetap memperkuat armada pengawasan serta mendorong industri pengolahan.”
1 / 2

Mochtar Kusumaatmadja Terima Penghargaan

Skrg diplomasi maritim kita kok memble yaaa?????

Mochtar Kusumaatmadja Terima Penghargaan
JULIUS
Mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja menerima Anugerah Pahlawan Nasional Dr Ide Anak Agung Gde Agung untuk Keunggulan dalam Diplomasi 2011 yang diserahkan Menlu Marty Natalegawa di Jakarta, Senin (25/7).
Jakarta, Kompas – Karena keuletannya menjalankan diplomasi dan mengembangkan gagasan ”Wawasan Nusantara”, mantan Menteri Luar Negeri RI Mochtar Kusumaatmadja dianugerahi penghargaan Keunggulan dalam Diplomasi.

”Diplomat ulung Mochtar Kusumaatmadja terus bekerja dan berjuang tanpa pamrih dalam keadaan sesulit apa pun,” kata Ketua Dewan Juri Penghargaan Keunggulan dalam Diplomasi Emil Salim di Jakarta, Senin (25/7).

Atas permintaan Ketua Dewan Pembina Yayasan Sekar Manggis Dr Anak Agung Gde Agung, dewan juri diberi tugas memilih tokoh yang berjasa dan memiliki keunggulan diplomasi. Dewan juri terdiri atas Emil Salim (ketua), Andri Hadi (Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri), Rahardjo Jamtomo (diplomat karier), Anhar Gonggong (guru besar dan sejarawan), serta August Parengkuan (wartawan). Anugerah Pahlawan Nasional Dr Ide Anak Agung Gde Agung untuk Keunggulan dalam Diplomasi 2011 akhirnya diberikan kepada Mochtar.

Menlu Marty Natalegawa menyatakan kebanggaannya kepada Mochtar, yang mengembangkan politik luar negeri dengan rasa kebersamaan melalui diplomasi politik, hukum, dan kebudayaan.

Emil Salim memaparkan, pemahaman karakteristik Benua Maritim Indonesia yang dimiliki Mochtar memberi makna isi pada aktualisasi Wawasan Nusantara yang mencakup isi ketiga pilar: laut, udara, dan bumi. Ketiga pilar ini yang mendukung jati diri bangsa Indonesia.

Awalnya, ada anggapan bahwa laut itu bebas. Karena teknologi persenjataan mampu menembak sampai 3 mil, sejak tahun 1703 untuk berapa lama berlaku batas wilayah laut sampai 3 mil.

Dalam rangka persiapan Konferensi Hukum Laut di Geneva 1958, di Indonesia berkembang gagasan membangun Wawasan Nusantara. Pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda mendeklarasikan bahwa perairan di Kepulauan Indonesia adalah kedaulatan mutlak negara dengan lebar laut teritorial 12 mil, diukur sejajar garis lurus menghubungkan titik terluar pada pulau terluar milik Indonesia.

”Di balik Deklarasi Juanda tersimpul pikiran dan kerangka ilmiah yang mengembangkan gagasan Wawasan Nusantara. Gagasan ini dikembangkan oleh Profesor Mochtar Kusumaatmadja selaku Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung,” kata Emil Salim. (LOK)

Investor Belanda Tertarik Sektor Maritim Di Sabang

Investor Belanda Tertarik Sektor Maritim Di Sabang
Minggu, 24 Juli 2011 13:13 WIB | 577 Views

Ilustrasi Pariwisata Maritim (FOTO ANTARA/Henky Mohari)

one-stop-service yang disediakan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Calon investor asing cukup mendatangi BPKS untuk menyelesaikan seluruh prosedur yang dibutuhkan
Berita Terkait
Kenangan Operasi Laut Jawa-Bali
Target Investasi Rp240 Triliun Bisa Dicapai
Korea Selatan Kini 5 Besar Investasi Di Indonesia
China Pertimbangkan Investasi Pengembangan Pelabuhan Kali Baru
Faisal Basri: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak “bubble”
Video
Pangeran Andrew Temui SBY
London (ANTARA News) – Kota Sabang di Pulau Weh, Provinsi Aceh, dengan status zone perdagangan bebas-nya menarik hati para investor Belanda untuk menanamkan modal di sana. Salah satu sektor dengan aspek ikutan yang dinilai menjanjikan secara bisnis adalah maritim, termasuk perikanan, jasa kepelabuhan, hingga pariwisata.

Dalam pertemuan dan presentasi potensi ekonomi Kota Sabang, di Den Haag, Belanda, beberapa hari lalu, minat para investor Belanda itu jelas mengemuka. Hal itu dikatakan Sekretaris Pertama KBRI di Den Haag, Berlianto Situngkir kepada ANTARA London.

Menurut Situngkir, pertemuan bisnis itu difasilitasi KBRI di Den Haag, dengan peserta inti Walikota Sabang, Kepala Perwakilan Indonesia di Den Haag, Umar Hadi, dan sejumlah pebisnis besar Belanda, pula perwakilan pemerintahan Kerajaan Belanda. Tema pertemuan bisnis yang bersemangat menjemput bola itu sendiri adalah “Pembangunan dan Peluang Investasi di Sabang” guna mempromosikan kota Sabang.

Pebisnis yang hadir berlatar aneka rupa, mulai dari pebisnis di industri perkapalan, operator tur perjalanan wisata, hingga media massa setempat.

Pertemuan bisnis itu, kata Situngkir, terbagi dalam tiga sesi, yaitu presentasi potensi Sabang, diskusi dan diakhiri dengan pembicaraan langsung pebisnis dengan calon mitranya dari Indonesia.

Umar Hadi, dalam kata pengantarnya, mengatakan, “Ada dua kata yang dinilai sangat tepat untuk menggambarkan ekonomi Indonesia saat ini yaitu kuat dan adaptif.”

Aceh, khususnya Kota Sabang, katanya, mampu bangkit sejak peristiwa tsunami 2004. “Sabang kini telah menjelma menjadi salah satu kawasan di Indonesia dimana bisnis berkembang dengan pesat,” kata diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri Indonesia itu.

Ada banyak hal yang diyakini pasti mampu menggugah minat investor mancanegara bergiat di Indonesia. “Perkembangan ekonomi Indonesia sedang menggeliat dan semakin bergairah. PDB menembus angka satu trilyun dollar AS, komitmen Indonesia tentang konektivitas ASEAN, dan banyak lagi,” kata Hadi.

Sementara itu Zainal, menjelaskan beberapa hal menarik mengenai Sabang. “Posisi geografis Kota Sabang di Pulau Weh, Aceh, yang sangat strategis, aspek historis dalam hubungannya dengan Belanda, serta potensi perekonomian yang sangat besar,” katanya.

Sabang sebagai kota yang sedang terus membangun memerlukan investasi asing, terkhusus di empat sektor utama, yaitu pelabuhan laut, perikanan, pariwisata (tourism) serta industri dan perdagangan.

Sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas (FTZ) di Indonesia, Sabang menawarkan berbagai kemudahan bagi investor asing yang ingin berbisnis di daerah tersebut.

“Termasuk one-stop-service yang disediakan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Calon investor asing cukup mendatangi BPKS untuk menyelesaikan seluruh prosedur yang dibutuhkan,” katanya.

Efisiensi merupakan daya tarik yang penting bagi pengusaha asing untuk berbisnis di Indonesia. Di sektor pariwisata, Sabang memiliki pantai dan taman laut yang indah, serta didukung pula oleh adanya resort-resort yang berkualitas.

Salah satu arena promosi pariwisata Kota Sabang adalah penyelenggaraan Regatta Sail pada 13-16 September 2011 nanti.

Dari kontak bisnis di Den Haag itu, sejumlah tanggapan didulang. Di antara peserta yang hadir, beberapa pengusaha Belanda menyampaikan minat yang tinggi terhadap peluang investasi di Sabang, khususnya di sektor pariwisata, pelabuhan laut dan perikanan.

Terdapat pengusaha yang berminat berinvestasi di Sabang memanfaatkan kebijakan one stop service dan perdagangan bebas, bebas regulasi perdagangan dan bebas pajak, terdiri dari bea cukai impor, pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah.

Minat ini disambut baik Zainal, terutama mengingat sejak tsunami hingga sampai dengan sekarang, belum terdapat perusahaan pengolahan ikan baik yang bertaraf nasional dan internasional beroperasi di Sabang.

Diharapkannya investor Belanda dapat membuka usaha di bidang perikanan yang akan mengundang pula minat pengusaha dari negara lain. Salah satu tantangan sektor ini yang perlu menjadi perhatian adalah standar impor Uni Eropa bagi produk perikanan yang relatif ketat.

Para peserta kontak bisnis itu sepakat, masyarakat Sabang yang merupakan masyarakat yang heterogen dan terbuka terhadap masyarakat asing, ditambah kondusivitas keamanannya, dinilai merupakan daya tarik tersendiri bagi arus investasi asing.

Indonesia dipandang penting oleh Belanda. Sebagai gambaran, penerbangan langsung Amsterdam-Jakarta dan Amsterdam-Denpasar dilakoni maskapai penerbangan nasional negara itu, KLM, sejak lama. Sesuai prinsip resiprokal, Garuda Indonesia juga menerbang rute Jakarta-Amsteram dengan tingkat okupansi kursi yang sama menguntungkan. (ANT/ZG)

AS Perketat Impor Kepiting dan Kerapu Asal Indonesia

Senin, 04/04/2011 18:02 WIB
AS Perketat Impor Kepiting dan Kerapu Asal Indonesia
Suhendra – detikFinance

Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memperketat importasi ikan kerapu dan rajungan (kepiting) termasuk dari Indonesia. Mulai 1 Juli 2011 semua ikan kerapu dan rajungan yang masuk ke Negeri Paman Sam tersebut harus memenuhi ukuran atau batas minimal tertentu.

Hal ini disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Thomas Darmawan kepada detikFinance, Senin (4/4/2011)

Thomas menjelaskan mulai 1 Juli 2011 ikan kerapu yang masuk ke AS minimal yang bisa masuk ke pasar AS berukuran 600 gr per ekor, sementara untuk rajungan yang diperbolehkan masuk minimal berukuran 7 Cm.

“Ini sebenarnya tujuannya baik, salah satunya untuk sustainable,” kata Thomas.

Menurutnya alasan AS ini cukup beralasan karena selama ini ikan kerapu yang dibudidayakan maupun kepiting yang ditangkap tak mempertimbangkan ukuran. Sementara pelaku pasar dalam hal ini negara importir menuntut faktor kelestarian (sustainable).

“AS tak mau beli yang kecil, sementara secara prinsip orang membeli ikan untuk makan dagingnya bukan tulang, kalau di kita itu yang masih kecil-kecil saja sudah ditangkap dibuat jadi ikan asin,” katanya.

Selain itu kata Thomas, dari sisi nelayan maupun pembudidaya ikan, langkah ini bisa meningkatkan pendapatan karena ikan yang dijual lebih besar ukurannya.
Sehingga kata dia, pengetatan ini harus mendapat dukungan dari pelaku perikanan maupun regulator meski harus ada penyesuaian.

“Kesiapannya kalau memang harus begitu, waktu budidaya harus disesuaikan, masalah pakannya, pembiayaan dari bank, sementara dari aturannya akan memakai ketentuan kementerian kelautan dan perikanan,” jelas Thomas.

Selama ini ekspor ikan Indonesia ke AS khusus untuk kepiting segar dan dingin di 2010 mencapai US$ 26,8 juta, kepiting beku US$ 47,46 juta dan kepiting kaleng US$ 134,1 juta.

“Dari dari data yang ada tren ekspor terus meningkat termasuk ikan budidaya,” katanya.
(hen/dnl)

Tergantung Impor, Industri Pengolahan Tertekan

ERIKANAN
Tergantung Impor, Industri Pengolahan Tertekan
KOMPAS/BM LUKITA GRAHADYARINI
Puluhan ton udang vaname dipanen di lokasi tambak Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLU-PPB) Karawang, Jawa Barat, Minggu (3/4).
Jakarta, Kompas – Pelaku industri perikanan nasional mendesak pemerintah untuk membenahi produksi perikanan nasional. Tanpa hal itu, upaya pengendalian impor ikan yang sedang didorong pemerintah saat ini dapat menjadi bumerang bagi industri pengolahan ikan yang masih bergantung pada impor ikan.

Ketua Harian Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya, akhir pekan lalu, mengungkapkan, industri pengalengan ikan masih bergantung pada bahan baku ikan impor. Sebab, produksi nasional tidak mampu mencukupi kebutuhan bahan baku pabrik.

”Hingga saat ini, tidak ada desain pengolahan ikan yang terencana dan sejalan dengan produksi perikanan,” ujar Ady.

Industri pengalengan cakalang misalnya, membutuhkan bahan baku 300.000 ton per tahun. Namun, pasokan dari dalam negeri hanya 120.000-140.000 ton atau 40 persen dari kebutuhan pabrik. Akibatnya, kekurangan 60 persen bahan baku dipenuhi dari impor ikan.

Sementara itu, kapasitas terpasang industri pengalengan sarden berkisar 150.000 ton dengan pasokan bahan baku lokal hanya 70.000-100.000 ton per tahun. Dalam satu tahun terakhir, pasokan bahan baku lokal untuk pengalengan sarden terus merosot, khususnya ikan lemuru.

”Keberlangsungan industri pengolahan ikan sangat penting untuk mendorong nilai tambah. Kenyataannya, industri pengolahan seolah dibiarkan bertempur sendiri menghadapi krisis bahan baku,” ujarnya.

Daya saing

Ady menambahkan, kendala bahan baku dalam jangka menengah akan mematikan daya saing industri pengolahan nasional. Sementara itu, negara-negara produsen ikan olahan siap mengisi pasar Indonesia. Filipina dan Australia, misalnya, telah siap memasok ikan sarden kaleng ke Indonesia.

Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan redesain produksi, distribusi, peningkatan kualitas produk ikan, serta memperkuat pasar konsumsi dalam negeri. Tanpa pembenahan, industri perikanan nasional terancam semakin sulit berdaya saing.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Nikijuluw, mengakui, dalam dua tahun terakhir, kapasitas produksi unit pengolahan ikan (UPI) hanya 30 persen dari kapasitas terpasang.

(LKT)

Jakarta Drifts Into Protectionism

• OPINION ASIA Asia Wallstreet Journal MARCH 30, 2011, 1:28 P.M. ET

Archipelagos depend on efficient shipping, and for that reason they sometimes foster world leaders in the industry—think Greece. But when government steps in to promote shipping, both the industry and the wider economy start taking on water. Now there’s a tear in Indonesia’s hull.

Our story begins in the early 2000s when the Indonesian National Shipowners Association lobbied for a cabotage law—restricting domestic trade to domestic carriers—to shield them from foreign competition. At that time, foreign-flagged vessels carried about half of the country’s internal cargo. Ironically enough, Indonesian shippers had trouble competing because of protectionism: Local shipbuilders had won a steep tax on imported ships to bolster their industry.

Associated PressWorkers load sacks of cement onto a cargo ship at Sunda Kelapa port in Jakarta, Indonesia.

The government’s solution was more protectionism. In 2005, President Susilo Bambang Yudhoyono issued a decree to ban foreign-owned and foreign-flagged vessels from Indonesian waters within three years. This unrealistic timetable was superceded by a law passed in 2008 that granted an additional three-year transition period. As the deadline approaches, the proportion of freight carried on locally owned ships has been rising, which has prompted some to call the policy a success.

Not so fast. The U.S. offers a lesson in the costs of cabotage. Anyone who has been to Hawaii knows how expensive ordinary goods are there. That’s due to the 1920 Jones Act that requires the ships from carrying goods between U.S. ports be built in the U.S., owned by American companies and even crewed by Americans. Unfortunately for Americans, the law was grandfathered by the World Trade Organization and is protected by domestic interests. The law also hampered the response to the oil spill in the Gulf of Mexico last year, since it encompasses vessels used to exploit offshore oil and gas.

At least Indonesia dodged that bullet earlier this month when parliament allowed an exception for the energy industry. The oil and gas companies need to move sophisticated and expensive ships such as drilling rigs, seismic vessels and cable layers in and out of the country as they are required. The uncertainty over whether these ships would have to leave as of May 7 delayed investment. Parliament only acted after a government regulator predicted late last year that 20% of the country’s gas production would be lost if the law was not amended. Other officials warned of a loss of $7 billion in revenue and $13 billion in investment.

Now that energy is safe, however, there is a danger that the even greater long-term losses from the cabotage law will be forgotten. The barrier to entry will inevitably lead to higher shipping rates. But there are other hidden shoals. It’s often forgotten that shipping is not as simple as filling the hold with goods and setting sail. The maritime industry is supported by a complex but invisible web of finance and insurance for both ships and cargo which naturally clusters in jurisdictions with low costs and a predictable rule of law. Indonesia by contrast suffers from high taxes, a corrupt bureaucracy and an underdeveloped judiciary, all of which add costs.

Indonesia’s business elite will no doubt continue to thrive nevertheless, as even more government intervention is granted to compensate for the loss of competitiveness caused by cabotage. It is consumers who will ultimately pay through reduced buying power and lower standards of living. Indonesia could use the sea to help transport its people out of poverty, but instead it is charting a course for lost growth.

 

Ikan Kembung Impor Dibalikkan ke Negara Asal Paling Lambat 7 April

Pejabat negara ( yang mikirnya hanya kenaikan gaji + tunjangannya) pekerjaannya hanya membuat kelompok masyarakat sulit. Contohnya ya ini ..Ikan kembung diobjekan untuk diimpor, mereka tidak peduli nasib nelayan dan para penangkar ikan bangsanya sendiri. Minta ampun deh !

++++

Selasa, 29/03/2011 15:03 WIB
Ikan Kembung Impor Dibalikkan ke Negara Asal Paling Lambat 7 April
Rachmadin Ismail – detikFinance

Bogor – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad berjanji akan re-ekspor ikan impor yang tertahan di beberapa pelabuhan di Tanah Air. Ikan-ikan itu akan dikembalikan ke negara pengirim paling lambat 7 April 2011.

“Sekarang mau saya re-ekspor sendiri. Re-ekspor kembali, paling lambat tanggal 7 April. Kemarin kita rapat dengan Bea Cukai mereka siap memberikan dukungan,” kata Fadel di Istana Bogor, Selasa (29/3/2011).

Ia mengatakan saat ini sebanyak kurang lebih 200 kontainer ikan impor masih tertahan di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak Semarang.

“Bisa bayangkan ratusan kontainer masuk ke kita bertahun-tahun, maka habislah nelayan kita,” katanya.

Fadel mengatakan dirinya masih terus mendapat protes dari pihak-pihak yang merasa terusik terhadap penggagalan pemasukan ikan impor tersebut. Ia pun terus menepis alasan para importir yang ngotot langkah impor ikan bagian dari perdagangan bebas.

“Mereka ribut ke saya. sakarang mereka ribut ke saya karena ada perdagangan liberal, saya mengerti pasar bebas, tapi mau saya pasar bebas itu terkendali. dan membuat rakyat saya sejahtera,” katanya

Dikatakannya sikapnya terhadap ratusan kontainer ikan impor, tetap akan mengekspor balik ikan-ikan tersebut.

“Kalau mereka (importir) nggak mau (re-ekspor) apa boleh buat, bisa kita musnahkan atau apa,” katanya.
(hen/dnl)

 

++++++

 

IMPOR IKAN

Stop Ikan “KW2″ Masuk

Penahanan ribuan ton ikan impor beku dan segar yang masuk ke Indonesia membuat kita tersentak. Tercengang bukan saja karena banyaknya volume ikan impor tersebut, melainkan juga karena jenis-jenis ikan itu sesungguhnya banyak dihasilkan di dalam negeri.

Belum lama ini, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan memusnahkan 525 lele di Entikong, Kalimantan Barat. Lele-lele itu berpenyakit.

Sebanyak 200 kontainer berisi 5.300 ton ikan beku ditahan di Pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang, dan di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ikan beku itu ditahan karena tidak memiliki izin impor.

Mayoritas berupa ikan kembung, layang, teri, tongkol kecil, sampai ikan asin. Di kalangan masyarakat, ikan kembung, teri, tongkol dan ikan asin banyak dikonsumsi karena harganya relatif terjangkau. Namun, secara prestise, ikan-ikan laut tersebut kalah ”kelas” dibandingkan ikan kakap, tuna, dan kerapu yang banyak diekspor. Tak dimungkiri, membanjirnya ikan ”kualitas dua” (KW2) ke dalam negeri karena harganya lebih murah.

Sebagai ilustrasi, harga ikan kembung impor dari China berkisar Rp 5.000 per kilogram, sedangkan ikan kembung lokal Rp 20.000 per kilogram. Harga lele dari Malaysia Rp 8.000-Rp 15.000 per kilogram, sedangkan harga lele di Kalimantan Barat Rp 20.000-Rp 25.000 per kilogram.

Di sinilah ironis negeri kita. Perairan Indonesia dengan beragam jenis ikan belum mampu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mutu baik dan harga terjangkau. Akankah kita membiarkan ikan impor berpenyakit itu masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat kita?

Indonesia dikenal ketat menyeleksi ikan-ikan yang akan diekspor. Patuh mengikuti standar mutu dan keamanan produk perikanan yang disyaratkan oleh negara-negara importir. Tidak hanya kesehatan ikan, tetapi juga lingkungan, dan asal ikan. Saatnya menerapkan parameter yang sama untuk mutu dan keamanan produk perikanan dalam dan luar negeri.

Juga ada pekerjaan besar dan mendesak bagi pemerintah untuk mendorong efisiensi usaha perikanan dengan menekan biaya produksi, baik di sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Daya saing hanya bisa dicapai dengan menekan biaya produksi. Tanpa itu semua, ketergantungan impor ikan sulit diatasi. Jangan lagi pasar kita menjadi ”tong sampah” atas ikan impor yang tidak bermutu! (BM Lukita Grahadyarini)

Nelayan Indramayu Keluhkan Pemerasan di Tengah Laut

SELASA, 29 MARET 2011 | 19:26 WIB

Besar Kecil Normal

Nelayan mengangkat ikan hasil tangkapan. TEMPO/Fahmi Ali

 

Berita terkait

• Terlibat Pemerasan, Tiga Pejabat Kejaksaan Kalimantan Timur Dicopot
• Aktivis Peras Pejabat Banten Ditangkap
• Polisi Pemeras Dihukum Lima Bulan Penjara
• Kepala BPN Banjar Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta

TEMPO Interaktif, Indramayu – Nelayan Indramayu mengeluhkan banyaknya pemerasan yang dilakukan oknum petugas keamanan di tengah laut.

“Pemerasan itu terutama banyak terjadi di perairan Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau,” katanya Kajidin Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Kabupaten Indramayu dalam diskusi Masalah Perizinan dan Keamanan di Laut bagi Nelayan Indramayu, Selasa 29 Maret.

Menurut Kajidin para oknum tersebut mengaku dari kesatuan polisi air dan udara setempat. Mereka meminta uang dengan alasan para nelayan tidak memiliki kelengkapan surat izin berlayar.
Padahal untuk pengurusan izin surat-surat itu tidaklah mudah.

Untuk sebuah surat izin berlayar, para nelayan harus mengurusnya dari Kabupaten hinga Provinsi. Bahkan ada pula yang harus diurus ke Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. “Kira-kira ada 10 macam surat izin yang harus kami urus,” katanya.

Saat nelayan sudah berniat baik untuk mengurus berbagai macam perizinan, berbagai kendala birokrasi selalu menghadang. “Kami bahkan sampai harus menunggu hingga 3 bulan untuk mengurus segala macam surat,” katanya. Biayanya pun tidak sedikit, mencapai hingga Rp 20 juta untuk semua perizinan tersebut.

Karena prosesnya yang lama, nelayan pun dibekali dengan surat keterangan dari instansi terkait. “Tapi surat keterangan itu tidak berlaku di tengah laut,” katanya. Oknum petugas tetap saja menangkap kapal mereka dan kemudian meminta uang.

Sirad, seorang nelayan pun mengungkapkan jika nelayan tidak mau memberi uang, maka oknum petugas itu akan menyita perbekalan nelayan terutama solar untuk bahan bakar kapal. “Padahal di laut pun kami harus berhadapan dengan para perompak serta gelombang tinggi yang bisa membahayakan nelayan,” katanya.

Kepala Kepolisian Resor Indramayu, Ajun Komisaris Besar Rudi Setiawan, menyesalkan adanya pemerasan yang dilakukan oknum petugas. “Kami minta untuk memperhatikan dengan seksama tanda-tanda dari oknum yang memeras tersebut untuk bisa dilaporkan,” katanya.

Adapun Wakil Komandan Lanal Cirebon, Mayor Murdoko berjanji akan menindaklanjuti laporan nelayan. “Jika ada oknum yang melakukan pemerasan, laporkan kepada kami,” katanya.

 

Tanjung Perak Siap Tandingi Pelabuhan Singapura

Semoga bisa segera terlaksana., karena sampai sekarang belum ada satu pelabuhan di Indonesia yang bertaraf internasional. KONYOL khan

++++

Tanjung Perak Siap Tandingi Pelabuhan Singapura

24/Mar/11 14:03, http://www.pp3.co.id sumber: 0

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya siap menandingi pelabuhan internasional di Singapura pada tahun 2013, peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana infrastruktur yang ada.

“Kami sudah memulai pengerjaan beberapa penambahan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Perak yang diharapkan bisa mempercepat kegiatan bongkar muat,” kata Direktur Operasi dan Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Faris Assegaf, di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, selama ini Pelindo I-IV adalah penyelenggara pelabuhan. Namun, sejak tahun ini sudah berstatus menjadi Badan Usaha Pelabuhan. Bahkan, memiliki tugas sebagai terminal operator termasuk menjalankan kegiatan bongkar muat.

“Sehubungan dengan dikeluarkannya Sispro oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak yang mengatur hubungan kerja antara BUP dan PBM, kami sebagai BUP harus mengubah sispro lama sesuai kondisi sekarang,” ujarnya.

Mengenai adanya perubahan tersebut, jelas dia, sempat terjadi salah persepsi yakni semua perusahaan bongkar muat (PBM) tidak boleh operasi. Namun, kini semua PBM bisa menjalankan kegiatan bongkar muat melalui kerja sama dengan BUP, termasuk Pelindo.

“Apalagi dengan adanya 98 PBM di Tanjung Perak, dimana 55 PBM di antaranya membentuk konsorsium yang mandiri dan bukan bentukan Pelindo,” katanya.

Terkait upaya percepatan dan peningkatan aktivitas bongkar muat di Tanjung Perak, dalam dua bulan ke depan sejumlah gudang di pelabuhan terbesar kedua nasional tersebut akan dibongkar.

“Selain itu, kami berencana menambah dua hingga tiga unit peralatan bongkar muat ‘HMC’ yang akan dioperasionalkan di Dermaga Jamrud,” katanya.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan untuk menjadi pelabuhan internasional, ada sejumlah fasilitas yang harus dibenahi. Salah satunya kedalaman laut ‘draft’ harus mencapai antara minus 16 hingga minus 19 “Low Water Spring” (LWS).

“Pendalaman alur di Tanjung Perak perlu segera direalisasi mengingat kini ‘draft’ di sana masih antara minus 9-11 LWS. Bahkan, lebar alur wajib ditambah jadi 200 meter dari kondisi sekarang yang hanya 100 meter,” katanya.

Langkah percepatan tersebut, lanjut dia, akan semakin memudahkan kapal generasi keenam dan ketujuh yang memiliki “draft” minus 16-19 LWS merapat ke Tanjung Perak. Sementara, kini yang mampu ditampung pelabuhan itu maksimum kapal generasi keempat dengan “draft” minus 9-12 LWS.

“Cita-cita kami pelabuhan tanjung perak ini dapat menyaingi Singapura. Jika itu terjadi maka arus barang dari pasar internasional di sini semakin lancar dan bermuara pada meningkatnya minat penanam modal berinvestasi di Jatim,” katanya.