UKP4 -Unit Kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan akan mengurangi hambatan berbagai kebijakan pembangunan setelah ada perintah dari Presiden.


“Sebagai pembantu presiden untuk debottlenecking (melepaskan hambatan), bila presiden merasa ada satu proyek kurang lancar, dia akan memerintahkan saya untuk melihat, dan mencari solusi-solusinya,” kata Kuntoro usai pembukaan acara Temu Nasional 2009 di Jakarta, Kamis.

Karena posisinya seperti itu, maka Kuntoro tidak memiliki kewenanganlangsung mencari kemungkinan adanya hambatan-hambatan dalam berbagai program dan kebijakan di setiap departemen dan kementerian.

“Setiap kementerian dan departemen punya target-target, yang jika untuk mencapainya ada kesulitan, saya siap membantu, sebagai fasilitator lah,” katanya.

Untuk awal kerja pemerintahan ini, lanjutnya UKP4 belum mengerjakan suatu proyek dari kementerian dan departemen yang diperintahkan oleh Presiden kepadanya.

“Saya tergantung perintah presiden untuk masuk ke departemen dan kementerian. Sekarang masih umum. Yang saya lihat adalah proyek fisik seperti program pangan dan energi,” katanya.

Saat membuka Temu Nasional 2009, Presiden Yudhoyono mengakui ada beberapa kebijakan dalam lima tahun lalu yang belum tercapai karena adanya hambatan yang disebutnya “bottlenecking“.

“Ini penyakit yang saya kenali, banyak capaian meleset karena ada kemacetan, ijin pabalieut (tumpang tindih), tata ruang gak beres, undang-undangnya ada yang gak klop. Banyak sekali listrik gak ada, ijin PLN sulit sekali,” katanya.

Penghilangan penyumbatan itu, lanjut Presiden, juga akan menjadi prioritas utama lima tahun ke depan dengan telah dibentuknya Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang akan bekerja 24 jam memantau berbagai kebijakan pemerintah.

“Mana yang tidak bisa diselesaikan undang-undang atau orangnya. Kalau undang-undangnya, diperbaiki, kalau orangnya, lebih baik minggir, karena (programnya) tidak akan bergerak, kasihan,” katanya. (*)

++++

UKP4 Rumuskan Langkah Konkrit Berantas Mafia Hukum
20/11/2009 23:04:12 WIB
JAKARTA, INVESTOR DAILY

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan  Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto  merumuskan langkah-langkah konkrit  pemberantasan mafia di bidang hukum. Presiden meminta dalam waktu 100 hari kerja ada  mafia hukum yang   ditumpas sehingga dapat  menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

“Saya ingin dalam 100 hari ini,  langkah-langkah pemberantasan mafia dikaitkan dengan reformasi bidang hukum secara keseluruhan dijalankan dengan efektif ,  Dengan demikian, rakyat  merasakan kehidupan  bidang hukum dan keadilan benar-benar makin baik,” kata Presiden pada rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu II di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/11).

Presiden mengaku khawatir terhadap  aktivitas para mafia hukum yang bebas berkeliaran di berbagai instansi pemerintah. Keberadaan mafia hukum selain untuk cari untung juga sangat meresahkan rasa keadilan  masyarakat.

“Mereka yang menjalankan bisnis mafia itu tidak lagi boleh punya kemewahan, kebebasan, atau tindakan apa pun yang sungguh mengusik rasa keadilan dan juga mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas,” kata Presiden.

Program Aksi

Sementara itu, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan akan berkoordinasi dengan institusi hukum seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, serta Mahkamah Agung  untuk merumuskan langkah-langkah  pemberantasan mafia hukum.

“Tidak perlu dibentuk  tim baru. Yang jelas, UKP4 tidak bisa  bekerja  sendiri, sebab   UKP4  hanya mengkoodinasi institusi penegak hukum yang ada,” jelas Kuntoro.

Sementara itu,  Menkumham  Patrialis Akbar, usai rapat kabinet menyatakan sejumlah departemen bersama Ketua UKP4, pada Jumat (20/11) akan membahas rancangan aksi.

“Nanti kalau rumusan sudah sempurna, bisa saja dicarikan payung hukumnya. Sebetulnya arah banyak komprehensif, ini kembali kepada program reformasi hukum, jadi artinya bagaimana ke depan pemerintah ingin betul memberikan pelayanan maksimal,” kata dia. (nov)

+++
Kuntoro Dinilai Tak Pantas Perangi Mafia Kasus

Metrotvnews.com, Jakarta : Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto dinilai tak pantas mengkordinatori pemberantasan mafia hukum. Sebab, Kuntoro sendiri sedang terlibat masalah hukum. Hal itu diutarakan anggota Komisi III, M. Nasir Djamil melalui pernyataan tertulis di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (20/11).

Nasir mengungkapkan Kuntoro telah melakukan penarikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Rekontruksi dan Rehabilisasi (BRR)  sebesar Rp 2,21 triliun secara cacat hukum dan mengelolanya melalui mekanisme keuangan di luar anggaran. Tindakan Kuntoro itu dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menyalahi ketentuan UU keuangan Negara. “Hingga pertemuan terakhir antara DPR, BPK, Menteri Keuangan dan BRR, masalah penarikan dana cacat hukum itu belum ada solusinya,” kata Nasir.

Menurut Nasir, reformasi hukum hanya bisa dilakukan tokoh yang tak terkait masalah hukum. Sosok itu harus bersih tanpa cacat hukum. Karena itu, Kuntoro dianggap sulit mengambil peran besar memerangi mafia hukum. Pasalnya, dia sendiri sedang tersangkut masalah pelanggaran hukum serius. “Bagaimana melakukan reformasi hukum kalau kordinatornya melanggar pengelolaan keuangan negara,” cibir Nasir. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus ikut bertanggung jawab atas penarikan dana APBN itu. Sri Mulyani telah memberikan surat keputusan atas pengelontoran uang negara tersebut. “Bagaimana SK seorang Dirjen Departeman Keuangan bisa dijadikan dasar hukum?,” Tanya dia.(Andhini)

 

Kuntoro’s team to safeguard ministries’ 100-day program

Mustaqim Adamrah , THE JAKARTA POST , JAKARTA | Fri, 11/13/2009 2:10 PM | Business

The much-hyped 100-day program for each of the new economic ministers in the Cabinet may not be just pieces of paper after all, as a high-powered team responsible only to the President will tightly monitor their progress, successes, or failures.

Presidential Unit for the Management of Programs (UKP3) chairman Kuntoro Mangkusubroto said Thursday that the unit would do monitoring and assessment on the performance of each ministry and state agency which all have been set definite parameters to measure the progress of each program in their first 100 days.

“The President, therefore, will be able to observe the progress of goals set by ministers in their respective sectors,” he told the press in conference after a cabinet meeting at the office of Vice President Boediono, currently in charge of the nation’s affairs as President Susilo Bambang Yudhoyono is on international duty.

For example, Kuntoro said, in terms of connectivity, there would be a number of ports to be developed in eastern Indonesia, whose timetables (for development) are included in the new government’s first 100-day program.

“I don’t know how *that will be done*. But the goals must be achieved,” said Kuntoro.

Kuntoro also said it would be up to President Susilo Bambang Yudhoyono to hand down punishments or rewards to ministers or state agency heads who succeeded or failed in their allotted tasks and jobs.

“We won’t give any recommendations *to the President*. That is not our task, but *ours is* to ensure achievement of 30 percent, or 50 percent of the government’s programs for example,” he said.

“It is the President who will decide on what to do next on that 30 percent, or the 60 percent.”

Last week, Yudhoyono announced a list of 15 priority programs, out of 45 programs in total, that his ministers and state agency heads needed to complete in his administration’s first 100 days in office.

The President’s announcement comes after the new administration spent weeks drafting what the public initially expected would be concrete measures corresponding to a series of suggestions garnered from stakeholders at the recent National Summit last month held with the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin).

Of the 15 priorities, eight are in the economic fields, in which economic ministers are required to complete drawing up blue prints for five-year action plans to boost the country’s economy.

The eight priorities touch on electricity supply, food security, the revitalization of strategic industries, spatial planning, infrastructure, small and medium enterprises, financing and investment and synchronization of regulations between central and local administrations.

++++
Satgas Mafia Hukum Hanya Bekerja 2 Tahun

VIVAnews – Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk berdasar inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan hanya akan bekerja dua tahun setelah ditetapkan.

“Pembentukan satgas hingga saat ini masih finalisasi. Pak Kuntoro (Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto), dalam rapat terakhir mengatakn sedang mempersiapkan Keppresnya,” kata Staf Ahli Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana usai diskusi Trijaya di Jakarta, Sabtu, 12 Desember 2009.

Denny menjelaskan, masa kerja satgas yang selama dua tahun akan dimaksimalkan untuk fungsi koordinasi, evaluasi, sekaligus koreksi, agar sumbatan (debottlenecking) dalam proses penegakan hukum bisa dihilangkan.

Satgas akan terdiri dari unsur aparat penegak hukum, perwakilan masyarakat, dan profesional, yang dinilai berkompeten dan punya komitmen memberantas praktik mafia hukum. Satgas, akan dibentuk dalam format tim kecil.

Wilayah kerja satgas, kata Denny, termasuk seluruh aparat penegak hukum yang berpotensi melakukan mafia hukum. “Satgas ini dibentuk, untuk memberikan quick wins atas setiap kasus mafia hukum, sehingga diharapkan dalam waktu cepat ada peningkatan praktik hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas komitmen pemerintah memberantas mafia hukum,” ujar Denny.

Struktur kelembagaan satgas ini akan di bawah pengawasan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dikepalai Kuntoro Mangkusubroto. “Siapa saja timnya nanti akan diumumkan oleh Presiden sesegera mungkin,” timpal Denny.

Pengumuman akan dilakukan setelah konsep dimatangkan dan proses perekrutan anggota tim yang dinilai mempunyai kapasitas menyelesaikan kasus mafia hukum yang sudah semakin canggih.

“Jangan sampai keberadaan satgas hanya menambah birokrasi saja,” kata dia.

Denny optimistis masyarakat masih cukup yakin dengan kepemimpinan Presiden SBY di ranah penegakan hukum. Dia melansir salah satu hasil survey lembaga independen yang menempatkan kepercayaan kepada Presiden di posisi nomor satu dalam hal pemberantasan korupsi (terutama kasus Bibit dan Chandra), dibandingkan lembaga penegak hukum lain.

Dalam survei yang dilakukan pertengahan November lalu, di 28 propinsi, SBY menempati posisi pertama (76 persen), yang disusul oleh Tim 8 (sekitar 60 persen), KPK (sekitar 50 persen), kepolisian (sekitar 40 persen), kejaksaan (sekitar 40 persen), dan Komisi III DPR (sekitar 30 persen).

Denny menjelaskan, survei tersebut memperingkat kepercayaan publik pada enam lembaga penegak hukum yang dinilai kredibel menuntaskan kasus korupsi yang saat ini terjadi.

hadi.suprapto@vivanews.com

+++++++++

Jumat, 15/07/2011 20:06 WIB
Evaluasi Kinerja Kabinet Masih Berlangsung
Luhur Hertanto – detikNews

Jakarta – Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kurang dari 50 persen perintahnya dilaksanakan menteri, tidak merujuk pada kinerja. Melainkan kemajuan pelaksanaan 77 arahan dan perintah tertulis.

“Soal 50 persen itu bukan kinerja, tapi tindak lanjut dari 77 perintah dan arahan presiden,” kata Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/7/2011).

Berbeda dengan yang dipantau oleh Seskab, jumlah perintah dan arahan Presiden SBY yang jadi kajian UKP4 ada 77. Perintah dan arahan tersebut disampaikan tertulis kepada kementerian yang bersangkutan lengkap disertai target capaian dan tenggat waktu.

“Itu yang diperintahkan presiden ke menteri dan jajarannya mulai Januari sampai Juni 2011 dan harus dipantau UKP4,” jelas Kuntoro.

“Dari 77 itu yang UKP4 pantau berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh menteri dan kepala lemabaga, memang tidak mencapai 50 persen. Mungkin ada capaian yang belum dilaporkan sehingga tidak terpantau,” imbuh Kuntoro.

Sedangkan untuk kinerja, tolak ukur yang dipakai adalah target capaian 356 rencana aksi dalam RKP 2011. Saat ini UKP4 masih melakukan evaluasi terhadap laporan kementerian dan lembaga yang sudah diterima.

“Laporan semester pertama sudah masuk. Sekarang kami sedang review,” ujar Kuntoro.

++++++++++++++
Dari kontan online
Link : http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/72993/Wow-SBY-sudah-keluarkan-761-arahan-kepada-menteri
ARAHAN DARI PRESIDEN SBYWow, SBY sudah keluarkan 761 arahan kepada menteri
Share
dibaca sebanyak 450 kali 0 Komentar
JAKARTA. Dalam kurun waktu bulan Januari sampai Juni 2011 ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengeluarkan directive atau arahan sebanyak 761 kepada jajaran para menterinya.

“Arahan ini berdasarkan sidang kabinet, rapat intern, baik acara resmi di Istana maupun di luar Istana. Baik di Jakarta maupun di luar Istana dan Luar Negeri,” kata Sekretaris Kabinet, Dipo Alam di kantor Presiden, Jumat (15/7)

Berdasarkan 761 arahan yang telah dikeluarkan SBY. Itu terdiri dari arahan yang sifatnya ditujukan untuk salah satu menteri berjumlah 561, kemudian arahan kepada beberapa menteri/pejabat jumlahnya 144, dan arahan kepada seluruh menteri/pejabat sebanyak 56.

Dari sekian banyak arahan tersebut, Dipo menuturkan 70% telah dilaksanakan oleh para menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid II. “Jadi arahan Presiden sangat jelas, telah dilaksanakan menteri,” katanya.

Namun anehnya, SBY dalam pengantar sidang kabinet paripurna beberapa waktu menyebutkan hanya kurang 50% arahan yang telah ditindaklanjuti. Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencatat sejak Januari sampai Juni ada 77 arahan yang keluar dari Presiden. “Dari 77 arahan ini yang dipantau UKP4 dan berdasarkan laporan tertulis memang tidak mencapai 50%,” ungkap Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.

Meski demikian, Kuntoro menegaskan presentasi di bawah tadi bukanlah angka yang menggambarkan kinerja kabinet secara keseluruhan, melainkan ketepatan masuknya laporan tentang tindak-lanjut arahan Presiden. “Ternyata memang ada beberapa tindak lanjut yang belum dilaporkan. Di sinilah arti penting disiplin tepat waktu dalam melaporkan,” katanya.

++++++++++++++++

Rabu, 20/07/2011 10:53 WIB
Kuntoro: Politik Boleh Gaduh, Tapi Ekonomi Jalan Terus
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Kondisi ekonomi Indonesia saat ini bisa dibilang sangat stabil dengan pertumbuhan ekonomi melebihi 6,1%. Meskipun kondisi politik gaduh, namun ekonomi Indonesia harus terus jalan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto dalam acara Rapimnas 2011 PII di Gedung BPPT, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu (20/7/2011).

“Dari sisi suasana politik, memang gaduh betul negeri kita ini, tapi kalau pertumbuhan ekonomi baik kita dan baik juga dalam kegaduhan itu nampaknya decoupling politik dan ekonomi hampir terjadi. Artinya politik boleh gaduh, ekonomi jalan terus,” tuturnya.

Kuntoro meminta, saat ini kondisi ekonomi sudah tidak terlalu terpengaruh dengan kegaduhan politik. Beda dengan kondisi di 1998 lalu. “Di 1998 ketika terjadi kegaduhan politik sedikit saja, ekonomi hancur,” jelasnya.

Dari sisi investasi, Indonesia juga memperlihatkan perkembangan yang baik. Selangkah lagi peringkat investasi Indonesia bakal masuk ke dalam investment grade.

“Jika dilihat, balance antara uang masuk Indonesia apakah short atau long itu nampak sekali. Ketika krisis Eropa nanti terkendali maka uang masuk yang keluar tiba-tiba tersebut perlu dicermati,” katanya.

“Tetapi jika dilihat, bagus saat ini di mana uang masuk itu banyak berupa investasi jangka panjang seperti sektor migas, perkebunan, sektor lain,” tambah Kuntoro.

Saat ini pemerintah juga telah mencanangkan program master plan percepatan pembangunan ekonomi (MP3EI) yang tujuannya menggenjot ekonomi lebih tinggi lagi.

 

 

* Presiden Tetapkan 131 Rencana Aksi


Site Meter


My blog is worth $0.00.
How much is your blog worth?

6 Responses to “UKP4 -Unit Kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan”

  1. Bedanya tugas UKP4 dengan BPKP apa ya?

  2. Yth.Bapak Kuntoro Mangkusubroto,
    Jika dimungkinkan saya ingin sekali membantu Bapak karena profesi yang sangat cocok serta saya pernah bersama Bapak pada Proyek IREP, BRR di Aceh ketika melaksanakan rehabilitasi paska tsunami yang lalu. Disisi lain tampaknya masih kekurangan tenaga. Saya seorang konsultan keuangan bidang pembangunan infrastruktur perkotaan yang juga biasa menangani APBD dan sering bekerja sama dengan expatriate di beberapa proyek pembangunan prasarana kota.

    Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak.

    Wassalam,
    Ali Koesno

  3. Mohon di pantau pengadaan barang dan jasa di provinsi gorontalo dan kabupaten boalemo yg pelaksanaannya aburadul tidak sesuai Perpres 54 THN 2010 umumnya menyalahi pasal 17 dan 18 serta LKPP pasal 14 (dari LSM merdeka Gorontalo )

  4. Yth.Bapak Kuntoro Mangkusubroto,
    Meluruskan komentar kami sebelunya (July 12, 2012 at 9:28 am) Mohon di pantau pengadaan barang dan jasa di provinsi gorontalo yaitu kabupaten boalemo yg pelaksanaannya aburadul tidak sesuai Perpres 54 THN 2010 umumnya menyalahi pasal 17 dan 18 serta LKPP pasal 14 (dari LSM merdeka Gorontalo IMRAN NENTO )

    Reply ↓

  5. dear Pak Kuntoro Yth, saya dorus wakum aktivis HAM dan Aktivis Anti Korupsi Papua yang saat ini memimpin LSM. Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (LSM.KAMPAK Papua). saya sebagai Koordinator Umum Nasional dan telah membuka beberapa cabang di hampir sebagaian besar Kabupaten Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, saya telah berada di Papua sejak November 2012 sampai saat ini. selanjutnya saya mendapat keluhan dari warga Korban Banjir Bandang Wasior 4 Oktober 2010. atas dasar keluhan warga korban banjir bandang wasior itulah saya dan koordinator region Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Wondama , melakukan investigasi pada Bulan Januari-Februari 2013 terhadap data tentang Korupsi Tanggap Darurat dan Pasca bencana atau rehabilitasi – rekonstruksi, dalam pembangunan Hunian tetap telah terjadi berbagai masalah dilapangan, diantaranya: 1. Pembayaran ganti rugi tanah adat tidak diselesaikan oleh Pemda Teluk Wondama, 2. Pembangunan Rumah Hunian Tetap kebanyakan tidak sesuai dngan tipe 36, sementara kayu untuk bangunannya digunakan kayu putih yang tidak kuat kualitasnya, 3. ada pemotongan dana dari Rp. 90 juta untuk membangun 1 unit HUNTAP dipotong oleh PJOK/Cipta Karya saudara bambang Sumalinggih dengan harga Rp. 20 juta, sehingga sisa Rp. 70 juta untuk pembangunan HUNTAP dengan total untuk 938 unit rumah.jika 1 unit dipotong Rp. 20 juta, maka nilai yang korupsi Rp. 18,7 Miliar…hal ini disampaikan oleh PJOK/Cipta Karya Teluk Wondama saudara Bambang Sumalinggih bahwa dipotong Rp. 20 juta untuk Pajak PPn/PPh; Galian C, dan Royalty serta Fee ke Pemerintah Pusat. untuk itu LSM.KAMPAK Papua melalui surat ini meminta kepada UKP4 supaya meminta penjelasan kepala BNPB dan Dirjen Cipta Karya Pusat, selanjutnya perlu diketahui bahwa sampai saat ini Bangunan HUNTAP belum dihuni oleh warga korban banjir bandang dan juga tidak ada Listrik dan Air Bersih, sementara Dana Rp. 16,5 APBD Kabupaten Teluk Wondama untuk pembangunan Pipa dan Irigasi, tetapi tidak ada hingga saat laporan ini ditulis, hal yang sama pula Dana Rp. 35-40 juta dipotong dari 14 kontraktor yang mengerjakan drainase, sementara itu PNPB Provinsi Papua Barat denganh BNPB provinsi yang mengelola normalisasi sungan dan lintas sektoral; hal yang sama pula Pembangunan Puskesmas wasior senilai Rp. 3 miliar dianggap tidak apa-apa sementara bangunanya berdiri rangka sampai saat ini, hal serupa tanggap darurat yang dipakai oleh asisten III Ibu Eka Wosiri dan temuan Inspektorat Depdagri menemukan bahwa 4 miliar bangtuan tanggap darurat dipakai senilai Rp. 2 Miliar sementara Rp. 2 Miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    demikian surat ini diketik dan dikirimkan secara jujur, atas perhatian dan dukungannya disampaikan terima kasih

    wassalam , Dorus Wakum
    email ; dorus_wakum@yahoo.com
    nomor : HP. 081316798926

Trackbacks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 81 other followers

%d bloggers like this: