Archive for January, 2010

January 31, 2010

NOVOTEL BALI BENOA, Menggabungkan Nuansa Tradisi dan Modern

NOVOTEL BALI BENOA, Menggabungkan Nuansa Tradisi dan Modern
31/01/2010 14:56:35 WIB
Oleh Abdul Muslim

Memasuki halaman kompleks dan lobi Novotel Bali Benoa, tamu akan disambut staf penerima tamu dengan pakaian khas Bali yang ramah. Selanjutnya, tamu akan langsung merasakan suasana dan layanan resor ini berbeda dengan hotel dan resor yang terletak di sekililingnya di kawasan Tanjong Benoa, Nusa Dua.

Lingkungannya yang bertaman mungkin sama hijau dan asrinya, namun Novotel Bali Benoa mampu memadukan antara desain dan nuansa Bali dengan layanan fasilitas yang modern. Area lobi di resor ini merupakan bagian dari sebuah bangunan rumah tradisional khas Bali yang sangat besar, luas, lapang, dan terbuka.

Area lobi menyatu dalam satu bangunan yang juga memiliki fungsi untuk ruang resepsionis, kemudian ada Nanas Bar, dan Uluwatu Kafe yang terletak di bagian paling belakang. Bangunan ini kalau diumpamakan seperti rumah joglo di Jawa, namun multifungsi. Bangunannya juga sangat terbuka karena hampir tidak ada tembok pembatasmya dari bagin lobi hingga ke Uluwatu Kafe.

Bagian lantai bangunan tersebut sebenarnya dikonstruksi dengan menggunakan bahan material yang modern mengaggunakan semen, namun bagian tiang penyangga, pasak, dan atapnya lebih banyak mengadopsi bahan dan desain rumah tradisi khas Bali, yang banyak menggunakan bahan kayu. Penutup atapnya juga menggunakan ilalang yang dianyam rapi, yang menegaskan karakter tradisi Bali.

Sementara itu, bagian tembok bangunan lainnya yang mencakup kamar resor, cabanas, dan vila dibangun dengan material semen, seperti umumnya bangunan di kota besar. Namun, atapnya lagi-lagi memakai penutup ilalang seperti di atap lobi.

“Kami memang sengaja memadukan desain bangunan tradisi Bali dengan fasilitas yang modern, untuk membedakan dengan akomodasi di lingkungan ini agar dapat menarik para tamu,” ujar Asisstant Front Office Manager Novotel Bali Benoa Gusti Ayu Agung Utari Triandani.

Novotel Bali Benoa lebih tepat disebut sebagai resor karena meyediakan fasilitas kamar hotel, cabanas, dan vila, serta banyak dikunjungi tamu untuk berlibur. Namun, hotel ini juga menerima tamu pebisnis karena menyediakan ruangan pertemuan.

Sebagai salah satu fasilitas akomodasi terkemuka di Bali, resor ini menyediakan program ‘Family & Novotel’ bagi tamu keluarga. Selain menyediakan fasilitas dan layanan kemewahan orang dewasa, resor ini juga menyediakan Kids Club, dan dilengkapi semua fasilitas mainan dan permainan terbaru untuk anak-anak.

Novotel Bali Benoa terletak tepat di tepi pantai Nusa Dua, yang memiliki pasir putih bersih. Lokasinya hanya 20 menit perjalanan darat dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan 10 menit ke Bali Collection Shopping Mall. Lokasinya memungkinkan Anda berada di lokasi yang strategis terhadap akses semua tempat wisata di Bali.

Kamar

Novotel Bali Benoa menyediakan 180 kamar, 10 cabanas, dan delapan vila. Semua jenis akomodasi itu memiliki keunggulannya masing-masing yang bisa menjadi alternatif pilihan bagi para tamu, sesuai kebutuhan dan jumlah anggota rombongan. Namun, semuanya didesain dengan meggabungkan khas tradisional Bali dan modern.

Tipe kamar di resor ini terdiri atas empat tipe, yakni 120 Deluxe, empat Family, 42 Tropical Terrace, dan tiga kamar Family Suite. Jika kamar Deluxe lebih cocok untuk tamu pasangan, kamar Family cocok untuk keluarga karena tempat tidurnya lebih banyak dan sediakan perlengkapan permaianan anak-anak.

Sementara itu, Beach Cabanas yang merupakan bungalo memiliki bentuk seperti vila, tapi lebih terbuka dan tidak dilengkapi dengan kolam renang. Sedangkan Private Pool Villa lebih eksklusif karena sekelilingnya di pagar tembok dan memiliki fasilitas yang lebih mewah. Vila di resor ini ada dua tipe, yakni tujuh Private Pool Villas yang memiliki satu kamar tidur dan satu Private Beach Pool Villa yang memiliki dua tempat tidur.

Setiap vila dilengkapi kolam renang pribadi, memiliki ruang udara terbuka, kamar mandi udara terbuka dengan jacuzzi, shower, sebuah home theater, dan ruang ganti yang luas. Sedangkan Private Beach Pool Villa memiliki pemandangan yang menakjubkan ke lautan.

Semua kamar juga dilengkapi teras atau balkon, akses internet wifi berkecepatan tinggi, safe deposit box, fasilitas pembuat teh/kopi, TV kabel, pengering rambut, layanan kamar 24 jam, sebuah AC, kamar mandi dengan bathtub/ shower, setrika berdasarkan permintaan, jasa binatu, mini bar, dan sandal.

Tingkat okupansi Novotel Bali Benoa saat ini sekitar 70-80%, dengan tamu yang datang musiman, yakni Juli-September didominasi oleh tamu dari Eropa dan Amerika. “Sedangkan pada momen tahun baru Imlek yang tahun ini jatuh pada bulan Februari didominasi tamu keturunan Tiongkok asal Tiongkok, Taiwan, dan Indonesia,” kata Utari.

Ruang Pertemuan

Novotel Bali Benoa juga menyediakan dua ruang pertemuan dengan kapasitas hingga 100 orang. Ruangan dilengkapi dengan fasilitas akses internet wifi dan fasilitas pertemuan lainnya. Jika tamu membutuhkan privasi atau tempat yang lebih nyaman untuk berhubungan dengan relasi bisnis atau keluarga, tempat ini juga menyediakan sebuah business center yang dilengkapi akses internet.

Internet wifi juga bisa diakses di kamar, di tempat umum, tentunya dengan meminta password ke bagian resepsionis. Resor ini juga menyediakan fasilitas pencetakan, fotokopi, fax, dan scanning

Advertisements
January 31, 2010

Incar Pendapatan Rp 700 Miliar, Humpuss Bangun Kapal Rp 215 Miliar

Incar Pendapatan Rp 700 Miliar, Humpuss Bangun Kapal Rp 215 Miliar
31/01/2010 15:08:41 WIB
Oleh Myrna Agata Riyanto

JAKARTA, INVESTOR DAILY
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) akan membangun tujuh set kapal tongkang (turge and barge) senilai Rp 215 miliar. Perseroan juga berniat membeli dua unit kapal bekas senilai US$ 5 juta.

Dirut Humpus Intermoda Transportasi Antonius W Sumarlin mengatakan, pembelian tujuh unit kapal akan menggunakan dana eksternal mencapai 70% dan sisanya dari kas internal sekitar 30% dari total kebutuhan investasi sebanyak Rp 215 miliar.

Perseroan juga sedang menyeleksi empat shipyard untuk membantu pendanaan pembangunan kapal tersebut. Shipyard juga akan bertindak sebagai pihak yang membangun kapal itu. “Pemenang pembangunan kapal akan membantu pinjaman pendanaan hingga 80% dari total kebutuhan investasi atau setara dengan Rp 172 miliar,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan tujuh kapal ini mulai Maret 2010 di Batam dan pengoperasiannya ditargetkan Desember 2010. Kapal ini akan dikelola anak usaha Humpuss Intermoda Transportasi, yaitu PT Humpuss Transportasi Curah .
Adapun pengelolaan dua unit kapal bekas senilai US$ 5 juta akan diserahkan kepada anak usaha Humpuss Intermoda Transportasi, yaitu PT Humpuss Transportasi Kimia (HKT).

Dirut Humpus Transportasi Kimia Bagoes Krisnamoerti mengatakan, kedua kapal tongkang bekas tersebut memiliki kapasitas 3.500 bobot mati (dead weight ton/DWT).

Antonius mengatakan, pihaknya tengah menjajaki pinjaman senilai US$ 5 juta dari PT Bank Muamalat untuk mendanai pembelian dua kapal tongkang berkapasitas 3.500 DWT tersebubt. Perusahaan berharap pinjaman telah dikucurkan paling lambat semester II-2010.

Meskipun Bank Muamalat bersedia untuk mengucurkan pinjaman sesuai kebutuhan, menurut dia, pihaknya menginginkan pendanaan berbentuk sindikasi perbankan. “Sindikasi perbankan mencerminkan adanya kepercayaan pada perusahaan, sehingga bisa mempermudah perseroan untuk menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term note/MTN) tahun depan,” ujarnya.

Humpuss Intermoda Transportasi berencana menerbitkan MTN awal 2011. Dana hasil emisi MTN digunakan untuk membiayai penambahan armada kapal. Namun demikian, pihaknya belum bersedian mengungkapkan nilai MTN bakal diterbitkan perseroan.

Rp 700 Miliar

Humpuss Intermoda Transportasi memproyeksikan pendapatan tahun ini turun menjadi Rp 650-700 miliar dibanding target 2009 senilai Rp 900 miliar. Laba bersih tahun ini diperkirakan turuh menjadi Rp 5 miliar dibandingkan estimasi tahun lalu sekitar Rp 5-10 miliar. Penurunan kinerja dipicu rampungnya beberapa kontrak kapal Ekaputra.

Menurut dia, pihaknya akan gencar menjajaki kontrak baru tahun ini guna memperkuat kinerja keuangan perseroan ke depan. “Kami menargetkan minimal lima kontrak jangka panjang baru tahun ini. Saat ini, dua kontrak berjangka waktu 3-5 tahun dari PT Arutmin Indonesia dan PT Dayaindo Resources Tbk sudah diraih perusahaan,” ujarnya.

Pihaknya juga akan mengoptimalkan kinerja keuangan anak usahanya, yaitu PT Humpuss Intermoda Curah dan PT Humpuss Intermoda Kimia. Humpuss Intermoda memiliki 15 kapal dan sekitar 50% dari armadanya beroperasi dengan kontrak jangka panjang. ***

January 31, 2010

Endapan Lumpur Ditanami Mangrove

LUMPUR LAPINDO
Endapan Lumpur Ditanami Mangrove
Minggu, 31 Januari 2010 | 03:00 WIB

SIDOARJO, KOMPAS Pulau yang terbentuk dari endapan lumpur Lapindo di muara Sungai Porong, Sidoarjo, seluas 83 hektar mulai ditanami mangrove. Penanaman mangrove diharapkan bisa mengembalikan keragaman biota di sekitar muara Sungai Porong.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memulai penanaman mangrove, Sabtu (30/1). Mereka didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Rencananya, pulau lumpur itu akan dijadikan geo ecotourisme, proyek bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup. Penanaman mangrove tahap awal berjumlah 45.000 bibit. Dana pada tahap awal, menurut Fadel, sebanyak Rp 15 miliar.

Dalam sambutannya, Fadel mengatakan, kekhawatiran pembuangan lumpur ke sungai akan mematikan biota laut ternyata tidak terjadi. Setelah mangrove tumbuh, akan dilepaskan benih ikan dan udang.

Sebaliknya, para nelayan dan petambak di sekitar Sungai Porong menyatakan, usaha mereka hancur setelah pembuangan lumpur. Satupa (39), petambak bandeng dan udang di Desa Kupang, mengatakan, setelah pembuangan lumpur ke Sungai Porong, kualitas air untuk tambak rusak. Akibatnya, panen maksimal hanya setengah dari masa sebelumnya. Udang windu malah tidak bisa hidup.

Dalam dialog dengan para menteri, Sarip, perwakilan dari Forum Komunikasi Masyarakat Tambak Sidoarjo, mengatakan hal senada. Menurut dia, usaha rumput laut rusak. Akibatnya, harga yang semestinya Rp 4.300 per kilogram jatuh menjadi Rp 2.000 per kilogram. (INA)

January 31, 2010

ICW Desak Kasus Century Dibawa ke MK

Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila
MINGGU, 31 JANUARI 2010, 12:47 WIB
VIVAnews – Gejala transaksional dinilai telah memasuki Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century. Hasil Pansus dikhawatirkan bukan berdasar data dan fakta objektif, tetapi proses politik antara pimpinan partai politik dengan pemerintah.

“Sebaiknya Pansus menghentikan proses pengusutan dan menyerahkan proses selanjutnya pada Mahkamah Konstitusi,” ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko, dalam jumpa pers di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu 31 Januari 2010.

Peneliti ICW Febri Diansyah menilai gejala transaksional itu sudah pada taraf mengkhawatirkan. Bila dibiarkan terus berjalan dan hasilnya antiklimaks, membuat gelombang ketidakpercayaan rakyat pada DPR. “Beberapa fraksi sudah meyakini ada dugaan pelanggaran, tentu saja lebih baik hal itu diselesaikan dengan jalur hukum di MK,” ujar Febri.

Dasarnya? “Pasal 7B ayat (1) sampai (7) dan pasal 24 C ayat (2) UUD 1945,” ujarnya.

Selain mendorong MK, ICW meminta KPK segera melakukan proses hukum. “secara hukum harapan itu ada pada KPK,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu.

http://www.vivanews.co

January 31, 2010

“Menabung di Century, BUMN Ngaku Tak Berduit”

“Menabung di Century, BUMN Ngaku Tak Berduit”
Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila
MINGGU, 31 JANUARI 2010, 16:16 WIB
VIVAnews – Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century akan memanggil sebuah Badan Usaha Milik Negara. BUMN tersebut pernah mengeluh ke Dewan tak punya uang membeli peralatan, namun belakangan ketahuan memiliki dana di Bank Century.

“BUMN ini perlu kita tanya,” ujar anggota Pansus, Agun Gunanjar Sudarsa, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu 31 Januari 2010. “BUMN yang namanya tercantum dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar politisi Golkar itu.

BUMN itu pernah mengeluh ke DPR kekurangan alat. “Mereka sering minta suntikan dana, tapi kok bisa menyimpan uang di sana (Bank Century),” kata Agun.

Karena itu, Pansus berencana mengklarifikasi langsung BUMN itu. “Jangan-jangan hanya dicantumkan di neraca, padahal bodong,” ujar Agun.

Panggil Pengurus Century

Selain memanggil BUMN itu, Pansus juga akan memanggil pengurus Bank Century, baik yang lama atau yang sekarang menjadi pengurus Bank Mutiara, nama baru Century. “Nanti ditanya soal penyetoran
apakai tunai atau giro,” ujar Agun. “Mereka perlu bawa bukti aplikasi.”

Pemanggilan mereka ini dijadwalkan pekan depan. Namun Senin besok, Pansus memulai dengan rapat internal dulu. “Pembahasan pandangan fraksi,” ujar Agun.

January 31, 2010

Usut Aliran Dana agar Tidak Ada Kecurigaan

Usut Aliran Dana agar Tidak Ada Kecurigaan
Demokrat dan PDI-P Satu Tekad
Minggu, 31 Januari 2010 | 03:53 WIB

Jakarta, Kompas – Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century bertekad akan mengusut kasus itu sampai dengan aliran dana dari Bank Century. Hanya dengan cara itu berbagai pertanyaan dan kecurigaan dalam kasus ini dapat terjawab.

Tekad itu, secara terpisah, disampaikan anggota Pansus dari Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Hendrawan Supratikno dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sabtu (30/1) di Jakarta. ”Kami ingin aliran dana bisa diungkap dengan terang. Ini adalah salah satu bagian yang penting,” kata Anas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR.

Dalam kasus Bank Century, ada dua aliran atau penggunaan dana dari bank itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Pertama, data tentang aliran dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) yang diterima Bank Century pada 14-18 November 2008 sebesar Rp 821,33 miliar. Kedua, data penggunaan dana talangan (bail out) sebesar Rp 6,7 triliun yang diterima Bank Century antara 24 November 2008 dan Juli 2009.

Hendrawan menuturkan, selama ini ada dua dugaan terkait penyelamatan dan penggunaan dana yang diterima Bank Century. Pertama, penyelamatan Bank Century dilakukan karena ada kepentingan dari deposan besar di bank itu. Kedua, kepentingan deposan besar ini terkait dengan pembiayaan kelompok politik tertentu.

Tanpa membuka aliran dana FPJP dan bail out dari Bank Century, sulit untuk membuktikan benar-tidaknya dua hipotesis itu. ”Pembukaan aliran dana juga dibutuhkan untuk membuktikan benar-tidaknya argumentasi pemerintah bahwa penutupan Bank Century membutuhkan uang Rp 6,3 triliun untuk membayar dana pihak ketiga. Kalau diselamatkan butuh uang Rp 6,7 triliun. Namun, uang itu masih mungkin kembali dengan cara menjual Bank Century jika sudah sehat,” ujar Hendrawan.

Pansus juga yakin punya waktu untuk membuka data aliran dana dari Bank Century sebab Pansus punya waktu kerja hingga 4 Maret 2010. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersedia menyerahkan data tentang aliran dana itu pada Februari 2010. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan sudah menyerahkan data tentang aliran dana ini kepada Pansus pada Jumat lalu.

Hendrawan mengaku, tak tertutup kemungkinan ada partai politik yang sekarang ada di Pansus dalam kasus ini diduga menerima dana dari Bank Century. Jika dugaan itu benar, semua pihak seharusnya berani jujur dan mengakui.

”Kita terbuka dan terus terang saja sebab sikap itu akan mengembalikan kekuatan dan energi kita sebagai bangsa yang selama ini banyak dikurangi perasaan waswas dan prasangka,” tutur Hendrawan.

Dapat diduga terlibat

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif menuturkan, dengan pembukaan data aliran dana, tak akan ada lagi pihak yang mengelak atau berkilah. Selama aliran dana belum dibuka, semua pihak yang terkait dalam kasus itu akan memiliki argumen untuk membenarkan tindakan atau pendapatnya.

Dengan demikian, lanjut Yudi, jika ada parpol yang tidak sungguh-sungguh mau membuka aliran dana dalam kasus Bank Century, mereka dapat diduga terlibat dalam kasus itu.

Dari Medan dilaporkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan sikap terkait hasil sementara Pansus Bank Century. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, masih banyak data dan fakta yang belum terungkap oleh Pansus.

”Kami masih belum mau bersikap. PPP masih menunggu untuk mendapatkan kepastian soal data dan fakta yang masih belum lengkap dikumpulkan Pansus. PPP belum bisa menentukan sikap karena kami belum melihat seperti apa perjalanan Pansus,” katanya lagi.

Sikap PPP yang belum ditentukan itu tidak dapat dikaitkan dengan kebijakan partainya yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. ”Kami masih harus melihat nanti,” ujar Suryadharma.

Ditangani secara hukum

Di Jakarta, Sabtu, pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengingatkan, skandal Bank Century yang berlarut-larut dalam proses politik sudah sepantasnya ditangani secara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selayaknya menyelidiki dan menyidik kasus itu dengan memeriksa Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Yanuar, dengan indikasi pidana yang jelas dalam kasus Bank Century, menjadi kewajiban KPK untuk menyelidikinya. ”KPK mesti menjelaskan kenapa Sri Mulyani dan Boediono tak dipanggil,” katanya seusai diskusi yang diselenggarakan radio Trijaya di Jakarta Pusat.

Sri Mulyani sempat hadir dalam diskusi itu. Pada saat bersamaan, puluhan aktivis Komite Pemuda Antikorupsi (Kapak) dan Forum Komunikasi Amanat Penderitaan Rakyat (FK Ampera) juga berunjuk rasa di luar tempat diskusi.

Yanuar menuturkan, salah satu titik masuk yang bisa dipakai KPK adalah aliran dana FPJP yang diterima Bank Century pada 14-18 November 2008 sebesar Rp 821,33 miliar. ”FPJP itu uang negara,” ujarnya.

Yanuar menambahkan, penyelesaian secara hukum mesti didorong lebih keras ketimbang sekadar drama politik di DPR. Pansus semestinya hanya ditekankan untuk memberikan dukungan politik kepada KPK.

Ekonom Faisal Basri yang hadir dalam diskusi itu menyayangkan rencana menembus aturan kerahasiaan bank dengan penetapan pengadilan terkait kasus Bank Century. Hal itu berbahaya karena bisa terjadi persepsi buruk di kalangan investor soal betapa buruk dan mudahnya kerahasiaan perbankan Indonesia ditembus. Akibatnya, simpanan orang akan lari ke perbankan luar negeri, seperti ke Singapura.

(nwo/bil/ink/cas)

January 31, 2010

Peluang DPR Bawa Kasus Century ke MK Kecil

Peluang DPR Bawa Kasus Century ke MK Kecil
Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila
MINGGU, 31 JANUARI 2010, 16:37 WIB
VIVAnews – Anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century Agun Gunanjar Sudarsa menilai kecil kemungkinan kasus Century dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Konfigurasi politik di Senayan tidak memungkinkan itu sebab syarat persetujuan di paripurna sukar dipenuhi.

“Berdasar undang-undang MD 3 (UU 27 Nomor 2008 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), sidang paripurna menyatakan pendapat harus dihadiri 3/4 anggota dewan dan harus disetujui sekurangnya 3/4 anggota yang hadir itu,” ujar politisi Golkar itu usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu 31 Januari 2010.

Dengan syarat itu, sangat kecil peluang lolos. Sebab, jika Demokrat tidak menghadiri sudah cukup membuat tidak quorum. “Tapi, lain cerita kalau Demokrat konsisten sebagaimana ketika menandatangani usulan penggunaan hak angket yang kini berjalan,” ujarnya.

Usulan dibawa ke MK ini muncul dari Indonesia Corruption Watch. Menurut Agun, ICW harus realistis. “Di situ kan syarat UU MD 3 lebih tinggi dari konstitusi yang mensyaratkan 2/3,” ujarnya. “Judicial review dong, jangan hanya omong,” kata dia.

Kalau menurut Agun, skenario yang realistis adalah Pansus memberi rekomendasi pada Presiden tentang hasil Pansus. “Karena kalau geser ke MK, harus disertai pendapat,” ujarnya. “Nanti, kita memberikan rekomendasi bagaimana hasil pengusutan Pansus.”

January 31, 2010

Glen Terkejut Laporan Ditjen Pajak

Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) Glen Glenardi mengaku terkejut atas laporan Direktorat Jenderal
Indofinanz

(Ditjen) Pajak yang menyatakan perseroan merupakan salah satu perusahaan yang menunggak pajak.

Disela-sela pembukaan seminar pangan nasional pasok dunia “Feed The World” di JCC, Jakarta, Jumat (29/01), Glen menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti tunggakan pajak mana yang dimaksud Ditjen Pajak.

Menurut Glen, perseroan selama ini sangat patuh dalam membayar pajak. “Kalau pajak kita paling rapi bayar pajak, waduh, sedih juga kita dibilang menunggak pajak, sedih kita,” katanya. Glen memperkirakan masalah yang yang disampaikan Ditjen Pajak kemungkinan perihal i permasalahan double tax (pajak berganda) terkait dibentuknya unit usaha syariah (UUS) oleh Bukopin. Mengenai masalah pajak itu pun dalam konteks verifikasi, di mana UUS ini adalah permasalahan syariah.

January 30, 2010

Pemerintah Berencana Membuat Pulau Buatan dari Lumpur

Detik.com
Sidoarjo – Pemerintah berencana membuat pulau buatan dari luapan lumpur yang menyembur di Porong, Sidoarjo. Pasalnya karakteristik lumpur hampir sama dengan laut. Kedepan pulau buatan itu dijadikan ‘Geo Eco Tourism Park’.

“Nantinya pulau yang saat ini kita tanami mangrove disiapkan menjadi ‘Geo Eco Tourism Park’. Karakternya hampir sama dengan laut,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dalam sambutannya usai menanam pohon mangrove di Pulau Lumpur di Desa Telocor, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Sabtu (30/1/2010).

Fadel mengungkapkan mangrove menjadi penyerap polutan, pelindung pantai, dan meredam ombak tapi bisa dimanfaatkan untuk kerajinan dan menambah penghasilan.

“Buah mangrove mengandung vitamin c, dibuat dodol, serta bisa digunakan untuk bahan pewarna batik,” ungkapnya.

Dalam acara penanaman mangrove juga diikuti dua menteri lainnya yakni Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang sebelumnya meresmikan tiang pancang jalan arteri pengganti Jalan Raya Porong dan menghubungkan Gempol.

Sedangkan, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta rencananya meresmikan pemanfaatan kapal keruk di tanggul penahan lumpur.

Fadel meminta kepada Gubernur Jatim Soekarwo, untuk menyiapkan 1 juta bibit mangrove untuk ditanam di pulau lumpur. Dia juga meminta ikan dan udang dilepas di kawasan itu dengan harapan biota laut disana bisa hidup kembali.

“Saat ini sudah disiapkan 50 ribu bibit mangrove untuk ditanam. Tapi untuk menindaklanjuti permintaan Pak Gubernur yang ingin menjadikan kawasan ini sebagai kawasan wisata, saya minta tolong disiapkan 1 juta bibit mangrove,” tandasnya.

(ze/wln)

January 30, 2010

Faisal Basri: SBY Terbelenggu Janjinya Sendiri

Faisal Basri: SBY Terbelenggu Janjinya Sendiri
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Sabtu, 30 Januari 2010 | 13:23 WIB

Kompas.com/Zulkifli BJ
Faisasl Basri
TERKAIT:
Menkeu: Rapor Saya Biru
Naikkan Gaji Pejabat, SBY Inkonsisten
Presiden: Unjuk Rasa Bukan Masalah
Ambisi Pribadi atau Kelompok di Demo 100 Hari SBY?
PDI-P: Program 100 Hari Takabur
JAKARTA, KOMPAS.com — Program kerja 100 hari yang dicanangkan pemerintahan SBY-Boediono di awal pemerintahannya dinilai belum berjalan baik.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, program 100 hari hanya ingin menjaga tingkat popularitas di masyarakat dan tidak bermakna apa-apa. Dengan janji “100 Hari”-nya, SBY justru membelenggu diri sendiri.

“Dengan program 100 hari, sebenarnya dia (SBY) ingin menjaga tingkat popularitasnya kepada pemilih agar apa yang dilakukannya dirasakan masyarakat. SBY hanya membelenggu dirinya dengan janjinya sendiri,” kata Faisal dalam diskusi “100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Bidang Ekonomi” di Jakarta, Sabtu (30/1/2010).

Menurutnya, tidak ada parameter dan ukuran yang jelas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja 100 hari pemerintah. “Output-nya juga tidak jelas, apakah hanya dengan rapat koordinasi saja sudah dianggap bekerja?” lanjutnya.

Dengan tidak adanya ukuran penilaian yang jelas mengakibatkan para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu “seenaknya” melakukan penilaian terhadap kinerjanya sendiri. “Masak ada menteri yang iklan di surat kabar bahwa kinerjanya sudah 100 persen di 100 hari ini. Ini kan aneh, masak menilai diri sendiri,” kata Faisal lagi.

Seratus hari pertama, menurutnya, fase untuk membangun kepercayaan diri. Namun, jika di awal sudah tak menepati janji, ia khawatir masyarakat tak akan lagi menaruh kepercayaan terhadap program pemerintah. Sementara itu, pengamat ekonomi INDEF, Fadhil Hasan, menekankan, program 100 hari harus ditempatkan secara arif dan sesuai proporsi.

“Agar masyarakat tidak over-ekspektasi dan pemerintah juga jangan membuat program yang mustahil dilaksanakan dalam 100 hari,” ujar Fadhil.