5 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Tergemuk

Kementrian Agama ??? (Pantes banyak birokrat korup dan setan berkeliaran di Departemen Agama )
Mengapa bukan kementrian Kesehatan ???

+++++
Detik Senin, 16/08/2010 15:57 WIB
5 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Tergemuk
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan terdapat lima Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2011 yang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Alokasi anggaran terbesar ditempatkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56,5 triliun.

“Dapat saya kemukakan bahwa, berdasarkan prioritas RKP 2011 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2011, terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar,” kata SBY.

SBY menyampaikan hal tersebut dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah tentang RUU APBN 2011 dan Nota Keuangan di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/08/2010).

Ia memaparkan, pertama atau yang terbesar dialokasikan yakni kepada Kementerian Pekerjaan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56,5 triliun. Kemudian kedua, Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 50,3 triliun.

“Ketiga, Kementerian Pertahanan sebesar Rp 45,2 triliun. Keempat, Kementerian Agama yang sebesar Rp 31 triliun dan kelima yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar Rp 28,3 triliun,” paparnya.

Lebih lanjut SBY menyampaikan dari rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga (K/L), masing-masing akan dipilah menjadi bagian.

“Yakni sebesar Rp 120,4 triliun atau 29,3% yang direncanakan untuk mendukung program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Lalu sebesar Rp 161,2 triliun atau 39,3%, akan digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di bidang perekonomian,” tambahnya.

Sementara itu, lanjut SBY program lainnya di bidang kesejahteraan rakyat akan mendapatkan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 128,8 triliun, atau 34,4% dari keseluruhan belanja Kementerian Negara dan Lembaga.

Bayar utang, RI genjot penerimaan

Selasa, 10/08/2010 16:12:30 WIB
Bayar utang, RI genjot penerimaan
Oleh: Agust Supriadi

JAKARTA: Pemerintah akan menggenjot penerimaan baik dari pajak maupun nonpajak guna menutupi kebutuhan pembiayaan 2011 yang membengkak akibat lonjakan utang jatuh tempo hingga Rp110 triliun.

Agus D. W. Martowardojo, Menteri Keuangan, mengungkapkan nominal utang jatuh tempo baik pada tahun ini maupun tahun depan cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah akan mengelola APBN dengan baik, tanpa harus mengabaikan kewajiban membayar utang.

“Kenaikan utang terjadi, tapi akan dijaga bahwa penerimaan pajak dan non pajak akan ditingkatkan sehingga nanti anggaran kita lebih sehat menuju positif,” ujarnya di kantornya, hari ini.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mencatat nilai utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2011 mencapai Rp110 triliun yang terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp65 triliun dan pinjaman luar negeri Rp45 triliun.

Posisi tersebut lebih tinggi dari utang jatuh tempo 2010 yang sebesar Rp36 triliun yakni SBN Rp15 triliun dan pinjaman luar negeri Rp21 triliun.

Menurut Menkeu, perbaikan sistem perpajakan akan dilakukan pemerintah, baik dari sisi regulasi, proses admin istrasi, maupun kualitas sumber daya manusianya. Hal tersebut merupakan sebagian dari langkah pengembangan potensi perpajakan yang diharapkan mampu meningkat rasio perpajakan (tax ratio) secara bertahap dalam lima tahun ke depan.

“Penerimaan pajak yang lebih tentu akan membuat kita tidak perlu berutang untuk membiayai anggaran 2011,” katanya.

Masih terkait dengan perpajakan, Agus menambahkan intensifikasi perpajakan akan terus dilakukan dengan mengkaji kembali pembelian insentif perpajakan yang berpotensi menurunkan pendapatan negara.

Apabila fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP) selama ini kurang diminati pelaku usaha, ke depannya akan disusun semenarik mungkin guna merangsang kehadiran investor baru.(luz)

Pemerintah Didesak Beberkan Produk Tak Berstandar

Pemerintah Didesak Beberkan Produk Tak Berstandar
SELASA, 15 JUNI 2010 | 17:11 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pengusaha ritel mendesak pemerintah membeberkan daftar merek produk yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia. “Kami minta daftar merek dan perusahaan yang memproduksi produk yang tidak sesuai SNI,” kata Director of Corporate Affairs PT Carrefour Indonesia Irawan Kadarman ketika dihubungi Tempo, Selasa (15/4).

Menurut Irawan, informasi itu bisa disampaikan lewat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Data ini akan mempermudah peritel dalam melakukan pengawasan terhadap produk tidak berstandar. Selama ini, ata Irawan, informasi yang disampaikan pemerintah hanya sebatas data produk berstandar. Sehingga pengusaha tidak mengetahui produk yang bertanda SNI tapi tak sesuai SNI.

Sebelumnya, tim gabungan yang terdiri dari sejumlah kementerian dan kepolisian melakukan inspeksi mendadak ke gudang yang menyimpan selang dan regulator tak sesuai standar siap edar. Selain itu, tim menemukan juga industri rumahan yang mengemas ulang selang dan regulator tabung gas tak sesuai standar dengan kemasan merek terkenal.

Tim gabungan menemukan sejumlah perbedaan antara selang dan regulator yang sesuai SNI dengan produk hasil temuan. Selang dan regulator itu diduga sudah masuk ke ritel modern. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan Inayat Iman meminta pengusaha ritel tidak mengedarkan barang-barang tersebut.

Menurut Irawan, sejak penemuan ribuan selang dan regulator tabung gas tidak berSNI, Asosiasi Pengusaha Ritel sudah meminta anggotanya untuk tidak mengedarkan produk-produk yang diduga tak sesuai standar. “Aprindo sudah meminta kami untuk tidak mengedarkan merek-merek tersebut,” kata Irawan.

“Saat ini, kami juga sudah berkomunikasi pada pemasok selang dan regulator tabung gas,” ujarnya. Selain itu, pihaknya sedang melakukan pengecekan apakah ada merek selang dan regulator yang sama seperti yang ditemukan saat dilakukan inspeksi mendadak kemarin.

Menanggapi permintaan pengusaha ritel untuk memberikan daftar barang yang diduga tidak berSNI, Kementerian Perdagangan akan menindaklanjutinya. “Awalnya kami sampaikan dulu (merek-merek) tersebut melalui media,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negri, Kementerian Perdagangan Subagyo.

Ia mendesak pengusaha ritel juga harus memperhatikan pemasok dan tanda SNI pada produk. Sementara bagi konsumen yang merasa salah membeli produk yang tak berSNI, bisa mengembalikannya ke toko. Soal mekanisme pengembalian produk dan kompensasi, pemerintah akan membicarakan hal itu dengan Aprindo.

Dewan Tak Respons Protokol Krisis

Ini menunjukan karakter anggota Dewamm yang senang apabila bangsa ini terjerumus dalam krisis. Krisis bagi para politisi senayan = dengan kesempatan. Persis yang pernah lakukan terhadap Mantan Menkeu Sri Mulyani

+++++
Koran Tempo 31 Mei 2010
Akan dibahas setelah Tim Pengawas Kasus Century selesai bekerja.

sepakat tak meresponsnya.“Itu hasil rapat pimpinan sekitar dua bulan yang lalu,” kata Eva kepada Tempo kemarin.
Sebelumnya, pemerintah dan Bank Indonesia mulai mempersiapkan langkah-langkah mengantisipasi dampak krisis ekonomi di kawasan Eropa yang mungkin merembet hingga ke Indonesia. Kamis lalu, bersama sejumlah lembaga terkait, otoritas fiskal dan moneter melakukan rapat koordinasi membahas payung hukum protokol penanganan krisis dan risiko penempatan portofolio Indonesia di Eropa.

Menurut Eva, Dewan baru akan membahas undang-undang tersebut setelah Tim Pengawas Kasus Century atas tindak lanjut rekomendasi Panitia Khusus Kasus Bank Century selesai bekerja. “Karena ini terkait implikasi

politik,” katanya. Eva menambahkan, DPR tak mau masuknya undang-undang ini lantas menegasi kerja Panitia Khusus Bank Century.
Pengamat ekonomi Aviliani menilai Undang-Undang JPSK sangat penting karena menjadi poin penting dalam protokol krisis. “Tanpa undang-undang ini, enggak ada artinya,” katanya kepada Tempo kemarin. Di dalamnya akan diatur siapa yang akan memutuskan saat krisis terjadi, pemberian talangan likuiditas dan siapa yang bisa diberi bantuan likuiditas tersebut.

Ia meminta DPR segera membahas undang-undang tersebut ketimbang mengurus Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan maupun UndangUndang Transfer Dana.“Karena kita tidak bisa memprediksi kapan krisis akan terjadi,” kata Aviliani kepada

Tempo kemarin Eva mengatakan memperkirakan Tim Pengawas akan bekerja selama tiga bulan dan setelahnya bisa diperpanjang atau selesai. Karena itu, kata dia, setidaknya butuh tiga bulan untuk pemerintah mengajukan Undang-Undang JPSK.
Ia menilai rentang waktu tiga bulan itu tidak terlalu riskan meskipun saat ini terjadi krisis di Eropa.“Saya kira tidak berpengaruh, karena hubungan kita dengan Eropa kecil,”katanya.

Eva juga mendasarkan pada laporan keuangan pemerintah yang menyebut kondisi perekonomian dalam keadaan baik.“Saya tidak khawatir,” katanya. Meski begitu, ia mengakui Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan diperlukan. “Undang-undang ini sangat penting,”katanya. ● IQBAL MUHTAROM

Target PDB Tembus Rp 10.000 Triliun

Target PDB Tembus Rp 10.000 Triliun
Pemerintah Harus Konsisten Dorong Sektor Swasta
Senin, 26 April 2010 | 04:18 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah menargetkan, pada tahun 2014 nominal produk domestik bruto atau PDB mencapai Rp 10.000 triliun atau 1,111 triliun dollar AS dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 9.000 per dollar AS. Target ini dimungkinkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

”Dengan capaian itu, kami berharap pendapatan per kapita akan menjadi 4.500 dollar AS. Ini kami yakini bisa kita capai,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Sabtu (24/4).

Peningkatan PDB nominal tersebut, menurut Hatta, dimungkinkan karena perekonomian akan terus tumbuh rata-rata 6,3-6,8 persen per tahun hingga tahun 2014 atau mencapai 7-7,7 persen tahun 2014.

Ekonom Dradjad Hari Wibowo mengatakan, sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia, sebenarnya basis pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Dengan posisi itu, pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun 2010 bisa dicapai, bukan hanya 5,7 persen seperti yang disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR, beberapa hari lalu.

”Namun, tanpa intervensi kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan muncul menjadi pertumbuhan yang timpang. Salah satu penyebabnya adalah ACFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China),” ujarnya.

Sektor perdagangan, terutama impor, sektor keuangan, dan sektor nontradable, akan tumbuh relatif cepat. Sementara industri manufaktur (terutama yang padat karya), industri kerajinan, sebagian industri garmen, pertanian tanaman pangan, dan peternakan akan mengalami pertumbuhan yang relatif lamban.

Saat ini muncul kekuatan ekonomi baru penyeimbang di dunia, yakni kelompok empat negara berkembang, Brasil, Rusia, India, dan China atau BRIC. Indonesia mulai disejajarkan dengan keempat negara ini.

Kelompok BRIC itu dianggap kuat karena sudah punya nominal PDB sebesar 1 triliun dollar AS dan cenderung bertahan dari deraan krisis keuangan global tahun 2008. Dilihat dari nominal PDB ini, Indonesia dianggap belum layak masuk dalam BRIC karena nominal PDB-nya belum mencapai 1 triliun dollar AS. Baru sekitar Rp 6.000 triliun atau 677 miliar dollar AS tahun 2010.

Harus konsisten

Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB ITB) Arief Daryanto mengatakan, salah satu jalan mendorong perekonomian Indonesia agar berdaya saing tinggi adalah konsekuensi kebijakan terhadap asumsi yang sudah ditetapkan dalam APBN.

Salah satu contoh inkonsistensi yang masih terjadi saat ini dan kerap membingungkan dunia usaha adalah semakin rendahnya suku bunga acuan BI (BI Rate), tetapi tidak diikuti menurunnya suku bunga pinjaman.

”BI Rate sudah mencapai 6,5 persen, tetapi suku bunga pinjaman tetap saja 12-14 persen. Jika ini terus bertahan, sulit bagi dunia usaha mengembangkan daya saingnya,” ungkap Arief.

Inkonsistensi juga masih membebani pelaku usaha dalam hal pemberantasan pungutan liar yang tidak juga tuntas. Menurut Direktur Utama PT Smart Tbk Daud Dharsono, upaya Kementerian Keuangan untuk menghapuskan peraturan daerah yang membebani iklim usaha ternyata dimanipulasi oleh pemerintah daerah tertentu.

”Ada beberapa peraturan daerah tentang pungutan yang sudah dilarang terbit oleh Kementerian Keuangan malah didaur ulang dalam bentuk yang sama, tetapi dengan nama yang berbeda. Tadinya diberi nama retribusi, sekarang menjadi sumbangan sukarela. Padahal, esensinya sama,” ungkapnya. (OIN/HAM)

9 cabang manufaktur direindustrialisasi

9 cabang manufaktur direindustrialisasi
Kamis, 08/04/2010 18:24:46 WIBOleh: Yusuf Waluyo Jati

JAKARTA (Bisnis.com): Kementerian Perindustrian mulai melakukan reindustrialisasi 9 cabang manufaktur prioritas untuk mendongkrak pertumbuhan industri serendah-rendahnya 4,65% pada 2010.

Kesembilan cabang industri tersebut yakni makanan minuman dan tembakau, tekstil barang kulit dan alas kaki, barang kayu dan hasil hutan, pulp kertas dan barang cetakan, dan pupuk kimia dan barang karet.

Selain itu, reindustrialisasi dilakukan bagi cabang industri alat angkut mesin peralatan termasuk elektronik dan TI, semen dan barang galian nonlogam, serta barang lainnya.

Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W. Retraubun menjelaskan proses reindustrialisasi itu ditempuh melalui revitalisasi daya saing, pembenahan birokrasi, pengamanan pasar domestik, perbaikan infrastruktur, penyediaan listrik dan gas yang memadai dengan harga kompetitif.

Selama ini, paparnya, kinerja dan daya saing industri manufaktur masih terhambat kendala eksternal dan internal yang sulit dituntaskan dalam jangka pendek. Selain itu, dampak krisis ekonomi global pada 2009 sempat berimbas pada penurunan pertumbuhan sektor manufaktur. Kendati masih positif, pertumbuhan sektor manufaktur pada 2009 hanya mencapai 2,52%.

Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 2008 yang masih sekitar 4,05%. Dengan adanya program reindustrialisasi, Kemenperin menargetkan pertumbuhan industri 2010 – 2014 rerata mencapai 6,79%. “Kemenperin tak bisa bekerja sendirian mengingat luasnya cakupan tugas reindustrialisasi ini. Akhirnya, Kemenperin melibatkan instansi teknis terkait lainnya.

Berbagai bottleneck [sumbatan] industri harus bisa segera dilepaskan [debottlenecking]. Tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk memulainya,” kata Alex kepada Bisnis.com, hari ini Di cabang industri makanan minuman dan tembakau, jelasnya, Kemenperin akan mengkoordinasikan pembangunan sekitar 15 pabrik baru dan 56 pabrik lama untuk direvitalisasi. Selain itu, Kemenperin terus mendorong program peremajaan mesin di sektor industri pertekstilan (TPT) dan alas kaki untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.(msb)

800 Perusahaan Manja Bikin Kesal Pemerintah

Sabtu, 13 Maret 2010, 17:45 wib
bisnis

800 Perusahaan Manja Bikin Kesal Pemerintah

Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan | Jum’at, 12 Maret 2010, 18:00 WIB
VIVAnews – Pemerintah tengah menyoroti perilaku perusahaan di Indonesia yang mengesalkan. Mereka ini adalah perusahaan yang selalu minta insentif ke pemerintah dan tidak pernah bisa mandiri sejak berdiri di Indonesia.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi mengatakan daftar perusahaan yang ‘Manja’ ini cukup banyak. “Ada sekitar 800 perusahaan,” kata Edy di Kantor Menko Perekonomian, Jumat 12 Maret 2010.
Data itu hanya data perkiraan yang berhasil dikumpulkan informasinya dimana mereka itu adalah perusahaan yang sebagian besarnya menguasai produk suatu barang mulai dari impor, distribusi sampai ke retail.

Karena alasan cakupan bisnis yang luas itu, kata dia, pemerintah kesal. “Masa sudah impor, distribusi dan retail dikuasai, tetap saja minta ini itu (insentif),” kata dia.

Pemerintah semakin tidak suka karena perusahaan-perusahaan itu sangat pandai berkilah dari realitas komitmen investasi di Indonesia. Pasalnya dari awal datang, tujuan perusahaan itu mulanya adalah menyampaikan keinginanya berinvestasi.
Tapi pada kenyataanya saat sudah mendirikan 2/3 mesin untuk produksi, perusahaan kemudian meminta ijin impor barang jadi dengan alasan tidak adanya kemampuan usaha diversifikasi lebih.

“Pemerintah membolehkan karena dengan harapan ketika semakin komersial kita mendapatkan imbal penerimaan yang sepadan,” ujar Edy. Sayang pada kenyataanya sudah ada perusahaan yang lebih dari lima tahun pun masih tetap minta ‘disusui’.

“Sudah lima tahun kok tetap minta gendong, mereka kan bukan bayi,” kata dia.

Melihat kondisi itu, ujar Edy, pemerintah kedepan akan semakin menertibkan sistem administrasi dan pemberian insentif. Salah satunya dalam rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), aturan pemberian insentif akan diberikan hanya pada industri tertentu.

“Nanti kita sedang minta mana saja yang terkena,” kata Edy. Pemerintah pun mengkaji beberapa peraturan di Kementerian/Lembaga yang terlihat lemah tentang hal ini. Pemerintah pun akan semakin konsisten terhadap komitmen awal industri itu tentang minat datangnya ke Indonesia.

“Kami akan minta kalau dagang ya dagang, kalau mau produksi ya produksi, jangan datangnya mau produksi kenyataanya malah dagang,” katanya.

Edy mengatakan 800 perusahaan itu tak hanya berasal dari luar. Ada juga sebagiannya yang berasal dari dalam negeri. Sektornya pun disebut ada di banyak hal mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, termasuk elektronik.

Singapura Akan Jadikan Indonesia Sebagai Pusat Manufaktur

Jum’at, 05 Maret 2010 | 19:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pengusaha skala kecil dan menegah asal Singapura akan menjadikan Indonesia sebagai pusat manufakturnya. Itu dilakukan dengan cara joint venture dengan pengusaha lokal. Singapura melakukan hal itu sebagai upaya mereka memulihkan diri dari dampak krisis, yaitu dengan mendorong industri manufaktur skala menengah melakukan ekspansi.

Presiden Singapura Manufactures Federation Renny Yeo mengatakan adanya pasar bebas ASEAN-Cina membuat biaya tenaga kerja lebih murah. “Kami dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dan Singapura sebagai pusat pemasaran,” katanya seusai Pertemuan Kadin Indonesia-Singapura Manufactures Federation Business Meeting, di Menara Kadin, Jumat (5/3)

Singapura Manufactures akan memfasilitasi usaha kecil menengah sektor manufaktur di Singapura untuk berinvestasi di Indonesia. Hal itu, kata dia, karena perusahaan skala besar tidak lagi melalui asosiasi manufaktur tersebut, tetapi langsung menjajaki investasi di Indonesia.

Menurut Renny Yeo Indonesia masih bisa bersaing karena ada tersedia tenaga kerja, bahan baku dan lahan yang terbuka luas. Alasan itulah, kata dia mengapa memilih investasi di Indonesia.

Asosiasi manufaktur Singapura yang beranggotakan sekitar 2.000 pabrikan itu berkunjung ke Indonesia selama tiga hari guna menjajaki peluang bisnis dengan membawa 18 perusahaan. Kedelapan belas perusahaan tersebut bergerak di sektor manufaktur, distributor, penyedia layanan, pengembang real estate, minyak dan gas serta makanan dan minuman.

Prioritas Investasi Berbasis Rakyat

KEHUTANAN
Prioritas Investasi Berbasis Rakyat
Senin, 22 Februari 2010 | 03:40 WIB

Jakarta, Kompas – Kementerian Kehutanan memprioritaskan pemberian izin investasi industri kehutanan yang menyerap bahan baku sepenuhnya dari rakyat. Kebijakan ini menjadi strategi utama menggenjot perluasan hutan rakyat untuk mengurangi tekanan industri terhadap hutan alam.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto di Jakarta, Minggu (21/2). Prioritas ini dilakukan untuk merespons tren kenaikan penyerapan kayu hutan rakyat oleh industri pengolahan nasional.

Pada 2008, industri pengolahan baru memanfaatkan kayu rakyat 2,01 juta meter kubik atau 6,07 persen dari total pemanfaatan bahan baku kayu nasional 33,2 juta meter kubik. Jumlah itu naik menjadi 3,2 juta meter kubik atau 9,25 persen dari 34,6 juta bahan baku kayu nasional.

Adapun tahun ini, berdasarkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri yang disampaikan ke Kementerian Kehutanan, industri pengolahan bakal menyerap bahan baku kayu rakyat hingga 3,8 juta meter kubik. Jumlah itu mencapai 11,76 persen dari rencana pemanfaatan bahan baku kayu tahun 2010 sebesar 33,06 juta meter kubik.

Hadi optimistis industri pengolahan berbahan baku kayu rakyat tumbuh positif tahun ini. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah menandatangani lima izin industri pengolahan berbahan baku kayu rakyat.

”Ini tren positif yang menunjukkan produk olahan berbahan baku kayu rakyat sangat kompetitif. Hal itu juga menunjukkan ketergantungan terhadap bahan baku kayu dari hutan alam semakin berkurang,” ujar Hadi.

Industri pengolahan kayu berbahan baku kayu rakyat juga akan berperan membangun hutan kemasyarakatan yang produktif. ”Kerja sama penanaman di lahan-lahan masyarakat tersebut ditargetkan Menteri Kehutanan mencapai 300.000 hektar pada tahun ini,” ujar Hadi.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi meminta Kementerian Kehutanan menjamin kepastian hukum hutan rakyat, seperti tata batas. Hal ini penting untuk menghindari klaim pihak tertentu bahwa bahan baku mereka berasal dari hutan rakyat, tetapi ternyata hasil pembalakan liar di hutan negara.

”Supaya mafia kayu ilegal tidak bisa dengan mudahnya memanipulasi sumber bahan bakunya dengan menyebut bahan baku kayunya dari hutan rakyat,” kata Elfian. (Ham)

Chatib: SBY Takut Ambil Kebijakan Tak Populis

3 Februari 2010,
VIVAnews – Pasca maraknya desakan politik terkait kasus Century, Pemerintah diperkirakan tidak memiliki keberanian mengambil kebijakan tidak populis seiring menguatnya political capital selama beberapa waktu terakhir.

“Pemerintah tidak mempunyai keberanian untuk ambil tindakan tidak populis,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan M Chatib Basri dalam Diskusi Freedom Institute 100 Hari SBY dan Arah Ekonomi Indonesia di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta, 2 Februari 2010.

Menurut Chatib, masa bulan madu Presiden SBY dan Boediono saat ini terbilang sangat singkat yaitu hanya 6 hari. Pasalnya, setelah pembentukan kabinet, pemerintahan langsung digoyang oleh merebaknya kasus Bank Century. “Setelah Bibit-Chandra ditangkap, muncul Century,” katanya.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kemungkinan tidak bisa fokus pada upaya pencapaian kinerja pemerintah dikarenakan terlalu sibuk mengurusi masalah Century. “Sekarang Menkeu seperti Fulltimer Century,” ujarnya.

Chatib mengaku ketakutan dirinya pada masa-masa awal pemerintahan SBY kedua berasal dari dua hal. Pertama, permasalahan politik. Sebab, dirinya mengaku sudah menjalankan seluruh program-program di bidang ekonomi.

Ketakutan kedua yang dirasakannya berasal dari negara-negara luar yang umumnya sudah siap untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan sudah mulai berjalan.

Dia menambahkan, jika kondisi dalam negeri kurang membaik ditambah program 100 hari di bidang infrastruktur tidak mampu dipenuhi oleh pemerintahan saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan berjalan pada kisaran 6 persen.

“Jangan bermimpi untuk bisa mencapai 7 persen dan pencapaian 6 persen pun sudah harus diterima dengan kondisi listrik, jalan, dan air yang kurang,” kata dia.

Diakui Chatib, dirinya sama sekali belum melihat adanya langkah-langkah pelaksanaan proyek infrastruktur pada program 100 hari pemerintahan SBY.

Disamping masalah infrastruktur, Chatib juga mengakui dirinya masih belum melihat adanya program-program spesifik di bidang energi. Kendati demikian pemerintah memang sedang mencoba untuk menjalankan program di bidang kelistrikan.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan perbedaan pendapat terkait kegiatan tambang di kawasan hutan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Masalah bidang energi yang terjadi di Indonesia adalah Undang-undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam pemberian izin,” katanya.