Posts tagged ‘Pt Freeport mc Moran’

September 23, 2014

Freeport Diduga Langgar Standar Operasi

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua berunjuk rasa di depan kantor PT Freeport Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta (20/5). Dalam aksinya mereka meminta agar PT Freeport mampu memfasilitasi konflik horizontal yang terjadi di Papua. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta – Tim Investigasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menyelidiki runtuhnya tambang bawah tanah milik PT Freeport Indonesia. Dugaan sementara, runtuhnya batu di tambang area West Muck Bay disebabkan kesalahan standar operasional produksi (SOP) perusahaan. (Baca: Longsor Berulang, Freeport Perlu Audit Lingkungan)

“Dugaan kami ada SOP yang tidak diikuti, tapi itu baru dugaan sementara,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R. Sukhyar saat ditemui usai diskusi di Jakarta, Selasa, 23 September 2014. (Baca: Polisi Tak Selidiki Kasus Tanah Longsor Freeport)

Menurut Sukhyar, dugaan tersebut masih merupakan perkiraan awal dari pemerintah. Nantinya dugaan itu masih akan divalidasi oleh tim investigasi. “Yang jelas kejadian tersebut di daerah pengembangan Freeport, bukan di wilayah yang berproduksi,” ujarnya. (Baca: Longsor Freeport Telan Korban Jiwa)

Jumat, 12 September sekitar pukul 23.30 Waktu Indonesia Timur, terjadi ground failure di West Muck Bay, area tambang bawah tanah Grasbrg Block Cave. Kejadian yang menyebabkan reruntuhan material bebatuan dan tanah itu merenggut nyawa Boby Hermawan, operator tambang.

Sebagian badan dari alat jumbo drill yang berada di lokasi kejadian juga turut tertimbun material yang berjatuhan. Brad Skinner, yang merupakan operator jumbo drill, berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan.

Terkait insiden ini, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Sutjipto mengatakan dirinya telah melaporkan kejadian ini kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Nantinya ESDM yang akan tindaklanjuti laporan kami ini,” kata dia.

AYU PRIMA SANDI

August 20, 2014

Freeport Bakal Bangun Smelter di Gresik  

 

Freeport Bakal Bangun Smelter di Gresik  

Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO

 

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar mengatakan PT Freeport Indonesia memutuskan akan membangunsmelter di Gresik, Jawa Timur. Menurut Sukhyar, saat ini ada empat pemilik lahan yang menawarkan kerja sama dengan Freeport.

“Untuk satu smelter ini, ada empat pihak yang menawarkan lahannya. Jadi Freeport bisa membeli atau menyewa lahan yang ditawarkan,” kata Sukhyar di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014. (Baca: Ekspor Pulih, Freeport Kirim Emas dan Tembaga)

Sukhyar mengatakan Freeport akan membutuhkan lahan seluas 80 hektare untuk membangun smelter berkapasitas produksi 1,8 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Menurut Sukhyar, pertimbangan jaminan infrastruktur dan industri pengguna produk sampingansmelter menjadi alasan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini memilih Gresik. (Baca: Izin Freeport Berubah Jadi Pertambangan Khusus)

Sebelumnya sempat muncul ide agar smelter Freeport dibangun di Timika, Papua. “Tentu kita memahami keinginan Papua, tapi dalam waktu pendek sulit sekali. Karena, kalau tidak tercapai, konsentratnya dilarang lagi ekspor,” kata Sukhyar. (Baca: Freeport Siap Lepas 20,64 Persen Saham)

Sukhyar mengatakan, dalam waktu dekat, Freeport akan melakukan seleksi pelaksana rancangan dasar smelter. Selain itu, Freeport akan menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). (Baca: CT: Ekspor Freeport Kerek Neraca Perdagangan)

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

July 26, 2014

Kontrak Freeport Urusan Rezim Baru

Sabtu, 26 Juli 2014

Pemerintah agar Jelaskan MOU

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia dilakukan oleh pemerintah baru. Saat ini, pemerintah hanya menandatangani nota kesepahaman (MOU) yang terkait dengan royalti, bea keluar, dan lain-lain. Akan tetapi, pemerintah diminta menjelaskan isi MOU tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, di Jakarta, Jumat (25/7), mengatakan, rapat terbatas kabinet membahas persoalan mineral dan batubara. Dalam rapat kabinet, antara lain, dibahas mengenai perkembangan renegosiasi kontrak karya mineral.

Terkait dengan Freeport, Chairul menjelaskan bahwa nota kesepahaman akan menyangkut perubahan royalti ekspor, dari sebelumnya 1 persen menjadi 3,75-4 persen untuk emas dan tembaga. ”Selain royalti, Freeport juga akan membayar bea keluar. Dengan begitu, pendapatan yang diterima negara jauh lebih besar,” kata Chairul.

Di luar royalti dan bea keluar, masih ada penerimaan devisa ekspor. Chairul memperkirakan, untuk renegosiasi semua kontrak karya, akan dihasilkan pemasukan baru 5 miliar dollar AS sampai 6 miliar dollar AS. ”Ini akan berdampak pada perbaikan defisit neraca transaksi berjalan, tidak seburuk yang diperkirakan,” ujar Chairul.

Kemarin, pemerintah menandatangani nota kesepahaman renegosiasi yang diwakili Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto.

Nota kesepahaman renegosiasi ini menyepakati enam poin yang ditawarkan pemerintah. Keenam poin itu adalah luas wilayah pertambangan, penerimaan negara, kewajiban divestasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral, kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri.

Izin operasi Freeport bergantung pada kinerja dan komitmen selama sisa kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan yang dimilikinya. Apabila tak ada komitmen yang dilanggar dan kinerjanya sesuai target, tidak ada alasan untuk menunda kelangsungan operasi.

”Jadi, dilihat komitmen dan kinerjanya seperti apa. Itu akan jadi pesan untuk pemerintah baru. Kalau tidak ada masalah, ya, izin operasinya bisa lanjut,” ujar Sukhyar di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta.

Ia menyebutkan, beberapa komitmen yang harus dipenuhi adalah melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Untuk hal ini, Freeport setuju membangun fasilitas pemurnian (smelter). Pembangunan smelter menunggu peraturan menteri keuangan keluar.

Komitmen lain yang bisa dilihat, lanjutnya, adalah patuh pada hukum dan lingkungan, membuat tambang dalam, melakukan divestasi, dan lain-lain. ”Jika ini terpenuhi, tidak ada alasan untuk menunda atau memperlambat perpanjangan operasi,” ungkap Sukhyar.

Namun, dia menekankan, perpanjangan izin operasi Freeport berada di tangan pemerintah baru. Menurut dia, pemerintah saat ini tak berwenang mengurus masalah perpanjangan kontrak yang akan habis pada 2021 tersebut. ”Yang memperpanjang pemerintahan nanti,” ujar Sukhyar. Sesuai kesepakatan yang ada, pembahasan perpanjangan kontrak baru akan dibahas tahun 2019.

Terkait hal ini, Rozik tak mau banyak berkomentar. Ia mengatakan, hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam amandemen kontrak. Nota kesepahaman kali ini menjadi prinsip dasar yang harus ada di dalam amandemen. Menurut rencana, amandemen baru akan dibahas sekitar enam bulan ke depan.

Berkaitan dengan perpanjangan kontrak baru tahun 2021, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki sikap tidak akan memutuskan kebijakan yang menjadi domain pemerintahan baru.

”Kontrak karya PT Freeport itu bisa ditinjau ulang tahun 2019. Tentu keputusannya akan diambil pemerintahan yang akan datang,” kata Julian, Jumat.

Presiden terpilih Joko Widodo, Jumat siang, mengatakan, kontrak karya antara pemerintah dan Freeport Indonesia diteken pada 2019, saat Jokowi-Jusuf Kalla memimpin. Ia menekankan, tak ada kebijakan strategis yang dilakukan pada masa transisi pemerintahan karena kontrak karya dengan Freeport Indonesia habis tahun 2021.

Saat berkampanye di Papua pada awal Juni lalu, Jokowi menyebutkan, bahwa hakikatnya kontrak karya pertambangan yang diteken, termasuk dengan Freeport, harus mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus mampu bersikap tegas.

Penuhi 60 persen

Dalam kesempatan ini, Freeport juga dipastikan akan kembali melakukan ekspor konsentrat. Rekomendasi untuk surat persetujuan ekspor telah dikirimkan kepada Kementerian Perdagangan. ”Kemungkinan ekspor sudah bisa dilakukan sekitar dua minggu lagi,” kata Sukhyar.

Total ekspor yang akan dilakukan oleh Freeport pada semester kedua nanti sebanyak 756.300 ton, dengan nilai jual 1,7 miliar dollar AS. Namun, izin ekspor ini dapat dihentikan jika Freeport tidak mencapai target minimum kemajuan pembangunan smelter sebesar 60 persen.

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, pada prinsipnya, pemerintah telah menyelesaikan persoalan dan mencapai kesepakatan dengan Freeport. Saat ini, Kementerian Perdagangan masih menunggu rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Jika rekomendasi teknis sudah terbit, Direktorat Perdagangan Luar Negeri berjanji akan segera menerbitkan surat persetujuan ekspor (SPE). Asal rekomendasi itu sudah ada dan diterima, SPE akan diterbitkan hanya dalam satu jam.

”Kalau perusahaan itu sudah mendapat rekomendasi, tinggal kami terbitkan saja SPE-nya. Kalau mereka memasukkannya pada Jumat ini, kami baru bisa menerbitkannya pada 4 Agustus 2014 setelah cuti bersama Lebaran usai,” kata Bayu.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Revrisond Baswir, mengatakan, kesepakatan mengenai royalti hanya sebagian kecil persoalan. ”Persoalan besar yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya adalah kepastian mengenai divestasi dan perpanjangan kontrak karya,” ujarnya.

”Yang tak kalah penting, isi nota kesepahaman antara pemerintah dan Freeport dibuka supaya kita semua tahu bagaimana detailnya,” kata Revrisond. (ILO/A04/AHA/HEN/why)

May 30, 2014

Dilarang Ekspor, Freeport: Tempat Penampungan Stok Kami Sudah Penuh

Perusahaan perusak lingkungan hidup dan maling pajak.. Larang saja biar kelojotan !

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 28/05/2014 19:46 WIB
http://images.detik.com/content/2014/05/28/1034/181704_grasberg.jpg
Jakarta -Pasca dilarangnya ekspor barang tambang atau mineral mentah di Januari 2014 ini, PT Freeport Indonesia tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga hasil tambang di Papua.

Sampai saat ini, Freeport tidak mendapatkan izin ekspor dari pemerintah. Hasilnya, tempat penampungan hasil tambang Freeport penuh.

“Yang jelas penampungan kita sudah penuh,” ujar Juru Bicara Freeport Indonesia Daisy Primayanti saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (28/5/2014).

Walau belum bisa mengekspor konsentrat tembaga dan penampungan stok sudah penuh, Freeport mengaku tetap melakukan aktivitas penambangan.

“Produksi masih terus dilakukan, produksinya mencapai 118.000 metrik ton per bulan, walau belum ekspor tapi kami ada 40% produksi dikirim ke smelter kita di Gresik (Jawa Timur),” tutupnya.

February 6, 2014

Chatib Basri: Freeport Tak Pernah Bilang Mau Bangun Smelter

Tuesday, February 04, 2014       13:37 WIB
 
 
Pemerintah menegaskan tak akan mengenakan Bea Keluar (BK) ekspor bahan mineral bagi perusahaan yang memiliki pabrik pemurnian (smelter) dan menghasilkan produk yang sudah dimurnikan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menjanjikan pembebasan BK kepada perusahaan tambang yang mau membangun smelter di dalam negeri, termasuk kepada PT Freeport Indonesia dan perusahaan tambang lainnya. Namun hingga kini belum ada realisasi dari Freeport.

‎”Supaya nggak kena BK, company-nya bikin smelter. Begini, BK itu fungsinya memaksa orang memangun smelter, kuncinya kita nggak bicara BK naik atau turun, intinya smelter ada atau tidak,” ungkap Chatib saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Ia menjelaskan, perusahaan tambang yang belum membangun smelter akan dikenakan aturan bea keluar barang mineral progresif sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk terhadap PT Freeport Indonesia, meski sudah melakukan sentuhan pengolahan seperti konsentrat tembaga.

Menurut Chatib, hingga saat ini belum ada laporan resmi soal perusahaan tambang tersebut bakal mendirikan smelter. Ia menegaskan tak ada alasan untuk tidak mengenakan BK terhadap barang-barang ekspor milik PT Freeport Indonesia.

“Kita belum bahas itu (BK Freeport) karena Freeport juga belum bilang mau bangun smelter. Saya nggak tahu. Freeport nggak pernah bilang sama saya bahwa dia mau bangun smelter,” katanya.

Chatib menambahkan, komitmen untuk pembangunan smelter dilakukan bukan hanya sebatas perjanjian penandatanganan namun harus direalisasikan dalam bentuk investasi konkret.

“Kalau ngomong doang nggak bisa, karena mesti investasi. Kalau ngomong doang apa buktinya. Komitmen gitu? Nggak bisa. Anda mesti taruh uang untuk bangun,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia mengaku tengah melakukan studi bersama PT Aneka Tambang (Antam) membangun pabrik pemurnian bahan mineral mentah atau smelter. Rencananya akhir Januari 2014 Feasebility Studies (FS) ini sudah bisa selesai.

“Saat ini kami sedang melakukan studi salah satunya dengan Antam. FS-nya selesai bulan ini. Lokasi belum tahu, nilainya belum,” kata Direktur Utama Freeport Indonesia Rozik Soetjipto saat acara Indonesia Investor Forum 3 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Rozik mengatakan, pihaknya bakal meniru smelter garapan China untuk menjadi acuan pembangunan smelter yang bernilai tambah. Pasalnya, hingga saat ini baru China yang mampu memproduksi olahan bahan mineral dan berdaya saing.

“Apa yang terjadi di China bisa kita tiru sehingga proyek bisa layak secara komersial. Secara umum hanya China yang mampu memproduksi dan bersaing karena industri hilir di China sudah begitu maju dan luas mereka menyerap semua produksi yang dibangun,” jelas dia.

Rozik mengungkapkan, dengan pembangunan smelter ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah baik untuk perusahaan maupun negara.

“Saya juga kecewa kenapa kita tidak bisa memberikan lebih kepada kepentingan negara dan masyarakat,” katanya.

Namun begitu, Rozik menyebutkan perseroan selama ini sudah memberikan kontribusi kepada negara dengan investasi smelter yang sudah dibangun dari tahun 1997 lalu di Gresik, Jawa Timur.

“Freeport bekerja dalam suatu kontrak karya, di situ kewajiban-kewajiban jelas, tercantum di kontrak wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian dan sudah dilakukan 1997 di Gresik. Kebijakan baru pemerintah UU No. 4 Tahun 2009 juga mewajibkan itu. Harapan kita bisa mengolah lebih lanjut ke hilir,” katanya.

Sumber: detikcom 

January 29, 2014

Ini Tujuan Bos Besar Freeport Datang Jauh-jauh dari AS ke Indonesia


Detik.com Wednesday, January 29, 2014       21:20 WIB Petinggi induk usaha PT Freeport Indonesia, yaitu Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C Adkerson datang ke Indonesia. Hari ini Adkerson menemui Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, dirinya sempat bertemu dan berdialog hari ini dengan Adkerson. Inti dari pertemuan dengan orang nomor satu di Freeport global itu membahas soal implementasi kebijakan UU No.4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Minerba) yaitu soal larangan ekspor tambang mentah mulai 12 Januari 2014.

Hidayat mengungkapkan, Adkerson keberatan dengan pengenaan bea keluar (BK) atau pajak ekspor yang dikenakan hingga 60% terhadap mineral yang sudah tersentuh proses pengolahan namun belum sampai pemurnian. Dalam ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan, perusahaan tambang yang sudah melakukan pengolahan maka boleh mengekspor produknya namun dikenakan BK progresif 20%-60% secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2016

“Ya keberatan dengan bea keluar kelihatannya harapan tak dikenakan atau biayanya terlalu tinggi,” kata Hidayat kepada detikFinance, Rabu (29/1/2014)

Hidayat menceritakan percakapannya dengan Adkerson berlangsung hangat selama 2 jam. Hidayat mengaku, keduanya sudah saling mengenal, bahkan sebelum Hidayat menjadi menteri perindustrian, saat masih menjabat Ketua Kadin. Adkerson memahami posisi Hidayat yang kini sudah ada di dalam pemerintahan dan melaksanakan undang-undang, sedangkan Hidayat pun memahami posisi bos Freeport tersebut yang memimpin perusahaan global yang perlu kepastian hukum.

“Cuma masalah bea keluar, saya katakan sebagai menteri perindustrian, harus menjalankan UU Minerba. Dia kemudian, menyatakan akan mencari jalan keluar supaya bisa menjalankan UU,” katanya

Dalam percakapan itu, Hidayat menjelaskan, kebijakan pemerintah Indonesia soal program hilirisasi tambang, pihak Adkerson pun berkomitmen membangun smelter di Indonesia. Namun ketika pembahasan soal teknis kebijakan seperti bea keluar, bos Freeport tersebut mengungkit soal kebijakan kontrak karya, yang seharusnya tak mengikuti aturan terbaru di Indonesia.

“Dia bilang apapun yang sudah punya kontrak karya yang sudah berjalan, kalau nggak kita akan bertentangan dengan UU. Saya bilang nggak mau dispute soal UU, kita cari solusi saja,” tegas Hidayat.

Sesudah bertemu Hidayat, malam ini Adkerson juga datang ke kantor Menteri Keuangan Chatib Basri.

Sumber: detikcom

October 22, 2013

Freeport Kembali Minta Dispensasi Ekspor Mineral Mentah

Perusahaan “Kampret” ! Bertahun tahun hanya bisa mengeruk perut bumi, masih tidak tahu malu minta dispensasi pula..

 

 
 

Rozik B Soetjipto (tambang.co.id)

Ipotnews - PT Freeport Indonesia meminta pemerintah memberikan keringanan dalam pelarangan ekspor mineral mentah – sesuai UU Mineral dan Batubara No 4 tahun 2009 – per Januari 2014. Alasan Freeport meminta keringanan karena telah berkomitmen untuk melakukan pemurnian dengan pihak ketiga.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Sutjipto mengatakan bahwa Freeport berkomitmen akan melakukan hilirisasi dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, di antaranya PT Indosmelter dan PT Indovasi. Namun, smelter yang dibangun oleh kedua perusahaan tersebut baru bisa beroperasi pada 2017.

“Kami coba sampaikan kepada pemerintah lewat Wakil Menteri ESDM (Susilo Siswoutomo) untuk diberikan dispensasi, karena kita sudah lakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti Indovasi dan Indosmelter,” ujar Rozik di Jakarta, Selasa (22/10).

Selain melakukan kerja sama untuk pemurnian, Freeport juga telah melakukan studi kelayakan pembangunan smelter. Akan tetapi, untuk studi tersebut, Freeport tidak akan melakukan pembangunan smelter, walau telah melakukan visibilitasi studi.

Rozik menjelaskan, visibilitasi studi tersebut akan selesai pada akhir tahun 2013 atau awal Januari 2014. Visibilitasi studi yang dilakukan Freeport ada tiga wilayah. Dengan adanya visibilitasi studi tersebut, akan memberikan peluang bagi para investor yang ingin melakukan pembangunan smelter. “Itu tidak kita yang bangun, itu semacam di Gresik (pihak ketiga), bisa saja ada pihak ketiga yang tertarik bangun smelter,” ujarnya.

Rozik kembali menegaskan, untuk masalah hilirisasi yang akan ditetapkan pada 12 Januari 2014, Freeport mohon dispensasi, karena pihaknya telah melakukan studi, dan pihak ketiga yang bangun smelter baru siap pada 2017. “Pembangunan pabrik pemurnian antara satu logam dengan yang lain berbeda, jadi agak lama memang,” akunya.

Pemerintah sudah memberi waktu lima tahun untuk perusahaan tambang membangun smelter, sejak UU Minerba disahkan. Namun, sayang, banyak perusahaan yang enggan memenuhinya, namun tak mau jika dilarang mengekspor mineral mentah.(Rifai/ha)

August 31, 2013

Bangun Smelter, Freeport Minta Kepastian Perpanjangan Kontrak

Saturday, August 31, 2013       12:27 WIB
Bangun Smelter, Freeport Minta Kepastian Perpanjangan Kontrak

Ipotnews – PT Freeport Indonesia mengakui bahwa pihaknya masih ragu untuk membangun smelter  walau secara keuangan mereka menyatakan tidak ada masalah. Namun, saat ini Freeport tetap melakukan studi terkait pembangunan smelter.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto mengatakan, untuk membangun smelter harus dibarengi dengan cadangan mineral yang dimiliki. Sedangkan cadangan Freeport untuk wilayah pertambangan atas atau open pit, saat ini kapasitasnya hanya sampai 2016, Sedangkan untuk pertambangan bawah tanah atau underground, Freeport masih menunggu keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak Freeport.

“Itu yang menjadi pertimbangan kita, cadangan open pit hanya sampai 2016. Bangun smelter itu harusnya cadangan bertahan hingga 15 tahun kedepan,” ujar Rozik di Bogor, Sabtu (31/8).

Studi yang dilakukan Freeport saat ini untuk menentukan nilai keekonomian, dan diharapkan studi tersebut dapat selesai dalam waktu lima bulan. Menurut Rozik, semua itu tergantung pada keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak. Freeport sendiri berharap kontraknya bisa diperpanjang hingga 2041.

Menurut pengakuan Rozik, saat ini Freeport telah memiliki smelter, namun tidak memasok seluruh konsentrat yang dimiliki Freeport. Dalam peraturan juga tidak tertulis pembangunan smelter harus di lokasi tambang, dan Freeport juga menanyakan terkait pembangunan smelter, karena dalam kontrak Freeport tidak ada kewajiban konsentrat harus dilebur di dalam negeri.

“Saya sudah bangun di Gresik, tapi kan tidak harus seluruhnya diolah di dalam negeri. Dan Gresik sampai sekarang masih beroperasi,” ujarnya.

Saat ini, produksi Freeport kalau dalam posisi normal per hari sebanyak 220 ribu ton, untuk tahun ini Freeport memperkirakan produksinya hanya mencapai 80 persen dari target, karena pasca kecelakaan di trowongan bawah tanah Big Gossan, lokasi pertambangan Freeport ditutup selama dua bulan.

August 15, 2013

Freeport dan pabrik smelter

Menperin: Freeport Memang Wajib Bangun Smelter
Headline

Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidaya – (Foto : inilah.com)
Oleh: Wiyanto
ekonomi – Rabu, 14 Agustus 2013 | 15:53 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Freeport Indonesia akhirnya dapat memenuhi kewajiban membangun smelter pada 2014.

Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidayat, Freeport Indonesia membangun smelter setelah diminta untuk dapat memenuhi kewajibannya. “Pada awalnya Freeport buat statement, dia tidak mendukung pemerintah membuat smelter karena tidak menguntungkan. Lalu saya jawab tidak ada perusahaan apapun di Indonesia yang dapat privillege untuk menentang UU yang akan berlaku di 2014, termasuk Freeport,” ujar Hidayat di kantornya, Rabu (14/8/2013).

Setelah diancam, lanjut Hidayat, direksi Freepot menemuinya. Freeport mengakui akan mematuhi perundangan Indonesia dan mendukungnya. .”Lalu Presdir datang dengan CEO eksekutif. Kalau Anda buat statement itu berarti Anda againts the law, apapun pemerintah tidak bisa melakukan support kepada freeport. Akhirnya setelah mereka merundingkan dengan head officenya, maka mereka mau membantu,” ucap Hidayat.

Bentuk dukungan Freepot, tambah Hidayat dengan mensuplai konsentrat yang diberikan secara bertahap. “Kebutuhan untuk keselurahan konsentrat mereka, secara total akan bisa dieksplore tiga tahun lagi karena infrastruktur sedang dibangun. Tapi tidak berarti semua menunggu 3 tahun, karena yang sekarang pun, mereka sudah melakukan supply tergantung kesiapan nasional. Jadi bertahap.pada prinsipnya, mereka tidak menentang dan membantu melalui supply konsentrat,” kata Hidayat. [mel]

 

 

+++++++++++++++++

 

KESDM Tetap Larang Freeport Ekspor Mineral Mentah
Headline

PT Freeport Indonesia – (Foto : istimewa)
Oleh: Ranto Rajagukguk
ekonomi – Selasa, 13 Agustus 2013 | 20:12 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintah tetap melarang pengusaha tambang untuk mengekspor barang mentah mineral di 2014 meski sejumlah perusahaan tengah merealisasikan pengolahan pemurnian (smelter) dalam waktu dekat.

“Dalam undang-undang (UU) No. 4/2009 sudah ditegaskan ekspor suda tidak berjalan. Meski kontrak karya (KK) seperti PT Freeport Indonesia tengah merealisasikan pembangunan smelter tidak ada dispensasi untuk itu. Kami sudah kasih batas waktu sejak UU itu terbit,” ucap Direktur Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Dede Suhendra di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Realisasi smelter yang dijalankan oleh Freeport melalui anak usaha PT Indovasi Mineral Indonesia (Indovasi) akan mulai dibangun di 2014. Sementara onstream dari proyek nilai tambah itu juga belum dapat dipastikan.

Dede menyampaikan, realisasi smelter yang dijalankan Freeport tersebut tidak membuat KK itu mendapatkan dispensasi untuk melakukan ekspor raw material di 2014. Sebab, perusahaan tambang itu bisa mengalokasikannya ke domestik bagi smelter yang telah onsteam di dalam negeri.

“Tidak ada dispensasi bagi Freeport. Harusnya mudah bagi Freeport untuk membangun smelter. Ini merupakan amanat UU dan sejatinya untuk kepentingan negara,” ujar Dede. [hid]

 

+++++++++++++++++++++++++++

 

Indosmelt Siap Olah Konsentrat Freeport
Headline

(Foto : istimewa)
Oleh: Ranto Rajagukguk
ekonomi – Selasa, 13 Agustus 2013 | 19:27 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Indosmelt selaku perusahaan yang bakal merealisasikan pengolahan pemurnian (smelter) bijih tembaga dan emas di dalam negeri mengaku siap menerima pasokan kosentrat dari perusahaan Kontrak Karya (KK) pertambangan PT Freeport Indonesia.

“Sebagai wujud kerja sama dan amanat pemerintah untuk bernilai tambah. Kami perusahaan yang melakukan pemurnian tembaga dan emas memang membutuhkan pasokan yang cukup bagi smelter guna kegiatan nilai tambah,” ucap Direktur Utama Indosmelt, Natsir Mansyur di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Kerja sama ini ditandai dengan adanya nota kesapahaman (memorandum of understanding/MoU) antaran Indosmelt dan Freeport. Natsir menjelaskan, kapasitas yang akan dihasilkan dari smelter ini bakal mengakomodasi produksi hingga 300 ribu ton tembaga, dan 30 ton emas.

Dia juga menambahkan tahap pembangunan smelter tersebut sudah berjalan tiga tahun dan dalam 2014 tahap pengembangan telah berjalan sehingga di 2017 sudah mampu berproduksi. “Sudah produksi di 2017 dan produksi dengan nilai tambah ini diharapkan berimplikasi besar terhadap sektor industri di dalam negeri,” ucapnya.

Lebih lanjut Natsir menyampaikan, dengan adanya pemurnian pengolahan bijih tembaga maka dapat menumbuhkembangkan sektor industri lainnya. Salah satunya adalah bagi industri kabel nasional yang hingga kini bahan bakunya diperoleh melalui impor. [hid]

 

 

July 17, 2013

Freeport Tetap Kaji Terus Opsi IPO

Oleh: Ranto Rajagukguk
pasarmodal – Rabu, 17 Juli 2013 | 00:09 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Freeport Indonesia tengah melakukan kajian penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) untuk segera melantai di bursa Indonesia.

“Wacana IPO terus dikaji secara internal,” ujar Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia Daisy Primayanti di Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Thamrin Sihite juga sudah membenarkan rencana Freeport Indonesia untuk melepas saham perdananya ke publik sebagai bagian dari proses perpanjangan kontrak karya (KK).

“Katanya (Freeport) rencana IPO. Jadi saham itu masuk pasar. Ini yang diminta Frepoort dan ini yang pemerintah masih bagaimana posisinya,” ujar Thamrin.

Sampai saat ini, Freeport belum merinci prosentase saham yang akan dilepas ke publik. Ssaat ini sebanyak 90,64% saham Freeport dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc.

Sementara, sisanya sebesar 9,36% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Freeport-McMoRan akan melepas 10,64% saham lagi kepada pihak nasional, tapi tidak melalui IPO. [hid]

 

+++++++++++++++++++++

 

Bila Freeport Melantai, Bursa Saham RI Aduhai
Oleh: Agustina Melani
pasarmodal – Kamis, 12 Juli 2012 | 13:22 WIB

 

INILAH.COM, Jakarta – PT Freeport Indonesia dikabarkan akan melepas saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bila hal ini terealisasi, maka akan memberi dampak positif ke bursa.

“Bila Freeport masuk akan memberi dampak positif ke bursa saham,” ujar Direktur Utama PT Bahana Securities Eko Yuliantoro, Kamis (12/7/2012).

Menurutnya, selama ini sektor pertambangan didominasi batu bara. Ini berarti, kalau ada sentimen negatif yang menimpa sektor batu bara, pasar akan langsung terimbas. Namun, bila Freeport masuk dan melakukan penawaran saham perdana, akan memberi sentimen positif untuk bursa saham Indonesia.

“Hal itu dikarenakan investor domestik dapat memiliki saham Freeport dan dapat menjaga kestabilan indeks saham. Kapitalisasi pasar Freeport pun akan besar di BEI,”tuturnya.

PT Freeport Indonesia dikabarkan akan melepas saham di BEI. Namun keputusan tersebut menunggu keputusan manajemen Freeport McMoran. [ast]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 86 other followers