Posts tagged ‘Pt Freeport mc Moran’

May 30, 2014

Dilarang Ekspor, Freeport: Tempat Penampungan Stok Kami Sudah Penuh

Perusahaan perusak lingkungan hidup dan maling pajak.. Larang saja biar kelojotan !

 

Rista Rama Dhany - detikfinance
Rabu, 28/05/2014 19:46 WIB
http://images.detik.com/content/2014/05/28/1034/181704_grasberg.jpg
Jakarta -Pasca dilarangnya ekspor barang tambang atau mineral mentah di Januari 2014 ini, PT Freeport Indonesia tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga hasil tambang di Papua.

Sampai saat ini, Freeport tidak mendapatkan izin ekspor dari pemerintah. Hasilnya, tempat penampungan hasil tambang Freeport penuh.

“Yang jelas penampungan kita sudah penuh,” ujar Juru Bicara Freeport Indonesia Daisy Primayanti saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (28/5/2014).

Walau belum bisa mengekspor konsentrat tembaga dan penampungan stok sudah penuh, Freeport mengaku tetap melakukan aktivitas penambangan.

“Produksi masih terus dilakukan, produksinya mencapai 118.000 metrik ton per bulan, walau belum ekspor tapi kami ada 40% produksi dikirim ke smelter kita di Gresik (Jawa Timur),” tutupnya.

February 6, 2014

Chatib Basri: Freeport Tak Pernah Bilang Mau Bangun Smelter

Tuesday, February 04, 2014       13:37 WIB
 
 
Pemerintah menegaskan tak akan mengenakan Bea Keluar (BK) ekspor bahan mineral bagi perusahaan yang memiliki pabrik pemurnian (smelter) dan menghasilkan produk yang sudah dimurnikan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menjanjikan pembebasan BK kepada perusahaan tambang yang mau membangun smelter di dalam negeri, termasuk kepada PT Freeport Indonesia dan perusahaan tambang lainnya. Namun hingga kini belum ada realisasi dari Freeport.

‎”Supaya nggak kena BK, company-nya bikin smelter. Begini, BK itu fungsinya memaksa orang memangun smelter, kuncinya kita nggak bicara BK naik atau turun, intinya smelter ada atau tidak,” ungkap Chatib saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Ia menjelaskan, perusahaan tambang yang belum membangun smelter akan dikenakan aturan bea keluar barang mineral progresif sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk terhadap PT Freeport Indonesia, meski sudah melakukan sentuhan pengolahan seperti konsentrat tembaga.

Menurut Chatib, hingga saat ini belum ada laporan resmi soal perusahaan tambang tersebut bakal mendirikan smelter. Ia menegaskan tak ada alasan untuk tidak mengenakan BK terhadap barang-barang ekspor milik PT Freeport Indonesia.

“Kita belum bahas itu (BK Freeport) karena Freeport juga belum bilang mau bangun smelter. Saya nggak tahu. Freeport nggak pernah bilang sama saya bahwa dia mau bangun smelter,” katanya.

Chatib menambahkan, komitmen untuk pembangunan smelter dilakukan bukan hanya sebatas perjanjian penandatanganan namun harus direalisasikan dalam bentuk investasi konkret.

“Kalau ngomong doang nggak bisa, karena mesti investasi. Kalau ngomong doang apa buktinya. Komitmen gitu? Nggak bisa. Anda mesti taruh uang untuk bangun,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia mengaku tengah melakukan studi bersama PT Aneka Tambang (Antam) membangun pabrik pemurnian bahan mineral mentah atau smelter. Rencananya akhir Januari 2014 Feasebility Studies (FS) ini sudah bisa selesai.

“Saat ini kami sedang melakukan studi salah satunya dengan Antam. FS-nya selesai bulan ini. Lokasi belum tahu, nilainya belum,” kata Direktur Utama Freeport Indonesia Rozik Soetjipto saat acara Indonesia Investor Forum 3 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Rozik mengatakan, pihaknya bakal meniru smelter garapan China untuk menjadi acuan pembangunan smelter yang bernilai tambah. Pasalnya, hingga saat ini baru China yang mampu memproduksi olahan bahan mineral dan berdaya saing.

“Apa yang terjadi di China bisa kita tiru sehingga proyek bisa layak secara komersial. Secara umum hanya China yang mampu memproduksi dan bersaing karena industri hilir di China sudah begitu maju dan luas mereka menyerap semua produksi yang dibangun,” jelas dia.

Rozik mengungkapkan, dengan pembangunan smelter ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah baik untuk perusahaan maupun negara.

“Saya juga kecewa kenapa kita tidak bisa memberikan lebih kepada kepentingan negara dan masyarakat,” katanya.

Namun begitu, Rozik menyebutkan perseroan selama ini sudah memberikan kontribusi kepada negara dengan investasi smelter yang sudah dibangun dari tahun 1997 lalu di Gresik, Jawa Timur.

“Freeport bekerja dalam suatu kontrak karya, di situ kewajiban-kewajiban jelas, tercantum di kontrak wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian dan sudah dilakukan 1997 di Gresik. Kebijakan baru pemerintah UU No. 4 Tahun 2009 juga mewajibkan itu. Harapan kita bisa mengolah lebih lanjut ke hilir,” katanya.

Sumber: detikcom 

January 29, 2014

Ini Tujuan Bos Besar Freeport Datang Jauh-jauh dari AS ke Indonesia


Detik.com Wednesday, January 29, 2014       21:20 WIB Petinggi induk usaha PT Freeport Indonesia, yaitu Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C Adkerson datang ke Indonesia. Hari ini Adkerson menemui Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, dirinya sempat bertemu dan berdialog hari ini dengan Adkerson. Inti dari pertemuan dengan orang nomor satu di Freeport global itu membahas soal implementasi kebijakan UU No.4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Minerba) yaitu soal larangan ekspor tambang mentah mulai 12 Januari 2014.

Hidayat mengungkapkan, Adkerson keberatan dengan pengenaan bea keluar (BK) atau pajak ekspor yang dikenakan hingga 60% terhadap mineral yang sudah tersentuh proses pengolahan namun belum sampai pemurnian. Dalam ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan, perusahaan tambang yang sudah melakukan pengolahan maka boleh mengekspor produknya namun dikenakan BK progresif 20%-60% secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2016

“Ya keberatan dengan bea keluar kelihatannya harapan tak dikenakan atau biayanya terlalu tinggi,” kata Hidayat kepada detikFinance, Rabu (29/1/2014)

Hidayat menceritakan percakapannya dengan Adkerson berlangsung hangat selama 2 jam. Hidayat mengaku, keduanya sudah saling mengenal, bahkan sebelum Hidayat menjadi menteri perindustrian, saat masih menjabat Ketua Kadin. Adkerson memahami posisi Hidayat yang kini sudah ada di dalam pemerintahan dan melaksanakan undang-undang, sedangkan Hidayat pun memahami posisi bos Freeport tersebut yang memimpin perusahaan global yang perlu kepastian hukum.

“Cuma masalah bea keluar, saya katakan sebagai menteri perindustrian, harus menjalankan UU Minerba. Dia kemudian, menyatakan akan mencari jalan keluar supaya bisa menjalankan UU,” katanya

Dalam percakapan itu, Hidayat menjelaskan, kebijakan pemerintah Indonesia soal program hilirisasi tambang, pihak Adkerson pun berkomitmen membangun smelter di Indonesia. Namun ketika pembahasan soal teknis kebijakan seperti bea keluar, bos Freeport tersebut mengungkit soal kebijakan kontrak karya, yang seharusnya tak mengikuti aturan terbaru di Indonesia.

“Dia bilang apapun yang sudah punya kontrak karya yang sudah berjalan, kalau nggak kita akan bertentangan dengan UU. Saya bilang nggak mau dispute soal UU, kita cari solusi saja,” tegas Hidayat.

Sesudah bertemu Hidayat, malam ini Adkerson juga datang ke kantor Menteri Keuangan Chatib Basri.

Sumber: detikcom

October 22, 2013

Freeport Kembali Minta Dispensasi Ekspor Mineral Mentah

Perusahaan “Kampret” ! Bertahun tahun hanya bisa mengeruk perut bumi, masih tidak tahu malu minta dispensasi pula..

 

 
 

Rozik B Soetjipto (tambang.co.id)

Ipotnews - PT Freeport Indonesia meminta pemerintah memberikan keringanan dalam pelarangan ekspor mineral mentah – sesuai UU Mineral dan Batubara No 4 tahun 2009 – per Januari 2014. Alasan Freeport meminta keringanan karena telah berkomitmen untuk melakukan pemurnian dengan pihak ketiga.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Sutjipto mengatakan bahwa Freeport berkomitmen akan melakukan hilirisasi dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, di antaranya PT Indosmelter dan PT Indovasi. Namun, smelter yang dibangun oleh kedua perusahaan tersebut baru bisa beroperasi pada 2017.

“Kami coba sampaikan kepada pemerintah lewat Wakil Menteri ESDM (Susilo Siswoutomo) untuk diberikan dispensasi, karena kita sudah lakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti Indovasi dan Indosmelter,” ujar Rozik di Jakarta, Selasa (22/10).

Selain melakukan kerja sama untuk pemurnian, Freeport juga telah melakukan studi kelayakan pembangunan smelter. Akan tetapi, untuk studi tersebut, Freeport tidak akan melakukan pembangunan smelter, walau telah melakukan visibilitasi studi.

Rozik menjelaskan, visibilitasi studi tersebut akan selesai pada akhir tahun 2013 atau awal Januari 2014. Visibilitasi studi yang dilakukan Freeport ada tiga wilayah. Dengan adanya visibilitasi studi tersebut, akan memberikan peluang bagi para investor yang ingin melakukan pembangunan smelter. “Itu tidak kita yang bangun, itu semacam di Gresik (pihak ketiga), bisa saja ada pihak ketiga yang tertarik bangun smelter,” ujarnya.

Rozik kembali menegaskan, untuk masalah hilirisasi yang akan ditetapkan pada 12 Januari 2014, Freeport mohon dispensasi, karena pihaknya telah melakukan studi, dan pihak ketiga yang bangun smelter baru siap pada 2017. “Pembangunan pabrik pemurnian antara satu logam dengan yang lain berbeda, jadi agak lama memang,” akunya.

Pemerintah sudah memberi waktu lima tahun untuk perusahaan tambang membangun smelter, sejak UU Minerba disahkan. Namun, sayang, banyak perusahaan yang enggan memenuhinya, namun tak mau jika dilarang mengekspor mineral mentah.(Rifai/ha)

August 31, 2013

Bangun Smelter, Freeport Minta Kepastian Perpanjangan Kontrak

Saturday, August 31, 2013       12:27 WIB
Bangun Smelter, Freeport Minta Kepastian Perpanjangan Kontrak

Ipotnews – PT Freeport Indonesia mengakui bahwa pihaknya masih ragu untuk membangun smelter  walau secara keuangan mereka menyatakan tidak ada masalah. Namun, saat ini Freeport tetap melakukan studi terkait pembangunan smelter.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto mengatakan, untuk membangun smelter harus dibarengi dengan cadangan mineral yang dimiliki. Sedangkan cadangan Freeport untuk wilayah pertambangan atas atau open pit, saat ini kapasitasnya hanya sampai 2016, Sedangkan untuk pertambangan bawah tanah atau underground, Freeport masih menunggu keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak Freeport.

“Itu yang menjadi pertimbangan kita, cadangan open pit hanya sampai 2016. Bangun smelter itu harusnya cadangan bertahan hingga 15 tahun kedepan,” ujar Rozik di Bogor, Sabtu (31/8).

Studi yang dilakukan Freeport saat ini untuk menentukan nilai keekonomian, dan diharapkan studi tersebut dapat selesai dalam waktu lima bulan. Menurut Rozik, semua itu tergantung pada keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak. Freeport sendiri berharap kontraknya bisa diperpanjang hingga 2041.

Menurut pengakuan Rozik, saat ini Freeport telah memiliki smelter, namun tidak memasok seluruh konsentrat yang dimiliki Freeport. Dalam peraturan juga tidak tertulis pembangunan smelter harus di lokasi tambang, dan Freeport juga menanyakan terkait pembangunan smelter, karena dalam kontrak Freeport tidak ada kewajiban konsentrat harus dilebur di dalam negeri.

“Saya sudah bangun di Gresik, tapi kan tidak harus seluruhnya diolah di dalam negeri. Dan Gresik sampai sekarang masih beroperasi,” ujarnya.

Saat ini, produksi Freeport kalau dalam posisi normal per hari sebanyak 220 ribu ton, untuk tahun ini Freeport memperkirakan produksinya hanya mencapai 80 persen dari target, karena pasca kecelakaan di trowongan bawah tanah Big Gossan, lokasi pertambangan Freeport ditutup selama dua bulan.

August 15, 2013

Freeport dan pabrik smelter

Menperin: Freeport Memang Wajib Bangun Smelter
Headline

Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidaya – (Foto : inilah.com)
Oleh: Wiyanto
ekonomi – Rabu, 14 Agustus 2013 | 15:53 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Freeport Indonesia akhirnya dapat memenuhi kewajiban membangun smelter pada 2014.

Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidayat, Freeport Indonesia membangun smelter setelah diminta untuk dapat memenuhi kewajibannya. “Pada awalnya Freeport buat statement, dia tidak mendukung pemerintah membuat smelter karena tidak menguntungkan. Lalu saya jawab tidak ada perusahaan apapun di Indonesia yang dapat privillege untuk menentang UU yang akan berlaku di 2014, termasuk Freeport,” ujar Hidayat di kantornya, Rabu (14/8/2013).

Setelah diancam, lanjut Hidayat, direksi Freepot menemuinya. Freeport mengakui akan mematuhi perundangan Indonesia dan mendukungnya. .”Lalu Presdir datang dengan CEO eksekutif. Kalau Anda buat statement itu berarti Anda againts the law, apapun pemerintah tidak bisa melakukan support kepada freeport. Akhirnya setelah mereka merundingkan dengan head officenya, maka mereka mau membantu,” ucap Hidayat.

Bentuk dukungan Freepot, tambah Hidayat dengan mensuplai konsentrat yang diberikan secara bertahap. “Kebutuhan untuk keselurahan konsentrat mereka, secara total akan bisa dieksplore tiga tahun lagi karena infrastruktur sedang dibangun. Tapi tidak berarti semua menunggu 3 tahun, karena yang sekarang pun, mereka sudah melakukan supply tergantung kesiapan nasional. Jadi bertahap.pada prinsipnya, mereka tidak menentang dan membantu melalui supply konsentrat,” kata Hidayat. [mel]

 

 

+++++++++++++++++

 

KESDM Tetap Larang Freeport Ekspor Mineral Mentah
Headline

PT Freeport Indonesia – (Foto : istimewa)
Oleh: Ranto Rajagukguk
ekonomi – Selasa, 13 Agustus 2013 | 20:12 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintah tetap melarang pengusaha tambang untuk mengekspor barang mentah mineral di 2014 meski sejumlah perusahaan tengah merealisasikan pengolahan pemurnian (smelter) dalam waktu dekat.

“Dalam undang-undang (UU) No. 4/2009 sudah ditegaskan ekspor suda tidak berjalan. Meski kontrak karya (KK) seperti PT Freeport Indonesia tengah merealisasikan pembangunan smelter tidak ada dispensasi untuk itu. Kami sudah kasih batas waktu sejak UU itu terbit,” ucap Direktur Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Dede Suhendra di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Realisasi smelter yang dijalankan oleh Freeport melalui anak usaha PT Indovasi Mineral Indonesia (Indovasi) akan mulai dibangun di 2014. Sementara onstream dari proyek nilai tambah itu juga belum dapat dipastikan.

Dede menyampaikan, realisasi smelter yang dijalankan Freeport tersebut tidak membuat KK itu mendapatkan dispensasi untuk melakukan ekspor raw material di 2014. Sebab, perusahaan tambang itu bisa mengalokasikannya ke domestik bagi smelter yang telah onsteam di dalam negeri.

“Tidak ada dispensasi bagi Freeport. Harusnya mudah bagi Freeport untuk membangun smelter. Ini merupakan amanat UU dan sejatinya untuk kepentingan negara,” ujar Dede. [hid]

 

+++++++++++++++++++++++++++

 

Indosmelt Siap Olah Konsentrat Freeport
Headline

(Foto : istimewa)
Oleh: Ranto Rajagukguk
ekonomi – Selasa, 13 Agustus 2013 | 19:27 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Indosmelt selaku perusahaan yang bakal merealisasikan pengolahan pemurnian (smelter) bijih tembaga dan emas di dalam negeri mengaku siap menerima pasokan kosentrat dari perusahaan Kontrak Karya (KK) pertambangan PT Freeport Indonesia.

“Sebagai wujud kerja sama dan amanat pemerintah untuk bernilai tambah. Kami perusahaan yang melakukan pemurnian tembaga dan emas memang membutuhkan pasokan yang cukup bagi smelter guna kegiatan nilai tambah,” ucap Direktur Utama Indosmelt, Natsir Mansyur di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Kerja sama ini ditandai dengan adanya nota kesapahaman (memorandum of understanding/MoU) antaran Indosmelt dan Freeport. Natsir menjelaskan, kapasitas yang akan dihasilkan dari smelter ini bakal mengakomodasi produksi hingga 300 ribu ton tembaga, dan 30 ton emas.

Dia juga menambahkan tahap pembangunan smelter tersebut sudah berjalan tiga tahun dan dalam 2014 tahap pengembangan telah berjalan sehingga di 2017 sudah mampu berproduksi. “Sudah produksi di 2017 dan produksi dengan nilai tambah ini diharapkan berimplikasi besar terhadap sektor industri di dalam negeri,” ucapnya.

Lebih lanjut Natsir menyampaikan, dengan adanya pemurnian pengolahan bijih tembaga maka dapat menumbuhkembangkan sektor industri lainnya. Salah satunya adalah bagi industri kabel nasional yang hingga kini bahan bakunya diperoleh melalui impor. [hid]

 

 

July 17, 2013

Freeport Tetap Kaji Terus Opsi IPO

Oleh: Ranto Rajagukguk
pasarmodal – Rabu, 17 Juli 2013 | 00:09 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Freeport Indonesia tengah melakukan kajian penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) untuk segera melantai di bursa Indonesia.

“Wacana IPO terus dikaji secara internal,” ujar Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia Daisy Primayanti di Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Thamrin Sihite juga sudah membenarkan rencana Freeport Indonesia untuk melepas saham perdananya ke publik sebagai bagian dari proses perpanjangan kontrak karya (KK).

“Katanya (Freeport) rencana IPO. Jadi saham itu masuk pasar. Ini yang diminta Frepoort dan ini yang pemerintah masih bagaimana posisinya,” ujar Thamrin.

Sampai saat ini, Freeport belum merinci prosentase saham yang akan dilepas ke publik. Ssaat ini sebanyak 90,64% saham Freeport dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc.

Sementara, sisanya sebesar 9,36% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Freeport-McMoRan akan melepas 10,64% saham lagi kepada pihak nasional, tapi tidak melalui IPO. [hid]

 

+++++++++++++++++++++

 

Bila Freeport Melantai, Bursa Saham RI Aduhai
Oleh: Agustina Melani
pasarmodal – Kamis, 12 Juli 2012 | 13:22 WIB

 

INILAH.COM, Jakarta – PT Freeport Indonesia dikabarkan akan melepas saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bila hal ini terealisasi, maka akan memberi dampak positif ke bursa.

“Bila Freeport masuk akan memberi dampak positif ke bursa saham,” ujar Direktur Utama PT Bahana Securities Eko Yuliantoro, Kamis (12/7/2012).

Menurutnya, selama ini sektor pertambangan didominasi batu bara. Ini berarti, kalau ada sentimen negatif yang menimpa sektor batu bara, pasar akan langsung terimbas. Namun, bila Freeport masuk dan melakukan penawaran saham perdana, akan memberi sentimen positif untuk bursa saham Indonesia.

“Hal itu dikarenakan investor domestik dapat memiliki saham Freeport dan dapat menjaga kestabilan indeks saham. Kapitalisasi pasar Freeport pun akan besar di BEI,”tuturnya.

PT Freeport Indonesia dikabarkan akan melepas saham di BEI. Namun keputusan tersebut menunggu keputusan manajemen Freeport McMoran. [ast]

June 24, 2013

PT Freeport Indonesia Kembali Beroperasi

Senin,
24 Juni 2013

PERTAMBANGAN

Jakarta, Kompas - PT Freeport Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memulai kembali kegiatan tambang terbuka atau open pit dan pengolahan atau mill pascakejadian runtuhnya bebatuan di ruang pelatihan di area tambang bawah tanah Big Gossan yang menewaskan 28 pekerja. Untuk itu, manajemen perusahaan pertambangan itu kembali menjalankan kegiatan operasi di tambang terbuka dan pengolahan.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Freeport Indonesia (PTFI) Daisy Primayanti, Sabtu (22/6), di Jakarta, menyatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas persetujuan yang diberikan kepada manajemen perusahaan pertambangan itu untuk memulai kembali kegiatan tambang terbuka dan pengolahan.

”Kami mendukung tim investigasi khusus yang dibentuk pemerintah, dan akan bekerja sama dengan pemerintah untuk segera memulai kembali kegiatan tambang bawah tanah setelah hal itu dapat dilakukan,” ujarnya.

Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah terkait proses investigasi menyeluruh yang tengah berlangsung, serta rekomendasi yang diberikan sehubungan kecelakaan di fasilitas pelatihan tambang bawah tanah.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik Soetjipto menegaskan, pihaknya terus menyelidiki atas kecelakaan itu melalui tim investigasi internal dan akan menggunakan hasil investigasi yang dilakukan Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tim khusus, dan tim internal untuk melaksanakan segala upaya perbaikan yang diperlukan.

”Kami memperkuat komitmen perusahaan untuk menjamin keselamatan kerja seluruh rekan pekerja kami,” ujarnya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo sebelumnya menyatakan, Kementerian ESDM akan segera mengeluarkan persetujuan bagi PT Freeport Indonesia untuk kembali beroperasi di tambang terbuka dan pengolahan.

”Penyelidikan untuk tambang bawah tanah masih tetap jalan, tetapi tambang terbuka sudah tidak ada masalah. Jadi setelah diperiksa, kami mengeluarkan izin untuk operasional tambang terbuka,” katanya.

Untuk tambang bawah tanah, tim investigasi sudah melaporkan mengenai hasil investigasi sementara kepada Menteri ESDM Jero Wacik, dan sudah didiskusikan. ”Ada beberapa rekomendasi yang sedang dijalankan Freeport terutama dalam masalah pemasangan alat deteksi dan keputusan untuk peningkatan evaluasi apakah pelatihan itu harus di tambang bawah tanah atau tidak,” kata Susilo.

Beroperasinya kembali PT Freeport Indonesia akan membantu para pendulang yang selalu meminta agar pabrik pengolahan dioperasikan kembali. Pekan lalu, sejumlah pendulang mendatangi kantor utama perusahaan tambang itu di Tembagapura, Mimika, Papua, dan menjarah konsentrat emas dan tembaga di area Mil 74.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar I Gde S Jaya, sejak perusahaan berhenti beroperasi setelah kecelakaan 14 Mei, para pendulang kehilangan mata pencarian. Selama ini, mereka mengais rezeki dari pasir sisa tambang (tailing) yang mereka dulang. Pasir yang hanyut di sungai itu masih mengandung mineral seperti emas. (EVY)

June 4, 2013

Indonesia orders US-owned mine to halt production

 

Associated PressAssociated Press – 14 hrs ago

  • E 
 

BALI, Indonesia (AP) — Indonesia’s government has ordered that production be halted at a giant U.S.-owned gold and copper mine during an investigation into recent fatal accidents there, a senior official said Monday.

Mines and Energy Minister Jero Wacik said the mine will only be allowed to conduct maintenance during the probe by an independent team, which is expected to take two to three months.

PT Freeport Indonesia’s Big Gossan underground training facility at its Grasberg mine in easternmost Papua province collapsed May 14, killing 28 workers. A truck driver at the mine died on Saturday, a day after he was injured when liquid ore material flowed into his vehicle.

The mine, owned by Phoenix, Arizona-based Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., produces around 220,000 tons of ore per day — 140,000 from its open mine and 80,000 from an underground one.

Freeport said it has completed a preliminary safety inspection of its mines and is in the process of forming its own team to investigate the collapse.

Freeport Indonesia spokeswoman Daisy Primayanti said the company will cooperate with the government in efforts to restart mining operations.

President Susilo Bambang Yudhoyono has ordered officials to thoroughly evaluate all mining companies in the country to ensure safety.

Operations at the Grasberg mine were suspended after the tunnel collapse for two weeks until May 28. However, three days later liquid ore flowed into the truck, killing the driver.

Union leader Virgo Salossa said Monday that unionized workers will refuse to work until the release of the investigation results.

More than 20,000 workers are employed at the mine, which began operations in the 1970s.

In 2011, production was crippled when 8,000 unionized employees walked off the job after demanding higher pay. The strike ended after the company agreed to a 37 percent wage hike and improved benefits.

May 22, 2013

Freeport Periksa Ulang Keamanan Areal Tambang

 

Memang usaha extrasi ala Freeport mc Moran lebih banyak mudharat daripada manfaat! Coba berapa hasil pajak yang di peroleh Indonesia ??   Tidak seberapa dibandingkan dengan kerusakan alam, disintegrasi sosial dan juga moral koruptif yang disebarkan oleh perusahaan ini. 

 

Kegiatan penambangan untuk sementara masih dihentikan.

ddd
Rabu, 22 Mei 2013, 14:21Arinto Tri Wibowo, Alfin Tofler
Sejumlah anggota DPR berdoa bagi keselamatan korban longsor tambang Freeport di Papua.
Sejumlah anggota DPR berdoa bagi keselamatan korban longsor tambang Freeport di Papua.(ANTARA)
 
VIVAnews - Manajemen PT Freeport Indonesia menyatakan, usai kejadian longsor di areal tambang bawah tanah Big Gossan, perusahaan belum berencana untuk memulai kembali aktivitas penambangan. Perusahaan akan fokus pada pengecekan ulang keamanan areal tambang.

Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto, di Jakarta, Rabu 22 Mei 2013, mengungkapkan, perusahaan masih fokus pada proses rehabilitasi. Selama ini, Rozik mengatakan, produksi Freeport Indonesia sekitar 220 ton per hari. 

Dari produksi tersebut, menurut dia, sebanyak 140 ribu ton berasal dari tambang terbuka. “Sedangkan tambang bawah tanah menghasilkan sekitar 80 ribu ton per hari,” ujar Rozik.

Sejak kejadian longsor hingga saat ini, yang sudah memakan waktu delapan hari, dia menjelaskan, kegiatan penambangan dihentikan secara keseluruhan. “Baik penambangan bawah tanah ataupun permukaan,” tuturnya.

Rozik belum bisa memastikan kapan kegiatan penambangan akan dimulai kembali. Namun, ia meyakinkan, perusahaan akan melakukan pengecekan ulang pada seluruh tambang Freeport.

“Dalam beberapa hari ke depan, kami akan fokus kepada pengecekan ulang keselamatan kerja di penambangan. Kami juga melakukan pemeliharaan agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini,” katanya.

Seperti diketahui, ruang pelatihan bawah tanah Freeport di Timika runtuh dan menimbun sebanyak 38 pekerja yang sedang melakukan pelatihan keselamatan. Sebanyak 10 orang selamat dan 28 orang tertimbun material seberat ratusan ton serta tidak bisa diselamatkan.

 
+++++++++++++++++=
 

Freeport: Lokasi Longsor Dibangun Tahun 1998

Freeport akan evaluasi ulang keamanan tambang bawah tanah.

ddd
Rabu, 22 Mei 2013, 13:50Iwan Kurniawan, Alfin Tofler
Tim evakuasi selamatkan korban longsor.
Tim evakuasi selamatkan korban longsor.(ANTARA)
VIVAnews - President dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard C. Adkerson, Rabu 22 Mei 2013, mengungkapkan fasilitas pelatihan tambang bawah tanah yang longsor pada Selasa, 14 Mei 2013 lalu dibangun pada 1998 oleh Freeport McMoRan.

Richard menjelaskan, peristiwa longsor di Big Gossan mengagetkan seluruh manajemen Freeport McMoran dan Freeport Indonesia, karena manajemen yakin terowongan dan pusat pelatihan tersebut dibangun dengan standar keamanan yang tinggi.

“Sebelumnya saya yakin lokasi itu aman karena saya sendiri sering berada di sana,” kata Richard di Kementerian ESDM.

Saat longsor terjadi, Richard berada di Barcelona. Begitu mendengar kabar tersebut, ia langsung terbang menuju Timika bersama para tim ilmiah mereka untuk melihat lokasi.

Freeport, katanya, mempunyai reputasi bagus dalam penerapan standar keamanan di berbagai tambang yang berada di Chile, Afrika, Peru dan Amerika Serikat. Para pekerja Freeport pun merupakan para penambang terbaik di seluruh dunia.

Oleh sebab itu, menurut Richard, Freeport sangat mendukung investigasi independen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ia berjanji perusahaan akan kooperatif dengan semua yang langkah pemerintah untuk menyelesaikan investigasi ini.

Dalam keterangan tertulis, Richard menyatakan Freeport saat ini sedang meninjau ulang faktor keselamatan dalam operasional tambang bawah tanah. Hal ini untuk mengurangi insinden dan korban jiwa karyawan Freeport. Freeport juga melakukan investigasi dan transparan terhadap penyelidikan dan temuan. (umi)

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers