FREEPORT & Kalimantan Gold Mulai Gali Emas Kalimantan

Setelah puas meluluhlantakan bumi Papua sekarang merambah ke Kalimantan..

FREEPORT & Kalimantan Gold Mulai Gali Emas Kalimantan
Oleh Bastanul Siregar
Selasa, 29 Mei 2012 | 08:24 WIB
More Sharing ServicesShare on twitterShare on formspring

Berita Terkait

FREEPORT & Kalimantan Gold Begins To Dig Gold In Kalimantan
BURSA ASIA: Akses Kredit Spanyol Menyempit, Indeks Asia Turun
OBLIGASI BANK VICTORIA: Dipecah Dua, Rp500 Miliar & Rp300 Miliar
KRISIS YUNANI: Kurs Euro Tertekan Semakin Dalam
INFO CUACA: Hujan Di Sebagian Besar Indonesia
JAKARTA: PT Kalimantan Surya Kencana (KSK), usaha patungan Freeport-McMoRan Exploration Corp. dan Kalimantan Gold Corp. Ltd mulai menggali tambang emasnya di Kalimantan.

Manajemen Kalimantan Gold mengatakan penggalian pertama itu sudah dimulai 23 Mei 2012, di titik Beruang Tengah, proyek KSK, Kalimantan Tengah.

“Lubang penggalian berikutnya di Beruang Kanan bulan depan,” kata manajemen Kalimantan Gold kepada investor di Bursa Efek Toronto hari ini, Selasa 29 Mei 2012.

Kalimantan Gold, yang juga terdaftar di Bursa Efek London, menguasai proyek emas Jelai di Kalimantan Timur dan proyek KSK di Kalimantan Tengah. Kedua proyek itu masih dalam tahap eksplorasi.

Sementara itu, Freeport yang terdaftar di Bursa Efek New York adalah penguasa harta karun emas di bumi Papua.

Kongsi keduanya dirilis 13 Desember 2010. Tak lama sesudah itu, Kalimantan Gold melepas 16,12 juta sahamnya dan meraih US$1,27 juta. Dana itulah yang dipakai untuk pengembangan tambang emasnya.

Di Indonesia, Kalimantan Gold memiliki tiga anak usaha, yaitu PT Jelai Cahaya Minerals (emas), PT Kalimantan Surya Kencana (tembaga dan emas).

Kemudian PT Indobara Pratama (batu bara). Satu anak perusahaan lain tercatat di Hong Kong, yakni Indokal Ltd. (Bsi)

Karyawan Mogok, Produksi Emas & Tembaga Freeport Masih Setop

Selasa, 28/02/2012 12:43 WIB
Karyawan Mogok, Produksi Emas & Tembaga Freeport Masih Setop
Rista Rama Dhany – detikFinance

Foto: Reuters Jakarta – Sejak 23 Februari 2012 lalu hingga saat ini proses produksi emas dan tembaga PT Freeport Indonesia di Papua masih berhenti akibat mogok karyawan yang belum selesai.

Direktur Eksekutif Freeport Sinta Sirait mengatakan saat ini pihaknya tengah mengupayakan komunikasi yang baik kepada para karyawan.

“Kita juga pertimbangkan keseluruhan upaya komunikasi yang baik, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan. Saya harap proses dialog bisa berjalan dengan baik dengan serikat pekerja, yang kemarin (akhir 2011) mogok memberikan dampak signifikan,” jelas Sinta saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Dia mengatakan saat ini prioritas Freeport adalah kenyamanan karyawan untuk bekerja sehingga produksi berjalan terus.

“Sementara ini produksi masih kita Sementara pembicaraan dengan serikat pekerja berjalan terus menerus. Mudah-mudahan bisa ada hasil,” kata Sinta.

Kemudian soal pembicaraan renegosiasi kontrak karya, Sinta mengatakan pihak Freeport siap untuk duduk bersama membicarakan renegosiasi tersebut. “Secara umum prinsipnya semangatnya dulu. Nanti detailnya kita serahkan kepada pemerintah,” imbuh Sinta.

Untuk diketahui, sejak 23 Februari 2012 operasional Freeport di Papua kembali berhenti. Manajemen Freeport mengungkapkan penghentian operasi itu karena ada gangguan di lapangan.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait mengatakan pihaknyasedang mengalami gangguan kerja, sehubungan dengan upaya Freeport untuk kembali beroperasi normal di wilayah kerja di Kabupaten Mimika, Papua. Menurutnya PT Freeport Indonesia sedang menjalankan hal-hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja.

Sementara juru bicara serikat pekerja Freeport Juli Parorongan mengatakan aksi yang dilakukan rekan-rekannya merupakan aksi spontan menuntut agar para rekannya yang melakukan aksi demo sebelumnya tak dikenakan sanksi.

Ia mencatat saat ini setidaknya ada 3 orang yang masih ditahan di Polsek Tembagapura, ada juga pekerja yang masih kena sanksi diantaranya belum dipanggil lagi bekerja dan masih ada juga yang belum dikembalikan lagi ke posisi sebelumnya.

Para pekerja Freeport yang sebelumnya tahun lalu mogok mulai bekerja kembali tanggal 17 Desember 2011 setelah ada kesepakatan dengan manajemen soal kenaikan upah mereka yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Freeport Setoran Rp 21 Triliun ke Indonesia di 2011

Selasa, 21/02/2012 15:41 WIB
Freeport Setoran Rp 21 Triliun ke Indonesia di 2011
Wahyu Daniel – detikFinance

Jakarta – PT Freeport Indonesia (Freeport) menyatakan telah memberikan setoran berupa pajak, royalti, dan dividen sebesar US$ 2,4 miliar atau sekitar Rp 21 triliun ke pemerintah Indonesia di 2011. Setoran ini naik 21% dibanding 2010 yang hanya sebesar Rp 17,3 triliun.

Demikian disampaikan oleh juru bicara Freeport Ramdani Sirait dalam siaran pers, Selasa (21/2/2012).

“Pembayaran ini terdiri dari Pajak Penghasilan Badan US$ 1,6 miliar, Pajak Penghasilan karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya US$ 397 juta, royalti US$ 188 juta, dan dividen bagian pemerintah US$ 202 juta,” tutur Ramdani.

Dia menyatakan, sejalan sengan prosedur administratif yang berlaku dalam peraturan perpajakan Indonesia, maka dampak pembayaran pajak akibat aksi pemogokan karyawan di 2011 akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan di 2012.

Total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport kepada pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai Desember 2011 mencapai US$ 13,8 miliar.
Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan US$ 8,6 miliar, Pajak Penghasilan karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya US$ 2,6 miliar, royalti US$ 1,3 miliar, dan dividen bagian pemerintah US$ 1,3 miliar.

Freeport juga menyatakan telah memberikan kontribusi tak langsung kepada Indonesia lewat investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi moderen.
Kemudian ada juga sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi, dan pengembangan UKM. Freeport mengklaim telah melakukan investasi kurang lebih US$ 7,2 miliar di proyek-proyek tersebut.

Dilaporkan Freeport, sampai 2011 jumlah karyawan Freeport dan perusahaan kontraktornya mencapai 22 ribu orang. Sebanyak 30% adalah pekerja asli Papua dan hanya mempekerjakan 2% tenaga asing.

Sepanjang 2011, Freeport menyatakan telah menginvestasikan lebih dari US$ 98 juta untuk program sosial di Papua.
(dnl/hen)

Wuih! ‘Satpam’ Freeport Eks Marinir AS

Kamis, 16/02/2012 19:22 WIB
Wuih! ‘Satpam’ Freeport Eks Marinir AS
Ahmad Toriq – detikFinance

Jakarta – PT Freeport Indonesia (Freeport) mengaku menggunakan jasa eks marinir AS sebagai konsultan pengamanan pertambangan. Adanya pengakuan tersebut membuat Freeport mendapat kritikan keras dari para anggota DPR-RI.

“Untuk konsultan keamanan memang menggunakan tenaga asing, eks marinir AS. Kegiatan utama mereka pengamanan logistik, konvoi membawa bekal dari dataran rendah ke tinggi,” kata Presdir PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto, saat rapat kerja dengan Tim Pengawas Otonomi Khusus Papua dan Aceh di Gedung DPR, Kamis (16/2/2012).

Mendapat jawaban tersebut, Ketua Tim Pengawas Otonomi Khusus Papua dan Aceh DPR RI Priyo Budi Santoso menanggapi sinis. “Apakah tidak ada pendekar dari putra asli Papua atau mantan TNI/Polri?” tanya Priyo.

Belum sempat menjawab, Rozik sudah dicecar pertanyaan dari anggota timwas dari Fraksi Partai Golkar, Yoris Rameway. Yoris menyarankan agar Freeport menggunakan jasa orang asli Indonesia.

“Masa mesti pakai orang Amerika? Anda nggak percaya orang Indonesia? Stop itu, ikut aturan disini,” ujar Yoris.

Namun, akhirnya jawaban dari pertanyaan tersebut tidak dilakukan pada rapat tersebut. Priyo menyarankan agar dialokasikan waktu khusus untuk mendengar jawaban dari Presdir PT Freeport Indonesia.

(hen/hen)

Babat Hutan Berhektar-Hektar, Freeport Cs Belum Kantongi Izin!

Perusahaan penjahat !

Rabu, 15/02/2012 17:58 WIB
Babat Hutan Berhektar-Hektar, Freeport Cs Belum Kantongi Izin!
Rista Rama Dhany – detikFinance

Jakarta – Sebanyak 5 perusahaan tambang belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan. Namun mereka ternyata sudah beroperasi dan membabat untuk eksplorasi tambangnya.

Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Bambang Soepijanto mengungkapkan, 5 perusahaan tersebut adalah PT Freeport Indonesia, PT Karimun Granit, PT Inco,Tbk, PT Pelsart Tambang Kencana dan PT Sorikmas Mining.

“Kelima perusahaan tersebut masih dalam proses penerbitan IPPKH, artinya belum memiliki izin, tapi mereka sudah bekerja sejak dikeluarkannya kontrak karya antara pemerintah dengan 13 perusahaan tambang pada Tahun 2004, dan lima perusahaan tersebut masuk dalam kontrak karya itu,” ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2012).

Sebanyak 13 kontrak karya tersebut tercantum dalam Keppres No.41/2004, namun baru 7 perusahaan yang memperoleh izin IPPKH, yakni PT Indomico Mandiri, PT Aneka Tambang, PT Natarang Mining, PT Nusa Halmahera Minerals, PT Weda Bay Nickel, PT GAG Nikel dan PT Interex Sacra Raya.

“Artinya selama ini Freeport cs, telah merugikan negara, karena Pendapatan Bukan Pajak tidak diterima, berapa besar? Itu hitungannya rumit,” kata Bambang.

Lantas mengapa Freeport Cs bebas saja membabat hutan, mengeksploitasi, eksplorasi kawasan hutan tapi tidak memiliki izin kenapa bebas saja/dibiarkan saja?

“Ya itu, mereka kan tidak berizin, artinya melanggar, tapi masalahnya berani tidak pemerintah menegur? Jangan tanya ke saya,” tegas Bambang.

IPPKH 5 perusahaan tersebut belum juga diterbitkan, padahal sudah lebih dari 7 tahun. Menurut Bambang, hal itu disebabkan karena tidak lengkapnya persyaratan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

“Jangan ke kami, tapi kesana (perusahaannya) tidak keluarnya izin karena persyaratannya tidak lengkap, contohnya rekomendasi dari Gubernur atau Amdalnya belum ada,” tandas Bambang.

Mantan Dirjen Pertambangan Jadi Bos Baru Freeport

Jumat, 27/01/2012 12:52 WIB
Mantan Dirjen Pertambangan Jadi Bos Baru Freeport
Wahyu Daniel – detikFinance

Jakarta – PT Freeport Indonesia kini mempunyai presiden direktur baru yaitu Rozik B. Soetjipto yang menggantikan Armando Muhler. Hal ini diumumkan langsung oleh President and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson di kantor Freeport Indonesia, Kuningan, Jakarta.

“Pagi ini saya mengumumkan perubahan organsiasi Freeport Indonesia. Kita tahu belakangan ini banyak masalah yang terjadi di Papua, berkaitan dengan masalah buruh maupun isu keamanan, akhirnya kinerja kita turun di kuartal terakhir,” kata Richard di kantornya, Jakarta, Jumat (27/1/2012).

Richard mengatakan akan terus berdiskusi dan berkomunikasi dengan pemeritnah dan pihak lokal di Papua sehingga bisnis perseroan tetap kondusif.

“Karena itu kami perlu merestrukturisasi organisasi, untuk memudahkan komunikasi dengan semua pihak,” katanya.

“Rozik telah lama bekerja di Freeport Indonesia, sejak tahun 2000 sudah menjadi komisaris, dia sudah mengetahui semua kontrak-kontrak Freeport, Jadi ini usaha kami untuk memperbaiki komunikasi dengan semua stakeholder,” katanya.

Sebelumnya Rozik telah lama malang melintang di pemerintahan, antaralain jadi birokrat di kementerian ESDM, menjadi dirjen pertambangan umum periode 1998-1999.

Ia pernah bekerja di kementerian pekerjaan umum 1999-2000. Rozik yang merupakan lulusan ITB ini sudah ada di Freeport Indonesia sejak tahun 2000 sebagai komisaris. Rozik menyelesaikan Doktornya di Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris PT Aneka Tambang.

ROYALTI FREEPORT: PN Jaksel Segera Lakukan Pemeriksaan

Wah PT FREEPORT sih memang lumbung duit bagi segelitir elite politik Indonesia dari Jaman ORBA sampai sekarang.

ROYALTI FREEPORT: PN Jaksel Segera Lakukan Pemeriksaan
Oleh Sekti Dewi Mayestika
Selasa, 31 Januari 2012 | 14:30 WIB

Berita Terkait

SENGKETA NIAGA: PT Wearwel International Pailit
KISRUH RM PADANG: Sederhana Bintaro Melawan
ROYALTI EMAS: Pemerintah Terapkan PP No.9/2012
PEMBERANTASAN KORUPSI: Teten Bilang Presiden Sering Dikambinghitamkan
KASUS PEMENANGAN MIRANDA: Nunun Minta Rawat Jalan
JAKARTA: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melanjutkan pemeriksaan atas gugatan yang dilayangkan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) terhadap PT Freeport Indonesia.

Pasalnya, majelis hakim dalam putusan selanya menyatakan PN Jaksel berwenang untuk memeriksa gugatan IHCS terkait kontrak karya yang dibuat antara Freeport dengan Pemerintah RI tersebut.

“Menolak seluruh eksepsi para tergugat dan menyatakan pemeriksaan atas perkara akan dilanjutnya,” ujar majelis hakim Suko Harsono, hari ini.

Dalam pertimbangnnya, majelis hakim mengatakan perkara tersebut merupakan kewenangan PN Jaksel karena penggugat tidak terikat dalam perjanjian kontrak karya tersebut.

Dalam perjanjian tersebut, para pihak memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan tergugat mengenai legal standing penggugat.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atas perjanjian yang dilakukan para tergugat.

Ditemui seusai persidangan, kuasa hukum IHCS Gunawan menyambut baik putusan tersebut. Menurut dia, majelis hakim telah tepat dan sejalan dengan seluruh dalil yang diajukannya.

“Putusan sela ini sekaligus terobosan hukum dimana perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pemerintah sepanjang bisa merugikan masyarakat bisa digugat,” katanya.

Dalam persidangan selanjutnya, Gunawan mengaku akan mengajukan sejumlah bukti yang menguatkan gugatannya tersebut.

“Bukti yang akan kami ajukan pekan depan merupakan bukti tambahan yang akan melengkapi bukti yang telah kami ajukan dalam persidangan sebelumnya,” jelas Gunawan.

Sementara itu, kuasa hukum Freeport Muhammad Farhan tidak mau berkomentar mengenai putusan tersebut. “Saya tidak dapan berkomentar. Kita ikuti saja persidangan nanti,” katanya.

Pemeriksaan atas perkara tersebut akan dilanjutkan pada 14 Februari dengan agenda pembuktian. Sebelumnya, IHCS dalam gugatannya menilai tarif royalti yang dibayarkan Freeport bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45/ 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal tersebut merupakan kesepakatan yang terdapat dalam Kontrak Karya antara Freeport dengan Pemerintah RI yang dibuat sejak 1991. Menurut IHCS, kontrak tersebut secara ekonomi merugikan Indonesia.

Menurut hitungan IHCS, total kerugian negara akibat pembayaran royalti dari Freeport yang lebih rendah dari ketentuan beleid PNBP itu sebanyak US$256,2 juta.

Dalam gugatannya, IHCS menuntut biaya ganti rugi sebanyak Rp70 triliun. IHCS juga menuntut penghentian kegiatan pertambangan Freport. (Bsi)

70 Tentara AS Disebut Bekerja di PT Freeport

Jumat, 25/11/2011 18:50 WIB
70 Tentara AS Disebut Bekerja di PT Freeport
Hery Winarno – detikNews
Share

Demo karyawan Freeport Jakarta – Anggota Komisi VII DPR Ali Kastela memaparkan hasil kunjungan kerjanya saat meninjau PT Freeport, Timika, Papua. Dari kunker tersebut, Ali mendapati bahwa ada sekitar 70 tentara Amerika Serikat (AS) yang bekerja di PT Freeport.

“Saat kunker, ada 70 militer Amerika yang masih aktif, yang kerja di Freeport,” ujar Ali saat rapat tim monitoring Papua dan Papua Barat dengan pemerintah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2011).

Tidak hanya itu, dalam kunjungan tersebut Ali juga menemukan bahwa TNI dan Polri berbeda kelas dalam mengamankan Freeport.

“Juga dilihat, sekarang polisi di ring satu, tentara di ring 2. Bisa-bisa polisi ditembak tentara,” terang anggota Komisi VII DPR ini.

Anggota fraksi Hanura ini juga menyayangkan adanya pemberian uang dari PT Freeport kepada anggota Polri. Menurutnya hal itu bisa mengakibatkan kecemburuan bagi rakyat Papua.

“Juga ada kecemburuan bahwa polisi dapat uang negara, masih dapat uang dana keamanan dari Freeport, kok orang Papua malah nggak dapat. 10 Tahun lalu Papua di atas Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku, tapi sekarang sudah paling bawah,” imbuhnya.

REEPORTNegosiasi karyawan dan manajemen PT Freeport ditunda pekan depan

Dari Kontan online : http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/82474/Negosiasi-karyawan-dan-manajemen-PT-Freeport-ditunda-pekan-depan-

Jumat, 11 November 2011 | 11:44 oleh Riendy Astria, Muhammad Yazid KISRUH FREEPORTNegosiasi karyawan dan manajemen PT Freeport ditunda pekan depan
Share
dibaca sebanyak 451 kali 0 Komentar

JAKARTA. Perundingan antara karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia lagi-lagi gagal menemui kesepakatan. Bahkan, dialog bipartit yang digelar Rabu (9/11) berjalan alot dan terpaksa ditunda hingga Senin (14/11).

Juru Bicara Serikat Pekerja Freeport, Juli Parorongan, mengatakan, sebanyak 8.000 karyawan terus menggelar aksi mogok hingga manajemen Freeport mau memenuhi tuntutan mereka. “Kami tetap mengajukan kenaikan upah US$ 7,5 per jam,” katanya ke KONTAN, Kamis (10/11).
Juli mengaku tak gentar kendati manajemen Freeport telah mengadukan persoalan mogok kerja ini ke pengadilan hubungan industrial. Pekerja Freeport yakin bahwa manajemen perusahaan itu sebenarnya mampu membayar gaji hingga US$ 7,5 per jam.

Dalam perundingan terakhir, Freeport bersedia menawarkan kenaikan upah, dari semula menawarkan kenaikan 30% menjadi 35 % dari upah pekerja terendah saat ini yang sebesar US$ 2,1 per jam. Toh, pekerja Freeport kurang sreg. “Kami tetap pada tuntutan. Freeport bukan perusahaan tahu tempe dan pemasukannya sangat besar,” ujar Juli.

Ramdani Sirait, Juru Bicara Freeport Indonesia, menyatakan, manajemen Freeport tetap membuka jalur penyelesaian melalui perundingan. Ia berharap bisa segera tercapai kesepakatan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Myra M. Hanartani mengklaim telah memfasilitasi perundingan kedua pihak yang bertikai. Sejauh ini belum tercapai kesepakatan dan pemogokan kerja masih terjadi.

Toh, Myra menilai perundingan ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif dari kedua belah pihak. “Semoga kedua pihak mencapai titik temu,” harapnya.

Menurut Myra, Freeport menawarkan kenaikan upah sebesar 35 %. Sedangkan permintaan SPSI Freeport menjadi US$ 4 per jam, berbeda dengan penyataan Juli.

Dari data Kemnakertrans, gaji pokok terendah pekerja Freeport sebesar Rp 3,31 juta per bulan, dan total take home pay, termasuk bonus, Rp 8 juta per bulan. Dus, penghasilan pegawai terendah Freeport adalah Rp 96 juta setahun.

Data ini berbeda dengan pernyataan Ramdani beberapa waktu lalu. Dia menyebutkan, upah terendah pekerja Freeport Rp 170 juta setahun.

Perusakan Membuat Freeport Memburuk

KISRUH INDUSTRIAL
Perusakan Membuat Freeport Memburuk
Kompas/A Ponco Anggoro

Karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja dan menutup akses ke areal perusahaan pertambangan itu di Checkpoint 1, areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (1/11). Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia meminta waktu sampai 9 November 2011 untuk bisa menuntaskan perundingan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan manajemen perusahaan pertambangan tersebut.

Timika, Kompas – Manajemen PT Freeport Indonesia secara terbuka mengungkapkan memburuknya situasi di Freeport. Kini mulai terjadi perusakan fasilitas produksi, seperti penggalian dan pengambilan jaringan pipa dari lokasi tambang Mil 27 menuju pabrik pengolahan.

Dalam jumpa pers yang digelar di Plaza 86, Jakarta, Selasa (1/11), manajemen memperlihatkan foto-foto perusakan pipa dan pencurian solar yang diambil dari helikopter. Namun, mereka belum mampu mengidentifikasi pelaku perusakan fasilitas produksi itu karena helikopter terbang terlalu tinggi.

”Kami siap melanjutkan dialog dengan serikat pekerja, kapan pun. Kalau bisa, hari ini,” kata Sinta Sirait, Executive Vice President PT Freeport Indonesia, di Jakarta.

Sinta menyayangkan terjadinya perusakan fasilitas produksi. ”Per hari, akibat pemblokadean dan perusakan pipa, Freeport merugi 18 juta-19 juta dollar AS,” ujarnya. Dividen dan royalti kepada negara senilai 8 juta dollar AS menjadi tidak terbayarkan. Produksi Freeport pun terhenti sejak 22 Oktober 2011.

Di lapangan, penanganan demonstrasi dan pemogokan karyawan Freeport bergeser ke tuduhan bahwa karyawan Freeport melarang pengiriman pasokan avtur ke Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika. Polisi akan menggunakan tudingan itu untuk membubarkan blokade karyawan. Tudingan itu juga menguak masalah serius lain, yaitu tidak hadirnya negara di sana karena kilang avtur yang ada ternyata milik Freeport. Maskapai penerbangan lain bertahun-tahun selalu membeli avtur dari Freeport.

Persoalan ini terungkap dari penjelasan Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Virgo H Solossa, di Timika, Selasa. Virgo

membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa karyawan yang mogok tidak pernah melarang pasokan avtur dari pelabuhan milik Freeport ke bandara, asalkan avtur itu tidak digunakan untuk pesawat milik maskapai Airfast yang digunakan bagi kepentingan Freeport.

”Sejak awal, kami sudah menjelaskan kepada berbagai pihak bahwa kami tidak pernah melarang avtur untuk pesawat perintis dan pesawat komersial lainnya. Yang kami larang hanya avtur untuk Airfast,” ujar Virgo. Untuk mencegah avtur digunakan Airfast, Virgo meminta distribusi avtur dikawal oleh karyawan.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob membenarkan pernyataan Virgo tersebut. Namun, kemudian yang terjadi, PT Freeport tidak mau avtur milik mereka digunakan oleh pesawat perintis atau pesawat komersial lain di bandara. ”Avtur itu ada, tetapi PT Freeport hanya mau avtur untuk Airfast,” lanjutnya.

Selama ini, kata Johannes, avtur untuk operasional pesawat di bandara dimiliki oleh PT Freeport karena hanya mereka yang memiliki kilang untuk menampung avtur. Maskapai dari pesawat perintis dan pesawat komersial lain yang beroperasi di bandara Timika membeli avtur dari Freeport. ”Sejak tahun 2009, kami sudah berulang kali meminta Pertamina dan pemerintah pusat membangun kilang avtur sendiri supaya tidak bergantung kepada Freeport,” ujar Johannes.

Akibat penghentian pasokan avtur, angkutan pesawat perintis ke 17 daerah terpencil di sembilan kabupaten di Papua dari bandara Timika terhenti sejak 15 Oktober. (APA/RYO)