Archive for November, 2009

November 30, 2009

Dephan Ajukan Restrukturisasi Utang TNI

UTANG TNI

Dephan Ajukan Restrukturisasi Utang TNI

JAKARTA. Departemen Pertahanan (Dephan) menyiapkan skema restrukturisasi utang Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Pertamina. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, ada dua skema restrukturisasi utang yang akan diajukan.

Pertama, utang itu akan dicicil secara bertahap. Lalu, kedua, ada juga pilihan skema utang TNI itu akan diputihkan atau dihapuskan. Skema pemutihan utang TNI itu dengan memakai mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Pertamina. Purnomo menjelaskan, misalkan utang TNI itu Rp 8 triliun, Pertamina akan disuntikkan PMP itu sebesar itu juga.

“Itu perlu dibuat peraturan pemerintah dan juga dibutuhkan persetujuan DPR,” ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (30/11). Utang TNI kepada Pertamina berkisar Rp 6 triliun-Rp 7 triliun. Utang tersebut tercipta karena dari sisi operasional, TNI membutuhkan bahan bakar yang cukup besar melebihi kapasitas anggarannya.

Advertisements
November 30, 2009

Jumlah SMK hampir sama dengan SMA

Senin, 30/11/2009 19:55 WIB

JAKARTA (bisnis.com): Perbandingan jumlah SMK kini hampir sama dengan SMA yaitu 49:51 dan pertumbuhan jumlah sekolah kejuruan dalam lima tahun terakhir cukup signifikan.

Joko Sutrisno, Direktur Pembinaan SMK Depdiknas, mengatakan pada 2005 baru ada 4.500 SMK, tapi sekarang jumlahnya melonjak sudah mencapai 7.700 sekolah.

“Akibatnya untuk SMK [sekolah menengah kejuruan] kini kekurangan tenaga guru,” ungkapnya di Jakarta hari ini.

Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas mencatat jumlah siswa SMK kini tidak kurang dari 3,6 juta siswa dan 850.000 siswa di antaranya kini duduk di kelas III.

Menurut Joko, strategi pengembangan SMK sudah bukan lagi pada ranah pertumbuhan, melainkan pada upaya peningkatan mutu. Sasarannya kini menukik pada peremajaan peralatan praktik, peningkatan mutu guru serta metodologi pembelajaran yang berkualitas.

“Anggaran kami yang dipatok pada Rp1,4 triliun akan dititikberatkan pada peningkatan mutu sekolah. Dari situ akan mengarah secara langsung pada peningkatan kualitas guru dan siswa lulusannya,” ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi siswa SMK, pemerintah menargetkan 70% SMK memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) serta berakreditasi minimal B. Pemerintah menargetkan rasio SMK mampu melampaui SMA.

“Sedikitnya 70% lulusan SMK diharapkan bekerja di sektor formal pada tahun kelulusan, dan semua SMK diharuskan memiliki industri pasangan mengingat murid SMK kini sudah mampu membuat produk industri mulai dari elektronika, komputer, otomotif dan lainnya.”

Tetapi Joko juga mengakui untuk meningkatkan mutu SMK tidak semudah membalik telapak tangan. Kendala terberat justru ada pada pertumbuhan tidak seimbang antara siswa dan guru. Dengan jumlah siswa 3,6 juta yang ada saat ini, SMK dipastikan mengalami kekurangan guru sampai 10.000 orang.

Mendiknas telah berjanji akan mencari solusi karena pendidikan vokasional ini dianggap mampu turut serta mendongkrak ekonomi kreatif di Ttanah Air.

Sebanyak 10.000 guru SMK kini dibutuhkan dan pihaknya akan memenuhi kekurangan tenaga pengajar dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang relevan agar mengirimkan mahasiswa tingkat akhir untuk mengajar di SMK. (tw)

November 30, 2009

Serius Garap Bisnis Angkutan Barang, PT KA Siapkan 150 Lokomotif

Senin, 30/11/2009 19:30 WIB
Serius Garap Bisnis Angkutan Barang, PT KA Siapkan 150 Lokomotif
Andri Haryanto – detikBandung

Bandung – PT Kereta Api (Persero) dengan tegas mengatakan pihaknya serius menggarap bisnis angkutan barang 5 tahun mendatang. Tak tanggung, 150 lokomotif disiapkan untuk mendukung operasionalnya.

“Tahun ini direksi sudah menyusun untuk pembelian 150 lokomotif,” kata VP PT Kerta Api Adi Suryatmini, di ruang kerjanya, Jl Perintis Kemerdekaan, Senin (30/11/2009).

Jumlah tersebut, dikatakan Adi, disediakan untuk mendukung bisnis angkutan barang 5 tahun mendatang. “Kemarin kami tidak bisa melayani permintaan angkutan karena keterbatasan angkutan,” ujarnya.

“Supaya bisa melayani potensi permintaan yang cukup besar, kami harus berani berinvestasi membeli sarana produksi,” imbuhnya.

Kebutuhan tersebut akan terpenuhi secara bertahap. Di tahun 2010 segera hadir 20 lokomotif baru.

Hadirnya lokomotif baru tersebut, adalah salah satu upaya pembenahan lokomotif yang berumur di atas 40 tahun, karena dikhawatirkan akan menghambat operasional kereta api.

“Kalau lokomotif cape sering mogok, akibatnya enggak on time performance,” jelas Adi.

November 30, 2009

20 BUMN Siap Go Regional

Senin, 30/11/2009 15:57 WIB Detik.com
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mendorong 20 perusahaan plat merah dari 11 sektor industri untuk menjadi pemain di kelas regional.

Menurut Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, sejumlah perusahaan plat merah tersebut saat ini sudah menjadi pemain besar di tingkat domestik.

“Sektor usaha ini akan menjadi prioritas supaya bisa menjadi BUMN kelas regional,” katanya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (30/11/2009).

Sebelas sektor industri tersebut antara lain sektor perbankan, Jasa Konstruksi, Perkebunan, Penerbangan, Energi, Telekomunikasi, Pertambangan, Semen, Pupuk, Industri Strategis dan Jalan Tol.

Ia mengatakan, BUMN yang akan didorong tersebut merupakan campuran antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup.

Keduapuluh perusahaan tersebut antara lain Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Wijaya Karya, Adhi Karya, Pembangunan Perumahan (PP), PTPN III dan IV, Garuda, Pertamina, Telkom, Timah, PTBA, Antam, Semen Gresik, Pusri, PTDI, Pindad, PAL, dan Jasa Marga.

Ia mengaku, pihaknya tidak menerapkan target dalam rencana tersebut. Menurutnya, hal itu sangat tergantung kesiapan dari masing-masing BUMN.

“Kita dorong mereka go regional. Kapannya, tergantung dari kesiapan masing-masing BUMN,” ujarnya.

November 30, 2009

Presiden Prioritaskan KUR untuk Usaha Dikelola Perempuan

ini baru positif

+++
30/11/2009 12:27:00 WIB
JAKARTA, investorindonesia.com
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan usaha berskala mikro dan menengah yang dikelola kaum perempuan akan diprioritaskan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan pemerintah.

Pada perayaan 10 tahun Komnas Perempuan di Auditorium Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin, Presiden mengatakan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dikelola kaum perempuan umumnya memiliki prospek yang baik.

Karena itu, menurut dia, pemerintah akan mengutamakan UMKM yang dikelola kaum perempuan mendapatkan KUR yang akan disalurkan sebesar Rp 100 triliun selama lima tahun mendatang.

“Karena usaha mikro kecil dan menengah dan ekonomi kreatif yang dikelola perempuan jarang yang gagal, pasti hemat, tidak ada korupsi, efisien dan terkelola baik,” ujarnya.

Presiden mencontohkan kredit mikro yang disalurkan oleh pemenang Nobel Muhammad Yunus di Banglades. “97% dari 7 juta yang diberikan kredit mikro adalah kaum perempuan dan ternyata prestasinya baik,” ujar Kepala Negara.

Dalam pidatonya, Presiden memberikan apresiasi kepada kaum perempuan yang berkiprah di segala bidang, mulai dari lingkungan, sosial, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Kepala Negara berjanji laporan Komnas Perempuan itu akan mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah untuk menyelesaikan masa lalu secara adil.

“Itu sebuah refleksi yang jujur, terbuka, dan penuh pembelajaran. Dengan demikian kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bagaimana memperlakukan secara adil kepada pihak-pihak di masa lalu yang tidak mendapatkan keadilan semestinya,” tuturnya.

Meski mengakui masih panjang jalan yang harus ditempuh untuk betul-betul meletakkan kaum perempuan di tempat yang terhormat dan mulia, Presiden menyampaikan tekad kuat pemerintah untuk membangun keadilan bagi perempuan di masa depan.

Saran perempuan
Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana menyampaikan lima saran kepada pemerintah di antaranya agar mengambil langkah-langkah khusus untuk memberi dukungan dan pemberdayaan bagi para perempuan korban yang membutuhkan atas dasar kemanusiaan dan tanpa membeda-bedakan korban atas dasar suku, ras, umur, kelas, kepercayaan, ataupun pandangan politik, termasuk melibatkan mereka dalam segenap acara peringatan perjuangan bangsa.

Pemerintah juga diminta mencabut kebijakan negara yang mengukuhkan stigma pada perempuan korban dan yang menyebabkan perempuan korban tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara.

Selain itu, pemerintah juga diminta melengkapi penulisan, pengajaran, dan mendokumentasikan sejarah bangsa Indonesia dengan kisah-kisah perjuangan dan pengalaman perempuan sesuai dengan temuan-temuan mutakhir tentang peran-peran kepemimpinan perempuan serta pembelajaran tentang dampak peristiwa-peristiwa besar bangsa pada perempuan.

Pemerintah juga diminta membangun sistem hukum yang adil dan peka terhadap kerentanan-kerentanan khas perempuan serta menjamin pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

Atas saran Komnas Perempuan itu, Presiden meminta menteri-menteri terkait seperti Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas saran tersebut agar dituangkan dalam bentuk kebijakan dan aksi. (ant/gor)

Tags:
November 30, 2009

Kepercayaan Pelaku Bisnis Mulai Terganggu

Kompas Senin, 30 November 2009 | 03:23 WIB

Bramanian Surendro

Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2009 tumbuh sebesar 4,29 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2008.

Komponen konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi mencatatkan pertumbuhan positif. Tren pemulihan ini sejalan dengan pemulihan ekonomi yang juga terjadi di negara-negara lain.

Dua indeks Danareksa Research Institute, CEI (Coincident Economic Index) dan LEI (Leading Economic Index), juga masih bergerak menguat. CEI merupakan indeks yang menggambarkan pergerakan ekonomi saat ini.

Adapun LEI menggambarkan arah pergerakan ekonomi mulai dari enam hingga dua belas bulan ke depan. CEI dan LEI yang meningkat menggambarkan penguatan kondisi dan prospek ekonomi Indonesia.

Terus membaiknya semua indikator tersebut menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi indonesia ke depan cukup cerah.

Namun, di tengah semua berita positif di atas, muncul isu dalam hal penegakan hukum yang kemudian menarik cukup banyak perhatian publik.

Beberapa pihak kemudian mulai mengkhawatirkan dampak negatif permasalahan tersebut terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.

Mulai dari kemungkinan turunnya aktivitas investasi karena naiknya risiko ketidakpastian hukum, keamanan, dan politik, sampai dengan terganggunya aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Seberapa besar peluang terjadinya hal tersebut?

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, ada baiknya kita melihat gambaran persepsi pelaku ekonomi (konsumen dan pemilik usaha) terhadap kondisi perekonomian secara umum sekaligus apresiasi mereka atas kemampuan pemerintah di bidang penegakan hukum.

Persepsi konsumen

DRI mengadakan survei bulanan terhadap sekitar 1.700 responden yang tersebar di enam provinsi Indonesia, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Selain indeks kepercayaan konsumen (IKK) yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap keadaan perekonomian, survei tersebut juga menghasilkan indikator lain yang disebut indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah (IKKP).

IKKP menggambarkan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Ada lima komponen persepsi masyarakat pembentuk IKKP, yaitu persepsi masyarakat atas kemampuan pemerintah mendorong perekonomian secara keseluruhan, kemampuan pemerintah menjaga kestabilan harga, kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan menjaga infrastruktur publik, kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan, serta kemampuan pemerintah dalam menegakkan hukum.

Interpretasi IKK dan IKKP cukup sederhana. Indeks di atas 100 menunjukkan lebih banyak responden yang memberikan apresiasi positif dibandingkan dengan responden yang memberikan apresiasi negatif.

Peningkatan indeks menggambarkan perbaikan persepsi masyarakat dan sebaliknya penurunan indeks menggambarkan memburuknya persepsi masyarakat.

Sempat mengalami peningkatan dalam rentang waktu yang cukup panjang, IKKP turun pada bulan September 2009. Penurunan IKKP kemudian berlanjut sampai dengan November.

Komponen IKKP yang turun paling signifikan pada bulan November adalah komponen IKKP dalam hal penegakan hukum. IKKP penegakan hukum turun sebesar 4,2 persen dari 127,4 pada bulan Oktober menjadi 121,9 pada bulan November 2009.

Dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya, penurunan IKKP penegakan hukum bahkan mencapai 9,6 persen.

Turunnya kepercayaan konsumen terhadap pemerintah dalam hal penegakan hukum tersebut seakan sejalan dengan mengemukanya sejumlah kasus penegakan hukum beberapa waktu terakhir.

Apabila diperinci berdasarkan demografi, IKKP penegakan hukum mengalami penurunan di hampir semua kelompok responden, misalnya, penurunan apresiasi terjadi, baik di lingkup masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, dengan penurunan persepsi yang lebih dalam terjadi di kota. Penurunan apresiasi juga terjadi di empat provinsi daerah survei.

Sebagai pusat pemberitaan masalah yang mencuat di atas, Jakarta mengalami penurunan persepsi yang cukup dalam.

Selain itu, dibanding daerah survei lainnya, IKKP penegakan hukum di Jakarta berada di level yang cukup jauh di bawah.

Meskipun demikian, setidaknya sampai November, IKKP dan komponen IKKP penegakan hukum masih bertahan di atas level 100 (survei dilakukan sampai dengan pertengahan minggu kedua November).

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih lebih banyak responden yang memberikan apresiasi positif terhadap pemerintah dibandingkan dengan yang memberikan apresiasi negatif.

Sementara itu, meskipun masih bertahan di bawah level 100, IKK mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,2 persen dari 87,4 pada bulan Oktober menjadi 88,4 pada bulan November.

Tetap membaiknya IKK pada bulan November bisa jadi menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan konsumen terhadap pemerintah dalam hal penegakan hukum terganggu, mereka relatif lebih optimistis dalam memandang prospek perekonomian Indonesia ke depan.

Masih membaiknya kepercayaan konsumen atas kondisi perekonomian dapat diartikan bahwa konsumen belum akan mengubah rencana konsumsi secara signifikan untuk beberapa waktu mendatang. Kondisi ini tentu berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia ke depan.

Grafik kiri atas menunjukkan bahwa tidak lama setelah IKK bergerak dalam tren menurun, aktivitas ekonomi (yang digambarkan oleh CEI) ikut melemah. Sebaliknya, beberapa waktu setelah IKK bergerak dalam tren positif, aktivitas ekonomi juga mengalami penguatan.

Persepsi pelaku bisnis

Kondisi serupa sepertinya juga dirasakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini terungkap dari survei 2 bulanan yang dilakukan oleh DRI terhadap pelaku bisnis.

Selain indeks sentimen bisnis (ISB), survei ini juga menghasilkan indeks yang menunjukkan kepercayaan pelaku bisnis terhadap pemerintah (ISBP).

Salah satu komponen pembentuknya adalah kepercayaan atas kemampuan pemerintah dalam hal penegakan hukum.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa apresiasi pelaku bisnis terhadap kemampuan pemerintah dalam hal penegakan hukum juga mengalami penurunan.

Nilai indeks komponen tersebut pada bulan September 2009 (survei berlangsung sampai dengan akhir September) mencapai 103.3.

Nilai yang sebenarnya masih dapat diartikan positif karena berada di atas level 100. Namun, apabila dilihat beberapa periode ke belakang, jelas sekali ada penurunan persepsi pelaku bisnis terhadap aspek ini.

Dalam satu tahun, indeks ini turun sebesar 3,73 persen. Dibanding 6 bulan sebelumnya, indeks ini turun 9,99 persen. Kemudian dibanding dengan hasil dua bulan sebelumnya, indeks ini turun sebesar 18,16 persen.

Nilai ISB sendiri masih mengalami peningkatan pada survei September. Untuk September 2009, ISB berada di level 133,8. ISB mengalami peningkatan berturut-turut sejak November 2008.

Survei sentimen bisnis terakhir masih berlangsung saat ini (sampai dengan akhir November).

Mulai terganggu

Uraian di atas mungkin dapat menunjukkan bahwa baik konsumen maupun pelaku bisnis secara umum mulai terganggu oleh ingar-bingar beberapa kasus penegakan hukum yang mengemuka akhir-akhir ini.

Akan tetapi, sampai saat ini belum tampak indikasi bahwa konsumen dan pelaku bisnis akan membuat perubahan signifikan atas aktivitas ekonomi mereka.

Hal ini dapat dilihat dari masih positifnya kecenderungan pergerakan IKK dan ISB.

Walaupun demikian, apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah yang dapat memulihkan persepsi konsumen dan pelaku bisnis dalam hal penegakan hukum, IKKP dan ISBP menjadi semakin tertekan dalam beberapa waktu mendatang (yang berarti kepercayaan terhadap pemerintah semakin turun).

Prospek berlanjutnya penurunan kepercayaan terhadap pemerintah ini ditakutkan dapat merusak persepsi pelaku ekonomi atas prospek ekonomi itu sendiri, yang kemudian diwujudkan dalam perubahan aktivitas ekonomi.

Konsumen akan menahan belanjanya atau pelaku bisnis membatalkan rencana ekspansinya. Kondisi ini tentu harus dihindari agar proses pemulihan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung dapat berkesinambungan.

Bramanian Surendro,Ekonom, Danareksa Research Institute

November 30, 2009

Presiden Resmikan Awal Pembangunan Palapa Ring

30/11/2009 13:37:24 WIB
JAKARTA, investorindonesia.com
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan awal pembangunan Palapa Ring untuk sektor selatan Indonesia Bagian Timur berupa pembangunan fisik program penggelaran serat optik yang menghubungkan Mataram, NTB, hingga Kupang, NTT.

Peresmian dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin, ditandai dengan konferensi video jarak jauh antara Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring serta Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi.

Pembangunan Palapa Ring untuk sektor selatan Indonesia Bagian Timur sepenuhnya dibiayai oleh PT Telkom dan diharapkan selesai pada akhir November 2010.

Jalur yang dilewati oleh sektor tersebut adalah Mataram-Kawinda Nae sepanjang 292,3 kilometer, Kawinda Nae-Raba sepanjang 142,5 kilometer, Raba-Waingapu sepanjang 307,5 kilometer, Waingapu-Ende sepanjang 210,1 kilometer, dan Ende-Kupang sepanjang 285,4 kilometer.

Palapa Ring merupakan program pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau 33 ibukota provinsi dan 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Jaringan itu akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi yang membutuhkan transfer data dalam kecepatan tinggi atau pita lebar.

Pada acara peresmian Palapa Ring tersebut, Presiden sekaligus meresmikan mulai beroperasinya program telepon berdering sebagai salah satu program pemerintah untuk memperkecil kesenjangan informasi.

Pada akhir 2009 diharapkan sebanyak 25 ribu desa di Indonesdia terjangkau akses komunikasi, dan pada akhir 2010 diharapkan 31.824 desa mendapatkan akses komunikasi.

Acara peresmian dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi, seperti dilansir Antara. (*)

November 30, 2009

Bakrieland Kaji Ulang Kepemilikan Limitless di Anak Usaha

PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) akan membahas ulang porsi kepemilikan Limitless LLC di 3 anak usahanya. Finalisasi pembahasan ini diharapkan rampung pada triwulan I-2010.

“Kita punya opsi mengurangi porsi Limitless,” ujar Corporate Secretary ELTY, Nuzirman Nurdin saat dihubungi detikFinance, Senin (30/11/2009).

Menurut penjelasan Nuzirman, Limitless hingga saat ini belum menyetor lunas dana akuisisi 30% saham di 3 anak usaha ELTY. Oleh sebab itu, perseroan masih memiliki opsi untuk membahas ulang porsi kepemilikan Limitless.

“Dana akuisisi 30% saham di 3 anak usaha itu belum disetor semua. Jadi kita masih punya opsi untuk mengurangi porsi mereka. Nanti kita bahas lagi dengan mereka,” ujarnya.

Pada RUPSLB 9 April 2008, pemegang saham menyetujui divestasi 30% saham 3 anak usaha ke Limitless. Total nilai divestasi tersebut sebesar Rp 1 triliun. Rinciannya PT Bumi Daya Makmur Rp 130,13 miliar, PT Superwish Perkasa Rp 176,54 miliar dan PT Bakrie Swasakti Utama Rp 274,425 miliar. Kemudian ditambah pengalihan piutang sebesar Rp 419,904 miliar.

Sayangnya, Nuzirman tidak bisa membeberkan berapa besar dana yang telah disetor Limitless. “Kita terikat perjanjian kerahasiaan. Tapi yang jelas belum semua. Kta harap finalisasi pembahasan ini rampung di triwulan I-2010,” ujarnya.

Dampak Gagal Bayar Dubai World

Limitless merupakan anak usaha Dubai World, perusahaan properti raksasa asal Dubai. Akhir pekan lalu, Dubai World mengumumkan permintaan penundaan pembayaran utang obligasi jatuh tempo. Dubai World tercatat memiliki kewajiban hingga US$ 59 miliar, atau menguasai sebagian besar dari total utang Dubai yang mencapai US$ 80 miliar.

Menurut Nuzirman, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam menanggapi hal tersebut. Pertama, ia mengatakan kalau hubungan ELTY dengan Limitless bukan hubungan utang piutang. “Hubungan kita adalah strategic partnership. Jadi dampak dugaan gagal bayar Dubai World tidak mempengaruhi neraca keuangan kita,” ujarnya.

Ia juga menekankan kalau posisi rasio utang ELTY saat ini masih sangat rendah, sehingga untuk pendanaan proyek-proyek tidak bergantung pada suntikan dana Limitless.

“Gearing ratio kita sangat rendah. Fasilitas pinjaman perbankan maupun dari pihak lain masih bisa kita dapatkan. Tahun depan kita rencana menerbitkan obligasi. Kemudian kita masih memiliki dana standby dari Avenue Capital sebesar US$ 55 juta, belum dari perbankan. Lagipula, Limitless itu hanya memiliki minoritas saja dari divisi properti kita. Jadi dampak secara langsung saya kira tidak ada. Proyek-proyek kita masih on track,” jelasnya.

November 30, 2009

2010, Privatisasi BUMN Dimulai dari IPO PT PP

Cetak halaman ini Kirim halaman ini ke teman via E-mail
30/11/2009 12:08:57 WIB
JAKARTA, INVESTOR DAILY
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan tetap menjadi program pemerintah 2010. Program tersebut dimulai dengan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) PT Pembangunan Perumahan (PT PP) pada kuartal I-2010.

“Privatisasi merupakan salah satu alternatif dan sangat kondisional. Yang masih menunggu adalah PT Pembangunan Perumahan, mudah-mudahan ya (kuartal I-2010),” kata Menteri Negara BUMN Mustafa Abu Bakar akhir pekan lalu.

Mustafa mengungkapkan, penawaran umum saham perdana PT PP tetap menjadi prioritas pada 2010, meskipun pekerjaan Kementerian Negara (Kemenneg) BUMN sangat menumpuk.

“Selama ini kan PT PP itu masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Itu (PP) masih dalam proses, oleh karenanya yang bisa saya janjikan adalah saya tingkatkan dengan kerja yang maksimal,”papar dia.

Mustafa mengakui, kebijakan IPO BUMN cukup terhambat akhir-akhir ini menyusul kesibukan pemerintah mengurus masalah energi.

“IPO PT PP sepertinya kurang progres, karena kita memang sedang fokus pada masalah energi, khususnya listrik, ini (masalah) luar biasa,”papar dia.

Dia menambahkan, pertimbangan untuk memprivatatisasi PT PP juga dipengaruhi oleh hasil memuaskan dari proses go public PT BTN.

“Kalau sekarang misalnya, ada yang akan go public, yakni BTN. Mereka (BTN) sudah road show dan saya dapatkan pagi ini hasilnya sangat memuaskan,” ungkap dia.

Di sisi lain, Kemenneg BUMN sudah menyiapkan berbagai formula untuk mempertimbangkan BUMN yang bisa diprivatisasi. “Itu kami buka dan kami cari yang tepat sesuai dengan karakteristiknya,”kata dia. (c131/ean)

November 30, 2009

Seriuskah Negara Memberantas Korupsi?

Senin, 30 November 2009 | 03:03 WIB

BE Julianer

Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri masih menjadi berita utama saat Transparency International mengumumkan peringkat korupsi negara-negara di dunia. Dengan rentang indeks dari 0 (terkorup) hingga 10 (terbersih), Indonesia mendapat ”nilai” 2,8, naik dari sebelumnya, 2,6, yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-111 dari 180 negara.

Selama kurun waktu 14 tahun, indeks itu bagi Indonesia dianggap yang terbaik.

Dalam lingkup yang lebih kecil, yakni sepuluh negara ASEAN, Indonesia naik peringkat ke deretan kelima di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,4). Prestasi yang ”baik” setelah setahun sebelumnya negeri ini berada di posisi buncit.

Indeks persepsi korupsi yang respondennya didapatkan dari para pelaku bisnis itu memang memunculkan sebuah harapan. Kesempatan dan peluang berinvestasi di Indonesia dinilai semakin kondusif dan menarik bagi para pemilik modal.

Meski demikian, bagi masyarakat perkotaan yang menjadi responden jajak pendapat ini, persepsi tentang membaiknya upaya pemberantasan korupsi masih belum jauh beranjak.

Setelah ”drama” di Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2009, yang menyingkap merajalelanya upaya suap yang diikuti upaya pemidanaan unsur pimpinan KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, hampir tak tersisa harapan akan adanya lembaga negara yang bebas korupsi.

Di semua institusi

Hampir semua responden jajak pendapat (92 persen) menengarai parahnya korupsi dalam berbagai bentuknya yang merajalela di negeri ini.

Korupsi tertanam dalam berbagai lapisan masyarakat dan nyaris semua institusi. Hampir tidak ada satu pun institusi negara yang tidak terkontaminasi korupsi.

Ibarat penyakit, korupsi menjadi endemik dalam birokrasi serta dalam hubungan antara pemerintah dan pengusaha. Mulai dari lembaga negara di tingkat pusat, daerah, hingga wilayah tempat tinggal, ditengarai responden tidak bebas dari korupsi (lihat tabel).

Kenyataannya, pusaran badai korupsi memang terjadi di berbagai lembaga di negeri ini, bahkan sejak negeri ini baru lahir.

Salah satunya adalah kasus korupsi PN Triangle Corporation yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6 miliar pada 1960. Kapten Iskandar, yang pernah menjabat sebagai Manager PN Triangle Coporation, didakwa menyalahgunakan kedudukan dan jabatan serta melakukan pelanggaran terhadap perintah Penguasa Perang Daerah Djawa Barat.

Kapten Iskandar dituntut hukuman mati dalam sidang pengadilan Tentara Daerah Militer VI Siliwangi. Ia menjual kopra dan minyak kelapa dengan harga di atas harga yang telah ditetapkan serta menggelapkan tekstil dan benang tenun (Kompas, 25/9/1965).

Pada Agustus 1967, terjadi penangkapan 17 orang, beberapa di antaranya tentara, yang mengorganisasi sindikat menjual atau menyewakan senjata api untuk tujuan-tujuan kriminal.

Menurut Syed Hussein Alatan dalam Sosiologi Korupsi (1982), dalam suatu masyarakat yang korup, dualisme dalam kegiatan lembaga-lembaga negara akan banyak dijumpai. Pertalian antara korupsi dan kriminalitas akan menjadi fenomena biasa.

Dalam catatan Litbang Kompas, selama tahun 2005 hingga 2009 saja, terjadi kasus korupsi besar di 21 lembaga, mulai dari lembaga negara, seperti penegak hukum, BUMN, departemen, birokrasi, pemerintah daerah, partai politik, hingga para anggota parlemen.

Hukuman ringan

Di sisi lain, keterlibatan langsung maupun tidak langsung para penegak hukum dalam pusaran korupsi mengakibatkan hukuman bagi pelaku korupsi dinilai terlalu ringan atau membangkitkan tanda tanya.

Lebih dari separuh responden jajak pendapat (51,5 persen) menyatakan pelaku korupsi saat ini belum mendapat hukuman yang yang setimpal.

Sejauh ini sepertinya baru mantan jaksa Urip Tri Gunawan yang mendapat hukuman paling lama, yakni 20 tahun. Penjatuhan vonis pada September 2008 itu diberikan karena mantan Kepala Tim Jaksa KPK itu terlibat upaya suap dalam penyelidikan kasus korupsi BLBI.

Sangat sulit membenahi apa yang sudah tertanam dalam benak publik terhadap perilaku korupsi, dalam berbagai bentuknya, yang menjangkiti wajah aparat penyelenggara negara. Terlebih saat penyelenggara negara itu sendiri merupakan pihak yang diharapkan menjadi benteng terakhir dari upaya pembersihan korupsi di negeri ini.

Ketika kepada mereka ditanyakan kepuasan terhadap kinerja aparat kepolisian, aparat kejaksaan, aparat kehakiman, dan Mahkamah Agung dalam pemberantasan perkara korupsi, hanya seperlima responden yang menyatakan kepuasannya. Sebagian besar dari mereka merasa kecewa.

Ketika kepada para responden diminta untuk menyebutkan lembaga terkorup, pilihan jatuh pada Kepolisian (54,8 persen), DPR (33,3 persen), dan Kejaksaan (28,0 persen). Berikutnya yang juga dianggap korup adalah Departeman Agama (9,8 persen), Departemen Kehakiman (8,5 persen), Departemen Keuangan (8,1 persen), dan Dirjen Pajak (5,8 persen).

Berlarut-larutnya penanganan penyelesaian kasus Bibit-Chandra tak luput dari penyebab terkikisnya kepercayaan publik. Sebagaimana dinyatakan separuh lebih responden (58,1 persen) yang menyatakan kecewa dengan penyelesaian kasus tersebut dan hanya 27,6 persen yang puas.

Dari latar belakang responden, tampak semakin tinggi pendidikan, semakin dominan kekecewaan. Sebagian besar responden (59 persen) juga melihat penyelesaian kasus ini sebagai sebuah upaya yang tidak tegas yang dilakukan pemerintah.

Kepercayaan

Meski terbentuk kekecewaan yang cukup mendalam, masyarakat tampaknya belum terlalu menarik persoalan ini keluar dari ranah politik penegakan hukum. Meski pro kontra yang muncul dalam pemberitaan sedemikian kencang, kepercayaan kepada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tampak masih cukup terjaga.

Paling tidak, dalam jajak pendapat ini citra SBY masih diapresiasi oleh lebih dari tiga perempat responden.

Korupsi memang dipercaya telah ada sejak negara ini merdeka. Upaya untuk memberantasnya pun telah dilakukan dalam lima masa pemerintahan presiden. Berbagai langkah antikorupsi telah dilakukan, mulai dari membuat undang-undang hingga membentuk badan khusus yang bertugas menangani korupsi.

Selain KPK sebenarnya ada badan independen lain yang memainkan dan berpotensi memainkan berbagai peran penting dalam pemberantasan korupsi, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia (PPATK), serta Komisi Yudisial (KY).

Dari semua badan yang pernah dibentuk itu, kewenangan yang dimiliki KPK menjadikannya tulang punggung pemberantasan korupsi. (Litbang Kompas)

Tags: ,