Archive for December, 2009

December 30, 2009

BPPT siap produksi bahan baku antibiotik Amoxicillin

Selasa, 29/12/2009 15:01 WIB

BPPT siap produksi bahan baku antibiotik Amoxicillin

oleh : Rahmayulis Saleh

JAKARTA (Bisnis.com): Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) siap memproduksi bahan baku obat generik antibiotik Amoxicillin, mengingat kebutuhan dalam negeri dan peluang ekspor obat tersebut ke mancanegara cukup besar, sementara negara yang memproduksinya selama ini hanya China.

Rifatul Widjhati, Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika BPPT, mengatakan pemerintah perlu memperkuat dan mendukung rencana investasi untuk memproduksi bahan baku obat Amoxicillin ini.

“Kita membutuhkan dana cukup besar untuk investasi pabriknya, untuk membeli mesin dan lainnya, bisa sampai triliunan [rupiah]. Namun, kalau sudah beroperasi dan berhasil dipasarkan, peluangnya sangat besar. Kita cuma bersaing dengan China yang selama ini memproduksi bahan baku obat tersebut,” ujarnya di sela-sela penyampaian Catatan Akhir Tahun Penerapan Teknologi Indonesia 2009 di BPPT hari ini.

Menurut Rifatul, rencana pengembangan fasilitas produksi serta kemampuan teknologi produksi bahan baku obat generic Amoxicillin perlu didukung dan dipercepat pelaksanaannya.

“Hal itu mengingat kebutuhan obat nasional masih didominasi obat infeksi antibiotika, maka kemandirian produksi bahan bakunya harus didukung secara politis di tingkat pimpinan nasional,” tambahnya.

Dia menuturkan dengan kemampuan produksi bahan baku antibiotika ini, selain untuk mencukupi kebutuhan nasional yang cukup tinggi juga bisa diekspor ke� Eropa, Afrika, dan Asia yang masih mengimpor dari China.

Rifatul menjelaskan untuk penelitian bahan baku obat antibiotik tersebut BPPT sudah melakukannya sejak 10 tahun lalu. “Kita bisa memproduksinya dari proses awal sampai menjadi obat, bekerja sama dengan pabrik obat dalam negeri apakah nantinya BUMN atau perusahaan farmasi swasta,” ujarnya.

Menurut dia, kendalanya adalah dalam penyiapan investasi untuk membuat pabrik bahan baku tersebut. Bila Indonesia impor terus harganya sering dipermainkan oleh produsen. “Pada 2008 lalu Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sudah menyetujui dan membentuk Tim Nasional yang beranggotakan BPPT, Depkes, Badan POM, LIPI, dan lainnya. Tapi di tengah jalan terbentur dengan Pemilu sehingga tidak dilanjutkan,” jelasnya.

Selama ini belanja obat generik terbesar Depkes adalah untuk membantu masyarakat miskin dan program kesehatan lainnya. Untuk tahun depan, katanya, diharapkan proyek investasi pabrik bahan baku obat antibiotik ini bisa dijalankan kembali.

Untuk itu, tambahnya, Menkes sudah membicarakan hal tersebut dengan Menteri Keuangan terkait masalah pendanaannya. Pada 2010 nanti masalah antibiotik ini masih skala pilot, belum di produksi, jelasnya.

Saat ini, ujarnya, produksi lokal untuk obat antibiotik baru mencapai 150 ton oleh perusahaan farmasi swasta bekerja dengan pabrik di Korea Selatan. “Itu pun diambil pada dua tahap akhir proses, bukan dari tahap awal.”(er)

Advertisements
Tags:
December 30, 2009

2010 Carrefour Targetkan 10 Gerai

2010 Carrefour Targetkan 10 Gerai

Artikel Terkait:
Senin, 16 November 2009 | 17:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Carrefour Indonesia menyatakan akan terus berekspansi pada 2010. Raksasa swalayan asal Perancis ini menargetkan untuk menambah sebanyak 10 gerai pertokoan untuk melengkapi 76 pertokoan yang telah ada sekarang. Dua daerah yang dibidik adalah Kalimantan dan Jawa.

“Insya Allah tahun depan kami akan membangun 10 lagi gerai Carrefour di seluruh Indonesia,” kata President Director Carrefour Indonesia Shafie Shamsuddin kepada wartawan di sela Pekan Buah Tropika Nusantara Indonesia 2009 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Meski demikian, katanya, permasalahan rencana ekspansi bakal dihadapi, yaitu aturan-aturan di daerah yang masih menyulitkan Carrefour untuk lebih ekspansif. Menurutnya, pihaknya juga akan melakukan pendekatan kepada pemerintah setempat. “Permasalahan sekarang adalah aturan-aturan daerah yang tidak sinkron untuk membuka investasi sebesar-besarnya. Ya ini yang menjadi masalah kami,” ujarnya.

Daerah-daerah yang sedang dibidik oleh Carrefour adalah sejumlah kota di Pulau Jawa dan di Kalimantan. Khusus Kalimantan, katanya, Carrefour sedang membidik Kota Banjarmasin. “Kalimantan menjadi sasaran utama di luar Jawa tahun depan karena belum dimasuki oleh Carrefour. Banjarmasin akan menjadi tantangan yang menarik,” kata Shafie.

Hingga saat ini, Carrefour telah memiliki sebanyak 76 gerai di seluruh Indonesia. Indonesia menjadi salah satu pasar paling besar Carrefour di dunia.

Sementara itu, mengenai keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang memvonis bersalah dan meminta Carrefour menjual sahamnya di PT Alfa Retailindo, Shafie mengatakan, langkah hukum akan jalan terus. Dia membantah Carrefour memiliki pangsa pasar lebih dari 50 persen. “Kami hanya menguasai 18 persen market share ritel di Indonesia. Nanti biar pengadilan yang memutuskan,” tandasnya.

+++

KPPU: Presiden Tak Pantas Bertemu CEO Carrefour
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato pada KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, Kamis (17/12/2009) waktu setempat.

Senin, 21 Desember 2009 | 11:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Benny Pasaribu menyayangkan sikap Presiden yang bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Carrefour Group Lars Olofsson dalam kunjungan kerjanya di Prancis, beberapa waktu lalu.

Dia menilai, sikap Presiden tidak pantas karena kasus dugaan monopoli ini telah diputus oleh KPPU pada 3 November 2009 lalu. Disamping itu, kasus ini juga masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Carrefour mengajukan banding atas Putusan KPPU.

“Saya pun kalau mau protes-protes itu. SBY sebenarnya enggak pantas ketemu CEO-nya Carrefour. Jangan Presiden mendahului itu. Benar atau salah keputusan KPPU itu, biar pengadilan negeri yang memutuskan,” ujar Benny, saat membuka acara Publikasi Buku Ajar Hukum Persaingan, di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Senin (21/12/2009).

Benny mengatakan Presiden seharusnya menghormati KPPU karena merupakan institusi negara. Dia meminta agar Presiden juga mendengar penjelasan dari KPPU terkait putusan tersebut. “Ini kan biar balance,” cetusnya.

Untuk itu, dia menegaskan hari ini pihaknya bakal mengirim surat kepada Presiden untuk menjelaskan putusan KPPU terhadap kasus dugaan monopoli yang dilakukan oleh Carrefou. Di surat ini, imbuhnya, KPPU akan menjelaskan bahwa putusan KPPU telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku. “Hari ini saya akan meyampaikan surat ke Presiden soal putusan KPPU dan sudah sampai mana proses ini. Kalau enggak salah di pengadilan negeri,” tuturnya.

Seperti diketahui, pada 3 November 2009 lalu KPPU memutuskan Carrefour bersalah dan harus melepas Alfa. Carrefour juga dikenakan denda sebesar 25 miliar. Atas putusan ini, Carrefour kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menilai kembali bukti-bukti itu.

Benny sendiri meyakini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memberikan putusan yang adil atas kasus ini. “Saya yakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu orangnya sangat baik, penuh integritas, hakimnya susah untuk disuap. Jadi kita lihat saja nanti,” tandasnya.

December 29, 2009

BEI Delisting 11 Emiten

BEI Delisting 11 Emiten
Selasa, 29 Desember 2009

Jakarta (Indofinanz) – Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2009 telah menghapus pencatatan saham (delisting) 11 emiten. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Wan Wei Yiong mengatakan sudah ada 10 emiten yang didepak dan ditambah dengan PT Infoasia Teknologi Global Tbk (IATG) yanghari ini akan dicoret, maka jumlahnya bertambah menjadi 11 emiten. Sepuluh emiten lainnya yang lebih dahulu didepak dari bursa adalah PT Daya Sakti Unggul Corporindo Tbk (DSUC),PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK), PT Courts Indonesia Tbk (MACO), PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JASS), PT Sara Lee Body Care Indonesia Tbk (PROD), PT Sekar Bumi Tbk (SKBM), PT Singleterra Tbk (SING), PT Tunas Alfin (TALF), PT Jaka Inti Realtindo Tbk (JAKA), dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX). Menurut Wan Wei, sebanyak 7 emiten yang dicoret berasal dari bekas Bursa Efek Surabaya (BES) karena tak kunjung menambah saham beredar di pasar.

December 28, 2009

Ani Yudhoyono Tak Akan Tiru Hillary Clinton Maju Jadi Capres

Syukur …

Ani Yudhoyono Tak Akan Tiru Hillary Clinton Maju Jadi Capres
Nograhany Widhi K – detikNews


Abror Rizki/Setpres

Jakarta – Istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono, mendapat pertanyaan ‘tajam’ saat bertemu 69 orang siswa SMU Taruna Nusantara angkatan ke-20 di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2009).

Dia ditanya apakah akan meniru Hillary Clinton, mencalonkan diri sebagai capres pada pemilu mendatang.

Pertanyaan itu muncul dalam sesi tanya jawab. Salah satu murid SMU Taruna Nusantara, Airina, bertanya.

“Apakah Ibu akan mencalonkan diri sebagai Presiden setelah Pak SBY?” tanyanya.

“Kenapa Ananda punya pemikiran seperti itu dan bertanya seperti itu?” jawab Ani
yang mengenakan baju batik biru.

“Apakah Ibu mau meniru Hillary Clinton?” jawab Airina.

“Rasa-rasanya tidak terpikir di pikiran Ibu untuk menggantikan Pak SBY.  Saat ini Ibu berikan dukungan kepada Bapak SBY untuk menjalankan tugas sebaiknya,” jawab Ani.

Ani menambahkan, sudah menjadi kepuasan baginya jika suaminya bisa menyelesaikan tugas negara dengan baik dan selamat. Sebagai Ibu Negara, dirinya mendampingi dan memperhatikan suaminya dari segi kesehatan, istirahatnya, menjadi teman dan diskusi bagi suaminya dan mengatur rumah tangga dengan baik. Ani menegaskan tidak akan meniru Hillary Clinton.

“Kalau tanya apakah akan mencalonkan diri seperti Hillary, jawabannya tidak,” tegas Ani.

Ani akan mengikuti suaminya untuk mendorong lahirnya pemimpin baru yang akan memimpin bangsa ini lebih baik ke depan. Dan dia akan tetap membimbing kedua putranya yang semakin dewasa.

“Tetap dorong menyemangati putra ibu yang mereka berdua tambah dewasa. Mendorong agar menjalankan tugas secara lebih baik,” tegas putri mantan pimpinan RPKAD Letjen Sarwo Edhi Wibowo ini.

December 28, 2009

AKR dan Petronas Dimintai Kurangi Impor BBM

AKR dan Petronas Dimintai Kurangi Impor BBM
“Jangan sampai Pertamina minta ijin ekspor, AKR dan Petronas malah minta ijin impor.”
Senin, 28 Desember 2009, 12:59 WIB

VIVAnews – Pemerintah meminta dua Badan Usaha (BU) yang mendampingi PT Pertamina (persero) dalam mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi 2010, yaitu PT AKR Corporindo Tbk dan Petronas Niaga Indonesia mengurangi impor.

“AKR dan Petronas kalau bisa dikurangi impornya. Manfaatkan kilang dalam negeri,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Evita Herawati Legowo dalam sambutan Penyerahan Surat Penugasan Kepada Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 2010 di Kantor BPH Migas Jakarta, Senin, 28 Desember 2009.

Menurut dia, jika volume impor BBM Petronas dan AKR masih besar, terlihat sangat tidak seimbang dengan Pertamina yang sudah mulai bisa ekspor bahan bakar tertentu jenis minyak tanah. “Jangan sampai Pertamina minta ijin ekspor, AKR dan Petronas malah minta ijin impor,” tuturnya.

Evita menuturkan, kendati saat ini produksi BBM dari kilang dalam negeri masih kecil tetapi tiga kilang yang ada, yaitu kilang milik Pertamina, Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI), dan Kilang Pusdiklat Cepu bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono mengatakan untuk pendistribusian BBM bersubsidi AKR dan Petronas mendapatkan jatah mendistribusikan solar bersubsidi masing-masing dengan volume 56.500 kiloliter (KL) dan 20.440 KL.

“AKR dapat jatah di Deli Serdang, Medan, Lampung selatan, Utara, Timur, Bandar Lampung, Banjarmasin, dan Pontianak. Sedangkan Petronas di Medan,” kata dia.

Tubagus menuturkan, jatah AKR 56.500 KL tersebut berkurang dari penetapan awal sebesar 109.162 KL. Sebab, saat dilakukan verifikasi di lapangan dari 34 outlet distribusi BBM yang benar-benar siap hanya 23 outlet. Namun, dari 23 itu yang bisa dijadikan tempat distribusi BBM hanya 16 outlet.

December 28, 2009

Setujui Mobil Mewah Untuk Pejabat, SBY Tak Peka

Setujui Mobil Mewah Untuk Pejabat, SBY Tak Peka
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Foto Terkait
gb
Mobil Baru Menteri KIB II
Jakarta – Pembagian mobil dinas baru Toyota Crown Saloon kepada para menteri KIB II dan para pejabat tingi negara membuktikan pemerintahan SBY benar-benar tidak peka. SBY yang berkomitmen mengawal program penghematan nasional dinilai hanya pandai beretorika tanpa aksi nyata.

“Nikmat kekuasaan seringkali menghilangkan kepekaan seorang pemimpin. Ini buktinya kalau kekuasaan menumpulkan kepekaan. Ini membuktikan SBY tidak punya komitmen penghematan, hanya pandai beretorika,” kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP PPP Lukman Hakiem kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/12/2009).

Menurut mantan sekretaris FPPP DPR ini, seharusnya SBY dapat meniru kesederhanaan para pemimpin di Iran dan India. Mereka rela menggunakan kendaraan dinas yang apa adanya tanpa bermewah-mewah.

“Saya kira SBY dan kabinetnya serta pejabat negeri ini harus bisa meniru cara hidup sederhana dari pemimpin dan pejabat negara di India dan Iran. Kan dengan mengunakan mobil yang ada, tidak mengurangi derajat menterinya tho?” paparnya.

Lukman menilai mobil dinas baru para menteri dan pejabat negara yang seharga Rp 1,3 miliar itu terlalu mahal di tengah upaya susahnya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harusnya mobil yang masih bisa dipakai tetap dipertahankan. Kalaupun memang harus diganti, bisa diganti dengan mobil yang serupa.

“Kalau Camry, memang kenapa? Apakah kemudian jadi turun derajatnya kalau menteri naik Camry? Zaman Pak Harto dulu, mobil dinas tidak diganti setiap ganti menteri. Bahkan ada mobil bekas yang dipakai. Seperti bekas mobil untuk angkutan KTT Non Blok dipakai menteri,” paparnya.

Lukman berharap SBY dapat mengevaluasi kebijakannya yang merestui pemberian mobil dinas menteri dengan mobil mewah itu. Alasannya, selain karena mengusik rasa kepekaan sosial, juga menjadikan pemimpin negeri ini semakin tidak merakyat.

“Kalau Pak SBY mau mengagalkan, kan tinggal perintah. Kita tunggu lah langkah kongkretnya,” pungkasnya. (yid/iy)

December 28, 2009

Marsillam Hadir atas Undangan KSSK

Marsillam Hadir atas Undangan KSSK

Senin, 28 Desember 2009 | 11:06 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Departemen Keuangan menegaskan, kehadiran Ketua Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi (UKP3R) Marsillam Simanjuntak pada rapat 20 November 2008 atas undangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Kehadiran Marsillam atas undangan KSSK, sebagai narasumber seperti narasumber lainnya,” kata Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Soeratin kepada Tempo kemarin. “Marsillam tidak datang atas instruksi Presiden dan tidak mewakili Presiden,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Marsillam selalu menjadi narasumber dalam setiap pertemuan KSSK. “UKP3R telah bekerja sama dengan komite sejak berdiri pada pertengahan Oktober 2008,” kata Harry.

Kehadiran Marsillam pada rapat yang memutuskan langkah penyelamatan Bank Century itu menuai kontroversi. Sejumlah kalangan menuding kehadiran bekas Jaksa Agung ini mengindikasikan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam keputusan penyuntikan dana Rp 6,7 triliun untuk Century.

Sabtu lalu, juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, membantah tudingan bahwa kehadiran Marsillam atas perintah Yudhoyono. “Kehadiran Pak Marsillam di sana bukan sebagai perintah Presiden atau mendapatkan mandat atau instruksi dari Presiden,” katanya.

Marsillam, menurut Julian, hadir dalam rapat KSSK dalam kapasitasnya sebagai penasihat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bukan Kepala UKP3R. “Dalam kasus Century, pada saat pengambilan keputusan dana bailout tidak mewakili Presiden sama sekali,” ujarnya.

Dalam keterangan persnya pada 13 Desember lalu, Marsillam menjelaskan hal serupa. “Dalam hal ini, KSSK minta agar Presiden mengizinkan saya agar bekerja sama dengan KSSK, itu saja titik,” katanya.

Di tempat terpisah kemarin, Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik menilai tudingan bahwa Marsillam membawa kepentingan Yudhoyono dalam rapat penyelamatan Century adalah mengada-ada. “Bagaimana bisa orang-orang mempersoalkan integritas Marsillam yang terkenal kaku dan tegak lurus?” katanya.

Menurut Rachland, Yudhoyono juga perlu turun tangan membela Marsillam dari tuduhan. “Bantahan Yudhoyono secara tidak langsung dapat meluruskan isu miring terhadap Marsillam,” ujarnya.

December 27, 2009

PDIP Tolak Auditor Pembanding BPK

Selama masih pakai audit investigatif BPK , justru arah Pansus kedepan akan tersesat

+++
PDIP Tolak Auditor Pembanding BPK

Minggu, 27 Desember 2009 | 15:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Anggota pansus Century Maruarar Sirait menegaskan hasil audit BPK akan tetap jadi rujukan dalam menyelidiki kasus bailout Bank Century. Dia meminta jangan sampai alasan hasil kurang menyenangkan jadi alasan buat bikin audit bandingan.

“BPK itu auditor negara, dilindungi konstitusi,” kata Ara, panggilan akrab Maruarar, saat dihubungi Tempo, Minggu (27/12). Ara menambahkan hasil audit BPK atas kasus bailout Rp 6,7 triliun sangat dipercaya publik dan DPR. Apalagi sejumlah nama pejabat BPK seperti Taufiequrrahman Ruky dan Hadi Purnomo adalah orang yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Menurut Ara, hasil audit investigasi BPK telah final dan tetap jadi rujukan kerja pansus. Karena itu keinginan sejumlah pihak untuk membuat audit bandingan dia tolak. “Apa karena hasilnya kurang menyenangkan atau memuaskan,” tanya dia.

Ara meminta pansus untuk membuktikan konsistensinya sendiri. Sebelum pansus dibentuk, kata Ara, sejumlah fraksi ngotot belum mau menandatangi usulan angket. Alasannya, mereka masih akan menunggu hasil audit BPK. “Sekarang hasil audit BPK sudah ada, masak mau cari-cari yang lain,” ujar dia. “Kalaupun mau menggunakan auditor yang lain, kenapa tidak dari awal,” lanjut politisi dari PDIP itu.

Karena itulah Ara menolak jika ada keinginan sejumlah kalangan yang ingin membuat audit bandingan dari swasta, semisal PricewaterhouseCoopers. Keinginan membuat audit bandingan dari swasta, kata Ara, hanya akan membuat runyam.

Sebelumnya, mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam pemeriksaan di pansus meminta pansus menggunakan audit pembanding di luar hasil BPK. Sebab, kata Boediono, hasil audit BPK tidak mutlak benar. “Kalau hasil BPK kita ragukan, siapa lagi yang kita percaya. Itu lembaga negara, dilindungi konstitusi,” terang dia.

December 27, 2009

Mengintip” Kode Kehidupan

Kompas Minggu, 27 Desember 2009 | 05:12 WIB

Didit Putra Erlangga

Jarum jam menunjukkan sekitar pukul 15.00. Di sebuah meja, di sebuah kafe di kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (26/12), seorang peramal, Mira Delima (27), sedang menghamparkan kartu tarot.

Tiba-tiba telepon genggamnya berdering. ”Halo, Bang,” jawab Mira, menanggapi telepon dari seseorang. Beberapa saat Mira terlibat percakapan dengan si penelepon. Ia kemudian menjepit telepon genggam dengan pundak dan kepala, sementara kedua tangannya mengeluarkan satu set kartu. Kartu dikocok, lalu dihamparkan di atas meja dengan posisi tertutup. Tangan kiri Mira kemudian mengeluarkan tiga kartu secara acak dan membaliknya sehingga terlihat gambarnya.

Ia sempat terdiam. ”Masalah ini tidak akan mengganggu rumah tangga Abang,” kata Mira selanjutnya.

Beberapa saat kemudian, Mira kembali mengeluarkan tiga kartu lagi, melanjutkan pekerjaannya.

Kepada Kompas, Mira menjelaskan, si penelepon adalah seorang notaris yang memiliki masalah keluarga. Mira membantunya dengan jasa meramal melalui kartu vendra atau seven indra.

Selain masalah keluarga, dia juga sering diminta untuk meramal jodoh, karier, keuangan, atau kesehatan. Yang datang mulai dari pelajar, karyawan, pejabat, artis, hingga pekerja media. Tidak cukup sekali datang, pasien (begitu istilah yang digunakan Mira kepada orang yang datang meramal) biasanya rutin bertemu.

Sekali meramal dengan kartu tarot, dia mematok tarif Rp 50.000-Rp 100.000. Sedangkan ramalan dengan kartu vendra biayanya Rp 70.000-Rp 120.000. Setiap hari ada 25-30 orang yang meminta diramal, baik melalui telepon maupun bertemu langsung.

Bahkan, untuk 31 Desember 2009, perempuan berpotongan rambut pendek ini sudah dikontrak untuk praktik di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Panggilan meramal juga diterima Fitri Indayani yang lebih tersohor dengan nama Madame Vie. Bahkan, sampai ke luar kota, seperti Bandung. Pasien dia umumnya remaja yang ingin memastikan kesetiaan pasangan.

Peramal tarot, Priya Shiva Akasa, mengaku bukan sekadar meramal, tetapi lebih mengedepankan layanan konsultasi.

Menurut dia, peramal hanya sebagai pengarah dengan membantu melihat kode kehidupan seseorang lewat tarot. ”Kami hanya membantu menyelesaikan masalah, mengarahkan klien dalam menyikapi hidup,” kata Priya.

Kelenteng juga menjadi tempat mendapatkan pedoman hidup. Seperti yang dilakukan Tony Librado (57), Sabtu petang di Kelenteng Hian Thian Siang Tee, Palmerah, Jakarta. Sore itu, ia mencari pengumuman Vihara Dharma Jaya Toasebio, yang menurut dia, merupakan pedoman hidup tahun depan. Setelah mendapatkan kertas, dia langsung lega.

”Saya bersyukur, tapi tetap waspada juga. Nasib saya bisa saja jelek kalau saya tidak hati-hati,” kata ayah dua anak itu.

Selain di Jakarta, fenomena ramal-meramal juga terjadi di daerah seperti Solo, Salatiga, dan Semarang.

Ketidakpastian situasi

Teolog Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Izak Lattu, menilai, maraknya upaya untuk meramal tidak terlepas dari situasi psikologi akibat ketidakmenentuan situasi ekonomi, politik, dan sosial.

Maka, saat memasuki tahun baru yang penuh dengan ketidakpastian, meramal menjadi jalan pintas bagi mereka untuk mendapatkan ”pegangan”.

Namun, tambahnya, hal itu menjadi sangat bersifat material dan hanya akan berbicara tentang ”saat ini” dan ”di sini”. ”Di sini peranan agamawan sangat penting. Memberikan keyakinan kepada masyarakat agar mereka jadi memiliki harapan di tengah ketidakpastian,” tuturnya.

Sosiolog Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Hermawan Pancasiwi, juga menilai, fenomena ramal-meramal menjelang tahun baru menunjukkan perilaku masyarakat yang mulai kehilangan norma atau dalam istilah sosiologi dikenal dengan anomi.

”Mereka memanfaatkan dunia metafisika untuk mengetahui masa depan karena tidak mampu memprediksi masa depan secara rasional,” katanya.

Menurut Hermawan, anomi muncul karena perubahan yang cepat di masyarakat. Mereka meninggalkan pola kehidupan yang lama, tetapi belum menemukan yang baru.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat menjadi labil dan diperparah dengan munculnya bencana alam serta tayangan-tayangan film yang menceritakan kehancuran masa depan. ”Meski tidak logis, film-film seperti ini menimbulkan histeria massa,” ujarnya.

Akibatnya, masyarakat mendatangi peramal untuk mendapatkan harapan pada masa depan. Padahal, harapan tersebut merupakan harapan semu yang tidak didasarkan pada perhitungan rasional.

Semua peramal, lanjutnya, tidak akan mengatakan ramalan yang jelek karena mereka mendapatkan uang atas jasanya. Hal tersebut akan menjadi fatal apabila orang yang diramal berhenti dan hanya menunggu hasil ramalan.

Hermawan mengatakan, pemerintah harus membantu masyarakat agar tidak larut dalam kondisi tersebut. Ramalan harus dihindari karena tidak mendewasakan masyarakat.

Misalnya, dengan menyeleksi buku-buku ramalan serta mengontrol tayangan yang menawarkan jasa ramalan di televisi.(YOP/ACI/WIE/GAL/HEI/EKI)

December 27, 2009

“Pertanyaan Pansus Century Butuh Penajaman”

“Pertanyaan Pansus Century Butuh Penajaman”
Arry Anggadha
Sabtu, 26 Desember 2009, 15:09 WIB”Pertanyaan Pansus Century Butuh Penajaman”
Arry Anggadha
Sabtu, 26 Desember 2009, 15:09 WIB

VIVAnews – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo mengkritisi kinerja pansus Century DPR-RI. Pansus dinilai perlu ada penajaman untuk mengungkap kasus bailout Bank Century.

Hal tersebut dikemukakan Drajad usai deklarasi pencalonannya sebagai calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) di Makassar, Sabtu 26 Desember 2009.

Politisi yang juga ekonom ini menegaskan, pemanggilan beberapa nama untuk memberikan keterangan tentang Century sebagai langkah maju. Namun secara substansi, Drajad menganggap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Pansus Century belum terlalu berani, dan masih ada yang perlu dipertajam.

“Seperti jawaban-jawaban yang yang diberikan mantan gubernur BI perlu dikejar lagi. Karena saya pikir itu akan lebih membuka kasus jika dilakukan. Sehingga bisa ditahu apa yang dia ketahui dan tidak diketahui Boediono saat mengambil keputusan,” tegas Drajad Wibowo, kepada wartawan di Hotel Clarion Makassar.

Sebaliknya, dengan pertanyaan-pertanyaan Pansus Century yang sifatnya datar dan tidak substantif, Drajad pesimis, Century Gate bisa terungkap sesuai harapan. Ia khawatir, pengusutan Century Gate mentah di pansus sendiri.

Lebih jauh Drajad menegaskan, kesalahan yang dilakukan oleh Boediono lebih besar dari apa yang dilakukan Boerhanuddin Abdullah, yang harus dipenjara selama empat tahun. Drajad menegaskan, sangat tidak adil jika Boediono tidak dihukum, sementara kesalahan yang dilakukannya jauh lebih besar.

“Demi tegaknya keadilan, Boediono perlu mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Apalagi, kesalahan yang dilakukannya, juga jauh lebih besar dari yang dilakukan Robert Tantular,” ujarnya.

Laporan: Rahmat Zeena | Makassar

VIVAnews – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo mengkritisi kinerja pansus Century DPR-RI. Pansus dinilai perlu ada penajaman untuk mengungkap kasus bailout Bank Century.

Hal tersebut dikemukakan Drajad usai deklarasi pencalonannya sebagai calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) di Makassar, Sabtu 26 Desember 2009.

Politisi yang juga ekonom ini menegaskan, pemanggilan beberapa nama untuk memberikan keterangan tentang Century sebagai langkah maju. Namun secara substansi, Drajad menganggap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Pansus Century belum terlalu berani, dan masih ada yang perlu dipertajam.

“Seperti jawaban-jawaban yang yang diberikan mantan gubernur BI perlu dikejar lagi. Karena saya pikir itu akan lebih membuka kasus jika dilakukan. Sehingga bisa ditahu apa yang dia ketahui dan tidak diketahui Boediono saat mengambil keputusan,” tegas Drajad Wibowo, kepada wartawan di Hotel Clarion Makassar.

Sebaliknya, dengan pertanyaan-pertanyaan Pansus Century yang sifatnya datar dan tidak substantif, Drajad pesimis, Century Gate bisa terungkap sesuai harapan. Ia khawatir, pengusutan Century Gate mentah di pansus sendiri.

Lebih jauh Drajad menegaskan, kesalahan yang dilakukan oleh Boediono lebih besar dari apa yang dilakukan Boerhanuddin Abdullah, yang harus dipenjara selama empat tahun. Drajad menegaskan, sangat tidak adil jika Boediono tidak dihukum, sementara kesalahan yang dilakukannya jauh lebih besar.

“Demi tegaknya keadilan, Boediono perlu mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Apalagi, kesalahan yang dilakukannya, juga jauh lebih besar dari yang dilakukan Robert Tantular,” ujarnya.

Laporan: Rahmat Zeena | Makassar